Hmm, topik yang selalu menarik sih ini

Pandangan terkait keberlanjutan program pemerintah oleh pemerintah selanjutnya kerap memantik perdebatan. Ada yang mewajarkan hal tersebut, ada juga yang menentangnya.

Tapi, gimana nih kalau menurut kalian sendiri? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

Zelensky sedih atas mundurnya PM Inggris Boris Johnson, yang merupakan pendukung Ukraina paling getol. Boris diklaim sebagai otak di balik kolaborasi militer Inggris-Ukraina. Dan juga perancang pembukaan blokir ekspor biji-bijian di Ukraina.

Berbagai pejabat Rusia komentari mundurnya Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris. Mereka senang dengan kemunduran Boris.

Dorongan agar Perdana Menteri (PM) Britania (Inggris) Raya Boris Johnson mundur semakin deras. Beberapa waktu lalu, dua menterinya – yakni Menteri Keuangan (Menkeu) Rishi Sunak dan Menteri Kesehatan (Menkes) Sajid Javid – bahkan mengundurkan diri.

Alhasil, sejumlah nama potensial dari Partai Konservatif pun mulai mencuat. Beberapa nama bahkan adalah menteri-menteri Johnson yang akhirnya mengundurkan diri. Selain itu, ada juga nama politisi yang menjadi “lawan” politik Johnson dalam partainya, seperti Jeremy Hunt.

Dua Menteri Inggris, Sajid Javid dan Rishi Sunak mundur dari kabinet. Karena menilai PM Boris Johnson tidak patuhi aturan, ini dilihat dari berbagai skandal muncul di pemerintahan Inggris. Terbaru, pengajuan Vote of Confidence parlemen, yang akan membuat pemerintahan dalam krisis .

PinterPolitik.com

Pada 15 September 2021, negara Australia, Britania Raya (Inggris), dan Amerika Serikat (AS) bergabung dalam pakta pertahanan trilateral AUKUS yang merupakan strategi pertahanan untuk memodernisasi Australia untuk beberapa dekade ke depan dalam menghadapi tantangan keamanan dan pertahanan di Indo-Pasifik. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir, pakta tersebut juga menunjukkan kerja sama Indo-Pasifik dalam menangkal kebangkitan Tiongkok yang sejak dekade 1990-an lebih agresif untuk mengklaim kepemilikan wilayah di Laut China Selatan.

Meskipun pemerintah Australia telah mengklaim bahwa mereka tidak akan mempersenjatai kapal dengan nuklir, keputusan tersebut tetap ditentang oleh beberapa Indo-Pasifik – terutama Indonesia yang secara geografis dekat Australia dan merupakan bagian dari ASEAN. Pertentangan tersebut terjadi karena keraguan banyak negara bahwa kapal nuklir tersebut tidak memiliki prospek untuk dipersenjatai dengan nuklir di masa mendatang. 

Terlebih lagi, Australia belum bergabung dalam Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons yang memastikan negara yang tergabung setuju untuk tidak mengembangkan, menguji, memproduksi, memperoleh, memiliki, menimbun, atau mengancam untuk menggunakan senjata nuklir. AS yang menyediakan kapal nuklir tersebut juga merupakan negara dengan kekuatan senjata nuklir. 

Negara-negara di ASEAN juga khawatir AUKUS akan mengarah pada perlombaan senjata besar-besaran di kawasan Indo-Pasifik terutama karena Australia, Inggris, dan AS nampaknya menjadikan kawasan Laut China Selatan sebagai kawasan utama dalam kontestasi melawan Tiongkok. 

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip ASEAN untuk menjaga Asia Tenggara sebagai “zona perdamaian, kebebasan, dan netralitas” yang bebas dari adanya campur tangan dari kekuatan luar. Selain itu, negara anggota juga telah menandatangani Asia Nuclear Weapon-Free Zone, yang berkomitmen untuk menjauhkan senjata nuklir dari kawasan tersebut.

Pemikir strategis dari Indonesia sendiri telah memberikan respons terkait dengan AUKUS. Beberapa melihat kondisi tersebut sebagai interaksi yang lebih tegas antara AS dengan Tiongkok. Namun, banyak masyarakat Indonesia yang menganggap AUKUS dapat berpotensi mengganggu stabilitas Indonesia dan negara di Asia Tenggara. 

Pemerintah Indonesia telah memberikan respons resmi melalui juru bicara urusan luar negeri, Teuku Faizayah, yang menyatakan bahwa “Indonesia memberi keprihatinan yang dalam mengenai keberlanjutan perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan di kawasan”. Dalam pernyataan lanjutannya, ia juga mengatakan bahwa Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait untuk membawa dialog penyelesaian perbedaan tersebut secara damai guna memastikan Australia memenuhi kewajiban non-proliferasi nuklir dan komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan keamanan regional mengikuti Treaty of Amity and Cooperation.

Meskipun pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dalam merespons kebijakan Australia, tanggapan pemerintah dalam upaya untuk menjaga pertahanan laut tersebut masih kurang tegas. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu anggota Komisi I DPR RI Fraksi Demokrat, Rizki Aulia, yang menyebutkan bahwa Konsel peaceful approach yang ditekankan oleh AS terhadap kawasan Indo-Pasifik telah kolaps sehingga Indonesia harus segera menggunakan collective approach sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatan.

