Aksi demonstrasi Agustus 2025 menghadirkan wajah baru aktivisme, ketika influencer seperti Ferry Irwandi dan Jerome Polin turut mengarahkan massa di jalanan. Apakah mereka benar-benar sedang menapaki jejak Soe Hok Gie di era digital?

PinterPolitik.com

“Bagiku perjuangan harus tetap ada. Usaha penghapusan terhadap kedegilan, terhadap pengkhianatan, terhadap segala-gala yang non-humanis” – Soe Hok Gie

Di akhir Agustus 2025, jalanan ibu kota kembali penuh sesak oleh lautan manusia yang menuntut perubahan. Namun kali ini, bukan hanya mahasiswa dengan almamater lusuh atau orator berapi-api yang memimpin barisan.

Cupin, yang biasanya lebih sibuk menonton vlog masak-memasak di YouTube, kaget melihat wajah-wajah familiar dari layar ponselnya kini ikut berkomentar terkait gelombang demonstrasi, mulai dari Ferry Irwandi dengan gaya santai, Jerome Polin dengan logat khasnya, hingga Salsa Erwina dengan energi cerianya.

Fenomena ini mengingatkan kita pada pergeseran alat perjuangan: dulu koran dan pamflet jadi senjata, sekarang konten Instagram dan TikTok yang berperan. Bahkan livestream demo bisa lebih cepat memobilisasi massa ketimbang selebaran yang dulu ditempel di tiang listrik.

Menurut Benedict Anderson dalam Java in a Time of Revolution, generasi muda selalu menjadi penggerak karena keberanian dan kemampuan mereka membaca tanda zaman. Kini, tanda zamannya jelas: dunia digital jadi arena utama perebutan makna dan pengaruh.

Cupin sempat bergumam, “Loh, kok Ferry Irwandi jadi kayak Soe Hok Gie zaman medsos gini, ya?” Pertanyaan itu tak berlebihan, karena peran influencer dalam demo 2025 sangat menonjol.

Di titik inilah publik mulai bertanya: apakah kita sedang menyaksikan lahirnya aktivisme model baru, atau sekadar tren yang akan cepat padam? Apakah sosok seperti Ferry benar-benar bisa disejajarkan dengan legenda seperti Gie, atau hanya bayangan digital semata?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jejak Perjuangan: dari Soekarno hingga Gie

Sejarah Indonesia sudah berulang kali menunjukkan bahwa aktivisme pemuda tak pernah statis. Setiap generasi punya gaya dan alatnya sendiri, sesuai dengan tantangan zamannya.

Di era 1920-an hingga 1945, aktivis muncul dari kalangan elite terdidik, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, dan Soetomo. Organisasi dan surat kabar jadi tulang punggung perjuangan.

Cupin membayangkan bagaimana dulu anak muda rela menulis artikel panjang di koran untuk membangkitkan semangat nasionalisme. Bandingkan dengan sekarang, di mana satu thread Twitter saja bisa lebih cepat viral dan membakar semangat ribuan orang.

Lalu tahun 1960-an, nama Soe Hok Gie meledak sebagai simbol keberanian mahasiswa. Ia menulis catatan harian yang tajam, menghadiri demonstrasi, dan tetap kritis meski risiko besar menghadang.

Benedict Anderson menggambarkan periode itu sebagai masa ketika mahasiswa menjadi motor moral bangsa. Cupin sampai berkhayal, “Kalau saja Gie punya akun TikTok, pasti isi FYP gue tiap hari ceramah politik.”

Memasuki 1990-an, generasi reformasi bangkit dengan tokoh seperti Budiman Sudjatmiko. Menurut Ariel Heryanto dalam State Terrorism and Political Identity in Indonesia, gerakan mahasiswa waktu itu menggabungkan demo jalanan dengan strategi organisasi rapi.

Cupin teringat cerita pamannya yang ikut demo 1998, dengan cerita tentang gas air mata dan lari tunggang langgang di jalanan. Kini, cucunya ikut demo dengan bekal powerbank agar bisa tetap siaran langsung di TikTok.

Pada 2010-an, aktivisme mulai masuk ke dunia digital dengan sosok-sosok ketua badan eksekutif mahasiswa (BEM) yang viral. Media sosial akhirnya menjadi arena baru politik.

Kini di 2025, panggung itu diisi influencer yang awalnya dikenal lewat hiburan, bukan politik. Ferry Irwandi, Jerome Polin, dan Salsa Erwina membalik ekspektasi publik: dari konten kreatif menjadi corong aspirasi.

Namun, apakah warisan perjuangan panjang itu bisa benar-benar mereka teruskan, atau mereka hanya menciptakan “aktivisme instan” yang bergantung pada algoritma? Dan apakah keberanian mereka sebanding dengan risiko yang dihadapi Gie dan kawan-kawan dulu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Aktivisme ala Ferry, Jerome, Salsa, dkk

Fenomena influencer-aktivis ini bukan hanya milik Indonesia. Zizi Papacharissi dalam Affective Publics menulis bahwa media sosial menciptakan “publik afektif” yang bergerak bukan hanya karena isu, tetapi juga karena figur yang mereka kagumi.

