PinterPolitik.com

“Recollect your thoughts. Don’t get caught up in the mix ‘cause the media is full of dirty tricks,” – Tupac Shakur, penyanyi rap AS

[dropcap]J[/dropcap]uru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak membenarkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai keberatan BPN atas posisi Metro TV yang menjadi salah satu penyelenggara debat ketiga Pilpres nanti.

Dahnil menjelaskan bahwa keberatan tersebut didasarkan pada anggapannya bahwa Metro TV merupakan media yang bias dalam Pemilu 2019 karena lebih dominan memberitakan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Dahnil pun mendasarkan anggapan tersebut pada evaluasi tahunan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada Metro TV yang mengingatkan agar media tersebut tetap mengedepankan keberimbangan dan independensi.

Kami sudah melayangkan surat keberatan secara resmi terkait dengan Metrotv sbg salah satu media resmi penyelenggara Debat ke 4. Keberatan kami didasari surat KPI yg menyatakan ada potensi pelanggaran keadilan dan proporsionalitas pemberitaan terkait dengan Capres 01 dan 02.

— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) March 21, 2019

KPU sendiri menyatakan telah menerima surat keberatan tersebut. Komisioner KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwa keberatan tersebut akan dibahas secara lebih lanjut dalam rapat.

Surat keberatan BPN tersebut juga ditanggapi oleh pihak Metro TV. Menurut Pemimpin Redaksi televisi berlambang kepala burung itu, Don Bosco, tuduhan biasnya media yang ia pimpin tidak benar karena pihaknya sudah berulang kali mengundang kubu BPN dalam program-program siarannya, tetapi sering kali tidak digubris.

Tentu pertanyaanya adalah mengapa kubu Prabowo-Sandi mengkritik dan menolak Metro TV untuk menyelenggarakan Debat Capres akhir Maret nanti? Lalu, apa dampak dari keberpihakan media dalam Pilpres 2019 nanti?

Biasnya Media

Isu biasnya media dalam politik media juga beberapa kali menjadi polemik, baik di Indonesia maupun negara-negara lain. Anggapan keberpihakan media dalam politik berangkat dari kepemilikan media-media di tangan tokoh atau kelompok yang punya kepentingan politik, seperti tokoh dalam partai politik atau yang berafiliasi dengan entitas politik tertentu. Konteks ini pun pada akhirnya sering berdampak pada bias pemberitaan jelang kontestasi elektoral.

Ross Tapsell dari Australian National University pernah menjelaskan mengenai penguasaan media oleh tokoh-tokoh politik di Indonesia dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s Media Oligarchy and the “Jokowi Phenomenon”.

Dalam tulisan tersebut, Tapsell menjelaskan bahwa kekuasaan oligarki masih berlanjut dengan penguasaan media-media di Indonesia, seperti Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh dari Partai Nasdem dan tvOne yang dimiliki oleh Aburizal Bakrie dari Partai Golkar.

Nyatanya, konteks kepemilikan media yang dekat dengan tokoh dan partai politik ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara juga mengalami persoalan yang sama.

Malaysia, misalnya. Beberapa media di negara tetangga Indonesia itu dalam sejarahnya juga dimiliki oleh tokoh-tokoh partai politik, seperti Utusan Malaysia dan Kosmo yang memiliki hubungan dengan Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), serta Berita Harian dan Harian Metro, The New Straits Times, TV3, 8TV, dan TV9 yang memiliki hubungan dengan Barisan Nasional (BN).

Dalam kontestasi politik, media yang bias dapat membantu politisi-politisi untuk memperoleh suara lebih banyak dalam Pemilu.
Share on X

Selain Malaysia, isu biasnya media juga pernah mencuat di India. Cobrapost – sebuah media non-profit investigatif – membongkar perusahaan-perusahaan media lain yang memiliki kedekatan dengan partai yang berkuasa di India, yaitu Partai Bharatiya Janata. Cobrapost pun menyerang media-media besar di India, seperti The Times of India, The New Indian Express, dan India Today Group yang dianggap memiliki kedekatan tersebut.

Di Nigeria yang baru saja melaksanakan Pilpres pada Februari lalu, terdapat juga narasi tuduhan biasnya media. Kandidat presiden Omoyele Sowore dari Partai Kongres Aksi Afrika (AAC) mempertanyakan media yang jarang membahas kegiatan-kegiatan kampanyenya.

Sowore pun menuduh media terlalu sering menghabiskan waktunya untuk membahas dua kandidat terpopuler lainnya, yaitu Muhammadu Buhari dari Partai Kongres Seluruh Orang Progresif (APC) dan Atiku Abubakar dari Partai Demokratis Rakyat (PDP).

