Prabowo resmi gabung Board of Peace dan berkomitmen akan kirimkan pasukan Indonesia ke Gaza. Benarkah ini wujud ketundukan atau justru awal mimpi buruk Tel Aviv?

PinterPolitik.com

“In bargaining, the commitment is a device to leave the other party no choice but to comply.” – Thomas C. Schelling, The Strategy of Conflict (Harvard University Press, 1960)

Cupin menyesap kopi hitamnya perlahan sambil menatap tajam layar ponsel yang terus menampilkan rentetan tajuk berita internasional. Narasi utama yang mendominasi beranda media sosialnya hari itu adalah ulasan sinis mengenai kehadiran langsung Presiden Prabowo Subianto di Washington.

Langkah mengejutkan Prabowo yang resmi bernaung di bawah payung lembaga Board of Peace bentukan Donald Trump yang kini telah terbentuk secara definitif, memicu gelombang protes. Banyak pengamat amatir yang secara reaktif menuduh bahwa manuver tersebut merupakan bentuk pengkhianatan mutlak terhadap perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina.

Namun, Cupin merasa ada sebuah celah logika yang sangat besar dari amarah publik yang sedang mendidih di berbagai platform diskusi tersebut. Ia menyadari sepenuhnya bahwa membaca langkah strategis seorang pemimpin negara tidak bisa dilakukan hanya dengan bermodalkan kacamata moralitas yang hitam-putih.

Tuduhan pragmatisme ini bermula dari asumsi dangkal bahwa kehadiran Prabowo di meja perundingan elite itu adalah bentuk ketundukan pada agenda besar Zionis. Opini publik dengan cepat membingkai narasi bahwa iming-iming investasi global dan janji normalisasi ekonomi telah membutakan arah kompas diplomasi Republik Indonesia.

Bagi Cupin, narasi linier yang beredar ini terasa terlalu naif dan mengabaikan fakta betapa kompleksnya papan catur geopolitik di kawasan Timur Tengah. Ia sangat meyakini bahwa manuver diplomasi Prabowo menembus ring satu Board of Peace bukanlah sebuah karpet merah, melainkan sebuah ranjau strategis.

Dalam sunyinya kedai kopi di sudut ibu kota itu, Cupin merenungkan betapa seringnya masyarakat terjebak pada ilusi bahwa berdialog sama dengan menyerah kalah. Padahal, sejarah peradaban dan rentetan konflik dunia selalu membuktikan bahwa infiltrasi tingkat tinggi ke dalam struktur lawan adalah metode terbaik untuk meruntuhkan agenda mereka dari dalam.

Keberadaan Board of Peace memang secara historis didesain untuk menguntungkan pihak tertentu, tetapi kehadiran kepala negara penyeimbang yang vokal justru akan membalikkan seluruh keadaan. Cupin membayangkan betapa terkejutnya para pelobi internasional di Washington saat menyadari Prabowo datang bukan untuk mengamini, melainkan untuk membajak arah perundingan tersebut.

Buku-buku sejarah diplomasi yang teronggok di meja Cupin selalu mengajarkan bahwa pragmatisme terukur adalah senjata yang jauh lebih mematikan daripada idealisme yang buta. Ia tersenyum tipis menyadari bahwa publik Indonesia mungkin sedang menyaksikan salah satu sandiwara diplomasi tingkat tinggi yang paling brilian di abad ini.

Di balik layar keriuhan publik yang bising, sebuah desain besar sedang dirajut dengan sangat hati-hati demi memastikan posisi tawar Jakarta berada di puncak absolut. Cupin menutup layar ponselnya dan mulai merangkai ulang seluruh kepingan teka-teki geopolitik yang berserakan di hadapannya menjadi sebuah tesis yang utuh.

