Prabowo bisa dibilang menjadi salah satu presiden yang paling aktif dalam politik internasional. Ini kontras dengan presiden sebelumnya, Jokowi, yang tak begitu getol dalam panggung internasional kecuali jika berhubungan dengan masalah ekonomi. Pendekatan politik internasional Prabowo ini penting dalam konteks menjamin kepentingan nasional Indonesia di panggung global, namun perlu tetap dipastikan berada dalam koridor nature politik luar negeri kita yang bebas aktif.

PinterPolitik.com

Presiden Prabowo Subianto tampaknya tidak membuang waktu untuk memperlihatkan arah baru politik luar negeri Indonesia. Baru beberapa bulan menjabat, Prabowo sudah menjadi sorotan dalam berbagai forum internasional: dari Shangri-La Dialogue di Singapura, KTT BRICS yang kini resmi memasukkan Indonesia sebagai anggota, hingga berbagai misi diplomatik bilateral dengan negara-negara besar dunia. Dalam setiap penampilan itu, Prabowo bukan sekadar hadir, melainkan tampil dominan, artikulatif, dan membangun wacana.

Bagi banyak pengamat, gaya ini merupakan pergeseran penting dari pendekatan diplomatik sebelumnya yang lebih defensif dan berhati-hati. Di bawah Jokowi, diplomasi Indonesia condong pada kerja sama ekonomi dan perdagangan. Sementara Prabowo, dengan latar belakang militer, bahasa Inggris yang fasih, dan pemahaman geopolitik global yang kuat, ingin menjadikan Indonesia sebagai kekuatan mediasi dan stabilisasi global. Tidak heran jika banyak yang mulai menyebutnya sebagai “the peace broker of the Global South”.

Salah satu momen penting adalah ketika Prabowo menyampaikan pidato dalam Shangri-La Dialogue 2024, menekankan pentingnya dialog antar-negara besar untuk mencegah eskalasi konflik, khususnya antara Barat dan Rusia. Dalam pidatonya, Prabowo tidak berpihak, tetapi jelas ingin Indonesia berperan sebagai jembatan.

Keberhasilan diplomasi ini diperkuat lagi dengan bergabungnya Indonesia ke dalam kelompok BRICS, forum negara-negara berkembang yang dipandang sebagai kekuatan tandingan Barat. Prabowo menegaskan bahwa langkah ini bukan bentuk perlawanan, tapi bentuk keseimbangan. Ia menginginkan dunia multipolar yang lebih adil, dan Indonesia harus punya tempat terhormat di dalamnya.

Langkah-langkah aktif ini menjadi sinyal bahwa Prabowo memahami pentingnya soft power di era modern. Ia tak hanya memimpin dari dalam negeri, tapi membangun citra Indonesia sebagai negara yang vokal, rasional, dan solutif di tingkat global.

Diplomasi sebagai Modal Strategis

Langkah aktif Prabowo di panggung internasional sejalan dengan sejumlah teori dalam hubungan internasional yang menekankan pentingnya negara middle power seperti Indonesia untuk memainkan peran strategis.

Pertama, teori “middle power diplomacy” yang banyak dibahas oleh teoretikus seperti Andrew F. Cooper. Dalam karyanya, Cooper menjelaskan bahwa negara-negara yang tidak tergolong adidaya tapi memiliki kapasitas diplomatik, ekonomi, dan geopolitik signifikan dapat menjadi jembatan dalam konflik global. Prabowo tampaknya mengadopsi strategi ini dengan menyasar posisi Indonesia sebagai penengah antara kepentingan negara besar, tanpa kehilangan kedaulatan dan identitas nasional.

Kedua, pendekatan “constructivist internationalism” dari Alexander Wendt memberikan pandangan bahwa identitas dan peran suatu negara di kancah internasional dibentuk oleh tindakan-tindakan yang mereka pilih dan artikulasikan. Dalam konteks ini, Prabowo tidak hanya berpartisipasi dalam diplomasi global, tetapi sedang membentuk identitas baru Indonesia sebagai negara penyeimbang. Ia sedang menulis ulang narasi tentang siapa Indonesia di dunia internasional.

