Audio ini dibuat menggunakan AI.

Parkir liar Blok-M bukan sekadar pungli, tapi potret konflik negara, ekonomi informal, dan kekuasaan bayangan. Saat kebijakan tak tegas, “bos parkir” tetap berkuasa. Berani kah Pemprov menuntaskan ini? Inilah ujian politik sesungguhnya: sederhana di permukaan, rumit dan berisiko di dalam.

PinterPolitik.com

Fenomena parkir liar di kawasan Blok-M Square yang kembali viral bukanlah sekadar anomali administratif, melainkan gejala klasik dari relasi timpang antara negara, pasar, dan ekonomi informal di ruang kota.

Kasus “bayar dua kali”—resmi di gerbang, lalu tidak resmi di dalam—menjadi ilustrasi konkret bagaimana otoritas formal kerap berlapis dengan otoritas bayangan yang bekerja secara paralel.

Dalam literatur urban politics, situasi ini sering dijelaskan melalui konsep dual governance, di mana pemerintah lokal tidak sepenuhnya absen, tetapi juga tidak sepenuhnya dominan.

Blok-M sebagai “kiblat hits Jaksel” memiliki nilai ekonomi tinggi, mulai dari mobilitas padat, konsumsi tinggi, dan interaksi sosial yang intens. Dalam konteks seperti ini, ruang parkir bukan sekadar fasilitas teknis, melainkan sumber rente ekonomi.

Siapa yang mengatur parkir, dia mengontrol aliran uang harian yang stabil. Di sinilah praktik parkir liar menemukan logikanya, ihwal yang bukan deviasi, tetapi bagian dari ekosistem ekonomi yang telah lama beroperasi.

Masalahnya, pemerintah daerah hadir secara parsial. Di satu sisi, pemerintah telah menyediakan sistem formal—karcis masuk, pengelolaan kawasan, bahkan kanal pengaduan.

Di sisi lain, kehadiran petugas resmi yang seharusnya mengatur parkir secara gratis atau sebagai bagian dari layanan tidak memadai.

Kekosongan ini diisi oleh juru parkir informal yang menawarkan “jasa, dari membantu manuver kendaraan hingga sekadar memberikan rasa aman simbolik. Relasi ini bersifat ambigu, antara bantuan dan pemaksaan.

Ketika pemerintah hanya sebatas “mendata” dan “mengimbau” tanpa penegakan yang konsisten, maka yang terjadi adalah normalisasi praktik ilegal. Viral demi viral menjadi siklus tanpa resolusi.

Dalam kerangka governance failure, ini menunjukkan bahwa kebijakan ada, tetapi kapasitas implementasi dan keberanian politik tidak cukup kuat untuk menembus struktur sosial-ekonomi yang sudah mengakar.

Lalu, di mana peran Pemprov Jakarta di bawah komando Pramono Anung?

Pramono Dibayangi Otoritas Bayangan?

Untuk memahami mengapa parkir liar sulit diberantas, kita perlu melihatnya sebagai bagian dari political economy of informality.

Parkir liar di Jakarta bukan fenomena baru, melainkan memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan premanisme, patronase, dan jaringan kekuasaan informal.

Setiap kawasan kerap memiliki “bos parkir” yang mengelola wilayahnya, membangun relasi dengan aktor lokal, dan dalam banyak kasus, terhubung dengan figur-figur di dunia politik.

Konsep shadow state relevan di sini: struktur kekuasaan informal yang berjalan berdampingan dengan negara formal.

Dalam praktiknya, negara sering kali bernegosiasi dengan aktor-aktor ini, bukan mengeliminasi mereka.

Hal ini terjadi karena dua alasan utama. Pertama, biaya sosial-politik dari penertiban bisa sangat tinggi, termasuk potensi konflik horizontal. Kedua, dalam beberapa kasus, aktor informal ini justru menjadi perpanjangan tangan kontrol sosial di tingkat lokal.

Sejarah menunjukkan bahwa upaya reformasi parkir selalu berhadapan dengan resistensi.

Pada masa lalu, di erah Ali Sadikin, ketika pemerintah daerah mencoba memformalkan pengelolaan parkir melalui institusi resmi, muncul perlawanan dari kelompok yang sebelumnya menikmati rente tersebut.

Bahkan, pendekatan yang lebih modern seperti digitalisasi parkir di era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pun tidak sepenuhnya berhasil karena menghadapi hambatan serupa: bukan soal teknologi, tetapi soal redistribusi kekuasaan dan pendapatan.

Dalam konteks kekinian, pernyataan pejabat publik yang cenderung permisif, misalnya menganggap tarif parkir liar tinggi sebagai hal “wajar” dalam kondisi tertentu, secara tidak langsung memperkuat legitimasi praktik informal.

Ini menciptakan sinyal ambigu. Di satu sisi ada aturan, di sisi lain ada toleransi. Dalam teori institutional ambiguity, kondisi ini justru memperbesar ruang bagi aktor informal untuk terus beroperasi.

