Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #20
PinterPolitik.com

Di sebuah ruang tamu di Brawijaya, sup ikan diangkat ke meja ketika matahari mulai turun di Jakarta. Tiga lelaki yang pernah membantu menghentikan perang komunal makan malam tanpa kamera. Di luar rumah itu, dalam empat belas hari, sebuah eksperimen sedang berjalan: bagaimana republik abad kedua puluh satu menghancurkan reputasi yang dibangun selama empat puluh tahun, hanya dengan dua jenis teknologi.

Eksperimen itu sedang menang.

Hitung dari kalender. Lima Maret, Jusuf Kalla memberi ceramah Ramadhan empat puluh tiga menit di masjid sebuah kampus Yogyakarta. Tiga puluh empat hari kemudian, sebelas April, sebuah video kurang dari satu menit beredar di media sosial — potongan yang dicabut dari konteks teologisnya. Dua belas dan tiga belas April, sembilan belas organisasi lintas-ormas melapor ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penistaan agama. Yang menarik bukan jumlah pelapornya, melainkan komposisinya: sebagian terhubung dengan lingkar politik tertentu, sebagian lagi terhubung dengan kelompok yang dalam peta formal seharusnya bermusuhan dengan lingkar itu. Pertanyaan-pertanyaan yang patut diajukan publik, dan yang belum dijawab media manapun: bagaimana komposisi pelapor yang seharusnya berbeda haluan bisa bertemu di satu target dalam jendela dua belas hari? Mengapa pemberitaan yang menjadi pemicu mulai beredar pada saat yang sama dengan polemik kebijakan publik yang sedang ramai? Siapa yang paling diuntungkan secara politis dari urutan peristiwa itu?

Lapis kedua serangan itu yang lebih meresahkan. Pada tujuh April, sebuah video terpisah menuduh Kalla mendanai pihak tertentu sebesar lima miliar rupiah. Pengunggah video itu sendiri, ketika ditelusuri media, mengakui bahwa video tersebut hasil rekayasa kecerdasan buatan. Pakar telematika Roy Suryo mengonfirmasi temuan yang sama: ciri-ciri sintesis suara dan kompresi visual menunjukkan video tersebut bukan asli. Indonesia, di pertengahan dua ribu dua puluh enam, sedang menyaksikan salah satu kasus deepfake politik paling menonjol yang menyasar tokoh publik nasional. Ini bukan kasus hukum biasa. Ini kasus keamanan informasi nasional. Pertanyaan yang harus dijawab Badan Siber dan Sandi Negara, dan yang belum mereka jawab: siapa yang punya kapasitas teknis untuk membuat deepfake setajam itu di Indonesia? Karena kalau pertanyaan ini tidak bisa  di jawab, target berikutnya bukan lagi mantan wakil presiden. Bisa siapa pun, dari kalangan mana pun, yang berani bicara di luar arus.

Asimetri yang ganjil mulai terlihat dalam kasus ceramah itu. Pada delapan belas Maret di markas Palang Merah Indonesia, duta besar Iran  yang negaranya sedang dihujani bom memakai istilah keagamaan yang sama persis dengan yang dipotong dari ceramah Yogyakarta — sebuah istilah dengan muatan teologis yang spesifik — untuk korban sipil di negaranya. Pernyataan itu disiarkan media nasional. Tidak ada satu organisasi pun yang melapor terhadap dubes itu. Pierre Bourdieu pernah mengingatkan bahwa tidak semua ucapan dinilai dari isinya; banyak yang dinilai dari posisi pengucapnya. Di Indonesia, konteks dihormati ketika pengucapnya warga negara asing, dan diabaikan ketika pengucapnya domestik. Yang membuat asimetri itu menarik bukan ketidakadilannya. Yang menarik adalah apa yang ia bongkar: bahwa standar hukum dan moral di republik ini ternyata bisa dipakai selektif, tergantung siapa yang sedang menjadi target politik pekan itu.

