Pernyataan Kang Bima Arya sebenernya pujian untuk almamater, tapi dalam telinga demokrasi jadi terdengar lain. 

Intinya kualitas dan integritas aparatur negara, birokrat, sampe kepala daerah nggak cuma karena latar belakang pendidikan, tapi juga individu dan sistem demokrasi politik yang membersamainya.

Gimana menurut kalian? Komen dan share infografis ini ya! 

#ipdn #bimaarya #sekolahkedinasan #kepaladaerah #bupati

Waduuh,, kaget mimin ada bupati rasa penjajah gini.. Masa katanya kagak paham hukum, 2 PERIODE ga paham hukum?!

Jujur Janggal banget nih kek gini-gini..

Kira kira di daerah kalian Bupatinnya kayak gini juga ga? Kalo iya, spill dibawah nanti mimin lanjut spill kepala daerah yang mines kelakuannya! 

Benci untuk mencinta, mencinta untuk benci? 

#lebak #pdip #bupati #walikota #jaganegeri

Bagaimana menurut kalian sanksi magang ini? Apakah sepadan?

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enjelang hari pendaftaran capres-cawapres, Presiden Jokowi mengumpulkan sejumlah bupati di Istana Kepresidenan Bogor. Ini merupakan kedua kalinya Jokowi bertemu dengan para bupati dari berbagai daerah di Indonesia setelah pertemuan sebelumnya pada 5 Juli 2018.

Hmmm, bahas strategi nih gengs. Kepo ya strategi apa? Hayo strategi apa hayo? Tebak sendiri ya gengs hehehe.

Sebenarnya, di luar itu ada yang lucu nih gengs dari pertemuan tersebut, gini nih ceritanya.

Pada pertemuan sesi pertama yang dihadiri oleh 30 orang bupati, mereka melakukan foto bersama di depan Istana Bogor. Hmm standar lah ya. Nih lanjut ya.

Tapi kali ini ada yang berbeda. Saat hendak berfoto bersama, tiba-tiba terdengar seruan dari salah satu bupati yang mengatakan:

“Ayo salam dua jari dong.”

Eit, kalau eyke di posisi Jokowi, beh… Segera pucatlah komuk alias muka ini. Ahahahaha, konyol memang para bupati itu gengs.

Karena itu eyke punya beberapa pandangan kenapa bupati itu bisa berceloteh seperti itu.

Yang pertama, doi bilang seperti itu karena sudah sangat kecanduan sama aplikasinya Bowo. Eh, Bowo Apenlibe ya, bukan Bowo Prabowo Subianto. Ahahaha.

Yang kedua kenapa doi bilang kayak gitu adalah karena doi sebenarnya pendukungnya Prabowo gengs.

Apa? Kok bisa?

Ya jelas dong, PDIP yang jadi pendukung Jokowi kan dapat nomer urut tiga, bukan dua. Kalau dua kan nomornya Gerindra. Masuk kandang kodok, doi abis lah. Eh, typo maksudnya masuk kandang banteng. Ahahahaha.

Meskipun sejumlah bupati tetap berfoto dengan pose salam dua jari, Jokowi tidak mengikutinya. Ia memilih menyedekapkan kedua tangannya sambil tersenyum. Wakakaka.

Ada dua kemungkinan tuh kenapa Jokowi tidak ikut salam dua jari. Pertama karena Jokowi jaga wibawa, yang kedua karena Jokowi bete itu bukan nomer PDIP yang mendukung dia. Nanti malah dibilang membelot ke Gerindra lagi, kan bahaya. Ahahaha.

Gimana menurut kalian, Jokowi kayak gitu karena kemungkinan yang pertama atau kedua? Ehehehe.

Oh iya hampir kelupaan, persoalan kenapa bupati dipanggil ke Istana Bogor itu karena Jokowi ingin menyampaikan masalah yang ada di Indonesia gengs. Menurut Jokowi berbagai masalah bisa diselesaikan jika pemerintah pusat dan daerah bisa bersinergi.

