Akankah boikot internasional kali ini efektif? Hmm, only time can tell…

#infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini #boikot #israel #mcdonalds #starbucks #palestina #perang

Rocky Gerung akan pimpin gerakan Liga Boikot Pemilu (LBP) sebagai kritik atas presidential threshold 20%.

PinterPolitik.com

“If more of us valued food and cheer and song above hoarded gold, it would be a merrier world.” – J.R.R. Tolkien, penulis asal Inggris

[dropcap]A[/dropcap]jakan ini banyak tersebar di media sosial dalam bentuk tangkapan layar berisikan sebuah percakapan antara beberapa pendukung paslon 01. Para pendukung tersebut merasa kecewa atas kekalahan Jokowi-Ma’ruf di Sumbar dan ingin meluapkannya dengan berhenti membeli makanan di rumah-rumah makan masakan Padang.

Ungkapan boikot tersebut pun dikritik oleh pihak Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi Priyo Budi Santoso menilai ajakan tersebut sebagai hal yang keterlaluan bila memang disebabkan oleh kekalahan Jokowi di Sumbar.

Persoalan pemboikotan ini juga tidak luput dari perhatian Sandi dengan menganggap hal itu sebagai hal yang kekanak-kanakan. Mantan wakil gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak bersikap juniper – julid, nyinyir, dan baper – dalam menanggapi Pilpres 2019.

Bila kita tilik kembali, paslon nomor urut 02, Prabowo-Sandi, memang unggul telak di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil hitung cepat milik Poltracking, Prabowo-Sandi memperoleh suara sebesar 87,91 persen sedangkan Jokowi-Ma’ruf hanya memperoleh suara sebesar 12,09 persen.

Datang ke Grand Indonesia di Jakarta untuk makan siang, para pengunjung mal begitu ramai mengajak bersalaman dan berfoto bersama. Masyarakat senang, saya senang, kita semua senang.

Selamat berakhir pekan. pic.twitter.com/QzCqtCeqaM

— Joko Widodo (@jokowi) April 20, 2019

Menanggapi kekalahannya dan ajakan pemboikotan tersebut, Jokowi sendiri mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu ambil pusing. Dalam wawancara yang dilakukan oleh Najwa Shihab, mantan wali kota Solo tersebut mengatakan bahwa dirinya tetap mengkonsumsi masakan Padang meskipun hanya memperoleh sedikit suara dan dukungan dari Sumbar.

Terlepas dari polemik #BoikotNasiPadang ini, apa sebenarnya maksud dan sejarah dari konsep boikot itu sendiri? Lalu, apakah pengaruh #BoikotNasiPadang terhadap masyarakat Indonesia?

Melawan Penindasan?

Aksi untuk melakukan pemboikotan sendiri sebenarnya bukanlah hal yang baru. Di berbagai belahan dunia, masyarakat juga sering kali menggunakan pemboikotan sebagai salah satu cara untuk melakukan protes.

Dalam tulisan Jill Klein dan timnya yang berjudul “Why We Boycott”, Monroe Friedman mendefinisikan pemboikotan sebagai upaya satu pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu dengan membuat konsumen individu menahan diri dalam melakukan pembelian. Biasanya, boikot dilakukan dengan didasarkan pada isu-isu sosial dan etika.

Aksi boikot ini biasanya lebih sering digunakan oleh aktivis untuk melaksanakan protes. Lisa A. Neilson dari Ohio State University dalam tulisannya yang berjudul “Boycott or Buycott?” menjelaskan bahwa pemboikotan merupakan bentuk konsumerisme politik perilaku konsumen untuk memberikan hukuman kepada sasarannya.

Upaya pemboikotan memang sering digunakan oleh pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan di masyarakat. Klein dan tim penulisnya menjelaskan bahwa pemboikotan – sejak abad ke-14 – memainkan peran penting dalam kesuksesan kelompok-kelompok semacam ini guna memengaruhi perubahan sosial.

Dalam aktivisme lingkungan misalnya, pemboikotan banyak diserukan untuk memberikan hukuman kepada perusahaan-perusahaan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Pemboikotan semacam ini juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas permasalahan-permasalahan lingkungan yang menghantui planet Bumi.

