Audio ini dibuat menggunakan AI.

Apakah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sedang menuju takdir politik ala Boediono? Di balik kinerja teknokratis dan kebijakan fiskal keras, tersimpan kemungkinan kompromi elite menuju 2029—atau justru jebakan konflik kekuasaan yang mengintai?

PinterPolitik.com

Dalam sejarah politik Indonesia pasca-Reformasi, figur teknokrat kerap muncul bukan sebagai aktor utama politik, melainkan sebagai penyeimbang sistem—hadir di saat elite politik membutuhkan stabilitas, kredibilitas kebijakan, dan kepercayaan pasar.

Boediono adalah contoh paling menonjol dari pola ini. Ia bukan politisi, tak memiliki kendaraan partai, bahkan minim basis massa konvensional. Namun justru karena itu, Boediono diterima sebagai titik temu kompromi elite dan dipercaya publik sebagai simbol rasionalitas negara.

Pertanyaan serupa kini mengemuka seiring menguatnya kinerja dan reputasi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Meski bukan aktor politik dan murni teknokrat, Purbaya justru memperoleh dukungan dari aktor politik tier-1 Indonesia.

Di tengah fragmentasi elite, polarisasi sosial, dan meningkatnya tuntutan efektivitas fiskal, figur seperti Purbaya menjadi relevan. Maka wajar bila muncul pertanyaan: apakah Purbaya berpotensi menjadi “Boediono baru”—bahkan kandidat RI-2 pada Pilpres 2029?

Pertanyaan ini tidak semata bersifat spekulatif, melainkan berangkat dari konteks struktural: kembalinya preferensi elite terhadap figur teknokrat yang mampu menjaga stabilitas ekonomi, menghadapi tekanan global, serta memberi legitimasi kebijakan yang kian tidak populer secara sosial.

Namun, relevansi elektoral seorang teknokrat tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu merupakan hasil pertemuan antara kinerja, persepsi publik, dan kalkulasi kekuasaan elite politik.

Teknokrat Tanpa Kendaraan

Dalam teori politik elite, khususnya pendekatan elite compromise dan coalition brokerage, figur tanpa basis politik justru memiliki nilai tawar tinggi. Ketika partai-partai besar saling mencurigai dan khawatir akan dominasi satu sama lain, sosok teknokrat non-partisan sering dipilih sebagai solusi “aman”.

Boediono pada 2009 adalah preseden paling jelas: ia bukan ancaman elektoral bagi partai, namun cukup kredibel untuk pasar dan publik.

Dalam kerangka ini, Purbaya memiliki kemiripan struktural yang signifikan. Ia tidak memiliki kendaraan politik, tidak berasal dari oligarki partai, dan tidak membawa beban faksi.

Justru karena itu, Purbaya berpotensi menjadi titik tengah kompromi antara koalisi besar dengan kandidat presiden yang kuat namun membutuhkan penyeimbang teknokratis. Absennya afiliasi politik bukan hambatan, melainkan aset dalam logika koalisi pragmatis.

Namun, perbedaan krusial antara Purbaya dan Boediono terletak pada karakter kebijakan. Boediono relatif “sunyi konflik”: ia bekerja dalam kerangka stabilisasi makro yang tidak langsung bersentuhan dengan kepentingan kelas atas secara konfrontatif. Purbaya justru sebaliknya.

Kebijakan fiskalnya—mulai dari penajaman pajak kelas atas hingga pemberantasan oknum di Direktorat Pajak dan Bea Cukai—menciptakan impresi politik yang lebih tajam. Ia tidak netral secara sosial; ia mengambil posisi.

Dalam teori policy feedback, kebijakan yang menyentuh kepentingan langsung elite ekonomi akan membentuk oposisi laten, bahkan jika secara makro dianggap benar.

Di titik ini, Purbaya berpotensi dipersepsikan sebagai “musuh” oleh segmen tertentu kelas atas dan birokrasi lama. Artinya, meski secara teknokratis unggul, ia menghadapi tantangan politik yang lebih keras dibanding Boediono.

Di sisi lain, justru dari sini muncul potensi elektoral baru. Dalam lanskap politik yang semakin sensitif terhadap isu ketimpangan dan keadilan fiskal, figur teknokrat yang berani bisa memperoleh legitimasi moral.

Jika dikelola dengan tepat, citra “teknokrat tegas” dapat diterjemahkan menjadi modal elektoral simbolik—terutama di tengah kejenuhan publik terhadap politisi transaksional.

Antara Kinerja, Elite, dan Momentum

Meski demikian, hipotesis “Purbaya sebagai The Next Boediono” tidak bersifat otomatis. Dalam politik elektoral, waktu dan dinamika kekuasaan jauh lebih menentukan dibanding sekadar kinerja teknis. Setidaknya ada tiga variabel penentu menuju 2029.