Pendukung-pendukung Sowore pun pernah berdemonstrasi pada Channels TV – salah satu media di negara tersebut – akibat tidak dilibatkannya Sowore dalam Debat Capres di Nigeria oleh Nigeria Elections Debate Group (NEDG) dan Broadcasting Organisations of Nigeria (BON). Debat Capres tersebut hanya mengundang lima capres dari 78 kandidat yang ada.

Selain di Nigeria, salah satu media bias lain yang hingga saat ini masih ramai dibicarakan adalah Fox News di Amerika Serikat (AS). Media ini sering kali dianggap sebagai media yang sangat pro kepada Partai Republik AS dan kepada Presiden Donald Trump.

Dalam konteks Pemilu AS 2016, Fox News sering kali dianggap banyak menyudutkan Partai Demokrat dan Hillary Clinton – kandidat lawan Trump kala itu. Clinton pun sempat menyebut Fox News sebagai propaganda besar. Media milik perusahaan 20^th Century Fox itu juga dianggap masih terus memberitakan Clinton meskipun telah kalah dalam Pemilu 2016.

Dengan demikian, jika berkaca dari contoh-contoh keberpihakan media di berbagai negara, bisa jadi keberatan kubu Prabowo-Sandi terhadap Metro TV merupakan hal yang wajar karena media sendiri memiliki pengaruh dalam menentukan preferensi pemilih dalam Pilpres. Dalam studi yang ditulis oleh Junze Sun, Arthur Schram, dan Randolph Sloof, dijelaskan bahwa bias media tentu memiliki dampak pada hasil jumlah suara dalam Pemilu.

Sisi Lain Bias Media

Persoalan hubungan kandidat dengan media dalam kasus BPN dan Metro TV ini sebenarnya bisa juga dilihat dari sisi sebaliknya. Di AS misalnya, Trump nyatanya juga sering mengkritik media lain dalam kampanye-kampanye politiknya.

Pria yang kini menjadi Presiden AS ke-45 itu pun berkali-kali menyebut berbagai pemberitaan media tentang dirinya sebagai berita palsu (fake news), musuh masyarakat, dan sumber yang tidak dapat dipercaya. CNN adalah salah satu media yang kerap dicap fake news oleh Trump.

Kritik Trump pun tidak hanya terbatas pada narasi. Beberapa kali, jurnalis-jurnalis media berita diusir dan tidak diperbolehkan masuk ke kegiatan-kegiatan kampanyenya, seperti yang terjadi dalam kampanyenya di Iowa pada Juli 2016.

Nyatanya, upaya Trump untuk menegasikan media berita yang sering kali memberitakan hal buruk tentang dirinya merupakan cara yang cukup efektif dalam kampanye. Tentunya, penegasian media ini cukup menguntungkan Trump.

Dalam polling yang dilakukan oleh CBS News, didapatkan sekitar 91 persen pendukung kuat Trump mengatakan bahwa kandidat dari Partai Republik itu memberi mereka informasi yang akurat. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan Trump terhadap media dapat membuat pendukungnya imun terhadap berita-berita dari media yang mengkritiknya.

Kecenderungan pendukung Trump tersebut juga didukung oleh penjelasan Jack Shafer dalam tulisannya di Politico. Shafer menjelaskan bahwa penyerangan Trump terhadap media membuat media kesulitan untuk memberikan framing isu terhadap pendukung-pendukungnya.

View this post on Instagram

Karena dianggap gak netral, BPN tolak Metro TV selenggarakan debat Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #media #keberpihakkanmedia #netralitasmedia #metrotv #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 22, 2019 at 1:56am PDT

Selain membuat pendukungnya imun terhadap berita-berita negatif, Trump juga mendapatkan panggung melalui kritik-kritiknya terhadap media dengan meningkatkan perhatian media itu sendiri kepada dirinya. Jonathan Stray dari Columbia University dalam tulisannya di NiemenLab, menjelaskan bahwa perhatian yang meningkat terhadap kandidat di media juga dapat meningkatkan jumlah dukungan suara. Stray melihat bahwa ketika ada peningkatan penyebutan Trump di media dan hasil polling Trump juga turut meningkat.

Selain itu, strategi Trump terhadap media ini juga menguntungkan dalam beberapa hal lain. Shafer menjelaskan bahwa kritik-kritik Trump terhadap media membuat perhatian media tidak terfokus pada substansi-substansi tertentu – seperti isu lingkungan, isu Laut Tiongkok Selatan, dan Perang Afghanistan – yang bukan merupakan medan elektoral yang ingin dijamah olehnya.

