Pencegatan kendaraan berplat Aceh di Sumatera Utara kembali memicu panasnya hubungan dua provinsi. Apakah seruan “keep calm” Mualem cukup untuk meredam api konflik ini?

PinterPolitik.com

“Biarlah kita diam saja, sabar saja. Biar orang lain yang berkicau” – Muzakir “Mualem” Manaf, Gubernur Aceh (30/9/2025)

Cupin duduk di warung kopi kecil di Banda Aceh, menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi berita. Di depannya, gelas kopi tubruk yang sudah setengah dingin hanya jadi alasan untuk berlama-lama membaca isu terbaru tentang Sumatera Utara yang menghentikan kendaraan berplat “BL”.

Ia menggeleng pelan, merasa déjà vu dengan konflik lama antara Aceh dan Sumatera Utara yang dulu pernah heboh soal empat pulau. Sekarang persoalannya berbeda, tetapi rasanya sama panasnya, seolah percikan kecil bisa memantik api besar di antara dua provinsi.

Di tengah situasi ini, muncul Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem dengan ajakan agar masyarakat tetap tenang. Bagi Cupin, suara itu seperti angin sejuk yang berembus di antara panasnya perdebatan karena ia menyadari ajakan ini bukan sekadar kata-kata kosong melainkan strategi politik yang matang.

Cupin teringat cerita kakeknya tentang masa-masa konflik dulu dan bagaimana satu kata bisa memancing ribuan reaksi. Ia merenung apakah kali ini masyarakat Aceh dan Sumatera Utara akan memilih untuk saling menenangkan atau justru memperbesar pertikaian.

Bagaimana warganet Aceh dan Sumatera Utara bereaksi di media sosial ketika melihat isu ini menggelinding? Seberapa besar sebenarnya pengaruh suara Mualem untuk mengendalikan emosi publik yang sedang panas?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Narasi “Us vs. Them”?

Cupin menggulir linimasa Twitter dan Instagram yang penuh komentar dari kedua kubu. Setiap unggahan foto kendaraan “BL” yang disetop terasa seperti bensin yang disiram ke api karena komentar warganet semakin mempertebal batas “kami” dan “mereka”.

Menurut teori social identity yang dirumuskan Henri Tajfel dan John Turner, manusia punya kecenderungan alami untuk membagi diri dalam kelompok tertentu lalu membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain. Identitas ini memang memberi rasa kebersamaan, tetapi sekaligus membuka jalan bagi stereotip dan diskriminasi.

Plat nomor “BL” yang tadinya hanya tanda administratif kini menjelma simbol kebanggaan sekaligus batas wilayah. Tindakan pencegatan kendaraan dari Aceh dianggap pembatasan oleh kelompok sendiri dan dipahami sebagai provokasi oleh kelompok lain.

Cupin membaca komentar seperti “kami tidak akan tunduk” atau “kami jaga kedaulatan daerah” yang berseliweran di media sosial. Ia menghela napas panjang karena pola ini mengingatkannya pada bagaimana konflik sosial bisa tumbuh hanya dari narasi dan simbol yang terus digoreng.

Fenomena ini membentuk peta mental pembeda yang menempel di kepala banyak orang sehingga integrasi sosial makin sulit terwujud. Media sosial bukan lagi sekadar ruang komunikasi tetapi arena simbolik yang menegaskan jarak antardaerah.

Lalu bagaimana Mualem mampu menggeser narasi yang sedang terpolarisasi ini? Pendekatan seperti apa yang dapat menjelaskan strategi Mualem dalam membangun makna “tenang” supaya publik tidak semakin terbakar amarahnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Keep Calm” ala Mualem

Cupin menonton potongan video Mualem di ponselnya. Suara Mualem terdengar pelan tetapi mantap, mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan mengedepankan dialog.

Pendekatan ini bisa dijelaskan melalui symbolic interactionism, sebuah teori yang dipelopori George Herbert Mead dan dikembangkan Herbert Blumer yang memandang bahwa makna dibentuk melalui interaksi simbolik. Dengan mengucapkan “keep calm”, Mualem sedang mengirim simbol yang mengandung pesan pengendalian emosi, kestabilan, dan harmoni sosial.

Blumer dalam bukunya Symbolic Interactionism: Perspective and Method menulis bahwa makna tidak lahir begitu saja tetapi hasil interpretasi dalam konteks sosial tertentu. Melalui simbol ketenangan, Mualem berusaha merekonstruksi konflik Aceh dan Sumatera Utara agar dilihat sebagai peluang dialog, bukan perang identitas.

Cupin yang kini lebih sering mengirim pernyataan Mualem ke grup WhatsApp temannya merasa pesan itu membuat orang berhenti sejenak sebelum berkomentar. Ia menyadari bahwa strategi Mualem bukan hanya mengatur kata-kata tetapi juga mengatur citra Aceh sebagai pihak yang rasional dan bijak.

Strategi simbolik ini menenangkan banyak orang dan mengajak mereka melihat konflik dari sudut pandang lebih konstruktif daripada menambah kebencian. Cupin merasakan perubahan kecil di sekitarnya: diskusi yang tadinya panas mulai berubah jadi obrolan tentang solusi.

