Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI di tengah krisis geopolitik Iran-AS yang guncang pasar global. Bisakah ia pecahkan “kode” ekonomi tersulit?

PinterPolitik.com

“Of all actors involved in managing an organizational crisis, strategic leaders play a particularly central role.” – Schaedler, Graf-Vlachy, & König, “Strategic Leadership in Organizational Crises: A Review and Research Agenda” (2022)

Dalam film The Imitation Game (2014), Benedict Cumberbatch memerankan Alan Turing sebagai sosok jenius yang nyaris tak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Turing tidak memenangkan perang dengan peluru atau tank—ia memenangkannya dengan membangun mesin pemecah kode bernama “Bombe” yang mampu membongkar sistem enkripsi Enigma milik Nazi Jerman, sebuah mesin yang dianggap mustahil dipecahkan oleh seluruh kekuatan militer Sekutu.

Film itu mengajarkan sesuatu yang sederhana namun mendalam: bahwa dalam perang, kemenangan sering kali ditentukan bukan oleh pasukan terbesar, melainkan oleh orang yang paling mampu membaca kode yang tak terlihat. Cupin, yang baru saja menonton ulang film itu di sebuah malam Minggu yang sunyi, langsung teringat bahwa dunia nyata pada Maret 2026 ini sedang dipenuhi oleh kode-kode yang tak kalah rumitnya.

Konflik terbuka AS-Israel versus Iran yang meletus di akhir Februari telah membekukan Selat Hormuz dan mengirim gelombang kejut ke seluruh pasar keuangan global. Brent crude melonjak, dolar menguat, dan mata uang negara-negara berkembang—termasuk Rupiah—langsung tergerus dalam hitungan hari.

Cupin memahami bahwa ini bukan sekadar krisis militer—ini adalah perang kode geoekonomi dan geopolitik yang menuntut setiap negara memiliki “mesin Enigma”-nya sendiri untuk membaca dan merespons sinyal-sinyal tersembunyi dari pasar global. Indonesia, dengan Rupiah yang melemah mendekati Rp17.000 per dolar dan inflasi Februari yang melonjak ke 4,76 persen, jelas sedang berada di tengah-tengah medan enkripsi yang paling berbahaya.

Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar: siapakah Alan Turing-nya Indonesia dalam krisis ini? Dan apakah Thomas Djiwandono, Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru dilantik pada 9 Februari 2026, adalah orang yang mampu membangun “mesin Enigma” kebijakan moneter yang dibutuhkan negara ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sang Pemecah Kode di Balik Enigma

Dalam sejarah Perang Dunia II, Alan Turing bukan sekadar matematikawan brilian—ia adalah apa yang oleh para ahli strategi disebut sebagai the indispensable man, sosok yang kehadirannya di titik kritis tertentu mengubah seluruh arah peperangan. Schaedler, Graf-Vlachy, dan König dalam riset mereka bertajuk Strategic Leadership in Organizational Crises yang dipublikasikan di jurnal Long Range Planning (2022) menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, pemimpin strategis memainkan peran yang tidak tergantikan karena mereka menghubungkan kapasitas kognitif, modal sosial, dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Turing memenuhi semua kriteria itu: ia memiliki kapasitas intelektual untuk memahami masalah yang orang lain bahkan tidak bisa merumuskan, koneksi institusional dengan badan intelijen Inggris di Bletchley Park, dan keberanian untuk bertaruh pada pendekatan yang dianggap gila oleh hampir semua koleganya. Cupin melihat pola yang sama berlaku dalam konteks kebijakan ekonomi di tengah krisis—bahwa institusi memerlukan sosok yang bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menjembatani berbagai kepentingan yang saling bertabrakan.