Ferry Irwandi tak hanya berbicara soal isu, tapi juga menjalin kedekatan emosional dengan pengikutnya. Bagi Cupin, wajar jika orang lebih percaya Ferry yang tiap hari nongol di timeline ketimbang politisi yang hanya muncul saat kampanye.

Henry Jenkins dalam Confronting the Challenges of Participatory Culture menjelaskan bagaimana audiens kini bukan sekadar penonton, melainkan partisipan aktif. Like, share, dan komentar jadi bentuk baru keterlibatan politik, yang bisa menjalar jadi aksi nyata di jalanan.

Namun, setiap perubahan membawa risiko. Ketergantungan pada media sosial membuka celah disinformasi, pengawasan digital, dan bahkan aktivisme yang hanya tampak “canggih” tapi minim substansi.

Cupin sendiri pernah skeptis: “Apa jangan-jangan mereka cuma bikin konten biar engagement naik?” Tapi setelah melihat massa benar-benar turun ke jalan, ia sadar ada sesuatu yang lebih serius sedang berlangsung.

Dari pamflet kolonial, catatan harian Gie, hingga feed Instagram Ferry Irwandi, benang merahnya tetap sama: semangat anak muda untuk menuntut perubahan. Alatnya boleh berganti, tapi nyali dan idealismenya terus hadir.

Mungkin Ferry dan kawan-kawan belum bisa sepenuhnya menggantikan posisi legenda seperti Gie. Namun, mereka menunjukkan bahwa dalam era digital, suara bisa menjelma massa, dan massa bisa mengguncang kekuasaan.

Cupin menutup catatannya dengan senyum: “Siapa tahu, nanti sejarah menulis Ferry Irwandi dkk sebagai bab baru aktivisme Indonesia?” karena pada akhirnya, aktivisme selalu menemukan cara baru untuk tetap hidup. (A43)

Hmm, akankah nama-nama di atas muncul dalam pemanggilan hari ini? 🤔

#aniesbaswedan#gracenatalie#sandiagauno#fahrihamzah#budimansudjatmiko#pdip#pks#nasdem#pinterpolitik#infografis#politikindonesia#beritapolitik#beritapolitikterkini

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Seiring dengan namanya telah beredar di bursa kabinet 2024-2029, Budiman Sudjatmiko agaknya memang memiliki semua prasyarat, terutama untuk menjadi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT). Apalagi, posisi itu dinilai sangat strategis karena Prabowo Subianto kemungkinan akan menempatkan desa sebagai jangkar pemerintahannya kelak.

PinterPolitik.com

Kiranya bukan keputusan sulit bagi Prabowo Subianto untuk menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) di kabinetnya kelak.

Terlebih, posisi itu agaknya akan menjadi sangat strategis bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Bahkan, mungkin tak kalah strategis dengan posisi Menteri Pertahanan (Menhan) yang saat ini diampu Prabowo sendiri.

Postulat itu setidaknya dapat dilihat dari refleksi politik teranyar mengenai pengesahan undang-undang (UU) di DPR. Revisi UU Desa tampak lebih menjadi prioritas dan telah disahkan pada 28 Maret lalu dalam Rapat Paripurna, dibanding, misalnya, dengan RUU Perampasan Aset.

Perubahan UU Desa sendiri sempat menuai pro-kontra karena masa jabatan kepala desa (kades) diperpanjang menjadi delapan tahun dengan maksimal dua periode, pemberian tunjangan purnatugas satu kali di akhir masa jabatan kades dan para perangkat desa, serta pemberian dana konservasi dan atau rehabilitas desa.

Tanggapan kritis terhadap perubahan itu sendiri menyebut terdapat nuansa simbiosis bersifat transaksional yang terasa kental di antara pejabat desa dan para aktor politik terkait.

Akan tetapi, tak dapat dipungkiri, prioritas dan perhatian yang tampak dari pemerintah maupun DPR, menunjukkan tren dan masa depan desa yang kiranya semakin krusial untuk menopang jalannya kebijakan, baik secara makro maupun mikro.

Lantas, mengapa desa seolah menjadi sangat penting dan strategis secara politik di pemerintahan Prabowo-Gibran? Serta, sejauh mana peluang Budiman mengampu posisi tersebut?

Desa, Jangkar Politik?

Sebelum interpretasi terarah ke peluang Budiman sebagai Mendes PDTT dan korelasinya terhadap kunci sukses pemerintahan Prabowo-Gibran, menelaah lebih dalam signifikansi dan daya tawar politik desa bagi pemerintahan di Indonesia kiranya dapat menjadi pintu masuk terbaik.

Posisi tawar politik atau political bargain desa melalui para kepala desanya dapat dipahami dari penelitian Chanif Nurcholis, Sri Wahyu Krida Sakti, dan Ace Sriati Rachman berjudul Village Administration in Indonesia: A Socio-Political Corporation Formed by State. Ketiganya menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah pemerintahan terbawah di Indonesia.

Menariknya, meskipun desa merupakan pemerintahan terbawah dan dianggap paling lemah, saat membahas demokrasi, desa merupakan pemerintahan terdekat dengan masyarakat.

Dalam konteks politik-pemerintahan, desa melalui para perangkatnya atau tepatnya para kepala desa, secara hierarkis merupakan aktor yang paling dekat dengan konstituen atau sumber suara dalam konteks kontestasi elektoral.

