PinterPolitik.com

Setelah Pilpres 019 usai, banyak orang kembali ke aktivitas mereka sebelumnya dan berhenti membicarakan gelaran tersebut. Secara khusus, beberapa organisasi relawan yang rajin berkampanye misalnya kini gak begitu aktif lagi seiring dengan usainya pesta demokrasi.

Di tengah banyak organisasi hasil Pilpres yang tak banyak beraktivitas, ternyata ada satu kelompok yang justru tampak sedang menempuh langkah baru dalam kegiatan mereka. Kelompok yang dimaksud adalah Tim Bravo 5.

Tim yang secara khusus membantu kampanye Presiden Jokowi di Pilpres 2019 lalu ini beberapa waktu lalu barus aja mendeklarasikan diri sebagai organisasi masyarakat alias ormas. Wah, sebuah langkah yang menarik ya, organisasi kampanye berubah jadi ormas.

Ketika dideklarasikan sebagai ormas, nama organisasi ini mengambil nama Pejuang Bravo Lima (PBL). Dari segi kepengurusan, ormas ini dapat dikatakan cukup mentereng. Di posisi ketua umum, ada nama Menteri Agama Fachrul Razi yang memang sejak lama jadi motor organisasi tersebut.

Selain Pak Menag, ada nama tenar lain yang bakal jadi pengurus teras dari ormas ini. Figur yang dimaksud adalah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang menjadi Ketua Pembina. Gak mengherankan sebenarnya karena Pak Luhut adalah inisiator dari kelompok ini ketika masih berbentuk relawan kampanye.

Sebenarnya kalau dilihat dari asal-muasalnya, pengisi ormas ini adalah jenderal-jenderal yang punya latar belakang cukup mumpuni. Oleh karena itu, bisa dibilang PBL ini punya cukup modal jika ingin melakukan langkah-langkah tertentu.

Pertanyaannya adalah, langkah apa ya yang bakalan mereka ambil? Sekarang kan lagi gak musim Pilpres.

Kalau melihat dari sejarahnya, ada banyak ormas yang didirikan tokoh politik akhirnya bertransformasi jadi partai politik. Sebut saja ormas Nasdem dan Perindo yang ternyata berubah menjadi parpol dan ikutan Pemilu.

Hal itu tentu masih belum termasuk dengan Garbi yang disebut-sebut menjadi cikal bakal bagi Partai Gelora yang dideklarasikan eks kader-kader PKS.

Merujuk pada riwayat itu, mungkin gak ya ormas PBL ini menempuh jalur yang serupa?

Secara khusus, ormas-ormas yang duluan jadi parpol kan punya sosok kuat yang jadi penggeraknya. Di Perindo ada Hary Tanoesoedibjo, di Nasdem ada Surya Paloh, sedangkan di Gelora ada Anis Matta dan Fahri Hamzah.

Nah, kalau PBL nanti beneran jadi  parpol siapa ya kira-kira yang bakal jadi tokoh sentralnya? Apakah Pak Fachrul? Atau Pak Luhut?

Tentu, itu semua masih misteri. Toh, pemilu juga masih lumayan lama. Meski demikian, dengan pengaruh tokoh yang ada di PBL, mungkin bakal ada sesuatu yang besar bakalan keluar dari ormas tersebut. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Big politics is just a common sense applied to a big business”.

:: Napoleon Bonaparte ::

[dropcap]L[/dropcap]uhut Binsar Pandjaitan mungkin bukan Ross Perot atau Mitt Romney atau bahkan Donald Trump. Tiga nama terakhir adalah pengusaha sukses yang mencoba peruntungan dengan maju menjadi calon presiden Amerika Serikat (AS) di masing-masing periode kejayaan bisnisnya. Bahkan Trump adalah presiden yang kini memimpin negara tersebut.

Namun, sekalipun hanya ada di balik layar, Luhut adalah sosok dengan kekuatan politik yang sangat besar. Layaknya jenderal pretorian – pemimpin pasukan pengaman kaisar di era Romawi – pria yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman tersebut adalah jaminan kekuatan politik Joko Widodo (Jokowi) yang kini akan maju lagi untuk merebut periode kedua kekuasaannya pada Pilpres 2019.