Ketiga, gagasan “soft balancing” oleh T.V. Paul dan Robert Pape menjadi relevan. Strategi ini menjelaskan bagaimana negara-negara non-adidaya bisa menyeimbangkan kekuatan besar dengan cara-cara non-militer, seperti kerja sama ekonomi, diplomasi multilateral, dan institusi global. Prabowo, yang dikenal sebagai tokoh militer, justru mengadopsi pendekatan ini. Alih-alih menunjukkan kekuatan militer, ia memanfaatkan diplomasi dan forum multilateral sebagai alat untuk mengukuhkan posisi Indonesia.

Melalui ketiga pendekatan ini, kita melihat bahwa strategi Prabowo bukan improvisasi, melainkan langkah terukur yang sesuai dengan teori dan praktik hubungan internasional kontemporer.

Menari di Dua Panggung

Namun, seiring meningkatnya aktivitas internasional Presiden Prabowo, muncul pertanyaan: mampukah ia menjaga keseimbangan antara politik luar negeri dan politik domestik? Apakah langkah aktifnya di dunia global dapat diterjemahkan menjadi dukungan politik dan kepercayaan publik di dalam negeri?

Pertama, tantangan domestik yang dihadapi Prabowo sangat kompleks. Ekonomi nasional masih menghadapi tekanan dan kesenjangan. Program-program seperti penyediaan rumah rakyat, swasembada pangan, penyediaan lapangan pekerjaan, dan reformasi pendidikan membutuhkan perhatian penuh. Jika Prabowo terlalu fokus pada luar negeri, ia bisa dicap sebagai pemimpin yang abai pada persoalan rakyat.

Kedua, politik dalam negeri pasca-pemilu masih menyimpan fragmen-fragmen konflik. Ada polarisasi antara pendukung dan oposisi, serta tantangan dalam membentuk koalisi yang solid. Jika keberhasilan luar negeri tidak dibarengi stabilitas politik domestik, maka keberhasilan itu hanya akan menjadi pencitraan, bukan kekuatan riil.

Ketiga, dunia internasional sendiri penuh jebakan. Sikap netral dalam konflik besar seperti Barat vs Rusia atau AS vs Tiongkok tidak mudah dipertahankan. Jika Prabowo tidak hati-hati, Indonesia bisa terjebak dalam konflik kepentingan, kehilangan kepercayaan dari satu blok, atau bahkan menjadi target tekanan diplomatik dan ekonomi.

Oleh karena itu, tarian politik internasional Prabowo adalah tarian yang indah namun penuh risiko. Ia menari di dua panggung sekaligus: satu global, satu domestik. Dan keduanya membutuhkan ritme yang presisi.

Namun, jika ia berhasil, maka sejarah akan mencatat Prabowo bukan hanya sebagai presiden militer pertama yang membawa Indonesia dalam politik perdamaian dunia, tetapi juga sebagai arsitek baru politik luar negeri yang berani, seimbang, dan bernas. Ia akan menegaskan bahwa Indonesia tak hanya besar karena jumlah penduduk atau sumber daya, tetapi karena kapasitas intelektual dan moral untuk menjadi suara yang menenangkan di tengah kegaduhan dunia.

Dalam dunia yang dipenuhi ketegangan dan kompetisi, Prabowo memilih berdansa. Dan sejauh ini, gerakannya cukup luwes. Tinggal menunggu: apakah publik dan elite di dalam negeri ikut menikmati musik yang sama, atau tidak. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Belakangan ini, absennya Xi Jinping dari publik menjelang KTT BRICS 2025 menarik perhatian sejumlah media internasional. Fenomena seperti ini bukan hal baru, dan pernah terjadi juga pada beberapa pemimpin dunia lainnya.

PinterPolitik.com

Beberapa minggu terakhir, wacana menarik kembali mewarnai jagat politik internasional. Sejumlah media seperti WION, Firstpost, dan The Spectator mulai mengangkat satu topik yang relatif jarang muncul: keberadaan Presiden Tiongkok Xi Jinping.

Mereka menyebutkan bahwa dalam beberapa pekan terakhir, Xi disebut-sebut tidak muncul di hadapan publik. Fenomena ini menjadi sorotan karena berbarengan dengan konfirmasi bahwa Xi tidak akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025 yang digelar pada 6–7 Juli di Brasil.

