Audio ini dibuat menggunakan AI.

Boy Thohir, Maruarar Sirait, dan Erick Thohir membentuk periphery maupun simpul kekuasaan yang menyatukan modal, kebijakan negara, dan narasi publik. Konsolidasi ini merepresentasikan wajah baru ekonomi-politik Indonesia, di mana kekuasaan dijalankan melalui harmoni antara elite bisnis, teknokrat, dan komunikator sosial.

PinterPolitik.com

Dalam peta kontemporer ekonomi-politik Indonesia, relasi antara Garibaldi “Boy” Thohir, Maruarar Sirait, dan Erick Thohir membentuk apa yang dapat disebut sebagai nexus strategis, yakni persilangan antara kuasa ekonomi, pengaruh politik, dan penguasaan narasi publik.

Ketiganya berasal dari latar belakang yang berbeda namun saling menyambung: Boy sebagai simbol kekuatan modal tambang dan energi, Erick sebagai jembatan antara negara dan korporasi, dan Maruarar sebagai politisi ideolog yang semakin luwes merangkul struktur kekuasaan baru.

Hingga pertengahan 2025, formasi ini tidak hanya merepresentasikan jejaring elite nasional, tetapi juga menawarkan cara baru bagaimana puzzle kekuasaan dijalankan, yakni melalui simbiotik antara sektor privat, birokrasi publik, dan pencitraan olahraga-masyarakat.

Lalu, mengapa ketiga tokoh ini seolah memiliki signifikansi dalam periphery politik kekuasaan?

Trio Multidimensi?

Relasi antara Boy dan Erick Thohir adalah titik awal yang paling mudah dibaca. Keduanya saudara kandung, namun memiliki pembagian peran strategis. Boy Thohir adalah pengusaha mapan yang menancapkan pengaruhnya di sektor pertambangan, khususnya sebagai pemilik Adaro Energy, hingga terlibat di beberapa proyek strategis negara.

Namanya lekat dalam daftar Forbes, tetapi lebih dari itu, ia adalah representasi dari kapital nasional yang aktif menentukan arah politik dari balik panggung. Dalam berbagai forum publik menjelang Pemilu 2024, Boy Thohir secara terbuka menyatakan bahwa ia dan kawan-kawan, yang disebutnya mewakili sepertiga kekuatan ekonomi nasional, siap mendukung pasangan calon tertentu.

Pengakuan tersebut bukan sekadar pernyataan politik, tetapi isyarat bahwa sirkuit ekonomi-politik Indonesia telah mengalami konsolidasi antara kekuatan modal dengan kepemimpinan nasional.

Erick Thohir melengkapi simpul itu dari sisi kebijakan. Sebagai Menteri BUMN sejak 2019 dan Ketua Umum PSSI sejak 2023, ia memainkan peran ganda, mengelola korporasi negara sekaligus menguasai panggung olahraga yang amat sensitif terhadap opini publik.

Posisi ini menjadikannya sebagai aktor multidimensi, menggabungkan pengaruh dalam kebijakan industri strategis (melalui BUMN), pencitraan sosial (melalui olahraga), dan jaringan internasional (melalui relasi dengan FIFA, IOC, serta sektor keuangan global).

Dalam beberapa momen penting, seperti pembukaan Bursa Efek awal 2024 atau penggalangan sponsor untuk Piala Presiden 2025, Erick tak hanya tampil sebagai pejabat, tapi juga sebagai simbol “penjaga harmoni elite”, mengaitkan relasi bisnis (Boy), dukungan politik (Maruarar), dan narasi rakyat (melalui sepak bola).

Masuknya Maruarar Sirait dalam orbit ini melengkapi tiga sisi mata uang BAE. Dikenal sebagai politisi yang lama berada di barisan ideologis PDIP dan kini berpindah haluan, Ara mengalami transformasi signifikan pasca-2024.

Ia kini menjabat sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman dan secara aktif terlibat dalam berbagai agenda pemerintah, bahkan di luar tupoksinya yang memiliki benang merah dengan Erick, salah satunya sebagai Ketua Steering Committee Piala Presiden 2025 dan agenda olahraga terkait lain Bersama sang Ketua Umum PSSI itu.

Dalam peran ini, Maruarar menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya bisa bergerak di ranah kebijakan teknokratis dan jejaring para pemilik kapital raksasa negeri ini, tapi juga memahami cara kerja “politik massa” melalui instrumen olah raga, terutama sepak bola dan jejaring massa lainnya.

Konfigurasi Khas

Tiga tokoh ini membentuk konfigurasi yang khas, Boy sebagai funder, Erick sebagai operator negara-bisnis, dan Ara sebagai penyambung sosial-politik ke publik luas.

Dalam kajian ekonomi-politik, konfigurasi seperti ini sering dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai triangular symbiosis, sebuah hubungan saling menguntungkan antara pemilik modal, manajer kebijakan, dan politisi populis.