Apakah Israel benar-benar memegang kendali penuh atas lembaga perdamaian yang digagas oleh sekutu utama mereka di ranah global tersebut? Ataukah manuver berani Prabowo memasukki meja KTT ini justru menjadi awal dari mimpi buruk diplomasi bagi Tel Aviv yang tak pernah diproyeksikan sebelumnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bayang-bayang Militer di Gaza

Pikiran Cupin kemudian beralih pada wacana pengiriman pasukan penjaga perdamaian Indonesia ke Jalur Gaza yang kini status komitmennya dikabarkan sudah hampir final. Dalam benak analitisnya, kehadiran ribuan tentara berseragam lengkap di perbatasan konflik bukanlah sekadar simbol solidaritas kemanusiaan biasa yang bisa dipandang sebelah mata.

Langkah pengerahan kekuatan militer ini adalah sebuah proyeksi kekuatan yang secara langsung menusuk tepat di jantung persepsi ancaman keamanan nasional Israel. Negara tersebut selama ini sangat mengandalkan isolasi geografis dan superioritas persenjataan untuk menjaga ketenangan psikologis warganya dari kepungan negara-negara mayoritas Muslim.

Analisis Cupin seketika terhubung dengan sebuah argumen bernas yang diuraikan oleh Stephen Walt dalam karya akademiknya yang sangat fenomenal berjudul The Origins of Alliances. Dalam literatur Hubungan Internasional tersebut, Walt secara komprehensif menjelaskan bagaimana sebuah negara merespons ancaman bukan hanya berdasarkan kekuatan tempur agregat lawan, tetapi juga dipengaruhi oleh kedekatan geografis dan niat agresif.

Melalui kacamata teori Walt tersebut, Cupin menilai bahwa manuver penempatan pasukan dari Asia Tenggara secara drastis mengubah kalkulasi kedekatan geografis ancaman bagi Tel Aviv. Negara kepulauan yang selama ini hanya bisa melontarkan kecaman dari jarak ribuan kilometer, tiba-tiba memproyeksikan kekuatan fisik yang nyata tepat di halaman depan rumah sang lawan.

Bagi para perumus strategi militer Israel, pasukan perdamaian dari negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia adalah sebuah variabel tak terduga yang sangat merepotkan. Mereka sadar betul bahwa insiden sekecil apa pun yang merugikan pasukan tersebut dapat memicu eskalasi politik berantai yang tidak akan mampu dibendung oleh kekuatan adidaya mana pun.

Cupin mengilustrasikan dalam pikirannya mengenai kepanikan yang mungkin mendera ruang rapat kabinet perang Israel saat menganalisis potensi pergeseran keseimbangan kekuatan di kawasan ini. Kepastian kehadiran fisik pasukan militer gabungan yang dipelopori Indonesia tersebut bukan lagi sekadar retorika normatif di mimbar PBB, melainkan wujud nyata dari ancaman laten yang mengintai setiap pergerakan mereka.

Secara psikologis, keberangkatan tentara penjaga perdamaian ke wilayah konflik tersebut meruntuhkan narasi hegemonik Israel bahwa mereka sama sekali tidak tersentuh oleh kekuatan dari luar Timur Tengah. Entitas yang terbiasa mendikte syarat-syarat keamanan di sekitarnya itu kini harus berhadapan dengan tembok pertahanan dari negara yang secara konstitusional menolak mengakui eksistensi mereka.

Analisis Cupin semakin tajam ketika ia menyadari bahwa pasukan militer ini sesungguhnya berfungsi sebagai instrumen penekan yang tidak bisa diusir begitu saja menggunakan instrumen hukum internasional. Israel sepenuhnya terjebak dalam dilema buta; menyerang pasukan berarti melakukan bunuh diri politik massal, namun membiarkan mereka tetap beroperasi berarti menerima pengawasan militer secara permanen.

Keputusan pengiriman yang hampir final ini seolah membuktikan bahwa instrumen kemanusiaan dapat dialihfungsikan menjadi kekuatan gentar yang melampaui efek destruktif dari rentetan misil balistik sekalipun. Cupin menghela napas panjang melihat betapa elegan namun mematikannya strategi penempatan proksi keamanan di wilayah yang selama ini menjadi titik buta keangkuhan lawan.

