PinterPolitik.com

Berawal dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyinggung Sandi sebagai sosok yang bakal menggantikan posisinya kelak, seketika itu nama mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu tiba-tiba terangkat dan menjadi perbincangan publik.

Beragam spekulasi pun mulai berseliweran merespons pernyataan Jokowi tersebut. Ada yang menganggapnya hanya sebatas candaan, namun tak sedikit pihak yang mengaitkannya sebagai sinyal dukungan Jokowi terhadap mantan calon wakil presiden itu.

Namun, sampai sekarang publik masih diselimuti rasa penasaran, mengapa tiba-tiba Jokowi melontarkan wacana tersebut?

Apalagi Pemilu untuk Presiden dan Wakil Presiden masih sangat lama. Tak hanya itu, yang membuat wacana ini menjadi serius, tak lain, lantaran yang mengungkapkan pernyataan tersebut adalah presiden sendiri – figur yang hampir setiap tarikan nafasnya pasti jadi perhatian publik.

Memang betul, bahwa dalam politik tak satu pun yang bisa menebak hasil akhir dengan tepat. Tapi, seperti kata Franklin Delano Roosevelt, hampir tak ada yang terjadi secara kebetulan dalam politik. Jika sesuatu terjadi, maka pastilah ia direncanakan sejak awal.

Merujuk pada pernyataan Roosevelt, boleh jadi apa yang diucapkan Jokowi merupakan bagian dari skenario politik itu sendiri dalam kaitannya dengan kalkulasi politik pada Pilpres 2024 mendatang. Dengan demikian, pernyataan Jokowi yang terkesan “dadakan” itu boleh jadi mengandung sejumlah makna yang perlu ditafsirkan lebih jauh.

Melihat banyak yang masih penasaran akan hal itu, penting untuk mempertanyakan, ada apa dengan Sandi sehingga Jokowi tiba-tiba memunculkan namanya sebagai sosok pengganti dirinya?­

Mengapa Sandi Dimunculkan?

Banyak pertanyaan yang bermunculan usai menyeruak wacana pasca nama Sandi disebut oleh Jokowi. Di antara ceceran pertanyaan itu, ada yang sampai sekarang masih penasaran, mengapa Sandi dan bukan figur lain yang di­-endorse Jokowi?

Padahal, kalau dilihat, masih banyak figur yang namanya tak kalah populer. Sebut saja ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartaro, Ketua DPR RI Puan Maharani, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Gatot Nurmantyo, bahkan termasuk Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Menariknya, selain Jokowi, beberapa figur penting lainnya juga memandang Sandi memiliki kans cukup besar untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan misalnya, melihat sosok Sandi sangat berpeluang mengambil kursi RI-1 pada gelaran Pilpres mendatang.

Budi mengaku Sandi merupakan sosok yang paling digandrungi “emak-emak” dan generasi milenial saat ini. Fakta tersebut tidak bisa dinafikan, setelah menyaksikan besarnya dukungan kedua kelompok terhadap pasangan Prabowo-Sandiaga pada perhelatan Pilpres 2019.

Sosoknya yang masih muda dan tampan juga menjadi alasan di balik besarnya dukungan para ibu-ibu  atau emak-emak terhadap pengusaha sukses yang namanya sempat tercatat sebagai salah satu di antara 40 orang terkaya versi majalah Forbes itu.

Komentar atas peluang Sandi juga datang dari politisi Gerindra, Fadli Zon. Ia menyebut Sandi sebagai sosok yang cukup berpengalaman, baik di bidang bisnis maupun politik. Terlebih, pengalamannya pada Pilpres 2019, diakui memberikan banyak bekal dan pengalaman untuk menyingkirkan rivalnya di kontestasi elektoral mendatang.

Barangkali atas alasan itu pula, peneliti dari Lowy Institute Australia, Ben Bland sampai menyebut modal sosial dan politik yang didapatkan Sandi atas pengalamannya di Pilpres 2019 silam, memberikannya peluang cukup besar untuk meraih kursi presiden pada Pemilu 2024.