Thomas Sargent dan Neil Wallace, dalam makalah klasik mereka Some Unpleasant Monetarist Arithmetic (1981), sudah memperingatkan bahwa bank sentral tidak akan pernah bisa mengendalikan inflasi dalam jangka panjang tanpa koordinasi yang memadai dengan otoritas fiskal. Pesan ini menjadi semakin relevan ketika Francesco Bianchi dan Leonardo Melosi dalam studi mereka The Dire Effects of the Lack of Monetary and Fiscal Coordination (2017) membuktikan secara empiris bahwa ketiadaan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi yang sangat merusak.

Cupin merenungkan bahwa jika Turing adalah pemecah kode yang menghubungkan intelijen militer dengan strategi perang Sekutu, maka dalam konteks ekonomi, “pemecah kode” yang dibutuhkan adalah seseorang yang mampu menjembatani jarak antara bank sentral dan kementerian keuangan. Pertanyaannya kini bergeser: apakah Thomas Djiwandono memiliki kapasitas untuk menjadi jembatan itu? Dan apakah doktrin “GERAK” yang ia bawa benar-benar merupakan mesin pemecah kode, atau justru hanya akronim yang terdengar gagah tanpa substansi operasional?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menguji ‘Enigma’ di Lantai 18

Cupin mencatat bahwa Thomas Djiwandono dilantik sebagai Deputi Gubernur BI pada 9 Februari 2026—tepat dua puluh hari sebelum dunia meledak akibat konflik Iran. Dengan latar belakang sarjana sejarah dari Haverford College dan magister hubungan internasional serta ekonomi internasional dari Johns Hopkins SAIS, Thomas bukanlah teknokrat moneter konvensional, melainkan seorang analis yang terlatih membaca konteks geopolitik dan menerjemahkannya ke dalam implikasi ekonomi.

Aktas, Kaya, dan Ozlale dalam studi mereka Coordination between Monetary Policy and Fiscal Policy for an Inflation Targeting Emerging Market yang terbit di Journal of International Money and Finance (2010) menemukan bahwa di negara-negara berkembang, kebijakan moneter yang ketat justru bisa kontraproduktif jika tidak disertai disiplin fiskal yang memadai, karena beban utang yang meningkat akan mendorong premi risiko dan akhirnya melemahkan mata uang. Ini persis gambaran yang dihadapi Indonesia saat ini—di mana Moody’s dan Fitch telah memangkas outlook kredit ke “negatif” dalam tempo satu bulan, dan Rupiah tertekan di kisaran Rp16.970 per dolar.

Yang menarik dari langkah awal Thomas adalah doktrin GERAK-nya, khususnya pilar keempat tentang akselerasi sinergi fiskal-moneter. Ia mengidentifikasi bahwa penurunan BI Rate sebesar 1 persen hanya menghasilkan penurunan bunga kredit modal kerja sebesar 0,27 persen dalam enam bulan—sebuah time lag yang merusak transmisi kebijakan—dan mengusulkan pengelolaan likuiditas terkoordinasi melalui potensi penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun.

Gerak pertamanya setelah dilantik pun langsung operasional: membangun koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Danantara, dan OJK untuk menciptakan narasi terpadu bagi investor dan lembaga pemeringkat. Ini adalah crisis communication management yang sangat dibutuhkan di tengah polycrisis—kondisi di mana krisis rating, krisis geopolitik, tekanan inflasi, dan pelemahan mata uang berjalan bersamaan dan saling memperkuat.

Tentu saja, bayangan nepotisme tetap mengikuti Thomas—sebagai keponakan Presiden Prabowo dan putra mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono, ia akan selalu diuji oleh pertanyaan apakah sinergi yang ia janjikan adalah koordinasi kebijakan yang sehat atau subordinasi bank sentral terhadap kehendak istana. Bonam dan Lukkezen dalam Fiscal and Monetary Policy Coordination, Macroeconomic Stability, and Sovereign Risk Premia di Journal of Money, Credit and Banking (2019) mengingatkan bahwa stabilitas makroekonomi mensyaratkan kebijakan moneter yang aktif menargetkan inflasi dan kebijakan fiskal yang menjamin keberlanjutan utang—keduanya harus berjalan independen namun terkoordinasi, bukan saling menundukkan.

