PinterPolitik.Com

Tak banyak yang tahu, ternyata dampak pembuangan limbah medis yang tidak terkontrol dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan maupun lingkungan.

Diketahui, limbah medis atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) merupakan limbah yang dihasilkan oleh penyedia layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, dalam bentuk jarum suntik, bekas botol infus, dan bekas produk layanan kesehatan lainnya.

Kasus ini belakangan marak terjadi akibat kurangnya pengawasan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum. Limbah medis tersebut bahkan ditemukan berserakan begitu saja di sejumlah tempat terbuka yang membuat warga resah.

Kejadian ini diakui oleh Direktur Eksekutif Wahan Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat, Dadan Ramdan yang mengatakan sejumlah temuan di beberapa wilayah menunjukkan masih ada perusahaan yang sengaja membuang limbah B3 secara illegal.

Mengutip temuan investigasi Kompas, selama November-Desember 2019, limbah medis ternyata mudah diperoleh di lapak-lapak pemulung dan tempat pengolah sampah daur ulang. Beberapa daerah yang diduga menjadi tempat distribusi limbah medis ilegal termasuk Bandung, Bandung Barat, Cirebon, dan Tangerang.

Pada 2018 lalu, Polisi sempat menemukan limbah medis dibuang ke kawasan hutan mangrove di Karawang, Jawa Barat. Limbah medis itu konon tercecer di wilayah pesisir dekat rumah warga. Disebutkan, limbah itu terdiri dari beberapa alat suntik dan obat-obatan.

Tak lama berselang, kejadian serupa kembali terjadi di bantaran sungai Ciherang, Purwakarta, Jawa Barat. Bentuknya hampir sama, dibuang sembarangan dan penuh dengan obat-obatan.

Yang teranyar, pembuangan limbah medis sembarangan berupa ribuan jarum suntik, juga terjadi di Kota Solo, di mana ribuan jarum suntik dibuang di pinggir jalan di sejumlah tempat selama tahun 2019. Setali tiga uang, warga Bengkulu juga sempat dibuat geram lantaran limbah medis RSUD HD Bengkulu dibiarkan menumpuk tanpa ada tindak lanjut yang diperkirakan mencapai 1,5 ton.

Menariknya, kasus ini belakangan tidak hanya menyangkut pengelolaanya yang kurang terkontrol, melainkan lebih dari itu, terdapat praktik jual-beli limbah medis ilegal yang melibatkan sejumlah pihak mulai dari perusahaan, bahkan hingga oknum TNI.

Muncul pertanyaan, apakah kasus tersebut murni disebabkan kurangnya pengawasan dari pemerintah atau ada faktor lain? Lalu, seperti apa Kementerian Kesehatan harus menyoroti masalah ini?

View this post on Instagram

Sepanjang 2018 terdapat 5 daerah dengan timbunan limbah medis terbanyak.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 10, 2020 at 4:00am PST

Larangan Pelepasan Limbah Medis Ilegal

Dasar pelarangan pembuangan limbah medis sembarangan tiada lain karena kandungan zat kimiawinya yang sangat berbahaya, tidak hanya bagi kesehatan manusia, tetapi juga untuk lingkungan sekitar.

Laporan United States Government Accountability Office (GAO) berjudul Action Needed to Sustain Agencies’ Collaboration on Pharmaceuticals in Drinking Water mengemukakan bahwa obat-obatan yang dibuang dapat masuk ke lingkungan dan pada akhirnya masuk ke pasokan air dengan berbagai cara. Ketika cairan kimiawi tersebut terkontaminasi dengan air minum yang dikonsumsi, berpotensi mengancam kesehatan warga.

Hal itu dipertegas oleh David JC Constable, Direktur Sains dari Green Chemistry Institute American Chemical Society, yang mengatakan campuran bahan kimia dalam air minum, makanan, dan udara tidak baik untuk kesehatan.

Menimbang kandungan kimiawi berbahaya yang terdapat pada limbah medis, pengelolaannya pun diatur sedemikian ketat.

Sebagaimana mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019, disebutkan semua limbah medis dikategorikan sebagai limbah berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan.

