PinterPolitik.com

Topik pemanasan global seolah tidak ada habisnya untuk dibahas. Semakin panas bumi, semakin panas pula isu ini dibicarakan. Tidak heran jika isu ini menjadi permasalahan dunia karena menyangkut kehidupan semua makhluk hidup.

Pemanasan global bahkan menjadi agenda utama yang dibahas dalam United Nation General Assembly (UNGA). Bahasan ini menjadi topik yang dominan dibahas dalam pertemuan itu selain membahas tentang dampak peperangan pada inflasi serta krisis pangan dan energi.

Perubahan iklim juga semakin menjadi ancaman yang serius ketika dunia optimis bahwa wabah Pandemi Covid-19 akan segera berakhir. Selain itu, dampak Pandemi Covid-19 telah melahirkan tren terbaru pada dunia keuangan digital yaitu peningkatan dalam pembelian bitcoin.

Bitcoin sendiri pertama kali diperkenalkan melalui publikasi berjudul Bitcoin: A Peer-to-Peer (P2P) Electronic Cash System yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008.

Bukan hanya digadang-gadang punya nilai ekonomi yang tinggi, hal yang menarik dari bitcoinyaitu terkait sistem penyimpanannya. Menurut R. Schollmeier pada tulisannya A Definition of Peer-to-Peer Networking for the Classification of Peer-to-Peer Architectures and Applications, P2P atau Peer-to-Peer yang menjadi fondasi blockchain adalah suatu jaringan yang dapat mendistribusi data antara dua komputer (peer) maupun jaringan tanpa adanya perantara. 

Hal ini membuat penggunaan blockchain menjadi transparan, data sulit dimanipulasi, dan keamanan yang tinggi. Selain itu, pengguna mudah untuk mengecek validitas data sehingga seringkali blockchain dijadikan sebuah wacana transparansi data bagi kementerian atau lembaga pemerintah.

Indonesia sebagai pemimpin G20 tahun ini memiliki ekspektasi yang besar dari dunia untuk memecahkan permasalahan dunia, terutama perubahan iklim. Salah satu tantangannya yaitu mengintegrasikan teknologi dengan upaya penurunan pemanasan global melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem lingkungan.

Indonesia dianggap bisa menjadi garda terdepan untuk pemulihan ekonomi global di mana salah dua dari ketiga pilarnya yaitu energi berkelanjutan dan transformasi digital. Tentunya, blockchain diharapkan dapat mencakup kedua pilar tersebut sehingga gagasan ini dinilai strategis.

Lantas, bisakah Indonesia lakukan perubahan transformatif dengan teknologi blockchain?

Belajar dari Kotter

Sebelum membahas lebih jauh terkait narasi blockchain yang terkesan sangat maju, kita juga perlu memahami terkait aspek sense of urgency. Ini merupakan tahap pertama dalam teori perubahan organisasi yang diungkapkan oleh Dr. John P. Kotter dalam bukunya yang berjudul Leading Change.

Kotter merupakan profesor emeritus bidang kepemimpinan di Harvard Business School. Dia menuturkan delapan tahapan dalam memimpin sebuah perubahan. Ia justru menekankan aspek kepemimpinan, bukan kepada aspek ‘managing’ untuk mewujudkan perubahan.

Berdasarkan pendekatannya, Kotter mengarahkan organisasi kepada alasan mengapa suatu perubahan bisa gagal, khususnya dikaji lewat aspek kepemimpinan.

Pada tahapan pertama, Kotter menyatakan perubahan lahir dari aspek sense of urgency melalui pendekatan inspirasional. Seorang pemimpin perlu menciptakan inspirasi kepada orang-orang agar dapat mendorong mereka untuk bertindak.

Penekanan metode perubahan organisasi oleh Kotter yaitu berasal dari segi kepemimpinan. Tahapan sense of urgency menjadi tahapan yang paling krusial karena di dalamnya dibutuhkan power untuk menumbuhkan kesadaran pada seluruh karyawan untuk menggerakan perubahan sehingga perlu melawan kepuasan.

Kotter selanjutnya mengemukakan sembilan alasan di mana salah satunya terkait dengan banyaknya pembicaraan yang menyenangkan dari para senior manajemen. Rasa puas ini selanjutnya dapat melahirkan pandangan yang cenderung menyepelekan masalah dan menghiasi keberhasilan.

Kita mungkin seringkali mendengar pemerintah melakukan pencitraan lewat kemajuan teknologi blockchain khususnya dari segi pengelolaan data. Namun, apakah pemerintah sudah sejauh itu mampu lakukan perencanaan transformasi ke teknologi yang sifatnya “next level”?

Pemerintah Siap “Next Level”?

Sebelum merujuk lebih lanjut untuk mempertanyakan sub-judul pada bagian ini, perlu dilihat lebih spesifik seperti apa wacana yang seringkali pemerintah tujukan kepada publik terkait penggunaan teknologi blockchain di institusi publik.

Memang saat ini belum ada satu pun institusi publik yang benar-benar implementasikan penggunaan blockchain. Namun, sudah banyak pejabat publik yang paham potensi penggunaannya.