Pertanyaannya, benarkah Sandi memiliki peluang besar untuk menggeser para pesaingnya di pergelaran Pilpres 2024? Adakah pesan lain yang mesti diinterpretasi di balik pemunculan namanya?

Sandi Jadi Presiden 2024?

Max Walden dalam Even if Prabowo loses, Sandiaga Uno will win in Indonesia’s election menggambarkan Sandi sebagai sosok pendatang baru yang kharismatik dalam kancah politik nasional. Berpasangan dengan Prabowo Subianto, tak disangkal Sandi banyak memberikan energi dan kontribusi selama kampanye Pilpres 2019. Kekalahannnya bersama Prabowo, tidak berarti Sandi tak punya peluang lagi.

Beberapa media bahkan sempat menuliskan langkah Sandi pada kontestasi Pilpres 2019 hanyalah batu loncatan (stepping stone). Sandi, menurut ulasan media tersebut, sebenarnya memiliki target dan fokus pada Pilpres 2024 mendatang. Namun, pengalaman tersebut tentu akan menjadi bekal yang sangat berharga.

Kesempatan emas Sandi memang bukan di Pilpres 2019, melainkan di 2024 mendatang. Sandi juga disebut sebagai sosok yang punya sejumlah keistimewaan yang membuatnya berpeluang besar merebut kursi kepresidenan.

Sandi tidak hanya seorang politisi muda yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia, melainkan ia sekaligus seorang figur moderat dan progresif. Faktor lain yang tak kalah penting, Sandi adalah seorang pengusaha muda yang terbilang sukses, sehingga dari segi modalitas finansial tak ada yang meragukannya.

Mungkin saja benar, bahwa posisi Sandi yang dinilai lebih moderat, dibandingkan, misalnya, dengan Anies Baswedan, yang sejauh ini dianggap lebih dekat – berafiliasi – dengan kelompok Islam konservatif. Posisi moderat Sandi tersebut dinilai lebih berpeluang menggaet pendukung baik dari kalangan nasionalis, agamais, dan insan bisnis (NASAIN).

Lalu, apa parameter yang bisa dijadikan acuan untuk menakar peluang Sandi yang digadang-gadang bakal semakin kuat di Pilpres 2024?

Menang atau kalah dalam sebuah kontestasi bergantung pada basis modalitas yang dimiliki seorang kompetitor. Semakin banyak sumber daya yang ia miliki, semakin berpeluang ia memenangkan kompetisi. Demikian halnya dengan kontestasi Pilpres 2024, orang boleh berangan-angan akan menjagokan siapa, namun faktor sumber daya (kapital) tak bisa dipandang sebelah mata.

Pierre Bourdieu dalam The Rules of Art mengartikan kapital sebagai sekumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang benar-benar dapat digunakan. Lebih jelasnya, kapital adalah apa yang bisa digunakan para petarung politik untuk memenangkan pemilihan.

Bourdieu membagi kapital ke dalam empat kategori, yakni modal ekonomi, sosial, budaya dan simbolik. Modal ekonomi mencakup kepemilikan finansial dan beragam aset lainnya. Modal sosial meliputi jaringan sosial politik. Modal budaya melingkupi keseluruhan kualifikasi intelektual. Terakhir, modal simbolik, yakni status, prestise, dan akumulasi aneka otoritas yang dimiliki.

Lantas, di antara jenis modal yang disebutkan, adakah yang dimiliki Sandi?

Jika ditelisik, hampir semua kategori kapital ada pada sosok mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu. Pasalnya, Sandi memiliki semua atribut kapital tersebut, mulai dari jaringan sosial politik, finansial, pendidikan, hingga kualifikasi intelektual. Bahkan, faktor kharismanya juga menjadi kapital pelengkap Sandi.