Jika kita kaitkan kembali dalam konteks Pilpres 2019 dengan berkaca pada strategi Trump, bisa jadi kubu Prabowo-Sandi menggunakan cara yang sama seperti Trump. Menciptakan citra media sebagai sumber yang tidak dapat dipercaya dapat membuat pendukung-pendukung kuat Prabowo-Sandi menjadi imun terhadap berita dari media-media tertentu, salah satunya Metro TV.

Media yang Seharusnya

Biasnya media mungkin dapat berdampak buruk bagi pemilih. Berdasarkan analisis dan penghitungan dalam tulisan Stephane Wolton yang berjudul Are Biased Media Bad for Democracy?, dijelaskan bahwa pemilih dalam Pemilu lebih mendapatkan informasi lengkap dalam lingkungan media yang tidak bias, sedangkan akan menjadi kurang informasi apabila berada dalam lingkungan media yang bias. Pemilih pun menjadi rentan terperangkap dalam manipulasi informasi di media.

Selain itu, biasnya media juga memiliki konsekuensi politik. Dalam kontestasi politik seperti Pilpres 2019, media yang bias dapat membantu politisi-politisi untuk memperoleh suara lebih banyak dalam Pemilu.

Mungkin, pengaruh media dalam Pemilu inilah yang menyebabkan kubu Prabowo-Sandi mengkritik Metro TV. Strategi kritik media milik Trump bisa saja digunakan juga oleh Prabowo-Sandi untuk melindungi basis suaranya dari berita-berita negatif di media-media yang kerap menyerang mereka.

Namun, kritik kubu Prabowo-Sandi ini bisa juga menjadi cara untuk mendapatkan perhatian media. Dengan banyaknya perhatian di media, Prabowo-Sandi dapat menaikkan suara untuk memenangkan Pilpres 2019 tanpa menghabiskan banyak biaya untuk iklan dan sejenisnya, meskipun petahana Jokowi memiliki dukungan dari berbagai media besar seperti Metro TV atau MNC Group milik Hary Tanoesoedibjo.

Mungkin, Metro TV perlu memutar otak kembali apabila ingin menghapus citra yang sudah terlanjur terbentuk. Cara lain yang bisa dilakukan mungkin dengan berhenti menjadi media bias agar tidak rentan terhadap strategi serang media ala Trump.

Bagi pemilih, mungkin benar juga apa yang dikatakan oleh legenda Hip-Hop Tupac Shakur di awal tulisan, bahwasannya di tengah-tengah biasnya media, ada baiknya akal sehat kita sebagai pemilih tidak terperangkap pada trik-trik kotor politisi di media. (A43)

PinterPolitik.com

“The media’s the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power.”

:: Malcolm X (1925-1965), aktivis ::

[dropcap]P[/dropcap]erbincangan tentang bias media (media bias) belakangan ini memang kembali muncul ke permukaan di Indonesia. Istilah ini bisa diartikan sebagai keadaan ketika media massa mempublikasikan suatu pemberitaan tertentu dalam konteks yang bersifat parsial dan menyebabkan lahirnya prasangka di tengah masyarakat sebagai hasil dari pemberitaan tersebut.

Bias media terjadi ketika sebuah pemberitaan tidak lagi berimbang dan punya tendensi untuk mencapai kepentingan tertentu. Hal ini bahkan telah terjadi sejak Benjamin Franklin – founding father Amerika Serikat (AS) sekaligus presiden ke-6 negara tersebut – menulis di koran American Weekly Mercury dengan nama samaran “Busy-Body” pada tahun 1728, untuk mendorong dicetak lebih banyaknya uang kertas.

Kini, cerita berumur nyaris 300 tahun itu seolah mendapatkan pengulangannya 16 ribu kilometer dari AS dan dalam konteks yang berbeda, yaitu jelang Pilpres 2019 di Indonesia. Bias media itu nyatanya saat ini menjadi alasan kubu Prabowo Subianto memboikot sebuah media televisi berita, Metro TV.

Cara Trump memenangkan dominasi dan pengaruh publik lewat media adalah dengan “memeranginya”. Hal inilah yang bisa ditiru Prabowo lewat pemboikotan Metro TV.
Share on X

Keputusan tersebut tentu saja cukup mengejutkan, mengingat media massa punya peran yang sangat sentral dalam  pesta demokrasi sekelas Pilpres. Terkait keputusan tersebut, jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Ferry Juliantono menyebutkan bahwa pihaknya merasa pemberitaan Metro TV kerap merugikan Prabowo-Sandi.