Dengan demikian ajakan “keep calm” Mualem bukan sekadar seruan moral tetapi strategi komunikasi yang nyata di tengah dinamika konflik antardaerah. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu berarti bicara keras tetapi justru menghadirkan ketenangan yang menstabilkan masyarakat.

Sebagai penutup Cupin menatap kembali layar ponselnya yang kini lebih banyak berisi tautan berita positif. Ia tersenyum kecil karena menyadari bahwa konflik yang kompleks pun bisa diredam melalui kekuatan simbol dan interaksi sosial yang tepat. (A43)

Pemerintah resmi menyatakan bahwa 4 pulau yang diperebutkan Aceh dan Sumatera Utara kembali menjadi milik Aceh. Warganet menanggapinya dengan menghadirkan terminologi “Geng Solo” – yang sebetulnya sudah muncul sejak lama – dalam pergunjingan dan diskursus politik. Sebutan ini seolah menjadi predikat melekat pada Jokowi dan jaring-jaring kekuasaannya, termasuk dalam konteks posisi sang menantu yang jadi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, di kasus 4 pulau.

PinterPolitik.com

Di tengah dinamika politik nasional pasca Pemilu 2024, sebuah istilah perlahan menjadi bagian dari diskursus publik: “Geng Solo”. Ungkapan ini bukan sekadar plesetan geografis. Ia memuat muatan kritik, sinisme, sekaligus penanda kekuatan jaringan yang telah bertahun-tahun dibangun oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), sejak dirinya menjabat Wali Kota Solo, hingga kini menjadi tokoh sentral dalam peta kekuasaan nasional—meski secara formal tidak lagi menjabat sebagai kepala negara.

Geng Solo adalah istilah yang menggambarkan konfigurasi kekuasaan berbasis kekerabatan, loyalitas, dan asal-usul daerah. Ia mengacu pada lingkaran kekuasaan Jokowi yang mencakup anak-anaknya, menantunya, para menteri yang menjadi “orang-orangnya Jokowi” atau dikenal dekat secara personal, serta elite-elite di Polri, TNI, dan birokrasi yang dikenal sebagai bagian dari “orang-orangnya Jokowi”.

Istilah ini makin ramai dipergunjingkan publik ketika konflik administratif dan politik mengenai kepemilikan empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara mencuat. Salah satu tokoh yang terlibat adalah Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara sekaligus menantu Jokowi.

Dalam polemik tersebut, keputusan akhirnya memihak pada Aceh—tapi bukan itu yang jadi sorotan. Nama Bobby, Tito Karnavian (Mendagri), dan sejumlah aktor lain disebut sebagai bagian dari Geng Solo.

Bahkan, narasi di media sosial menyebut bahwa keputusan ini menunjukkan mulai melemahnya pengaruh jaringan tersebut, karena meskipun “mereka mengatur”, hasil akhirnya tidak berpihak. Presiden Prabowo dinilai sedang berupaya menyeimbangkan posisi kekuasaan agar ada di bawha kendalinya.

Situasi ini diperkuat dengan kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mendampingi Prabowo. Posisi itu secara tidak langsung menjadi simbol formalisasi pengaruh Geng Solo dalam pemerintahan. Meskipun Prabowo kini memegang kendali utama pemerintahan, tak bisa disangkal bahwa bayang-bayang keluarga Jokowi tetap menyertai.

Seiring berkembangnya zaman, Geng Solo bukan hanya jadi julukan. Ia telah menjelma menjadi terminologi politik. Ia menandai kritik terhadap sistem patronase yang berbasis asal-usul dan loyalitas, bukan pada kompetensi. Pengaruh Geng Solo tak hanya terlihat di pemerintahan, tapi juga di BUMN, lembaga hukum, bahkan dunia usaha.

Pertanyaannya, bagaimana kita harus memahami gejala ini secara teoritis? Dan apa implikasinya terhadap legitimasi kekuasaan Prabowo saat ini?

Dinasti, Patronase, dan Hegemoni Lokal

Untuk memahami Geng Solo sebagai gejala politik, kita perlu menarik benang merah dari tiga kerangka teori: dinasti politik, patron-klien, dan hegemoni lokal.

Pertama, teori dinasti politik. Scholars seperti Kanchan Chandra menyebut bahwa dinasti politik tumbuh subur di sistem demokrasi yang lemah institusinya. Dalam konteks Indonesia, demokrasi prosedural tidak selalu menghasilkan meritokrasi. Jokowi, meskipun berasal dari kelas menengah bawah, membangun kekuatan politiknya bukan hanya lewat pencapaian, tapi juga melalui rekrutmen keluarga.

Gibran jadi Wali Kota Solo, lalu Wapres. Bobby jadi Wali Kota Medan, lalu Gubernur Sumatera Utara. Putra bungsunya, Kaesang Pangarep, juga disebut-sebut sedang dipersiapkan untuk arena politik berikutnya. Geng Solo adalah bentuk artikulatif dari politik dinasti itu sendiri—ia bukan sekadar realitas, tapi simbol.