Satu hal yang penting untuk diingat, pada dasarnya negara adalah akumulasi para warganya. Dan desa merupakan pemerintahan terbawah, atau dengan kata lain, negara adalah akumulasi desa.

Desa pun menjadi jangkar bagi berbagai program fundamental pemerintah, seperti dalam aspek pangan, pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga penopang stabilitas politik, hukum, dan keamanan nasional.

Daya tawar politik desa melalui para kepala desa pun tampak dalam beberapa dinamika. Mulai dari agenda tahunan perayaan disahkannya UU Desa, hingga unjuk rasa kepala desa, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), maupun Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) saat menyuarakan kepentingan mereka di DPR.

Akan tetapi, relasi aparat pemerintah desa, legislatif, dan eksekutif kerap mengalami pasang surut. Selama ini pun kerap dinilai stagnan dan pola yang tampak hanya simbiosis politik transaksional.

Sifat relasi yang begitu spesifik karena desa di Indonesia memiliki karakteristik yang sangat beragam, membuat adanya satu bahasa universal dan tokoh pemersatu dibutuhkan jika pemerintah ingin mengakselerasi peran desa dalam pembangunan negara secara berkesinambungan.

Di titik ini, peran Mendes PDTT menjadi penting sebagai focal point dan Budiman tampak relevan dengan tantangan itu.

Budiman adalah Prabowo?

Peran konkret dan konstruksi peristiwa agaknya telah membentuk stereotip sosial-politik bahwa saat berbicara desa, nama Budiman Sudjatmiko tak bisa dilepaskan.

Bahkan, tak sedikit yang menilai bahwa Budiman adalah “one of a kind” tokoh yang memiliki spesialisasi khusus mengenai desa. Serupa konsep right man on the right place saat menilai relevansi Prabowo sebagai Menteri Pertahanan.

Kala menginterpretasi dari konteks capital pun, Budiman telah memilikinya. Selain “one of a kind” dalam urusan desa, Budiman pun seolah menjadi ikon, dihormati, dan memiliki reputasi cukup baik di hadapan para kepala desa maupun organisasi pemerintahan atau perangkat desa.

Salah satu sampelnya tercermin dari HUT ke-9 UU Desa di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta pada 19 Maret 2023. Di hadapan massa perangkat desa yang besar, eksistensi Budiman yang bersanding dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Megawati Soekarnoputri menjadi hal menarik. Budiman bahkan bukanlah pejabat tinggi negara, petinggi partai politik, ataupun kepala daerah.

Relevansi Budiman dalam bursa Mendes PDTT dapat dijelaskan melalui konsep descriptive representation yang dikemukakan oleh ilmuwan politik Hanna Pitkin.

Konsep itu menyatakan bahwa individu yang memiliki pengalaman, identitas, atau latar belakang yang sama dengan “konstituennya” akan lebih mampu memahami dan mengadvokasi kepentingan mereka. Selain itu, hubungan positif dan konstruktif pun akan tercipta.

Singkatnya, frasa “one of a kind” dalam kaitannya dengan pencalonan posisi menteri, jika dilihat melalui lensa descriptive representation, menekankan pentingnya keberagaman, empati, dan autentisitas dalam kepemimpinan politik.

Kandidat yang memiliki kualitas ini mungkin dianggap cocok untuk menduduki jabatan menteri, mampu mewakili dan mengadvokasi kepentingan konstituennya secara efektif dan dengan derajat integritas yang baik.

Kendati terdapat tokoh lain saat menggagas UU Desa, Budiman tampak jadi satu-satunya sosok prominen dalam menggaet dan merengkuh sociopolitical respect para kepala desa.

Modal itu pun penting dalam menjembatani restu legislatif ketika berbicara mengenai relasi tripartit (kepala desa, DPR, dan eksekutif) karena eksistensi simbiosis ideal maupun transaksional yang telah ada sebelumnya.

Selain sebagai inisiator UU Desa dan mengadvokasi kepentingan desa, Budiman pun aktif mempublikasikan betapa pentingnya UU tersebut demi ketahanan ekonomi nasional, termasuk ketahanan menghadapi Pandemi Covid-19 lalu.

Bagi pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya, kualifikasi Budiman tampak cukup dibutuhkan. Garis tangan Budiman yang berani berbeda haluan dengan PDIP untuk mendukung Prabowo di Pilpres 2024 bertemu dengan kebutuhan janji politik Prabowo-Gibran.

Saat merefleksikannya dengan visi misi Prabowo-Gibran, desa dapat dikatakan benar-benar menjadi jangkar yang harus dipersiapkan dengan matang agar program dan kebijakan dapat berjalan sesuai rencana dan tak menimbulkan impresi negatif karena kegagalan.

Utamanya, untuk menopang janji politik seperti makan gratis, UMKM dan kepemudaan, food estate, hingga dari konteks keamanan, yakni penyuplai informasi intelijen di elemen terkecil.

Lalu, mungkinkah Budiman benar-benar akan dipercaya Prabowo dan merengkuh sukses sebagai Mendes PDTT? Menarik untuk ditunggu dinamika politik dan keputusan Prabowo nantinya. (J61)

PinterPolitik.com

Sebagai mantan Presiden dan seorang negarawan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri telah banyak berkontribusi dalam dunia perpolitikan Indonesia.