Blok-M menjadi contoh mikro dari masalah makro. Pengelola gedung, dinas perhubungan, aparat keamanan, hingga kelompok lokal memiliki kepentingan masing-masing.

Tanpa koordinasi yang kuat dan visi kebijakan yang tegas, hasilnya adalah fragmentasi otoritas. Setiap pihak bekerja dalam logika sendiri, sementara pengguna, dalam hal ini masyarakat, menanggung perdebatan dan biaya ganda, baik secara finansial maupun psikologis.

Uji Nyali “Uka-Uka” Pramono?

Di sinilah persoalan parkir liar bertransformasi dari isu teknis menjadi ujian politik. Kebijakan perparkiran yang telah dicanangkan. Mulai dari kanal pengaduan hingga koordinasi lintas instansi, sebenarnya menunjukkan adanya kesadaran problem. Namun, kebijakan tanpa penegakan adalah simbol tanpa substansi.

Dalam kerangka state capacity, yang diuji bukan hanya kemampuan merumuskan kebijakan, tetapi juga kemampuan menegakkan aturan di lapangan, terutama ketika berhadapan dengan aktor-aktor yang memiliki kekuatan sosial.

Parkir liar adalah “politik hard level” karena melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang saling bertaut: ekonomi kecil harian, jaringan informal, hingga potensi keterkaitan dengan elite lokal.

Pertanyaannya: apakah pemerintah berani melakukan disruption terhadap ekosistem ini? Penertiban parkir liar bukan sekadar soal menyingkirkan juru parkir, tetapi juga menyediakan alternatif yang adil dan berkelanjutan. Tanpa itu, penertiban hanya akan bersifat sementara, hilang di satu titik, muncul di titik lain.

Ada beberapa prasyarat yang perlu dipenuhi. Pertama, kejelasan otoritas, tentang siapa yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan parkir di suatu kawasan. Kedua, penguatan petugas resmi di lapangan, baik dari sisi jumlah maupun kewenangan.

Ketiga, penggunaan teknologi yang tidak hanya canggih, tetapi juga mampu meminimalkan interaksi tunai yang membuka celah pungutan liar. Keempat, pendekatan sosial yang mengakomodasi transisi bagi pekerja informal, agar tidak sekadar digusur tanpa solusi.

Lebih jauh, diperlukan keberanian politik untuk memutus relasi patronase yang mungkin melindungi praktik ini. Ini bukan langkah populer, tetapi justru di situlah letak kepemimpinan.

Dalam teori transformational leadership, pemimpin diuji ketika harus mengambil keputusan yang berisiko tinggi demi perubahan struktural.

Kasus Blok-M adalah momentum. Ia membuka kembali diskusi publik tentang parkir liar yang selama ini dianggap “biasa”.

Viralitasnya bisa menjadi tekanan politik yang mendorong aksi nyata, atau justru menguap seperti kasus-kasus sebelumnya. Pilihan ada pada pemerintah, menjadikannya titik balik atau sekadar episode dalam siklus panjang ketidaktuntasan.

Pada akhirnya, pertanyaan “berani atau tidak” bukan sekadar retorika. Ia mencerminkan ekspektasi publik terhadap negara untuk hadir secara utuh, bukan setengah-setengah.

Jika parkir liar—yang tampak sederhana—tidak bisa diselesaikan, maka sulit berharap pada penyelesaian masalah kota yang lebih kompleks.

Blok-M hari ini adalah cermin Jakarta, dinamis, penuh potensi, tetapi juga terjebak dalam kompromi-kompromi lama.

Menyelesaikan parkir liar berarti lebih dari sekadar menertibkan ruang, melainkan upaya merebut kembali otoritas negara dari bayang-bayang “seram” dalam sebuah acara televisi horor berjudul “Uka-Uka” yang selama ini dibiarkan tumbuh. Dan di situlah, politik benar-benar bermain di level tertingginya, bukan sekadar dalam level easy seperti renovasi taman atau mendukung klub sepak bola. (J61)

Pinterpolitik.com – Pada suatu hari di ruang kerja, Pramono Anung duduk memandangi layar. Di depannya terbentang peta digital Jakarta, lengkap dengan opsi-opsi kawasan yang bisa dipilih: Tanjung Priok, Kebayoran, Blok M. Tangan Pramono berhentdi salah satu ikon. Klik. “Blok M (Easy),” begitu tulisannya. Permainan dimulai.

Gambaran ini tentu saja bukan kejadian nyata, melainkan metafora yang ditampilkan dalam infografis satir buatan PinterPolitik. Namun, seperti banyak satire yang baik, ia menyingkap realitas. Di antara proyek-proyek revitalisasi yang rumit di Jakarta, kawasan Blok M memang terasa seperti “panggung bermain” yang mudah—setidaknya jika dibandingkan dengan proyek normalisasi sungai ala Jokowi atau pembangunan kembali kampung susun versi Anies Baswedan.