Pertama, konsistensi kinerja dan stabilitas narasi publik. Teknokrat hanya relevan secara politik selama ia dipercaya publik dan elite sebagai solusi, bukan sumber masalah.

Jika kebijakan fiskal Purbaya mampu menjaga pertumbuhan, mengendalikan defisit, dan tetap diterima secara sosial, maka narasi “teknokrat penyeimbang” akan menguat. Namun jika kebijakan tersebut memicu resistensi sosial tanpa dukungan politik memadai, ia bisa terisolasi sebelum memasuki arena elektoral.

Kedua, sikap kekuasaan terhadap Purbaya. Boediono berhasil karena ia sepenuhnya dilindungi oleh pusat kekuasaan saat itu. Dalam politik Indonesia, dukungan elite bukan sekadar endorsement, melainkan jaminan keberlangsungan.

Mengingat kebijakan Purbaya menyentuh kepentingan sensitif, sejauh mana aktor-aktor kekuasaan bersedia “pasang badan” akan sangat menentukan masa depannya. Tanpa perlindungan politik, teknokrat tegas mudah dijadikan kambing hitam.

Ketiga, konfigurasi kandidat dan kebutuhan koalisi menjelang 2029. Cawapres bukan dipilih karena popularitas semata, melainkan karena fungsi. Jika kandidat presiden 2029 berasal dari latar politik atau militer yang kuat, kebutuhan akan figur ekonom teknokrat akan meningkat. Dalam konteks ini, Purbaya dapat menjadi jawaban struktural, bukan sekadar personal.

Dengan demikian, Purbaya tidak sedang berjalan menuju takdir Boediono, melainkan berada dalam kontingensi politik yang sangat cair. Ia bisa menjadi simbol rasionalitas negara di tengah turbulensi politik, atau sebaliknya, menjadi teknokrat “terlalu berani” yang terjebak dalam konflik elite.

Pada akhirnya, pertanyaan “Purbaya The Next Boediono?” bukan sekadar soal individu, melainkan cermin dari satu hal yang lebih besar: apakah politik Indonesia 2029 masih membutuhkan teknokrat sebagai penyangga kekuasaan, atau justru kembali sepenuhnya pada logika elektoral populis? Jawaban itu akan ditentukan bukan hari ini, melainkan oleh satu-dua tahun krusial menjelang Pilpres 2029. (J61)

Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) semakin yakin menjadi cawapres Prabowo Subianto. Selain mengaku mendapat mandat dari Kiai NU, Cak Imin juga menunjukkan manuver penguat cawapresnya dengan menyambangi Wapres dan mantan Wapres.

Diketahui selama bulan Mei ini, Cak Imin rajin sowan ke RI-2 dan eks RI-2, mulai dari Try Sutrisno, Hamzah Haz, Jusuf Kalla, Boediono, serta Ma’ruf Amin.

Dalam bukunya Presidensialisme Multipartai di Indonesia, Djayadi Hanan menulis cerita menarik di balik keputusan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjuk Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai cawapres di Pilpres 2009. Disebutkan, keputusan itu membuat partai koalisi kecewa karena merasa diabaikan. Mereka bahkan akan memberontak dengan mengusung calonnya sendiri. Namun SBY bergerak cepat dengan menawarkan posisi menarik dan strategis. SBY berhasil meredam gejolak dan memperoleh kemenangan telak dengan &3,8 juta suara (60,8%).

PinterPolitik.com

[dropcap]L[/dropcap]ama tak terdengar kabarnya setelah lepas dari pemerintahan, kini Boediono, mantan Wakil Presiden Indonesia ke-11 kembali menjadi perbincangan dan ramai disebut-sebut. Namanya disandingkan dengan kasus Bank Century yang sempat dianggap menguap.

Tak tanggung-tanggung, Boediono beserta dua nama lainnya, yakni Muliaman D. Hadad selaku duta besar Indonesia untuk Swiss, dan Raden Pardede selaku mantan Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), ‘diancam’ dengan status tersangka dari hakim tunggal Effendi Mukhtar.

Keputusan yang datang dari Hakim Effendi Mukhtar tersebut, mendapat respon tak mengenakan dari beberapa pakar hukum pidana. Salah satunya Yenti Garnasih yang juga merupakan doktor pencucian uang pertama di Indonesia.

Yenti berkata bahwa apa yang dilakukan Effendi Mukhtar sangatlah janggal karena melampaui kewenangan hukum, dan langkah tersebut tidaklah ada dalam KUHAP. “Kewenangan untuk menetapkan tersangka adalah independensi dari penyidik yang tak bisa diintervensi siapapun,” jelasnya.