Megawati telah aktif di dunia politik sejak menjadi anggota DPR tahun 1987. Karier politiknya mencapai puncaknya ketika dia menjadi Presiden ke-5 RI pada tahun 2001.

Namun, setelah melihat dinamika yang terjadi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, banyak pihak menilai sudah seharusnya Megawati meletakkan jabatannya sebagai Ketua Umum (Ketum) PDIP.

Hal ini mencuat setelah melihat beberapa kader terbaik PDIP memilih untuk keluar karena seolah merasa tidak nyaman dengan berbagai keputusan yang dibuat sang ketum. Salah satunya adalah penunjukkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) 2024.

Kader tersebut diantaranya adalah Budiman Sudjatmiko, hingga mungkin saja, Gibran Rakabuming Raka yang memilih merapat ke kubu Prabowo Subianto. Bahkan, Gibran telah ditunjuk sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo.

Selain itu, alasan utama mengapa Megawati harus meletakkan jabatan Ketum PDIP adalah agar generasi muda dalam partai itu memiliki kesempatan untuk memimpin.

PDIP sejatinya memiliki banyak kader muda yang potensial untuk dapat membawa partai itu kearah yang lebih fresh.

Selain itu, dengan pensiun dari politik aktif, Megawati dapat fokus pada isu-isu yang dia pedulikan tanpa harus terikat pada tuntutan politik sehari-hari.

Dia juga dapat mendukung isu-isu seperti pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan lingkungan dengan lebih besar dan lebih mendalam.

Lantas, selain faktor diatas, apa yang kiranya membuat Megawati harus meletakkan jabatannya sebagai Ketum PDIP?

Terjebak Delusi Kekuasaan?

Dengan faktor usia yang semakin bertambah, tak dapat dipungkiri adanya perubahan faktor kognitif dalam diri seseorang. Meskipun, penting untuk diingat bahwa teori kognitif lanjut usia ini bersifat umum dan tidak berlaku untuk setiap individu.

Setiap orang mengalami perubahan kognitif dengan cara yang berbeda, tergantung pada faktor-faktor seperti faktor genetik, kesehatan fisik, tingkat aktivitas mental, dan dukungan sosial.

Jika dilihat secara kasat mata, indikasi akan adanya faktor penurunan kognitif di Megawati memang belum terlihat. Namun, tetap ada kecemasan akan terjadinya hal tersebut yang akan berdampak pada PDIP.

Selain itu, ada faktor Megawati yang tampaknya terjebak dalam delusi kekuasaan. Fenomena ini kiranya banyak menyerang para elite politik.

Sebagai orang yang memiliki eksposur yang tinggi dengan adanya kekuasaan dan kekuatan, para elite politik rentan terkena fenomena ini.

Dalam beberapa penelitian, individu yang pernah terekspos dengan kekuatan besar, seperti seorang presiden atau elite politik, berpotensi besar terbuai membalut kekuasaan mereka dengan nilai fiktif.

Penyebabnya sebenarnya cukup sederhana, yakni karena manusia secara naluriahnya kerap berimajinasi dan rakus.

Selain itu, sulit membayangkan diri mereka dalam posisi rendah bila sebelumnya pernah merasakan kekuasaan.

Terkait dengan Megawati, bukan tidak mungkin dirinya sedang terkena fenomena itu. Hal ini bisa dilihat saat dirinya berulang kali melakukan glorifikasi kekuasaan dirinya atau bahkan Soekarno yang merupakan ayahnya.

Hal ini mungkin saja yang membuat beberapa kader dalam tubuh PDIP kian “gerah”, membentuk faksi internal mereka sendiri, bahkan memilih untuk hengkang dari partai berlambang banteng moncong putih itu.

Waktu yang Tepat?

Megawati telah menjabat sebagai Ketua Umum PDIP selama lebih dari dua dekade. Meskipun dia memiliki pengalaman yang luar biasa dalam politik, kepemimpinan yang terlalu lama dalam satu partai dapat mengakibatkan stagnasi.

PDIP perlu penyegaran dan ide-ide segar untuk tetap relevan dan memenangkan hati pemilih. Dengan perkembangan politik nasional yang semakin dinamis, penting untuk PDIP untuk menyesuaikan hal tersebut.

Terlebih, dunia perpolitikan nasional saat ini banyak didominasi kaum muda, baik dari segi pemilih maupun kaderisasi.

Penting bagi sebuah partai politik untuk memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk berkembang dan berkontribusi.

Case itu yang sepertinya terlihat dari keputusan Kaesang Pangarep, putra Presiden Jokowi yang merupakan kader PDIP, untuk terjun ke politik praktis dan langsung didapuk sebagai Ketum PSI.

PDIP harus memberikan ruang bagi kader muda yang memiliki visi baru dan gagasan segar untuk memimpin partai ke depan. Telebih, Megawati adalah salah satu figur ikonik dalam politik Indonesia.

Namun, meletakkan jabatan sebagai Ketua Umum PDIP tidak berarti menghilangkan warisannya.

Sebaliknya, ini adalah kesempatan untuk menjaga warisan partai dan memastikan bahwa PDI-P tetap menjadi kekuatan politik yang relevan.