Anggota Komisi I DPR RI lainnya, TB Hasanuddin, menambahkan bahwa Indonesia sebagai anggota ASEAN harus tegas dalam menegakkan Treaty On The Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone. Oleh karena itu Indonesia  harus menggunakan langkah baru dan lebih serius dalam menanggapi kasus ini untuk mempertahankan kedaulatan negara sekalipun menjadi penengah dalam konflik antara AS dan Tiongkok yang dijembatani oleh pakta AUKUS tersebut.

Namun, di samping kerugian, pakta pertahanan AUKUS sendiri dapat memberi keuntungan terhadap kondisi Indonesia saat ini. Indonesia memang sempat memperoleh ketegangan politik dengan Tiongkok terkait klaim kawasan Indonesia yaitu Laut Natuna. 

Laut Natuna dianggap termasuk wilayah dalam garis imajiner nine-dash line yang menurut Tiongkok merupakan batas maritim mereka sehingga kebijakan AUKUS ini sebenarnya dapat membantu Indonesia untuk mengklaim kembali Natuna sebagai kawasan milik NKRI. Hal tersebut dipertegas oleh Sekretariat Kabinet yang menjelaskan bahwa Indonesia memang memiliki hubungan yang buruk dengan Tiongkok dalam konteks Laut China Selatan, dan mengakui bahwa Indonesia memiliki kecenderungan diplomatis untuk memihak AUKUS.

Indonesia dalam hal ini berupaya untuk mengambil jalan tengah yang lebih baik untuk memastikan kepentingan Indonesia dapat terpenuhi. Indonesia memanfaatkan situasi hubungan Indonesia dengan Tiongkok yang baik dalam bidang ekonomi, serta hubungan dengan negara-negara AUKUS dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dengan hal ini diharapkan Indonesia tetap memiliki keseimbangan hubungan dan kekuatan dengan negara yang terlibat konflik sehingga Indonesia dapat memperoleh keuntungan sekaligus mencegah adanya perpecahan.

Keseimbangan yang berusaha diperoleh Indonesia sesuai dengan teori balance of power.  Balance of power merupakan teori dalam hubungan internasional yang menjelaskan adanya upaya suatu negara untuk mengambil strategi tertentu agar tercipta stabilitas dengan menyeimbangkan kekuatan dengan negara atau kelompok negara lain melawan negara/kelompok negara yang dianggap sebagai ancaman.

Dalam menanggapi penggunaan kapal bertenaga nuklir Australia, Indonesia pada akhirnya memilih untuk menggunakan strategi yang realistis dalam menghadapi kekuatan negara-negara yang berpengaruh dalam pertahanan sehingga tidak menunjukkan langkah kolektif dalam menanggapi hal tersebut. Meskipun pada awalnya Indonesia sempat menunjukkan respon keprihatinan terhadap kebijakan AUKUS, Indonesia tetap mempertimbangkan balance of power yang dianggap lebih baik untuk dilakukan dibanding dengan politik bebas aktif yang cenderung tidak menunjukkan jalan keluar.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Selasa, 1 Desember 2020 memberi kabar kepada publik bahwa dirinya telah dinyatakan positif terpapar Covid-19. Sontak berita ini kemudian menjadi buah bibir di masyarakat.

Kendati menyita perhatian, namun sebenarnya kabar ini tidaklah terlalu mengejutkan. Sebab, beberapa hari sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria sudah lebih dulu diumumkan telah terpapar Covid-19.

Anies memang kerap menjadi pusat perhatian dalam konteks penanganan pandemi. Sejak awal pagebluk ini teridentifikasi di dalam negeri, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu tak pernah malu-malu menyatakanperbedaan pendapat dengan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Meski belakangan ini Anies sedang mendapat sorotan tajam lantaran dianggap membiarkan kerumunan massa simpatisan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS), namun secara umum kebijakan-kebijakannya lebih banyak mendapat apresiasi positif dari publik karena dipandang lebih mengutamakan kesehatan masyarakat ketimbang kebijakan pemerintah pusat yang lebih berorientasi pada dimensi ekonomi.

Pun begitu ketika dirinya didiagnosis terpapar Covid-19, Anies dengan begitu sigap menyampaikanlangsung kepada publik tentang status kesehatannya ini melalui sebuah video.

Anies dalam pernyataan resminya itu menyebut bahwa tindakan ini diambil untuk memudahkan para pihak melakukan tracing. Ia juga mengimbau kepada siapa pun yang merasa pernah kontak langsung dengannya untuk segera menjalani tes PCR.

Pengakuan terbuka Anies ini pun mendapat pujian dari berbagai pihak, tak terkecuali dari Istana. Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menilai sikap Anies ini merupakan bentuk tanggung jawab pribadi dan sosial yang tinggi.

Namun benarkah pengakuan ini diutarakan Anies demi memudahkan proses tracing semata? Adakah manuver politik di balik pengakuan tersebut?