Untuk itu, pengelolaan limbah medis dilakukan secara aman dan tertutup oleh penghasil limbah – dalam hal ini rumah sakit, puskesmas, dan klinik – dan pihak ketiga – perusahaan pengolah limbah medis – yang mendapat izin sesuai peraturan perundangan. Dalam regulasi tersebut ditegaskan limbah medis tidak boleh bocor ke masyarakat.

Jika merujuk pada regulasi tersebut, bisa dikatakan setiap penghasil limbah medis dituntut untuk tidak membuang atau melepaskan limbahnya secara sembarangan, kecuali menurut ketentuan yang telah diatur. Jangankan membuang sembarangan, membiarkannya bocor ke publik saja sudah dianggap melanggar ketentuan.

Dengan demikian, serentetan kasus ditemukannya limbah medis di sejumlah tempat harusnya menjadi tanggung jawab pemroduksi limbah dan harus ditindak tegas para pelakunya.

Pertanyaannya, mengapa fenomena keterceceran limbah medis di sejumlah tempat masih terus terjadi? Bahkan, kasusnya pun tergolong semakin berbahaya lantaran ada indikasi transaksi bisnis limbah medis ilegal.

Mustafa et al. dalam Hospital Waste Management in Developing Countries: A Mini Review mengungkapkan, kasus pengelolaan limbah medis umumnya terjadi di hampir semua negara berkembang. Salah satu di antara sekian penyebab ialah kurangnya pengawasan terhadap manajemen limbah.

Jika ditarik pada konteks Indonesia, apa yang diulas dalam tulisan tersebut sangat relevan. Bahwa manajemen pengelolaan limbah yang buruk berimplikasi pada minimnya pengawasan.

Namun, menjangkarkan lokus persoalan hanya pada konteks minimnya pengawasan belum sepenuhnya menjawab temali persoalan ini. Hal ini dikarenakan kasus pengolahan limbah ilegal di Indonesia tidak hanya berhenti pada faktor kelalaian pihak produsen limbah, melainkan terdapat jejaring bisnis limbah medis ilegal yang perlu penyingkapan lebih lanjut.

Sebagaimana diungkap Kepala Sub-Direktorat Penyidikan Pencemaran Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Anton Sarjanto, bahwa kebocoran limbah medis dapat dilacak kepada pihak-pihak yang bekerja sama dengan rumah sakit (RS) untuk pengangkutan limbah. Menurutnya, titik krusial itu saat limbah diangkut pihak ketiga.

View this post on Instagram

Menkes Terawan ingin pangkas izin obat edar.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 3, 2019 at 1:30am PST

Menguak Praktik Jual-Beli Limbah Medis

Pernyataan Anton perihal pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik jual-beli limbah ilegal belakangan akhirnya terkuak, yang mana menyeret sebuah perusahaan pelat merah milik pemerintah Jawa Barat (Jabar) – PT Jasa Madivest.

Seperti diketahui, PT Jasa Madivest merupakan salah satu perusahaan bergerak dalam pengelolaan limbah medis Jabar yang merupakan anak usaha dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jasa Sarana. Perusahaan ini belakangan terbukti terlibat dalam serangkaian praktik bisnis limbah medis dengan sejumlah pengusaha rongsok.

Menurut Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK), Rosa Vivien Ratnawati, bahwa PT Jasa Medivest terbukti melanggar Undang-undang no 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah no 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Selain disebut memiliki limbah B3 medis lebih dari 1500 ton belum diolah yang membuat perusahaan tersebut terpaksa dikenakan sanksi administratif, juga ternyata perusahaan daerah ini terlibat dalam pelanggaran lain yang tak kalah serius: menjual limbah medis ke pengusaha rongsok di Panguragan, Cirebon.

Aturannya, limbah tersebut sudah harus dimusnahkan di PT Jasa Madivest. Namun, perusahaan disebut menjual kembali limbah tersebut ke pengusaha rongsok. Seperti diungkapkan salah satu pengusaha rongsok, bahwa PT Jasa Madivest menjual ratusan ton limbah kepada para pengusaha rongsok dengan harga yang sangat murah sekitar Rp2500 per kilogram. Dari pembelian limbah itu kemudian dijual kembali oleh pengusaha rongsok dengan keuntungan berlipat-lipat.

