PinterPolitik.com

Perkembangan penelusuran kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) sudah berlangsung lebih dari satu bulan. Dalam keseluruhan prosesnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) jadi instansi yang paling disorot, bahkan melebihi perhatian orang pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Terbaru, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bahkan berniat memeriksa sejumlah pejabat BPOM terkait adanya dugaan tindak pidana dalam kasus GGPA ini. Dalam pemeriksaan itu, Bareskrim disebut bakal menggali dugaan kelalaian oleh pihak BPOM dalam mengawasi peredaran obat-obat berbahaya, khususnya ethylene glycol (EG), diethylene glycol (DEG), dan ethylene glycol butyl ether (EGBE).

Sebelumnya, BPOM juga dikritik habis-habisan oleh DPR karena dianggap kecolongan membiarkan sejumlah zat berbahaya beredar bebas di Indonesia dan membunuh ratusan anak-anak. Selain dituntut untuk lebih bertanggung jawab, badan yang dikepalai Penny Kusumastuti Lukito tersebut juga diminta tidak melempar tanggung jawab pada badan lain, khususnya kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag) karena Penny sempat menyebutkan persoalan obat berbahaya impor juga menyinggung kewenangan kementerian yang dipimpin Zulkifli Hasan (Zulhas) itu.

Dan yang paling menarik mungkin adalah apa yang diungkap Laporan Utama Tim Majalah Tempo edisi 31 Oktober-6 November 2022. Di dalamnya, muncul dugaan bahwa BPOM tampaknya ingin memperlambat proses investigasi obat penyebab GGPA. Sebagai contohnya, salah satu pejabat Kemenkes yang tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa, dalam mengumumkan obat-obat yang berbahaya, BPOM sebenarnya molor satu hari.

Tekanan pada BPOM pun semakin berat dengan pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan bahwa urusan pemeriksaan, perizinan, dan penarikan berada di tangan BPOM. Dan, memang, kalau kita mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM adalah lembaga yang paling bertanggung jawab untuk pengawasan dan perizinan obat.

Karena fakta ini juga, BPOM adalah lembaga yang berurusan langsung dengan pihak farmasi. Akibatnya, seperti yang disampaikan dalam majalah Tempo tadi, kecurigaan adanya kongkalikong antara BPOM dan oknum farmasi cukup tinggi. Akan tetapi, dari sisi BPOM, Penny tentu membantah hal tersebut.

Dari penjelasan di atas, sepertinya memang masuk akal bila tuduhan berat dijatuhkan pada BPOM. Namun, apakah dugaan seperti ini sepenuhnya benar?

Kesalahan Sistem Birokrasi Indonesia?

Kalau kita melihat secara objektif, meskipun perizinan obat-obatan berada di BPOM, urusan tentang zat-zat dalam obat yang diimpor ini sebenarnya cukup rumit karena memang menyinggung beberapa pihak. Sebagai contohnya, Kemendag dalam hal ini berperan untuk urusan impor zat obat-obatan dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) perihal industri farmasi yang menciptakan obat.

Irma Suryani, anggota Komisi IX DPR fraksi Partai NasDem, juga menyoroti hal ini. Ia mengatakan bahwa seharusnya semua instansi yang berhubungan dengan impor zat berbahaya dan pembuatan obat bisa berkomunikasi lebih baik. Walau Kemendag dan Kemenperin tidak bertanggung jawab untuk menarik atau melarang distribusi obat berbahaya, idealnya BPOM bisa lebih terlibat dalam pemantauan zat-zat obat yang masuk dan farmasi yang mengolahnya menjadi obat.

Akan tetapi, seperti yang kita ketahui sekarang, kenyataannya tidak seperti itu. Terlepas dari adanya kemungkinan permainan mafia obat, rumitnya persoalan kasus gagal ginjal ini menjadi otokritik bahwa sepertinya ada yang salah dalam seluruh proses birokrasi antar kementerian dan lembaga di Indonesia, khususnya dalam persoalan obat-obatan. Di sisi lain, bisa jadi ini adalah pertanda dari suatu masalah yang disebut patologi birokrasi.

Pernyataan Reed dan Crozier yang dikutip Sangkala Rewa dalam tulisannya Perubahan Paradigma Administrasi Negara dan Implikasinya terhadap Karakter dan Desain Birokrasi dalam Pelayanan Publik menyebutkan bahwa beberapa patologi birokrasi dapat diidentifikasikan ketika ada kecenderungan organisasi yang lamban dan tidak responsif, tidak dapat mengoreksi tingkah lakunya dengan cara belajar dari kesalahan (maladaptations), dan adanya potensi kinerja yang tidak efektif (potentially ineffective), terutama terhadap masalah-masalah sosial yang dihadapinya.