Yang berlangsung di Indonesia adalah versi domestik dari fenomena global. Pada dua ribu dua puluh dua, sebuah video deepfake menampilkan Presiden Zelensky meminta tentaranya menyerah — tujuh menit setelah video diunggah, ia sudah ditonton ratusan ribu kali sebelum sempat dibantah. Di Ukraina, deepfake dipakai untuk perang militer; di demokrasi seperti kita, ia dipakai untuk perang reputasi. Timothy Snyder pernah mengingatkan: ancaman modern terhadap demokrasi sering tidak datang sebagai larangan berbicara, melainkan sebagai kaburnya batas antara benar dan palsu. Yang sering beredar bukan kebohongan total, melainkan serpihan kebenaran yang dicabut dari tempat asalnya. Inilah kompresi kebenaran. Fakta panjang kalah dari emosi pendek. Biografi kalah dari fragmen. Rekam jejak kalah dari klip. Empat puluh tiga menit ceramah perdamaian tidak akan pernah mengejar kurang dari satu menit potongan kasar — bukan karena yang panjang kurang benar, tetapi karena yang pendek bergerak lebih cepat. Dan di linimasa, kecepatan adalah segalanya. Yang membayar harga atas asimetri kecepatan ini bukan satu pribadi. Yang membayar adalah kemampuan kolektif kita membedakan kebenaran dari penampilan kebenaran.

Lalu, bagaimana reaksi  dari Istana? Presiden Prabowo Subianto, sampai pagi terakhir, belum mengucap satu kalimat pun tentang kasus ini. Diam seorang presiden selalu membuka banyak tafsir: kehati-hatian, jarak, atau kalkulasi agar negara tidak masuk ke perang simbolik yang lebih besar. Pada awal dua ribuan, ketika konflik komunal Indonesia paling membara, Prabowo Subianto adalah salah satu purnawirawan yang punya pengalaman langsung dalam jaringan keamanan negara. Generasi yang membantu memadamkan Poso dan Ambon adalah generasi yang ia kenal. Diam dalam situasi seperti ini, bila dibaca dengan sabar, bisa lebih banyak melindungi daripada satu pernyataan yang tergesa. Yang sedang terungkap dalam kasus ini bukan satu nama, melainkan satu kelemahan struktural republik: Malino dahulu efektif, tetapi sangat bergantung pada figur. Indonesia merayakan hasil damainya, namun gagal melembagakan metode damainya. Ketika pengetahuan disimpan di kepala, waktu menjadi ancaman politik.

Inilah yang harus diwaspadai dalam beberapa bulan ke depan. Bila pola dua minggu ini tidak diselidiki secara forensik — bukan oleh polisi semata, melainkan juga oleh BSSN dan Komdigi — Indonesia akan melihat eskalasi. Tokoh-tokoh senior republik ini, yang masih hidup dan masih bersuara, semuanya pernah membuat keputusan yang tidak populer di kalangan tertentu. Bila template potongan kurang dari satu menit dan template deepfake terbukti efektif untuk satu tokoh, barangkali  ia akan dipakai ulang untuk tokoh lain. Pertanyaannya  bukan barangkali, melainkan kapan. Negara modern tidak boleh menggantungkan ketenangan nasional pada stamina biologis para penengahnya, dan tidak boleh juga menggantungkan integritas informasinya pada kebetulan bahwa pelaku deepfake yang sekarang masih amatir. Republik ini memiliki teknologi distribusi abad kedua puluh satu, tetapi kadang memakai kedewasaan politik abad kesembilan belas. Itu jurang yang harus segera ditutup. Bukan dengan satu undang-undang, melainkan dengan jaringan: lembaga verifikasi forensik digital negara, kurikulum literasi media yang serius di sekolah, ruang dialog lintas kelompok yang aktif sebelum krisis, dan aparat yang dilatih membedakan pelaporan tulus dari pelaporan yang terkoordinasi.

Sup ikan akhirnya habis. Tamu-tamu pamit. Lampu di ruang depan dimatikan satu per satu. Tetapi pertanyaan yang ditinggalkan meja makan itu menggantung di udara Jakarta yang basah. Bukan tentang siapa yang akan menjadi tuan rumah berikutnya. Tentang berapa lama lagi republik ini akan beruntung punya pelaku-pelaku Malino yang masih bersedia datang ke ruang tamu pada Kamis malam, ketika negara seharusnya datang ke ruang publik pada hari kerja.

Negeri tidak rapuh ketika kehilangan tokoh besar.

Negeri mulai rapuh ketika kehilangan cara mengingat bagaimana tokoh-tokoh itu dulu menyelamatkannya.

Sebuah lembaga? Mungkin. Tetapi itu cerita berikutnya, pada bagian 3 tulisan ini.