Grotesque Transparency

Diagnosis positif terhadap Anies dapat menjadi bukti bahwa Covid-19 dapat menginfeksi siapa pun tanpa terkecuali. Tak hanya di level nasional, faktanya para pemimpin dunia pun tak luput dari serangan pagebluk ini.

Reaksi yang ditunjukkan para pejabat yang terinfeksi pun beragam. Ada yang terang-terangan mengaku seperti Anies, ada pula yang tak ingin status kesehatannya ini diketahui publik.

Dalam konteks politik, sikap terbuka yang ditunjukkan Anies dan sejumlah pemimpin lain sebenarnya erat kaitannya dengan konsep Grotesque Transparency yang pernah dikemukakan Isaac Nahon-Serfaty, seorang profesor di bidang komunikasi kesehatan dari University of Ottawa.

Dalam tulisannya di The Conversation, Serfaty mengatakan bahwa Grotesque Transparency terjadi ketika seseorang, biasanya pemimpin politik atau tokoh masyarakat, membuka diri kepada publik, terkait pengalaman-pengalaman buruk yang dialaminya, salah satunya terkait penyakit.

Secara umum, memang ada  dua hal yang bisa dilakukan oleh pemimpin ketika menghadapi situasi semacam ini, yakni merahasiakannya seperti yang dilakukan Winston Chrunchill saat didiagnosa penyakit stroke pada 1949,  atau memanfaatkannya untuk mendapatkan atensi publik yang sangat besar seperti yang dilakukan mendiang Presiden Venezuela, Hugo Chavez yang menderita penyakit kanker.

Serfaty menyebut disparitas sikap ini menjadi penting lantaran penampilan fisik seorang pemimpin bisa menjadi fokus perhatian publik. Ketika pemimpin tidak lagi menjadi representasi fisik dari kebugaran dan kekuasaan, media dan publik akan mempersepsikannya ke dalam dua cara.

Pertama, publik ingin memastikan bahwa para pemimpin cukup fit untuk memenuhi kewajiban mereka sebagai kepala pemerintahan. Kedua, publik ingin membuktikan bahwa mereka adalah ‘pahlawan yang jatuh’ yang tidak dapat terus memikul beban jabatan eksekutif.

Di dalam negeri sendiri, perbedaan sikap ini terlihat juga di antara pejabat atau tokoh publik yang terpapar Covid-19. Ada yang memang terang-terangan mengakui seperti Anies dan Wali Kota Bogor, Bima Arya; namun sebaliknya ada juga yang menyembunyikannya seperti HRS.

Namun bagi yang memilih secara terang-terangan membuka diri akan kondisi yang tidak menyenangkan ini, mereka memiliki keuntungan eksposur yang bisa dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan politik.

Belajar dari Trump dan Boris Johnson

Selain respons para pemimpin terhadap diagnosa positif, hal yang juga penting dicermati adalah bagaimana sikap mereka setelah pulih dari penyakit tersebut. Hal ini dikarenakan terjangkitnya mereka dengan Covid-19 bisa saja mengubah cara mereka dalam mengambil kebijakan terkait penanganan pandemi.

Mengutip publikasi yang dilakukan Scott DeRue dan Ned Wellman dalam tulisannya yang berjudul Developing Leaders via Experience, dikatakan bahwa pengalaman merupakan faktor determinan yang dapat memengaruhi kepemimpinan dalam perubahan berbagai konteks dan dimensi.

Secara teori, ada tiga kondisi pengalaman yang dapat berpengaruh pada kepemimpinan seseorang, yakni dinamika tanggung jawab yang melekat, interaksi yang terjadi, hingga peristiwa tak terduga.

Arah dari perubahan kepemimpinan serta tindakannya itu sendiri sangat bergantung pada learning orientation atau orientasi pembelajaran atas apa yang dialami dan feedback availability atau ketersediaan input eksternal bagi sang pemimpin.

Dari sini, kita dapat mengambil pelajaran dari sejumlah pemimpin dunia yang pernah terpapar Covid-19.

Laura Kuenssberg dalam laporannya yang berjudul Boris Johnson Changes Tone Over Handling of Pandemic mengatakan bahwa setelah pulih dari Covid-19, arah kebijakan Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson mulai mengalami perubahan, yakni terlihat lebih akomodatif secara politik ketimbang sikap sebelumnya yang cenderung menyepelekan.

Kendati begitu, tak semua pemimpin dunia yang pulih dari Covid-19 bersikap seperti Johnson. Beberapa di antara mereka justru malah semakin menyepelekan virus ini setelah didiagnosa positif, seperti sikap yang ditunjukkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Trump, sebaliknya, setelah pulih justru mempercepat kepulangannya dari rumah sakit dan kembali ke Gedung Putih layaknya seorang pahlawan. Ia kemudian menggembar-gemborkan pemulihannya itu sebagai ‘kesembuhan total-nya’ terhadap pandemi Covid-19.

Tak hanya itu, Trump secara pongah juga menyebut bahwa infeksi Covid-19 merupakan berkah dari Tuhan. Sebab dengan terjangkit virus tersebut, Ia jadi bisa membuktikan keefektifan obat Covid-19 yang tengah dikembangkan oleh Regeneron Pharmaceuticals

Namun sejak awal Trump diumumkan positif Covid-19, banyak rumor miring yang meragukan kabar tersebut. Mereka menduga bahwa ini hanyalah taktik Trump untuk membuktikan klaimnya kepada para pendukung-pendukungnya bahwa virus tersebut tidak berbahaya, atau bahkan hanya sekadar ingin mencari alasan jika nanti Ia kalah dalam Pilpres AS.