Tapi pertanyaannya adalah “Kenapa Blok M?” Ada apa di Blok M? Kenapa pusat peradaban Gen Z Jakarta satu ini, mulai dari donat, cheesecake, dimsum, sampai mie ayam ini, justru bisa jadi hal politis untuk sang gubernur Jakarta?

Blok M = anak kesayangan Pramono? 

#Pramono #PramonoAnung #BlokM #Jakarta #Jokowi #Anies #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Little Tokyo Blok M adalah sebutan untuk surga kuliner yang menawarkan berbagai makanan ala Negeri Sakura. Terletak di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel) – persisnya di depan Blok M Square yang meliputi Jalan Melawai VI, Jalan Melawai VII, Jalan Melawai IX, dan Jalan Melawai Raya di kawasan Blok M, Jaksel.

Fenomena penamaan “Little Tokyo” untuk sebuah kawasan bernuansa Jepang sebetulnya telah lama ada di berbagai kota terkenal di dunia. Sebut, misalnya, Little Tokyo di Los Angeles (LA), California, Amerika Serikat (AS) yang sangat terkenal. Begitu pula di Kota Vancouver, Kanada. Kedua kota ini memang dihuni banyak warga keturunan Asia – termasuk imigran asal Jepang.

Di Little Tokyo Blok M, kamu bisa menemukan aneka ragam kuliner khas Jepang seperti ramen, sushi, udon, donburi, hingga kedai sate Jepang seperti yakitori pun ada. Area ini semakin kerasa vibes ala Tokyo-nya dengan adanya jalur MRT layaknya di Tokyo, Jepang, yang merupakan kota metropolitan tersibuk di dunia tersebut.

Nah, buat kamu yang menggemari makanan-makanan Jepang, berikut ini pilihan restoran di Little Tokyo Blok M yang wajib dicoba:

Marafuku

Ingin merasakan segarnya hidangan sashimi dan sushi? Kamu bisa memilih restoran Marafuku. Sudah buka sejak tahun 1996 dan bahan baku ikannya impor langsung dari pasar ikan Tsukiji yang terkenal di Jepang.

Meskipun restorannya kecil dan agak sempit, tapi cukup pas serta nyaman untuk menikmati sushi di dalamnya. Tersedia juga pilihan menu lainnya yang bisa kamu coba. Ada chicken teriyaki set, ebi furai, beef yakiniku curry, beef katsu, chawan mushi, unagi tamago, dan sukiyaki.

Tamba

Tamba termasuk dalam resto yang tersembunyi di Little Tokyo Blok M. Lokasinya tidak mudah dicari karena tidak memiliki tanda di depan restorannya. Biasanya, pengunjung memesan set lunch favorit di Tamba karena memiliki pilihan yang banyak dalam satu set. Kamu juga bisa memilih set ramen.

Yuki Japanese Restaurant

Menu andalan di Yuki Japanese Restaurant adalah Aburi Wagyu Yukhoe. Menu ini merupakan daging iris tipis yang di– torch atau dibakar lalu disajikan dengan telur setengah matang. Menu wagyu di restoran ini pun memiliki harga relatif terjangkau dibandingkan dengan harga wagyu pada umumnya.

Kashiwa Izakaya

Suasana Kashiwa memiliki sentuhan modern tanpa menghilangkan nuansa Jepang di dalamnya. Di resto satu ini terdapat deretan komik yang bisa kamu baca sambil menunggu makanan datang. Banyak orang datang ke Kashiwa Izakaya, selain karena rasanya yang lezat harga menunya ramah di kantong. Kashiwa menyediakan beragam menu seperti yakitori, sushi dan ramen.

Papaya Fresh Gallery

Selain banyak resto jepang, di Little Tokyo Blok M, ada satu supermarket ala Jepang yang cukup terkenal, yaitu Papaya Fresh Gallery. Kamu akan menemukan camilan unik, sayuran import, hingga makanan fresh seperti sushi yang dijual dengan harga mulai dari Rp25.000 hingga– Rp100.000.

Kemudian, ada tamago, mochi, bento, dan lain-lain. Surganya pecinta makanan Jepang deh! Seluruh harga di Papaya Fresh Gallery pun lebih miring dibandingkan ketika kamu membeli makanan di restoran. (A49)

Little Tokyo Blok M adalah sebutan untuk surga kuliner yang menawarkan berbagai makanan ala Negeri Sakura. Terletak di wilayah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel) – persisnya di depan Blok M Square.

Disebut Little Tokyo  karena atmosfer yang tidak berbeda jauh dengan kawasan di Tokyo yang dipenuhi deretan restoran, kafe dan supermarket.

Di Little Tokyo Blok M, kamu bisa menemukan aneka ragam kuliner khas Jepang seperti ramen, sushi, udon, donburi, hingga kedai sate Jepang seperti yakitori pun ada. Area ini semakin kerasa vibes ala Tokyo-nya dengan adanya jalur MRT –layaknya di Tokyo, Jepang, yang merupakan kota metropolitan tersibuk di dunia tersebut.