Mungkinkah kehadiran ribuan sepatu laras tentara di tanah konflik ini menjadi kartu truf absolut yang selama ini dicari untuk menundukkan arogansi keamanan Tel Aviv? Dan bagaimana instrumen militer yang dikemas rapi dalam bungkus perdamaian ini pada akhirnya bertransformasi menjadi senjata negosiasi yang paling ditakuti?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jerat Presisi Diplomasi Sandera?

Menyadari adanya benang merah antara partisipasi Prabowo di struktur resmi Board of Peace dan kepastian pengiriman pasukan ke Gaza, Cupin langsung mengarahkan analisisnya pada konsep diplomasi tingkat tinggi. Ia menarik kesimpulan tajam bahwa strategi yang sedang dimainkan saat ini adalah sebuah bentuk diplomasi sandera yang bertujuan memojokkan Israel dari segala penjuru mata angin.

Konsep diplomasi sandera yang dipikirkan Cupin sama sekali tidak bermakna penyanderaan nyawa secara fisik, melainkan penahanan kepentingan geopolitik yang sangat krusial bagi masa depan Israel. Tel Aviv saat ini sangat mendambakan normalisasi hubungan dengan dunia Islam untuk mendapatkan legitimasi mutlak, dan Jakarta secara cerdas mengantongi kunci emas dari pintu pengakuan tersebut.

Cupin dengan cermat menghubungkan fenomena geopolitik ini dengan pemikiran brilian Thomas Schelling yang tertuang dalam karyanya yang sangat berpengaruh berjudul The Strategy of Conflict. Schelling dalam karyanya tersebut mengelaborasi secara detail bagaimana kekuatan untuk menyakiti atau menahan sesuatu yang berharga dapat direkayasa menjadi daya tawar yang absolut dalam sebuah konflik terbuka.

Berdasarkan fondasi teori Schelling, Cupin melihat dengan jelas bahwa sandera yang sedang ditahan oleh Prabowo adalah impian legitimasi internasional dan jaminan rasa aman yang sangat didambakan oleh Israel. Pesan tersirat yang dikirimkan sangatlah lugas: keamanan Israel hanya akan diakui dan dihormati jika hak fundamental atas kemerdekaan Palestina direalisasikan tanpa syarat tambahan saat ini juga.

Jika pihak lawan bersikeras menolak syarat mutlak tersebut, mereka dipastikan akan kehilangan momentum bersejarah untuk berdamai dengan raksasa Asia dan harus terus hidup dalam bayang-bayang ancaman perbatasan. Cupin menggelengkan kepala penuh kekaguman melihat bagaimana posisi non-blok yang selama bertahun-tahun dianggap pasif, kini dipelintir menjadi instrumen koersi yang memaksa lawan berlutut pada pilihan yang menyakitkan.

Keterlibatan penuh Prabowo di dalam organisasi Board of Peace ternyata hanyalah sebuah panggung sandiwara strategis untuk memikat target agar bersedia masuk ke dalam perangkap negosiasi yang sesungguhnya. Saat mereka merasa menang di atas kertas kesepakatan elite Washington, jerat diplomasi sandera ini justru akan ditarik dengan kekuatan penuh hingga tidak ada lagi ruang tersisa untuk sekadar bermanuver.

Pendekatan ini jauh melampaui taktik perlawanan frontal yang selama ini terbukti sering berujung pada kebuntuan berdarah tanpa solusi rasional di level akar rumput. Ini adalah puncak evolusi dari realpolitik yang dipahami Cupin; sebuah taktik mematikan di mana senyum koperatif di meja diplomasi dengan rapi menyembunyikan todongan senjata strategis yang terkokang sempurna.

Menganalisis arsitektur strategi yang begitu rapi ini, Cupin merasa optimis bahwa supremasi negosiasi saat ini sepenuhnya berada di tangan pemimpin yang mampu memanipulasi persepsi ancaman. Ia mencatat dalam benaknya bahwa diplomasi bukanlah kompetisi untuk terlihat paling suci, melainkan perlombaan untuk mendikte hasil akhir melalui penguasaan atas kelemahan terbesar pihak lawan.