Gitu gengs, semua itu persoalan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau pemerintah pusatnya eror, ya desanya kan ikut eror. Kalau desanya yang eror ya berarti pemerintahnya ngablu alias kacau. Ahahaha.

Tapi yang terpenting gini gengs, apapun perbedaan yang ada di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, semuanya haruslah terus tersinergi.

Dan yang terpenting pembahasan dan rapat itu memang untuk sinergi, bukan cari dukungan politik dari kepala daerah. Ahahahaha, maklum, tahun politik gengs. (G35)

PinterPolitik.com

“Toleran dan intoleran itu jangan dibawa ke ranah politik. Kalau seperti itu, maka hanya akan menjadi komoditas isu. Ini sama sekali tidak etis. Seharusnya, toleransi digunakan sebagai jalan menuju kesejahteraan.”

[dropcap size=big]B[/dropcap]upati Purwakarta, Dedi Mulyadi, sejak Senin (22/5) kemarin, tengah sibuk kedatangan tamu dari berbagai belahan dunia. Sekitar seratus peserta yang berasal dari 25 negara berkumpul di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, dalam acara bertajuk “World Tolerance Conference” (WTC). Acara yang dihelat hingga Rabu (24/5) ini mengagendakan sesi berbagi dan dengar pendapat tentang kehidupan toleransi di berbagai negara untuk perdamaian dunia.

Acara ini dibuka oleh Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi di Aula Janaka, kompleks Setda Purwakarta. Dalam sambutan pembukanya, Tokoh Bhineka Tunggal Ika versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) dan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara ini, menyatakan bahwa toleransi tidak boleh dibicarakan hanya dalam konteks keyakinan beragama. “Lebih dari itu, sudah saatnya toleransi digunakan untuk meraih kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan ekonomi,” jelasnya.

World Tolerance Conference, cara Purwakarta dan Dedi Mulyadi memupuk persahabatan antar agama dan kepercayaan. Keren! pic.twitter.com/Gys8BBH79z

— NEG (@negativisme) 24 Mei 2017

“Saya sebelumnya mendengar tentang Purwakarta dari media. Kehidupan toleransi di sini tumbuh dengan subur, saya berharap bisa belajar,” ucap salah seorang delegasi asal Azerbaijan, Ruslan Nasibov, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten terkecil kedua di Jawa Barat itu. Ia mengaku dapat belajar tentang toleransi yang sudah diterapkan di negara lain, lewat konferensi yang diselenggarakan pertama kali di Asia Tenggara itu.

Apresiasi yang sama juga diberikan oleh jurnalis asal Inggris, Imdad Hussain Shezad. Ia mengagumi kebijakan Pemkab Purwakarta yang menyediakan ruang ibadah bagi seluruh agama di sekolah yang ada di kabupaten ini. “Dunia harus tahu apa yang sedang terjadi di Purwakarta. Saya mendukung dan mengapresiasi, seluruh agama mendapatkan tempatnya di sini,” ungkap Imdad.

Dedi, “Si Raja Syirik”

“Nu Jauh Urang Deukeutkeun, Geus Deukeut Urang Layeutkeun, Geus Layeut Urang Paheutkeun, Geus Paheut Silih Wangikeun.”

Bila diartikan dalam bahasa Indonesia, petikan kalimat di atas dapat berarti, “yang jauh harus didekatkan, yang dekat diakrabkan, yang akrab disatukan dalam hati, sudah bersatu dalam hati, maka hidup akan saling mengasihi. Itulah prinsip yang menurut Dedi, sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sunda, yakni Silih Asah, Silih Asih dan Silih Asuh.