Terkait kasus GGAPA ini, seperti yang dijelaskan dalam majalah Tempo edisi 31 Oktober-6 November tadi, ketidakefektifan birokrasi untuk urusan obat-obatan dibuktikan dengan adanya timpang tindih ketegasan Kemenkes dan BPOM dalam memvonis obat-obatan jenis apa saja yang berbahaya, dan adanya keterlambatan memberikan laporan, baik dari pihak BPOM ataupun Kemenkes.

Selain itu, gejala yang timbul akibat patologi birokrasi juga mempermudah adanya permainan berbagai mafia di dalamnya. Ini karena proses pengawasan negara bersifat lumpuh akibat birokrasi yang lemah. Contohnya, lembaga yang seharusnya menjadi ‘polisi’ dalam suatu sektor menjadi tidak berdaya karena dirinya seakan-akan bertindak sendirian untuk menegakkan keadilan dalam suatu permasalahan yang sebenarnya bersifat multi-sektor.

Oleh karena itu, terlepas dari apakah BPOM benar-benar bersalah atau tidak, jika dugaan tentang adanya patologi birokrais ini benar, maka ketidakefektifan sistem birokrasi terkait pembuatan dan pengawasan zat-zat obat berbahaya telah membuat Penny dan kawan-kawan sebagai pihak yang paling mudah untuk disalahkan. Sebagai lembaga yang paling berperan dalam memberikan izin obat, pertanggungjawaban BPOM sangat dituntut. Akan tetapi, mereka sendiri tampak tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal.

Dan, sejujurnya, persoalan seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat (AS), Food and Drug Administration (FDA) juga memiliki permasalahan yang serupa, terutama dalam menghadapi masuknya kepentingan politik dan bisnis ke dalam urusan izin perizinan obat-obatan dan makanan. Ini menjelaskan bahwa tuntutan tugas dan moralitas badan seperti BPOM memang sangatlah tinggi.

Namun, yang menarik kemudian untuk kita perhatikan juga adalah upaya untuk melempar kesalahan dan menjadikan satu pihak sebagai pihak yang paling bersalah dalam kasus ini terlihat cukup kentara. Beberapa pernyataan Kemenkes ada yang memojokkan BPOM, dan ada juga yang sebaliknya. Bagaimana kita memaknai ini?

BPOM Tumbal Paling Ideal?

Sebelum kita bahas lebih lanjut, ada satu kutipan menarik dari penulis Inggris bernama Sir Arthur Conan Doyle yang sekiranya sesuai dengan tuduh menuduh kasus GGPA. Ia mengatakan: “There is nothing more deceptive than an obvious fact.” Tidak ada yang lebih pantas dicurigai selain fakta yang terlalu kentara.

Dan, saat ini, sudah jelas bahwa pisau algojo sepertinya akan jatuh kepada BPOM karena secara struktural memang mereka yang dibuat paling bertanggung jawab untuk persoalan izin obat-obatan. Namun, persoalan BPOM ini kemudian menjadi lebih menarik ketika kita menyadari bahwa lembaga tersebut ternyata adalah salah satu lembaga yang paling menggiurkan dalam aspek bisnis kesehatan.

Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, dalam tulisannya Meninjau Ulang Rencana Peleburan BPOM ke Kemenkes menjelaskan bahwa urusan perizinan dan pengawasan obat serta makanan sangat berurusan dengan uang yang jumlahnya cukup banyak. Agus mengatakan bahwa selama ini persoalan izin merupakan komoditas terlaris dan menjadi instrumen dasar yang bisa dimanfaatkan menjadi gerbang legalisasi korupsi.

Dan, memang, Agus melihat bahwa Kemenkes sepertinya pernah berupaya menjadikan keuntungan besar yang dimiliki BPOM menjadi milik mereka dengan cara meleburkan badan tersebut ke bawah Kemenkes. Pada tahun 2019, mantan Menkes Terawan Agus Putranto pernah berniat melakukan itu dengan alasan agar proses perizinan bisa dilakukan lebih cepat dan tidak terjadi banyak tumpang tindih kebijakan terkait obat-obatan dan makanan.

Dengan demikian, kita bisa nalarkan bahwa, di balik upaya untuk memberatkan kesalahan pada BPOM terkait kasus GGAPA, bisa jadi ada muatan politik yang cukup kuat. Kalau badan yang satu ini kemudian terbukti bersalah, untuk menanggulanginya, sudah pasti akan ada upaya untuk merevisi efektivitas proses perizinan BPOM.