Kedua, kerangka patron-klien. James C. Scott dan Edward Banfield menjelaskan bahwa dalam sistem patronase, loyalitas lebih dihargai ketimbang kompetensi. Geng Solo bukan hanya keluarga. Ia juga mencakup lingkaran loyalis yang tumbuh bersama Jokowi: dari Menteri hingga kepala lembaga, dari kepala daerah hingga perwira tinggi.

Struktur ini menciptakan jaringan kekuasaan informal yang kerap lebih efektif dari struktur formal. Penunjukan-penunjukan strategis yang tidak sepenuhnya transparan memperkuat anggapan bahwa Geng Solo tak hanya kuat, tapi juga sulit digoyang.

Ketiga, kita bisa pakai analisis hegemoni lokal dari Antonio Gramsci. Hegemoni adalah kekuasaan yang tampak alami karena berhasil mempengaruhi cara berpikir dan bertindak masyarakat. Dalam hal ini, Jokowi membangun hegemoni lewat citra sederhana, dekat rakyat, dan keberhasilan infrastruktur. Geng Solo kemudian hadir sebagai warisan dari hegemoni tersebut.

Masyarakat yang masih melihat Jokowi sebagai figur ideal—terlepas dari kritik—secara tidak sadar menerima kehadiran keluarga dan loyalisnya sebagai kelanjutan dari kesuksesan. Di titik ini, Geng Solo tidak lagi sekadar jaringan politik, tapi simbol hegemoni budaya yang menjalar ke dalam birokrasi dan pemerintahan.

Namun, ketiga teori ini juga mengingatkan bahwa dinasti, patronase, dan hegemoni bisa runtuh ketika tak lagi ditopang konsensus sosial. Dan di sinilah tantangan Prabowo berada.

Menghadapi Bayangan Geng Solo

Sebagai Presiden, Prabowo kini memiliki otoritas formal dan politik. Namun kehadiran Geng Solo menjadi semacam “kekuasaan dalam kekuasaan”. Apalagi pengaruhnya nyata. Ia hadir dalam bentuk keputusan politik yang berat sebelah, jabatan strategis yang diwariskan, dan konflik kepentingan yang mengaburkan batas antara keluarga dan negara.

Langkah pertama yang perlu dilakukan Prabowo adalah menata ulang struktur kekuasaan birokrasi dan pemerintahan. Tanpa harus mendiskriminasi siapapun yang punya hubungan dengan Jokowi, Prabowo perlu memastikan bahwa setiap posisi diisi berdasarkan kompetensi dan integritas, bukan loyalitas terhadap masa lalu. Reformasi internal kabinet dan lembaga menjadi penting untuk memastikan bahwa program-program baru benar-benar dijalankan sesuai arah kebijakan Presiden.

Langkah kedua adalah menghidupkan kembali meritokrasi politik. Prabowo harus memastikan bahwa generasi baru elite tidak lahir dari kekerabatan, tapi dari kompetisi. Program rekrutmen kepemimpinan muda, pelatihan birokrasi berbasis kinerja, hingga pembukaan ruang kritik di internal pemerintahan bisa menjadi cara untuk menggeser dominasi Geng Solo ke arah tatanan baru yang lebih sehat.

Langkah ketiga, dan mungkin yang paling penting, adalah membangun narasi tandingan secara kultural dan simbolik. Jika Jokowi membangun citra sederhana dan “orang biasa,” maka Prabowo perlu membangun imaji pemimpin negarawan—yang tegas, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. Narasi ini penting agar publik tidak terjebak pada nostalgia terhadap figur lama, tapi percaya pada visi baru yang ditawarkan.

Geng Solo mungkin bukan organisasi, tapi ia adalah fenomena. Ia lahir dari sistem yang longgar, budaya politik yang permisif, dan kelemahan institusional yang kronis. Tapi ia juga bisa padam ketika sistem diperkuat, politik diperbaiki, dan rakyat diberi alternatif.

Kini bola ada di tangan Prabowo. Akankah ia membiarkan matahari masa lalu tetap bersinar di langit pemerintahannya, atau menyalakan obor baru yang lebih terang dan adil? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Saat Bobby Nasution dan Masinton Pasaribu tampil mesra selama proses penyelesaian administratif empat pulau Aceh-Sumut, muncul pertanyaan, apakah ini sinyal rujuknya Jokowi dan PDIP? Atau hanya panggung keharmonisan semu demi kepentingan sesaat? Simbol dan gestur politik sendiri seringkali lebih dalam dari yang terlihat. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Sengketa batas wilayah berupa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara bukanlah isu politik baru. Namun, penyelesaiannya pada era Presiden Prabowo Subianto di tahun 2025 menjadi momen penting, bukan hanya dari sisi administratif dan teritorial, tetapi juga sebagai panggung simbolik bagi aktor-aktor politik yang selama ini berada dalam friksi tajam.