Pada akhirnya, dinamika konflik global yang teramat kompleks ini selalu menuntut kemampuan analitis yang jernih untuk membaca niat tersembunyi di balik setiap manuver politik yang tampak berlawanan arah. Keberanian mengambil risiko dengan menempatkan diri di pusat pusaran diplomasi lawan adalah bukti kedewasaan strategis yang esensial, demi tercapainya perdamaian sejati yang berdiri tegak di atas fondasi keadilan. (A43)

Indonesia memutuskan untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP). Mungkinkah ini kesempatan untuk menjadi jembatan atau malah masuk ke jebakan?

PinterPolitik.com

“It is how limited structural power is compensated for: by setting the playing field early and ensuring others want to play your game. You articulate clearly and early.” — @bagus_muljadi di X (31/1/2026)

Cupin menyesap latte-nya sambil mengamati layar ponsel yang menampilkan berita besar tentang langkah strategis Indonesia di panggung dunia. Kabar bahwa pemerintah memutuskan untuk terlibat dalam inisiatif Board of Peace (BoP) menjadi topik hangat yang membakar semangat nasionalisme di lini masa.

Bagi Cupin, mahasiswa yang gemar mengamati dinamika politik global, keputusan ini bukanlah langkah sembarangan, melainkan sebuah manuver berani yang patut diapresiasi. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton di pinggir lapangan, tetapi berani masuk ke tengah gelanggang tempat keputusan-keputusan besar dibuat.

Tentu saja, kehadiran forum ini memantik diskusi hangat mengenai siapa saja yang duduk di meja bundar tersebut. Isu yang paling sensitif dan menguras emosi publik adalah potensi kehadiran perwakilan Israel dalam satu forum multilateral yang sama.

Namun, Cupin melihat pemerintah tampaknya memahami bahwa untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai, mediator tidak bisa hanya berbicara dengan satu sisi saja. Kehadiran Indonesia di sana justru dimaknai sebagai upaya “menjemput bola” untuk membela kepentingan Palestina langsung di depan mata pihak lawan.

Alih-alih memboikot forum dan membiarkan narasi didominasi oleh pihak lain, Indonesia memilih jalan terjal diplomasi untuk menyuarakan hak-hak Palestina secara lantang. Ini mengingatkan Cupin pada prinsip bahwa perdamaian tidak dibuat dengan teman, melainkan dengan musuh.

Perdebatan di kepala Cupin bukan lagi soal “pantas atau tidak”, melainkan seberapa besar dampak yang bisa kita berikan. Langkah ini sejalan dengan analisis yang menyebut bahwa isolasi diplomatik tidak selamanya menjadi solusi efektif dalam konflik modern.

Dengan bergabungnya Indonesia, harapan agar suara Global South tidak lagi diabaikan menjadi semakin nyata. Pemerintah terlihat ingin memastikan bahwa penderitaan rakyat Gaza tidak hanya menjadi statistik, tetapi menjadi agenda utama pembahasan.

Cupin membayangkan para diplomat kita sedang bekerja keras menyiapkan argumen-argumen tajam untuk melindungi kepentingan saudara-saudara di Palestina. Keberanian untuk duduk tegak di tengah kompleksitas geopolitik ini menunjukkan kedewasaan diplomasi Indonesia.

Tidak mudah bagi negara mana pun untuk menavigasi jebakan-jebakan protokol internasional yang penuh intrik. Namun, antusiasme publik yang mendukung peran aktif Indonesia menjadi bahan bakar moral yang kuat.

Cupin melihat ini sebagai sinyal bahwa Indonesia siap naik kelas dari sekadar negara berkembang menjadi kekuatan penyeimbang global. Kita tidak lagi hanya mengirim bantuan logistik, tetapi juga turut merancang arsitektur perdamaian itu sendiri.

Meskipun tantangan di depan mata sangat besar, optimisme bahwa Indonesia bisa menjadi kunci penyelesaian konflik Palestina tetap menyala. Langkah awal sudah diambil, dan dunia kini menunggu gebrakan selanjutnya dari Jakarta.