Jika ditilik kembali pada sejarahnya, banyak penggunaan taktik boikot monumental yang membawa perubahan penting. Klein dan timnya memberi beberapa contoh, seperti Boikot Bus Montgomery 1955 di Amerika Serikat (AS) yang menjadi awal perjuangan hak sipil komunitas Afrika-Amerika, boikot Mahatma Gandhi terhadap garam dan pakaian buatan Inggris, serta boikot Inggris terhadap Barclays Bank terkait isu apartheid di Afrika Selatan.

Upaya pemboikotan memainkan peran penting dalam kesuksesan kelompok-kelompok semacam ini guna memengaruhi perubahan sosial.
Share on X

Di Indonesia sendiri, taktik boikot juga pernah digunakan dalam upaya perjuangan kemerdekaan. Boikot bersejarah yang dikenal dengan istilah “Armada Hitam” ini pernah dilakukan oleh seorang pelaut Indonesia di Australia yang bernama Tukliwon.

Ceritanya, pada Agustus 1945, berita kemerdekaan Indonesia disebarluaskan oleh para pejuang melalui siaran radio. Pada saat itu, pelaut-pelaut Indonesia yang dipekerjakan oleh Belanda di Australia mendengar kabar kemerdekaan Indonesia melalui siaran radio di Serikat Pelaut Indonesia (Sarpelindo) Woolloomoolloo.

Kabar tersebut disambut dengan girang oleh Tukliwon dan ia pun memberitahu hal tersebut kepada kawan-kawan pelaut dan buruh Australia, serta mitra serikat kerja negara kanguru tersebut. Dukungan dan simpati pun diberikan oleh warga-warga Australia di sekitarnya.

Namun, kabar gembira tersebut disertai dengan kekhawatiran Tukliwon atas rencana Nederlandsch Indië Civil Administratie (NICA) untuk membawa pulang pelaut-pelaut Indonesia melalui kapal-kapal Belanda – turut dicurigai bahwa akan membawa suplai persenjataan ke Indonesia. Tukliwon pun akhirnya didorong oleh E.V. Elliott dari Australia Seamen’s Union untuk melakukan pemboikotan terhadap kapal-kapal Belanda.

Aksi boikot dan mogok tersebut pun mendapat dukungan dari berbagai organisasi buruh Australia, seperti Australia Seamen’s Union dan Waterside Workers’ Federation. Akibatnya, 25 kapal Belanda tidak dapat berlayar dan berangkat dari pelabuhan Australia.

Berkaca dari peran pemboikotan yang penting sebagai protes di masa lampau, taktik ini tentunya berpengaruh besar dalam menghukum dan melemahkan sasarannya. Sejarah juga menunjukkan bahwa taktik boikot identik dengan perjuangan mulia dalam melawan penindas. Namun, pertanyaan lain kemudian timbul, apakah #BoikotNasiPadang memiliki semangat dan pengaruh yang serupa dengan Armada Hitam?

Ilusi Semu Pemboikotan

Di tengah-tengah kontestasi politik yang panas pasca-Pemilu 2019, ajakan boikot kembali muncul. Dalam beberapa tahun terakhir, ajakan-ajakan boikot memang tidak jarang bermunculan dari beberapa warganet, seperti ajakan untuk memboikot produk Sari Roti dan ajakan-ajakan untuk uninstall aplikasi Traveloka dan Bukalapak yang sempat mengemuka akibat gesekan politik beberapa tahun terakhir.

Ajakan boikot semacam ini juga pernah terjadi di negeri Paman Sam. Amerika Serikat (AS) yang kini dipimpin oleh Presiden Donald Trump juga pernah mengalami polarisasi dan ketegangan politik semenjak Pemilu 2016.

Salah satu gerakan boikot yang ramai di AS adalah #GrabYourWallet. Di tengah-tengah kontestasi Pemilu, gerakan ini muncul untuk merespon video yang berisikan percakapan antara Trump dan Billy Bush yang mempromosikan pelecehan seksual terhadap perempuan.

#GrabYourWallet yang hingga kini masih aktif mengajak masyarakat untuk memboikot berbagai perusahaan ritel yang menjual produk-produk Trump, seperti Nordstrom, Neiman Marcus, Hudson’s Bay, Jet, Carnival Cruise, dan Kawasaki. Salah satu pendiri #GrabYourWallet, Shannon Coulter, menyebut gerakannya sebagai upaya untuk menolak kebencian yang disebarkan oleh kepresidenan Trump.

Selain gerakan #GrabYourWallet yang anti-Trump, terdapat juga ajakan-ajakan boikot yang berasal dari presiden AS tersebut dan pendukungnya, seperti ajakan untuk memboikot National Football League (NFL).