Menariknya, dalam jaringan bisnis limbah ilegal yang marak terjadi di Panguragan, terdapat keterlibatan aparat kelurahan hingga oknum TNI yang turut mem-backup kegiatan transaksi ilegal tersebut. Kuatnya backing-an “orang kuat” lokal membuat bisnis ini terus berjalan tanpa hambatan.

Situasi ini persis seperti apa yang digambarkan Joel Migdal dalam State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another dengan sebutan local strongmen. Bahwa dalam derajat tertentu, kemiripan itu terletak pada kuasa elite (orang kuat) lokal yang memungkinkan mereka bertindak di luar kerangka hukum yang berlaku.

Apa yang membuat para local strongmen ini mampu bertahan dalam praktik bisnis ilegalnya, tidak lain dan tidak bukan, karena faktor kemampuan mereka berkolaborasi dengan institusi yang ada. Migdal menyebut kemampuan orang kuat lokal dalam mengembangkan apa yang disebut “weblike societies” melalui organisasi otonom yang dimiliki – dalam kondisi masyarakat yang terfragmentasi secara sosial – memungkinkan mereka tetap bertahan.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, dijelaskan bahwa fenomena transaksi limbah medis ilegal di Panguragan memang lama berjalan. Diduga limbah medis mulai marak masuk ke kawasan ini sekitar enam tahun lalu. Lambat laun daerah ini berubah menjadi bisnis yang menggurita dan melibatkan banyak pihak.

Dari investigasi Kompas, ditemukan lokasi sejumlah gudang limbah medis ternyata milik Ketua RT bernama Karsim. Sementara pemilik gudang limbah medis adalah salah seorang anggota TNI aktif berpangkat Sersan Mayor. Oknum TNI itu disebut memainkan peran penting dalam pengoperasian bisnis limbah medis ilegah di Panguragan.

Praktik bisnis rongsok limbah medis di sekitar Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Panguragan terungkap pertama kali berdasarkan laporan Sanggar Lingkungan Hidup. Sedikitnya ada 34 rumah sakit dan klinik yang limbahnya berada di TPS tersebut. Selain itu, juga terdapat beberapa rumah sakit yang berasal dari luar Cirebon serta dari luar Pulau Jawa yang memasok limbah di kawasan itu.

Atas kejadian ini, pemerintah dalam hal ini Kemenkes diminta untuk serius dan menyoroti secara khusus persoalan ini. Menkes Terawan Agus Putranto dengan demikian harus segera menyikapi kasus ini secara serius menimbang dampaknya yang sangat merugikan masyarakat.

Sejauh ini, belum terlihat terobosan langkah yang diambil Menkes dalam menyiasati problem terkait. Padahal, kejadian ini telah berlangsung cukup lama.

Seandainya pemerintah punya kepekaan terhadap masalah tentu sudah merespon kejahatan ini sejak awal. Pertanyaannya, sampai kapan pemerintah terus membiarkan kasus ini berlarut? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Secara hukum, Indonesia memang mengizinkan adanya impor sampah. Bahkan, dapat dibilang bahwa impor sampah memang dibutuhkan karena sampah-sampah ini masih memiliki nilai ekonomis untuk didaur ulang dan diolah menjadi produk baru.

Impor sampah salah satunya dibutuhkan oleh industri kertas domestik yang mengolah berbagai jenis sampah kertas impor guna menyuplai kebutuhan kertas nasional. Permasalahan muncul ketika ditemukan adanya kandungan sampah non-kertas bahkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di dalam kontainer-kontainer yang seharusnya hanya berisikan sampah kertas. 

Penemuan ini menimbulkan reaksi keras utamanya dari para aktivis lingkungan. Mereka meminta pemerintah untuk meninjau ulang regulasi impor sampah dan menuntut dihentikannya impor sampah setidaknya sampai dibenahinya pengelolaan sampah dan limbah lokal.

Pemerintah merespon dengan memulangkan secara bertahap kontainer-kontainer ilegal kembali ke negara asalnya. Selain itu pemerintah juga mengatakan akan meninjau ulang dan merevisi aturan impor sampah.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mungkinkah benar-benar ada aktor domestik yang mengambil keuntungan dari impor sampah – termasuk bahan berbahaya di dalamnya – ini?

