biopolitik – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com Suara Politik Milineal Indonesia Fri, 29 May 2020 08:50:19 +0000 id hourly 1 https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2026/06/favicon-pinpol-150x150.png biopolitik – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com 32 32 Panoptisisme Jokowi Hadapi Corona https://www.pinterpolitik.com/in-depth/panoptisisme-jokowi-hadapi-corona/ Fri, 29 May 2020 10:00:29 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=79060 Pandemi virus Corona (Covid-19) yang tengah berlangsung kini bisa jadi berkaitan dengan konsep biopolitik yang dicetuskan oleh seorang filsuf Prancis yang bernama Michel Foucault. Apakah biopolitik ini dapat berujung pada panoptisisme di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) di Indonesia?

PinterPolitik.com

“These people control the rain. These people be diggin’ bunkers up” – Kodak Black, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Siapa yang tidak merasa waswas hidup di tengah kondisi dan situasi pandemi virus Corona (Covid-19) yang tengah merongrong dunia – termasuk Indonesia? Bisa dibilang, hampir seluruh individu – paling tidak – merasa takut apabila tertular oleh virus yang baru terungkap pada akhir tahun 2019 ini.

Bagaimana tidak? Semenjak muncul di Wuhan, Tiongkok, Covid-19 telah menjangkiti setidaknya 5,85 juta orang di seluruh dunia. Sebanyak 359 ribu di antaranya harus merenggang nyawa akibat dampak kesehatan yang dibuat oleh virus satu ini.

Amerika Serikat (AS) yang biasa disebut sebagai negara “terkuat” di dunia dibuat keok oleh Covid-19. Bila sebelumnya Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menjadi pusat wabah pertama dan terbanyak, kini negara yang dipimpin oleh Presiden Donald Trump itu telah mengambil alih.

Total kasus di negeri Paman Sam tersebut (per 28 Mei) telah mencapai angka 1,75 juta orang. Dari jutaan orang tersebut, 102 ribu di antaranya menjadi pasien yang meninggal akibat Covid-19.

Adanya negara-negara maju yang kewalahan dalam menangani pandemi ini boleh jadi turut membuat kita untuk melakukan introspeksi diri. Bagaimana tidak? Indonesia sendiri sempat menjadi salah satu negara dengan tingkat kematian akibat Covid-19 tertinggi di Asia.

Berdasarkan data resmi dari pemerintah, Indonesia per 28 Mei telah memiliki kasus positif Covid-19 sebanyak 24.538. Sebanyak 1.496 di antaranya meninggal dunia.

Persoalannya adalah peningkatan jumlah kasus positif di Indonesia tersebut belum juga menurun. Bahkan, beberapa waktu lalu, terjadi rekor lonjakan penambahan – khususnya di Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Bukan tidak mungkin, terus meningkatnya jumlah kasus di Indonesia membuat sebagian masyarakat merasa waswas dengan ancaman Covid-19. Apalagi, pemerintah mulai memberi sinyalir bahwa kebijakan new normal (normal baru) akan segara diterapkan menyusul berakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah.

Perasaan cemas yang dirasakan oleh banyak warga ini bisa jadi menyisakan beberapa pertanyaan. Mengapa angka dan statistik perkembangan Covid-19 di Indonesia dan dunia bisa membuat masyarakat merasa waswas? Lantas, apa dampak statistik tersebut terhadap dinamika politik dan kebijakan di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)?

Biopolitik Corona

Data kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait perkembangan pandemi Covid-19 sebenarnya dapat berimplikasi pada dinamika politik. Setidaknya, informasi itu dapat menjadi teknologi yang menciptakan kekuatan (power) dalam politik.

Asumsi ini dicetuskan oleh seorang filsuf Prancis yang bernama Michel Foucault. Berdasarkan konsep biopolitik (biopolitics) yang diperkenalkannya, data dan pengetahuan soal kesehatan ini dapat menjadi teknologi kekuatan bagi praktik negara modern.

Dalam perkuliahan yang bertajuk Society Must Be Defended – tepatnya pada bagian kesebelas yang bertanggal 17 Maret 1976, Foucault menjelaskan bahwa biopolitik berkaitan dengan bagaimana negara dapat mengontrol populasi melalui mekanisme, teknik, dan teknologi yang berpusar pada urusan tubuh manusia.