Pada akhirnya, Cupin sampai pada satu kesimpulan yang ia rasa paling jujur: Thomas Djiwandono bukanlah jawaban pasti, melainkan sebuah hipotesis yang sedang diuji oleh sejarah dalam kondisi paling brutal—dan hanya pasar, bukan dinasti, yang akan menentukan apakah “mesin Enigma”-nya benar-benar bekerja atau sekadar menjadi artefak seremonial di lantai 18 Gedung Bank Indonesia. (A43)

Lagi banyak kasus besar nih 

PinterPolitik.com

Bank Indonesia (BI) mencatat pada 21-24 Agustus 2023 terdapat Rp4,51 triliun modal asing (nonresiden) yang keluar dari pasar keuangan domestik. Modal asing yang keluar didominasi oleh pasar Surat Berharga Negara (SBN), kemudian disusul pasar saham.

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah terkait mengoptimalkan strategi untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut,” Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI (26/8/2023).

Keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik adalah fenomena yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara.

Modal asing memiliki peran penting dalam membiayai proyek-proyek investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga likuiditas pasar keuangan.

Salah satu dampak utama dari keluarnya modal asing adalah penurunan likuiditas dalam pasar keuangan domestik.

Ketika investor asing menarik dana mereka, likuiditas di pasar berkurang, yang dapat mempersulit perusahaan dalam mendapatkan pendanaan untuk proyek-proyek baru atau kegiatan operasional.

Ini juga dapat memengaruhi likuiditas bank dan menghambat ketersediaan pinjaman bagi konsumen dan bisnis.

Selain itu, keluarnya modal asing dapat memicu volatilitas di pasar keuangan domestik. Perubahan cepat dalam kepemilikan aset finansial oleh investor asing dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak stabil.

Ini dapat memicu gejolak pasar dan mengurangi kepercayaan investor domestik, yang pada akhirnya dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan.

Dampak lain yang mungkin terjadi adalah depresiasi nilai tukar mata uang domestik. Ketika investor asing menjual aset-aset dalam mata uang lokal, permintaan terhadap mata uang tersebut menurun, yang dapat menyebabkan penurunan nilai tukar.

Depresiasi nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor dan berpotensi memicu inflasi.

Secara keseluruhan, keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik adalah fenomena yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan pelaku ekonomi.

Strategi yang bijaksana dalam mengatasi dampak negatifnya dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat fluktuasi modal asing. (S83)

PinterPolitik.com

Menurut data yang dicatat Bank Indonesia (BI), permintaan akan kredit hunian dan kendaraan bermotor melesat pada Juli 2023. Atas dasar laporan itu, perbankan pun siap menggenjot penyaluran kredit pada dua sektor tersebut.

Menurut laporan BI, kredit pada kedua sektor itu mencapai 11,4 persen pada Juli 2023 atau meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 9,7 persen.

“Berdasarkan hasil survei periode Juli 2023, permintaan kredit rumah tangga yang terjaga terutama didukung oleh peningkatan pengajuan kredit peralatan rumah tangga, KPR, dan kredit kendaraan bermotor,” Tulis Laporan BI (18/8/2023).

BI pun memperkirkan permintaan penambahan pembiayaan oleh rumah tangga kedepannya diperkirakan relatif stabil.

Kebutuhan akan kredit untuk rumah dan kendaraan bermotor adalah aspek penting dalam kehidupan modern. Kredit memungkinkan individu untuk memenuhi impian mereka tanpa harus menunda-nunda tabungan jangka panjang.

Meskipun kredit rumah dan kendaraan bermotor memiliki manfaat besar, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil kredit.

Individu harus memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan finansial untuk membayar cicilan kredit secara teratur. Pengelolaan keuangan yang baik penting agar tidak terjebak dalam masalah utang.

