Bias Kognitif – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com Suara Politik Milineal Indonesia Tue, 23 Jun 2020 10:18:38 +0000 id hourly 1 https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2026/06/favicon-pinpol-150x150.png Bias Kognitif – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com 32 32 Authoritarian Style Jokowi Yang Diharapkan https://www.pinterpolitik.com/in-depth/authoritarian-style-jokowi-yang-diharapkan/ Tue, 23 Jun 2020 10:21:42 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=80118 Transisi menuju new normal atau normal baru masih diliputi ketidakpatuhan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan protokol dan mekanisme kesehatan yang seharusnya dilakukan di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengancam. Apakah yang sebenarnya terjadi? Dan, lebih dalam, bagaimana sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sesungguhnya diharapkan dalam menyikapi hal tersebut?

PinterPolitik.com

Cukup sulit sepertinya menyelaraskan persepsi dan kesadaran masyarakat Indonesia untuk bahu-membahu dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 yang masih terus memunculkan kasus berjumlah masif setiap harinya.

Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespon keluh kesah atas kebosanan dan kemerosotan ekonomi akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan gagasan new normal atau normal baru, tak lantas diiringi kesadaran masyarakat akan protokol dan mekanisme kesehatan yang baik.

New normal jamak disikapi dengan perspektif keliru dan tak jarang upaya “meluruskan” protokol serta mekanisme kesehatan yang ada justru ditanggapi dengan kesalahpahaman, bahkan tak sedikit berujung keributan yang tak perlu.

Contohnya seperti fenomena cukup ironis yang beberapa waktu terakhir terjadi hampir serempak di berbagai kota di Indonesia saat warga menolak tes gratis Covid-19 yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka antisipasi penyebaran virus saat berlangsungnya new normal.

Di Bogor, para pedagang pasar mengusir petugas yang akan melaksanakan tes. Sementara di Ambon, warga memblokade jalan sebagai bentuk penolakan akan kehadiran tenaga medis untuk melakukan tes. Bahkan di DKI Jakarta, penolakan warga diekspersikan dengan ramai-ramai menggeruduk kantor kelurahan.

Masih banyak lagi contoh penolakan masyarakat yang bahkan jauh lebih ekstrem dan dinilai justru memperkeruh upaya pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 secara menyeluruh.

Fenomena tersebut berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Tiongkok. Dalam acara Fareed Zakaria GPS di stasiun televisi CNN yang bertajuk Best Practice for Beating Covid-19, Vivian Wang, koresponden The New York Times di negeri Tirai Bambu mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Tiongkok justru menyambut baik dan sangat senang dengan adanya tes masif dan mendukung berbagai langkah pemerintah.

Tidak hanya berpotensi mengaburkan pemetaan persebaran Covid-19, lebih jauh lagi fenomena penolakan tes gratis ini akan berdampak secara langsung dan tidak langsung pada kemungkinan persebaran virus yang tak terdeteksi dan menyebabkan aktivitas kembali dibatasi, hingga berpotensi menambah beban tenaga medis yang saat ini semakin kewalahan.

Lalu, fenomena apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik masifnya penolakan tes Covid-19 yang diberikan secara cuma-cuma itu? Serta dengan kecederungan tersebut, langkah tegas seperti apa yang dapat Presiden Jokowi lakukan agar tak memperparah pandemi beserta dampak turunannya?

Bias Yang Belum “Sembuh”?

Martie Haselton, seorang Profesor psikologi asal University of California Los Angeles, dalam tulisannya yang berjudul The Evolution of Cognitive Bias menjelaskan bias kognitif sebagai sebuah kesalahan secara sistematis dalam pola pikir yang berimplikasi pada tak rasionalnya penilaian serta keputusan yang dibuat oleh individu.

Bias kognitif seperti yang dijelaskan Haselton tersebut dinilai masih merajalela dalam pola pikir sebagian masyarakat Indonesia terhadap pandemi Covid-19 yang kemudian salah satunya terealisasi pada fenomena berupa penolakan tes massal secara serempak di beberapa kota belakangan ini.

Secara lebih spesifik, bias kognitif berupa confirmation bias atau bias konfirmasi dijelaskan oleh Raymond S. Nickerson dalam Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises sebagai kecenderungan untuk menafsirkan informasi yang hanya mendukung kebenaran serta keyakinan pribadi yang ia anggap paling benar, bahkan meskipun faktanya berkebalikan.