Pemboikotan NFL berasal dari protes atas diskriminasi di AS yang dilakukan beberapa pemainnya dengan berlutut ketika lagu kebangsaan AS diperdengarkan. Trump pun merespon dengan mengajak para penggemar NFL untuk memboikot liga tersebut.

Selain NFL, Nordstrom juga sempat diboikot Trump dan pendukungnya akibat keputusannya menghentikan penjualan produk-produk milik Ivanka Trump.

Jika kita melihat rumitnya upaya saling boikot yang terjadi di AS, kita pun semakin bertanya-tanya, apa esensi boikot yang sebenarnya? Lalu, apa dampak dari upaya saling boikot ini?

View this post on Instagram

Padahal kan enak ya~ Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #nasipadang #boikotnasipadang #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 25, 2019 at 3:00am PDT

Dalam tulisannya yang berjudul The Destructive Politics of Pseudo-Boycotts di Wall Street Journal, Adam Kirsch dari Columbia University menjelaskan bahwa boikot yang terjadi di era digital ini hanya sebatas berupa ekspresi politis di tengah-tengah polarisasi politik.

Pemboikotan yang sebelumnya menjadi taktik perjuangan berdasar akhirnya hanya menjadi instrumen politik identitas. Kirsch menjelaskan bahwa hal ini juga merupakan konsekuensi dari perbedaan kultural di antara polar-polar politik, seperti perbedaan musik, pakaian, dan simbol-simbol budaya lainnya.

Kirsch juga menjelaskan bahwa permasalahan dari pemboikotan yang semu ini adalah adanya upaya pengucilan terhadap kelompok lawan. Kirsch menilai, pada ujungnya, berbagai pemboikotan di era digital ini hanya merupakan ilusi identitas yang destruktif. Pengucilan tersebut tidak sesuai dengan realitas yang ada karena hal-hal yang diboikot berada di mana-mana secara fisik maupun geografis.

Jika kita tarik kembali pada ajakan #BoikotNasiPadang, esensi pemboikotan sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan dan persoalan-persoalan sosial lainnya menjadi hilang. Berbeda dengan apa yang dilakukan Tukliwon, pemboikotan kali ini hanya menjadi luapan kekecewaan yang tidak memiliki motivasi dasar yang jelas.

Penjelasan Kirsch terkait aksi-aksi pemboikotan di AS juga dapat menggambarkan ilusi pemboikotan ini. Polarisasi politik yang terjadi dalam Pemilu 2019 turut mendorong adanya aksi pemboikotan yang dilandaskan pada identitas kelompok sosial yang dituduh tidak membalas budi jasa Jokowi, yaitu identitas Minang di Sumbar.

Akibatnya, unsur-unsur budaya Padang dapat menjadi sasaran pemboikotan kali ini. Namun, pemboikotan masakan Padang ini, seperti yang dijelaskan oleh Kirsch sebelumnya, tentunya merupakan ilusi yang destruktif tanpa dasar yang jelas. Keberadaan budaya dan masakan Padang sendiri tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Indonesia.

Pada akhirnya, upaya pemboikotan ini hanya menjadi narasi yang memecah belah masyarakat. Seharusnya, narasi identitas tidak lagi perlu digunakan setelah pemungutan suara selesai dilakukan. Apalagi, narasi ini datang dari pendukung kubu paslon yang sering melontarkan tuduhan politik identitas terhadap kubu lawannya.

Mungkin benar apa kata Tolkien di awal tulisan. Jika kita lebih memiliki rasa cinta pada makanan, tentunya dunia ini akan terasa lebih indah dan menggembirakan. Lagi pula, siapa yang tidak suka makan berpiring-piring masakan Padang? (A43)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]udah sekitar satu setengah tahun lamanya, tepatnya sejak Desember 2015, DPR memberlakukan larangan terhadap Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno. Semua berawal dari Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II yang mengeluarkan rekomendasi pada Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan Rini Soemarno dari jabatannya, karena diduga terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Atas keputusan Presiden, selama ini rapat koordinasi antara Kementerian BUMN dengan DPR terpaksa diwakilkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Namun Jumat (8/9) lalu, Wakil Ketua DPR bidang Ekonomi dan Keuangan Taufik Kurniawan meminta rangkap jabatan yang dipegang Sri Mulyani segera dihentikan. Menurutnya, kalau Menkeu ikut menjabat sebagai Menteri BUMN saat rapat koordinasi dengan Dewan, sementara Menteri BUMN sebenarnya tidak berhalangan, merupakan kondisi yang tidak sehat.