Namun demikian, semua kalkulasi politik bisa saja berubah seiring berjalannya waktu. Variabel-variabel politik yang baru saja disebutkan boleh jadi hanya sekadar acuan sementara, menimbang jadwal Pilpres yang masih 4 tahun lagi.

Dengan demikian, peluang Sandi di 2024 berdasarkan analisis yang ada boleh jadi memang sangat besar. Walaupun demikian, seperti disinggung di awal, dalam politik semua orang boleh menebak, tapi tak bisa memastikan hasil akhir. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Ngomongin soal Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan (Menhan) Indonesia yang baru itu sangat menarik. Memang masih menjadi misteri alasan sebenarnya pemilihan beliau sebagai Menhan oleh mantan rivalnya, Jokowi. Tapi kali kita gak akan ngomongin itu.

Yang mau dibahas itu adalah betapa berbedanya Prabowo sebagai satu-satunya menteri di Kabinet Indonesia Maju yang punya juru bicara. Tentunya tiap kementerian punya juru bicara, tapi itu kementerian buat menteri mah ajudan atau asisten.

Nah, Prabowo ini bisa dikatakan sebagai menteri yang eksklusif karena beliau baru-baru ini nunjuk Dahnil Anzar Simanjuntak buat jadi juru bicara pribadinya. Sebagai juru bicara, Dahnil Anzar ini berwenang atas bidang komunikasi publik yang fokus di area sosial ekonomi dan hubungan antar lembaga.

View this post on Instagram

Perdebatan mewarnai rapat Prabowo dan Komisi I DPR soal anggaran pertahanan.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 12, 2019 at 11:17pm PST

Penunjukan Dahnil ini agaknya bikin publik heran ga heran karena Dahnil sendiri kan udah pernah jadi Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN). Herannya Dahnil ini kan pernah kasih info Prabowo gak ngambil gaji sebagai Menhan. Sontak banyak perdebatan tentang tindakan ini etis atau engga. Pendukung Prabowo pun memuja beliau dengan niat tulusnya untuk mengabdi kepada bangsa.

Plot twist keesokan harinya Prabowo menepis kabar tersebut dan bilang kalo sebagai Menhan tentu dia kan ngambil gajinya. Dahnil pun tak keabisan akal untuk membela dirinya dengan berdalih kalo Prabowo ngambil gaji karena ada aturan yang mengharuskan beliau. Bisa aja ngelesnya, Prabowo mah gausah dibela toh pendukungnya tetap setia entah Prabowo terima atau engga gajinya.

Yang jadi pertanyaan tu ya Dahnil-nya. Kenapa dia bisa diangkat jadi juru bicara Menhan kalo pernah bikin info yang perlu diralat seperti itu? Memang sih itu misteri, tapi hal lain yang juga jadi perhatian adalah latar belakang Dahnil.

Menurut Pengamat Militer Connie Rahankundini Bakrie, penunjukan Dahnil jadi Juru Bicara Prabowo tu gak pas karena Dahnil bukan berasal dari kalangan militer. Pasalnya menurut Connie masalah militer itu sensitif kerahasiaannya. Kenapa tiba-tiba muncul Dahnil jadi juru bicara? Sudah pernah salah kasih info, sekarang dia tahu urusan sensitif negara.

Tapi agaknya ini gak masalah buat Prabowo. Pasalnya Jokowi sendiri gak komentar dan kayaknya kritik terhadap penunjukan Dahnil juga tak tajam. Saya pun bertanya apa karena Menhannya Prabowo, makanya semua pada nyantai atau malah ternyata gak berani.

Rupanya memang Prabowo ini unik, karena walaupun pengangkatan Dahnil punya faktor-faktor seperti itu, toh tak ada yang komentar pedas. Tapi saya agak khawatir nih terhadap Pak Prabowo dan Kemenhan kalo Dahnil salah ucap. Biar unik tetap hati-hati ya Pak Prabowo. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

Amien Rais mungkin tidak menyangka bila kata people power yang dia ucapkan pada acara Apel Siaga Umat 313 lalu memiliki peranan yang penting hingga saat ini. Sejak itu, kata-kata people power semakin akrab di telinga karena terus diucapkan oleh oposisi. Bahkan, kubu petahana juga selalu menanggapi ide people power ini.