Menurut pengakuannya, tim Metro TV pernah mengabaikan usulan pihaknya terkait narasumber yang akan diundang wawancara di suatu program, namun pihak stasiun televisi malah mengundang narasumber lain. Hal lain yang juga disinggung Ferry adalah bahwa pembawa acara kerap memotong pernyataan dari perwakilan timnya.

Kader Gerindra itu juga menyebutkan bahwa pihaknya tahu bahwa salah satu pemilik Metro TV adalah Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh yang saat ini ada dalam koalisi pemenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Walaupun demikian, sebagai media yang menjunjung prinsip-prinsip jurnalistik, menurut Ferry sudah selayaknya Metro TV tetap berimbang dalam pemberitaannya dan tidak terjebak kepentingan pemilik.

Sementara pihak Metro TV menyayangkan aksi pemboikotan ini. Don Bosco Selamun selaku Pemimpin Redaksi tv berita berlambang kepala elang itu, menyebutkan bahwa pihaknya selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip jurnalisme, obyektivitas dan memberitakan sesuatu sesuai dengan fakta yang ada.

Saya yakin mereka tetap bisa bikin acara Debat Kandidat di MetroTV.. tapi pakai peran pangganti..

— Fahmi Wahi (@FahmiWahi) November 8, 2018

Tentu banyak pertanyaan yang muncul di benak publik. Apakah keputusan kubu Prabowo yang seolah mengumbar “permusuhan” dengan satu media ini adalah hal yang tepat?

Apalagi jika berkaca dengan strategi memusuhi pers seperti yang dilakukan oleh Donald Trump di Pilpres AS 2016 lalu, nyatanya mampu mengantarkan pria itu ke kursi Gedung Putih. Mungkinkah kini Prabowo juga mengikuti strategi yang dilakukan oleh presiden AS itu?

Prabowo: Metro TV itu Jahat!

Aksi boikot Metro TV ini cukup menarik dan menjadi bagian lain dari sikap keras Prabowo kepada media massa. Sikap keras ini nyatanya juga pernah terjadi pada Pilpres 2014 lalu.

Hal itu terjadi tepatnya pada Juli 2014, dalam sebuah kesempatan, mantan Danjen Kopassus itu marah-marah pada wartawan dari beberapa media. Metro TV, Kompas TV dan Berita Satu adalah tiga media yang saat itu “kena semprot”. Prabowo menganggap 3 media itu – bersama Tempo – kerap memberitakan hal yang negatif tentang dirinya selama masa Pilpres 2014.

“Saya ini punya banyak pendukung. Bagaimana kalau saya bilang ke pendukung saya tak perlu nonton Metro TV, habis kalian. Kompas juga termasuk, Berita Satu juga. Begitu juga Tempo. Apa yang saya pernah buat dengan Goenawan Muhammad , dengan Megawati?” Demikian kata-kata Prabowo saat itu.

Ia bahkan menyebut “Metro TV itu jahat” – untungnya tidak dengan ekspresi ala Cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta. Yang jelas, hubungan Prabowo dengan Metro TV memang sudah bagaikan sepasang kekasih yang putus dan tak akan mungkin untuk balikan lagi, sekalipun gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter mengguncang Jakarta.

Dalam konteks yang lebih besar, apa yang terjadi pada Prabowo ini nyatanya memang menggambarkan bahwa hubungan antara media massa dengan kandidat yang bersaing dalam sebuah kontestasi politik, berpotensi menentukan hasil akhir dari kontestasi politik tersebut.

Jonathan Stray, seorang jurnalis dalam tulisannya untuk portal Nieman Lab – sebuah kajian jurnalisitik yang berada di bawah Nieman Foundation di Harvard University – menyebutkan bahwa konteks media massa memainkan peran timbal balik dalam hal tingkat elektabilitas seorang kandidat yang tergambar dalam survei-survei.

Menurutnya, media massa bisa memainkan posisi dalam membentuk citra politik figur tertentu yang tentu saja berhubungan dengan tingkat elektabilitasnya. Seringnya tokoh tersebut beriklan atau program-programnya ditampilkan di televisi, tentu saja membuat masyarakat jadi bisa lebih mengenal tokoh tersebut.

Dalam konteks ini, tentu saja Prabowo tertinggal dari Jokowi. Saat ini, nama-nama taipan pemilik grup-grup media massa macam Hary Tanoesoedibjo dengan grup MNC-nya dan Surya Paloh dengan grup Media-nya telah ada di belakang Jokowi. Aburizal Bakrie dan Erick Thohir yang merupakan tokoh kunci di Viva Group – dengan TV One di bawahnya – pun kini telah lebih terbuka mendukung Jokowi.