Apalagi, Badan Anggaran (Banggar) DPR mendapatkan laporan adanya kebuntuan komunikasi dari Komisi VI dan Komisi XI mengenai enam BUMN yang merugi dan menyebabkan pemerintah kehilangan pemasukan sekitar Rp 5 triliun. Laporan ini didapat Sri Mulyani (Ani) dari Kementerian BUMN, padahal perusahaan-perusahaan tersebut telah mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 400 miliar pada 2015 lalu. Selaku wakil Menteri BUMN, Ani pun tak mampu menjelaskan alasannya. Sementara sebagai Menkeu, ia pun menyesalkan terjadinya kerugian negara ini.

Walaupun kemudian Kementerian BUMN melalui Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha, Aloysius K. Ro, Selasa (12/9), menjelaskan alasannya mengapa kerugian tersebut terjadi, yaitu karena PMN tersebut disalurkan untuk proyek-proyek berjangka panjang. Namun tersendatnya komunikasi dan koordinasi antara DPR dan Kementerian BUMN, semakin dirasa merugikan kedua belah pihak. Sehingga Taufik meminta, ada baiknya permasalahan larangan rapat pada Rini segera diakhiri. Pernyataan ini disambut baik oleh Rini sendiri, namun bagaimana dengan Pansus Pelindo II?

Kasus Berlarut Pelindo II

“Ketika politik mengajarkan bahwa tugas politikus sesungguhnya melaksanakan kehendak rakyat, namun yang terjadi mereka hanya mementingkan dirinya sendiri.” ~ Joseph Schumpeter

Kasus Pelindo II yang saat ini masih terkatung-katung di KPK, sebenarnya berawal dari hasil pemeriksaan BPK yang menemukan dugaan adanya kerugian negara hingga triliunan rupiah. Temuan ini kemudian dilanjutkan DPR dengan membentuk Pansus Pelindo II yang sejak dibentuknya, yaitu pada 2015, hingga kini masih belum dibubarkan. Meski begitu, Pansus ini sudah mengeluarkan rekomendasi yang menuntut agar Presiden segera mencopot Rini Soemarno dari jabatannya.

Surat rekomendasi yang disetujui melalui Sidang Paripurna ini, kemudian dilimpahkan kepada Ketua (Plt) DPR Fadli Zon, untuk diserahkan kepada Presiden. Entah mengapa, ternyata Fadli Zon ikut menyertakan surat larangan bagi Rini untuk datang ke Gedung Parlemen dan melakukan rapat koordinasi dengan DPR. Akibat surat larangan tersebut, sempat terjadi balasan yang melarang semua pejabat tinggi di Kementerian BUMN untuk menerima undangan DPR. Bukan itu saja, Jokowi kabarnya juga sempat mengeluarkan larangan bagi semua menterinya untuk melakukan rapat dengan DPR.

Di awal pemerintahan Jokowi, DPR memang lebih banyak dikuasai oleh partai-partai oposisi yang membentuk Koalisi Merah Putih (KMP). Sehingga tak heran bila Jokowi menanggapi ‘gerakan’ ini sebagai tantangan pada pemerintahannya. Herannya, Pansus Pelindo II ini diketuai oleh Rieke Dyah Pitaloka yang tak lain dari Fraksi PDI Perjuangan. Seperti kita ketahui, partai banteng ini menyebutkan dirinya sebagai partai pro pemerintah, namun mengapa memberikan rekomendasi yang menurut Ahli Tata Negara, Refly Harun terkesan menginjak-injak hak prerogatif Presiden?

Retaknya hubungan antara Rini dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memang sudah bukan rahasia lagi. Sehingga bukan hal yang aneh bila banyak pihak menilai PDI Perjuangan ingin membalaskan “dendamnya” pada Rini dengan memaksa Presiden melepaskannya melalui rekomendasi Pansus. Apalagi pada saat itu, isu perombakan kabinet (reshuffle) tengah berhembus kuat. Kemungkinan besar, menurut Refly, PDI Perjuangan ingin menggunakan momen tersebut untuk dijadikan alasan bagi Presiden untuk mengganti Rini.