View this post on Instagram

Aktor domestik dicurigai terlibat impor sampah Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #sampah #sampahimpor #impor #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 12, 2019 at 2:36am PDT

Isu Global

Apa yang dialami Indonesia nyatanya memang juga dialami oleh negara-negara lainnya. Fenomena dibuangnya sampah dan limbah suatu negara ke teritori negara lain mulai mendapat perhatian dan menjadi isu global pada tahun 1980-an. Isu ini bahkan mendorong ditandatanganinya Konvensi Basel pada tahun 1989 guna mengontrol pergerakan dan pembuangan limbah lintas negara.

Maraknya kasus pembuangan limbah lintas negara juga memunculkan istilah baru, yaitu toxic waste colonialism atau kolonialisme limbah beracun. Kolonialisme limbah ini merujuk pada perilaku negara-negara maju, terutama negara barat, yang membuang sampah dan limbahnya, baik melalui jalur resmi seperti impor maupun tidak, ke negara-negara dunia ke-3.

Isu impor sampah dan limbah kembali hangat dibicarakan ketika pada tahun 2018, Tiongkok yang selama ini menyerap hampir setengah sampah plastik global, memutuskan untuk berhenti menerima kiriman sampah, utamanya plasik.

Kebijakan Tiongkok tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di negara-negara maju yang membuat negara-negara tersebut harus mencari pengganti untuk membuang sampahnya. Asia Tenggara kemudian menjadi salah satu target pembuangan.

Ambil contoh Filipina dan Malaysia yang juga mendapat “kiriman” yang kemudian direspon keduanya dengan mengirim balik sampah dan limbah kiriman tersebut ke negara asal.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, bahkan menarik duta besar Filipina untuk Kanada dan mengancam akan membuang sampah dan limbah kiriman Kanada ke perairan Kanada sendiri jika pemerintahan Justin Trudeau tidak merespon.

Ada yang Diuntungkan?

Selain adanya celah regulasi dan pengawasan oleh pemerintah, untuk kasus Indonesia para aktivis lingkungan juga menyalahkan industri kertas domestik karena bagaimanapun juga industri inilah yang mengimpor sampah asing ke Indonesia.

Menanggapi tuduhan keterlibatan industri kertas domestik lokal terhadap masuknya limbah dari negara lain, Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Liana Bratasida pun angkat bicara.

Ia membantah adanya keterlibatan industri kertas dan menambahkan bahwa terbawanya benda lain seperti plastik dan logam dalam sampah kertas yang diimpor tidak dapat dihindari. Ia juga menambahkan bahwa kandungan sampah selain kertas masih sesuai dengan standar Institute of Scrap Recycling Industries (ISRI).

Menurutnya, sampah non-kertas yang terselip justru merugikan karena mengurangi volume sampah kertas yang dapat digunakan untuk produksi kertas. Terselipnya sampah non-kertas juga menambah beban perusahaan karena harus diolah sesuai aturan.

Lebih lanjut lagi, Liana mengatakan adapun sampah non-kertas yang terbawa dalam impor sudah dikelola sesuai aturan oleh perusahaan-perusahaan kertas, baik dengan cara dihancurkan sendiri, diserahkan ke pihak ketiga yang mampu mengelola limbah, atapun diberikan ke masyarakat sesuai permintaan masyarakat itu sendiri.

Namun aktivis lingkungan memiliki pendapat yang berbeda.

Menurut hasi investigasi lembaga Ecological Observation and Wet Conservation (Ecoton), impor sampah kertas yang dilakukan oleh industri kertas domestik disusupi oleh sampah non-kertas (termasuk limbah B3) dengan presentase hingga 35 persen. Tingginya kandungan sampah non-kertas dalam impor kertas ini mengundang kecurigaan.

Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Walhi, Dwi Sawung Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), melihat bahwa kandungan limbah non-kertas yang tinggi adalah bukti adanya kesengajaan, baik oleh pihak eksportir maupun importir.

Kecurigaan juga datang dari Lembaga Bali Fokus yang mempertanyakan kenapa perusahaan kertas diam-diam saja jika memang dirugikan dengan terselipnya sampah non-kertas? Selain itu Bali Fokus juga menemukan adanya kejanggalan data impor sampah yang masuk ke Indonesia sejak tahun 2014.

