PinterPolitik.com

Jauh sebelum Indonesia merdeka, bangsa kita telah hidup rukun dan tenteram dalam kebersamaan yang bernuansa keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika, yang sekarang menjadi semboyan bangsa kita, adalah penanda yang sangat jelas betapa sesungguhnya keberagaman yang ada di Indonesia atau Nusantara pada saat itu tak pernah menjadi sebuah persoalan.

Penting untuk diingat, dalam perjalanan “melahirkan” Indonesia sampai bertahan hingga saat ini bukanlah sebuah perjalanan yang singkat. Akar kebangsaan kita yang dimulai dari hadirnya Sarekat Islam 1905, Budi Utomo 1908, Sumpah Pemuda 1928, sampai Proklamasi Kemerdekaan 1945 adalah sejarah panjang perjuangan founding fathers dalam memadupadankan berbagai warna perbedaan menjadi sebuah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Bahkan dalam salah satu pidatonya, Ir. Soekarno pernah mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia ini bukan milik suatu golongan, bukan milik suatu agama, bukan milik suatu suku, bukan milik suatu golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke. Bangsa adalah satu jiwa (une nation est un âme). Satu bangsa adalah satu solidaritas yang besar (une nation est un grand solidarité).

Konsep pendirian negara bangsa (nation state) oleh Sukarno menegaskan asas kesetaraan dalam ketatanegaraan, di mana setiap orang dijamin berkedudukan sama di hadapan hukum. Hal tersebut menguatkan konsensus pendiri bangsa sebelumnya bahwa Pancasila yang berjiwa inklusif sebagai dasar NKRI.

Sengkarut Keberagaman

Sayangnya, kalau kita coba lihat fakta di lapangan, cita-cita founding fathers tentang Persatuan Indonesia itu belum sepenuhnya tercapai. Pilar-pilar persatuan nasional seperti yang ada dalam sila ke 3 Pancasila “Persatuan Indonesia” dan Pembukaan UUD Tahun 1945 pada alinea ke 4 bahwa “Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada persatuan Indonesia“ masih jauh panggang daripada api.

Kita tentu prihatin atas insiden penggerebekan massa terhadap asrama mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Jawa Timur, pada 16 Agustus lalu. Insiden ini terjadi akibat adanya stereotipe yang berlebihan dari masyarakat dan aparat, sehingga melakukan tindakan Rasialisme dan stigmatisasi terhadap masyarakat Papua.

Akibat adanya insiden tersebut, muncul beberapa aksi protes oleh masyarakat Papua yang berujung kericuhan di berbagai daerah. Seperti Manokwari, Papua Barat hingga sempat menjalar ke Kota Sorong. Demonstrasi yang terjadi di Papua ini seperti sebuah akumulasi atas luka akibat rasisme terhadap orang Papua yang sering terjadi. Kekerasan di dalam konflik ini telah berlarut dan memiliki pola berulang dari waktu ke waktu tanpa adanya penyelesaian yang efektif.

Memang ada segelintir orang Papua yang menginginkan untuk berpisah dari Indonesia, namun hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk membenci mereka apalagi dengan sebutan binatang. Tidak semua dari mereka adalah bagian dari gerakan separatis seperti yang dilakukan oleh kelompok pimpinan Egianus Kogoya. Dengan menggeneralisir bahwa orang Papua separatis, tentu sama saja kita melukai bangsa kita sendiri.

Kasus-kasus yang mengarah ke separatisme dan rasisme yang saat ini muncul ke permukaan menjadi penanda retaknya persaudaraan kita. Belum lagi, serangkaian fanatisme yang buta terhadap keberagamaan senantiasa menghantui kehidupan kita. Akibatnya, solidaritas gerakan masyarakat semakin mencair sebatas ke kelompok masing-masing – menyebabkan semakin lebarnya pendikotomian dari sebuah golongan.

Ekspresi kebebasan yang berlebihan kerap kali menjadi pemicu atas terjadinya perpecahan dan ketegangan ditengah-tengah masyarakat yang multikultural. Ujaran kebencian dan hoaks pun demikian mudahnya disebarkan untuk memengaruhi opini dan perilaku publik. Konflik teks tersebut selanjutnya berkembang menjadi konflik SARA yang nyata, sehingga sering sekali muncul aksi-aksi yang menggalang solidaritas golongan tertentu untuk melawan golongan lainnya.