Teknologi kekuatan dalam biopolitik ini berkaitan dengan serangkaian proses seperti tingkat kelahiran, tingkat kematian, tingkat reproduksi, dan sebagainya yang dikaitkan dengan persoalan politik dan ekonomi. Hal ini berujung pada biopolitik yang menjadikan objek pengetahuan dan sasaran atas kontrol.

Melalu tingkat kelahiran misalnya, negara dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan natalitas di masyarakat. Kebijakan-kebijakan ini – menurut Foucault – berusaha mengintervensi seluruh fenomena yang berkaitan dengan tingkat kelahiran di suatu negara.

Salah satu contoh yang terlihat dalam sejarah adalah bagaimana pemerintah Tiongkok pada tahun 1979 mengeluarkan kebijakan yang memengaruhi tingkat kelahiran. Kontrol akan jumlah populasi yang dikenal dengan one child policy ini merupakan salah satu bentuk biopolitik yang berujung pada kontrol terhadap masyarakat Tiongkok.

Selain persoalan kelahiran, Foucault juga menyebutkan biopolitik dalam hal kematian. Hal ini dicontohkan oleh Foucault dengan berbagai epidemi yang terjadi pada Abad Pertengahan (Middle Ages).

Biopolitik berkaitan dengan bagaimana negara dapat mengontrol populasi melalui mekanisme, teknik, dan teknologi yang berpusar pada urusan tubuh manusia.
Share on X

Kala itu, epidemi – khususnya di Eropa – membuat banyak orang meninggal dunia. Fenomena epidemi ini akhirnya menghasilkan pengembangan obat-obatan, koordinasi atas sistem kesehatan, pemusatan kekuasaan, dan normalisasi pengetahuan kesehatan yang berujung pada kampanye publik terhadap populasi.

Lantas, bagaimana dengan pandemi Covid-19? Apakah biopolitik turut memengaruhi dinamika politik terkini?

Bukan tidak mungkin, melalui statistik perkembangan kasus dan berbagai teknologi kesehatan untuk menguji terinfeksi atau tidaknya seorang pasien, negara menjalankan biopolitik terhadap warganya. Hal ini juga terlihat dari bagaimana narasi media selalu menunjukkan bahwa kurva peningkatan kasus berkaitan erat dengan kebijakan pemerintah seperti karantina wilayah (lockdown).

Tiongkok misalnya akhirnya mengontrol populasinya di Provinsi Hubei dengan adanya peningkatan kasus yang terjadi menjelang Tahun Baru Imlek (Lunar New Year). Bahkan, masyarakat dibatasi kegiatannya dan diisolasi di rumah masing-masing.

Namun, biopolitik yang dijalankan oleh pemerintah di berbagai negara ini disebut-sebut turut menimbulkan kekhawatiran akan dampak politik lainnya. Kira-kira, apa dampak politik yang dapat muncul akibat biopolitik pandemi Covid-19?

Panoptisisme Jokowi?

Melalui biopolitik Covid-19, negara akhirnya dapat mengontrol tubuh-tubuh populasi. Meski begitu, biopolitik ini menimbulkan bentuk kontrol lainnya, yakni pengawasan (surveillance).

Persoalan pengawasan inilah yang dikemukakan oleh Lukas van den Berge dari Utrecht University dalam tulisannya yang berjudul Biopolitics and the Coronavirus. Van den Berge menjelaskan bahwa kekhawatiran semacam ini sempat diungkapkan oleh seorang filsuf asal Italia yang bernama Giorgio Agamben.

Agamben menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 ini adalah cara agar negara-negara dapat mengontrol masyarakatnya. Menurutnya, dengan berakhirnya legitimasi dari isu terorisme, negara akhirnya “memunculkan” pandemi sebagai alasan ideal guna mengerahkan kebijakan-kebijakan kontrol.

Asumsi Agamben ini sejalan dengan pemikiran Foucault yang dituangkan dalam buku Discipline and Punish. Dalam buku tersebut, filsuf asal Prancis tersebut mencontohkan kebijakan-kebijakan kontrol kala epidemi merongrong Vincennes, Prancis, pada abad ke-17.

Kala itu, kebijakan yang digunakan mirip dengan situasi saat ini, yakni dengan menutup gerbang-gerbang kota dan mengisolasi penduduk di rumah. Selain itu, pemerintah juga mengerahkan militia untuk menjadi penjaga dan inspektur dalam mengawasi masyarakat.