Wacana paling populer yaitu penggunaan blockchain pada bidang pengadaan barang dan jasa oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP). Hal ini diungkapkan oleh Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas.

Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan bidang yang paling potensial dalam melakukan korupsi. Bahkan, pengadaan barang dan jasa menempati urutan pertama.

Kembali lagi kepada kelebihan sistem blockchain itu sendiri di mana sistem ini dapat memperkuat aspek transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, data dapat didistribusikan secara otomatis kepada seluruh stakeholder dengan aman.

Nantinya, penggunaan pengadaan barang dan jasa akan sangat berguna untuk pemanfaatan katalog elektronik (e-Katalog).

Pemanfaatan teknologi ini juga bisa diterapkan di banyak sektor karena membuat seluruh transaksi di dalamnya menjadi lebih transparan dan aman. Ini juga merupakan arah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Selain itu, beredar pula kajian terkait penggunaan blockchain pada sistem keuangan. Ini didapati dari Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Dalam laporan itu, teknologi blockchain dianggap sebagai suatu perubahan yang transformatif. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa terdapat sense of urgency terhadap penggunaan blockchain untuk pengelolaan data.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebenarnya jika dilihat dari segi materi, sense of urgency juga dapat diperkuat dengan munculnya aksi peretasan, namun aspek terpenting dalam perubahan organisasi yang dikemukakan oleh Kotter adalah aspek kepemimpinan. Maka dari itu, dalam hal ini pemimpin yang dimaksud kiranya tak lain adalah Presiden Jokowi.

Pemerintahan Jokowi saat ini boleh jadi belum dapat dianggap getol dalam memperbaiki pengelolaan data. Bahkan, dapat dikatakan perlu adanya tekanan dari publik untuk mendorong terbitnya suatu kebijakan, contohnya saja fenomena Bjorka yang pada akhirnya mendorong Pemerintah dan DPR RI menerbitkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi.

Hal ini menunjukkan bahwa dari segi perubahan, Presiden Jokowi dinilai belum mampu untuk menciptakan sense of urgency. Arahan yang dia berikan kepada Kepala LKPP masih bersifat personal dan masih men-dewa-kan efisiensi birokrasi dari segi anggaran daerah dan negara.

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun momentum Presidensi G20 sudah seharusnya dapat menjadi sinyal sense of urgency untuk melakukan perubahan.

Kemudian, apakah yang akan terjadi jika Jokowi sukses dalam merepresentasikan sense of urgency tersebut? Akankah hal ini menjadi ajang pencitraan belaka?

Blockchain Hanya Pencitraan?

Dalam tulisan yang berjudul Underestimating Costs in Public Works Projects: Error or Lie? oleh Bent Flyvbjerg, dinyatakan bahwa mega-project seringkali hanya dijadikan suatu agenda belaka yang akhirnya membuang-buang banyak uang dan waktu.

Selain itu, mega-project juga memiliki indikasi untuk dijadikan panggung kontemporer, namun fungsinya hanya dijadikan sebagai kampanye di tataran politik. Ini dikarenakan, para politisi yang terlibat hanya fokus untuk meraup dukungan publik terhadap kegiatan politik yang sedang mereka jalani sehingga komitmen dan pelaksanaannya seringkali diabaikan. 

Melansir pada artikel nalar dengan judul “Menguak Permainan Kekuatan di Balik IKN”, beberapa proyek besar yang dapat dijadikan contoh antara lain proyek Pelabuhan Hambanthota di Sri Lanka, Ibu Kota Baru Naypidaw di Myanmar, dan Forest City di Malaysia.

Mungkin ketika melihat suatu contoh nyata tersebut, ini dapat dijadikan kritik oleh pemerintah. Ini dikarenakan narasi blockchain seringkali dapat membuat publik menjadi seolah kagum kepada pemerintah yang melakukan transformasi perubahan. Namun, jika dilihat lebih dalam nyatanya wacana ini memang sudah ada dari sekitar tahun 2018 silam.

Terlebih, platform ini akan selalu dikait-kaitkan dengan bitcoin yang mana penggunaannya sedang menjadi tren anak muda pasca Pandemi Covid-19. (Z81)

PinterPolitik.com

“All money is a matter of belief.” – Adam Smith, penulis buku The Wealth of Nations

Pada Oktober 2017, Profesor Ekonomi Harvard University, Ken Rogoff telah memprediksi kejatuhan harga bitcoin. Prediksi yang sekiranya melawan arus karena bitcoin tengah naik daun saat itu. Menurut Rogoff, meningkatnya upaya dari pemerintah untuk mengontrol cryptocurrency akan berkontribusi pada penurunan minat spekulatif pada aset digital.

Simpulan itu ditarik karena sebulan sebelumnya, Tiongkok mengeluarkan kebijakan untuk menekan bitcoin. Dan terbukti, pada Mei 2021, setelah Tiongkok dengan tegas melarang transaksi menggunakan cryptocurrency, harga bitcoin anjlok 36 persen dari US$ 63.347 (sekitar Rp 905 juta) menjadi US$ 40.728 (sekitar Rp 582 juta).