Pada tahun 2018 misalnya, meskipun negara eksportir melaporkan pengiriman sampah sebesar 402.913 ton, perusahaan importir Indonesia hanya melaporkan penerimaan sampah sebesar 320.452 ton.

Melihat kecurigaan dan kejanggalan yang diutarakan para aktivis lingkungan, industri kertas sepertinya dituduh mengetahui, namun tetap (sengaja) menerima limbah dari luar negeri.

Jika demikian, apa sebenarnya keuntungan yang diterima industri kertas domestik dari negara-negara pengirim limbah?

Menurut Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS), dengan menerima limbah perusahaan importir kertas mendapatkan keuntungan ganda, yaitu dibiayainya transportasi pengiriman oleh negara pengirim. Walhi juga mengatakan hal serupa bahwa pengimpor sampah asal Indonesia bahkan dibayar oleh negara asal untuk menerima kiriman sampah.

Jokowi tegur Rini Soemarno dan Ignasius Jonan terkait impor migas yang tinggi. #menteri#ESDM #bumn

Nantikan artikel selengkapnya di https://t.co/xcS6dR1dxG pic.twitter.com/iOLkcjSFPk

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 9, 2019

Rentetan Masa Lalu

Setelah sampai di Indonesia, dalam beberapa kasus sampah yang ternyata limbah ini-pun sering dibuang begitu saja oleh perusahaan kertas.

Hal ini terjadi salah satunya di Desa Bangun, Mojokerto, Jawa Timur. Sampah plastik impor yang merupakan sisa produksi pabrik kertas setempat dibuang begitu saja di sekitar pemukiman warga. Aktivitas pembuangan limbah ini bahkan sudah terjadi setidaknya selama lima tahun.

Bukan hanya melibatkan perusahaan kertas, bisnis limbah ilegal di Indonesia juga pernah melibatkan unsur pemerintah dan politikus.

Masih di provinsi yang sama, bisnis pengolahan limbah ilegal juga melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berdasarkan hasil investigasi Tempo, 8 markas TNI dijadikan tempat penimbunan limbah melalui setoran gelap antara perusahaan pengangkut, TNI, dan juga pejabat Dinas Lingkungan Hidup setempat.

Bisnis limbah ilegal juga pernah melibatkan mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto, di mana perusahaan miliknya PT. Asia Pasific Eco Lestari (APEL) mengimpor 1.000 ton limbah beracun dari Singapura. Limbah ini kemudian dibiarkan begitu saja di Pulau Galang, Batam, hingga mencemari laut.

Suap terkait limbah juga pernah menjerat Sinar Mas Group. Tiga petinggi Sinar Mas pernah terbukti menyuap anggota DPRD Kalimantan Tengah terkait pencemaran limbah sawit. Group ini juga memiliki pabrik produksi kertas di karawang yang terbukti melakukan pencemaran dengan membuang limbah hasil produksi ke sungai.

Melihat adanya kejanggalan-kejanggalan dan sejarah bisnis limbah ilegal di Indonesia, kecurigaan beberapa aktivis lingkungan terhadap industri kertas domestik cukup beralasan.

Bisa jadi masuknya impor sampah Indonesia baru-baru ini tidak terlepas dari “permainan” antara negara pengirim dengan industri kertas dan bisnis limbah ilegal domestik.

Investigasi mendalam perlu dilakukan untuk benar-benar mengetahui apakah fenomena impor limbah sepenuhnya merupakan kesalahan negara pengirim, atau ada permainan bisnis-politik dibalik impor ini.

Publik juga menunggu langkah lanjutan pemerintah untuk mencegah dijadikannya Indonesia sebagai tempat sampah bagi negara asing. Pasalnya, Indonesia terus mengalami peningkatan impor sampah dimana pada tahun 2018 peningkatan impor sampah plastik indoneisa meningkat 141 persen.

Sebagai catatan, dalam kampanyenya saat pemilihan presiden, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin menjanjikan adanya penegakan hukum dan rehabilitasi lingkungan hidup salah satunya dengan efektivitas pengelolaan dan pengawasan limbah B3.

Harapannya jangan sampai kolonialisme sampah ini menjebak Indonesia – dan Jokowi secara khusus – karena melibatkan lingkaran kekuasaan di tingkatan teratas. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F51)