Bukan tidak mungkin nantinya akan ada pihak-pihak yang berusaha mengalihkan semua pekerjaan yang dilakukan BPOM saat ini ke lembaga atau kementerian lain, dengan alasan agar kesalahan seperti GGAPA tidak terulang lagi. Intinya, entah siapa yang paling bersalah, yang jelas kasus GGAPA ini sangat rentan ditunggangi kepentingan politik dan bisnis.

Oleh karena itu, sudah sepantasnya proses investigasi GGAPA kita pantau semampu mungkin karena permasalahan yang satu ini syarat akan upaya political scapegoating atau pengkambinghitaman politik.

Tentunya, kita harap semoga saja hal ini hanya jadi interpretasi belaka dan tidak terjadi. Besar harapannya kasus GGAPA bisa dengan cepat kita tangani. (D74)

PinterPolitik.com

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya turun tangan merespons peningkatan drastis kasus gagal ginjal akut atau acute kidney injury pada anak yang sejauh ini telah merenggut 141 nyawa berdasarkan data terakhir pada Selasa (25/10) pagi. Data tersebut merupakan kolektif atau total kumulatif yang dilaporkan dari 26 provinsi di Tanah Air.

Kemarin, rapat terbatas (ratas) digelar di Istana Kepresidenan Bogor dengan sorotan utama tertuju kepada Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.

Turut hadir dalam ratas tersebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, hingga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

Menkes  Budi dan Kepala BPOM menjadi sorotan dikarenakan Presiden Jokowi tercatat memberikan empat arahan penting dalam rapat itu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) keduanya.

Pertama, Kepala Negara meminta Menkes untuk menghentikan sementara peredaran obat-obatan yang diduga ada kaitannya dengan gagal ginjal akut pada anak. Mantan Wali Kota Solo juga menyebut pemerintah menantikan investigasi menyeluruh dari BPOM untuk dilakukan secara terbuka, transparan, dan objektif.

Kedua, Presiden Jokowi meminta BPOM menarik obat-obatan yang benar-benar terbukti mengandung bahan penyebab gangguan ginjal akut pada anak dan kini sudah ada di pasaran. Plus, diharapkan informasi itu sampai kepada masyarakat luas secara berkala dan masif.

Ketiga, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga diminta Presiden Jokowi agar meneliti secara menyeluruh penyebab gangguan ginjal akut pada anak.

Terakhir, Presiden Jokowi meminta agar Menkes Budi segera menyiapkan fasilitas kesehatan untuk penanganan penyakit gangguan ginjal akut dan memberikan pengobatan secara gratis.

Di sela arahannya, Presiden Jokowi juga menegaskan kepada pihak terkait bahwa kasus gagal ginjal akut pada anak adalah masalah yang besar.

Jika ditelisik lebih dalam, arahan presiden tertuju kepada Menkes Budi dan Kepala BPOM yang memang dalam hal ini seperti kecolongan dan lamban dalam mengantisipasi dan menangani kasus yang kepalang parah.

Peredaran obat yang ditengarai mengandung zat tak semestinya membuka probabilitas adanya ihwal tak beres di balik upaya preventif Menkes Budi sebagai focal point dalam case ini.

Lantas, mengapa impresi kecolongan ini bisa terjadi? Apakah ada kaitannya dengan latar belakang Menkes Budi sebagai “pemain baru” di bidang tata kelola kesehatan dan korelasinya dengan bidang farmasi?

Ada Mafia Obat?

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul Kalang Kabut Hadapi Gagal Ginjal Akut? telah disiratkan mengenai adanya celah dalam praktik pengadaan obat-obatan di Indonesia yang sesungguhnya menjadi masalah inti.

Bahkan, Menkes Budi sendiri pernah mengakui hal itu, dengan mengatakan industri farmasi Indonesia seperti terhambat akibat permainan para mafia. Muaranya, bidang farmasi tidak dapat berkembang dengan efektif.

Laporan mengenai temuan ribuan obat ilegal juga pernah diungkap BPOM. Itu kemudian semacam menjadi indikasi “lubang” yang mampu dieksploitasi para mafia obat agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan penjualan obat ilegal.

Tidak hanya obat ilegal, komposisi obat legal yang diproduksi untuk penggunaan domestik pun kerap memiliki permasalahan, utamanya terkait dengan konteks persaingan usaha dan tantangan produksi.