Media menjadi kunci utama kata people power ini terus diproduksi hingga mempunyai kekuatan magis dan tak rasional kepada kedua kubu. Hasilnya, masyarakat menjadi terdampak. Mereka sering membicarakan ini di ranah media sosial dan obrolan sehari-hari.

Sebenarnya, kata people power hanyalah narasi politik kubu oposisi untuk menyebutkan pergerakan massa yang menentang kecurangan yang terjadi Pemilu. Belakangan ini kata tersebut telah memiliki kekuatan yang tak terlihat. Kubu oposisi merasa diuntungkan karena melalui kata-kata tersebut simpatisan mereka semakin agresif untuk melakukan aksi demonstrasi menentang kecurangan yang terjadi pada Pemilu.

Namun, kata ini membuat berbagai pihak menjadi takut, khususnya bila terjadi kerusuhan. Oleh karena itu, pemerintah saat ini yang merupakan bagian atau cerminan dari kubu petahana seperti bersikap represif terhadap kata people power.

Sikap represif pemerintah dapat terlibat dari langkah Menko Polhukam Wiranto membahas soal people power ini bersama tim pakar. Hasil dari pertemuan itu, yakni tim Kemenko Polhukam dan berbagai kepentingan lain sedang menggodok aturan hukum bagi tokoh yang menghasut dan merongrong NKRI. Wiranto juga akan bekerja sama dengan Kominfo untuk menutup media sosial yang mengutarakan people power, hujatan kebencian, mengajak pergerakan massa, dan turut melipatgandakan isu kecurangan di pemilu 2019.

Kelak mungkin bisa saja kata people power digunakan sebagai simbol perlawanan terhadap sikap represif pemerintah.
Share on X

Kapolri Tito Karnavian menguatkan pernyataan Wiranto. Dia menilai people power sebagai bentuk mobilisasi untuk delegitimasi terhadap pemerintah yang sah. Menurutnya tindakan ini dapat dikenakan Pasal 107 KUHP, yaitu pasal makar.

Pasal makar ini telah menyeret beberapa nama seperti Eggi Sudjana, Ustadz Bachtiar Nasir, Lies Sungkharisma, dan Kivlan Zein. Selain itu, video pemuda (HS) yang mengancam Joko Widodo atau Jokowi juga menjadi tersangka pasal makar.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menilai akan ada provokasi yang tidak menerima hasil pemilu. Hadi memperkirakan akan adanya penyerangan terhadap kantor-kantor penyelenggara pemilu, mulai dari KPU dan Bawaslu. Oleh karena itu, pihaknya akan berupaya untuk mengamankan situasi yang sedang panas ini.

Satu per satu pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tumbang karena kasus hukum. Hal ini mengundang reaksi dari kubu 02. Prabowo meminta pihak berwajib tidak perlu menakut-nakuti pihaknya dengan ancaman pidana makar.

Represif dan Pergeseran Makna

Sikap berbau represif pemerintah ini menimbulkan reaksi dari kubu Prabowo, bahkan akademisi tata hukum dan politik. Berbagai pihak ini seperti sepakat jika pasal makar tidak cukup kuat dan terkesan represif.

Sebab, pengenaan Pasal 107 KUHP dan atau Pasal 110 KUHP Jo Pasal 87 KUHP, sangat subjektif di mana tidak ada parameter yang jelas untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk tindakan makar atau tidak. Semisal Pasal 107 tentang niat memisahkan diri dari pemerintah yang sah, para tokoh yang terjerat belum menunjukkan sikap yang nyata untuk memisahkan diri dari negara.

