Menarik nih 

#budigunawan #prabowo #pdip #megawati #puanmaharani #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com 

Wacana suksesi kepemimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) yang kini santer mengarah kepada Jenderal TNI Dudung Abdurachman kiranya akan memiliki dampak turunan yang cukup menarik, termasuk dari sisi bertendensi politis.  

Itu setelah, hari ini, Jenderal Dudung resmi “diberhentikan” sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan digantikan oleh Jenderal TNI Agus Subiyanto, wakilnya di Mabesad. 

Sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) benar-benar membuat keputusan pemberhentian tersebut, isu posisi berikutnya yang kemungkinan akan ditempati Jenderal Dudung muncul ke permukaan. Dan, kepemimpinan lembaga telik sandi menjadi yang paling santer dan isunya akan dikomandoi oleh mantan Pangkostrad ke-42 itu. 

Hal itu kemudian menjadi diskursus menarik dikarenakan sejumlah variabel. Pertama, momentum pergantian tak hanya terkait usia purna tugas Jenderal Dudung semata pada November mendatang, tetapi juga bisa saja berkorelasi dengan agenda Pemilu dan Pilpres 2024 beserta situasi politik yang mengiringinya. 

Kedua,  BIN telah dipimpin oleh Budi Gunawan sejak 9 September 2016. Ihwal yang menjadikannya sebagai Kepala BIN dengan masa jabatan terlama di era Reformasi. Itu pun kiranya, tak dapat dipungkiri, dipengaruhi oleh kepercayaan yang tampaknya berhubungan dengan faktor politis, yang mana realitanya mulai terus dipertanyakan. 

Ketiga, atmosfer politik tanah air belakangan sedang menghangat berkat manuver para aktornya. Utamanya, mengenai dampak berantai pencawapresan Gibran Rakabuming Raka yang merembet pada spekulasi dan pertanyaan hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP maupun Megawati Soekarnoputri. 

Di titik ini, siapapun aktor yang akan mengisi kursi Kepala BIN, termasuk probabilitas yang mengarah pada Jenderal Dudung, agaknya akan mendapat ujian serta proses transisi yang cukup rumit. Mengapa demikian? 

KaBIN Pasti Dudung? 

Sebelum menganalisis dan menginterpretasi lebih dalam pertanyaan sebelumnya, pada sebuah kesempatan belum lama ini, Jenderal Dudung sempat membongkar rencananya setelah purna tugas. 

Sosok yang pernah mengampu jabatan sebagai Pangdam Jaya pada Juli 2020 hingga Mei 2021 itu menyebut lebih memilih bertani dibandingkan terjun ke dunia politik. 

Akan tetapi, pernyataan terbaru Jenderal Dudung merespons wacana dirinya yang akan ditunjuk sebagai Kepala BIN kiranya dapat menganulir rencananya untuk terjun ke ladang. 

Pasca pelantikan KSAD tadi, Jenderal Dudung seolah menyiratkan sebuah kesiapan yang teguh jika diberikan misi selanjutnya oleh Presiden Jokowi. 

“Saya tegak lurus kepada Bapak Presiden,” begitu ucap Jenderal Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu 25 Oktober 2023. 

Memang, mengganti Kepala BIN yang sudah diampu BG selama tujuh tahun agaknya akan menjadi langkah yang tak mudah bagi Presiden Jokowi. Utamanya untuk menentukan siapa sosok yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan proyeksi situasi politik ke depan. 

Namun, Jenderal Dudung kiranya menjadi satu-satunya sosok yang setidaknya dapat memenuhi ekspektasi dan kalkulasi Presiden Jokowi. 

Sebelumnya, PinterPolitik sendiri telah memprediksi kemunculan isu pergantian Kepala BIN yang mengarah pada Jenderal Dudung dalam artikel berjudul Dudung Kepala BIN, Siapa KSAD Selanjutnya?. 

Bahkan, dalam artikel itu, satu interpretasi turunan telah terbukti saat Jenderal TNI Agus Subiyanto kini telah dilantik sebagai KSAD. 

Masih dalam interpretasi tersebut, keputusan Presiden Jokowi terkait pergantian Kepala BIN dikaitkan dengan metafora politik, yakni rokade dalam permainan catur. 