Luhut adalah seorang pelobi atau the lobbyist bagi Jokowi. Ia adalah orang yang berjasa mempertemukan Jokowi dan Prabowo di seputaran Aksi 212 pada 2016 lalu.
Share on X

Bahkan, strategi pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin disebut-sebut sangat bergantung pada sang jenderal. Hal itulah yang mungkin membuat beberapa waktu terakhir, Luhut tampil frontal dan mulai mengkritik Prabowo Subianto – yang jadi lawan Jokowi – secara terbuka.

Terbaru, dalam beberapa kesempatan, pria kelahiran Simargala, Sumatera Utara itu menyinggung persoalan agama. Ia menyebut Jokowi sebagai pribadi yang rajin sholat atau sembahyang, sementara yang di kubu sebelah – Prabowo – “belum jelas”.

Pernyataan itu ia sampaikan untuk menjawabi tuduhan-tuduhan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh agama yang kerap ditujukan kepada Jokowi. Kritik dan sindiran-sindiran ini menjadi bagian lanjutan dari pernyataan serupa yang dikeluarkan oleh mantan Duta Besar untuk Singapura itu.

Beberapa waktu lalu, Luhut juga sempat menyinggung Prabowo yang sedang sakit dengan menyebutkan bahwa masyarakat harusnya tak memilih pemimpin yang gampang sakit.

Ia juga mengkritik balik pernyataan kandidat nomor urut 02 itu yang menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai menteri pencetak utang dengan menyebutnya sebagai “kata-kata yang tidak etis”. Luhut bahkan menambahkan bahwa nenek Prabowo-lah sang pencetak utang itu. Kritikan-kritikan Luhut dengan bahasa yang demikian tentu saja menjadi fenomena menarik.

Bukan urusanmu itu oppung!! Udh duduk manis aja ko situ… Urus saja negara ini dgn benar. Slogannya jelas…kerja..kerja…kerja.. unang songoni oppung.. !! Gak ada pengaruhnya sama kami, kami ttp 02 #2019PrabowoPresidenRI

— Sigit Pamungkas ? #2019PrabowoPresidenRI (@pamungkas82) February 10, 2019

Terkait pernyataannya tentang sembahyang, kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku heran. Menurutnya, Luhut justru menyerang Prabowo dengan isu-isu agama dan mengurusi wilayah ibadat yang bukan bagiannya.

Pernyataan Dahnil ini – yang sampai menyinggung latar belakang Luhut yang non-muslim – jelas menunjukkan ada kegerahan yang ditimbulkan oleh sang menteri.

Dengan kembali makin seringnya Luhut menyerang Prabowo, jelas menunjukkan bahwa mantan atasan Ketua Umum Partai Gerindra itu saat masih aktif di militer, mulai mengambil peran sentral dalam pemenangan kembali Jokowi.

Tentu pertanyaannya adalah akankah pria yang dijuluki sebagai “menteri super” karena posisi vitalnya dalam kabinet serta peran besarnya dalam pemenangan Jokowi di 2014, akan kembali menunjukkan taringnya, layaknya Jenderal Subutai yang membantu Genghis Khan di era kejayaan Mongolia yang menguasai 16 persen wilayah bumi?

Luhut, Subutai Jokowi?

Kisah Luhut mungkin akan mirip dengan pencapaian Subutai, andaikan mampu membawa Jokowi menang lagi di Pilpres 2019. Tangan kanan Genghis Khan sekaligus komandan militer paling sukses sepanjang sejarah peradaban itu memang akan dikenang atas kontribusinya dalam kejayaan Mongolia.

Subutai adalah salah satu sosok paling penting dalam invasi kekuasaan Mongolia di bawah Genghis Khan. Ia menjadi kunci sekitar 20 kampanye perluasan wilayah kekaisaran, menaklukan sekitar 32 negara dan memenangkan 65 pitched battles – pertempuran seperti dalam film-film kolosal yang ditentukan waktu dan tempatnya antara 2 belah pihak yang bertikai.