Warga Jawa Barat tentu sudah mengenal sosok Bupati Purwakarta bernama lengkap H. Dedi Mulyadi, SH. Namanya tidak saja dikenal sebagai pemimpin muda usia yang berkarakter, cerdas, visioner, dan teguh dalam berkomitmen. Tapi juga sebagai kafir atau raja syirik bagi para bigot, karena pemikiran-pemikirannya yang dianggap tidak sejalan dengan kelompok tertentu, salah satunya Front Pembela Islam (FPI).

Perseteruan Dedi dengan para pengikut Rizieq Shihab ini, diawali saat ia mulai menghiasi Purwakarta dengan aneka patung, seperti Bima dan Gatotkaca di tahun 2009 – di awal masa jabatannya. Patung-patung tersebut kemudian dibakar massa FPI, karena dianggap sebagai cikal bakal kemusyrikan. Padahal, Dedi hanya memandangnya sebagai bagian dari budaya dan seni, “Patung macan di halaman kantor polisi kenapa tidak ikut dipermasalahkan?” tanyanya kala itu.

demo FPI terhadap kemushrikan bupati PURWAKARTA https://t.co/v64HdPmUOC

— kha_kha (@dadi_raka) 30 Mei 2016

Selain patung, ucapan Dedi yang mengaku menikahi Nyi Roro Kidul juga sempat membuat ramai. Apalagi, ia sengaja membuat dan memajang kereta kencana bagi ‘istrinya’ itu di depan pendopo kantor. “Menikahi itu artinya menjaga dan merawat isi laut, bukan menikah betulan,” selorohnya pria kelahiran 11 April 1971 yang juga dituding meninggalkan syariat Islam, hanya karena mengganti ucapan Assalammu Alaikum dengan salam adat Sunda, Sampurasun.

Padahal, salam ala Sunda ini juga telah mendunia ketika Dedi memperkenalkannya di Markas PBB New York, Amerika Serikat, Agustus 2015 lalu. Saat itu, bupati termuda karena menjabat diusia 32 tahun ini, berpidato di acara International Young Leaders Assembly (IYLA). Dedi mengucapkan salam itu di depan 700 peserta dari 90 negara. “Di sana, saya menyampaikan Indonesia itu mempunyai Islam Nusantara, yaitu Islam berbasis budaya, dengan kebudayaan pada wilayah masing-masing,” kata Dedi.

Peraih penghargaan Honorary Police dari Kepolisian Jabar, Harmony Award dari Kementerian Agama, dan Penghargaan Kebhinekaan dari Komnas HAM, karena sebagai Bupati Purwakarta, Dedi menjamin kebebasan warganya dalam berkeyakinan. Sikapnya ini, ia perkuat melalui surat edaran nomor 450/2621/Kesra tentang Jaminan Melaksanakan Ibadah Berdasarkan Keyakinan yang aktif sejak 10 November 2015 lalu.

Toleransi di Wilayah Intoleran

“Semua negara maju tahu, bahwa demokrasi tidak dapat dijalankan oleh sebuah pemerintahan yang lembek terhadap para musuh toleransi.”

Toleransi menurut John Rawls dalam “A Theory of Justice”, adalah bagian dari sistem keadilan untuk semua orang yang mau hidup bersama secara damai dalam masyarakat majemuk. Intoleransi, lanjutnya, adalah asas keadilan (fairness) yang dilanggar jika suatu kelompok yang intoleran secara de facto diberi kebebasan untuk melakukan aksi-aksi kekerasannya. Baginya, kelompok intoleran ini, seharusnya tidak memiliki hak untuk berkeberatan atas sikap tegas negara terhadapnya.

Dalam kasus Dedi, selaku bupati yang bercita-cita menjadikan Purwakarta sebagai daerah toleran – terutama dalam beragama, kerap mendapatkan penolakan kelompok yang mengatasnamakan agama. Kenyataan ini dibenarkan oleh laporan dari Setara Institute yang mencatat ada sekitar 41 kejadian intoleran di Jabar, selama tahun 2016. Angka ini menjadikan provinsi pimpinan Ahmad Heryawan (Aher) ini sebagai wilayah yang tingkat intoleransinya tertinggi di Indonesia.