Tidak hanya intervensi pemerintah, perubahan drastis nilai cryptocurrency bahkan dapat terjadi hanya dengan sebuah cuitan dari Elon Musk. Bayangkan saja, hanya dengan cuitan Tesla tidak lagi menerima pembayaran menggunakan bitcoin, harga bitcoin langsung turun 5 persen hanya dalam beberapa menit.

Tentu pertanyaannya, mengapa perubahan harganya sedrastis itu? Fenomena fluktuasi harga bitcoin juga kembali menghangatkan perdebatan terkait masa depan cryptocurrency.

Seperti prediksi Rogoff, apakah nilai cryptocurrency akan kolaps di masa depan? Lalu, apakah cryptocurrency akan ditinggalkan?

Ini tentang Kepercayaan

“Mengapa Anda mau memanggang hamburger, menjual asuransi kesehatan, atau mengasuh anak yang menjengkelkan demi beberapa lembar kertas berwarna (uang)?”. Ini adalah pertanyaan Yuval Noah Harari dalam bukunya Money: Hikayat Uang dan Lahirnya Kaum Rebahan.

Pernahkah kita bertanya, bagaimana uang mendapatkan nilainya? Kenapa kita menilai uang begitu berharga? Bahkan uang menjadi motivator utama dalam berbagai aksi kejahatan.

Harari menjawabnya sederhana. Karena kita percaya uang itu berharga. Seperti kata Adam Smith, “is a matter of belief”. Menurut Harari, “uang adalah sistem saling percaya yang paling universal dan paling efisien yang pernah ada”.

Sama dengan uang fiat di dompet kita, cryptocurrency mendapatkan nilainya juga karena kepercayaan. John Burrow dalam tulisannya Cryptocurrency, Money, and Adam Smith juga menegaskan, asal usul uang adalah alat tukar yang diterima secara sosial.

Namun menariknya, cryptocurrency berangkat dari ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan negara. Negara terbukti berkali-kali lalai dalam mengelola sistem perbankan yang berujung pada krisis ekonomi. Bitcoin sendiri diinisiasi setelah krisis ekonomi 2008, dengan gagasan desentralisasi keuangan sebesar-besarnya sampai pada tahap individu.

Baca Juga: Hati-Hati ‘Bubble’ Bitcoin

Cryptocurrency membawa semangat liberalisasi keuangan. Statusnya yang tidak terikat oleh otoritas negara manapun telah mengembalikan uang sebagai alat tukar yang nilainya ditentukan berdasarkan pasar bebas.

Paul Vigna dan Michael J. Casey dalam buku The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Blockchain are Challenging the Global Economic Order menyebut cryptocurrency memindahkan kekuasaan menciptakan dan mengatur uang, dari pemerintah/negara ke dalam logika perhitungan komputer. Cryptocurrency telah memaksa kepercayaan pada teknologi dan komputer, serta memungkinkan individu untuk mengambil alih kekuasaan kembali dari negara.

Cryptocurrency pada dasarnya adalah pengejawantahan kepercayaan atas pembebasan keuangan. Dengan sistem blockchain yang membuat transaksi menjadi anonim, ini adalah sistem keuangan yang didambakan berbagai pihak, yang selama ini merasa dihantui oleh bayang-bayang negara.

Konteks ini yang menjadi pembeda utama uang fiat dengan cryptocurrency. Jika fiat memiliki negara yang menjaga harganya, cryptocurrency benar-benar bergantung pada pasar. Ini benar-benar perkara sentimen pasar.

Masalahnya, sentimen pasar tidak berada di ruang hampa. Ia terikat pada entitas yang memiliki pengaruh, atau tepatnya dipercaya memiliki pengaruh. Nah, dengan status Elon Musk yang menjadi salah satu orang terkaya di dunia, langkahnya memborong bitcoin pada bulan Februari telah meningkatkan drastis sentimen pasar.

Begitu pula dengan cuitan pada 13 Mei. Tidak diterimanya pembayaran menggunakan bitcoin telah memberi sentimen negatif. Itu adalah indikasi turunnya trust terhadap bitcoin. Penjelasan ini juga berlaku pada semua jenis cryptocurrency.  

Akan Jatuh?

Meskipun telah menjelaskan bagaimana uang mendapatkan nilainya. Penjelasan tersebut belum menjawab, bagaimana awalnya cryptocurrency seperti bitcoin mendapatkan trust-nya? Bukankah tidak ada otoritas seperti negara yang menjamin harganya?

Pertanyaan ini dijawab oleh Robert J. Shiller dalam bukunya Narrative Economics: How Stories Go Viral and Drive Major Economic Events. Ketika bitcoin pertama kali diperkenalkan pada 2008, hype-nya begitu cepat berkembang. Ini adalah sistem uang yang benar-benar baru.

Menariknya, menurut Shiller, kebanyakan orang bersemangat dengan bitcoin, bukan karena inovasi dan teori matematika kompleksnya, melainkan karena sensasi dan misterinya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, cryptocurrency adalah sistem yang menantang sistem keuangan tradisional, yang selama ini dikuasai oleh negara.

Mereka yang berinvestasi di bitcoin, percaya bahwa itu adalah cara baru yang revolusioner dalam menggunakan mata uang. Mereka adalah bagian dari masa depan sistem keuangan. Sistem yang bebas dari kendali pemerintah dan bank.