Artinya, polarisasi media yang terjadi pada Pilpres 2014 lalu kemungkinan besar tidak akan terulang lagi saat ini – sekalipun TV One misalnya, masih tetap “terlihat” cenderung oposan. Yang jelas, polarisasi yang berujung pada beda hasil quick count seperti pada Pilpres 2014 memang berpeluang kecil terjadi.

View this post on Instagram

Wah, ada boikot-boikotan nih Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #metrotv #metrotvdiboikot #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 7, 2018 at 5:23pm PST

Hal inilah yang membuat pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebut Prabowo jauh tertinggal dalam hal 3M – money, media dan momentum – dari Jokowi sebagai petahana. Konteks Metro TV sebagai media dan bagian dari entitas politik Surya Paloh memang mau tidak mau membuat publik bisa menilai bahwa media tersebut “cenderung” ada dalam garis yang linear dengan kepentingan sang pemilik.

Namun, apakah hal itu berarti Prabowo sepenuhnya kalah dalam hal dukungan media untuk kampanye politiknya?

Tentu saja tidak. Pasalnya, Stray juga menyebut bahwa ada teori lain yang mengatakan bahwa yang terpenting dari penggunaan media adalah attention atau perhatian publik yang bisa diraih. Artinya, baik atau buruk hal yang diberitakan, selama itu bisa menarik perhatian publik, maka fungsi media itu sendiri telah terpenuhi.

Pada titik ini, pemboikotan Metro TV justru sangat mungkin menjadi hal yang positif untuk Prabowo. Bagaimana bisa?

Bermusuhan dengan Media, Cara Hadapi Tekanan

Jack Shaffer, seorang penulis senior di Politico Magazine menyebutkan bahwa kontestasi sekelas Pilpres adalah kisah tentang dominasi seorang kandidat atas media massa. Ia menyebut Pilpres AS 2016 lalu adalah pembuktian hal tersebut.

Menurut Shaffer, kampanye Donald Trump pada saat itu sangat unorthodox atau tidak lazim – istilah yang juga digunakan oleh penulis AS, Gabriel Sherman di New York Magazine. Trump keluar dari pakem lama yang menyebutkan bahwa cara memenangkan kontestasi politik adalah lewat iklan dan pemberitaan positif yang disebarkan melalui media massa.

Sebaliknya, cara Trump memenangkan dominasi dan pengaruh publik lewat media adalah dengan “memeranginya”. Trump dan penasihat-penasihat politiknya sepertinya tahu bahwa sangat tidak mungkin memenangkan pertarungan di media massa melawan Demokrat. Oleh karena itu, cara untuk melawan media-media seperti CNN, NBC, dan yang lainnya, adalah dengan mencap mereka sebagai “fake news” atau penyebar berita palsu.

Biar rasa elo @Metro_TV emang enak diboikot, makanya jgn suka curang, kena deh lu …. #BoikotMetroTV

— Ayahdiar (@ayahdiar) November 8, 2018

Akibatnya, justru pemberitaan tentang Trump semakin meningkat, dan semua orang seolah “melupakan” sosok Hilary Clinton sebagai lawannya. Konteks ini memang membenarkan pernyataan Stray sebelumnya, bahwa tidak peduli berita yang dimuat itu baik atau buruk, selama hal tersebut mampu menarik perhatian publik, maka seringkali tujuan kampanye politik berhasil dicapai.

Dalam konteks boikot Metro TV, memang belum bisa dipastikan apakah hal ini adalah bagian dari strategi politik kubu Prabowo. Namun, hal ini bisa saja menjadi efektif jika dikemas dengan sedemikian rupa, seperti yang dilakukan oleh Trump di AS.

Prabowo bisa memainkan posisi “memerangi” media-media yang kerap menyudutkannya dan menaikkan perhatian publik atas dirinya.

Donald Trump berhasil membuat media seperti CNN kini dipersepsikan benar-benar sebagai fake news dan memenangkan pertarungan serta dominasi atas media massa. Sementara, Prabowo belum sampai pada tahap menyebut Metro TV sebagai fake news.

Namun, kampanye “mempelesetkan” nama Metro TV menjadi Metro “tipu” misalnya, nyatanya sudah marak terjadi di media sosial dan secara tidak langsung mengindikasikan pertarungan tersebut.

Yang jelas, seperti kata Malcolm X di awal tulisan, media massa adalah entitas paling berkuasa di bumi. Jika Prabowo mampu mengelola strategi politik menghadapi media massa dengan cara yang digunakan oleh Trump, bukan tidak mungkin hal ini justru akan mendukung pemenangannya di 2019 nanti. Menarik untuk ditunggu akankah Metro TV bernasib sama seperti CNN. (S13)