Corry Permata Sari dalam penelitian berjudul Dugaan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang Dilakukan oleh Perusahaan-perusahaan Farmasi di Indonesia dalam Penetapan Harga Obat Generik menguak kemungkinan hal tersebut.

Selain persaingan antarperusahaan farmasi dalam negeri, Corry menyebut produsen asing pun tak dapat dipungkiri memiliki jangkauan pasar di Indonesia. Ihwal yang membuat persaingan di industri tersebut sangat tinggi.

Sementara itu, bahan baku industri farmasi terdiri dari bahan dasar, bahan pembantu, dan pengemas. Namun, dari tiga kelompok bahan baku industri farmasi tersebut, belum ada yang mampu diproduksi di Indonesia.

Tidak hanya menyebabkan perusahaan farmasi Indonesia sangat rentan terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang, terpaan krisis maupun kelangkaan juga dapat memaksa industri farmasi menggunakan bahan baku alternatif yang tak semestinya.

Hal terakhir yang tampaknya terjadi dalam kasus gagal ginjal akut yang ditengarai bersumber dari cemaran bahan baku pelarut, yakni etilena glikol (EG), dietilena glikol (DEG), dan etilena glikol butil eter (EGBE).

Tiga senyawa berbahaya itu santer disebut menjadi alternatif bahan yang aman yaitu polietilena glikol yang mengalami kelangkaan secara global pasca pandemi Covid-19.

“Pemalsuan” produk kemudian seolah terjadi dalam kasus yang mengakibatkan gagal ginjal akut saat ini. Itu juga yang disoroti Corry saat industri farmasi dihadapkan pada permintaan produk, ketersediaan bahan baku, dan aspek keterjangkauan harga.

Di titik inilah, sinergi antara Kemenkes dan tindakan konkret berupa pengawasan dari BPOM menjadi kunci. Saat kasus seperti gagal ginjal akut terjadi, interpretasi bahwa ada “permainan” oknum maupun “mafia” plus kelemahan pengawasan kiranya tak berlebihan untuk mengemuka.

Lalu, mengapa Menkes Budi, termasuk Kepala BPOM seolah lalai dalam persoalan ini?

Menkes Budi Masih Newbie?

Di tengah kondisi yang mengkhawatirkan, Menkes Budi berujar peningkatan kasus gagal ginjal akut bisa naik sampai lima kali lipat dari hari ini.

Akan tetapi, dalam sebuah pernyataan, Menkes Budi mengaku “gelap” karena belum mengetahui secara pasti penyebab dan arah penyakit ini. Dia menambahkan, jajaran di Kemenkes terus melakukan penelitian dan uji laboratorium untuk mengetahui musabab kasus.

Saat mengampu kursi Menkes, Budi Gunadi Sadikin dianggap memiliki kerendahan hati intelektual, terutama karena latar belakangnya yang memang bukan dari dunia medis.

Javier Zarracina dalam Intellectual Humility: The Importance of Knowing You Might Be Wrong mengatakan bahwa sikap kerendahan hati intelektual atau intellectual humility mendorong pemikiran manusia untuk terbuka dalam mengambil pembelajaran dari pengalaman orang lain. Hal itu sekaligus dapat membuat seseorang mampu mengenali kelemahannya sendiri.

Dianggap menjadi antitesis Terawan Agus Putranto, Menkes Budi memeragakan kebijakan berbeda dengan lebih memperhitungkan pendapat para ahli saat turut aktif dalam penanganan Pandemi Covid-19.

Kerendahan hati intelektual Menkes Budi juga sebenarnya tampak dari pengakuan kesalahan jajarannya saat tidak mengetahui penyebab utama kasus gagal ginjal akut hingga saat ini.

Akan tetapi, aspek preventif semestinya dapat menjadi prinsip lain yang diutamakan Menkes Budi. Menjabat sejak 23 Desember 2020, dia seharusnya telah memitigasi kemungkinan akan adanya krisis kesehatan seperti gagal ginjal akut ini. Terlebih, yang terkait dengan dugaan celah sektor farmasi.

Sekali lagi, pertanyaan sederhana, yakni mengapa kecolongan itu bisa terjadi mengemuka karena sebagai focal point urusan kesehatan 275 juta jiwa penduduk Indonesia, kementerian yang dipimpin Menkes Budi semestinya dapat bersinergi dengan BPOM dan stakeholder terkait lain untuk mengantisipasi peredaran obat yang tidak aman.

Kendati demikian, Menkes Budi tidak serta merta bisa disalahkan atas krisis kesehatan domestik ini.