Di tengah suasana penyelesaian yang berlangsung damai dan konstruktif, muncul sebuah pemandangan yang tak kalah signifikan secara politis, yakni saat Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Utara dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), tampil harmonis dengan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang juga merupakan salah satu elite PDIP dan pernah menjadi pengkritik keras Presiden Jokowi.

Konteksnya, sengketa pulau tersebut, melibatkan wilayah administratif yang dipimpin oleh politisi PDIP itu.

Dalam politik Indonesia yang sarat simbolisme dan pembacaan gestur, momen ini tak bisa dibaca sebagai kebetulan belaka. Bisa saja, hal itu mengandung implikasi, baik sebagai sinyal “sekalian” menuju rujuknya relasi Jokowi dan PDIP, atau sebaliknya, sebagai upaya “pengelolaan kesan” yang memperhalus retakan politik yang belum sepenuhnya pulih.

Untuk memahami dinamika ini secara lebih tajam, konsep symbolic interactionism dan elite reconciliation dalam kajian politik transaksional kiranya dapat menjadi rujukan.

Interaksi di antara Bobby dan Masinton menjadi titik masuk yang menarik untuk membongkar apakah ini sekadar performatif atau benar-benar substansial dalam membangun ulang hubungan Jokowi dengan rumah ideologis yang dulu membesarkannya PDIP?

Pintu & Politik Lintas Loyalitas?

Sebagai kepala daerah muda dan menantu Presiden Jokowi, Bobby selama ini dikenal lincah memainkan peran di dua kaki, yakni tetap tampak menghormati jalur struktural PDIP yang dulu mengusungnya, namun juga membuka jalur komunikasi dan dukungan dengan barisan politik Jokowi di luar PDIP.

Setelah Pilpres 2024, ketika Jokowi resmi “pecah kongsi” dengan Megawati Soekarnoputri, posisi Bobby menjadi krusial setelah sukses memenangkan Pilkada 2024 Sumatera Utara.

Bobby seakan bertransformasi, bukan sekadar figur politik lokal, tetapi juga semacam proxy untuk menguji bagaimana “representasi Jokowi” tetap bisa berinteraksi dengan PDIP melalui kader-kader yang lebih cair.

Dalam konteks ini, kebersamaan Bobby dengan Masinton, tokoh PDIP garis keras yang selama ini dikenal kritis terhadap Jokowi selama Pemilu dan Pilpres 2024, menjadi semacam disruptive gesture.

Dalam pendekatan symbolic interactionism, tindakan politik seperti ini adalah bentuk komunikasi tersirat yang bisa dibaca oleh para aktor politik lain, salah satunya sebagai sinyal negosiasi atau kompromi.

Masinton, di sisi lain, bukanlah figur sembarangan di tubuh PDIP. Ia adalah suara vokal dalam dinamika internal partai yang berani mengkritik Jokowi secara terbuka, terutama soal “dinasti politik” dan penyimpangan dari garis ideologis PDIP.

Namun, setelah kemenangan Prabowo-Gibran, posisi Gibran sebagai Wapres yang tak terelakkan, kemenangan Bobby di Sumatera Utara, dan kemenangan Masinton sendiri di Tapanuli Tengah, PDIP seolah dihadapkan pada dilema, terus menjaga jarak dengan keluarga Jokowi atau mulai mencari titik temu baru.

Keakraban Masinton dan Bobby kiranya bisa dibaca sebagai eksperimen peredaan ketegangan, yaitu bagaimana dua figur yang secara identitas politik berbeda bisa bekerja sama dalam konteks lokal, lalu menjadi contoh bagi harmonisasi skala nasional.

Dalam istilah John Higley and Michael Burton, ini adalah bentuk elite settlement, yaitu ketika konflik antar elite politik diselesaikan atau diredakan, baik secara formal, informal, atau “nggak sengaja” melalui jejaring sosial dan kompromi simbolik.

Namun, kemungkinan lain kiranya juga patut menjadi catatan, utamanya soal probabilitas stage-managed harmony atau “panggung damai” yang dibangun demi stabilitas publik dan kelangsungan pemerintahan daerah pasca sengketa wilayah.

Apalagi Bobby membutuhkan dukungan struktural dari kepala daerah kader PDIP di Sumut, sementara Masinton membutuhkan legitimasi kerja sama lintas afiliasi agar tak terjebak dalam posisi isolatif pasca kekalahan PDIP di Pilpres.

Kembali ke pertanyaan utama artikel interpretatif ini, apakah akur Bobby dan Masinton adalah sinyal akur Jokowi dan PDIP?

Lagi Ada Perlunya Aja?

Dalam politik Indonesia, “akur” sering kali bukan tentang kesepakatan ideologis, tapi lebih soal transactional peace. Bobby dan Masinton bisa saja menjadi channel komunikasi informal untuk menjembatani Jokowi dengan PDIP dalam derajat tertentu, tapi efektivitasnya tergantung pada intensi Megawati dan elite PDIP lainnya.

Jika Megawati melihat peluang untuk merangkul kembali jejaring kekuasaan Jokowi, dengan syarat tertentu, misalnya dukungan terhadap regenerasi partai atau pencalonan Puan di masa depan, maka Bobby atau Gibran mungkin bisa menjadi salah satu figur yang memuluskan jalan.