Teori ini memiliki kemiripan dengan konsep patron–client modern dalam studi Clifford Geertz yang menjelaskan bagaimana dalam struktur ekonomi-politik Indonesia, relasi kekuasaan sering dibentuk oleh pertukaran kepentingan antara elite ekonomi dan politik, dengan narasi rakyat sebagai legitimasi simbolik.

Namun, yang membedakan konfigurasi BAE dengan patronase klasik adalah skalanya yang lebih luas dan medianya yang lebih beragam. Narasi rakyat kini tidak lagi hanya dimediasi oleh partai atau organisasi massa, tetapi juga oleh event-event olahraga besar, platform digital, dan simbol-simbol nasionalisme modern seperti timnas sepak bola.

Di sini, peran Erick sebagai Ketua PSSI menjadi sangat strategis, ia bukan hanya mengelola olahraga, tetapi juga “mengelola harapan kolektif”, menggunakan sepak bola sebagai kanal emosi publik yang bisa diarahkan ke legitimasi negara dan proyek-proyek kebijakan.

Di sisi lain, peran Maruarar atau Ara menunjukkan bahwa dalam konteks kontemporer, loyalitas politik bersifat cair, selama terjaga orientasi ideologis dan visibilitas kerja. Ia memposisikan diri sebagai figur yang berusaha membawa prinsip-prinsip “pro rakyat” ke dalam konteks baru kekuasaan, dengan menggandeng Erick dan Boy dalam proyek pembangunan sosial, olahraga, dan perumahan.

Ini kiranya adalah bentuk hibridisasi kekuasaan, di mana ideologi politik tidak lagi dipertahankan secara eksklusif, tetapi dipadukan dengan kapasitas teknokratik dan kemampuan mobilisasi publik.

Tentu, konfigurasi ini menyimpan potensi risiko. Pertama, ada bahaya konsolidasi elite yang terlalu dominan, menggeser partisipasi masyarakat sipil dan pelaku usaha kecil dari arena kebijakan publik.

Kedua, jika hubungan ini terlalu erat dan tanpa kontrol institusional, maka rawan terjadinya conflict of interest dalam alokasi proyek, regulasi industri, dan monopoli narasi media.

Ketiga, struktur seperti ini, meski efektif jangka pendek, berpotensi menciptakan krisis legitimasi jika tidak diiringi pemerataan hasil pembangunan atau akuntabilitas kebijakan.

Namun, melihat dari praktik sejauh ini, nexus BAE justru tampak sangat piawai menjaga ekuilibrium. Boy tetap berada di balik layar, menjaga pengaruh melalui bisnis dan forum elite. Erick terus menjadi wajah publik yang memadukan bisnis dan nasionalisme. Maruarar, dengan gaya komunikasinya yang khas, menjadi penghubung antara kerja-kerja elite dan basis rakyat.

Dalam sebuah negara dengan sejarah panjang relasi informal dan informalitas kekuasaan seperti Indonesia, formasi semacam ini bukanlah anomali, tetapi bentuk mutakhir dari cara elite nasional mengelola stabilitas, narasi, dan legitimasi.

Dengan kata lain, BAE bukan sekadar akronim dari tiga nama, tetapi konstruksi struktur kuasa yang merangkai ulang peta ekonomi-politik pasca-2024.

Mereka bukan hanya pelaku, tapi juga perancang ulang panggung di mana negara, bisnis, dan rakyat saling menatap. Dalam konteks itulah, analisis terhadap relasi Boy–Ara–Erick menjadi penting, bukan untuk menilai siapa lebih dominan, tetapi untuk memahami bagaimana kekuasaan kini bekerja dalam wajah yang lebih canggih, terstruktur, dan berorientasi naratif. (J61)

Eyes on 

#clubdepolitica #prabowo #9naga #aguan #tomywinata #frankywidjaja #datosritahir #anthonysalim #boythohir #jamesriady #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Mega korupsi Pertamina menguak dan mulai terarah ke Menteri BUMN, Erick Thohir, dan sang kakak, Garibaldi atau Boy Thohir. Utamanya, terkait jejaring kepentingan personal dan politik yang bisa saja akan menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto kelak atas sebuah keputusan. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Nama dua bersaudara yakni Menteri BUMN, Erick Thohir dan Direktur Utama Adaro Energy Indonesia Garibaldi atau Boy Thohir mulai tersebut dalam isu serta kasus rasuah di PT Pertamina Patra Niaga.

Nama sang Menteri BUMN menggema saat eks Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama dalam safari medianya, menyebut Erick di balik penunjukkan orang-orang “mencurigakan” dalam pembuat keputusan perusahaan.

Berjalan paralel, terdapat laporan terbaru di beberapa media saat keduanya disebut dalam praduga jejaring kepentingan yang melibatkan nama Febri Prasetyadi Suparta alias Mr. James dan R. Harry Zunardi sebagai orang kepercayaan.

Impor PT Pertamina Patra Niaga yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), perusahaan plat merah BUMN disebut dikendalikan oleh dua orang kepercayaan itu.