Hal ini persis dengan apa yang diramalkan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya yang berjudul Clash of Civilization and Remaking the World Order bahwa, setelah Perang Dingin berakhir, benturan antar-peradaban dan agama akan menjadi penyebab sebuah konflik. Banyak sekali konflik sosial yang disulut oleh isu etnik ataupun agama dalam hubungan antar masyarakat, baik secara nasional maupun global.

Bagi bangsa Indonesia, kebinekaan harus diterima sebagai fakta kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Kebinekaan di Indonesia lahir sebagai hasil kesadaran konstruksi filosofi masyarakat terhadap kenyataan-kenyataan yang ada di konteks sosialnya. Karena ia lahir dari sebuah kekayaan filosofi masyarakat, maka sesungguhnya tidak ada seorang pun atau komunitas apapun yang berhak melakukan intervensi, intimidasi, atau menghancurkannya.

Kebinekaan Sebagai Modal Sosial

Oleh karena itu, apa yang terjadi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya – atau konflik-konflik sosial lain yang pernah terjadi di daerah Indonesia – harus segera diatasi secara arif dan bijaksana. Setidaknya, ada beberapa cara yang bisa kita upayakan dalam rangka menjadikan kebinekaan sebagai modal sosial.

Pertama, Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusional harus dijadikan dasar dalam menyelesaikan segala permasalahan kebangsaan. Pancasila harus dikembalikan tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi sebagai falsafah hidup bangsa yang mempersatukan arah perjalanan bangsa Indonesia. Pancasila juga mampu mengingatkan bahwa keberagaman dan kerukunan adalah takdir bangsa Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah harus senantiasa berorientasi pada cita-cita kebangsaan. Sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu terwujudnya Negara Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Pemerintah pun harus bersikap tegas sesuai prosedur hukum kepada para pihak yang sengaja ingin merusak dan memecah-belah bangsa.

Kedua, semua pihak harus mampu meredam nafsu distingsi untuk menghindari konflik etnis. Nafsu distingsi ini mendorong seseorang untuk menjadi lebih dari yang lainnya. Sering kali, nafsu ini menjadi dasar untuk mendorong suatu etnis bahwa mereka  adalah memiliki berbagai kelebihan dari etnis yang lainya. Nafsu distingsi ini sering membuat orang buta akan berbagai kekurangannya.

Ketiga, perlu ada edukasi masyarakat mengenai wawasan kebangsaan dan kesadaran nasional. Baik melalui kegiatan formal, non-formal, maupun in-formal. Hal ini dilakukan, supaya masyarakat memiliki jiwa nasionalisme, partriotisme, dan kesadaran sebagai bangsa yang multikultural, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang mencengkram dalam kaki burung Garuda bukanlah sebatas wacana.

Dengan demikian, meneguhkan kembali semangat persatuan dalam suasana kemerdekaan seperti saat ini sangat penting bagi kita semua sebagai warga negara. Cita-cita persatuan menjadi hal fundamental yang harus kita pegang di tengah maraknya ideologi transnasional yang anti-Pancasila yang terus menggerogoti sendi NKRI.

Tulisan milik Dadan Rizwan Fauzi, mahasiswa magister di Universitas Pendidikan Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Desa semakin kaya tapi bukan kami punya. Kota semakin kaya tapi bukan kami punya.”

[dropcap size=big]I[/dropcap]tulah sepenggal kalimat dari puisi berjudul “Tapi Bukan Kami” karya Denny JA yang dibacakan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmatyo, saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II Golkar di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (22/5). Selain menyampaikan puisi berisi isu ketidakadilan sosial yang relevan dengan kondisi saat ini, Gatot juga memaparkan pidato bertema ‘Menjaga Keutuhan Bangsa dan Menghadapi Tantangan dan Ancaman’.