Atas jasanya, Mongolia menjadi kekaisaran terluas kedua setelah Kerajaan Inggris (British Empire). Ia dikenal sebagai jenderal dengan strategi pertempuran yang rumit dan penuh imajinasi. Beberapa sumber pun menyebutkan Subutai tak pernah kalah dalam satu pertempuran pun.

Loyalitas dan kejeniusan strateginya membuat Stephen R. Turnbull dalam bukunya The Mongols menyebut Subutai sebagai komandan militer paling sukses sepanjang sejarah. Aksinya menginvasi Hungaria dan Polandia dalam kurun waktu hanya dua hari akan dikenang sebagai cerita penaklukan paling hebat.

View this post on Instagram

Pemimpin yang gampang sakit itu maksudnya siapa ya? Nantikan tulisan selengkapnya di Pinterpolitik.com #pilihpemimin #pemimpin #luhutpandjaitan #jokowi #prabowo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 1, 2019 at 3:25am PST

Konteks posisi Subutai sebagai tangan kanan kekuasaan yang loyal dan handal dalam strategi pertempuran itu mungkin bisa dimiripkan dengan yang dilakukan oleh Luhut Pandjaitan.

Ia mungkin tidak sedang berada dalam konteks penaklukan 16 persen wilayah dunia, namun setidaknya jika kontestasi elektoral diidentikkan dengan perang, maka kampanye politik untuk kembali memenangkan Jokowi belakangan ini, membuat Luhut bisa disebut sebagai sosok yang juga loyal.

Pertanyaannya, selain loyal, apakah juga handal dalam strategi?

Jika melihat manuver politiknya lewat Tim Cakra 19 dan Bravo 5 bersama purnawirawan-purnawirawan jenderal pendukung Jokowi, jelas sosok ini tidak bisa dianggap remeh. Dua tim tersebut bahkan dianggap jauh lebih menentukan perannya dibandingkan partai-partai yang ada dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf. Luhut adalah sosok sentral di dua tim tersebut.

Jika ditarik ke belakang, keputusan Jokowi menarik Luhut ke kubunya saat bertarung melawan Prabowo di Pilpres 2014 adalah langkah yang sangat jenius – entah inisiatif itu datang dari Jokowi, tokoh politik lain, atau dari Luhut sendiri. Pasalnya Luhut membawa semua potensi dukungan ekonomi-politik yang menentukan kemenangan Jokowi kala itu.

Keberadaan Luhut membawa gerbong cukup besar dari Partai Golkar yang pada 2014 mendukung Prabowo saat masih dipimpin Aburizal Bakrie. Tak luput pula ada gerbong dukungan dari para purnawirawan TNI yang mengekor Luhut. Bahkan, nama seperti Jenderal (Purn) Try Sutrisno disebut-sebut sebagai salah satu sesepuh TNI yang ikut mendukung keputusan Luhut mendukung Jokowi.

Selain itu, “faktor Luhut” menjadi sangat penting untuk Jokowi saat itu karena ia adalah “abang” atau senior Prabowo di Kopassus. Luhut pernah menjabat sebagai Komandan Detasemen 81/Anti Teror, dan pada saat itu Prabowo adalah wakilnya.

Hubungan senior-junior ini membuat Luhut hampir pasti mengetahui semua seluk beluk tentang Prabowo – hal yang bisa dibaca dalam biografi Sintong Panjaitan.

Luhut juga sangat ahli dalam lobi politik dan disebut-sebut berperan penting dalam hubungan Jokowi dengan oposisi di DPR di awal-awal kekuasaannya. Jika bukan karena Luhut, sulit membayangkan program-program pemerintahan Jokowi bisa dimuluskan di parlemen.

Ia juga dianggap sebagai salah satu tokoh utama “pembalik” posisi Golkar, dari yang semula mendukung Prabowo, kemudian berbalik mendukung pemerintahan Jokowi di parlemen.

Emirza Adi Syailendra dari Rajaratnam School of Internastional Studies (RSIS) menyebut Luhut juga punya hubungan yang cukup baik dengan Setya Novanto – hal yang kemudian berdampak pada perubahan arah Golkar hingga 180 derajat pasca pria yang dikenal dengan sebutan “Papa” itu mengambil alih kekuasaan partai beringin.