Adapun kepolisian harusnya menyertakan bukti yang terdapat pada Pasal 108. Dalam pasal ini tertulis orang yang melawan pemerintah dengan menggunakan senjata. Seharusnya barang bukti makar tersebut salah satunya adalah persenjataan.

View this post on Instagram

Apakah mungkin? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #peoplepower #peoplepowerdibulanpuasa #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 6, 2019 at 2:13am PDT

Dalam menanggapi semua hal ini, Amien Rais yang mencetuskan people power berkomitmen untuk mengganti kata tersebut dengan pergerakan kedaulatan rakyat. Meski Amien mencoba untuk menghapus kata people power, tapi semua orang telah kadung menerima people power sebagai agenda pergerakan massa. 

Sementara itu, pemerintah saat ini mungkin belum memperhitungkan tindakan yang dianggap represif tersebut dapat memiliki dampak besar ke depan. Seperti diketahui, sikap represif pemerintah di berbagai belahan dunia selalu memiliki dampak yang besar kepada negara tersebut kelak.

Sebut saja contohnya negara-negara Eropa pada abad kegelapan. Otoritas gereja pada saat itu memiliki kekuasaan yang tak terbatas. Mereka melakukan berbagai represif terhadap rakyat, khususnya terkait ilmu pengetahuan yang tidak sesuai dengan ajaran agama.

Sikap represif terhadap pengetahuan tersebut mendapat tantangan oleh teori Nicolaus Copernicus dan Galileo Galilei yang menyatakan pusat tata surya adalah matahari bukan bumi seperti yang diklaim oleh agama. Sejak itu perang terhadap doktrin agama mulai digalakkan. Dua ungkapan yang terkenal ketika itu adalah renaissance (pencerahan) dan aufklarung.

Sejarah juga menulis hampir semua pemerintah yang melakukan tindakan represif kepada rakyat akan mendapat perlawanan. Sikap melawan ini yang menjadi cikal bakal revolusi suatu negara. Ini telah terjadi di berbagai negara di dunia.

Dalam konteks Indonesia, pada masa pemerintahan Orde Baru menjadi contoh nyata dari sikap represif pemerintah ini. Kebebasan bersuara dibungkam, media diawasi, segala bentuk gerakan yang bisa mengancam pemerintahan ditekan.

Pemerintahan memang tak  memiliki kadar otoriter yang serupa dengan Orde Baru dan narasi politik people power tidak bisa sekuat itu untuk menggerakkan seluruh rakyat seperti yang terjadi pada 1998. Tapi kasus represipemerintah ini bisa merubah makna dari people power.

Jika terdahulu hanya sebatas pergerakan massa menentang kecurangan Pemilu,kelak, mungkin saja people power berubah menjadi komoditas atau brand yang bisa dipakai oleh semua orang.

Filosofi people power..#KembalikanKedaulatanRakyat#BelaKedaulatanRakyat pic.twitter.com/RfHhMY03i3

— Rose Indah (@RoseIndah14) May 18, 2019

Seperti diketahui, shift atau pergeseran makna dalam kajian linguistik menjelaskan bahwa setiap kata memiliki risiko untuk berubah. Pergeseran ini tidak hanya terjadi dalam kasus penerjemahan bahasa. Namun terdampak oleh perubahan situasi politik yang terjadi.

Sarah Thomason dilansir dari Linguistic Society of America menulis bahwa perubahan bahasa pasti mengarah pada variasi. Dalam obrolan komunitas ini seringkali bervariasi antara nilai baik dan buruk.

Semisal kata bajingan. Dalam sejarahnya bajingan adalah profesi sopir yang mengangkut dagangan, hasil bumi, atau alat transportasi yang umumnya menggunakan gerobak atau pedati yang ditarik kerbau atau sapi.

Dalam perkembangannya seorang bajingan berubah menjadi konotasi negatif dikarenakan lambatnya perjalanan seekor sapi. Hal ini membuat pembeli dagangan atau penumpang kesal karena sopir tidak datang tepat waktu dan lambat. Sebelum menjadi umpatan, kata ini juga dipakai menjadi analogi bagi seseorang yang datang tapi tidak sesuai waktu yang dijanjikan.