Selain itu, perbandingan antara berbagai penawaran kredit dari berbagai lembaga keuangan juga perlu dilakukan untuk mendapatkan kondisi yang paling menguntungkan.

Dalam kesimpulannya, kebutuhan akan kredit untuk rumah dan kendaraan bermotor memainkan peran penting dalam kehidupan modern.

Kredit memberikan akses kepada individu untuk memenuhi impian mereka tanpa harus menunda-nunda tabungan jangka panjang.

Namun, pertimbangan yang matang dan pengelolaan keuangan yang bijaksana adalah kunci dalam mengambil keputusan terkait kredit agar tetap dalam kendali keuangan yang sehat. (S83)

PinterPolitik.com

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi inovasi penting dalam dunia pembayaran elektronik di Indonesia.

Namun, kegunaannya tidak terbatas pada wilayah domestik saja. QRIS juga dapat dimanfaatkan dengan baik di luar negeri untuk memfasilitasi transaksi keuangan dengan lebih mudah dan aman.

QRIS adalah sebuah kode QR yang dapat menyimpan berbagai informasi, seperti detail transaksi dan informasi pembayaran.

Dengan memanfaatkan teknologi ini, pelaku bisnis dan individu bisa melakukan transaksi dengan cepat, efisien, dan minim risiko kesalahan.

Salah satu keuntungan utama QRIS di luar negeri adalah kemudahan penggunaan. Saat seseorang bepergian ke luar negeri, mereka sering kali dihadapkan pada berbagai mata uang dan sistem pembayaran yang berbeda.

QRIS memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dalam mata uang asing dengan mudah tanpa harus menghadapi kendala tukar mata uang atau biaya konversi yang tinggi.

Cukup dengan mengarahkan kamera ponsel ke kode QRIS yang tersedia, pembayaran dapat dilakukan dengan cepat.

Bank Indonesia (BI) optimis penggunaan QRIS tahun depan dapat menjangkau Tiongkok dan Korea Selatan (Korsel) seiring dengan langkah BI yang sudah beberapa kali membicarakan rencana itu dengan pihak kedua negara.

“Itu nanti biasanya keseluruhan paketnya disebut LCT, jadi ada investasi, perdagangan dan sistem pembayaran, nah ini dulu yang didiskusikan,” Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI (17/8/23).

Tahun ini, uji coba perluasan QRIS antarnegara akan dilakukan antara Indonesia dan Singapura. Sebelumnya, penggunaan QRIS antarnegara sudah dilakukan Indonesia dengan Malaysia dan Thailand.

Secara keseluruhan, QRIS memiliki potensi besar untuk memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan di luar negeri.

Dengan memanfaatkan kecepatan, keamanan, dan kemudahan penggunaannya, QRIS dapat menjadi alat yang kuat dalam memfasilitasi transaksi lintas batas bagi individu dan pelaku bisnis. (S83)

PinterPolitik.com

Dalam era digital ini, keamanan uang fisik menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan lembaga keuangan di seluruh dunia.

Upaya untuk mencegah pemalsuan uang kertas dan koin terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Pemalsuan uang bukan hanya merugikan perekonomian suatu negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang berlaku.

Oleh karena itu, inovasi terus diperkenalkan dalam desain dan teknologi uang untuk membuatnya sulit dipalsukan.

Bank Indonesia (BI) mengklaim rupiah saat ini akan sulit untuk dipalsukan. Hal itu karena BI terus meningkatkan keamanan terhadap rupiah yang saat beredar di masyarakat.

BI menyebut setiap saat selalu akan ada orang yang berniat memalsukan uang. Namun, perlu dicermati adalah bagaimana tingkat pemalsuannya.

“Semua orang ingin memalsukan (rupiah), pasti, tapi dari sisi teknologi tidak akan pernah sama,” Marlinson Hakim, Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI (18/8/23).