Singkatnya, apa yang dijual cryptocurrency sebenarnya adalah narasi futuristik tentang sistem keuangan. Ini disebut sebagai narrative economics. Bagaimana suatu narasi dapat mendorong peristiwa ekonomi.

Tidak hanya di cryptocurrency, narrative economics juga terjadi pada berbagai fenomena, seperti mahalnya harga bunga tulip pada abad ke-17 dan kacang pistachio yang pernah menjadi simbol kaum bangsawan karena menjadi makanan kegemaran Ratu Sheba.

Nah, di sini persoalannya menjadi genting. Jika cryptocurrency adalah narrative economics, sama seperti kasus bunga tulip dan kacang pistachio, harganya dapat kolaps jika narasinya tidak lagi menarik. Apalagi, ada kemungkinan berbagai negara akan mengikuti langkah Tiongkok untuk melarang transaksi menggunakan bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya. Setidaknya memberi aturan ketat.

Baca Juga: Jokowi Di Tengah Terpaan Bitcoin

Pelarangan ini tidak hanya soal rentannya cryptocurrency digunakan sebagai medium transaksi gelap. Secara politik, negara juga tidak mungkin ingin kehilangan otoritasnya dalam mengatur sistem keuangan.

Seperti yang disebutkan oleh Profesor Ken Rogoff, “The long history of currency tells us that what the private sector innovates, the state eventually regulates and appropriates.” Sejarah panjang mata uang memberi tahu kita bahwa apa yang diinovasi oleh sektor swasta, akhirnya diatur dan diambil oleh negara.

Lanjut Rogoff, “My best guess is that in the long run, the technology will thrive, but that the price of bitcoin will collapse”. Teknologi akan berkembang, namun harga bitcoin akan kolaps.

Nina Bambysheva dalam tulisannya The Future Of Crypto And Blockchain: Fintech 50 2021, seolah membuktikan prediksi Rogoff. Saat ini telah ada Chainalysis, sebuah perusahaan yang dapat dijuluki sebagai “penjaga crypto”.

Ini karena Chainalysis telah membantu lembaga pemerintah di 50 negara menganalisis data blockchain untuk menyelidiki transaksi terlarang dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan anti pencucian uang.

Seperti kata Rogoff, “technology will thrive”. Chainalysis dapat meruntuhkan narasi futuristik yang melihat cryptocurrency sebagai sistem keuangan yang bebas dari bayang-bayang negara.

Kita lihat saja bagaimana masa depan cryptocurrency. Apakah berjaya? Apakah diambil atau diatur oleh negara? Atau runtuh bersama narasinya. (R53)

PinterPolitik.com

Harga Bitcoin terus merangsek naik. Terbaru, harganya bahkan telah menyentuh angka Rp 650 juta per koin. Harganya melonjak 20 persen setelah Tesla membeli Bitcoin sebesar US$ 2,1 miliar atau sekitar Rp 21 triliun.

Menariknya, selain Tesla, perusahaan-perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa saham global juga tengah ramai-ramai berinvestasi di cryptocurrency (mata uang digital). Mulai dari Silvergate Capital (Bank Kanada), Mogo (fintech Kanada), Microstrategy (perusahaan IT), PayPal (pembayaran digital), Square (pembayaran digital), dan Galaxy Holdings (perusahaan investasi).

Fenomena ini tentu menarik. Pasalnya, di awal kemunculan cryptocurrency, berbagai ekonom menyebutnya sebagai bentuk liberalisasi pasar keuangan. Pembuatannya juga disebut sebagai respons atas krisis ekonomi global 2008 yang menunjukkan sistem keuangan global ternyata cukup rapuh.

Di Indonesia, dan juga negara-negara lainnya, penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar juga belum diperbolehkan. Respons Tiongkok bahkan lebih menarik. Tidak hanya melarang transaksi menggunakan Bitcoin, negeri Tirai Bambu ini bahkan membuat mata uang digitalnya sendiri, yakni Yuan digital.

Tentu menjadi pertanyaan sendiri, apakah respons berbagai pemerintahan negara atas perkembangan cryptocurrency didasari atas pertimbangan ekonomi semata, atau justru terdapat intrik politik di baliknya. Lalu, bagaimana seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons hal ini?  

Pelebaran Fungsi Uang

Dalam buku yang berjudul Freakonomics: A Rogue Economist Explores the Hidden Side of Everything, Steven D. Levitt dan Stephen J. Dubner memperlihat kemampuan menarik dari uang. Pada bab yang berjudul What Do Schoolteachers and Sumo Wrestlers Have in Common?, diceritakan peristiwa menarik yang terjadi di suatu pusat penitipan anak di Haifa, Israel.

Di tempat tersebut terdapat kebijakan agar anak yang dititipkan harus dijemput paling lambat pada pukul 4 sore. Namun, karena hampir semua orang tua kerap terlambat menjemput anaknya, kebijakan pemberian denda sebesar US$ 3 (sekitar Rp 43 ribu) jika terlambat menjembut lebih dari 10 menit kemudian diterapkan. Menariknya, alih-alih menciptakan efek jera, denda sebesar US$ 380 (sekitar Rp 5,5 juta) per orang tua justru didapatkan di akhir bulan.