Tetapi, jika luka ideologis dan personal terlalu dalam, maka Bobby hanya akan dianggap “cabang Jokowi” yang perlu diawasi, bukan dirangkul oleh PDIP.

Politik Indonesia seringkali berjalan di atas panggung simbolik yang tak sepenuhnya mencerminkan realitas substansial. Hubungan Bobby dan Masinton bisa saja menjadi awal rekonsiliasi, bisa pula hanya simulakra, tiruan keharmonisan yang dikonstruksi demi kelangsungan kekuasaan jangka pendek.

Pertanyaannya kini, apakah gesture Bobby dan Masinton hanya panggung sandiwara, atau memang benar-benar awal dari babak baru hubungan Jokowi dan PDIP yang lebih rasional dan strategis? Waktu dan manuver berikutnya akan menjawab. (J61)

Pemerintah akhirnya memutuskan Aceh sebagai provinsi yang berhak atas wilayah 4 pulau yang sempat diperebutkan dengan Sumatera Utara. Sebelumnya isu ini sempat memanas seiring keputusan awal Mendagri yang menyerahkan 4 pulau yang dulunya milik Aceh ini kepada Sumut. Ini memicu gelombang protes dan membuka memori relasi Aceh yang di tahun-tahun silam sempat terlibat konflik terbuka dengan pemerintah Indonesia.

PinterPolitik.com

Sejarah Aceh tidak pernah benar-benar tenggelam dalam arus nasionalisme Indonesia. Setiap kali muncul percikan api dari pusat, bara lama di tanah rencong bisa saja menyala kembali. Kini, bara itu tampak kembali berpijar lewat sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pulau Panjang, Mangkir Besar, Mangkir Kecil, dan Lipan tiba-tiba jadi komoditas politik administratif yang memanaskan hubungan dua provinsi di ujung utara Sumatra.

Api bermula dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang merilis pengkodean wilayah dan menetapkan bahwa keempat pulau tersebut masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tentu saja, Pemerintah Provinsi Aceh meradang.

Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, tegas menyatakan bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian tak terpisahkan dari Aceh. Ada sejarah, ada bukti administratif, dan yang lebih penting: ada kehormatan yang mereka rasa diinjak.

Perang narasi pun meletus. Di satu sisi, Kemendagri berdalih bahwa penetapan ini belum final. Bahkan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pengkodean tidak berarti pengesahan batas wilayah. Namun di sisi lain, Gubernur Sumut Bobby Nasution seolah bersikeras agar Kepmendagri ini naik kelas menjadi Permendagri. Sikap yang oleh sebagian kalangan dianggap mengesankan pengondisian secara sistematis untuk mereduksi klaim Aceh.

Yang menambah kecurigaan, lokasi empat pulau tersebut ternyata berada tak jauh dari wilayah kerja migas Offshore West Aceh (OSWA). Meski belum terbukti menyimpan potensi migas karena minim data seismik, spekulasi politik ekonomi sudah terlanjur berkembang. Keberadaan Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) di bawah kendali Aceh membuat klaim ini punya arti strategis.

Lebih dari sekadar garis koordinat, konflik ini menyentuh urat nadi sensitif: soal martabat, sejarah perjuangan, dan batas otonomi. Jusuf Kalla bahkan mengingatkan pentingnya menghormati Perjanjian Helsinki yang mengakhiri konflik separatis bersenjata GAM vs TNI. “Ini bukan sekadar administrasi,” kata JK. “Ini soal harga diri.”

Presiden Prabowo pun turun tangan. Dalam waktu singkat, ia menginstruksikan penyelesaian yang cepat dan mengikat. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa akan ada regulasi resmi terkait batas wilayah, bukan hanya berupa Inpres atau Perpres, tapi peraturan yang mengikat secara hukum. Dan akhirnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumumkan bahwa empat pulau itu tetap menjadi bagian dari Provinsi Aceh. Sebuah keputusan yang menenangkan, namun belum tentu meredam trauma historis yang selama ini tersembunyi.

Wilayah, Otonomi, dan Luka Lama

Mengapa persoalan empat pulau kecil bisa sedemikian besar dampaknya? Jawabannya dapat ditarik dari sejumlah teori terkemuka yang menjelaskan betapa teritorialitas bukan sekadar urusan peta, tapi juga politik identitas, kedaulatan, dan legitimasi kekuasaan.

Pertama, teori territorial trap dari John Agnew membantu kita memahami jebakan dalam cara negara modern memandang wilayah. Negara sering menganggap batas-batas teritorial sebagai sesuatu yang tetap dan tidak bisa digugat. Padahal, dalam kenyataan historis dan sosial, batas wilayah seringkali dinamis dan dipengaruhi oleh memori kolektif, kekuasaan lokal, dan tafsir hukum yang beragam.

Sengketa Aceh dan Sumut menunjukkan bagaimana pengkodean administratif bisa memicu reaksi keras ketika berhadapan dengan teritori yang telah lama dipahami sebagai identitas lokal.