Peneliti sosial Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (KBB) Setara Institute, Halili Hasan, mengatakan kalau tingginya angka intoleransi di Jabar disebabkan oleh daya dukung pemerintah daerah, tidak hanya provinsi, tapi juga kabupaten dan kota. Tudingan ini dibenarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dalam laporannya, Jabar masih memiliki 46 kebijakan yang diduga melanggar  KBB dan diskriminatif.

Laporan tersebut memperlihatkan, pemerintah kota Jabar lah yang paling produktif menerbitkan kebijakan-kebijakan keagamaan yang melanggar hak atas KBB, ketimbang pemerintah kabupaten. “Pemerintah Kota masih terjebak dalam budaya sektarian,” tulis Jayadi Damanik, penyusun laporan yang juga Komisoner Komnas HAM. Salah satu penyebabnya, adalah kuatnya tekanan dari kelompok intoleran yang tidak menghendaki keberadaan kelompok atau identitas keyakinan tertentu untuk hidup bersama.

Data dari Setara Institute, tujuh daerah di Jabar masuk dalam 10 besar kota toleran terbawah di Indonesia, yaitu Bogor, Bekasi, Depok, Bandung, Sukabumi, Banjar, dan Tasikmalaya. Mulai dari rumah ibadah, beasiswa dengan syarat diskriminatif, hingga layanan pendidikan keagamaan. Namun, persoalan tersebut tidak terlihat di Purwakarta. Halili mengatakan, Dedi memiliki keberanian dalam membangun toleransi di daerahnya, meskipun tingkat intoleransi di provinsinya tinggi.

“Saya salut pada Bupati Dedi yang berani menegakkan toleransi di tengah juaranya Jabar dalam intoleransi,” ungkapnya. Salah satu bentuk keberanian Dedi adalah memberikan layanan pendidikan beragama bagi seluruh siswa muslim dan nonmuslim. “Ini bentuk layanan pendidikan yang seharusnya dilakukan negara,” lanjut Halili yang mengatakan, kalau langkah masuk ke lingkungan pendidikan sangat tepat. “Langkah tepat bila sejak dini ditumbuhkan rasa toleransinya, sehingga bisa meminimalisir sikap intoleran.”

Menyebarkan Welas Asih

“Mungkin tidak mudah untuk belajar toleransi. Apalagi dalam hal beragama. Tapi perlu disadari, pada hakikatnya agama itu mengutamakan perdamaian sejati.”

Ketua Penyelenggara Konferensi Toleransi Dunia atau World Tolerance Conference 2017, Gugun Gumilar mengatakan, ‎konferensi mengenai pembahasan agama dan budaya ini merupakan kali pertama di Asia Tenggara. “Yang hadir dalam konferensi ini ada 100 tokoh perubahan pemuda dunia dari 25 negara,” ujarnya, Senin (22/5).

Gugun menjelaskan, ‎toleransi antarumat beragama sangat penting untuk menjaga kesatuan dan persatuan sebuah bangsa. Adapun tujuan lain dalam konferensi ini, yakni untuk untuk menjaga perdamaian dunia. Sedangkan gerakan Toleransi yang terus digalakkan Pemerintah Kabupaten Purwakarta sejak lama, mendapat sorotan dunia.

Bahkan kabupaten tersebut telah menjadi contoh bagi 25 negara, sebagai daerah yang berhasil memberi ruang dan kebebasan kepada semua pemeluk agama dan kepercayaan. Alhasil, Purwakarta ditunjuk menjadi lokasi konferensi toleransi tingkat dunia bertema ‘World Tolerance Conference’ yang dihadiri ratusan delegasi dari 25 negara. Sejak Senin (22/5) hingga Rabu, 24 Mei.