Peristiwa itu menjadi pembuktian tesis sosiolog Jerman Georg Simmel bahwa uang ekuivalen dengan nilai-nilai personal. Maksudnya, peristiwa itu menunjukkan bahwa membayar denda adalah trade off dari perasaan bersalah orang tua karena terlambat menjemput anaknya.

Dalam perkembangannya, fungsi uang memang mengalami transformasi. Dari awalnya hanya sekadar alat tukar, kemudian menjadi trade off emosi seperti kasus tempat penitipan anak di Israel. Lalu, uang bahkan menjadi simbol dan pengukuhan kekuasaan negara.

Pada persoalan simbol politik, kita dapat melihat contoh terbarunya pada uang Rp 75 ribu yang dikeluarkan dalam rangka memperingati HUT ke-75 RI. Menariknya, dalam uang tersebut tidak hanya terdapat budaya dan tokoh pahlawan nasional, melainkan juga gambar infrastruktur yang dibangun di pemerintahan Jokowi, yakni Tol Trans-Jawa, jembatan Youtefa Papua, dan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.

Mengacu pada Andrew Champagne dalam tulisannya At the Intersection of Place Branding and Political Branding yang menjelaskan tentang pentingnya gambar dalam cetakan uang, itu dapat membantu kita memahami bahwa gambar infrastruktur tersebut dapat dibaca sebagai pesan bahwa pemerintahan Jokowi telah sukses membangun infrastruktur.

Baca Juga: Jokowi dan Politik Uang Rp 75 Ribu

Lalu terkait pengukuhan kekuasaan negara, konteks tersebut yang tampaknya sedang ditantang oleh kehadiran cryptocurrency, seperti Bitcoin.

Verdy Septian Nugraha dalam penelitiannya Revitalisasi Sistem Keuangan Liberal: Afirmasi Cryptocurrency Melalui Konsep Tatanan Spontan F.A. Hayek menyebutkan bahwa cryptocurrency yang tidak terikat oleh otoritas negara manapun telah mengembalikan uang sebagai alat tukar yang nilainya ditentukan berdasarkan pasar bebas.

Menurut Verdy, uang saat ini, yakni fiat money (uang fiat/uang kertas) adalah alat tukar yang menunjukkan kekuasaan negara. Pasalnya, masyarakat secara “terpaksa” harus mengakui mata uang yang ditetapkan negara, seperti Rupiah, Dollar, Yuan, Euro, dan seterusnya.

Dalam penentuan nilai, terdapat intervensi negara, negara lain, dan juga lembaga internasional. Menariknya, nilai uang juga menjadi simbol kekuasaan suatu negara terhadap negara lainnya. Misalnya, satu Dollar Amerika Serikat (AS) sama dengan Rp 14 ribu. Itu menunjukkan kekuasan politik dan ekonomi AS lebih tinggi dari Indonesia.

Nah, dengan cryptocurrency yang tidak terikat oleh otoritas negara manapun dan transaksinya bersifat anonim karena menggunakan sistem blockchain, cryptocurrency dapat dibaca sebagai penantang atas sistem keuangan global saat ini.

Pasalnya, kedua hal tersebut membuat negara ataupun lembaga internasional tidak memiliki kesempatan untuk melakukan intervensi terhadap nilai dan transasksi cryptocurrency, terkecuali regulasi hukum terkait legalitas penggunaannya.

Big Tech akan Berkuasa?

Di titik ini, kita tentu telah memahami mengapa berbagai pemerintahan negara tidak memperbolehkan, bahkan melarang transaksi menggunakan cryptocurrency. Itu bukanlah alasan ekonomi semata, seperti cryptocurrency yang secara teknis memang tidak bisa menggantikan uang fiat karena peredarannya yang terbatas.

Bitcoin misalnya, hanya dikeluarkan sebanyak 21 juta keping. Artinya, nilainya tergantung atas seberapa besar minat pembeli dan investor yang masuk. Ini kerap disebut sebagai greater fool theory, yakni nilai atau harga suatu objek (komoditas) ditentukan bukan oleh nilai intrinsiknya, melainkan oleh permintaan lokal dan relatif dari konsumennya.

Nilai cryptocurrency tergantung atas seberapa besar konsumen menaksir harganya. Contoh sederhananya seperti penjualan barang antik. Nilai suatu barang antik sangat ditentukan oleh minat dan seberapa besar pembeli menaksir harganya.

Dalam penelitiannya, Verdy menyebutkan bahwa cryptocurrency telah mengembalikan cara kerja penentuan nilai uang seperti sebelum adanya uang fiat, yakni nilainya bergantung atas konsensus individu.

Nah sekarang pertanyaannya, mengapa perusahaan-perusahaan besar, yang notabene merupakan Big Tech ramai-ramai membeli cryptocurrency baru-baru ini? Lalu, mengapa Tiongkok sampai membuat Yuan digital sebagai respons atas cryptocurrency?

Ryan Browne dalam tulisannya Europe tries to set the global narrative on regulating Big Tech menyebutkan fakta menarik bahwa Uni Eropa ternyata memiliki usaha untuk membuat regulasi terhadap Big Tech, seperti Google. Pasalnya, perkembangan Big Tech ternyata juga melahirkan ketakutan tersendiri karena kemampuannya dalam melakukan monopoli.