Dalam pidatonya tersebut, Gatot memaparkan bahwa partai politik mempunyai kewajiban untuk menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Untuk itu, jangan sampai terprovokasi oleh pihak-pihak yang menginginkan Indonesia terpecah belah. Mari kita jadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa pemenang,” ujarnya dihadapan sekitar 640 kader Partai Golkar.

Pemimpin membaca puisi, makin halus peradaban. Panglima TNI Gatot membaca puisi Denny JA di Rapimnas Golkar https://t.co/lj9UqqbJjh

— Denny JA (@DennyJA_WORLD) May 22, 2017

Menurutnya, Partai Golkar adalah salah satu partai yang tujuannya sama dengan TNI yaitu sebagai penjaga Pancasila. “Siapapun yang ganggu Pancasila akan berhadapan dengan TNI dan Partai Golkar,” ujarnya, disambut tepuk tangan para hadirin. Selain itu, ia juga mengingatkan kalau sumber daya alam nasional yang saat ini tidak dimiliki dan dikelola bangsa sendiri. Dia menyerukan Golkar untuk mengubah kondisi tersebut.

Gatot juga mengingatkan, bahwa Indonesia merupakan bangsa besar sehingga harus tetap mampu bersatu, jangan sampai terpecah belah. Kalau tidak, negara lain yang akan mengambil peluang atas kegaduhan soal suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), seperti yang terjadi saat ini. Ia menegaskan, kalau isu SARA merupakan isu yang paling mudah dipakai untuk provokasi Indonesia.

“Saya mengajak pimpinan Partai Golkar seluruh Indonesia untuk selalu bersama bergandengan tangan, berjuang menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, mari sama-sama menghilangkan fitnah, saling menyudutkan, membuat berita-berita yang tidak benar karena semuanya itu dapat menyulut perpecahan bangsa,” seru Panglima yang juga mengingatkan kalau Indonesia bukan milik suatu golongan, agama, maupun suku. Namun NKRI milik semua rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

“Oleh sebab itu, Pancasila harus diamalkan, dikonkretkan dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar kehidupan sehari-hari tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan itu kita akan mempunyai pondasi yang kokoh,” tegasnya lagi. Harus diakui, lanjut Gatot, adu domba merupakan cara paling mudah untuk menghancurkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Apalagi melalui sentimen agama dan kesukuan dengan metode provokasi serta hukum sudah tidak dihiraukan lagi.

Mengakhiri pidatonya, Gatot memutar sebuah lagu milik Pujiono, peserta ajang pencarian bakat di salah satu TV swasta, yang berjudul ‘Manisnya Negeriku’. Lirik lagu itu, ia jadikan sebagai pesan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga kebhinekaan. “Itu kesimpulan saya, Pak. Terima kasih semuanya. Selamat berjuang, jadikan Indonesia bangsa pemenang,” seru Gatot mengakhiri pidatonya.

Diiring dengan tepuk tangan dan standing applause para peserta, tiba-tiba terdengar teriakan ‘capres’ dari para hadirin. “Hidup sapta marga! Capres, capres!” teriak peserta, namun sepertinya Gatot tidak mendengar seruan tersebut, karena sibuk melakukan sesi foto bersama dengan beberapa petinggi Golkar di atas panggung. Golkar sendiri telah mendeklarasikan dukungan kepada Joko Widodo sebagai capres di Pemilu 2019 nanti.

(Berbagai sumber/R24)

PinterPolitik.com

“Inilah yang harus kita bangkitkan, disiplin nasional, etos kerja nasional kita yang harus kita ubah, mindset kita, pola pikir kita, harus kita ubah semuanya.”

[dropcap size=big]P[/dropcap]ernyataan yang diiringi nada tinggi suara Presiden Joko Widodo ini, mengawali dibukanya Rapat Koordinator Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/5) lalu. Ucapan ini seakan ditujukan untuk menampar seluruh rakyat Indonesia yang saat ini mudah sekali ‘panas’.

“Urusan demo, fitnah, hujat menghujat, dan negatif thinking. Suudzon terhadap yang lain. Fitnah, kabar bohong. Apakah ini yang mau diteruskan?” tanyanya, prihatin. Akibat berkutat dengan hal yang tidak produktif, lanjutnya, Indonesia tertinggal dari negara lain. “Yang lain sudah bicara space age, bagaimana mengelola luar angkasa agar berguna bagi manusia. Kita masih berkutat untuk hal yang tidak produktif,” kata Jokowi, kesal.