Bias konfirmasi inilah yang jamak terjadi di tengah-tengah masyarakat selama pandemi Covid-19. Selain berupa penolakan tes massal, fenomena sebelumnya seperti kepercayaan diri berlebihan akan kemampuan menjaga diri dari transmisi virus, hingga anggapan Covid-19 tidak seberbahaya itu atau bahkan tidak mempercayainya, menjadi representasi bahwa bias dalam pola pikir masyarakat masih belum hilang meski pandemi telah merenggut ribuan nyawa di tanah air.

Yang menjadi persoalan, bias tersebut seolah berlomba dengan Sars-CoV-2 dalam “menginfeksi” pola pikir sebagian masyarakat Indonesia. Nicekrson lebih lanjut menjelaskan bahwa satu pembenaran atas bias konfirmasi selalu diikuti pembenaran berikutnya namun tidak berlandaskan informasi akurat yang simultan.

Hal inilah yang kemudian menggelitik seorang Sri Mulyani ketika berkomentar bernada satire bahwa penolakan tes massal Covid-19 sebagai bentuk bagaimana lucunya orang-orang Indonesia.

Tentu bukan tanpa alasan seorang Menteri Keuangan (Menkeu) turut berkomentar atas fenomena bias kognitif berjamaah tersebut. Salah satu makna tersirat yang dinilai dapat ditelaah ialah Sri Mulyani tentu menyayangkan adanya fenomena itu ketika jajarannya telah mengalokasikan anggaran yang besar demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19, salah satunya dengan melakukan tes massal secara gratis.

Lebih dalam lagi, dapat diterjemahkan pula bahwa nada satire Menkeu juga menggambarkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat yang masih juga tak selaras dalam penanganan pandemi Covid-19, bahkan setelah tiga bulan pandemi berlangsung di Indonesia.

Sebagai pembuat keputusan tertinggi, bentuk langkah efektif seperti apa yang dapat ditempuh Presiden Jokowi guna memberangus pola pikir bias yang masih terjadi di masyarakat dan menghambat percepatan penanganan Covid-19 di tengah new normal?

Otoritarian Jadi Opsi Terbaik?

Bukan hal tabu untuk mengatakan bahwa penanganan pandemi Covid-19 Presiden Jokowi di awal terasa cukup membingungkan dengan jamaknya gestur ketidakseriusan di berbagai level elite. Hal ini pula dinilai menjadi salah satu faktor signifikan akan maraknya bias pola pikir masyarakat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jonathan Schwartz dalam publikasi ilmiahnya yang berjudul Compensating for the ‘Authoritarian Advantage’ in Crisis Response: A Comparative Case Study of SARS Pandemic Responses in China and Taiwan menemukan bahwa Tiongkok dengan authoritarian style-nya jauh lebih baik dalam penanganan krisis akibat pandemi SARS tahun 2003 dibandingkan Taiwan yang tak menganut style serupa.

Komparasi dua negara dengan sistem pemerintahan berbeda dalam penelitian Schwartz itu bertujuan untuk mempromosikan authoritarian style atau cara-cara otoritarian yang dapat diadopsi secara temporer berkaca pada keunggulan konkretnya tersendiri dalam merespon pandemi.

Schwartz menekankan bahwa authoritarian style yang dikemukakan tersebut paling tidak berupa tiga hal esensial. Pertama, implementasi fundamental kebijakan yang tegas. Kedua, kendali dan distribusi informasi yang kuat terkait seluruh dinamika pandemi dari pemerintah. Terakhir, surveillance atau pengawasan yang ketat terhadap satus kesehatan tiap individu beserta mobilitasnya.

Jika dua hal ini dapat diartikulasikan dengan baik pada sebuah kerangka kebijakan komprehensif, apa yang disampaikan Vivian Wang sebelumnya tak bisa dipungkiri memang merupakan buah keberhasilan yang diraih pemerintah Tiongkok dengan authoritarian style mereka.

Realitanya, dua hal esensial dari authoritarian style saat ini dinilai telah dan sukses diterapkan oleh dua negara demokratis, Taiwan serta Malaysia. Belajar dari SARS 2003, negara yang dipimpin Tsai Ing Wen memiliki kendali informasi begitu kuat dipegang pemerintah dan dapat diresap dengan baik oleh tiap individu. Dan dengan teknologinya, surveillance Taiwan juga sangat ketat terhadap masyarakatnya untuk menekan penyebaran virus.