Konteks kekuatan politik Luhut juga terlihat dari kemampuan dirinya melakukan perimbangan kekuasaan di kabinet Jokowi. Ia mampu membuat Jokowi kuat secara politik di hadapan PDIP dan Megawati Soekarnoputri – yang kerap memandang sang presiden sebagai “petugas partai” – atau dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang punya banyak pertalian kepentingan ekonomi-politik di pemerintahan.

Bahkan Luhut disebut-sebut sebagai orang yang menyarankan Jokowi memasukkan nama Rizal Ramli ke dalam kabinet kerjanya, dan menjadi alasan PDIP mendorong nama Wiranto untuk masuk ke dalam kabinet. Atas kemampuan lobi-lobi politik dan ekonominya, tak heran jika Reuters menyebut Luhut sebagai one of the country’s powerful man.

Benturan Kepentingan?

Luhut adalah seorang pelobi atau the lobbyist bagi Jokowi. Ia adalah orang yang berjasa mempertemukan Jokowi dan Prabowo di seputaran Aksi 212 pada 2016 lalu. Konteks tersebut membuat posisi Luhut menjadi sangat penting.

Robert E. Lane dari Yale University menyebutkan bahwa lobi dan partai politik adalah sister agent atau agen “bersaudara” yang seringkali menentukan hasil akhir pemilihan, juga menentukan siapa yang akan menang. Keduanya menjadi jaminan menang atau tidaknya kontestan dalam pertarungan politik.

View this post on Instagram

Mungkinkah terjadi perang dingin lagi? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #perangdingin #luhutpanjaitan #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 20, 2018 at 8:14pm PST

Sebagai sister agent, peran lobbyist tentu saja setara partai politik. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa setengah gerak kemenangan Jokowi juga akan sangat ditentukan oleh Luhut, sang lobbyist sekaligus komandan perang layaknya Subutai.

Persoalannya tentu kembali pada kepentingan apa yang diperjuangkan oleh pria dengan kumis khas itu. Pasalnya, jika mengutip kata-kata mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill, politik bukanlah permainan, melainkan bisnis. “Politics is not a game, it is an earnest business”.

Artinya, sangat mungkin ada kepentingan-kepentingan lain yang ingin diraih oleh Luhut. Ia tercatat memiliki sekitar 16 perusahaan yang bergerak di bidang energi, minyak, tambang, dan lain sebagainya. Apakah ada kepentingan bisnis yang diperjuangkan juga? Tidak ada yang tahu pasti.

Yang jelas, seperti kata Napoleon Bonaparte di awal tulisan, langkah-langkah politik besar akan selalu masuk akal jika punya kaitan dengan bisnis besar tertentu.

Apa pun itu, kiprah Luhut masih akan menjadi kunci kemenangan Jokowi. Ia mungkin tak akan pernah menjadi penguasa – layaknya Trump – namun kiprahnya sudah lebih dari cukup setidaknya menjadi Subutai, orang yang loyal pada Jokowi. Benarkah demikian? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

PinterPolitik.com

“Victory usually goes to the army who has better trained officers and men.”

:: Sun Tzu (544-496 SM) ::

[dropcap]M[/dropcap]arcus Vipsanius Agrippa dikenal sebagai tangan kanan Augustus Caesar Octavian, Kaisar pertama yang memimpin Roma. Agrippa adalah komandan sekaligus orang kepercayaan Octavian saat mengembalikan stabilitas politik pasca pembunuhan Julius Caesar – paman sekaligus ayah angkat Octavian –  pada tahun 44 SM.

Agrippa adalah orang yang superior di hadapan semua lawan politik Octavian dan tidak disukai oleh kalangan aristokrat. Ia adalah kunci Octavian dalam mengalahkan Mark Antony dan mengukuhkan kekuatan junjungannya sebagai penguasa tunggal Kekaisaran Romawi.

Sejarawan dan peneliti menyebut jasa Agrippa demikian besar terhadap kekuasaan Octavian. Tanpa Agrippa, Octavian dianggap tak akan mungkin menjadi Kaisar Roma – warisan besarnya kekuasaan yang hingga kini dikenang sebagai nama bulan ke-8 dalam kalender: Agustus.