Tidak hanya pengaruh di ekonomi, Big Tech seperti Google, Twitter, dan Facebook bahkan seperti merasa memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi politik. Kasus pemblokiran permanen akun Twitter mantan Presiden AS Donald Trump, misalnya, menjadi indikasi kuat bahwa raksasa media sosial benar-benar begitu berpengaruh.

Baca Juga: Google, Facebook, dan Twitter Mengancam Demokrasi?

Sekarang coba bayangkan, bagaimana jika setiap sendi transaksi global berhubungan dengan Big Tech? Apa yang terjadi? Mereka tidak hanya memiliki kekuatan ekonomi, melainkan juga pengaruh politik yang luar biasa.

Lalu, bagaimana jika Big Tech tersebut menggunakan cryptocurrency sebagai alat transaksinya? Apa yang terjadi? Sistem keuangan global saat ini dapat lumpuh dan digantikan oleh Big Tech. Alasannya sederhana, karena negara dan lembaga internasional tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap nilai dan transaksi uang yang terjadi.

Kendati mungkin terkesan terlalu berlebihan, kemungkinan terburuk semacam itu tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja. Di sini, berbagai pemerintahan negara, termasuk pemerintahan Jokowi tampaknya perlu menerapkan “paranoia konstruktif” seperti yang dijelaskan oleh Jared Diamond dalam bukunya The World Until Yesterday.

Paranoia konstruktif sendiri adalah ketakutan yang membuat seseorang menjadi awas dan mengantisipasi berbagai potensi ancaman.

Berbeda dengan Verdy yang melihat cryptocurrency sebagai perwujudan kebebasan ekonomi, Big Tech yang mengadopsi cryptocurrency tampaknya dapat menjadi antitesis atas simpulan tersebut. Pasalnya, kebebasan ekonomi akan sulit terwujud karena Big Tech yang menggunakan cryptocurrency menjadi pemain dominan dalam ekonomi dunia.

Kita lihat saja bagaimana langkah pemerintah Jokowi dalam menyikapi hal ini. Apakah akan memberikannya karpet merah, atau justru berupaya untuk membuat regulasi seperti yang diusahakan oleh Uni Eropa. (R53)

PinterPolitik.com

“Kalau dia merupakan suatu currency yang competing terhadap currency yang formal di Indonesia, itu adalah suatu yang harus di-address oleh BI. Kalau dia investasi, harusnya OJK yang keluarkan statement, apakah badan atau produk seperti itu memang safe bagi investasi,”

-Menteri Keuangan Sri Mulyani-

Pamor bitcoin belakangan ini kembali memuncak. Keramaiannya telah menjadi buah bibir masyarakat dan telah sampai ke telinga pejabat negara.

Sebelumnya, mata uang virtual atau digital ini sempat booming juga di Indonesia pada 2013. Sejumlah liputan merekam beruntungnya para OKB (orang kaya baru) berkat bitcoin yang dulu bernilai hanya belasan ribu rupiah, namun sekarang telah mencapai ratusan juta rupiah. Beberapa liputan juga menampilkan proses ‘menambang’ bitcoin dengan modal VGA komputer super banyak yang ditaksir menghabiskan modal ratusan juta rupiah.

Pejabat keuangan negara pun diminta bertanggung jawab untuk merespon kegaduhan ini. Namun, sejauh ini responnya belum sampai pada tahap melarang ataupun mengakomodasi kehadiran bitcoin dalam kebijakan. Yang ada hanyalah warning saja, tentang potensi risiko yang bisa diterima oleh para peminat investor bitcoin.

Sri Mulyani Wanti-wanti Tak Investasi Bitcoin https://t.co/1Rn9CJnMNk

— CNN Indonesia (@CNNIndonesia) December 7, 2017

Tahun ini memang ditandai oleh lonjakan nilai tukar bitcoin yang hampir tidak masuk akal. Awal Januari 2017, nilai tukar bitcoin masih berkisar di angka 10 juta rupiah. Lalu, memasuki bulan September 2017, nilai tukar bitcoin telah menyentuh 100 juta rupiah, dan melesat sampai 250 juta dalam empat bulan.

‘Bubble’ bitcoin seperti ini bisa menyebabkan nilainya ambruk sewaktu-waktu. Kenneth Rogoff, professor ekonomi dari Harvard University berpendapat, akan ada titik lesu bitcoin, yang pada akhirnya berujung masuknya regulasi pemerintah dan menurunnya harga. Sejarah menunjukkan pola seperti itu. Ia juga menyebut teknologi ‘uang daring’ akan terus berkembang, namun bitcoin sendiri tak lagi akan semahal saat ini.

Semua investor yang memilih bitcoin tentu sudah sadar. Tidak ada sekuritas yang dijamin otoritas keuangan, maka potensi merugi besar-besaran dapat terjadi kapanpun.

Namun, benarkah prospek bitcoin sampai di sini saja? Lalu, apakah mata uang daring seperti ini aman bagi establishment tatanan ekonomi politik suatu negara?