Sementara Malaysia sendiri sukses dengan pendekatan lockdown, dengan dilengkapi regulasi dan sanksi tegas, bernama Movement Control Order (MCO) yang bahkan masih berlangsung hingga 31 Agustus mendatang. Selain itu, Malaysia juga mengerahkan surveillance digital untuk memonitor setiap orang selama pandemi Covid-19.

Akumulasi dari authoritarian style di tiga sampel negara di atas cukup serupa, yakni dukungan konstruktif serta kepatuhan rakyatnya terhadap setiap langkah yang pemerintahnya tempuh dalam penanganan Covid-19. Lebih lanjut, langkah tersebut membuat penanganan aspek terdampak pandemi lainnya juga menjadi jauh lebih efektif.

Authoritarian style inilah yang diharapkan dapat segera diadopsi oleh Presiden Jokowi untuk membangun kembali sinergi dan kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan yang justru telah menjadi bias tersendiri belakangan ini.

Di samping itu, pendekatan tersebut juga dinilai dapat memaksimalkan anggaran besar yang pemerintah keluarkan dibanding menelurkan berbagai program kontraproduktif nan timbulkan polemik seperti Kartu PraKerja hingga lomba video new normal.

Tentu ada pihak yang menilai mustahil dan sudah terlambat bagi Presiden Jokowi untuk merubah kebijakannya jika melihat tindak tanduk kebijakan pemerintah sejauh ini.

Namun di sudut lain, tak sedikit juga yang masih mengharapkan ada perubahan dan realisasi ketegasan mantan Gubernur DKI Jakarta itu ketika pandemi masih belum pasti kapan berakhir. Akankah Presiden Jokowi mengadopsi authoritarian style? Tentu menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]> Mubazirnya Pedoman PSBB Menkes Terawan https://www.pinterpolitik.com/terkini/mubazirnya-pedoman-psbb-menkes-terawan/ Sat, 16 May 2020 12:21:44 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=78533 Aktivitas masyarakat di sebagian besar kota di Indonesia dinilai masih terus berdetak secara normal meskipun ada penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Lantas, apakah pedoman PSBB yang berlandaskan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 ini cenderung sia-sia keberadaannya?

PinterPolitik.com

“Hanya antrean pengunjung”. Begitu kira-kira kutipan komentar salah satu pihak berwenang saat merespon didapatinya kerumunan besar orang pada “seremoni” hari terakhir beroperasinya gerai Mc Donald’s (McD) Sarinah pada akhir pekan lalu.

Alih-alih tetap menjaga physical distancing di tengah pandemi Covid-19, kerumunan orang tersebut nyatanya lebih memilih menikmati saat-saat terakhir romansa perpisahan dibandingkan mencegah penularan virus yang telah merenggut lebih dari seribu jiwa di Indonesia.

Belum selesai sampai di situ. Mungkin saja terdapat individu yang sebelumnya menyayangkan kerumunan di McD Sarinah, namun tempo hari justru turut ambil bagian dalam penumpukan penumpang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Peristiwa yang menjadi perbincangan nasional tersebut seolah semakin mendistorsi logika dan akal sehat publik, di tengah hiruk-pikuk isu penerapan atau pelonggaran PSBB, berdamai atau terus waspada terhadap Covid-19, hingga adanya larangan mobilitas dan mudik namun berbagai moda transportasi dibuka kembali dan dapat dimanfaatkan masyarakat  dengan sebuah syarat secarik surat yang mudah untuk dimanipulasi.

Rahasia umum lainnya adalah sangat normalnya geliat interaksi masyarakat, terutama di pemukiman padat penduduk pinggiran ibu kota. Aktivitas seperti bercengkrama dengan tetangga, aktivitas peribadatan, hingga jalan-jalan sore menjadi fenomena biasa yang kita lihat.