**********************

Bagian 1 Trilogi Jusuf Kalla : Saksi Yang Harus Bersaksi Lagi

Bagian 3 Trilogi Jusuf Kalla : Pintu yang Tidak Selalu Terbuka

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis

KATA PEMRED #19
PinterPolitik.com

Proyektor itu menyala di siang hari. Cahayanya harus berebut dengan matahari Jakarta yang menerobos tirai ruang tamu di Brawijaya. Di layar, rekaman yang telah berumur dua puluh empat tahun: jalan-jalan Ambon yang terbakar, kuburan yang belum rapi, orang-orang muda yang memegang parang. Di depan proyektor, seorang pria berumur delapan puluh tiga tahun duduk di kursi. Ia baru turun dari pesawat Tokyo empat jam sebelumnya. Rekaman itu, katanya, adalah saksi.

Tetapi yang dipertontonkan bukan pertunjukannya.

Yang dipertontonkan bukan serangan kepada seorang tokoh. Yang diuji adalah apakah sebuah republik modern masih tahu cara memperlakukan mantan negarawannya di zaman algoritma. Dalam empat belas hari, antara awal dan pekan ketiga April, seorang eks-wakil presiden dua periode diserang dari empat arah. Sembilan belas organisasi Kristen dan lintas-ormas melaporkannya ke Polda atas tuduhan penistaan agama. Kata yang ia pakai di masjid kampus pada Maret dipotong menjadi video empat puluh tujuh detik, lalu diedarkan sebagai bukti. Namanya muncul di linimasa dengan angka tiga puluh koma tiga puluh tiga triliun rupiah utang Kalla Group ke bank-bank pelat merah. Rincian per bank sespesifik itu hanya bisa datang dari kebocoran internal. Massa berdemonstrasi di gedung pengawas keuangan menuntut audit pembangkit listrik di Poso. Klaimnya sendiri bahwa presiden ketujuh menjadi presiden karena jasanya — ditolak bahkan oleh Wakil Ketua Umum partai yang pernah ia pimpin — membuka front kelima yang sebenarnya tidak perlu. Seorang negarawan delapan puluh tiga tahun seharusnya tahu bahwa kesenioran tidak memerlukan klaim jasa.

Apakah ini orkestrasi tunggal? Mungkin bukan. Yang lebih mungkin adalah sesuatu yang dalam literatur politik mutakhir disebut opportunity structure — keadaan di mana tiga faksi yang dalam peta formal seharusnya bermusuhan menemukan jendela yang sama pada waktu yang sama. Pelapor ceramah Ramadhan itu adalah organisasi pemuda yang ketua umumnya kader partai dari lingkar politik tertentu. Pengunggah potongan video itu adalah komentator dari lingkar yang sama. Pemicu tagar utang, sebaliknya, barangkali  relawan simpatisan pemerintah.

Moisés Naím pernah menulis bahwa di era ketika kekuasaan tidak lagi terkonsentrasi melainkan terpecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang saling bisa melukai, konspirasi tidak diperlukan. Yang diperlukan hanyalah lingkungan permisif di mana setiap faksi melihat peluang yang sama. Empat belas hari April memberikan lingkungan itu. Tidak perlu meja bundar untuk menghasilkan pertempuran empat arah.

Tetapi dari empat vektor itu, satu yang paling patut menjadi berita: kebocoran data pinjaman Himbara. Rincian Rp 16,38 triliun di Bank Mandiri, Rp 7,1 triliun di BNI, Rp 6,08 triliun di BRI, Rp 766,5 miliar di BSI — angka sedetil ini tidak beredar di ruang publik tanpa dugaan pelanggaran kerahasiaan perbankan yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan. Ancaman pidananya dua hingga empat tahun, denda sepuluh miliar rupiah. Sumbernya hampir pasti orang dalam Himbara atau pengawasnya. Namun sejak angka itu viral pertengahan April, tidak ada pernyataan publik dari Otoritas Jasa Keuangan. Tidak ada permintaan audit forensik dari manajemen Himbara. Tidak ada investigasi internal yang diumumkan. Di negara mana pun yang serius, kebocoran sebesar ini akan memicu audit nasional. Di republik ini, ia justru mati sebagai gosip yang habis dipakai sehari. Skandal sebenarnya mungkin bukan pada angka utangnya — melainkan pada banalitas kebocorannya. Kalau peristiwa semacam ini tidak diselidiki, pembaca cermat akan menyimpulkan sendiri: data nasabah korporat di republik ini bukan semata rahasia bank, melainkan amunisi politik yang menunggu waktu.