Rokade sendiri memiliki dua esensi, yakni untuk memindahkan raja ke tempat yang lebih ideal dan memindahkan benteng agar semakin aktif di tengah papan permainan. 

Jika di analisis sebelumnya proyeksi Jenderal Dudung di BIN diinterpretasikan sebagai “penyegaran” kepemimpinan di bidang intelijen, kali ini, kiranya hal tersebut lebih terkait dengan daya tawar dan karakteristiknya, serta skenario-skenario politik yang mungkin dihadapi oleh Presiden Jokowi ke depan. 

Hal itu dapat dilihat dari sejumlah variabel. Pertama, Jenderal Dudung memiliki keistimewaan karena berasal dari matra darat. Terkait korelasi ini, Profesor Vedi Hadiz dari Murdoch University Australia mengatakan bahwa TNI AD kerap menjadi “matra” kepercayaan Presiden Jokowi untuk memperkuat posisi politiknya. 

Kedua, saat ditinjau dari aspek portofolio yang esensial, Jenderal Dudung pun memiliki sejumlah relevansi, seperti saat sukses meredam Front Pembela Islam (FPI) dan Habib Rizieq Shihab (HRS) saat menjadi Pangdam Jaya. 

Ketiga, modal mutual dan kecondongan politik yang beririsan dengan Presiden Jokowi agaknya membuat Jenderal Dudung memiliki keunggulan dibandingkan siapapun kandidat pengganti BG saat ini. 

Itu dapat ditelaah dari tensi yang saat ini sedang diisukan menerpa Presiden Jokowi dan PDIP, di mana tensi serupa pernah dialami Jenderal Dudung dengan partai banteng saat intrik TNI gerombolan mengemuka dari politisi PDIP Effendi Simbolon. 

Keempat, “keberpihakan” BG – yang selama ini dikenal lebih dekat dengan Megawati – pun kiranya masih menjadi pertanyaan di benak Presiden Jokowi, terutama di Pemilu dan Pilpres 2024. 

Itu yang kemudian membuat konteks “keberpihakan” menjadi krusial saat keputusan dan urgensi mengganti Kepala BIN ada di tangan Presiden Jokowi saat ini. 

Namun, kendati Presiden Jokowi benar-benar akan mengganti Kepala BIN di sisa masa jabatannya, proses yang akan dilalui kiranya tak akan berjalan mudah. 

“Proses Sertijab” Rumit? 

Jika dilakukan dalam waktu dekat ini, atau paling tidak selama proses politik 2024 berlangsung, proses “serah terima jabatan” Kepala BIN siapapun pengganti BG kelak kiranya tak akan berjalan mulus. 

Presiden Jokowi dan sang suksesor BG boleh jadi akan dihadapkan pada tarik-menarik maupun sinkronisasi kepentingan, hingga kemungkinan intrik tersendiri. 

Sekali lagi, BG telah menjabat sebagai Kepala BIN dalam waktu yang cukup lama. Dari perspektif logika organisasi, semakin lama seseorang menduduki posisi kepemimpinan, semakin besar dan dalam pula pengaruhnya di organisasi. 

BG kemungkinan telah membangun jejaring dan loyalitas dalam dimensi tertentu di dalam tubuh BIN, sehingga pergantian kepemimpinan dengan “motif khusus” berpotensi menghadapi resistensi dari pihak internal yang masih mendukungnya. 

Dari segi eksternal, status BG selama ini yang dikenal sebagai orangnya Megawati juga bisa saja memantik reaksi sekunder dan ketegangan politik yang bisa menjadi bumerang bagi Presiden Jokowi. 

Itu secara otomatis menjadi tantangan yang signifikan, mengingat perlunya kestabilan di dalam sebuah lembaga intelijen, terutama di tahun politik. 

Namun, skenario bisa saja berbeda saat BG yang sekarang mungkin memiliki kecondongan ke Presiden Jokowi, bukan lagi kepada Megawati. Ini yang kemudian menjadi menarik dan akan mempermudah jalan Jenderal Dudung maupun transisinya di BIN.

Bagaimanapun, Presiden Jokowi kiranya harus sangat cermat mengambil keputusan jika memang benar-benar ingin melakukan pergantian Kepala BIN. 