Namun, di balik optimisme tersebut, Cupin mulai merenungkan kapasitas strategis yang kita miliki untuk mengubah arah angin. Apakah keberanian diplomatik ini cukup untuk melawan arus kepentingan adidaya yang sudah mengakar kuat?

Dan yang lebih penting, mampukah Indonesia mengonversi kehadiran fisik di forum tersebut menjadi kebijakan nyata yang menguntungkan Palestina?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

DNA “Bandung Spirit” di BoP

Mencoba menyelami lebih dalam, Cupin membuka kembali catatan kuliahnya tentang teori Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional. Perspektif ini, yang dipopulerkan oleh pemikir seperti Alexander Wendt, menekankan bahwa identitas negara adalah faktor krusial yang menentukan tindakannya.

Indonesia, sejak era KAA 1955, telah secara konsisten mengonstruksi identitasnya sebagai “jembatan” atau bridge-builder antar-peradaban. Pemerintah saat ini tampaknya sangat sadar akan modal sejarah tersebut dan sedang mengapitalisasinya melalui Board of Peace.

Bergabungnya Indonesia bukan sekadar kalkulasi untung-rugi materi, melainkan peneguhan identitas nasional sebagai juru damai dunia. Ini berbeda dengan negara middle power lain seperti Turki yang cenderung menggunakan pendekatan koersif atau India yang sangat pragmatis menjaga otonomi strategisnya.

Indonesia memainkan peran unik sebagai “kekuatan moral” yang bisa diterima oleh faksi-faksi yang saling berseberangan, termasuk dalam konteks Palestina dan Israel. Dalam kacamata Role Theory dari K.J. Holsti, Indonesia sedang menjalankan peran sebagai “Active Independent” yang konsisten.

Pemerintah memahami bahwa menjadi jembatan berarti harus bersedia diinjak oleh kedua belah pihak demi menghubungkan dua tebing yang terpisah. Dalam kasus Palestina, Indonesia memosisikan diri sebagai penyambung lidah bagi mereka yang tak terdengar suaranya di forum elit.

Kehadiran Indonesia di BoP adalah upaya untuk memastikan bahwa jembatan diplomasi bagi kemerdekaan Palestina tidak diputus oleh kepentingan sepihak negara-negara Barat. Kita membawa perspektif kemanusiaan dan keadilan yang sering kali absen dalam kalkulasi dingin realpolitik global.

Cupin melihat bahwa pemerintah sedang berusaha mengubah norma internasional dari yang berbasis kekuatan (power-based) menjadi berbasis nilai (value-based). Alexander Wendt menyebutkan bahwa “anarki adalah apa yang negara persepsikan”, dan Indonesia sedang mencoba mengubah persepsi anarki itu menjadi kerja sama.

Diplomasi “jembatan” ini memungkinkan Indonesia untuk menyuntikkan agenda Palestina ke dalam diskusi tanpa harus terjebak dalam blok aliansi yang kaku. Kita bisa berbicara dengan Amerika Serikat sebagai mitra strategis, sekaligus merangkul negara-negara Arab dan Afrika.

Fleksibilitas inilah yang menjadi aset terbesar diplomasi Indonesia di bawah pemerintahan saat ini. Tidak banyak negara yang memiliki privilese kepercayaan dari berbagai kutub kekuatan dunia seperti Indonesia.

Langkah ini juga membuktikan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina tidak luntur, justru berevolusi ke tahap yang lebih taktis dan strategis. Menjadi jembatan bukan berarti netral tanpa sikap, melainkan aktif mencari titik temu demi solusi dua negara.

Cupin merasa bangga bahwa bangsanya berani mengambil risiko politik demi sebuah cita-cita luhur konstitusi. Namun, ia juga sadar bahwa dalam teori konstruktivisme, sebuah identitas hanya akan valid jika diakui oleh pihak lain (intersubjective understanding).

Apakah negara-negara besar di dalam BoP benar-benar memandang Indonesia sebagai mitra setara yang idenya patut didengar? Ataukah mereka hanya memandang kita sebagai pelengkap kuota representasi geografis semata?