Dengan munculnya kasus ini, eksistensi “lubang” dalam prosedur produksi obat-obatan, mekanisme pasar industri farmasi, hingga praktik mafia obat diharapkan Menkes Budi dapat bergerak cepat menutup segala celah dan mengatasi persoalan hingga tuntas.

Sanksi juga harus segera dikenakan seberat-beratnya kepada pihak mana pun yang terbukti bersalah dalam kasus gagal ginjal ini.

Yang lebih penting, diharapkan tidak ada lagi fenomena ironis ketika nyawa melayang dikarenakan sedang menjalani pengobatan atas penyakit lain yang sedang dideritanya. (J61)

PinterPolitik.com

Setelah berbagai uji coba dilakukan oleh banyak perusahaan besar dunia untuk menyempurnakan vaksin Covid-19, kini komoditas medis yang satu ini sudah memasuki tahap-tahap akhir pengujian, dan bahkan tinggal menunggu waktu untuk bisa digunakan oleh masyarakat luas.

Hal ini tentu menjadi harapan tersendiri bagi para pemimpin negara-negara di dunia agar setidaknya bisa mengeluarkan negaranya masing-masing dari persoalan-persoalan pelik yang ditimbulkan oleh virus yang satu ini.

Beberapa pemimpin mungkin begitu excited alias “gembira”, sampai-sampai menargetkan dengan cepat agar vaksin tersebut bisa segera diaplikasikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah Presiden Jokowi.

Nggak tanggung-tanggung, Jokowi awalnya sempat menargetkan agar vaksin Covid-19 ini bisa digunakan pada Desember 2020. Nggak heran pada akhirnya Indonesia “berburu” vaksin ke berbagai negara.

Mulai dari Tiongkok, hingga AstraZeneca yang merupakan perusahaan Inggris-Swedia, lalu juga mulai menjajaki produk vaksin buatan perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat (AS).

Sayangnya, harapan dan target cepat Pak Jokowi itu sepertinya sedikit meleset. BPOM sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab menilai apakah sebuah produk obat atau makanan bisa diedarkan atau tidak, sudah memberikan pernyataan bahwa vaksin Covid-19 baru bisa digunakan pada Januari 2021.

Hmm, dari pernyataan tersebut, setidaknya ada dua hal yang bisa dijadikan catatan pinggir. Pertama, memang keberadaan vaksin yang dimaksud belum dapat buru-buru dikeluarkan karena punya risiko. Kedua, atau jangan-jangan memang bawahan dan pembantu-pembantunya Pak Jokowi tidak bisa mengimbangi target dan kecepatan kerjanya sang presiden.

Kalau alasan peertama yang benar, maka bisa dimaklumilah. Tapi, kalau alasannya adalah yang kedua, maka patut dipertanyakanlah. Hehehe.

Hmmm, bicara soal cepet-cepetan bikin jadi keingat sama Pak Jusuf Kalla (JK). Doi kan sangat terkenal dengan tagline “Lebih Cepat Lebih Baik”. Slogan ini jadi senjata kampanyenya di tahun 2009 lalu saat memutuskan untuk maju sebagai calon presiden.

Nah, jangan-jangan, Pak JK berhasil nih “menanamkan” prinsip cepat-cepatan itu ke Pak Jokowi. Jadinya apa-apa pengen diselesaikan secara cepat. Uppps. Sayangnya, yang jadi pembantu di kabinet dan di bawah-bawahnya nggak bisa mengimbangi kecepatan.

Ibaratnya Pak Jokowi ini kayak The Flash alias Barry Allen – superhero yang bisa bergerak sangat cepat. Makanya, doi jadi pengen semuanya dikerjakan dengan cepat. Sayangnya, teman-temannya manusia biasa semua. Jadinya sulit buat ngimbangin.

Hmm, tapi hati-hati juga loh. Soalnya di seri The Flash, yang jadi tokoh antagonis utamanya adalah Eobard Thawne aka Harrison Wells, yang tidak lain adalah orang yang mengajari Barry menjadi manusia cepat.

Wait, berarti maksudnya yang jahat itu adalah si itu, eh siapa maksudnya? Uppps. Hati-hati loh, UU ITE menanti. Hehehe. (S13)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Numbers is big business, makes the poor live trife” – Nas, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Masa kepresidenan Joko Widodo (Jokowi) yang kedua kini dipenuhi oleh semangat dan visi baru. Salah satu semangat pemerintahan ini adalah keinginan untuk menarik lebih banyak investasi.