Dua ribu tahun kemudian, di negeri Zamrud Khatulistiwa bernama Indonesia yang jaraknya 10.800 kilometer dari Roma, kisah Agrippa ini seolah mengalami pengulangannya. Adalah Luhut Binsar Panjaitan, sang Agrippa, “tangan kanan” dan orang kepercayaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Lihat pak Luhut mantappp? satu meja the forum???ini yg di perlukan tim pak @jokowi..tegas by data

— Wowotzelion27 (@Wowotzelion271) September 5, 2018

Julukan ini tentu saja tidak berlebihan untuk diberikan pada Menko Kemaritiman itu. Luhut adalah salah satu kunci utama kekuatan politik Jokowi sejak mantan Wali Kota Solo itu memilih untuk bertarung memperebutkan singgasana tertinggi di negeri ini pada 2014 lalu.

Kini, jelang Pilpres 2019, faktor Luhut itu kembali menjadi penentu berhasil tidaknya Jokowi mempertahankan kekuasaannya. Setidaknya, hal itulah yang tergambar dalam tulisan John McBeth yang dimuat oleh portal Asia Times berjudul Military Minds Aim to Keep Widodo in Power.

Jurnalis asal Selandia Baru tersebut secara gamblang memaparkan strategi pemenangan Jokowi lewat tim relawan berisi para purnawirawan jenderal yang dimotori oleh Luhut. Layaknya Agrippa, Luhut telah memikirkan langkah-langkah untuk mengamankan perjalanan Jokowi, apalagi setelah banyak masyarakat yang kecewa dengan pemilihan KH Ma’ruf Amin sebagai cawapres.

Relawan yang digalang Luhut ini tentu saja menarik untuk dilihat, utamanya dalam konteks pemenangan Jokowi. Apakah ini berarti Luhut tidak percaya dengan mesin partai-partai koalisi Jokowi sampai harus menggalang dukungan dari para jenderal? Seberapa kuat faktor Luhut “Agrippa” akan kembali membantu pemenangan Jokowi?

Tim Bravo dan Tim Charlie, Faktor Luhut

Dijuluki sebagai “Menteri Utama” bahkan juga “Menteri Super”, Luhut memang masih menjadi salah satu faktor penting yang mendukung kekuatan politik Jokowi. Seperti Agrippa yang tidak disukai oleh kelompok aristokrat dan oligark politik, sang jenderal adalah “penjaga pintu” bagi Jokowi, termasuk dalam hal strategi pemenangan Pilpres.

Adapun tim relawan yang disebut-sebut digalang Luhut adalah Tim Bravo (Bravo-5) yang menurut McBeth berisi purnawirawan jenderal yang lulus dari akademi pada tahun 70-an dan berisi sekitar 70 anggota kuat. Rinciannya, ada sekitar 21 orang eks jenderal, dan 40 tokoh sipil berpengaruh.

Beberapa nama yang masuk dalam kelompok ini adalah mantan Wakil Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Fachrul Razi, mantan Dubes untuk Argentina Nurmala Kartini Panjaitan Sjahrir yang juga adalah saudari Luhut, Letjen Purnawirawan Suaidi Marasabessy, serta Mayjen Purnawirawan Saurip Kadi.

Nama terakhir adalah teman satu angkatan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sementara Marasabessy sebelumnya juga bergabung dengan Partai Demokrat.

Sementara tim kedua adalah kelompok relawan Cakra 19 – disebut McBeth sebagai Tim Charlie – yang datang pada Luhut untuk berkonsultasi. Tim ini diketuai oleh mantan Sekretaris Kabinet Jokowi, Andi Widjajanto – putra dari Mayjen Purnawirawan Theo Syafei, tokoh yang menjadi sekutu Megawati Soekanorputri saat berkonflik dengan Soeharto.