Lalu apakah Jokowi mengikuti keinginan Pansus, atau dalam hal ini PDI Perjuangan? Jawabnya tentu saja tidak, karena hingga kini pun, Rini masih aman di kursi tertinggi Kementerian BUMN. Dari kasus ini pula, banyak sekali kabar burung yang mengisahkan memanasnya hubungan Megawati dengan Jokowi. Berbagai citra negatif Rini pun mulai bermunculan, diperkuat dengan masih banyak ditemukannya korupsi dan kerugian negara yang terjadi di berbagai perusahaan BUMN.

Tarik Menarik Kekuasaan

“Di Indonesia, kekuasaan diperlihatkan secara terang-terangan, tidak pandang bulu, terbuka, selalu segar dalam ingatan.” ~ Barack Obama

Pernyataan Mantan Presiden Amerika Serikat yang ketika kecil pernah tinggal di Indonesia ini, tentu menjadi tamparan keras bagi mereka yang memiliki nasionalisme tinggi. Namun kenyataan inilah yang memang selalu terjadi di tanah air tercinta kita. Pihak-pihak yang berada di kursi kekuasaan, seakan berusaha memanfaatkan keuntungan yang dimiliki sebanyak-banyaknya. Baik melalui korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta melakukan berbagai intrik atau tipuan (fraud) demi kepentingannya.

Terkait boikot yang dilakukan DPR terhadap Rini pun tak lepas dari unsur-unsur di atas. Adanya kepentingan lain dari sebuah tekanan politik yang menyelubungi rekomendasi Pansus Pelindo II, menurut Donald R. Cessey, masuk dalam teori Fraud Triangle yang pertama kali dilontarkan pada era 50-an. Segitiga Kecurangan ini, kerap digunakan di politik maupun sektor keuangan. Professor Jason Thomas kemudian menjabarkannya melalui akronim M.I.C.E, yaitu money (uang), ideology (ideologi), coercion (paksaan), dan ego/entitlement (ego).

M.I.C.E menurut Thomas, memodifikasi sisi tekanan dari Segitiga Kecurangan, yaitu memberikan beberapa motivasi di luar tekanan yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Uang dan ego menjadi motivasi kecurangan yang umumnya terjadi. Dalam hal ini, seperti yang telah dijabarkan di awal tulisan, boikot Rini yang berlarut-larut sebenarnya sudah diwacanakan untuk ditarik kembali sejak 2016. Apalagi, KPK juga telah menyatakan kalau Rini tidak terlibat dalam kasus Pelindo II. Bahkan kini, dari semua fraksi yang ada di DPR tinggal PDI Perjuangan saja yang masih menolak pencabutannya. Kemungkinannya ada dua, apakah ada kepentingan uang di dalam penolakan tersebut, ataukah atas alasan ego – dalam hal ini dendam yang belum terlaksana?

Keterlibatan uang dalam rekomendasi pencopotan Rini, banyak pihak menilai karena Kementerian BUMN merupakan lahan basah. Apalagi, Jokowi tengah memfokuskan infrastruktur yang nyaris sebagian besarnya dilakukan oleh BUMN. Sementara anggaran Infrastruktur di APBN 2015 hingga 2018, mendapatkan alokasi dana dengan jumlah ketiga terbesar, setelah pengeluaran utang dan anggaran pendidikan. Di tangan Rini, anggaran yang sangat menggiurkan ini sulit untuk diutak-atik. Retaknya hubungan Rini dengan Megawati pun sempat diberitakan akibat sikap Rini yang menolak patuh padanya.

Hadirnya unsur ego juga tak lepas dari sikap Rini yang lebih memilih loyal pada Jokowi dibanding Megawati, padahal dulu keduanya memiliki hubungan yang sangat rekat. Begitu juga dengan kader Partai Merah, Masinton Pasaribu pernah mengeluarkan pernyataan, kalau mereka menunggu Rini sendiri yang meminta agar boikot tersebut ditarik oleh DPR. Di lain pihak, unsur ego untuk tidak menyerah pada tekanan juga diperlihatkan oleh Jokowi. Pembiaran boikot DPR ini, menjadi salah satu bukti untuk menunjukkan kalau kewenangannya memilih menteri tidak bisa diganggu gugat.