Gambaran pengawasan inilah yang dijadikan Foucault sebagai sebuah bentuk pemerintahan modern yang disebutnya dengan istilah “panoptisisme”. Panoptisisme (panopticism) ini terinspirasi dari bentuk bangunan penjara yang disebut sebagai panoptikon (panopticon).

Panoptikon merupakan sebuah desain bangunan penjara yang menempatkan menara penjaga di tengah-tengah lingkaran yang berisikan sel-sel penjara. Dengan begitu, penjaga dapat mengobservasi setiap gerak-gerik penghuni penjara.

Lantas, apa hubungannya penjara panoptikon ini dengan pandemi Covid-19?

Boleh jadi, panoptisisme ini menjadi salah satu kelanjutan dari biopolitik. Dengan kontrol negara yang meningkat terhadap populasi, pengawasan juga dapat meningkat.

Di Indonesia misalnya, pemerintah telah menyiapkan beberapa instrumen pengawasan guna menyongsong kebijakan normal baru. Presiden Jokowi sendiri menyebutkan bahwa ribuan personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan ditempatkan di berbagai titik guna memastikan penerapan protokol kesehatan di masyarakat.

Bila dilihat, panoptisisme semacam ini bisa saja bermanfaat guna menekan penularan Covid-19. Apalagi, kasus positif Covid-19 dikabarkan meningkat tajam di beberapa daerah, seperti Jatim.

Namun, persoalan lain bisa saja timbul apabila panoptisisme seperti ini digunakan dengan “cara” lain. Inilah yang menjadi kekhawatiran Agamben di Italia, yakni menjadi alasan bagi tindakan dan kebijakan represif.

Kekhawatiran ini juga muncul di bawah pemerintahan Jokowi. Kepala Biro Penelitian, Pemantauan dan Dokumentasi KontraS Rivanlee Anandar misalnya menyebutkan bahwa pelibatan TNI-Polri dalam penerapan normal baru justru membuat situasi tidak normal, bukan menciptakan kelaziman baru.

Kecemasan ini bukan tidak mungkin juga berhubungan dengan kebijakan pemerintah yang sebelumnya sempat dikritik. Dalam salah satu surat telegram dari Kapolri tertanggal 4 April 2020, penghinaan terhadap presiden dan pejabat dapat dipidanakan.

Bahkan, salah satu surat menginstruksikan agar patroli siber dilakukan di dunia maya guna memantau perkembangan opini selama pandemi. Bukan tidak mungkin ini menjadi kebijakan panoptisisme pemerintahan Jokowi, yakni dengan mengawasi individu-individu melalui infrastruktur siber.

Perasaan akan diawasi ala panoptikon ini juga terlihat dari bagaimana seorang jurnalis diancam dibunuh setelah menulis beberapa berita mengenai rencana kebijakan Jokowi setelah mengunjungi sebuah mal di Bekasi, Jawa Barat. Kasus tersebut menandai bahwa gerak-gerak masyarakat semakin diawasi tanpa sepengetahuan yang diawasi kala pandemi ini – entah oleh siapa.

Bukan tidak mungkin, dengan biopolitik pandemi, pemerintah di banyak negara malah meningkatkan pengawasan (surveillance) ala panoptikon terhadap warganya sendiri. Seperti kata Foucault, masyarakat akhirnya hanya menjadi objek atas penaklukan (subjugation) dan kontrol di bawah praktik negara modern. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]> Polemik Pidato PKI Atasnamakan Prabowo https://www.pinterpolitik.com/in-depth/polemik-pidato-pki-atasnamakan-prabowo/ Mon, 25 Nov 2019 12:03:34 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=69552 Semenjak PKI dituduh jadi dalang percobaan kudeta pada 30 September 1965, sentimen anti-PKI atau fobia terhadap PKI senantiasa selalu diproduksi. Fenomena ini disebut sebagai biopolitik oleh Giorgio Agamben, yaitu ada proses pemberian identitas atau membentuk pemahaman bahwa PKI adalah “tidak baik” di tengah masyarakat. Lantas pertanyaannya, apa agenda yang tersembunyi di balik masifnya proses biopolitik terhadap PKI tersebut?

PinterPolitik.com

Setelah tragedi yang terjadi pada September 1965, isu mengenai Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi begitu lekat dalam dinamika perpolitikan tanah air.

Sentimen anti-PKI atau fobia terhadap PKI kemudian bertransformasi menjadi isu black campaign yang mumpuni dengan cara menuduh lawan politik berafiliasi dengan partai yang berideologi komunisme tersebut.