Marlinson menambahkan, pada umumnya pemalsuan uang dilakukan hanya dengan mesin cetaklaser. Namun, saat ini hal tersebut tidak dapat dilakukan kembali karena teknologi terbaru yang digunakan oleh BI.

Teknologi berperan penting dalam mencegah pemalsuan. Misalnya, teknologi mikroprint memungkinkan cetakan yang sangat kecil namun masih dapat terbaca dengan akurat oleh alat khusus.

Beberapa uang juga dilengkapi dengan fitur holografik atau hologram yang mengubah warna atau gambar saat uang diputar, sulit untuk direproduksi dengan tingkat presisi yang tinggi.

Selain itu, tinta khusus juga digunakan untuk mencegah pemalsuan. Tinta yang bisa berubah warna atau menghilang saat diusapkan atau terkena sinar ultraviolet menjadi salah satu cara yang efektif untuk mendeteksi uang palsu.

Meskipun teknologi pemalsuan terus berkembang, upaya-upaya ini membuat proses pemalsuan menjadi lebih sulit, mahal, dan risikonya lebih tinggi. (S83)

PinterPolitik.com

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2023 mencapai US$137,7 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan bulan lalu yang berada di posisi US$137,5 miliar.

BI mengatakan peningkatan posisi cadangan devisa pada Juli 2023 antara lain dipengaruhi penerimaan pajak dan jasa.

Posisi cadangan devisa itu juga setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Peningkatan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan” Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi sekaligus Direktur Eksekutif BI (7/8/2023).

Ke depan, BI memandang cadangan devisa tetap memadai. Hal ini didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga seiring dengan berbagai respons kebijakan.

Kebijakan itu dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, perlu diingat bahwa cadangan devisa hanyalah alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Penting bagi Indonesia untuk terus berinovasi, diversifikasi ekonomi, dan mendorong investasi berkelanjutan guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah, Indonesia perlu tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan. Dengan pengelolaan cadangan devisa yang baik dan kebijakan ekonomi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan momentum peningkatan cadangan devisa untuk meraih kemajuan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek pembangunan. (S83)

Ada dua bentuk inflasi yang diperoleh dengan metode yang berbeda. Pertama, ini dikenal dengan forecast inflasi atau inflasi target. Sejak Reformasi, kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) selaku bank sentral ditetapkan berdasarkan Inflation Targeting Framework (ITF).

BI akan menentukan target inflasi tahunan yang kemudian digunakan untuk menetapkan kebijakan moneter seperti jumlah uang beredar dan suku bunga. Selain itu, target inflasi yang ditetapkan BI menjadi referensi para pelaku ekonomi untuk menganalisis pendapatan dan biaya yang dikeluarkan.

Kedua, ini dikenal dengan aktual inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) akan menghitung harga bulanan berbagai variabel, yakni pangan, pakaian, perumahan, transportasi, perabotan, akomodasi/restoran, dan pendidikan.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dikabarkan menjadi salah satu dari enam nama yang masuk bursa calon Gubernur Bank Indonesia (BI). Bursa nama mulai muncul mengingat masa jabatan Perry Warjiyo akan habis pada Mei mendatang. Merespons namanya masuk bursa, Sri Mulyani terlihat hanya memberi jawaban normatif.

Jika Sri Mulyani benar-benar menjadi pengganti Perry Warjiyo, apakah dalam waktu dekat mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu akan di-reshuffle sebagai Menteri Keuangan?

PinterPolitik.com

“Do you want me to eat earth from a flower pot and swear in blood?” – Vladimir Putin

[dropcap size=big]K[/dropcap]ata-kata Putin tersebut diucapkannya pada Februari 2008 untuk membantah rumor yang beredar saat itu bahwa Rusia akan melakukan redenominasi mata uang rubel Rusia (RUB). Ketika itu, pertumbuhan ekonomi Rusia mencapai angka 9,2 %. Kebijakan Putin untuk tidak melakukan redenominasi mata uang tersebut sepertinya tepat, mengingat pada awal tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Rusia justru anjlok di angka minus 9,2 %. Saat ini, wacana redenominasi mata uang itu juga terjadi di Indonesia.