Kedua, kita bisa merujuk pada Benedict Anderson dan konsepnya tentang “imagined communities.” Aceh bukan sekadar provinsi, tetapi komunitas terbayang yang punya sejarah perlawanan, pernah ingin merdeka, dan akhirnya berdamai dengan perjanjian yang mengakui status otonomi khusus. Ketika batas-batas wilayahnya diutak-atik, maka ini bukan hanya soal tanah, tapi soal rasa keterhinaan.

Anderson menyebut bahwa nasionalisme muncul dari imajinasi kolektif atas sebuah komunitas yang merasa terancam eksistensinya. Dalam konteks ini, Aceh merasa terdesak, dan respons emosionalnya sangat rasional.

Ketiga, Antonio Gramsci dan teorinya tentang hegemoni juga relevan. Dalam kasus ini, negara pusat (lewat Kemendagri) mencoba melakukan pengaruh administratif yang tampak netral, tapi sejatinya menegaskan ulang dominasi pusat atas daerah. Hegemoni ini dilakukan bukan lewat kekerasan, tapi lewat produksi keputusan birokratik yang sah secara hukum namun bisa menimbulkan resistensi sosial. Ketika keputusan pusat menyentuh wilayah yang punya luka sejarah seperti Aceh, maka hegemoni bisa berubah jadi friksi.

Jika teori Agnew menunjukkan bagaimana pemahaman kita terperangkap pada logika negara-bangsa yang kaku, maka Anderson menunjukkan bagaimana komunitas lokal membentuk identitas atas ruangnya, dan Gramsci menjelaskan bagaimana keputusan negara bisa membungkus dominasi dengan dalih administratif. Ketiga teori ini jika dikombinasikan, membuka mata kita bahwa konflik Aceh-Sumut bukan soal empat pulau semata, tapi tentang relasi kuasa antara pusat dan daerah, serta pentingnya kepekaan historis.

Prabowo dan Diplomasi Dalam Negeri

Langkah Presiden Prabowo untuk segera merespons sengketa ini patut diapresiasi. Dalam banyak kasus, konflik administratif semacam ini bisa membakar api disintegrasi, terlebih ketika daerah yang terlibat punya sejarah panjang konflik seperti Aceh. Prabowo tampaknya memahami bahwa stabilitas nasional pasca transisi dari Jokowi bukan hanya soal ekonomi dan keamanan, tetapi juga tentang kepekaan terhadap luka sejarah.

Tindakan cepat untuk mengembalikan pulau-pulau itu ke Aceh menunjukkan bahwa Prabowo tidak ingin mengambil risiko. Namun langkah ini juga harus dibarengi dengan refleksi mendalam: mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Apakah Kemendagri bertindak berdasarkan data yang kabur? Apakah koordinasi antardaerah dan pusat begitu lemah? Apakah ada kecenderungan sentralistik yang masih melekat dalam birokrasi Indonesia?

Presiden harus memastikan bahwa kejadian seperti ini tak terulang. Setidaknya, ada tiga langkah strategis yang bisa dilakukan.

Pertama, audit dan sinkronisasi ulang seluruh data kode wilayah dan batas teritorial di Indonesia secara partisipatif. Jangan hanya berdasar peta atau jarak terdekat, tapi juga historiografi, aspek sosial-budaya, serta konstitusi lokal.

Kedua, kuatkan lagi posisi lembaga-lembaga otonomi khusus seperti BPMA agar tidak hanya jadi simbol, tapi juga benar-benar punya kekuatan dalam pengambilan keputusan strategis, termasuk dalam potensi sumber daya di wilayahnya.

Ketiga, adakan forum tetap antarprovinsi yang memiliki sejarah konflik atau perbatasan sensitif, agar komunikasi politik tetap terbuka dan tidak meledak jadi konflik publik seperti kasus ini.

Sengketa Aceh dan Sumut menjadi pelajaran penting di awal kepemimpinan Prabowo. Ia harus memahami bahwa Indonesia bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi atau stabilitas elite, tapi juga tentang bagaimana menghormati sejarah, memelihara martabat lokal, dan membangun ulang kepercayaan antara pusat dan daerah. Karena di tanah seperti Aceh, satu keputusan kecil dari Jakarta bisa berubah menjadi “dinamit” sosial-politik yang meledak tanpa aba-aba.

Selain itu, status Mendagri Tito Karnavian sebagai sosok yang kerap disebut “orangnya Jokowi” juga jadi sisi lain yang harus dilihat Prabowo. Selain Tito, ada juga Bobby Nasution yang jadi Gubernur Sumut yang tidak lain adalah menantu Jokowi. Ini bisa saja melahirkan tafsiran-tafsiran soal tarik ulur pengaruh mengingat Jokowi masih cukup besar pengaruh politiknya hari ini.

Pada akhirnya, Aceh adalah tanah yang pernah terluka. Luka itu tidak pernah benar-benar sembuh, hanya mereda karena janji-janji rekonsiliasi dan pengakuan atas hak-haknya sebagai entitas yang berbeda. Maka ketika batas wilayahnya digeser, meski hanya lewat pengkodean administratif, ia seperti disiram air garam ke luka lama.