Sampai saat ini, setiap pengangkatan isu PKI kepada publik, langsung menjadi bola panas yang menarik untuk dibicarakan. Yang terbaru, isu ini riuh dipergunjingkan saat Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), Letjen TNI Dr. Tri Legionosuko dalam acara Bedah Buku “PKI Dalang dan Pelaku G30S/65” di kantor Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) membacakan naskah pidato sambutan yang disebut mewakili Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto.

Dalam pidato tersebut, disebutkan bahwa Menhan menginginkan agar seluruh guru sejarah harus mengajarkan ihwal kekejaman pemberontakan PKI. Sambungnya, PKI telah beberapa kali berusaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dan ingin mengubah Indonesia menjadi negara komunis.

Menariknya, pidato sambutan Rektor Unhan tersebut menjadi polemik karena Partai Gerindra membantah naskah tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Prabowo. Adalah Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang menegaskan bahwa tidak terdapat konfirmasi, persetujuan, ataupun kewenangan mengatasnamakan Menhan di dalam naskah pidato tersebut. Naskah pidato tersebut juga disebut sebagai pandangan pribadi dari Legionosuko.

Pun begitu dengan Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak yang menegaskan bahwa Prabowo tidak mengetahui terkait isi naskah pidato tersebut.

Isi pidato itu sendiri memang terbilang berkontradiksi dengan sikap Gerindra, misalnya saja dengan pernyataan adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo beberapa waktu lalu yang menuturkan bahwa dukungan dari keturunan PKI pun akan diterima. Artinya, Gerindra tidak memperlihatkan sikap untuk terus memproduksi dendam sejarah, sebagaimana yang dijelaskan Dahnil terkait isi pidato Rektor Unhan tersebut.

Polemik pidato yang bertendensi berisi kebencian sejarah terhadap PKI yang ingin terus diproduksi ini, adalah apa sebutkan oleh filsuf Italia, Giorgio Agamben sebagai proses “biopolitik”.

Lantas, konsep apa yang dimaksud oleh Agamben, dan apa kaitannya dengan pidato Rektor Unhan tersebut?

Biopolitik terhadap PKI

Apa yang dimaksud Agamben mengenai biopolitik adalah konstelasi atau tatanan dari berbagai macam apparatus yang bekerja secara konstan untuk memproduksi identitas yang kemudian diadopsi masyarakat sebagai identitasnya.

Apparatus sendiri adalah kombinasi atau jejaring konsep yang terdiri dari berbagai hal, seperti institusi, arsitektur, regulasi, hukum, pernyataan saintifik, konsep moral, bahkan filsafat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karenanya, apparatus adalah alat yang digunakan untuk mengontrol perkembangan sejarah dalam kaitannya dengan kekuasaan, pengetahuan, dan bahasa.

Singkat kata, biopolitik adalah proses di mana pemerintah mendayagunakan berbagai apparatus untuk menciptakan suatu identitas, ataupun untuk menentukan apa yang seharusnya dipahami, baik ataupun tidak baik bagi masyarakat.

Pada kasus PKI, semenjak partai tersebut dituduh sebagai dalang percobaan kudeta pada 30 September 1965, proses biopolitik untuk menyebut PKI adalah entitas yang tidak baik, jahat, berbahaya, dan berkonotasi negatif lainnya dengan sendirinya diproduksi.

Sakin hebatnya proses biopolitik yang terjadi, bahkan membuat terjadinya serangkaian pembantaian atau genosida terhadap jutaan orang yang diduga menjadi simpatisan PKI ataupun yang disebut berpaham komunisme.

Berdasarkan 39 dokumen rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Indonesia periode 1964-1968 yang dipublikasikan secara terbuka oleh Deputi Direktur Asia Human Rights Watch, Phelim Kine pada 17 Oktober 2017 lalu, disebutkan bahwa militer saat itu berperan aktif dalam menyebarkan sentimen anti-PKI dan ikut terlibat dalam pembantaian di Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, dan Medan.

Tidak berhenti sampai di situ, Saskia Wieringa dalam Persistence Silence: Sexual Slander, Mass Murder, and The Act of Killing menyebutkan bahwa produksi kebencian terhadap PKI juga dilakukan melalui peran media. Pada saat itu, berbagai pemberitaan di koran-koran dituliskan untuk menyudutkan PKI. Tidak hanya itu, pemerintahan Orde Baru juga merilis film yang berisi berbagai macam adegan yang menunjukkan kekejaman PKI terhadap para petinggi militer yang diculik.