Tentu saja pembukaan kasus Bank Century yang dianggap berjalan di tempat, adalah hal yang patut diapresiasi sebagai usaha menyelesaikan kasus korupsi dan menangkap para aktor yang masih tersembunyi. Tetapi respon yang beredar seputar langkah hukum yang dilakukan hakim Effendi Mukhtar serta keberadaannya di tahun politik, mau tak mau menerbitkan aroma kurang sedap.

Boediono Tersangka, SBY Dukung Jokowi?

Pengamat:

“Kasus Bank Century merupakan tekanan politik bagi Cikeas menjelang pemilu 2019. Dan ini signal kuat SBY bakal merapat ke kubu Jokowi”https://t.co/o67Rzw9I49 pic.twitter.com/JwBz1nt9b4

— #2019GantiPresiden ? (@maspiyuuu) April 18, 2018

Seperti yang diketahui, kasus Bank Century ini sempat menggoyang Pemerintahan SBY di periode keduanya. Mengulik kasus ini, berarti mengulik pula posisi orang-orang penting yang berkuasa di masa Pemerintahannya. Apakah hal ini murni ingin menegakkan keadilan atau hanya mencari ‘mangsa’?

Bau yang mencurigakan ini, mengingatkan pula pada teori politik sistem predatorial yang pertama kali dicetuskan Vedi Hadiz, profesor dari The University of Melbourne. Dalam sistem yang buas ini, akumulasi status quo berupa kekuasaan dan sumber daya akan terbentuk seirama dengan ketimpangan dan ketidakadilan di dalamnya. Tetapi, sistem predatorial ini terus menguat hingga mampu melembagakan ‘ketimpangan’ tersebut dan terus mereproduksi dirinya.

Sistem predatorial ini, bisa ditemui dalam berbagai lini, tak terkecuali di lini hukum yang kerap berbicara soal keadilan. Sebaliknya, malah di lini hukumlah sistem predatorial bekerja secara nyata dan terang-terangan melalui beberapa hakimnya.  

Hakim Sama dengan Predator?

Sistem ‘buas’ alias predator di ranah hukum ini, juga memiliki ciri-ciri selalu ‘meruncing’ ke bawah dan semakin tumpul ke atas. Korbannya tak selalu berasal dari kalangan ekonomi lemah, tetapi juga sesama elit. Siapapun yang menjadi ‘santapan’ pihak dengan sumber daya dan kekuasaan lebih tinggi, akan menjadi korban sistem predatorial.

Pelembagaan ketidakadilan dalam lini hukum, bergantung dari sosok hakim yang memberi keputusan. Dalam kasus Setya Novanto di tahun 2017, misalnya, Hakim Cepi Iskandar mengabulkan praperadilan Setya Novanto karena menganggap barang bukti yang dibuat untuk memperkarakan dirinya tidak sah.

Kontan saja logika hakim tersebut dipertanyakan berbagai pihak, terlebih dari lembaga anti korupsi dan kriminal. Padahal, barang bukti berupa dokumen yang memberatkan Setya Novanto saat itu, bisa menjadi bukti dua pemeriksaan perkara terpisah sesuai yang tertera dalam Pasal 80. Namun begitu, Hakim Cepi saat itu tetap bersiteguh bahwa penetapan Setya Novanto sebagai tersangka, menyalahi prosedur dan memerintahkan penghentian penyidikan KPK terhadapnya.

Contoh lain yang tak kalah menghebohkan adalah Hakim Sarpin Rizaldi yang juga mengabulkan praperadilan Budi Gunawan (BG) dalam kasus rekening gendut Polri. Bukannya memperkarakan bukti kasusnya, sang ‘predator’ alias hakim malah mempersoalkan status BG saat melakukan tindakan korupsi yang dinilainya bukanlah kejahatan yang dilakukan oleh aparat pelindung negara.

Hal yang sama juga terjadi hakim tunggal Wayan Karya yang berkata bahwa KPK tidak berwenang menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Nganjuk, Taufiqqurrahman (periode 2008 – 2013 dan 2013-2018), dengan alasan kasus tersebut sudah pernah diusut oleh Kejaksaan.

Alasan yang janggal tersebut memang harus dihormati sebagai keputusan hukum (yurispridensi) dari hakim. Tetapi pada contoh kasus yang telah diberikan, makin menguatkan dan menegaskan betapa sistem predatorial di lembaga peradilan dalam negeri nyata adanya. Sistem ini melindungi para pemilik kekuasaan dan status quo yang ada. Jika sudah begini, apakah masih bisa mempercayai lembaga peradilan dan yurisprudensi hakim?

Masih Bisa Percaya?

Sistem predatorial dalam lini hukum dan peradilan dalam negeri, tak hanya bergerak lewat beberapa hakim saja, sistem ‘bobrok’ tersebut sudah dipelihara lewat proses seleksi yang eksklusif dan tertutup. Di tahun 2017 lalu, para pengamat korupsi dari Indonesian Corruption Watch (ICW) bahkan mengkritik seleksi hakim peradilan yang tak transparan.