Terlepas dari benar tidaknya, namun tak dapat dipungkiri, pulihnya Trump dalam waktu kurang dari satu minggu sejak diumumkan positif seolah mengonfirmasi tudingan tersebut. Namun yang jelas, kasus Trump ini membuktikan bahwa klaim diagnosa positif Covid-19 bisa saja digunakan untuk tujuan politis.

Lantas jika hal itu pernah dilakukan Trump, mungkinkah Anies, yang dengan ‘gercepnya’ mengakui status kesehatannya juga punya motif politik tertentu?

Lebih Baik dari Trump?

Sekalipun benar mempunyai motif politik di balik pengakuan terhadap diagnosis Covid-19, namun tak dapat dipungkiri, sikap yang ditunjukkan Anies berbeda 180 derajat dengan sikap yang ditunjukkan Trump. Anies justru memanfaatkan momentum ini untuk mengingatkan warga bahwa pandemi belum berakhir.

Selain itu, Ia juga meminta kepada warga agar tak takut untuk membuka status kesehatan yang berkaitan dengan Covid-19. Sebab, keterbukaan dalam konteks tersebut dapat sangat membantu petugas kesehatan dalam melakukan pelacakan (tracing) mereka yang mungkin saja sudah terjangkit virus.

Namun di sisi lain, transparansi yang ditunjukkan Anies ini bisa saja merupakan cara untuk meraih kembali simpati publik. Sebab, belakangan ini, Anies memang mulai kehilangan kepercayaan masyarakat sebagai imbas dari kerumunan simpatisan HRS beberapa waktu lalu.

Steven M Norman dan koleganya dalam tulisan mereka yang berjudul The Impact of Positivity and Transparency on Trust in Leaders And Their Perceived Effectiveness menyebut bahwa transparansi berkorelasi positif dengan kepercayaan terhadap pemimpin. Mereka menyebut transparansi yang dimaksud di sini termasuk keefektifan pemimpin dan juga kemauan mereka untuk mengakui kelemahan di kala krisis.

Entah berangkat dari tulisan Norman atau tidak, namun sepertinya Anies memang menyadari bahwa keterbukaannya terhadap vonis positif Covid-19 dapat mendatangkan kepercayaan dan simpati publik. Berangkat dari sini, maka bisa saja Anies memang tengah memanfaatkan momentum ini untuk keuntungan politiknya.

Kendati begitu, ada tidaknya motif politik di balik pengakuan Anies terhadap diagnosa positif Covid-19 tetaplah sulit untuk dibuktikan. Hanya pihak bersangkutan yang dapat mengonfirmasi hal tersebut. Namun yang jelas, sikap keterbukaan Anies tetaplah patut diapresiasi karena dapat memudahkan kinerja petugas kesehatan dalam menangani pandemi. Mari berharap semoga pagebluk ini segera berakhir. Menarik ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Kabar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang terjangkit Covid-19 menimbulkan diskursus komparasi perbandingan proyeksi kebijakan pemimpin negara bernasib serupa, khususnya pada ekspektasi kebijakan penanganan pandemi yang lebih baik. Lantas, mengapa komparasi semacam ini menjadi penting? Serta apa yang Indonesia melalui Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat refleksikan?

PinterPolitik.com

Meskipun bukanlah pemimpin negara pertama yang terjangkit Covid-19, virus yang kali ini hinggap di tubuh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat perbincangan mengenai dampaknya terhadap dinamika politik secara umum jauh lebih menggema.

Beriringan dengan harapan terbaik bagi kesembuhan Trump, konteks sebagai pemimpin negara adidaya plus tengah bertarung sengit dengan Joe Biden dalam menyongsong Pilpres mendatang, menjadikan sejauh mana dampak Covid-19 berpengaruh bagi tindak tanduk Trump di satu sisi tampak cukup menarik untuk diterka oleh banyak kalangan.

Sejumlah media mulai dari New York Times, Time, The Guardian, hingga BBC secara khusus menyoroti perbandingan sejumlah pemimpin negara yang pernah terkonfirmasi positif Covid-19 dan seperti apa dampaknya terhadap politik dan kebijakan domestiknya kemudian.

Dalam The Global Public Square (GPS) CNN malam tadi, Fareed Zakaria terlebih dahulu membandingkan bagaimana ihwal tersebut terjadi pada mantan Presiden AS Woodrow Wilson yang pada lebih dari seabad lalu ikut menjadi korban pandemi Flu 1918 atau Flu Spanyol.

Sementara untuk sampel kekinian, secara spesifik Zakaria menilik bagaimana Covid-19 yang sempat menjangkiti Perdana Menteri (PM) Inggris, Boris Johnson dan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro berpengaruh pada visi personal dan kebijakan domestiknya.