Perwujudan semangat ini mulai terlihat dari bagaimana Jokowi mulai bersiap-siap mengeluarkan kebijakan untuk memangkas berbagai hambatan. Bahkan, semenjak beberapa bulan lalu, sang presiden menyatakan bahwa dirinya siap “menggigit” siapa saja yang mengganggu visi Jokowinomics – istilah yang digunakan untuk menggambarkan visi dan kebijakan Jokowi.

Sikap tegas sang presiden itu sudah beberapa kali diungkapkan di banyak kesempatan. Salah satunya adalah ketika menjalankan rapat-rapat internal bersama menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju.

Mungkin, ancaman Jokowi tersebut akhirnya mampu membuat para menterinya berupaya untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan visi Jokowinomics. Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto misalnya, ingin menerapkan penyederhanaan proses perizinan di sektor farmasi.

Kalo permasalahanya Ka BPOM yang menyerahkan kewenangan itu kepada Kemenkes, cobalah diskusi dulu dengan pakar.
Ka BPOM saat ini nggak ada background kesehatan.
Jangan asal jeplak untuk kebijakan yg menyangkut keamanan & kesehatan masyarakat.@jokowi @fadjroeL

— E.S (@evasumiyarni) November 27, 2019

Meski begitu, keinginan Terawan untuk menyederhanakan proses perizinan peredaran obat mungkin harus menghadapi beberapa tantangan. Pasalnya, kewenangan tersebut – berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2017 – berada di tangan lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Oleh sebab itu, Terawan ingin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dipimpinnya menjadi lembaga yang mengatur proses-proses perizinan peredaran obat. Dengan begitu, proses-proses yang menurutnya memakan waktu yang panjang dapat diringkas menjadi lebih sederhana.

Tentunya, gagasan Terawan ini tidak terhindar dari polemik. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito sendiri misalnya, menganggap upaya percepatan perizinan telah dilakukan oleh lembaganya.

Namun, terlepas dari berbagai polemik tersebut, dinamika politik di baliknya bisa saja turut terjadi. Kira-kira, dinamika apa yang terjadi? Pertarungan ekonomi politik apa yang berlangsung?

Ekonomi Politik Industri Farmasi

Industri farmasi merupakan salah sektor industri yang melibatkan aliran modal yang cukup besar. Sering kali, dinamika politik dalam industri ini berpusar pada polemik harga obat.

Di Amerika Serikat (AS) misalnya, harga obat merupakan salah satu momok yang menghantui industri farmasinya. Bahkan, sebagian besar jenis obat-obatan di negara tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

Beberapa alasan yang kerap menjadi argumen adalah mahalnya biaya penelitian dan pengembangan (litbang) yang diperlukan untuk menciptakan satu jenis obat. Namun, dugaan penyebab lainnya mengarah pada perusahaan-perusahaan farmasi.

Fokus utama dari polemik harga obat-obatan ini sebenarnya berpusar dalam perdebatan antara kubu pro-pasar dan kubu pro-kontrol pemerintah. Sebagai pihak yang mencari profit, perusahaan-perusahaan farmasi mendorong minimnya campur tangan pemerintah dalam pasar.

Di sisi lain, campur tangan pemerintah di sektor farmasi dianggap perlu. Melalui regulasi, keterjangkauan harga obat diharapkan dapat terjaga.

Perdebatan ini tercerminkan dari perbedaan regulasi harga obat antara Inggris dan AS menghasilkan perbedaan harga yang signifikan. Negara yang menganut sistem monarki konstitusional tersebut menerapkan sistem regulasi perizinan obat yang mengharuskan perusahaan-perusahan farmasi menegosiasikan harga jual produknya.

Fokus utama dari polemik harga obat-obatan ini sebenarnya berpusar dalam perdebatan antara kubu pro-pasar dan kubu pro-kontrol pemerintah.
Share on X

Sementara, di AS, sistem regulasi yang digunakan hanya sebatas proses perizinan pada tahap uji laboratorium. Negeri Paman Sam ini tidak memiliki mekanisme yang membuat pemerintah dapat bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan farmasi. Alhasil, harga obat-obatan pun melonjak tinggi.

Upaya pemerintah AS untuk menerapkan kontrol harga sebenarnya pernah dibahas melalui Kongres. Pasalnya, perusahaan-perusahaan farmasi di AS dinilai memiliki pengaruh politik yang cukup besar. Melalui pelobi-pelobi pebisnis farmasi, pemerintah AS gagal menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat menurunkan harga obat-obatan.