Saat kini kepercayaan terhadap perusahaan BUMN berada di titik nadir, bukan hanya Pertamina, namun juga BUMN Karya, signifikansi Erick dan secara tak langsung Boy, di permukaan tampak terancam.

Selain jejaring kepentingan pribadi, dugaan aliran dana fantastis pun muncul di tengah upaya pemerintah memperbaiki kinerja birokrasi plus melakukan efisiensi anggaran negara.

Lalu, apakah nantinya Erick dan Boy Thohir akan tersingkir dari jajaran elite politik-pemerintah?

Usaha Carmuk Erick?

Pemerintahan 2024-2029 adalah periode kedua Erick dipercaya sebagai Menteri BUMN. Sepanjang perjalanannya, konflik kepentingan yang juga dinilai menguntungkan Boy Thohir tak hanya kali ini saja mengemuka. Satu yang cukup tampak adalah saat Telkom menyuntik dana total Rp6,3 triliun ke GoTo via pembelian saham di mana Boy adalah Komisaris Utamanya.

Sepanjang perjalanannya pula, Erick, yang bukan orang partai politik tulen, mengelola keseimbangan politik dengan menunjuk sejumlah elite politik dalam jajaran direktur utama, komisaris, dan posisi strategis di berbagai perusahaan BUMN.

Yang terbaru, Erick menunjuk adik Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Maroef Sjamsoeddin, menjadi Direktur Utama MIND ID, BUMN holding industri pertambangan.

Sebelumnya, entitas kunci yang tampak berupaya dikelola Erick adalah militer, khususnya Kopassus, dengan penunjukkan anggota aktif, yakni Mayjen TNI Novi Helmy Prasetyta sebagai Direktur Utama Bulog.

Pun dengan penunjukkan kader partai pemenang Pilpres 2024 Gerindra, yakni Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama Pertamina. Belum termasuk penunjukkan lain yang saat ditelaah secara politik dan kepentingan, dinilai memiliki tujuan tertentu.

Akan tetapi, saat keterpurukan popularitas Erick kian tak terbendung, resep bagi-bagi jabatan semacam itu kiranya mungkin tak lagi ampuh untuk meredam keputusan untuk menyingkirkan dirinya dari blantika birokrasi pemerintahan. Mengapa demikian?

Ditentukan Prabowo & Jokowi?

Terdapat beberapa variabel yang membuat Erick, plus Boy Thohir suatu saat boleh jadi dipandang tak lagi signifikan dalam kalkulasi politik dan simbiosis kepentingan dengan kekuasaan.

Terlebih variabel-variabel yang eksis di meja interpretasi bertendensi politis. Pertama, Presiden Prabowo Subianto kemungkinan tak terlalu membutuhkan Erick dan masih memiliki orang-orang kepercayaan yang cukup pantas berada di posisi strategis seperti Menteri BUMN.

Dalam sebuah praduga juga sempat muncul beberapa penafsiran bahwa signifikansi Erick dalam politik-pemerintahan semakin tergerus.

Salah satunya adalah tidak dipercayanya Erick menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran padahal lima tahun sebelumnya sukses mengampu posisi yang sama. Hal ini dikatakan karena tak direstui oleh Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo.

Hal itu juga dikatakan sebagai residu persaingan pencawapresan Pilpres 2024 saat nama Erick dan Gibran bersaing.

Persaingan itu kemudian secara alamiah memantik konstruksi psikologi secara politik bahwa sosok-sosok yang bersaing untuk menjadi cawapres Prabowo itu saling berperang narasi, baik yang berada di level “putih” maupun “abu-abu”. Terlepas dari siapa dalang sebenarnya di balik kampanye atau peperangan narasi itu.

Salah satu di antaranya yang justru mendiskreditkan kandidat cawapres yang akhirnya terpilih, yakni Gibran, hingga dampak politiknya dianggap terasa hingga saat ini.

Lalu, tupoksi Erick mengelola dana BUMN juga seakan dikebiri dengan keberadaan Danantara. Meski didapuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, kini Erick tak bisa lagi leluasa menggunakan dana perusahaan BUMN.

Kini tinggal dua hal yang dapat menentukan takdir Erick, plus korelasinya dengan dugaan irisan kepentingan Boy Thohir. Pertama, tentu dari sisi hak prerogatif Presiden Prabowo terhadap Erick dengan berbagai variabel yang telah dijelaskan di atas, plus Jokowi, ditambah dengan variabel minor lain  yang mungkin tak terlihat di meja analisis.

Kedua, nasib itu akan ditentukan oleh sejauh mana dan sampai kapan bargain Erick-Boy akan dibutukan. Mengingat saat dilihat  secara politik, gerbong atau kolega Presiden Prabowo, baik di Partai Gerindra maupun parpol koalisi yang memiliki simbiosis lebih besar kemungkinan besar menginginkan posisi yang saat ini diampu Erick. (J61)