Maka, pertanyaan besarnya adalah seberapa kuat “beton” jembatan yang sedang dibangun oleh para diplomat kita? Dan apakah jembatan ini mampu menahan beban berat ekspektasi perdamaian yang diletakkan di pundak Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Rule-Maker > Rule-Taker

Lamunan Cupin berlanjut ke dimensi yang lebih keras dan pragmatis, meninggalkan sejenak romantisme peran moral. Ia teringat pada pandangan para akademisi, seperti Bagus Muljadi, yang menekankan pentingnya memahami struktur kekuasaan di balik institusi internasional.

Dalam kacamata ini, langkah pemerintah bergabung ke BoP adalah bentuk kecerdasan dalam membaca peta realpolitik. John Mearsheimer, dalam The Tragedy of Great Power Politics, mengingatkan bahwa institusi internasional sering kali dibentuk untuk melayani kepentingan negara kuat.

Alih-alih menolak realitas ini, Indonesia justru memilih untuk masuk dan bermain di dalamnya demi kepentingan nasional dan Palestina. Pemerintah menyadari bahwa memprotes keputusan dari luar pagar jarang sekali mengubah hasil akhir.

Untuk bisa menolong Palestina secara efektif, Indonesia harus berada di ruang rapat saat aturan main sedang disusun. Konsep “bebas aktif” diterjemahkan secara progresif oleh pemerintah: bukan reaktif menunggu bola, tetapi proaktif membentuk agenda (shaping the agenda) sejak dini.

Inilah esensi dari diplomasi modern yang cerdas: articulate clearly and early. Indonesia tidak menunggu draf resolusi jadi baru berkomentar, tetapi ikut memegang pena saat draf itu ditulis.

Kritik yang mengatakan ini adalah jebakan mungkin melupakan bahwa ketidakhadiran justru adalah jebakan yang sesungguhnya. Jika Indonesia absen, nasib Palestina akan ditentukan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang mungkin tidak peduli pada aspirasi dunia Islam.

Pemerintah memahami bahwa dalam lanskap kekuasaan global, leverage atau daya tawar adalah mata uang yang paling berharga. Dengan masuk ke lingkaran inti, Indonesia sedang membangun leverage tersebut, didukung oleh posisinya sebagai pemimpin alamiah di Asia Tenggara.

Fokus memperkuat pijakan di ASEAN adalah modal awal yang baik untuk berbicara lantang di level global. Kekuatan struktural yang terbatas dikompensasi dengan kelincahan diplomatik untuk memastikan orang lain mau bermain dengan aturan kita.

Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak naif dalam memandang geopolitik. Kita tahu bahwa norma dan hukum internasional sering kali tidak cukup untuk menghapus asimetri kekuatan militer.

Oleh karena itu, strategi masuk ke dalam sistem adalah cara terbaik untuk membelokkan arus kekuatan tersebut agar lebih adil. Ini adalah bentuk survival mode sekaligus offensive diplomacy untuk mengamankan kepentingan nasional dan kemanusiaan.

Pemerintah sedang mengajarkan kita bahwa diplomasi bukan soal siapa yang paling keras berteriak di jalanan, tapi siapa yang paling taktis bernegosiasi di meja perundingan. BoP adalah arena uji nyali dan uji otak bagi para arsitek kebijakan luar negeri kita.

Kehadiran Indonesia di sana adalah jaminan bahwa isu Palestina tidak akan terkubur di bawah tumpukan agenda hegemonik lainnya. Kita hadir untuk memastikan bahwa “jembatan” itu benar-benar mengantarkan pada perdamaian, bukan sekadar monumen kosong.

Pada akhirnya, dikotomi jebakan atau jembatan akan sangat bergantung pada seberapa piawai kita memainkan kartu yang kita pegang. Jika melihat keseriusan dan keberanian pemerintah saat ini, besar harapan bahwa BoP akan menjadi jembatan emas bagi peran Indonesia yang lebih sentral, sekaligus jalan pembuka bagi keadilan yang dinanti rakyat Palestina. (A43)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Saat PBB makin buntu, dunia melirik forum baru bernama Board of Peace. Apakah ini awal tatanan perdamaian global baru?