Dengan adanya kepemimpinan yang baru, partai kiranya dapat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ini akan membantu membangun kepercayaan anggota partai dan pemilih.

Serta, dengan adanya beberapa konflik dalam internal PDIP dalam beberapa tahun terakhir. Pergantian kepemimpinan dapat kemungkinan membantu mengatasi ketidakharmonisan dan memulihkan stabilitas dalam partai.

Well, menarik untuk melihat langkah apa yang akan diambil Megawati selanjutnya setelah melihat adanya ketidakstabilan dalam internal partai yang dipimpinnya. (S83)

Terdapat sejumlah rumor mengenai “pelabuhan politik” berikutnya bagi Budiman Sudjatmiko setelah diberhentikan oleh PDIP. Tercatat, Partai Gerindra, PKB, dan PSI memberikan sinyal keterbukaan bagi Budiman.

Sementara itu, Budiman masih menyebut dirinya kemungkinan baru akan menentukan keputusan terkait bergabung parpol setelah Pemilu 2024.

Wah, akhirnya terjadi juga nih… 

Budiman Sudjatmiko yang memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 akhirnya resmi dipecat dari PDIP pada Kamis, 24 Agustus 2023. Pemecatan ini didasarkan pada surat pemecatan yang ditandatangani oleh Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. 

Hmm, gimana menurut kalian, guys? Dengan pemecatan ini, mungkinkah Budiman sudah melakukan langkah tepat dengan mendukung Prabowo? Atau justru merugi? 

PinterPolitik.com

“Who put this sh*t together? I’m the glue” – Travis Scott, “SICKO MODE” (2018)

Kejadian ini terjadi di ruang tamu rumah pada pagi hari. Saat itu, penulis yang masih berusia belia secara tidak sengaja menyenggol sebuah vas pecah-belah yang sangat disukai oleh kedua orang tuanya.

Jelas, vas itu kemudian pecah menjadi tiga bagian karena terjatuh. Mungkin, pada umumnya, anak kecil tersebut akan dimarahi. Namun, ternyata tidak demikian.

Sang ayah pun kembali masuk ke ruang tengah untuk mengambil sesuatu dari sebuah laci. Di laci itu, memang terdapat banyak barang. Meski begitu, sang ayah hanya mengambil sebuah tabung (tube) kecil berwarna putih yang bertuliskan “Alteco 110”.

Memang, lem ini adalah lem super yang berbahan cyanoacrylate (sianoakrilat). Formula kimia ini merupakan zat adesif yang digunakan untuk menempelkan barang-barang keras – seperti plastik, kayu, hingga logam.

Mungkin, lem super yang memiliki daya rekat kuat seperti ini bisa dianalogikan dalam kehidupan sosial dan politik. Bagaimanapun, sebagai sebuah bangsa, ada “lem perekat” yang mempersatukan masyarakat Indonesia dalam jalinan negara-bangsa.

Nah, mungkin, dalam politik kepartaian, hal ini juga berlaku. PDIP, misalnya, memiliki satu sosok yang berperan sebagai “lem super” – layaknya lirik lagu Travis Scott di awal tulisan. Sosok itu adalah Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

PDIP yang dulunya terdiri dari berbagai faksi – seperti yang sempat dijelaskan oleh Marcus Mietzner dalam tulisannya yang berjudul Ideology, Money and Dynastic Leadership: the Indonesian Democratic Party of Struggle, 1998-2012 – akhirnya mengalami perubahan dinamika kekuatan pada tahun 2000-an, yakni ketika faksi pro-Megawati mendominasi.

Bisa dibilang, kehadiran Megawati menjadi “lem super” yang membuat PDIP bisa bertahan – bahkan menjadi partai penguasa – hingga saat ini. Namun, menjelang kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sejumlah politikus PDIP dinilai sudah tidak sejalan dengan keputusan Megawati.

Budiman Sudjatmiko, misalnya, kini memberikan dukungan terhadap bakal calon presiden (bacapres) non-PDIP, yakni Prabowo Subianto yang merupakan Ketum Partai Gerindra. Bahkan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sempat hanya memberikan pilihan antara dipecat atau memundurkan diri.

Tidak hanya Budiman, sejumlah kader PDIP lain juga sempat “tersandung” isu pembelotan. Effendi Simbolon, misalnya, sempat hadir di sebuah kegiatan yang berkaitan dengan Prabowo juga.

Selain Budiman dan Effendi, ada juga Gibran Rakabuming Raka yang merupakan Wali Kota Solo. Gibran yang juga putra dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai masih setengah hati untuk mendukung bacapres PDIP, Ganjar Pranowo.

Tentu saja, manuver-manuver politik dari kader-kader PDIP ini mengundang tanya. Mungkinkah pengaruh Megawati telah melemah di PDIP – padahal sang Ketum selalu memegang keputusan penting di partai itu? Mengapa pengaruh Megawati bisa melemah?

Megawati sebagai “Sianoakrilat”?

Bukan rahasia lagi bahwa Megawati memegang peran dominan di hampir semua keputusan strategis PDIP. Namun, bukan berarti semua kader PDIP setuju dengan apa yang diputuskan oleh sang Ketum – setidaknya tidak secara terbuka.