Dampaknya, menurut mereka, hanya akan menghasilkan hakim-hakim dengan logika bermasalah dan lekat dengan korupsi. Jika logika hakim bermasalah, maka yurisprudensi pun juga ikut bermasalah. Mau bagaimana lagi, sebagai sistem predatoris, rekrutmen tertutup ini adalah cara ‘predator’ mereproduksi diri dan melembagakannya.

Dan seperti halnya domino, logika hakim yang bermasalah akan mempengaruhi pula saat dirinya melakukan penafsiran dan interpretasi hukum. Metode interpretasi merupakan salah satu metode penemuan hukum di luar metode konstruksi, yang sangat berpegang pada pemahaman dan wawasan hakim.

Nah, dalam pelaksanaan hukum yang adil, metode ini sangatlah bermanfaat digunakan untuk menghentikan perdebatan hukum dan mencapai yurisprudensi. Namun, dalam beberapa kasus yang terjadi malah sebagai jalan melanggengkan ketidakadilan. Contohnya apa yang terjadi pada kasus Hakim Cepi dan Sapri.  

Di sisi lain, jika para predator tersebut bisa membela diri, barangkali dirinya akan berkata layaknya Qabil (Cain) saat dicecar oleh Adam perihal hilangnya Habil (Abel), “aku bukanlah pelindung saudaraku!” Padahal dirinya nyata-nyata telah membunuhnya.

Dengan demikian, pantaskah menaruh kepercayaan pada seperangkat lembaga hukum dan peradilan yang predatoris ini? Sangat bimbang, memang. Tetapi satu hal yang bisa disepakati bersama adalah hakim dan hukum (bermental predator) tak bisa dijadikan tumpuan pencarian keadilan di Indonesia. (A27)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ungguh menggelegar apa yang digagas Soekarno untuk bersama-sama menjadi katalisator perubahan.

Setidaknya, adagium inilah yang ternyata menjadi spirit bagi generasi muda untuk berbenah diri dan memantaskan dirinya menjadi bagian dari perubahan.

Weeeeiiittsss, kalau kalimat retoris Soekarno itu butuh 10 pemuda untuk mengguncangkan dunia, rasanya di era perkembangan zaman yang semakin pesat ini jumlah itu bisa dikurangi deh. Apalagi kalau ngumpulin 1.000 orangtua, kayaknya bisa lebih dikurangi juga.

Karena zaman yang semakin maju, rasanya cukup satu orang saja yang bisa mengguncangkan dunia. Waduh, seriusan satu orang? Mana bisa coba, hadeuuhh. Gimana caranya? Becanda kali ah, weleeeeh weleeeh.

Lah ini serius, masa dikata becanda sih. Kalau eranya Soekarno punya spirit dan menganalogikan 10 pemuda bisa mengguncangkan dunia, kini cukup satu aja udah guncang tuh dunia, weleeeh weleeeeh.

Cuma syaratnya apaan nih, tentu akan semakin berat apa yang diperjuangkannya dan siapa sih orangnya? Hadeuuuhhh. Indonesia masih punya potensi untuk mengguncangkan dunia hanya dengan satu orang saja. Siapa tuh? Jokowi? Bukan! Jusuf Kalla? Bukan juga!

Lah lalu siapa yang bisa mengguncangkan dunia seorang diri? Hmmm, mari coba renungkan ya.

Satu orang itu harus memenuhi kriteria dulu, misalkan pernah jadi pejabat seperti Wakil Presiden dan Gubernur BI. Uppsss, jangan lupa kinerjanya itu harus diiringi kinerja, gapapalah kalau gayanya bekerja dalam diam. Dan kuncinya, orang ini harus terbukti punya andil besar dalam fenomena yang besar.

Hmmm, potensi itu hanya dimiliki oleh Boediono. Lah tapi ga muda lagi kan? Ya gapapa, biar jumlah 10 pemuda dan 1.000 orangtua ini bisa diwakilkan oleh Boediono seorang saja.

Akhirnya, terpilihlah Boediono, maka dengan sangat mudah langkah Boediono bisa lancar jadi seorang yang mengguncang dunia, weleeeh weeleeeeh.

Tapi kan Boediono belum terbukti punya andil dalam fenomena yang besar? Ya sebentar lagi juga keliatan, apalagi nanti Boediono jadi tersangka kasus Bank Century, kurang apalagi coba?

Pasti akan ada guncangan yang terasa di dunia. Kapan lagi kan kebijakan fiskal dan moneter bisa diadili dan melibatkan mantan Wakil Presiden, weleeeh weleeh. (Z19)