Pemerintah, Musuh Anarki Bitcoin

Pertama-tama, penting untuk mengerti bahwa bitcoin adalah mata uang semi-virtual dan bukan digital sepenuhnya. Bila berbicara tentang uang dalam ekonomi digital, maka kita berbicara tentang suatu komoditas ekonomi riil yang di-digitalisasi. Misalnya, penggunaan kartu tapcash yang saldonya dihitung dalam rupiah. Sementara uang virtual, lebih kepada bentuk uang yang tidak ada bentuk riilnya. Paling sering digunakan di belanja konten-konten permainan daring (game online).

Bitcoin jelas bukan uang digital, namun tidak bisa juga dibilang virtual. Pada tahap branding awalnya, bahkan bitcoin benar-benar diberikan gratis sebagai reward seseorang dalam game online. Lama-kelamaan, bitcoin bisa untuk dibelanjakan secara sungguhan. Tak berbentuk riil, namun sudah mulai digunakan untuk belanja riil. Bingung? Biarkan Market Mogul menjelaskan pada anda.

Nah, bitcoin dan semua jenis cryptocurrency (jenis mata uang digital) yang beredar saat ini berangkat dari ketidakpercayaan terhadap sistem keuangan negara. Negara terbukti berkali-kali lalai dalam mengelola sistem perbankan yang berujung pada krisis ekonomi. Bitcoin sendiri, diinisiasi setelah krisis ekonomi 2008, dengan gagasan desentralisasi keuangan sebesar-besarnya sampai pada tahap individu. Gagasan yang cukup anarki, jika ingin disebut demikian.

Maka, untuk menciptakan anarko-individu yang merdeka dari sistem perbankan tradisional, bitcoin memberi kemampuan individu untuk ‘mencetak’ uang sendiri. Istilahnya, ‘menambang’. Sistem ‘penambangan’ ini mensyaratkan kemampuan algoritma yang mumpuni untuk memecahkan kode, di mana setiap kode yang tepat akan diberi reward sejumlah milicoin.

Dengan ‘penambangan’ sebagai satu-satunya metode untuk memperoleh setiap keping bitcoin secara orisinil, maka ada suatu merit system (sistem yang mensyaratkan kecerdasan sebagai syarat kualifikasi) yang diinginkan. Hanya yang terbaik dan tercerdas yang dapat menjadi kaya. Karenanya, tak hanya anarki, seseorang pun harus menjadi cerdas untuk juara. Yah, survival of the fittest ala-ala Darwinis lah.

Tapi, selain ‘menambang’, fenomena jual beli atau ‘investasi’ dari uang riil yang dikonversikan ke dalam bitcoin semakin marak. Dengan begitu, bitcoin sudah menemukan nilai intrinsiknya yang semakin riil dengan investasi uang riil. Ada titik-titik penurunan ekonomi di dunia nyata, entah itu minyak atau moneter dunia, yang menyebabkan orang-orang beralih investasi ke ekonomi digital.

Pun bila ingin ‘menambang’, semakin kemari teknologi komputer dengan modal mahal pun semakin dipakai. Ujung-ujungnya, adalah uang riil yang digunakan untuk modal ‘menambang’.

Lantas, layaknya investasi pada umumnya, mereka yang telah lama memperhatikan bitcoin dan membelinya saat masih murah, kini tengah merasakan menjadi miliuner. Selamat!

Dengan adanya bitcoin, diharapkan kesepakatan akan mata uang yang universal dan tidak terhambat regulasi negara dapat terjadi. Hambatan seperti bea masuk—misalnya dalam peraturan pajak pembelian buku elektronik yang akan segera diterapkan di Indonesia—ingin ditelanjangi oleh sistem yang lebih bebas layaknya bitcoin.

Banyak sudah kisah ‘sukses’ orang karena bitcoin. Tapi, tentu tren tersebut sudah tidak dapat diikuti lagi oleh orang-orang lain. Harga bitcoin saat ini sudah terlampau tinggi karena popularitasnya. Sistem anarko-darwinisnya sudah dimenangkan oleh sebagian orang yang berhasil mengumpulkan kapital riil. Mereka-mereka itu, ya tentu saja para anarko-kapitalis.

Hampir pasti, Bitcoin akan terus melambung sampai harga yang tak lagi terjangkau. Lalu, di satu titik, harga akan kembali wajar karena regulasi pemerintah. Dan di situ, nama bitcoin tak akan terlalu menggiurkan untuk investasi seperti halnya hari ini.

Satoshi dan Masalah dalam Solusi

“The swarm is headed towards us… If you don’t believe it or don’t get it, I don’t have the time to try to convince you, sorry.”

-Satoshi Nakamoto-

Satoshi Nakamoto adalah nama yang diklaim sebagai pengembang awal bitcoin. Namun, sampai saat ini identitasnya tak pernah diketahui oleh publik. Ia sempat berkomunikasi dengan publik via blog, email, maupun forum daring, namun tiba-tiba ‘menghilang’. Ada teori-teori berseliweran yang berusaha menjelaskan siapa dia. Mulai dari apakah dia benar-benar orang Jepang, atau sebenarnya sekelompok orang Amerika Serikat, atau malah dia sebenarnya tidak ada.