Empat pulau mungkin kecil dalam peta, tapi besar dalam memori kolektif. Prabowo sudah bertindak tepat, tapi ke depan, ia harus lebih waspada. Karena di tanah seperti Aceh, masalah teritorial bukan sekadar garis batas. Ia adalah soal jati diri, soal harga diri, dan soal kesetiaan yang tidak pernah diberikan secara cuma-cuma.

Indonesia tidak akan utuh tanpa Aceh, dan Aceh tidak akan tenang tanpa penghormatan yang layak. Hati-hati, karena satu Kepmendagri bisa jadi pemantik dinamit yang selama ini dikira sudah tidak aktif. (S13)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Bobby Nasution mencuri perhatian sebagai Gubernur termuda dengan langkah berani namun sarat kontroversi. Dari anggaran nyeleneh hingga polemik pulau perbatasan, ia tampil di persimpangan antara warisan Jokowi dan ambisi politik mandiri. Sedang membangun citra atau sekadar bayangan dinasti? Mengapa?

PinterPolitik.com

Dalam lanskap politik pasca-Jokowi, figur-figur baru yang diasosiasikan dengan kekuasaan sebelumnya seolah mengalami ambiguitas legitimasi. Salah satu tokoh yang menonjol dalam pusaran ini adalah Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo sekaligus Gubernur Sumatera Utara termuda saat ini.

Dalam konteks ini, posisi Bobby tak lagi hanya tentang jabatan formal, tetapi bagaimana ia memainkan peran dalam kesinambungan (dan mungkin distorsi) dari post-Jokowi power network.

Sejak menjabat sebagai Wali Kota Medan hingga kini menjadi Gubernur Sumut, Bobby tak pernah lepas dari sorotan, baik karena keputusan kebijakan maupun aura kontroversial yang menyertainya.

Ia seketika menjadi magnet politik, bukan hanya karena relasi kekerabatan dengan Jokowi, tapi karena seolah tampil sebagai representasi baru aktor yang sedang membangun pijakan lebih besar di kancah nasional.

Dalam konteks politik patron-klien Indonesia, posisi Bobby menarik, yakni berada di persimpangan antara warisan dinasti politik dan aspirasi kekuatan lokal yang otonom.

Dalam kasus Bobby, impresi terhadap eksistensi dan kinerjanya tampak terbagi ke dalam dua perspektif, disukai oleh sebagian karena kesan tegas dan berani mengambil keputusan, tapi juga dicurigai karena posisinya sebagai bagian dari jejaring kekuasaan Jokowi di mana sangat rentan dengan tendensi minor.

Di titik ini, diskursus mengenai Bobby menjadi jauh lebih menarik mengingat beberapa dinamika politik-pemerintahan yang terjadi. Mengapa demikian?

Strategi Politik Kontroversi?

Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa langkah kebijakan Bobby Nasution tampak menimbulkan polemik yang menempatkannya di posisi liminal atau perbatasan antara reformis dan oportunis.

Kasus terbaru adalah polemik penetapan empat pulau perbatasan yang sebelumnya berada dalam yurisdiksi Provinsi Aceh, namun kemudian secara administratif diputuskan masuk ke wilayah Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Meskipun Bobby mengklarifikasi bahwa keputusan itu datang dari pemerintah pusat, pernyataan ini justru menegaskan betapa ambivalen relasinya dengan pusat kekuasaan, yakni ketika menguntungkan, Bobby menjadi representasi afirmatif dari kekuatan Jakarta (dan atau Solo).  Tetapi ketika kontroversial, ia bersandar pada alibi teknokratis dan posisi pasif.

Tak hanya itu, penganggaran Rp860 juta untuk pemindahan narapidana ke Nusakambangan juga mendapat sorotan tajam, dengan sebagian publik mempertanyakan efektivitas dan urgensinya.

Meski begitu, Bobby sempat mendapat apresiasi karena mencoret anggaran-anggaran yang dianggap “tak masuk akal”, seperti pembelian tusuk gigi senilai Rp100 juta dan lain sebagainya. Ihwal yang menunjukkan upaya membangun citra sebagai pemimpin yang rasional dan berpihak pada efisiensi birokrasi.

Namun, apakah semua ini adalah bentuk pembentukan karakter “strongman” yang cerdik, atau justru tanda bahwa legitimasi Bobby masih goyah dan perlu terus dimanipulasi secara performatif?

Dalam studi tentang politics of spectacle, tindakan-tindakan kontroversial atau dramatis sering kali bukan sekadar hasil kebijakan teknokratis, tetapi merupakan simbol yang dimaksudkan untuk menciptakan narasi politik tertentu, yakni bahwa pemimpin sedang bekerja, mengambil risiko, dan berani berbeda.

Dalam konteks ini, kontroversi bukanlah disfungsi, melainkan bagian dari strategi simbolik untuk memperkuat citra politik.