PinterPolitik.com

Dalam beberapa tahun terakhir, satu kritik terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin sering terdengar: lembaga ini terlalu besar untuk bergerak cepat. Di tengah konflik yang kian kompleks—dari Ukraina hingga Gaza—PBB kerap terlihat buntu, terjebak dalam tarik-menarik veto politik dan birokrasi panjang. Dunia, pada titik tertentu, mulai bertanya: apakah arsitektur perdamaian global yang dirancang pasca-Perang Dunia II masih relevan menghadapi krisis abad ke-21?

Di tengah kegelisahan itu, muncul sebuah inisiatif baru yang memantik perdebatan luas: Board of Peace (BoP), forum internasional yang digagas Amerika Serikat sebagai mekanisme perdamaian alternatif. Dengan keanggotaan terbatas, struktur pengambilan keputusan yang ringkas, dan fokus pada hasil konkret, BoP segera dilihat sebagian pihak sebagai “PBB versi baru”. Sebagian lain menyambutnya sebagai eksperimen berani untuk menjawab kebuntuan lama tata kelola global.

Masuknya sejumlah negara penting—termasuk Indonesia—ke dalam BoP menandai bahwa inisiatif ini bukan sekadar wacana. Ia telah menjadi arena nyata tempat negara-negara mulai menguji cara baru mengelola konflik global. Pertanyaannya bukan lagi apakah BoP akan ada, melainkan apa maknanya bagi masa depan tatanan internasional.

Wujud Minilateralisme?

Secara desain, Board of Peace lahir sebagai respons langsung atas kritik terhadap multilateralisme klasik. PBB dibangun dengan prinsip universalitas: semua negara memiliki suara. Namun, dalam praktiknya, prinsip ini sering berhadapan dengan paradoks. Dewan Keamanan PBB, misalnya, kerap lumpuh ketika kepentingan negara-negara besar saling bertabrakan. Resolusi lahir, tetapi implementasi tertahan. Norma ditegaskan, tetapi konflik terus berjalan.

BoP menawarkan pendekatan berbeda. Keanggotaannya dibatasi—sekitar 60 negara—dengan komitmen finansial dan politik yang jelas. Tujuannya bukan membangun legitimasi universal, melainkan menghasilkan stabilisasi konflik dan rekonstruksi pascaperang secara cepat dan terukur. Dalam kerangka ini, BoP tidak dimaksudkan sebagai anti-PBB, melainkan sebagai pelengkap di era krisis berlapis, ketika kecepatan dan efektivitas menjadi kebutuhan mendesak.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep minilateralisme, sebagaimana dibahas oleh Moises Naim. Minilateralisme berangkat dari asumsi bahwa kelompok kecil negara dengan sumber daya dan kepentingan yang relevan sering kali lebih efektif menyelesaikan masalah spesifik dibanding forum besar yang inklusif tetapi lamban. Dalam dunia yang semakin volatil, mekanisme semacam ini menjadi semakin “preferable”.

Menariknya, logika minilateralisme ini memiliki resonansi filosofis yang jauh lebih tua. Socrates, dalam kritik klasiknya terhadap demokrasi, mempertanyakan apakah banyaknya suara selalu menghasilkan keputusan terbaik. Terlalu banyak pendapat, menurutnya, justru dapat mengaburkan kebenaran dan memperlambat tindakan. PBB, sebagai arena multilateral universal, kerap menghadapi dilema serupa: legitimasi tinggi, tetapi efektivitas rendah. BoP hadir dengan asumsi berbeda—bahwa dalam situasi tertentu, lebih sedikit aktor dapat berarti lebih banyak tindakan.