Film dengan produksi yang menelan biaya Rp 800 juta tersebut, baru berhenti wajib tayang setelah kejatuhan Presiden Soeharto pada 1998.

Dalam proses biopolitik, di mana identitas bahwa PKI adalah entitas yang tidak baik diciptakan, terlihat bahwa digunakan berbagai apparatus, seperti militer, media, pun sarana seperti film.

Apalagi proses biopolitik yang terus dipertahankan selama puluhan tahun membuat identitas terkait PKI beserta komunisme adalah tidak baik menjadi begitu tertanam ke dalam diri masyarakat.

Pada proses terbentuknya kebenaran akan identitas PKI tersebut, terjadi dua efek psikologis sekaligus. Pertama, terjadinya efek benar karena suatu informasi secara terus-menerus diulangi. Kedua, terjadinya efek yang disebut dengan social proof, yaitu kebenaran yang tercipta karena diamini oleh banyak orang.

Kala itu, pemerintahan Orde Baru memang memiliki kepentingan yang untuk menyebarluaskan kebencian terhadap PKI karena hal tersebut akan melegitimasi kekuasaannya, ataupun melegitimasi tragedi pembantaian terhadap simpatisan PKI.

Akan tetapi, setelah pemerintahan Orde Baru tidak lagi berkuasa, lantas mengapa produksi kebencian tersebut terus terjadi?

Pada konteks yang terbaru misalnya, sekiranya apa yang melandasi Rektor Unhan dalam menyampaikan pidato mengatasnamakan Menhan Prabowo untuk menyebarkan pesan terkait bahaya laten PKI?

Mengapa PKI Terus Dibenci?

Seperti yang disebutkan, pemerintahan Orde Baru, khususnya militer pada saat itu memang memiliki alasan yang kuat mengapa biopolitik terhadap PKI harus terus diproduksi.

Jess Melvin dalam The Army and the Indonesian Genocide menuliskan bahwa militer pada saat itu berdalih bahwa pembunuhan sekitar satu juta warga yang tidak bersenjata sebagai hasil dari pemberontakan yang dilakukan oleh PKI.

Dengan kata lain, atas dalih operasi militer untuk melawan pemberontakan, serangkaian aksi pembunuhan terhadap simpatisan PKI dipandang sebagai suatu kelumrahan.

Fenomena ini adalah apa yang disebut oleh Hannah Arendt sebagai the banality of evil atau banalitas kejahatan. Banalitas kejahatan adalah adanya anggapan wajar terhadap kejahatan, dan tidak menganggap bahwa kejahatan itu sesuatu hal yang salah, atau lebih parahnya menganggap bahwa kejahatan itu tidak benar-benar terjadi atau tidak ada sama sekali.

Dengan kata lain, telah terjadi kelumrahan kejahatan karena dipandang bahwa pembunuhan simpatisan PKI adalah suatu hal yang dibenarkan.

Atas hal ini, kita dapat melihat pada putusan akhir pengadilan rakyat internasional atas kejahatan kemanusiaan periode 1965 di Indonesia atau International People’s Tribunal (IPT) 1965 yang menyebutkan bahwa Indonesia harus bertanggung jawab atas 10 tindakan kejahatan hak asasi manusia (HAM) berat pada 1965-1966. Salah satunya adalah genosida yang dialami oleh anggota, pengikut dan simpatisan PKI, serta loyalis Presiden Soekarno dan anggota Partai Nasional Indonesia (PNI).

Sekarang pertanyaannya, jika kasus genosida pada 1965 itu diungkap, kira-kira berapa banyak pihak yang akan diangkat sebagai tersangka?

Terlebih lagi, dalam dokumen rahasia Kedutaan Besar AS, disebutkan bahwa genosida tersebut tidak hanya melibatkan militer ataupun berbagai kepentingan politik Soeharto dengan AS, melainkan juga organisasi keagamaan seperti Ansor – organisasi sayap Nahdlatul Ulama – dan Muhammadiyah juga.

Dengan kata lain, jika kasus mengenai genosida terhadap simpatisan PKI benar-benar diungkap, mestilah akan terdapat banyak pihak yang dipertaruhkan nama baiknya.

Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa terus terjadinya proses biopolitik terkait produksi kebencian atas PKI, besar kemungkinan dimaksudkan untuk menciptakan fenomena banalitas kejahatan terhadap genosida simpatisan PKI, hal yang entah sampai kapan akan berakhir. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]>