Dari gambaran umum yang dikemukakan, paling tidak terdapat satu kesamaan bahwa baik Trump, Johnson, dan Bolsonaro merupakan tiga pemimpin yang dikatakan menganggap remeh Covid-19 di saat awal merebaknya, meski dalam perjalanannya – termasuk pasca terinfeksi Covid-19 – dua dari mereka mengalami sedikit perbedaan secara personal politik dan kebijakan.

Lalu, mengapa diskursus mengenai komparasi pemimpin negara yang terinfeksi Covid-19 terhadap proyeksi kebijakannya menjadi penting? Serta jika ditarik ke tanah air, apakah esensi perbandingan dan hubungan kausalitas tersebut dapat Presiden Joko Widodo (Jokowi) refleksikan bagi Indonesia?

Penyakit Berbuah Taubat Politik?

Berbagai macam komparasi pengaruh Covid-19 terhadap kepemimpinan politik dan kebijakannya mungkin saja berangkat dari sebuah publikasi Scott DeRue dalam Ned Wellman yang berjudul Developing Leaders via Experience: The Role of Developmental Challenge, Learning Orientation, and Feedback Availability.

DeRue dan Wellman menggarisbawahi pengalaman sebagai faktor determinan yang dapat memengaruhi kepemimpinan dalam perubahan berbagai konteks dan dimensi.

Secara teoretis, paling tidak terdapat tiga kondisi atas konstruksi pengalaman yang dapat berpengaruh pada kepemimpinan seseorang, yakni dinamika tanggung jawab yang melekat, interaksi yang terjadi, hingga peristiwa atau momentum tak terduga yang terjadi.

Arah dari perubahan kepemimpinan serta tindakannya itu sendiri sangat bergantung pada learning orientation atau orientasi pembelajaran atas apa yang dialami dan feedback availability atau ketersediaan input eksternal bagi sang pemimpin.

Pada konteks bagaimana sebuah abnormalitas berupa penyakit tertentu berpengaruh pada kepemimpinan dan kebijakan, berdasarkan catatan sejarah memang dapat terjadi, termasuk pada level pemimpin negara.

Sejarawan, Timothy Naftali dalam acara GPS CNN yang dipandu Fareed Zakaria menyebut bahwa untuk memulai komparasi pengaruh pengalaman berupa suatu virus terhadap sebuah kepemimpinan dan kebijakan, kita dapat berangkat dari bagaimana Presiden ke-28 AS Woodrow Wilson juga mengalami apa yang Trump rasakan pada pandemi Flu 1918.

Dan tampaknya memang demikian, ketika itu pagebluk yang menjangkiti Wilson saat perumusan Perjanjian Versailles di Paris pada tahun 1919 dinilai turut mengubah orientasi kepemimpinan dan kebijakannya.

Dalam sebuah tulisan di Smisthsonian Magazine, Meilan Solly menyatakan bahwa virus turut menguras stamina dan menghambat konsentrasi Wilson, serta memengaruhi cara berpikirnya menjadi lebih dalam.

Hal tersebut salah satunya tercermin pada learning orientation Wilson dalam menelurkan kebijakan, termasuk anjuran selownya bagi Sekutu bahwa mereka harus “go easy” dalam menyikapi Kekaisaran Jerman demi terbentuknya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pasca Perang Dunia I.

Sementara pada sampel terkini, terinfeksinya PM Inggris Boris Johnson dan Presiden Brazil Jair Bolsonaro dianggap memberikan dua impresi berbeda terhadap kepemimpinan dan kebijakannya.

Masih dalam GPS Fareed Zakaria, jurnalis senior Britania Raya, Annne McElvoy mengatakan bahwa pasca pulih dari Covid-19, Johnson seolah telah bertransformasi dan tampak tak “seenerjik” maupun tak sesaklek sebelumnya.

Apa yang dikatakan McElvoy juga diamini oleh sejumlah media Inggris, yang meskipun masih belum sempurna, setelah pulih dari Covid-19, Johnson dikatakan berusaha lebih akomodatif secara politik dalam arah penanganan pandemi domestik yang optimal, jika dibandingkan sikap sebelumnya yang terkesan menyepelekan.

Namun berbeda dengan Johnson yang memang mengalami efek Covid-19 cukup serius, kesembuhan dari virus dengan gejala ringan justru dinilai menjadikan justifikasi dan kesan downplay atau menganggap remeh dampak pandemi Bolsonaro selama ini tak keliru.

Billy Perrigo dalam Will Trump’s COVID-19 Infection Change the Way He Manages the Pandemic? bahkan menyebut pengalaman pulih dari Covid-19, tampaknya hanya memperkuat retorika ekstrem Bolsonaro.

Pada konteks Trump, faktor-faktor yang dapat menjadi learning orientation maupun feedback availability yang dapat menjadi pengalaman pengubah dirinya dapat dikatakan memang terlihat.

Selain simpati dari berbagai pihak termasuk seorang Joe Biden sebagai faktor eksternal, Trump secara personal dikabarkan mencerminkan sebuah refleksi diri mendalam.

Dalam 48 jam pertama setelah divonis positif Covid-19, Trump sempat menanyakan apakah dirinya akan berakhir seperti koleganya, Stan Chera, yang terlebih dahulu meninggal dunia akibat Covid-19 pada April lalu.