Pada akhirnya kasus boikot Rini pun akan tergantung dari siapa yang mampu melepaskan egonya, sebab rasanya sulit bagi Jokowi melepaskan Rini dari kursi Kementerian BUMN. Selain Jokowi pernah terang-terangan memuji kecepatan kerja Rini, ia juga memiliki jasa besar bagi keberhasilan Mantan Gubernur DKI tersebut menuju kursi kepresidenan. Rini lah yang menggalang dana kampanye bagi Jokowi, ia juga yang menjadi ketua transisi pemerintahan Jokowi dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam hal ini, seharusnya jajaran pimpinan DPR mampu membenahi permasalahan boikot menteri tersebut. Bagaimana pun, penarikan boikot ini membutuhkan Sidang Paripurna di mana semua fraksi memiliki suara yang mampu menekan fraksi PDI Perjuangan untuk mengalah. Namun sepertinya sulit, mengingat deretan ketua dan wakil ketua DPR yang lebih suka melihat pemerintahan berantakan. Jadi sampai kapan akan terus diboikot? Mungkin hanya Tuhan saja yang tahu. (R24)

Protes masyarakat terkait video pelecehan seksual yang dilakukan Donald Trump sebelum menjadi presiden dan sikap Ivanka yang dianggap membela perbuatan ayahnya, berujung pada aksi boikot produk fashion Ivanka Trump. Kini berkat kebijakan Trump yang dianggap diskriminatif, aksi boikot ini pun meluas ke produk Trump lainnya.

pinterpolitik.com

AMERIKA SERIKAT – Aksi boikot produk-produk fashion dan perhiasan berlabel Ivanka Trump ini berawal dari seorang wanita bernama Shannon Coulter, CEO sebuah agensi pemasaran di butik San Francisco, pada pertengahan Oktober 2016. Dalam akun twitternya, ia mengajak para wanita untuk tidak membeli produk Ivanka Trump karena ikut berkampanye mendukung Trump yang telah melecehkan wanita.

Aksi yang kemudian menyebar di sosial media dengan menggunakan tanda pagar (tagar) Grab Your Wallet ini, dikabarkan memberi dampak signifikan pada penurunan pembelian di sejumlah departemen store. Belakangan, gerakan #GrabYourWallet ini juga meminta sejumlah department store besar untuk berhenti bekerjasama dengan perusahaan Presiden AS tersebut, termasuk keluarganya.

Kelompok wanita yang bergabung dan membuat kampanye ini, kemudian berhasil mendapat dukungan dari sejumlah retailer seperti T.J. Maxx, Bloomingdale, Lord & Taylor, Nordstrom, Neiman Marcus, Amazon, Shoes.com, dan Macy’s. Kampanye Grab Your Wallet kini menargetkan lebih dari 60 perusahaan yang diketahui terkait dengan kerajaan bisnis Donald Trump dan keluarganya.

Data dari layanan belanja online, ShopRunner menunjukkan bahwa konsumen online yang berminat terhadap merek fashion Ivanka Trump telah anjlok 54 persen dari 71.713 anggota online ShopRunner, sejak menyebarnya kampanye ini.  Angka ini diperoleh bahkan sebelum pemilihan Presiden usai.

Menghadapi pemboikotan ini, Ivanka hanya menanggapinya dengan ringan. “Indahnya Amerika adalah orang-orang bisa melakukan apa yang mereka suka,” kata ibu tiga anak berusia 35 tahun yang ingin menginspirasi puluhan juta perempuan AS melalui produk-produknya tersebut.

Sikap tenang putrinya ini ternyata memicu kegeraman Trump. “Putri saya, Ivanka, telah diperlakukan tidak adil oleh Nordstrom. Ia adalah orang yang luar biasa – selalu mendorong saya untuk melakukan tindakan yang benar! Mengerikan!” kata Trump di akun Twitter pribadinya yang memiliki 24,2 juta pengikut.

Aksi boikot ini kemudian meluas saat Trump menjadi Presiden AS dan kerap melemparkan pernyataan pedas tentang Muslim. Salah satu yang tersinggung dan langsung bertindak adalah Dubai Landmark Group. Kelompok ini langsung membekukan semua penjualan produk Trump berlabel “Trump Home Décor” di semua toko tanpa terkecuali.

“Mengingat pernyataan yang dibuat Trump di media AS, kami menangguhkan semua produk Trump Home Décor,” kata Kepala Eksekutif Lifestyle Sachin Mundhwa. Belum diketahui apakah kerajaan Trump sudah merasakan “guncangan” akibat boikot ini, serta sampai kapan pemboikotan ini akan berlangsung. (Berbagai sumber/R24)