Dugaan lainnya atas penyebab mahalnya harga obat-obatan di AS juga mengarah pada lembaga Food and Drug Administration (FDA) yang meregulasi izin peredaran obat di AS. Lembaga tersebut dinilai memiliki bias terhadap industri farmasi.

David J. Graham – salah satu ilmuwan FDA – pernah menjelaskan bahwa lembaga tersebut cenderung melihat perusahaan-perusahaan farmasi sebagai klien yang kepentingannya perlu dipenuhi. Di sisi lain, FDA biasanya juga menerima fee dari perusahaan-perusahaan farmasi.

Politik industri farmasi yang berjalan di AS ini kurang lebih menunjukkan bagaimana pengaruh politik perusahaan-perusahaan farmasi di negara tersebut cukup besar dalam memperlancar bisnisnya. Dari pelobi hingga FDA, perusahaan-perusahaan farmasi AS dapat menjadi lebih leluasa dalam menentukan harga obat yang dijualnya.

Jika politik industri farmasi di AS banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahan farmasi, bagaimana dengan di Indonesia? Polemik obat apa yang berjalan di Indonesia?

Politik Obat di Indonesia

Hampir sama dengan AS, politik industri farmasi di Indonesia juga banyak berpusar pada persoalan harga obat-obatan. Ekonomi politik yang terjadi pada sektor ini sebenarnya telah muncul semenjak industri farmasi berkembang pada beberapa dekade lalu.

Andrew James MacIntyre dari Australian National University (ANU) dalam tulisannya yang berjudul Politics, Policy and Participation menjelaskan bahwa industri farmasi merupakan salah satu sektor bisnis yang menimbulkan pertarungan politik. Pada era Orde Baru, sektor ini berkembang dengan pesat sehingga menimbulkan urgensi perhatian dari pemerintah.

Seperti di AS, pertarungan politik yang terjadi kala itu juga terjadi antara kubu pro-pasar dan kubu pro-kontrol pemerintah. Perdebatan pada tahun 1970-an di antara perusahaan-perusahaan farmasi yang menolak dorongan dari Departemen Kesehatan (Depkes) untuk meregulasi industri farmasi untuk mencegah monopoli harga.

Pada akhirnya, berbeda dengan Inggris yang menerapkan regulasi harga melalui negosiasi, pemerintah Indonesia melakukan campur tangan pasar secara tidak langsung melalui peningkatan iklim kompetisi dalam pasar farmasi, yakni melalu badan-badan usaha milik negara (BUMN).

Selain itu, perusahaan-perusahaan farmasi juga harus bersaing dengan obat-obatan generik tanpa merk yang stok kesediaannya dijamin oleh pemerintah melalui Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang dirilis setiap tahunnya.

View this post on Instagram

Menkes Terawan ingin pangkas izin obat edar.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 3, 2019 at 1:30am PST

Namun, tampaknya monopoli harga obat masih berlangsung. Bahkan, dalam beberapa jenis obat, pemerintah dianggap tidak memiliki nilai tawar terhadap perusahaan-perusahaan farmasi. Harga obat-obatan di Indonesia juga menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara.

Dalam pengadaan obat antiretroviral (ARV) untuk penderita HIV/AIDS – salah satu jenis obat yang masuk dalam DOEN 2019 – misalnya, pemerintah tidak mampu memenuhi tuntutan harga yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan farmasi. Tender pengadaan oleh Kemenkes pada 2018 akhirnya gagal akibat adanya dugaan mark–up tuntutan harga.

PT Kimia Farma misalnya, menjual obat ARV jenis FDC seharga Rp 404 ribu pada tahun 2018. Sementara, PT Indofarma Global Medika menjual obat ARV seharga Rp 385 ribu.

Padahal, harga pasaran internasional kala itu adalah Rp 112 ribu. Peraturan Menteri Keuangan No. 197/KMK.010/2005 telah membebaskan bea masuk dan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi impor bahan baku obat ARV.

Uniknya lagi, berdasarkan investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagian dokter dan apoteker disinyalir turut melanggengkan praktek monopoli perusahaan farmasi. Melalui resep obat yang diberikan, pasien menjadi “terpaksa” untuk membeli produk-produk farmasi tertentu.

Mirip dengan persoalan FDA di AS, investigasi KPPU juga menyebutkan adanya fee yang turut diterima oleh dokter-dokter tersebut. Praktik ini disebut KPPU sebagai monopoly by agent – yakni melalui agen-agen lain.

Boleh jadi, Menkes Terawan bermaksud untuk meningkatkan kembali kompetisi sektor farmasi. Pasalnya, melalui penyederhanaan proses perizinan peredaran obat di Kemenkes, diharapkan investasi di sektor ini menjadi lebih terbuka.