“‎Toleransi dalam beragama merupakan hal sangat vital. Apalagi, bagi negara yang memiliki ‎keberagaman kultur (multikultural), seperti halnya Indonesia,” jelas Gugun. Menurutnya, ‎Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui keberagaman agama ataupun aliran-aliran kepercayaan yang berkembang. Karenanya, ‎sebagai bangsa yang besar dan kaya akan budaya dan perbedaan masyarakat harus mulai belajar untuk memiliki rasa toleransi terhadap orang yang berbeda keyakinan dan latar belakangnya.

Saya suka video @YouTube https://t.co/d0nnLukjsK WORLD TOLERANCE CONFERENCE, DUNIA BELAJAR TOLERANSI DI PURWAKARTA

— Syachrezha eka putra (@zha2507) 24 Mei 2017

Ia menambahkan, Kabupaten Purwakarta adalah salah satu daerah paling toleran. Bahkan, lanjutnya, dunia menjuluki wilayah ini sebagai ‘the Compassionate City’ (Kota Welas Asih). Dengan begitu, kabupaten ini bisa menjadi contoh untuk para pemimpin daerah lainnya dalam menjaga toleransi beragama. “Makanya, ini menjadi alasan kami menggelar kegiatan tersebut di Kabupaten Purwakarta,” Pungkas Gugun.

Mengenai konferensi ini, Dedi menyatakan kalau dirinya hanya membantu memberikan ruang saja. “Pemkab Purwakarta hanya memberikan ruang saja. Dan, kepada mereka diminta agar bisa menjelaskan secara gamblang tentang perkembangan toleransi yang ada di Purwakarta dan Indonesia,” tuturnya yang percaya kalau toleransi di Purwakarta – pada khususnya – dan Indonesia umumnya, sebenarnya tidak ada masalah.

Contohnya, ketika keenam agama resmi yang sekarang hidup secara berdampingan di Indonesia, saat awal masuk di Indonesia tak pernah dipertentangkan. Dedi menegaskan bahwa tumbuhnya intoleransi di Indonesia belakangan ini lebih disebabkan persoalan politik dan kekuasaan. “Sebabnya, soal toleransi itu jangan diseret-seret ke wilayah politik dan kekuasaan.”

Padahal menurutnya, intoleransi yang paling terasa itu bukan dalam hal beda agama atau keyakinan, melainkan lebih pada kesenjangan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. “Tiga hal itu yang harus kita bahas dalam konferensi ini, supaya ada solusinya,” pungkas Dedi yang berharap 100 delegasi dari 25 negara itu mampu merumuskan bagaimana menekan ketiga faktor yang memunculkan intoleransi tersebut.

(Berbagai sumber/R24)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Sumarsono, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, kembali menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI, karena Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakilnya Djarot Saiful Hidayat harus cuti untuk mengikuti masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Serah terima jabatan berlangsung, Senin (6/3/2017) malam, di Balaikota. Sumarsono, biasa disapa, Soni, akan jadi Plt Gubernur DKI sekitar  1,5 bulan. Sebelumnya, dia sudah jadi Plt, selama 3,5 bulan, pada masa kampanye putaran pertama. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila disebut Sumarsono “spesialis” Plt Gubernur DKI Jakarta.

Anggota Komisi II DPR,  Arteria Dahlan, mengemukakan, Soni adalah figur yang sudah berpengalaman memimpin DKI Jakarta, sebab pernah menduduki posisi yang sama, belum lama ini.

“Saya pikir tidak ada masalah karena Pak Soni kemarin toh sudah berpengalaman untuk mengurus DKI. Ini kali kedua dan lebih singkat, tidak lebih dari 1,5 bulan,” ujar Arteria, Selasa (7/3).

Oleh karena itu, ia meyakinkan publik agar tidak khawatir atas penunjukan kembali Soni oleh Mendagri.

“Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Beliau itu sosok pekerja. Jadi, enggak main-main politik, tegak lurus sama undang-undang. Kemarin kan terbukti demikian,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Ia meminta Soni untuk memperhatikan beberapa hal dalam menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta. Misalnya, menjaga tingkat inflasi, monitoring musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), operasi pasar, serta ground breaking beberapa proyek dan pengadaan lahan untuk kepentingan umum.