Jika mengacu pada komparasi Wilson, Johnson, dan Bolsonaro, gejala tersebut tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh pada Trump secara personal maupun pada sejumlah kebijakan dengan berbagai derajat perubahan tertentu.

Lantas jika menariknya pada konteks dalam negeri, esensi seperti apa yang sekiranya dapat direfleksikan Presiden Jokowi di Indonesia atas apa yang terjadi pada rekan sejawatnya itu?

Jokowi Lebih Baik?

Jika sejumlah analis cukup antusias dengan komparasi pengaruh infeksi Covid-19 terhadap kepemimpinan maupun kebijakan sosok kepala negara, Profesor Ilmu Politik Manchester University, Rob Ford memilih untuk lebih berhati-hati dalam melihat domain tersebut.

Ford mengatakan bahwa terdapat variabel lain yang mungkin saja dapat saling determinan satu sama lain terutama konteks politik domestik yang sedang terjadi.

Apa yang dikatakan Ford tampaknya memiliki relevansi tersendiri ketika Johnson dan Bolsonaro seolah menampilkan karakteristik downplay yang serupa saat awal maupun selama pandemi, namun mencerminkan reaksi personal dan kebijakan yang berbeda pasca pulih dari Covid-19 seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Johnson dan Bolsonaro, dan termasuk Trump dalam konteks ini, memang merupakan tipe pemimpin politik beraliran populis kanan.

Kendati demikian, sedikit perbedaan yang telah tampak pada Johnson dan Bolsonaro membuat kombinasi pengalaman terinfeksi Covid-19 plus mazhab politik tersebut sepertinya tak menjadi penentu utama perubahan kepemimpinan ataupun kebijakan.

Berbeda dengan Johnson, Bolsonaro, dan Trump yang terkesan saklek, Presiden Jokowi dinilai dapat mengambil sari terbaik dari kisah dampak infeksi Covid-19 ketiganya.

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi pun dinilai memiliki kesamaan dengan ketiga pemimpin tersebut saat di awal pandemi sempat serupa lekat dengan impresi downplay atau menganggap remeh Covid-19, misalnya dengan memberikan insentif pariwisata dan sebagainya.

Yang jelas, munculnya diskursus komparasi tiga kepala negara yang terinfeksi Covid-19 beserta dampaknya dinilai berusaha mengemukakan pelajaran berharga secara umum yang dapat diambil pemimpin negara lainnya.

Meski tak menapaki aliran ekstrem Bolsonaro atau kontroversi nyentrik Trump dan Johnson, tentu pelajaran yang dapat pula menjadi refleksi personal yang konstruktif bagi gestur dan arah perbaikan berbagai kebijakan Presiden Jokowi yang suka tidak suka acapkali belum optimal dalam penanganan pandemi sampai sejauh ini.

Mulai dari polemik berlangsungnya Pilkada 2020, serangkaian regulasi yang mendapat resistensi di tengah pandemi, hingga hubungan panas dingin dengan ahli epidemiolog dan para pakar kesehatan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah bagi Presiden Jokowi, yang salah satunya tentu dapat diperbaiki dengan bercermin dan memilah yang terbaik dari apa yang terjadi pada Trump, Johnson, maupun Bolsonaro.

Seperti yang Zakaria haturkan bahwa di tengah pandemi terburuk dalam satu abad terakhir ini, realita bahwa kepala negara pun dapat “dikalahkan” dapat menjadi sebuah pengingat penting bagi sang pemimpin untuk melaluinya bersama rakyat dengan kebijakan yang positif.

Dapat mengesampingkan kepentingan politik demi prioritas bersama penanganan pandemi yang progresif tentu menjadi harapan semua pihak. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bagi masyarakat Inggris, tanggal 31 Oktober lalu akan dikenang tidak hanya sebagai hari Halloween, tetapi juga tanggal penting yang menentukan nasib negara mereka ke depannya. Ya, tanggal tersebut merupakan tenggat waktu akhir yang dipatok oleh Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson.

Namun, pada kenyataannya, hingga saat ini upaya tersebut masih terganjal di lingkup Parlemen Inggris. Parlemen menyetujui untuk menunda kesepakatan akhir Brexit sampai seluruh perundang-undangan terkait Brexit selesai dikaji.

Di sisi lain, Johnson terus bersikeras untuk mengupayakan Brexit agar bisa digolkan pada tanggal 31 Oktober lalu, sebagaimana dalam pidatonya ketika terpilih menjadi PM pada 24 Juli lalu. Dalam pidato pertamanya sebagai PM tersebut, Johnson mengatakan bahwa:

The people who bet against Britain are going to lose their shirts because we are going to restore trust in our democracy, and we are going to fulfil the repeated promises of parliament to the people and come out of the EU on October 31, no ifs or buts, and we will do a new deal, a better deal that will maximise the opportunities of Brexit while allowing us to develop a new and exciting partnership with the rest of Europe, based on free trade and mutual support. I have every confidence that in 99 days’ time we will have cracked it, but you know what – we aren’t going to wait 99 days, because the British people have had enough of waiting.