View this post on Instagram

Ada sosok lain selain parpol dalam tim pemenangan Jokowi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jenderal #purnawirawanmiliter #timbravo #timcharlie #pilpres2019 #pilpres2014 #infografik #infografis #infographic #politik #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 5, 2018 at 5:46am PDT

Tim Charlie bertugas untuk menguatkan pemenangan Jokowi di Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, Gorontalo dan NTB. Daerah-daerah tersebut adalah yang pada Pilpres 2014 lalu, Jokowi kalah dari Prabowo. Adapun pensiunan jenderal yang masuk di Tim Charlie rata-rata lulusan di atas tahun 1977 seperti Letjen Lodewijk F. Paulus, Letjen Eko Wiratmoko, dan Mayjen Andogo Wiradi.

Dua tim ini memang bertugas untuk mengimbangi peran PDIP, Golkar dan partai-partai koalisi. Ibaratnya, tim ini akan menjadi senjata Jokowi ketika ditekan oleh partai, serta menjadi mesin pemenangan saat parpol-parpol macet menjalankan fungsinya.

Luhut sepertinya belajar dari Pilpres 2014, di mana saat itu mesin partai kurang mampu memberikan jaminan kemenangan bagi Jokowi. Hal ini terbukti dalam salah satu survei CSIS – yang saat itu tidak dipublikasikan – jelang hari pemungutan suara, menyebut selisih elektabilitas Jokowi dan Prabowo tinggal 0,6 persen.

Hal serupa juga terlihat dalam survei SMRC yang “dilarang” untuk dipublikasikan oleh SBY pada waktu yang sama, menunjukkan perolehan suara Jokowi dan Prabowo sudah seimbang.

Sang Agrippa Pengimbang

Luhut sepertinya tidak ingin hal tersebut terulang, apalagi riak-riak “ketidaksolidan” dalam koalisi juga terus bermunculan. Beberapa sumber misalnya menyebut partai-partai koalisi Jokowi masih silang pendapat soal siapa yang akan menduduki jabatan Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN).

Nama pengusaha Erick Thohir yang menjadi Ketua Pelaksana Asian Games 2018 menjadi sosok yang diinginkan Jokowi menjadi nahkoda tim tersebut. Namun, usulan ini belum diterima secara bulat oleh partai-partai pendukung.

Dalam konteks ini saja, Jokowi sudah tersandera keinginan partai-partai itu. Jika tidak punya bumper atau back up kekuatan politik, Jokowi berpeluang harus kembali disetir sama seperti ketika menentukan cawapres pendampingnya.

Oleh karena itu, tim relawan yang digalang Luhut punya posisi yang sangat vital untuk menjamin sang presiden bisa terpilih lagi di periode berikutnya tanpa harus diatur-atur oleh partai politiknya. Luhut sepertinya belajar dari pemilihan Ma’ruf Amin sebagai cawapres Jokowi.

Ia mengaku terkejut dengan pilihan itu, namun telah melakukan counter strategy untuk meredam gejolak hilangnya dukungan dari para pendukung Jokowi yang kecewa dengan pilihan itu.

Luhut-lah yang menyatakan akan siap menjalankan keputusan yang diambil oleh Jokowi. Menurutnya, Jokowi menginginkan Mahfud MD sebagai cawapres, namun akibat proses tawar menawar dengan partai-partai politik koalisi pendukungnya, nama mantan Ketua MK itu tak jadi dipilih.

Selain itu, McBeth juga menyebut bahwa Luhut-lah yang menjadi perpanjangan tangan untuk merangkul kelompok-kelompok macam komunitas Tionghoa dan kaum minoritas lain yang awalnya mendukung Jokowi, namun sempat berpikir ulang setelah sang presiden memilih Ma’ruf Amin yang tradisionalis dan “kurang bersahabat” terhadap mereka lewat banyak fatwa yang pernah dikeluarkannya.

Sejak masuk dalam kabinet, Luhut memang menjadi sosok perimbangan kekuasaan terhadap oligark-oligark politik yang mencoba menekan Jokowi.

Emirza Adi Syailendara dari Rajaratnam School of International Studies (RSIS) menyebut bukan rahasia lagi jika di kabinet Jokowi ada “pertarungan” politik yang melibatkan Megawati Soekarnoputri dengan terminologi “petugas partai” yang kerap disuarakannya, lalu ada Wapres Jusuf Kalla (JK) yang punya banyak kepentingan dalam program-program pemerintah, serta Wiranto dan Hendropriyono – dua pensiunan jenderal yang tidak kalah berkuasa.