Lalu mengapa kepungan ini terjadi justru sekarang? Jawabannya barangkali ada pada dua pekan di Maret. Tiga Maret, malam di Istana Merdeka, tokoh yang dikepung ini hadir sebagai yang pertama tiba dalam pertemuan tiga setengah jam tentang dampak perang AS-Israel terhadap Iran. Ia disambut sebelum kepala negara lain yang diundang. Delapan belas Maret, di markas kemanusiaan yang ia pimpin, ia menerima duta besar Iran untuk kedua kalinya, mengatur bantuan obat-obatan yang Jakarta tidak bisa kirim secara resmi tanpa biaya diplomatik ke Washington. Dua puluh dua April, di rumah sakit di Sorong, Wakil Presiden menyebutnya idola dan mentor. Ini bukan diam yang lalai. Ini konfigurasi statecraft yang lebih tua dari politik — penghormatan yang disalurkan lewat perantara, saluran yang dijaga tetap terbuka, batas yang tidak perlu diucap tetapi dipahami. Presiden Prabowo mengerti apa yang sedang ia lindungi: eks-wapres dua periode yang menjadi jalur diplomasi paralel ketika jalur resmi harus menahan diri. Menutup JK berarti menutup sebuah kanal yang tidak bisa dibuka kembali.

Dan di sinilah kepentingan analisis bergeser dari pribadi ke struktur. Siapa yang paling rugi kalau saluran paralel ini tertutup? Presiden kehilangan deniability channel — kemampuan menjangkau Teheran tanpa tercatat di Washington. Diplomasi Indonesia kehilangan perantara Islam-Asia yang sulit direplikasi dalam satu dekade. Samuel Huntington pernah mengingatkan bahwa tatanan politik runtuh bukan hanya karena konflik, melainkan karena institusi kehilangan memori. Henry Kissinger menambahkan bahwa diplomasi sering gagal bukan karena kurang niat, melainkan karena tidak ada lagi orang yang ingat bagaimana krisis lama pernah diselesaikan. Amerika memelihara Carter, Clinton, dan Obama sebagai utusan informal ketika Gedung Putih perlu berbicara tanpa berbicara. Jepang menjaga jaringan elder networks-nya. Singapura merawat memori era Lee sebagai aset institusional. Kita, sebaliknya, kadang memperlakukan mantan pemimpin kita sendiri sebagai trending topic. Beberapa demokrasi di dunia memasuki fase yang barangkali pantas disebut political cannibalism: ketika sistem tak lagi memanfaatkan pengalaman para senior statesmen, melainkan mengunyah reputasi mereka demi siklus kemarahan mingguan. Yang untung dari siklus itu, ironisnya, adalah faksi-faksi kecil yang memperoleh mata uang politik dari skandal. Partai-partai kecil mendapat amunisi mengukur loyalitas basis pendukungnya. Kelompok relawan memperoleh disiplin internal dengan menunjukkan bahwa kritik dari luar akan dihukum. Ini adalah politik penghinaan: murah bagi pelakunya, mahal bagi negara. Ia menghasilkan sorak sehari, tetapi mengikis kepercayaan bertahun-tahun. Habibie wafat tanpa lembaga yang merawat catatan transisi 1998. Abdurrahman Wahid wafat tanpa institusi yang meneruskan diplomasi lintas agamanya. Setiap eks-pemimpin kita nanti akan berhadapan dengan pola yang sama.

Sore itu di Brawijaya, proyektor padam setelah satu setengah jam. Wartawan berpamitan. Pria delapan puluh tiga tahun itu berdiri perlahan dan masuk ke ruang dalam. Cahaya di layar telah mati. Tetapi cahaya yang mati itu bukan hanya lampu ke tembok. Ia adalah tanda bahwa sebuah bangsa sedang menguji sesuatu yang lebih dalam daripada bersalah atau tidaknya seorang tua. Persoalannya bukan apakah ia masih relevan. Persoalannya adalah apakah republik ini masih tahu cara memakai orang yang relevan. Cahaya proyektor telah padam. Tetapi bangsa yang lupa membaca bayangannya sendiri biasanya berjalan lebih gelap dari malam.

Tetapi saksi tidak selalu cukup.

Dan kalau saksi tidak cukup, yang harus dibuka bukan proyektor — melainkan sejarah itu sendiri. Ke Malino, dua puluh empat tahun yang lalu.

**********************

Bagian 2 Trilogi Jusuf Kalla : Empat Puluh Tujuh Detik

Bagian 3 Trilogi Jusuf Kalla : Pintu yang Tidak Selalu Terbuka

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com
Chairman, PinterPolitik Center for Strategic Policy Analysis