Melihat posisi Johnson dan Parlemen Inggris yang sarat akan tarik ulur ini, memunculkan satu pertanyaan menarik yang kemudian akan menjadi fokus utama penulis dalam tulisan kali ini: Apakah upaya Johnson ini didasarkan oleh pilihan strategis terkait posisi Inggris di Uni Eropa, ataukah ini hanya sekadar upaya Johnson untuk menepati janji di pidatonya, tanpa melihat konsekuensi yang bisa dimunculkan dari adanya no-deal Brexit?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis akan menjabarkan dalam tiga argumen utama, yakni polarisasi dalam spektrum perpolitikan Inggris terkait Brexit, Brexit sebagai pergeseran strategis kebijakan Inggris, dan faktor Boris Johnson dalam negosiasi Brexit di sepanjang paruh kedua tahun 2019.

Tarik Ulur Brexit

Satu hal yang patut diperhatikan dalam melihat Brexit adalah melihat spektrum perpolitikan di dalamnya. Di Inggris, ada partai UKIP – beraliran eurosceptics kanan jauh – yang merupakan pendukung Brexit yang vokal dan, sebaliknya, terdapat Partai Hijau dan Demokrat Liberal yang secara terang-terangan menentang Brexit.

Namun, partai-partai Buruh dan Konservatif arus utama pada kenyataannya tidak seragam dalam posisi mereka terkait Brexit. Partai Konservatif secara historis terpecah di Eropa dan ini juga terlihat dalam Brexit.

Terlihat selama ini ada dua kampanye utama yang dipimpin Partai Konservatif – termasuk barisan Partai Konservatif untuk yang mendukung keanggotaan Inggris di Uni Eropa dan barisan Konservatif yang mendukung Brexit.

Begitu pula dengan sosok-sosok kunci di dalam Partai yang juga terpecah, seperti mantan PM Inggris David Cameron dan mantan Menteri Keuangan George Osborne yang mendukung keanggotaan Inggris di Uni Eropa – yang ternyata masih “satu atap” dengan Kanselir wilayah Lancaster Michael Gove dan PM Inggris saat ini, Johnson, berpihak pada Brexit.

Berbeda dengan Partai Konservatif, Partai Buruh telah menyatakan dukungannya agar Inggris tetap di Uni Eropa. Namun, keputusan ini kontras dengan sejarah Euroscepticism yang kental dalam partai tersebut.

Pada kenyataannya, Partai Buruh juga terpecah dengan munculnya anggota parlemen yang pro-Brexit. Pemimpin oposisi dan Partai Buruh, Jeremy Corbyn, mendukung kontra-Brexit tetapi Corbyn tercatat telah berkali-kali menyatakan argumen bernuansa eurosceptic (Langela dan Manning, 2016).

Ambivalensi, perpecahan, dan ambiguitas ini menunjukkan bahwa polarisasi yang ada di perpolitikan Inggris ini lebih kompleks dari sekadar perdebatan antara dua partai arus utama. Inilah yang penulis yakini sebagai salah satu faktor yang menyebabkan bagaimana kompleksnya tarik ulur terkait Brexit di dalam Parlemen Inggris yang bahkan tidak bisa diatasi oleh upaya percepatan yang dilakukan oleh Johnson melalui Withdrawal Agreement Bill.

Menuju Inggris yang “Berdaulat”?

Selanjutnya, perlu juga dilihat bagaimana sifat dasar dari Brexit ini sendiri. Salah satu argumen yang muncul adalah bahwa Brexit – bagi Johnson, Theresa May, dan kelompok Eurosceptics – adalah bagian dari apa yang mereka yakini sebagai sebuah strategic shift atau pergeseran strategis bagi Inggris ke depannya.

Dikatakan sebagai sebuah strategic shift karena pada dasarnya Brexit – jika lolos dan disahkan – akan menggeser posisi strategis Inggris dan Uni Eropa setelah 46 tahun terbangun. Bagi Johnson, pergeseran utama yang dibutuhkan oleh Inggris melalui adanya Brexit adalah kedaulatan penuh.

Layaknya argumen eurosceptics, Uni Eropa dianggap sebagai entitas yang mengurangi kedaulatan Inggris sebagai negara karena, sebagai otoritas multilateral, Uni Eropa memiliki hak untuk mengatur aspek-aspek vital di Inggris seperti perdagangan, agrikultur, hak cipta, hingga isu batas negara dan imigrasi. Pun juga dengan regulasi-regulasi yang diterapkan Uni Eropa di Inggris yang dianggap menghambat kemajuan ekonomi Inggris.

Begitu juga dengan resesi global yang melanda pada 2008, dianggap Johnson jauh lebih buruk di negara-negara yang mengadopsi mata uang bersama Uni Eropa, yakni Euro. Tingkat pengangguran melonjak di atas 20 persen di negara-negara seperti Yunani dan Spanyol, memicu krisis utang besar-besaran.

Tujuh tahun setelah resesi, Spanyol dan Yunani masih menderita tingkat pengangguran di atas 20 persen dan Johnson percaya bahwa Euro adalah penyebab utama. Meskipun Inggris memilih untuk tidak bergabung dengan mata uang bersama, kinerja suram mata uang Euro dianggap sebagai refleksi dari kinerja Uni Eropa yang buruk, dan sewaktu-waktu bisa berdampak ke Inggris.