Tak ada angin tak ada hujan, wacana redenominasi mata uang rupiah kembali digulirkan. Kali ini hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI), Agus Martowardoyo. Agus mengatakan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi sedang memungkinkan untuk dijalankannya kebijakan redenominasi tersebut.

“Justru pada saat kondisi inflasi yang rendah dan kondisi ekonomi yang terjaga, karena ekonomi kita kan tumbuh 5,01 persen. Kita lihat bahwa ekonomi kuartal pertama 2017 dibanding kuartal pertama 2016 atau kuartal keempat 2016, sudah lebih baik,” kata Agus, di kantornya pada Senin, 29 Mei 2017 malam.

Rancangan Undang-Undang redenominasi mata uang rupiah sebetulnya sudah diusulkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Hanya saja, saat itu DPR memandang redenominasi  belum menjadi prioritas. Sejauh ini rancangan undang-undang (RUU) yang diterima untuk dibahas pada Prolegnas 2017 adalah yang terkait penerimaan negara.

Agus juga menegaskan bahwa BI merekomendasikan redenominasi karena kebijakan tersebut dianggap baik untuk reputasi ekonomi Indonesia serta juga untuk efisiensi dan akuntabilitas.

Redenominasi: Tingkatkan Kredibilitas Rupiah?

Redenominasi adalah kebijakan penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Misalnya, nilai uang Rp 100.000 setelah diredenominasi dengan menghapuskan 3 angka ‘nol’, akan menjadi Rp 100. Namun, nilai uang Rp 100.000 tetap setara dengan Rp 100 yang baru. Redenominasi berbeda dengan sanering yang ikut memotong nilai uang tersebut, sehingga terjadi penurunan daya beli masyarakat.

Faktanya, di ASEAN, hanya Indonesia dan Vietnam saja yang menjadi negara dengan nilai mata uang mencapai 6 digit angka. Bahkan jumlah denominasi angka dalam mata uang Indonesia saat ini berada di urutan kedua di dunia setelah Vietnam. Nilai tertinggi mata uang Vietnam, Dong adalah pecahan senilai 500.000. Indonesia ada di belakang Vietnam dengan pecahan tertinggi senilai 100.000. Hal inilah yang mungkin membuat Gubernur BI kembali mewacanakan redenominasi mata uang rupiah.

Bukan tanpa alasan wacana ini digulirkan. Redenominasi mata uang rupiah diharapkan akan mampu meningkatkan kredibilitas mata uang rupiah. Selain itu, redenominasi juga akan membuat transaksi ekonomi  menjadi lebih mudah, mengingat nilai uang yang diperjualbelikan menjadi lebih sederhana. Mata uang rupiah juga akan lebih dipandang dan dihargai di tingkat global. Redenominasi juga dapat menghentikan atau mengurangi laju inflasi yang tinggi serta menciptakan stabilisasi perekonomian.

Hingga saat ini, tercatat sudah banyak negara yang menerapkan kebijakan redenominasi mata uangnya, setidaknya sejak 1963-2008, ada 30 negara yang menerapkan kebijakan tersebut. Negara yang melakukan redenominasi umumnya adalah negara berkembang yang punya sejarah inflasi yang gawat. Tercatat ada beberapa negara yang memangkas 6 angka nol dalam mata uangnya antara lain Turki pada 2005, Angola pada 1999, Georgia pada 1995, Peru pada 1991, dan Bolivia pada 1987.

Bagi negara-negara yang sukses, semisal Turki, kebijakan redenominasi mampu menciptakan stabilitas ekonomi serta membantu negara tersebut ketika bergabung dengan Uni Eropa. Saat itu Turki meredenominasi mata uang Lira (TL) menjadi Yeni (artinya ‘baru’) Lira (YTL) secara bertahap selama 7 tahun yang dimulai sejak 2005. Pada tahap awal, mata uang TL dan YTL beredar secara simultan selama setahun. Kemudian mata uang lama ditarik secara bertahap digantikan dengan YTL. Pada tahap selanjutnya, sebutan ‘Yeni’ pada uang baru dihilangkan sehingga mata uang YTL kembali menjadi TL dengan nilai redenominasi.