Aspek lain yang membuat BoP signifikan adalah komitmen Amerika Serikat sebagai penggagas utama. Dalam teori Hegemonic Stability, yang dipelopori oleh Charles Kindleberger dan dikembangkan lebih lanjut oleh Robert Keohane, stabilitas dan efektivitas institusi internasional sangat bergantung pada kesediaan negara hegemon untuk menyediakan kepemimpinan, sumber daya, dan jaminan politik. Ketika hegemon menarik diri, institusi melemah. Sebaliknya, ketika hegemon berkomitmen, institusi cenderung hidup.

Dalam konteks BoP, Amerika Serikat tampak tidak sekadar menjadi sponsor simbolik, tetapi aktor yang ingin memastikan forum ini bekerja. Komitmen ini memberi sinyal kuat bahwa BoP berpotensi menjadi arena penting dalam pengelolaan konflik global ke depan. Bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, sinyal ini membuka ruang kalkulasi strategis yang rasional.

Keputusan Indonesia untuk bergabung—di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto—menarik dibaca dalam kerangka tersebut. Indonesia tidak masuk sebagai pengikut pasif, melainkan sebagai middle power yang sadar posisi. Selama ini, Indonesia dikenal konsisten dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif: tidak terikat pada satu blok, tetapi aktif dalam menjaga perdamaian. BoP menawarkan ruang baru untuk menerjemahkan prinsip itu dalam konteks dunia yang berubah.

Masuk ke BoP berarti masuk ke ruang pengambilan keputusan yang lebih sempit, tetapi lebih berpengaruh. Ini memberi Indonesia peluang untuk tidak hanya menyuarakan norma, tetapi juga ikut mengawasi dan membentuk implementasi kebijakan perdamaian—termasuk dalam isu sensitif seperti rekonstruksi pascakonflik. Dalam bahasa sederhana, Indonesia tidak lagi berdiri di podium, melainkan duduk di meja tempat keputusan operasional dibuat.

Menuju Konstelasi Geopolitik Baru?

Lebih jauh, Board of Peace dapat dibaca sebagai penanda geopolitical gravity shifting—pergeseran pusat gravitasi tata kelola global. Dunia tidak sepenuhnya meninggalkan multilateralisme universal, tetapi mulai melengkapinya dengan forum-forum strategis yang lebih fleksibel. Ini bukan tanda runtuhnya tatanan internasional, melainkan adaptasinya terhadap realitas baru.

Dalam lanskap ini, posisi Indonesia menjadi semakin menarik. Indonesia bukan hanya anggota BoP, tetapi juga bagian dari BRICS, sebuah blok yang sering dipandang sebagai representasi aspirasi Global South dan dunia multipolar. Kombinasi ini memberi Indonesia ruang manuver yang luas: berinteraksi dengan inisiatif yang dipimpin Barat, tanpa melepaskan keterlibatan dalam forum alternatif non-Barat.

Prinsip bebas aktif, dalam konteks ini, menemukan relevansi barunya. Bukan lagi sekadar menjaga jarak, tetapi aktif memilih ruang yang tepat untuk memaksimalkan pengaruh. BoP memberi Indonesia kesempatan untuk memainkan peran sebagai jembatan—antara negara besar dan dunia berkembang, antara logika stabilitas dan tuntutan keadilan, antara efisiensi dan legitimasi.

Tentu, Board of Peace bukan tanpa risiko. Forum yang ringkas dan bergantung pada komitmen negara besar selalu rentan terhadap perubahan politik. Namun, justru di situlah nilai strategis partisipasi Indonesia. Dengan berada di dalam, Indonesia memiliki kesempatan untuk ikut memastikan bahwa orientasi hasil tidak mengorbankan prinsip, dan bahwa stabilitas tidak menyingkirkan aspirasi jangka panjang masyarakat terdampak konflik.

Pada akhirnya, Board of Peace mungkin tidak akan sepenuhnya menggantikan PBB. Namun, ia bisa menjadi laboratorium penting bagi cara baru mengelola perdamaian global. Dan jika momentum ini dimanfaatkan dengan cermat, Indonesia berpeluang tidak hanya menjadi saksi perubahan tatanan dunia, tetapi aktor yang ikut membentuk arahnya.