Keberadaan Luhut membantu Jokowi “mengolah” perimbangan kekuasaan di kabinet, misalnya ketika ia merekomendasikan Rizal Ramli untuk menjadi Menko Kemaritiman demi mengimbangi kepentingan JK, serta menjadi the gatekeeper atau penjaga gerbang dalam pemerintahan Jokowi – posisi yang sempat dikritik Megawati di awal-awal kekuasaan Jokowi.

Tak heran jika Reuters menyebut Luhut sebagai one of the country’s powerful man berkat kemampuannya tersebut, serta ketika melakukan logi-lobi politik juga ekonomi. 

The Lobbyist

Dengan demikian, strategi pembentukan tim relawan ini memang menunjukkan kekuatan politik Luhut dan pengaruhnya terhadap lobi-lobi dukungan untuk Jokowi. Bisa dibayangkan besarnya pengaruh lobi sang jenderal sampai bisa mengajak Rizal Ramli – yang kini makin sering mengkritik pemerintahan Jokowi – untuk masuk dalam kabinet kerja.

Julukan “Menteri Utama” memang tidak asal diberikan kepada Luhut. Sang jenderal adalah salah satu campaign strategist atau ahli strategi kampanye, sekaligus the lobbyist atau pelobi dukungan untuk Jokowi.

Aroma LB. MOERDANI nya sangat kental.
LBP dan Andi Widjayanto (Theo Syafei) adlh garis perjuangan LB Moerdani.

Keberadaan Kyai Ma'ruf gak akan berpengaruh.

Luhut dan Andi Widjajanto Dikabarkan Telah Menyiapkan Tim Pemenangan Jokowi di Pilpres 2019 https://t.co/HYAK1wqA9L

— sabili^salam (@Beng_Setiono) September 1, 2018

Luhut-lah yang membawa gerbong besar purnawirawan TNI ke dalam kubu Jokowi, menarik banyak politisi senior Golkar, dan sangat mungkin juga menjadi penyedia dana bagi sang presiden. Kekuatan politik Luhut begitu besar saat ini, sehingga membuat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyebutkan bahwa Gus Dur tidak akan lengser dari kekuasaannya jika sang jenderal saat itu seberkuasa sekarang.

Dalam konteks perannya itu, Robert E. Lane dari Yale University menyebutkan bahwa kekuatan lobi dan partai politik adalah sister agent atau agen “bersaudara” yang seringkali menentukan hasil akhir pemilihan juga menentukan siapa yang akan menang. Keduanya menjadi jaminan menang atau tidaknya kontestan dalam pertarungan politik.

Sebagai sister agent, peran lobbyist tentu saja setara partai politik. Dengan demikian, bisa dipastikan bahwa setengah gerak kemenangan Jokowi juga akan sangat ditentukan oleh sang lobbyist.

Luhut tentu saja menjadi the lobbyist untuk Jokowi. Sementara sebagai campaign strategist, ia mungkin belum sehebat Lynton Crosby – ahli kampanye politik asal Australia. Namun, apa yang dilakukannya lewat pembentukan tim relawan purnawirawan jenderal jelas menunjukkan bahwa dirinya sangat paham bagaimana me­ngelola kampanye politik pemenangan.

Jika demikian, apakah sah mengatakan bahwa Luhut “Agrippa” Panjaitan adalah jaminan kemenangan Jokowi?

Jawabannya tentu saja baru bisa dibuktikan pasca pemungutan suara pada April 2019 nanti. Yang jelas, Jokowi dengan Luhut sebagai tangan kanannya, telah menerapkan strategi “perang” yang benar, dan seperti kata Sun Tzu di awal tulisan, kemenangan hanya bisa diraih dengan menempatkan prajurit-prajurit terbaik dan terlatih dalam tim.

Mungkin terlalu muluk berharap nama Jokowi diabadikan jadi bulan seperti Augustus, tapi soal menang Pilpres 2019, hal itu sangat mungkin terjadi. Bukan begitu? (S13)