Pernyataan Jokowi untuk membangkitkan kembali jiwa disiplin dan pola pikir yang lebih produktif, seiring dengan pidato Presiden Pertama RI, Ir. Soekarno dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 1964 di Senayan, Jakarta. Saat itu, isu perpecahan berbau Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) yang memicu ujaran kebencian di ruang-ruang publik juga tengah marak di Indonesia.

Kita ini adalah saudara. Jangan saling menghujat, menjelekkan, memfitnah, saling mendemo -Jkw pic.twitter.com/yyvlLn0hrj

— Joko Widodo (@jokowi) 16 Mei 2017

Dalam pidatonya, proklamator yang kerap disebut Bung Karno ini, juga menyinggung soal upaya adu domba dan pemecahbelahan sebagai senjata yang paling ampuh untuk menguasai suatu bangsa. “Imperialisme memecah belah kita, kita diadu domba satu sama lain. Dan ini salah satu senjata yang immateriil,” tuturnya, seperti dikutip dari kumpulan naskah pidato berjudul “Bung Karno: Setialah Kepada Sumbermu”.

Saat itu, Bung Karno menegaskan bahwa persatuan dan kesatuan merupakan satu-satunya cara agar bangsa Indonesia lepas dari penghinaan serta penindasan bangsa lain. Baginya, demokrasi merupakan dasar dan jalan bagi sebuah bangsa untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya. “Jadi saudara-saudara, marilah benar-benar suci bersatu, marilah sama-sama mengutamakan Negara, marilah bekerja konstruktif dalam arti benar-benar melaksanakan pembangunan nasional,” tegasnya.

Menurunnya Toleransi

“Tidak ada orang yang lahir untuk membenci sesama karena perbedaan warna kulit atau agama.” ~ Nelson Mandela

“Stop, sudah hentikan sekarang saling menjelekkan. Kita harus maju ke era yang produktif, ke era yang lebih optimistis,” kembali Jokowi mengingatkan masyarakat ketika berada di Base Ops Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (20/5), sebelum bertolak ke Riyadh, Arab Saudi.

Seruan yang konteksnya dapat dikaitkan dengan semangat 109 tahun Harkitnas ini, mengajak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengusung satu semangat, persatuan bangsa. “Setiap tahun kita melakukan selebrasi momentum Hari Kebangkitan Nasional dengan ajakan mari kita bangkit. Seharusnya saat ini bukan bangkit lagi, melainkan ’terbang’,” ujar budayawan Radhar Panca Dahana di Jakarta.

Menurutnya, bangsa Indonesia harus ‘terbang’ karena saat ini berada dalam kondisi kritis, bahkan disorientasi, akibat menguatnya isu SARA. Padahal, persoalan perbedaan di bangsa ini sudah selesai sejak dulu. Ia melihat, perbedaan dijadikan senjata memecah belah persatuan bangsa. “Masyarakat seperti dikendalikan oleh kepentingan tertentu. Mereka mengalami kesadaran palsu. Padahal, ada kepentingan bersama,” jelas Radhar.

Kondisi kritis ini juga terbaca melalui survei yang dilakukan beberapa lembaga, salah satunya Populi Center. Survei ini menunjukkan, sekitar 71 persen warga Jakarta menilai intoleransi sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Menurut penelitinya, Usep S. Ahyar, salah satu penyumbang mencuatnya intoleransi ialah masa kampanye Pilgub DKI yang terlalu panjang, namun minim kontribusi pendidikan politik. “Yang ada malah masyarakat makin intoleran dengan isu SARA yang mengkhawatirkan,” katanya, Kamis (23/3).

Sementara itu, peneliti Setara Institute Bonar Tigor Naipospos mengatakan temuan itu menunjukkan adanya pergeseran sosial di Jakarta. Warga DKI khususnya, mulai tidak sadar dengan keberagaman yang ada. Fenomena ini terjadi sejak rezim orde baru runtuh. “Warga mestinya sadar keberagaman adalah keniscayaan. Makanya kenapa ada Bhinneka Tunggal Ika,” ucap Bonar.