Sementara bagi negara yang gagal menerapkan redenominasi, kebijakan ini justru memperparah inflasi. Hal ini misalnya terjadi di Ghana. Negara di Afrika ini terjebak pada apa yang disebut efek money illusion. Efek ini terjadi ketika masyarakat menganggap harga barang lebih murah ketika angka ‘nol’ banyak dipangkas dari mata uang mereka.

Dampak Redenominasi

Selain program sanering yang dilakukan pada tahun 1950 dan 1959, Indonesia sebenarnya pernah melakukan redenominasi pada tahun 1965. Namun, baik sanering maupun redenominasi mata uang rupiah tersebut gagal dilakukan. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Agus Martowardoyo saat masih menjabat sebagai Menteri Keuangan di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat dilaksanakan, redenominasi tidaklah sesederhana konsepnya. Menghapus tiga angka nol memang sesuatu yang tak sulit, tetapi lagi-lagi yang berat adalah menimbang dampak setelahnya.

Menurut Editor Kompartemen Harian Kontan, Thomas Hadiwinata redenominasi memang bisa meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas. Salah satu manfaat yang bisa dipetik misalnya perusahaan bisa lebih efisien dalam menyiapkan laporan keuangan karena nilai aset menjadi lebih pendek atau sederhana. Namun, masih sulit menakar manfaat redenominasi bagi orang kebanyakan. Yang lebih mudah terlihat justru efek samping redenominasi, yaitu meningkatkan inflasi.

Walaupun berbeda dengan sanering, redenominasi ternyata masih berpotensi menciptakan inflasi. Menurut Thomas Hadiwinata, hal ini dikarenakan saat ini masih banyak barang dan jasa yang memasang banderol harga dalam nilai ratusan rupiah. Sebut saja mie instan, bumbu dapur atau sabun. Jika redenominasi tidak membuka peluang kehadiran pecahan yang lebih kecil daripada Rp 1, maka yang sangat mungkin terjadi adalah produsen membulatkan harga ke atas. Dengan demikian, barang yang semula berharga Rp 1.300 akan menjadi Rp 2, alih-alih menjadi Rp 1.

Redenominasi rupiah dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas ekonomi. #RedenominasiRupiah @bank_indonesia @PerekonomianRI pic.twitter.com/vehtf8LhNK

— Haluan Kita (@HaluanKita) May 31, 2017

Efek inflasi bahkan bisa berlangsung setelah redenominasi terjadi. Perlu dicatat pula bahwa kebijakan menaikkan harga sudah seperti tradisi tahunan bagi para produsen. Untuk barang kebutuhan sehari-hari, kenaikan harga nilainya berkisar ratusan rupiah. Jika nilai rupiah tidak ada yang lebih kecil daripada Rp 1, kenaikan harga otomatis lebih tinggi karena kelipatan kenaikan minimal adalah Rp 1, atau Rp 1.000 dalam nilai sekarang. Bayangkan jika setiap tahun harga barang naik dalam jumlah yang lebih besar dari biasanya, pasti inflasi yang lebih besar akan terjadi.

Jika nominal rupiah yang paling kecil adalah Rp 1, maka bisa dibayangkan spillover effect atau efek ‘luapan’ redenominasi tersebut pada kenaikan harga barang dan biaya hidup. Setiap selesai Idul Fitri misalnya, produsen umumnya menaikan harga barang. Oleh karena itu, kebijakan redenominasi harus direncanakan dengan matang dan dipikirkan juga dari sisi bagaimana aturan kenaikan harga barang tersebut harus dijalankan oleh produsen.