Saat ini bajingan lebih dikenal dan masuk dalam kamus besar bahasa Indonesia sebagai kata makian atau umpatan kepada penjahat atau kriminal. Hal ini juga yang terjadi dengan sontoloyo yang zaman dulu lebih terkenal sebagai penggembala bebek.

Simbol Perlawanan

Alan Moore dan David Lloyd dalam karya novel grafis V For Vendetta menulis bahwa ideas are bulletproof (ide itu tahan oleh peluru). Kalimat tersebut ditujukkan kepada pemerintah otoriter yang berupaya membungkam kebebasan rakyat dalam novel grafis tersebut.

Kalimat tersebut dikatakan oleh V karakter utama yang memakai topeng Guy Fawkes. Dia memperjuangkan keyakinannya, yaitu ada yang salah dengan pemerintahan ini dan satu-satunya jalan adalah melawan. Meski V mati dalam cerita itu, cerita pemberontakan dia menjadi abadi.

Alan Moore dalam menulis cerita tersebut terinspirasi oleh Guy atau Guido Fawkes, sosok riil yang pernah hidup dan tertulis di sejarah Inggris. Tokoh ini dikenang karena keberanian dia berusaha menyerang parlemen Inggris.

Motifnya, ketika itu Inggris secara radikal berpindah dari negara Katolik menjadi Protestan berkat Henry VIII dan putrinya Elizabeth I. Sebagian umat Katolik merasa tertindas di bawah pemerintahan Protestan; mereka disiksa, dirampas haknya, dan dibuat merasa tak diinginkan di negara Protestan baru.

CONTOH HASIL DARI PEOPLE POWER pic.twitter.com/4CQZVYjBph

— pejuang sejati (@pejuangsejat1) May 19, 2019

Kendati Guy Fawkes ditulis sebagai pengkhianat selama beberapa abad. Pada akhir abad ke-20 dia tampil sebagai pahlawan. Ide dia untuk menghancurkan parlemen di Inggris menjadi ide perlawanan rakyat terhadap tirani. Bahkan pada abad ke-21 topeng dengan muka Guy Fawkes selalu dipakai dalam setiap aksi melawan ketidakadilan oleh pemerintah di seluruh dunia.

Guy Fawkes tidak menjadi satu-satunya simbol perlawanan. Adapun simbol perlawanan lain dengan menggunakan wajah seperti Che Guevara mendominasi di Amerika Selatan, sedangkan di Indonesia semisal Marsinah, Munir, serta Widji Thukul.

Simbol perlawanan juga kadang tidak mengacu kepada sosok saja. Simbol ini yang terjadi pada Gerakan Payung di Hongkong dan Asia Timur. Simbol Three Finger Salute digunakan pedemo Thailand mengacu pada film Hunger Games dan moto revolusi Prancis liberte (kebebasan), fraternite (keadilan), egalite (persaudaraan).

Lalu bisakah people power berubah makna menjadi simbol perlawanan?

Tentu. Kunci utama perubahan makna seperti yang terjadi pada bajingan dan sontoloyo adalah situasi sosial. Dalam hal ini narasi politik people power yang terkena sikap represif pemerintah melalui hukum dapat menjadi pemicu.

Pedemo kelak bisa menjadikan people power ini sebagai narasi perlawanan terhadap sikap pemerintah yang sewenang-wenang, tidak memerhatikan rakyat, atau dapat digunakan dalam demo buruh, serta berbagai motif yang lain.

Kata people power dapat memiliki kekuatan yang sama seperti moto liberte, fraternite, egalite dalam revolusi Prancis. Bila kata-kata saja belum cukup, karena setiap pergerakan demonstrasi selalu mengusung simbol maka bisa menggunakan tanda dua jari (jempol dan telunjuk). People power dan tanda dua jari ini dapat menjadi simbol perlawanan orang-orang kelak.