Misteri ini menjadi salah satu penyebab kengerian sejumlah pengguna bitcoin. Tanpa mengenal identitas pendirinya dan motif dibalik pengembangan bitcoin itu sendiri, ada rasa insekuritas yang muncul, bilamana bitcoin tipa-tipa ambruk, atau sistemnya ditarik dari peredaran.

Sophie Bearman, produser digital media CNBC, menilai bahwa sosok Nakamoto itu sendiri penting, karena dia adalah mastermind yang tentunya memiliki cetak biru bitcoin sampai ke dasarnya. Laporan terakhir menyebut Nakamoto memiliki satu juta BTC atau sekitar Rp. 250.000.000.000.000 (bagaimana membacanya?).

Aset sebesar ini yang kemungkinan dimiliki Nakamoto dapat menjatuhkan harga pasar serendah-rendahnya, sekali Nakamoto memutuskan melepas ‘aset’nya ini. Habislah nasib para investor kalau hal ini terjadi.

Bearman bahkan menyebut, ada nilai ‘politik’ yang dimiliki Nakamoto dalam sistem bitcoin yang dibuatnya. Sebabnya, sejak Nakamoto resmi menghilang dari peredaran, para ‘penambang’, tech-savvy, dan komunitas-komunitas bitcoin terus berdebat mengenai keberlangsungan dan keberlanjutan mata uang ini. Ya, rupanya bitcoin juga punya nilai politik yang ekstrinsik di dalamnya.

Adrian Chen, penulis kolom business & tech di The New Yorker, kemudian memberi konklusi tentang pentingnya sosok Satoshi Nakamoto. Nakamoto begitu krusial dalam menjelaskan segala nilai anti-otoritas dan desentralisasi keuangan dalam bitcoin. Lebih jauh lagi, menurut Chen, Nakamoto dapat menyampaikan visinya secara utuh untuk kebaikan teknologi dan sistem keuangan dunia di waktu yang akan datang.

Di samping orang-orang yang optimistis namun cemas dengan bubble bitcoin saat ini, ada pihak yang seratus persen skeptis dan nyinyir saja, seperti Erizeli Bandaro, blogger yang sering menyebut diri praktisi ekonomi. Dia amat meragukan sistem komputerisasi dan algoritma bitcoin, dan menyebut setiap rupiah uang nyata hanya akan mendapat uang virtual sebagai investasinya.

Menurutnya, setiap rupiah itu akan masuk ke kantong pembuatnya. Mirip-mirip Ponzi scheme, atau skema penipuan berkedok bisnis di mana investor terbesar (pendiri bitcoin) akan mengambil revenue dari para investor kecil (anda-anda pemburu investasi bitcoin). Jelas bertolak belakang dengan metode yang dipercaya dan dilakukan oleh para ‘penambang’ bitcoin sejauh ini.

Entahlah, anda mau percaya siapa dan yang mana.

Kondisi-kondisi riskan yang belum dapat dijelaskan seperti itu yang membuat sebagian orang dan otoritas negara tak merasa aman menggunakan bitcoin. Vietnam dan Korea Selatan adalah contoh negara yang telah melarang bitcoin sepenuhnya. AS dan Perancis adalah contoh yang memberi regulasi ketat bagi bitcoin. Sementara Jepang dan Tiongkok adalah pendukung utama dan telah mengintegrasikan bitcoin dalam sistem perbankan nasional. Mereka berusaha merangkul ‘anarki-anarki’ ini untuk masuk ke dalam sistem negara.

Bagaimana dengan Indonesia?

Jalan Tengah Pemerintah Menyikapi Bitcoin

Bitcoin harus disikapi dengan bijaksana. Sebagai bagian dari perubahan pada era digital, bitcoin maupun cryptocurrency lainnya yang bisa saja masuk Indonesia, seperti ethereum atau litcoin, tidak bisa terus dihindari. Negara pada akhirnya harus beradaptasi. Cryptocurrency adalah satu bagian dari digitalisasi seluruh aspek hidup manusia.

Karena penggunaannya telah masif dan tanpa diatur, bitcoin telah menjadi sumber masalah-masalah dunia maya yang baru. Tindak kejahatan dapat terjadi di sana, misalnya pencucian uang, transfer uang kasus korupsi, sampai perputaran uang kelompok teroris. Kasus yang sempat terjadi pada Paypal di awal kemunculannya, atau kasus E-gold yang menyebabkannya pailit, dapat menjadi pelajaran.

Karenanya, meregulasi sistem secara ketat sampai memberi pajak pada setiap transaksi bitcoin adalah kebijakan yang wajar untuk dilakukan pemerintah. Dengan cara itu, nilai anarki atau desentralisasi bitcoin memang akan sedikit terkikis. Namun, proses menuju digitalisasi dunia ekonomi dan integrasi keuangan dunia perlahan-lahan juga dapat tetap melangkah maju.

Pada akhirnya, fenomena bitcoin memberi kita pelajaran. Secanggih dan se-mendobrak apapun suatu teknologi, ia tetap ciptaan manusia. Perlu konsensus dan otoritas tertentu untuk menjaganya tetap dalam marwah kemaslahatan umat manusia. (R17)