Meski begitu, rencana Terawan ini belum jelas bagaimana mekanisme penyederhanaan izin berjalan. Di sisi lain, Menkes akan menghadapi beberapa hambatan guna mewujudkan rencana itu, seperti peraturan Perpres No. 80/2017 dan sumber daya manusia Kemenkes yang diragukan.

Yang jelas, adanya monopoli harga obat ini bukan tidak mungkin semakin lama akan terasa dampaknya di masyarakat. Seperti lirik rapper Nas di awal tulisan, angka – termasuk harga – merupakan bagian dari raksasa bisnis tetapi angka itu membuat warga malah berada pada situasi yang sulit. Menarik untuk dinanti bagaimana nanti gebrakan apa yang akan dikeluarkan oleh Menkes Terawan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Menkes Terawan ingin pangkas proses izin edar obat, bertujuan agar lebih cepat dan sederhana, alihkan fungsi perizinan dari BPOM dan berkaitan dengan rencana Panja Komisi IX DPR

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]aracetamol Cafein Carisoprodol (PCC) adalah sejenis obat yang menjelma menjadi monster pemangsa anak-anak di Kendari, Sulawesi Tenggara. Awalnya, obat itu digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan melemaskan otot, namun karena memiliki efek penenang, PCC jadi banyak disalahgunakan. PCC digunakan untuk obat kuat, meningkatkan kepercayaan diri dan ngefly, namun jika digunakan dalam jangka panjang dan terus menerus, dapat menimbulkan gangguan pada otak dan syaraf.

Apa Itu Pil PCC Atau Mumbul Yang Bikin 47 Orang di Kendari Seolah Tak Waras! https://t.co/4KdVWYbBSz pic.twitter.com/mz10WBAVNw

— KapanLagi (@KapanLagicom) September 15, 2017

Kasian amat ya, kemungkinan besar para korban keganasan PCC ini punya masalah dengan kepercayaan diri. Mungkin terpengaruh dengan sugesti kalau minum PCC akan menambah kecantikan atau kegantengan. Tapi hasilnya justru apa? Jadi gila, bahkan sampai ada yang lari-lari ke laut lalu berenang gaya batu di sana, alias tenggelam dan mati.

Kalau sudah ada korban jiwa seperti ini, apakah hanya akan dianggap memang sudah ajalnya atau kehendak Tuhan semata? Wah, nggak  bisa begitu bro. Terus mau mempersalahkan siapa? Orangtua? Para pengedar? Pemerintah? Kementerian Kesehatan? BPOM? BNN?

Kalau menyalahkan orangtua, bisa saja. Misalnya akibat orangtua yang kurang memperhatikan si anak, membiarkan anak bergaul tanpa pengawasan hingga terperangkap oleh monster PCC. Para pengedar juga bisa disalahkan. Kenapa beraninya sama anak kecil? Kalau berani, hayo tak ajak gelut. Upss, salah!!! Ini negara hukum nggak boleh pake kekerasan, harus main cantik, pakai otak bukan otot. Serahkan saja mereka ke tangan pihak berwajib. Lalu kepada siapa aku harus mengadukan teror monster PCC ini?

Yaah yang pasti kalau bicara obat, berarti ada kaitannya dengan Kementerian Kesehatan, BPOM, dan BNN. Kesalahan ini karena kurang koordinasi dari ketiga lembaga tersebut. Katanya peredaran PCC sudah ditarik dari peredaran sejak tahun 2013, tapi kok masih aja ada sampai sekarang? Ini bukti kalau mereka LALAI, titik. Habis perkara.

Makanya pasang tarif pengobatan di rumah sakit jangan mahal-mahal, kasian wong cilik. Bisa apa mereka, palingan mencari obat ilegal yang harganya murah. Jangan kayak Rumah Sakit Medistra Kalideres yang tak kasihan dengan nasib adik Debora. Ia belum sempat besar untuk melihat kebobrokan negara ini malah keburu dipanggil pulang dan kasian juga sobat-sobat kecilku di Kendari yang harus jadi korban monster PCC.

Ayo kaum muda, say not to drugs! Jauhi alkohol, dekati kuah asam (sop ikan yang dimasak dengan tiga bumbu saja, yaitu garam, air, serta asam tapi sungguh gurih dan nikmat). Anak pantai pasti paham. Sekian dulu ya guys, metrominiku sudah datang. Waktunya berangkat kerja…. (dari berbagai sumber/ K-32)