Pada akhirnya, people power akan tetap memiliki legitimasi yang kuat dalam dalam perbendaharaan bahasa di masyarakat. Meski Amien Rais telah mencoba mengubah kata ini dengan pergerakan kedaulatan rakyat. Tapi ide terkait kata ini tetap hidup karena seperti yang dibilang oleh Alan Moore dan David Lloyd, ide itu tidak seperti manusia, ide tidak bisa mati, ide itu tahan terhadap peluru.

Kemudian kapan kata ini akan segera digunakan sebagai simbol dengan makna yang baru? Perlu waktu bertahun-tahun untuk pergeseran bahasa dan membangkitkan kekuatan kata ini. Jadi tunggu tanggal mainnya. (R47)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]adan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga makin nekat aja nih mengambil basis suara lawan di Jawa Tengah. Bahkan, kediaman Presiden Joko Widodo dan Warung Markobar milik putra sulung Presiden, Gibran Rakabuming dipepet dengan posko pemenangan Prabowo-Sandi. Kan luar biasa…

Waktu diriin posko di samping rumah Jokowi aja udah pada heboh ya. Sekarang tambah lagi di samping Makobar. Kayaknya emang lagi memancing emosi jiwa kubu lawan nih. Wkwkwk, nakal yaaa kalian semuaaa…

BPN makin agresif aja nich.
Share on X

Ketua BPN Prabowo-Sandi di Surakarta, Kurnia Sari, mengatakan alasan mendirikan posko bersebelahan dengan warung Markobar agar kalau bosan dengan suasana posko bisa rapat di warung sambil makan martabak.

Welehh, alasannya mantul banget ya. Tapi nanti pas lagi rapat, terus tetiba datang pelanggan lain pake baju Jokowi-Ma’ruf Amin jadi perang nggak tuh? Atau malah jadi pada nongkrong bareng? Kalau kenyataan yang terjadi adalah kemungkinan yang kedua sih aku happy. Nah, kalau yang terjadi malah jadi adu bacot sampai adu jotos begimane?

Lagian dari sebagian banyak tempat di Solo, kenapa juga harus pilih yang mepet-mepet petahana sih? Ditanyain sama Tim Kemenangan Nasional Jokowi-Ma’ruf tuh. Hehehe.

Btw, posko terbarunya di Solo ini berada di dalam Hotel Sanashtri. Di depan hotel bahkan sudah terpasang dua spanduk besar berukuran 10×12 meter. Yang satu tulisannya ‘Adil Makmur Bersama Prabowo-Sandi, di bawahnya tertulis Djoko Santoso Center.

Sedangkan spanduk yang kedua terdapat foto pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandi dan foto Ketua BPN Djoko Santoso, serta dua relawan Prabowo-Sandi.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Moeldoko mengatakan posko BPN Prabowo-Sandi di Solo mengganggu pemandangan. Lah emang ada baliho partai yang bikin indah jalanan kota? Kayaknya nggak ada tuh. Apalagi yang pasang di pohon-pohon pinggir jalan. Maksa banget ih, kasian kan pohonnya ditusuk-tusuk. Hiks.

Kalau kata juru bicara PSI, Guntur Romli, pembukaan posko baru di Solo tersebut merupakan bentuk tantangan provokatif yang sengaja dilancarkan Prabowo-Sandi. Menurutnya pendukung Jokowi-Ma’ruf harus tahu tujuan tersebut, tapi jangan sampai terpancing.

Guntur juga menilai, cara-cara provokatif yang dilakukan timses Prabowo-Sandi malah akan memperkeruh suasana politik dan menaikkan tensi psikologi masyarakat menjelang Pemilu. Ujung-ujungnya malah bikin rakyat geram dan antipati.

Hmmm, warga Solo mana suaranyaaaaa? Kalian emosi nggak sihhhh? (E36)