Rasa prihatin juga datang dari putri Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid. Menurutnya, sifat ajaran Gus Dur saat ini banyak disalahpahami, karena dianggap hanya pembela kelompok minoritas. Padahal Gus Dur membela kelompok lemah dan dilemahkan, baik minoritas maupun mayoritas. “Zaman Soeharto yang dilemahkan kaum mayoritas, era reformasi dilemahkan minoritas agama. Kalau minoritas melakukan intimidasi, pasti akan dibela korbannya,” ujarnya.

Menghalau Mental Bigot

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan mudah tergoda isu SARA yang memperlemah bangsa dan negara kita. Jangan takut melawan tindakan intoleransi dan kekerasan atas nama apapun.”

Ajakan ini disampaikan Jokowi saat berpidato di peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA), April lalu. “Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, yaitu jadikanlah prinsip live and let live, serta unity and diversity, sebagai kekuatan pemersatu yang akan membawa ke persahabatan dan diskusi yang bebas. Di mana masing-masing dapat hidup dengan kehidupannya sendiri secara harmoni dan perdamaian,” jelasnya.

Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, di mata pengamat politik Adi Prayitno dari Universitas Islam Negeri (UIMN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, menjadi sangat menarik. “Hari Kebangkitan Nasional  tahun ini terasa spesial, setidaknya karena ada dua hal penting. Yaitu munculnya populisme kanan yang cukup ekstrim, mencuat pula mental bigot, seperti saling hujat, saling benci, dan saling menegasi,” katanya.

Buat yang tanya bigot itu apa: orang yg fanatik terhadap keyakinannya, intoleran & benci kpd kelompok2 lain. pic.twitter.com/7FDdxXgU8i

— Alissa Wahid (@AlissaWahid) November 11, 2016

“Odi ergo sum, aku membenci maka aku ada.” Moto ini merupakan kutipan satir yang digunakan oleh Umberto Eco dalam novelnya, The Prague Cemetery. Kalimat ini pula yang menurut Stephen Eric Bronner, dalam buku The Bigot: Why Prejudice Persist, menggambarkan bagaimana kebencian memunculkan bentuk bigotry, yaitu rasisme, religisme, ageism, dan lainnya yang memiliki daya rusak tinggi, berdasarkan prasangka.

Lahirnya mental bigot dan intoleransi, menurut Kathlyn Gay dalam makalah Bigotry and Intolerance: The Ultimate Teen Guide, biasanya berawal dari sikap pribadi orang tersebut. Orang dengan harga diri rendah dan merasa terancam oleh perbedaan, atau yang membutuhkan rasa aman dan penerimaan kelompok, kemungkinan akan sulit menghargai perbedaan, baik dari warna kulit, agama, jenis kelamin, dan lainnya.

Gay menegaskan bahwa untuk mengatasi bigotry, tidak dapat dilakukan sendiri. Individu, kelompok masyarakat, atau institusi pemerintahan, harus ikut serta. “Perlu pendidikan tentang keberagaman dan saling menghargai. Selain itu, juga perlu diperbanyak dan diperluas kampanye dan sosialisasi melalui berbagai media untuk membantu menghentikan bigotry, intoleransi, dan rasisme,” tulisnya.

Hal senada juga dikatakan Adi, menurutnya untuk menghalau mental negatif tersebut, harus dilakukan secara menyeluruh, dalam konteks pembangunan nasional. Namun Yenny Wahid yakin, Indonesia memiliki modal besar dalam mengelola kebhinekaan. “Tradisi toleransi yang sudah dipraktekkan berabad lalu di bumi Nusantara adalah pertahanan kita. Saya selamanya percaya, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang toleran dan mengasihi sesama. Tradisi itu harus kita kuatkan kembali,” pungkasnya.

(Berbagai sumber/R24)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945 memang tidak bisa dipisahkan. Sebelum Indonesia diproklamirkan, Pancasila sudah dikonsep lebih dulu sebagai dasarnya. Ibarat membangun rumah, Pancasila adalah pondasinya.