Absensi ini otomatis menjadi pertama kalinya Xi Jinping tak hadir secara langsung dalam pertemuan BRICS sejak Tiongkok menjadi anggota pendiri. Mengingat Xi selama ini dikenal sebagai figur sentral dalam narasi BRICS, ketidakhadirannya tentu menimbulkan tanda tanya besar.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi dengan Xi Jinping? Apakah ini hanya strategi komunikasi politik, atau ada intrik politik yang tidak terlihat oleh masyarakat umum?

“Hilang” Adalah Komunikasi Politik?

Fenomena pemimpin negara besar yang “menghilang” dari sorotan publik bukanlah sesuatu yang baru atau aneh. Sejarah mencatat bahwa sejumlah pemimpin kuat (strong leaders) kerap menjalani masa-masa di mana mereka tidak tampil ke publik secara langsung dalam waktu yang tidak singkat.

Pada tahun 2023, misalnya, Presiden Rusia Vladimir Putin sempat tidak terlihat publik secara fisik selama berminggu-minggu. Banyak spekulasi bermunculan kala itu—mulai dari isu kesehatan, kabar pengamanan ketat akibat perang Ukraina, hingga strategi komunikasi yang disengaja. Namun pada akhirnya, Putin kembali muncul dan menjalankan agenda-agenda kenegaraan tanpa memberikan penjelasan yang terlalu rinci.

Hal serupa pernah terjadi pada Kim Jong Un pada tahun 2020. Pemimpin Korea Utara itu sempat dikabarkan tidak muncul di hadapan publik selama lebih dari dua minggu. Isu-isu spekulatif kemudian ditepis setelah ia muncul dalam kunjungan lapangan, dan membuktikan bahwa “menghilang” bisa jadi adalah bagian dari kontrol narasi yang biasa.

Presiden Tiongkok Xi Jinping pun pernah mengalami hal serupa pada September 2022, ketika ia absen dari publik selama hampir dua minggu usai pulang dari kunjungan luar negeri. Saat itu, muncul spekulasi soal potensi gejolak politik, namun semua itu berangsur hilang ketika Xi kembali tampil dalam forum resmi.

Jika kita menarik pola dari ketiga tokoh ini, ada semacam “tradisi” di mana strong leaders memilih menarik diri dari publik dalam momen-momen tertentu. Setidaknya, ada tiga asumsi yang kerap muncul untuk menjelaskan fenomena ini:

1. Alasan kesehatan. Bagi pemimpin kuat seperti Putin dan Xi, citra fisik yang prima sangat penting karena menyangkut simbolisme politik. Tampil kurang sehat di depan publik bisa memicu spekulasi dan keraguan, baik dari rakyat, politisi lain, dan internasional. Karena itu, jika sedang tidak fit, wajar bila seorang strong leader cenderung memilih menghilang sejenak.

2. Alasan keamanan dan stabilitas politik. Dalam negara-negara yang cenderung terpusat dengan satu sosok figur, seperti Rusia dan Tiongkok, ada kalanya para pemimpin menghindari tampil di publik demi menjaga stabilitas narasi, terutama ketika ada tekanan geopolitik atau potensi konflik internal.

3. Strategi komunikasi politik “laying low”. Dalam beberapa kasus, ketidakhadiran bisa jadi adalah bagian dari taktik komunikasi. Dengan tidak tampil, seorang pemimpin dapat “membiarkan spekulasi tumbuh”, sekaligus membangun aura ketidakpastian, dan kontrol penuh atas narasi yang berkembang.

Untuk kasus Xi Jinping di BRICS 2025, sebuah analisis dari CNN menyebutkan bahwa absennya Xi kemungkinan besar disebabkan oleh fokus Beijing terhadap masalah tarif dagang dengan Amerika Serikat, serta berbagai tekanan domestik, seperti di sektor ekonomi. Artinya, ketidakhadiran ini bukanlah penarikan diri sepenuhnya dari pergaulan internasional, tetapi lebih kepada reorientasi prioritas.

Dalam konteks seperti ini, ketidakhadiran Xi tak serta-merta menunjukkan ketidakstabilan, tetapi bisa dibaca sebagai pergeseran fokus ke dalam negeri di tengah tekanan global yang kompleks.

Terlalu Dilebih-lebihkan?

Namun dari seluruh dinamika ini, ada satu hal yang menarik untuk dicermati lebih jauh: sebagian besar pemberitaan tentang absennya Xi Jinping justru pertama kali mencuat dari media-media asal India.

Apakah ini sekadar kebetulan? Atau memang ada dinamika lain di baliknya?