Dominasi Megawati di PDIP ini sebenarnya berangkat dari awal mula berdirinya PDIP itu sendiri pada tahun 1990-an. Pada tahun 1993, Megawati terpilih sebagai Ketum PDI pada Kongres yang digelar di Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Namun, gejolak politik terjadi di PDI. Hasil Kongres yang memenangkan Megawati tidak disetujui oleh pemerintahan Soeharto – menghasilkan dualisme di PDI.

Inilah mengapa akhirnya Megawati tampil makin kuat dengan momentum politiknya di akhir era Orde Baru. Dengan PDIP, putri dari Presiden Soekarno tersebut mendapatkan semacam karisma dari ideologi, sikap, dan darahnya sebagai keturunan Soekarno.

Meski begitu, tidak semua serta merta setuju sepenuhnya dengan Megawati. Sejumlah politisi PDIP muda pada tahun 2000-an akhirnya keluar dari partai itu. Inipun membuat Megawati semakin dominan di PDIP.

Sementara, beberapa politisi muda – yang mana percaya bahwa tidak harus trah Soekarno yang memimpin – tetap bertahan di PDIP dan berharap suatu hari nanti dapat memegang peran dan posisi penting di struktur kepengurusan.

Bukan tidak mungkin, para politisi yang tidak selalu sepakat dengan Megawati ini kembali mempertanyakan keputusan-keputusan yang Megawati buat. Pasalnya, bisa dibilang, kini perpecahan internal PDIP makin meluas – menjelang tahun politik 2024.

Mengacu ke tulisan Mietzner di atas, bisa dibilang politisi-politisi PDIP sebenarnya sadar bahwa Megawati sudah melewati masa keemasannya (prime). Apalagi, di tahun usianya yang ke-76 ini, Megawati kerap bercerita bahwa dirinya sebenarnya sudah ingin berhenti untuk menjadi Ketum.

Namun, bila benar, para politisi PDIP yang tidak selalu sejalan ini kini akhirnya bisa lebih bermanuver, muncul pertanyaan lanjutan. Mengapa akhirnya mereka memiliki kebebasan lebih saat ini? Mungkinkah terdapat faktor lain di balik faksionalisme PDIP kini? 

Megawati Sudah Jadi “Lem Biasa”?

Salah satu faktor yang menbuat Megawati bisa menjadi paling dominan di PDIP adalah bagaimana sang Ketum tersebut bisa memusatkan kekuatan pada dirinya. Namun, dengan adanya pusat-pusat baru, bukan tidak mungkin, pemusatan kekuatan tidak lagi berjalan sama lagi.

Seperti yang dijelaskan Mietzner dalam tulisannya di atas, tersingkirnya sejumlah politikus yang tidak pro-Megawati membuat Megawati menjadi semakin dominan di PDIP. Dominansi Megawati ini membuat dirinya memiliki otoritas lebih dalam mengumpulkan dan memilih siapa-siapa saja yang bisa duduk bersamanya di DPP PDIP.

Otoritas untuk memilih inilah yang sejalan dengan upaya pemusatan kekuatan ala budaya politik Jawa. Mengacu ke buku Benedict R. O’G. Anderson yang berjudul Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, budaya politik Jawa biasanya memiliki pola pemusatan kekuatan politik terhadap satu titik – yang mana merupakan raja atau kraton.

Orang-orang yang ada di sekitar Megawati, misalnya, bisa jadi adalah kunci bagaimana sang “ratu” memusatkan kekuatannya. Hasto sebagai Sekjen, misalnya, bisa saja menjadi “pusaka” yang dibutuhkan Megawati untuk menguatkan dirinya.

Selain itu, para politisi PDIP di luar DPP dan posisi tinggi PDIP bisa jadi adalah mancanegara – yang mana tugasnya adalah bermanuver mengikuti kemauan sang “ratu”. Para kader inilah yang akhirnya memobilisasi diri guna menjalankan keputusan-keputusan strategis Megawati.

Lantas, mengapa baru saat ini para kader ini bisa menolak pengaruh ala sang “ratu”?

Biasanya, pada era kerajaan di Indonesia, wilayah-wilayah mancanegara ini akan beralih ketika terdapat pengaruh besar dari kraton baru lainnya. Perebutan pengaruh akhirnya terjadi di antara kraton sebelumnya dan kraton baru.

Bukan tidak mungkin, hal yang mirip kini juga terjadi di PDIP – di mana bisa saja muncul “kraton” baru yang siap menyaingi “kraton” lama. Boleh jadi, pusat kekuatan baru itu adalah Jokowi – yang mana kini banyak diisukan berseberangan dalam pilihan strategis 2024 dengan Megawati.

Alhasil, dengan adanya “kraton” baru ini, bukan tidak mungkin Megawati akan kehilangan para “mancanegara-nya” dan semakin kehilangan kekuatannya untuk menjadi “lem super” bagi PDIP. Mungkinkah Megawati yang sebelumnya adalah “sianoakrilat” kini hanya bisa menjadi “lem biasa” di PDIP? (A43)

Sungguh mencengangkan! Begini kata Budiman soal Rocky… (caption ala clickbait ) 

Pernyataan pengamat politik, Rocky Gerung, yang dianggap menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut ditanggapi oleh lawan debatnya yang juga sekaligus politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko. 