Namun sayangnya, Pancasila seakan semakin jauh dari pelupuk mata bangsa Indonesia, Pancasila sepertinya terus dilemahkan, bahkan cenderung keluar dari cita-cita Revolusi Nasional 1945,  yakni masyarakat adil dan makmur.

Semakin jauhnya pemahaman masyarakat akan ideologi negara ini, memperlihatkan bahwa pembelajaran Pancasila di sekolah-sekolah masih kurang optimal. Kenyataan ini terlihat dari semakin maraknya aksi massa yang mengusung paham ideologi baru dalam kehidupan kebangsaan Indonesia yang pada dasarnya menghormati perbedaan.

Kondisi ini belakangan menjadi masalah yang dikhawatirkan pemerintah, sehingga timbul pemikiran untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila.

Sebenarnya, Desember 2016 lalu telah diwacanakan untuk membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Unit kerja ini diharapkan mampu memobilisasi segala upaya untuk menggali dan menyebarluaskan kembali nilai-nilai Pancasila ke seluruh elemen dan lapisan masyarakat.

Namun akibat kesulitan anggaran dari pemerintah, upaya membentuk UKP PIP ini dikawatirkan tidak efektif, sehingga sampai sekarang masih belum jelas. Apalagi pemerintah saat ini tengah melakukan segala upaya  untuk meninjau dan mengevaluasi sejumlah lembaga negara yang tidak berfungsi efektif.

Seorang sumber di Jakarta, Rabu (22/2) mengatakan, “Keberadaan unit kerja ini sangat diperlukan, tetapi pemerintah  masih kesulitan. Pengalaman sebelumnya, sejumlah lembaga yang dibentuk menjadi tidak efektif dan mulai dihapus,” katanya. Namun jika tetap dipaksakan untuk dibentuk, berarti pemerintah harus lebih ekstra hati-hati dan optimal berperan dengan dana yang sangat terbatas.

Menghadapi situasi ini, sebagai generasi muda, mari bersikap terbuka dalam mengembangkan wacana dan dialog, guna menjawab tantangan Indonesia masa kini dan masa depan. Tetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bernegara, karena itulah kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila telah diuji kebenaran dan keampuhannya, sehingga tidak ada satu kekuatanpun yang mampu memisahkan Pancasila dari bangsa Indonesia. (Suara Pembaruan/Fit)

“Kebhinekaan merupakan keunikan, keindahan sekaligus kekuatan Jakarta. Dan tanpa itu semua, maka tidak mungkin kita memiliki jati diri dan karakter yang seunggul ini.” Agus Harimurti Yudhoyono.

pinterpolitik.com – Senin, 23 Januari 2017.

JAKARTA – Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut satu, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, kebhinekaan merupakan modal utama yang membuat Jakarta memiliki jati diri dan karakter yang unggul. Bahkan, kebhinekaan tersebutlah yang menjadi keunikan, keindahan dan kekuatan Jakarta.

Agus Harimurti Yudhoyono mengaku tidak rela jika kebhinekaan yang menjadi kekuatan Jakarta, dirusak oleh satu atau dua permasalahan. Apalagi permasalahan tersebut membuat masyarakat Jakarta menjadi terpecah-belah, berselisih dan saling bermusuhan.

“Jangan sampai karena satu-dua permasalahan, kemudian kita terpecah-pecah dan masyarakat kita menjadi berselisih paham bahkan bermusuhan,” ucap Agus di Assemby Hall JCC Senayan, Jakarta.

Dari hal tersebut, Agus berkomitmen untuk mengokohkan persatuan dan kesatuan di Jakarta ini jika dirinya terpilih menjadi gubernur. Bermodalkan 16 tahun pengalamannya sebagai prajurit TNI yang tugas utamanya menjaga kesatuan dan integritas NKRI, Agus yakin bisa melakukannya.

“Itu semua akan kami bawa jika Insya Allah saya terpilih dan mendapat amanah untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Komitmen kita ke depan tentu mengokohkan persatuan, hidup harmoni dan tolerasi di antara perbedaan. Ini menjadi fondasi untuk kokohnya Jakarta ke depan,” terang Agus. (nsnl.rpblk/A11)