Dalam konteks geopolitik Asia, India dan Tiongkok memang memiliki sejumlah tensi—baik dalam hal perbatasan di Himalaya, persaingan di Indo-Pasifik, maupun pengaruh di forum multilateral seperti BRICS. Maka tak heran, ketika ada kabar tentang absennya Xi, media India mungkin melihatnya sebagai peluang untuk menyorot isu tersebut dari sudut pandang yang mengundang perhatian publik mereka.

Perlu dicatat bahwa dalam era ekonomi perhatian (attention economy), informasi yang mengandung unsur “ketidakhadiran” atau “misteri” dari pemimpin negara besar bisa menjadi bahan clickbait yang sangat kuat. Ketika narasi seperti itu menyasar negara pesaing, maka akan ada tambahan dorongan untuk menjadikannya headline utama.

Namun demikian, kita juga perlu objektif melihat bahwa menghilangnya strong leader sesekali adalah hal yang lumrah. Ketidakhadiran Xi di KTT BRICS, jika benar-benar karena alasan domestik dan diplomatik, tidak serta-merta menandakan krisis atau kemunduran. Ini hanyalah satu fragmen dalam dinamika besar politik internasional—yang terus berubah dan berkembang.

Dalam konteks inilah, sorotan media India tidak sepenuhnya salah, tetapi mungkin perlu dilihat dalam bingkai yang lebih luas: antara fakta, persepsi, dan strategi pemberitaan di era geopolitik digital. (D74)

Yuk Mas Menlu lebih satset yuk 

#sugiono #prabowo #brics #india #tiongkok #amerikaserikat #nuklir #alutsista #embargo #pinterpolitik #infografis #beritapolitik #politikindonesia #politik

Ancaman nyata atau gertakan nih? 

#amerikaserikat #rusia #tiongkok #brics #indonesia #pinterpolitik #infografis #beritapolitik #politikinternasional #politikindonesia #hubungainternasional #prabowosubianto #donaldtrump

Iya ya, kenapa AS seolah masih AFK gak kaya “biasanya”? 

#brics #rusia #tiongkok #indonesia #sugiono #amerikaserikat #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Jadi, bagaimana pun lebih menguntungkan kalau join nih ya? 

#infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini #brics #prabowosubianto #indonesia #rusia #tiongkok #asiaafrika #politikinternasional

Hmm, kalau menurut kalian Indonesia akhirnya akan berani gabung BRICS gak nih? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya! 

Bakal direspons Mamarika gak ya?

Dua negara raksasa ekonomi Timur Tengah, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab resmi menjadi anggota organisasi ekonomi internasional BRICS, yang notabene dikenal sebagai organisasi ekonomi “oposisi”-nya negara-negara Barat.

Sejumlah orang melihat ini sebagai pencapaian besar BRICS, namun, di sisi lain hal ini juga menunjukkan kepiawaian negara-negara Timur Tengah, khususnya Saudi dan UEA dalam menjaga keseimbangan diplomasi. Apalagi, sampai saat ini Saudi dan UEA dikenal sebagai negara pengimpor senjata yang besar dari Amerika Serikat.

Bakal making kenceng ini narasi dedolariasi dunia~

Organisasi ekonomi internasional para negara berkembang BRICS dikabarkan akan memiliki anggota baru pada 1 Januari 2024. 

Mereka adalah Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Iran, dan Etiopia. Negara keenam yang diundang, yakni Argentina, dikabarkan menolak.

Bertambahnya anggota BRICS memunculkan pertanyaan kembali tentang “ambisi” mereka untuk lemahkan dominasi dollar Amerika. 

Hmm, realistis gak ya mimpi ini?

Ternyata, udah punya geng sendiri, guys… 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan negara-negara MIKTA – singkatan dari Meksiko, Indonesia, Korea Selatan (Korsel), Turki, dan Australia – di New Delhi, India, pada 9 September 2023. 

Pertemuan ini menjadi menarik karena terjadi setelah Indonesia diwacanakan untuk bergabung dengan BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Meski diwacanakan, Jokowi pun menolak untuk gegabah bergabung dengan BRICS. 

Hmm, mungkin nih, Jokowi menolak karena sudah punya “geng” sendiri – yakni MIKTA – kali ya? Gimana menurut kalian, guys? Perlukah inisiatif MIKTA diperkuat?