Berdasarkan Permendagri

Penunjukan Dirjen Otda itu kembali sebagai Plt Gubernur DKI berdasarkan Keputusan Mendagri nomor 121.31-2374 Tahun 2017. Payung hukumnya, Permendagri  No. 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam Pasal 4 ayat 1 tertulis, selama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menjalani cuti di luar tanggungan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Plt Gubernur, Plt Bupati, dan Plt Wali Kota sampai selesainya masa kampanye.

Ayat 2 berbunyi, Plt Gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Sumarsono kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, 22 Februari 1959. Ia lulusan program doktor manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Berbagai jabatan strategis pernah dipegangnya, antara lain, Direktur Keserasian Pembangunan Daerah, Direktur Pengembangan Wilayah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bangda Kemendagri.

Ia juga pernah menjabat Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Ditjen PMD, Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada Ditjenl Otonomi Daerah, dan ASDEP Pengelolaan Lintas Batas Negara, serta Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara. Ia pernah menjadi Ketua Tim Delapan, yang menggodok sejumlah produk kebijakan, seperti, grand design pengelolaan perbatasan negara.

Seusai dilantik Senin malam, Sumarsono berjanji melanjutkan program  gubernur non-aktif  Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia akan meminta masukan dari Ahok selama menjabat Plt Gubernur.

Selain itu, dia akan berpegang teguh pada rencana kerja yang sudah disusun Ahok. Jika melakukan hal di luar koridor, dia mengaku siap ditegur. Sumarsono mengatakan, kebiasaannya berkonsultasi dengan Ahok sudah dilakukan sejak menjabat Plt Gubernur DKI pada cuti kampanye putaran pertama. Ia membantah kerap berselisih dengan Ahok dalam membuat kebijakan.

Ia menegaskan, kalau salah koridor, silakan disemprit. “Dulu saya sering konsultasi, hanya media yang ngipas-ngipas. Ke depan akan lebih baik,” katanya.

Sumarsono memiliki catatan khusus terkait penyelenggaraan putaran pertama Pilkada DKI. Catatannya terkait banyaknya warga Jakarta yang tidak bisa mencoblos meskipun membawa KTP elektronik, kartu keluarga, atau surat keterangan.

Ia ingin memastikan masalah itu tidak terjadi lagi pada putaran kedua. Ia pastikan semua bisa mencoblos agar jangan sampai ada yang kehilangan hak pilihnya.

Oleh karena itu, sebagai Plt Gubernur DKI kelancaran pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI menjadi prioritasnya. Apalagi, dia merasa memiliki lebih banyak waktu untuk turut memantau kesiapan pemungutan suara, karena menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta, sekarang,  tidak pada saat pembahasan anggaran maupun penyusunan organisasi perangkat daerah, seperti pada masa tugasnya yang lalu.

Program Titipan Ahok

Mengenai apa saja yang dititipkan Ahok, Plt Gubernur DKI itu mengatakan, melebihi dari yang dia bayangkan sebelumnya. Ia mengira titipan itu hanya dua sampai tiga poin, ternyata sembilan poin.

Apa rupanya yang dititipkan Ahok? Ketika menyampaikan sambutan pada  penyerahan Nota Pengantar Tugas Plt Gubernur DKI Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Senin, Ahok menitipkan, antara lain, pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di tiap RW. Fokusnya, membeli banyak tanah untuk RPTRA.

Kemudian, pembangunan Jakarta Creative Hub,  tempat berkumpul untuk  menampung kreativitas. Ahok menginginkan  adanya tempat kumpul kreatif di tiap kecamatan. Setelah membangun Jakarta Creative Hub di kawasan Thamrin, Pemprov DKI  berencana membangun tempat serupa di Jalan Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan.