Dengan Brexit, Johnson meyakini Inggris bisa merumuskan strategi yang matang terkait masa depan Inggris dan – mengutip dari pidato pelantikan Johnson – Inggris bisa dengan mandiri merumuskan masa depan pembangunan mereka.

Race Against Time

Terlepas dari argumen Johnson mengenai pergeseran menuju Inggris yang mandiri dan “berdaulat”, pada kenyataannya situasi negosiasi Brexit hingga saat ini tidak menunjukkan adanya upaya perwujudan pergeseran strategis yang matang tersebut.

Yang terjadi adalah indikasi bahwa Johnson terkesan mengupayakan adanya kesepakatan Brexit hanya karena waktu tenggat 31 Oktober lalu dan, hingga saat ini, Brexit dan segala perencanaan perundang-undangannya masih menjadi perdebatan dan tarik ulur di Parlemen Inggris yang terpolarisasi menjadi berbagai spektrum yang berbeda.

Ini bisa dilihat dari bagaimana Johnson yang bersikeras menggunakan berbagai strategi untuk menggolkan Brexit pada tenggat waktu yang telah disetujui. Johnson juga menyiapkan strategi Brexit tanpa kesepakatan – disebut dengan istilah no-deal Brexit.

PM Johnson juga berusaha mengadakan pemungutan suara bagi anggota parlemen untuk menyetujui kesepakatannya sebelum mengajukan legislasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan Brexit dalam hukum Inggris. Ini dilakukan setelah anggota parlemen memaksanya untuk membatalkan pemungutan suara pada kesepakatan Brexit di Parlemen Inggris dan meminta Uni Eropa untuk menunda Brexit tiga bulan meskipun parlemen Inggris telah menyetujui Undang-Undang Kesepakatan Penarikan Diri (Withdrawal Agreement Bill).

Meskipun pada akhirnya Johnson pada 19 Oktober lalu telah melayangkan surat ke Uni Eropa untuk memperpanjang masa negosiasi Brexit hingga 31 Januari 2020, sebagaimana yang tercatat dalam Benn Act, PM Inggris hingga saat ini masih mengupayakan adanya pemungutan suara di Parlemen terkait pelolosan perundang-undangan Brexit.

Untuk saat ini, Johnson telah memutuskan untuk menunda pembahasan perundang-undangan tersebut. Ini berarti bahwa – terlepas dari berhasil tidaknya penguluran waktu ini – PM Inggris masih akan meneruskan pembahasan Brexit.

Upaya percepatan Johnson bisa juga diindikasikan sebagai respons terhadap semakin meningkatnya resistensi terhadap Brexit. Hal ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya jumlah demonstrasi dan gerakan penolakan Brexit.

Sepanjang 2019, sudah terjadi dua aksi besar penolakan Brexit dan panggilan untuk referendum ulang. Aksi yang pertama terjadi pada 23 Maret lalu dengan tajuk “Put It To The People” dan yang kedua terjadi pada 19 Oktober lalu dengan tajuk “ Let Us Be Heard”.

Dengan semakin meningkatnya resistensi terhadap Brexit ini, berarti bahwa langkah menuju pengesahan Brexit pun akan semakin sulit jika negosiasi tidak selesai dalam waktu yang cepat. Indikasi inilah yang bisa jadi melandasi Johnson untuk segera mempercepat negosiasi Brexit melalui berbagai cara.

Nasib Brexit

Melihat bagaimana perkembangan Brexit dari awal referendum pada 2016 hingga saat ini, secara umum Brexit bisa dilihat dari dua kacamata argumentasi analitis yang berbeda.

Di satu spektrum, Brexit bisa dikatakan sebagai sebuah strategic shift Inggris di kancah internasional, yang mana Inggris melihat adanya kesempatan untuk bisa memanfaatkan situasi regional kawasan Eropa untuk kepentingan mereka. Ini berkaca dari bagaimana pemerintah Inggris – setidaknya dari masa administrasi David Cameron, Theresa May, dan Johnson – yang melihat Brexit sebagai kesempatan bagi Inggris untuk bisa mengelola kawasan mereka secara lebih mandiri.

Di spektrum lain, Brexit bisa juga dilihat hanya sebagai bentuk narasi politik yang dimanfaatkan oleh politisi untuk menjaring suara. Ini pun juga tidak lepas dari meningkatnya jumlah individu dan kelompok eurosceptics di Inggris yang mendukung Brexit.

Dengan kata lain, resistensi yang meningkat di Inggris terkait pengesahan Brexit bisa berarti bahwa terjadi pergulatan narasi politik di Inggris yang semakin menguat antara eurosceptics dan europeanists. Inilah salah satu alasan Johnson untuk ingin segera mengesahkan Brexit, di samping tenggat waktu 31 Oktober yang dijadikan narasi utamanya ketika menjabat sebagai PM.

Tulisan milik Reza Akbar Felayati, Peneliti Lepas dan Penerima Unconditional Offer dari The London School of Economics and Political Science untuk Program Studi Media, Communication, and Development.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.