Menurut Budiman, Rocky jarang melontarkan kata “dungu” ketika berdebat dengannya. Namun, Budiman juga mengingatkan bahwa setiap orang juga perlu dihargai agar adil (fair). 

Selain itu, Budiman juga menyebutkan bahwa, ketika berdebat, emosi juga perlu dijaga. “Orang yang kehilangan kontrol atas emosinya, bahkan jika kamu benar, maka kamu sudah kalah,” ujar Budiman saat berkunjung ke PinterPolitik.com. 

Kalau menurut kalian, gimana, guys? Apakah kalian sepakat dengan komentar Budiman soal pernyataan Rocky yang ramai akhir-akhir ini? 

PinterPolitik.com

Menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang semakin dekat, manuver partai politik (parpol) serta para elite politik semakin terlihat.

Satu di antaranya yang menarik adalah saat, tiga kader PDIP secara berurutan seolah mengindikasikan dukungan politik mereka kepada bakal calon presiden (bacapres) dari Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Padahal, PDIP sendiri telah menunjuk Ganjar Pranowo sebagai bacapres yang akan mereka usung. Alhasil, ketiga kader itu harus berhadapan dengan komite etik partai berlambang kepala banteng.

Indikasi ketiga kader itu sendiri terlihat dari gelagat serta manuver yang mereka lakukan. Pertama, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming harus menerima teguran dari PDIP seusai menemani Prabowo menemui relawan Jokowi Gibran yang mendukung pencapresan sang Menteri Pertahanan (Menhan) pada Mei lalu.

Kendati menyanggahnya secara tersurat, putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu dianggap menunjukkan gestur politik mendukung Prabowo.

Kedua, ada tokoh senior PDIP Effendi Simbolon yang juga harus berhadapan dengan pemanggilan dari DPP PDIP setelah pada Jumat (7/7) lalu memberi sinyal pernyataan dukungan terbuka ke Prabowo saat bersua di acara Rakernas Marga Simbolon.

Effendi saat itu menyatakan keinginan agar Indonesia dinakhodai pemimpin yang andal. Dia menilai kriteria itu ada pada Prabowo.

Ketiga, Budiman Sudjatmiko menjadi elite PDIP teranyar yang mengindikasikan dukungan kepada Prabowo. Budiman menemui Prabowo di kediamannya pada Selasa (18/7) lalu.

Usai pertemuan yang berlangsung selama dua jam, mantan aktivis reformasi itu mengaku memiliki kecocokan dengan Prabowo.

Dia bahkan menganggap Menteri Pertahanan (Menhan) itu sebagai sosok pemimpin yang bisa membawa Indonesia lepas dari krisis global.

Saat itu Budiman mengatakan kedatangan dirinya ke kediaman Prabowo bukan sebagai kapasitas kader PDIP. Akan tetapi, manuver Budiman tetap memancing gejolak di dalam tubuh PDIP.

Manuver ketiga kader PDIP pada titik tertentu kiranya dapat dilihat sebagai bentuk ketidakyakinan mereka terhadap kepantasan Ganjar menjadi RI-1.

Di saat yang sama, manuver itu justru mengindikasikan mereka lebih yakin kepada Prabowo yang akan menang dalam pesta demokrasi 2024 mendatang.

Di permukaan, gestur politik ketiga kader itu juga seakan menunjukkan bahwa ada ketidaksolidan di Internal PDIP untuk memenangkan Ganjar.

Lantas, mengapa ketiga kader PDIP sempat tampak memilih jalur yang berbeda dari kebijakan partai dengan menunjukkan indikasi dukungan kepada Prabowo?

Akibat Beda Penafsiran?

Adanya perbedaan pandangan dalam setiap organisasi sebenarnya adalah hal yang biasa. Hal itu terjadi karena masing-masing individu mempunyai cara pandang tersendiri terhadap suatu peristiwa.

Francis Fukuyama dalam bukunya yang berjudul State-Building: Governance and World Order in the 21st Century menjelaskan perbedaan pandangan dalam organisasi disebabkan oleh logika organisasi berbeda dengan logika individu.

Perbedaan logika ini tak terkecuali dalam hal memahami dan menentukan sebuah langkah politik.

Mengutip seorang ilmuan politik asal Amerika Serikat (AS) Herbert Simon terkait teori satisficing atau keterpuasan, Fukuyama menambahkan tujuan dari sebuah organisasi sebenarnya tidak pernah terlihat secara jelas, tetapi muncul dari hasil berbagai interaksi individu yang ada di dalam organisasi.

Itu terjadi karena individu yang berada di dalam organisasi mempunyai rasionalitas yang terbatas dalam memandang sebuah kejadian.

Terkait dinamika yang terjadi dalam internal PDIP, logika kader PDIP (secara individu) yang mendukung Prabowo tampaknya berangkat dari kekaguman personal ketiga kader PDIP tersebut terhadap sang mantan Danjen Kopassus.

Prabowo tampaknya dinilai oleh Gibran, Effendi, dan Budiman sebagai sosok yang mempunyai karisma sebagai pemimpin dan seorang nasionalis sejati.