Dengan kata lain, Bobby mungkin memang bisa saja dijuluki sebagai “Mr. Controversy”, tapi bukan karena ia tak hati-hati, melainkan justru karena ia memahami pentingnya politik pencitraan di era diseminasi digital dan fragmentasi opini publik.

Lalu, apa maknanya andai memang benar demikian?

Menuju Ikon “Indonesia Barat”?

Kini, dengan absennya Jokowi dari tampuk eksekutif nasional dan Gibran yang bermain di level pusat sebagai wapres, secara politik Bobby berada dalam posisi unik, yaitu apakah ia akan menjadi sekadar perpanjangan dinasti atau bertransformasi menjadi aktor otonom yang merepresentasikan kekuatan lokal baru yang khas?

Meski telah menjadi kader Partai Gerindra, identitas Bobby agaknya tetap tak bisa dipisahkan dari warisan Jokowi. Di satu sisi, ini membuka pintu politik yang besar, yaitu akses terhadap elite nasional, media, dan jejaring infrastruktur politik.

Namun, sisi lainnya adalah beban representasi yang berat karena ia harus membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar figur bayangan yang hanya hadir karena relasi kekerabatan.

Konsep “local strongman” dari Edward Aspinall dalam konteks Indonesia memberikan perspektif menarik: pemimpin daerah yang kuat secara politik dan ekonomi, yang bisa menjadi aktor kunci dalam negosiasi dengan pemerintah pusat, bahkan menjadi kingmaker atau calon elite politik nasional.

Sumatera Utara, dengan sejarah panjang kekuatan etno-politik dan ekonomi yang kompleks, tampaknya menjadi panggung ideal bagi Bobby untuk mengukuhkan citra ini. Jika berhasil memposisikan diri bukan sebagai satelit kekuasaan pusat tapi sebagai representasi aspirasi lokal, maka Bobby bisa mengubah posisinya dari sekadar “kontroversial” menjadi konsolidator kekuatan regional yang punya bobot nasional.

Namun untuk itu, Bobby harus melewati berbagai tantangan, seperti meninggalkan bayang-bayang Jokowi, tanpa kehilangan manfaat jaringan politiknya, mengelola kontroversi secara produktif, bukan destruktif, hingga membangun basis loyalitas elektoral dan institusional di Sumatera Utara yang kokoh, sehingga punya daya tawar jangka panjang.

Selain itu, penting juga agaknya untuk menjaga keseimbangan antara populisme dan teknokrasi, antara simbolisme dan substansi kebijakan.

Mungkinkah Bobby menjadi ikon masa depan seperti Dedi Mulyadi di Jawa Barat atau Anies Baswedan di Jakarta? Bisa saja.

Namun jalan menuju ke sana tidak ditentukan oleh warisan nama belakang semata, tetapi oleh kemampuan membaca dinamika politik pasca-rezim dan keberanian memainkan peran strategis di antara kekuatan yang saling bersaing.

Bobby Nasution adalah figur yang sulit dikategorikan secara hitam-putih. Ia bukan semata dicap sebagai “boneka dinasti”, tapi juga belum sepenuhnya menjadi pemimpin visioner.

Dalam dunia politik yang makin terfragmentasi, kontroversi bisa menjadi alat konsolidasi asal dikelola dengan narasi yang tepat. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Bobby terlalu kontroversial, tetapi: apakah ia tahu bagaimana menjadikan kontroversi sebagai alat untuk membangun legitimasi?

Dengan lanskap politik nasional yang sedang mengalami reorientasi besar di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran, ruang bagi aktor lokal yang punya nyali dan narasi seperti Bobby akan selalu terbuka.

Menariknya, bukan tidak mungkin saling memengaruhi dan dipengaruhi dinamika elite yang lebih senior seperti di antara Jokowi, Prabowo, hingga Megawati Soekarnoputri. (J61)

Here we go 

#bobbynasution #ahmadluthfi #gerindra #prabowo #sufmidascoahmad #jokowi #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Panas rasa Pilkada Sumut. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya, share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

PKB usulkan Nagita Slavina jadi cawagub Bobby Nasution di Sumut. Bisa dulang elektabilitas karena miliki banyak pengikut

Menantu malaikat tuh wujudnya gimana, Pak Edy? 

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) 2018-2023 Edy Rahmayadi menyebut tak khawatir untuk head-to-head dengan Bobby Nasution meski memiliki titel “menantu presiden” untuk memperebutkan tiket calon Gubernur Sumut dari parpol-parpol yang ada. Di sisi lain, terdapat satu kandidat potensial lain yakni Musa Rajekshah.

Bah! Keras memang Pilgub Sumut ini. Menurut kalian gimana? Berikan pendapatmu yaa! 

#edyrahmayadi #bobbynasution #pilgubsumut #pkb #golkar #menantupresiden #pilkada2024 #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Perang bintang di Sumatera Utara 

PDIP beri sinyal kuat akan mengusung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgub Sumut). Bila benar terjadi, Ahok akan menghadapi Bobby Nasution yang juga akan maju sebagai Cagub Sumut.

Hmm, kira-kira mana nih yang lebih kuat?