Kebijakan Taktis Politis?

Terlepas dari baik buruknya kebijakan redenominasi, banyak pihak yang menilai program ini merupakan selentingan yang digulirkan oleh Gubernur BI di tengah kebijakan pemerintah yang memberikan wewenang pada Ditjen Pajak untuk bisa ‘mengintip’ rekening nasabah-nasabah perbankan. Seperti diketahui, pemerintah telah mengeluarkaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan.

Perppu ini memungkinkan Ditjen Pajak ‘mengintip’ rekening nasabah tanpa membutuhkan persetujuan Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Di satu sisi, Perppu tersebut membuat Ditjen Pajak mampu menelusuri aliran dana yang dimiliki seseorang dan menghindarkan negara dari kerugian akibat penggelapan pajak atau tindak kejahatan keuangan lainnya. Namun, dari sisi kerahasiaan perbankan, hal ini akan berdampak pada dunia perbankan sendiri karena boleh jadi banyak nasabah yang akan merasa ‘dimata-matai’ keuangannya. Bisa jadi banyak yang kemudian memindahkan dananya ke luar negeri atau ke tempat lain.

Perppu tersebut akan berlaku selama satu tahun, dan jika tidak disetujui oleh DPR, tidak akan berubah menjadi Undang-Undang. Jika dikaitkan dengan wacana redenominasi rupiah, maka boleh jadi ini adalah combo program untuk menggusur peredaran uang ‘haram’, bahkan boleh jadi menertibkan mafia-mafia di sektor keuangan. Banyak selentingan yang menyebut uang-uang rupiah yang beredar saat ini ada juga yang ‘aspal’ atau asli tapi palsu. Sebutan tersebut merujuk pada uang asli yang diterbitkan oleh Perum Peruri, namun merupakan hasil kerja para mafia tersebut.

Bahkan, beberapa pihak mensinyalir uang ‘aspal’ tersebut diduga banyak digunakan untuk pembiayaan terorisme. Apakah benar demikian? Mungkin perlu penelusuran yang lebih jauh soal itu. Yang jelas gosip-gosip terkait hal tersebut telah beredar di mana-mana.

Wacana redenominasi juga akan menjadi selentingan yang bisa membuat ‘kalang kabut’ pihak-pihak yang selama ini menyimpan uang tunai dalam jumlah besar di brankas-brankas pribadinya. Tidak jarang juga uang-uang tersebut merupakan hasil kejahatan penggelapan, korupsi, suap, hingga pencucian uang. Jika jadi diterapkan, redenominasi rupiah dan aksi ‘mengintip’ Ditjen Pajak ini akan menyebabkan banyak pihak yang kepentingannya terganggu. Mungkinkah hal ini yang menjadi agenda tersembunyi program-program tersebut? Hanya pemerintah yang tahu. Begitu pun jika menimbang aspek politis, hanya yang berkepentingan saja yang tahu siapa politisi yang akan ikut terjerat.

Walaupun demikian, pemerintahan Presiden Joko Widodo patut diapresiasi jika sukses melakukan dua kebijakan tersebut.  Jokowi nekat? Boleh jadi ya. Kebijakan redenominasi akan membuat penimbunan uang rupiah di brankas-brankas yang berasal dari sumber ‘haram’ seperti korupsi dan pencucian uang akan mudah diketahui dan terbongkar. Sementara kebijakan ‘mengintip’ rekening akan membuat uang-uang ‘haram’ di rekening-rekening akan ketahuan sumber-sumbernya.

Pada akhirnya, redenominasi butuh kajian yang mendalam dan timing yang tepat untuk dilaksanakan. Jokowi memang belum bersuara terkait pernyataan Gubernur BI. Namun, harapannya kata-kata Jokowi tidak seperti ucapan Putin di awal tulisan ini karena apa pun program pemerintah, kalau bertujuan untuk kepentingan rakyat banyak, sudah selayaknya diperjuangkan. Bukankah begitu? (S13)