Padahal landasan hukum yang mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), eksis adanya. Selain instrumen beberapa Undang-Undang (UU), ujung tombak terciptanya pencegahan transmisi Covid-19 di masyarakat terutama terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

Akan tetapi penerapan Permenkes dan instrumen hukum lainnya tersebut dinilai banyak kalangan cenderung serba tanggung dan tidak memiliki kekuatan mengikat yang signifikan bagi pelanggarnya. Terlebih tidak ada “petuah-petuah” yang seharusnya secara aktif diberikan, terutama oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto terkait pentingnya implementasi pedoman PSBB tersebut.

Jika melihat korelasi perilaku publik yang abai dengan physical distancing pada banyak kesempatan, serta absennya peran seorang Menkes yang seharusnya sangat vital di tengah public health crisis seperti saat ini, keraguan pun semakin tajam tertuju pada efektivitas pedoman PSBB yang mulai dinilai sia-sia.

Pertanyaan pembuka yang menarik untuk melihat sejauh mana kesia-siaan pedoman PSBB tersebut ialah mengenai apa yang sesungguhnya terjadi pada publik tanah air, yang seolah sangat santai beraktivitas normal di tengah pandemi Covid-19?

Ujian Akal Sehat

Dalam menyoroti fenomena rendahnya kesadaran sebagian masyarakat Indonesia dalam menerapkan protokol kesehatan yang ada dalam beraktivitas di tengah pandemi Covid-19, pendekatan konstruksi psikologis atau phsycological construction agaknya menjadi pilihan terbaik.

Penetrasi awal untuk menganalisa aspek psikologis masyarakat Indonesia itu sendiri menggunakan konsep bias kognitif. Konsep ini, menurut Martie Haselton dalam tulisannya yang berjudul “The Evolution of Cognitive Bias”, ialah sebuah kesalahan secara sistematis dalam pola pikir yang berimplikasi pada judgement atau penilaian serta decision atau keputusan yang dibuat oleh individu.

Lebih dalam, bias kognitif dalam konteks ini sendiri dipengaruhi oleh variabel yang oleh Tali Sharot dalam publikasinya “The Optimism Bias” disebut bias optimisme atau optimism bias. Bias optimisme sendiri terjadi ketika individu mengambil kesimpulan optimisme terbaik berdasarkan perhitungan murni subjektif dirinya sendiri, terutama dengan mengabaikan faktor lain.

Sementara variabel yang memengaruhi bias kognitif berikutnya ialah bias emosional atau emotional bias. Isabelle Blanchette dalam “The Influence of Affect on Higher Level Cognition: A Review of Research on Interpretation, Judgement, Decision Making and Reasonings” menyatakan bahwa bias emosional terjadi ketika justifikasi emosional direpresentasikan melalui perilaku yang berlandaskan aspek emosional atau perasaan semata.

Berdasarkan penjabaran konsep bias kognitif tersebut, dapat terlihat bahwa variabel bias optimisme tercermin dari tipikal masyarakat Indonesia yang terlalu santai dan cenderung lalai atas berbagai dinamika serta fenomena yang bahkan berpotensi membahayakan nyawa mereka.

Dalam konteks pandemi Covid-19 sendiri, bias optimisme dapat kita lihat dari beberapa kecenderungan antara lain: kepercayaan diri berlebihan akan kemampuan menjaga diri dari transmisi virus, anggapan Covid-19 tidak seberbahaya itu, hingga kepercayaan saklek bahwa Tuhan akan melindungi tanpa sama sekali mengupayakan ikhtiar menghindari virus.

Sementara variabel bias kognitif dari sisi bias emosional dapat kita dalami dari motivasi masyarakat untuk tetap beraktivitas dengan mengabaikan pedoman PSBB. Hal ini dapat kita lihat dan temukan pada fenomena beraktivitas di luar tanpa keperluan mendesak serta tanpa menerapkan physical distancing hanya karena bosan di rumah.

Selain itu, juga terdapat asumsi ribet dan canggungnya masyarakat dalam menerapkan phsical distancing, serta sekadar tidak terbiasa dan guncangan batin tersendiri ketika tidak melakukan rutinitas seperti mudik, ibadah berjamaah, dan bersosialisasi di kerumunan.

Berbagai realita cerminan bias kognitif Haselton tersebut tentu juga turut dikonstruksikan oleh faktor umum aspek pembentuk psikologis manusia yaitu terkait penyederhanaan penafsiran informasi. Ketika terdapat bias dalam proses ini, tendensi negatif cenderung menjadi potensi laten dan membahayakan, terutama kaitannya dengan bias mengenai Covid-19.