Ahok juga mengungkapkan rencana Pemprov DKI Jakarta menjadikan makam Mbah Priok sebagai salah satu cagar budaya.

“Saya titip pembangunan Masjid Raya Daan Mogot. Tolong monitor tepat waktu dan rencananya diresmikan Presiden Jokowi,” katanya.

Selain itu, pengembangan BUMD DKI Jakarta. Ia meminta PT Transjakarta merekrut sopir angkutan kota. Sebab, angkutan kota semakin sulit bersaing dengan Transjakarta. Kemudian mobil angkotnya akan dihibahkan ke daerah sekitar.

Ia juga meminta PT Food Station Tjipinang Jaya untuk terus melakukan operasi pasar. Sumarsono juga diminta memperhatikan PD Pasar Jaya, yang akan membuka perkulakan, di mana warga bisa mendapat bahan pokok sesuai harga pabrik.

Mengelola Kota Besar

Sekitar 1,5 bulan lagi memimpin Jakarta jelas sangat singkat bagi Sumarsono walapun sudah berpengalaman 3,5 bulan dengan merasakan mahis-pahitnya mengelola sebuah kota besar. Tapi, dengan pengalaman puluhan tahun di Kemendagri, yang sangat dekat dengan pemerintah daerah, akan banyak membantu Sumarsono untuk memperhatikan titipan-titipan Ahok.

Pada “putaran pertama” sebagai Plt Gubernur DKI Sumarsono sudah menunjukkan kemampuannya, terutama dalam program pemberdayaan birokrasi. Oleh karena itu, kita yakin pada “putaran kedua” ini Sumarsono akan membukukan capaian lain. Seperti tekadnya untuk mencegah jangan sampai ada pemilih yang kehilangan haknya pada putaran kedua Pilkada nanti, juga pekerjaan besar dan semoga berhasil.

Kita berharap gebrakan pembangunan Sumarsono di Pemprov DKI dalam masa singkat ini, terutama mempertahankan program-progran yang dititipkan, lebih nyaring dari sebelumnya, demi Jakarta. (Berbagai sumber/E19)

JAKARTA – Julius Ibrani selaku Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menilai praktik politik dinasti di Provinsi Banten masih kuat.

“Warga banyak yang keluhkan, ketika Wali Kota (Tangerang Selatan) mengadakan program di masyarakat, dia mempromosikan keluarganya yang sedang maju Pilgub Banten,” kata Julius dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).

Menurut Julius, meski Ratu Atut Chosiyah telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), politik dinasti di Banten tetap mencengkram, karena beberapa anggota keluarga Atut masih menduduki posisi penting di kepala daerah tingkat dua (Kota dan Kabupaten), Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan DPRD.

“Ini yang saya kira harus diputus dengan tak lagi memilih calon yang anggota keluarganya tersangkut politik dinasti yang lebih-lebih terjerat kasus korupsi, kalau tidak politik dinasti semakin kuat dan korupsi menggurita,” lanjut Julius. Ratu Atut Chosiyah adalah mantan Gubernur Banten yang sekarang menjadi narapidana kasus korupsi. Sejumlah keluarga besar Atut masuk ke politik praktis. Airin Rachmi Diany adalah adik ipar Atut. Sementara Andika Hazrumy adalah anak sulung Atut.

Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman merupakan adik tiri Atut. Lalu, adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, kini menjabat Bupati Serang. Sebelumnya dia adalah Wakil Bupati Serang. Menantu Atut, Tanto Warsono Abran, saat ini menjabat Wakil Bupati Pandeglang periode 2016-2021.

Sebelum Tanto, wakil bupati Pandeglang adalah Ibu tiri Atut, Heryani. Selain di eksekutif, beberapa keluarga besar Atut juga merambah legislatif maupun jabatan publik lain. Apakah cengkraman keluarga Ratu Atut ini ada hubungan dengan naiknya pamor Partai Golkar dibawah Setya Novanto? (kompas.com/A11)