Mereka agaknya beranggapan jika Prabowo adalah sosok yang tidak jauh dari nilai-nilai yang selama ini diterapkan PDIP. Ini, salah satunya, tergambar dari pernyataan Budiman yang seakan menyamakan Prabowo seperti Presiden Jokowi dan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

Selain itu, manuver ketiga kader PDIP itu tampaknya berkaitan dengan sinyal dukungan Presiden Jokowi kepada Prabowo. Hal itu juga seakan menandakan munculnya “matahari kembar” dalam internal PDIP, yakni faksi Megawati dan Jokowi.

Jika benar, hal itu kiranya menandakan jika tidak semua kader masih tegak lurus dan tunduk dengan superioritas Megawati di internal PDIP.

Kemudian, alasan lainnya adalah muncul interpretasi personal bahwa Prabowo lebih mempunyai probabilitas yang besar untuk menang dibandingkan Ganjar.

Dengan probabilitas kemenangan yang tinggi itu, bukan tidak mungkin para kader itu juga seolah sedang mengharapkan akomodasi politik jika berada di sisi kubu Prabowo.

Sedangkan, di sisi lain, menurut logika PDIP, mendukung Prabowo sebagai calon presiden (capres) akan memutus tradisi mereka yang semenjak era reformasi selalu mencalonkan capres dari partai mereka.

Selain itu, mencalonkan Prabowo dan memasangkannya dengan Ganjar juga akan menimbulkan masalah baru. Masalah yang dimaksud adalah munculnya persepsi jika kompetisi elektoral 2024 sudah berakhir dan buruk bagi kelangsungan demokrasi Indonesia.

Lalu, melihat adanya kemungkinan perpecahan di dalam tubuh PDIP, apakah itu termasuk bagian rencana Prabowo yang sedang menerapkan strategi tertentu?

Terapkan Strategi Sun Tzu?

Jika memang terjadi perpecahan di internal PDIP, jelas ini sebuah tanda bahaya bagi Ganjar yang akan bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan nanti.

Sebaliknya, hal itu bisa jadi sebuah keuntungan bagi kubu Prabowo dengan bergabungnya para elite PDIP yang boleh jadi akan menambah kekuatan mesin politik kubu Prabowo.

Sun Tzu dalam bukunya The Art of War menjelaskan bahwa dalam setiap pertempuran penting untuk dapat memperoleh informasi tentang kekuatan musuh. Informasi ini harus diperoleh dari orang-orang yang mengetahui kekuatan musuh.

Untuk memperoleh informasi diperlukan operasi spionase oleh agen rahasia atau mata-mata. Sun Tzu juga menjelaskan ada lima jenis agen rahasia yang dapat digunakan,yakni agen lokal, agen dalam, agen ganda, agen celaka, dan agen hidup.

Ketika kelima agen ini bekerja secara serentak, berbagai cara operasi mereka yang rumit akan berada di luar pemahaman musuh.

Dalam konteks manuver ketiga kader PDIP yang menguntungkan kubu Prabowo, tampaknya lebih cocok untuk menyebut ketiga kader PDIP sebagai “agen dalam” tim pemenangan kubu Prabowo. Agen dalam adalah para pejabat musuh yang direkrut dan dipekerjakan.

Jika dilihat, bukan tidak mungkin jika ketiga kader PDIP yang mengindikasikan adanya dukungan ke Prabowo adalah strategi dari tim pemenangan kubu Prabowo untuk merekrut ketiganya untuk menjadi “agen dalam”, termasuk untuk memperoleh berbagai informasi dari kubu PDIP dan Ganjar.

Selain untuk memperoleh berbagai informasi yang penting bagi tim pemenangan kubu Prabowo, tampaknya ketiga kader itu juga bertugas untuk menggembosi kekuatan PDIP dan Ganjar dari dalam.

Taktik itu sendiri selaras dengan bagian kedua bertajuk Dí zhàn jì atau Strategi Menghadapi Musuh dalam sebuah literatur Tiongkok, The Thirty-Six Stratagems. 

Dalam The Thirty-Six Stratagems terdapat poin yang menyarankan kita untuk memuji musuh untuk mendapat kepercayaan mereka. Tapi, di saat kepercayaan telah didapat, kita akan leluasa bergerak melawannya secara rahasia.

Tim pemenangan kubu Prabowo seolah menawarkan alternatif pilihan politik kepada ketiga kader PDIP yang melakukan manuver itu untuk mewujudkan rasionalitas logika mereka seperti yang sudah disebutkan pada bagian sebelumnya.

Kembali, ketiga kader itu berpandangan jika Prabowo mempunyai probabilitas kemenangan dan tingkat kepantasan yang besar dalam Pilpres dibandingkan Ganjar.

Nah, tim pemenangan kubu Prabowo kiranya coba mewujudkan pandangan para ketiga kader PDIP itu untuk bergabung dengan mereka.

Sekaligus, membuat mesin politik PDIP semakin melemah untuk memenangkan Ganjar karena ditinggal oleh kader-kader terbaik mereka.

Menarik untuk ditunggu bagaimana langkah selanjutnya dari manuver ketiga kader PDIP itu. Apakah akan patuh terhadap aturan PDIP, atau justru benar-benar membelot dan memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai capres? (S83)