Hal tersebut juga cukup erat kaitannya dengan informasi apa yang secara simlutan diterima dan dicerna masyarakat Indonesia, terutama dari pemerintah dan khususnya dari seorang Menkes, yang dalam public health crisis berupa pandemi Covid-19 ini seharusnya memainkan peran vital.

Berangkat dari hal tersebut, apakah kecenderungan absennya peran `Menkes Terawan sejauh ini dalam berbagai tugas yang seharusnya ia jalankan, berdasarkan kewenangan dan spesialisasinya, membuat seolah pedoman PSBB di Indonesia yang ditandatanganinya itu menjadi percuma keberadaannya?

PSBB Kehilangan “Traksi”?

James Meindl dalam publikasinya “Follower-Centered Perspectives on Leadership” menyatakan bahwa setiap orang punya peran prominen dalam terciptanya struktur kognitif individu lainnya maupun secara kolektif.

Penggalan singkat namun padat dari deskripsi Meindl tersebut dinilai tepat untuk menjadi landasan yang semestinya dipegang oleh Menkes Terawan sebagai tokoh utama yang diharapkan dan seharusnya secara pro-aktif mengkonstruksi fundamental positif masyarakat Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Meskipun posisinya dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya sebatas sebagai salah satu wakil pengarah, hal ini agaknya tidak menghalangi urgensi dan relevansi peran komprehensif Menkes Terawan yang sesungguhnya diharapkan.

Menkes Terawan tentu bisa menjadikan kolega seprofesinya asal Taiwan, Chen Chien-jen, yang pada tahun 2003 lalu dinilai sukses menghalau wabah SARS karena peran pro-aktifnya, termasuk membentuk kekuatan psikologis publik negara berjuluk naga kecil Asia. Bahkan atas prestasinya itu, saat ini ia menduduki kursi wakil presiden negara tersebut.

Meskipun kebanyakan masyarakat Indonesia seolah skeptis atas berbagai hal yang berhubungan dengan Menkes Terawan akibat “kelakar” masa lalunya, saat ini belum terlambat dan sama sekali tidak salah untuk menampilkan langkah-langkah pro-aktif serta progresif berdasarkan jabatannya saat ini dalam kabinet.

Banyak dinamika informasi domestik dan global terkait pandemi Covid-19 yang sesungguhnya dapat memperkokoh aspek psikis serta menghindari bias kognitif, jika disampaikan dengan gestur terbaik oleh dokter militer berbintang tiga itu.

Seputar penelitian-penelitian medis terbaru misalnya, ketika pertengahan pekan ini peneliti asal United States National Institute of Health menemukan temuan baru bahwa SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 dikatakan dapat bertahan di udara selama 8 sampai 14 menit.

Informasi semacam ini tentu sangat penting untuk dapat disampaikan dengan kemasan terbaik oleh seorang Menkes Terawan, agar masyarakat Indonesia memiliki kesadaran lebih serta tidak mengalami bias kognitif terhadap Covid-19. Dengan realita bias kognitif yang sudah “menjamur”, penyampaian secara secara simultan juga sangat dibutuhkan dalam merekonstruksi aspek psikis di masyarakat.

Sekali lagi, alih-alih hanya menjadi pemberitaan terkait acc dan tidak acc penerapan PSBB berbagai Provinsi serta Kabupaten/Kota, peran pro-aktif Menkes Terawan dalam membangun kesadaran nasional atas berbagai hal terkait Covid-19 sangat dibutuhkan.

Selain itu hal tersebut juga dinilai dapat melepaskan kecenderungan mubazir peraturan yang ia telurkan sendiri tentang pedoman PSBB dalam Permenkes No. 9 tahun 2020, jika pemerintah memang sampai saat ini tidak berencana melonggarkan atau mencabut PSBB.

Bagaimanapun, seluruh pihak yang memiliki kewenangan, relevansi, serta urgensi dalam berbagai konstruksi positif atas penanganan pandemi Covid-19 ini diharapkan secara aktif menerjemahkannya dengan baik kepada masyarakat. Dan masyarakat sendiri diharapkan terus menjaga akal sehat di tengah ketidakpastian pandemi Covid-19 ini. Itulah harapan dan hal yang harus kita upayakan bersama. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]>