Ketidakstabilan dalam kepemimpinan dan internal BIN dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas lembaga ini, yang pada gilirannya dapat mengganggu kestabilan keamanan nasional. 

Dengan situasi politik saat ini, Presiden Jokowi agaknya harus memastikan bahwa keputusan krusial yang terkait keamanan nasional, khususnya dalam diskursus pergntian Kepala BIN, harus dikelola dan dilakukan dengan manuver plus momentum yang sangat presisi. (J61) 

PinterPolitik.com

“Politics has become entertainment.” — Joe Eszterhas

Tanpa keraguan, diumumkannya Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP telah menggerakkan bandul politik. Berbagai partai langsung merapat. Berbagai sosok juga melamar sebagai cawapres Ganjar. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bahkan menyebut terdapat lebih dari 10 nama kandidat cawapres Ganjar.

Jika memilih satu, sosok Budi Gunawan (BG) terbilang sangat menarik. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu tengah ramai didorong menjadi cawapres Ganjar. Juga telah terbentuk kelompok relawan dengan nama Barisan Relawan Ganjar-Budi Gunawan (Begawan).

Menengok ke belakang, bukan kali pertama BG mencuat sebagai kandidat cawapres. Pada Pilpres 2019, nama BG juga dimunculkan menjadi cawapres Joko Widodo (Jokowi).

Kendati BG dinilai mempunyai pengalaman mumpuni untuk mendampingi Ganjar, terdapat persoalan mendasar yang menjadi catatan. Menurut Direktur Eksekutif Akar Rumput Strategic Consulting (ARSC) Dimas Oky Nugroho, posisinya sebagai Kepala BIN membuat nama BG kurang begitu dikenal.

“BG punya jaringan dan pengalaman. Namun, sebagai Kepala BIN profilnya mungkin masih tertutup dari public exposure,” ungkap Dimas pada 1 Mei 2023.

Intelijen vs Demokrasi

Menelisik lebih jauh, penekanan Dimas sebenarnya adalah benturan dari cara kerja intelijen dengan cara kerja demokrasi. Inti dari intelijen adalah kerahasiaan. Sedangkan demokrasi adalah soal akuntabilitas.

Pasal 18 huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, menyebutkan bahwa setiap personel intelijen negara wajib merahasiakan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau personel intelijen negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas intelijen negara.

Irawan Sukarno dalam bukunya Aku “Tiada” Aku Niscaya: Menyingkap Lapis Kabut Intelijen, menjelaskan bahwa intelijen diciptakan bukan untuk dipanggungkan dan ditepuktangani, apalagi untuk sebuah popularitas.

Sebagai Kepala BIN, penekanan atas operasi senyap dan menghindari sorotan publik sekiranya menjadi pegangan BG. Eks Wakapolri itu tidak berada pada posisi yang menguntungkan di teater demokrasi.

Muhammad Ikhwan dalam tulisannya Ajang Pilpres, Politainment dan Politik Citra Para Kandidat, menjelaskan bahwa panggung politik telah berubah menjadi politainment (politik entertainment) untuk menarik perhatian khalayak. Situasi itu membuat peran politisi dan selebritas menjadi semakin kabur.

Lantas, dengan mengacu pada hakikat laku intelijen, apakah itu membuat peluang BG begitu kecil menjadi cawapres Ganjar?

BG Sudang Ancang-ancang?

Menariknya, apabila kita melihat tindak tanduk BIN beberapa tahun terakhir, terjadi pergeseran aktivitas menjadi lebih terbuka. Dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Kenapa BIN Menjadi Terbuka?, telah dijabarkan bahwa BIN menjadi lebih terbuka, serta lebih aktif terlibat dalam kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Tangguh Chairil dalam tulisannya Indonesia’s Intelligence Service is Coming Out to Counter COVID-19, misalnya, menjelaskan terdapat nuansa perluasan peran BIN di pandemi Covid-19. BIN yang seharusnya berkutat pada pelacakan kontak (contact tracing) untuk melacak penyebaran virus, justru meluaskan perannya ke segala sesuatu yang berkaitan dengan pandemi.

Pada 13 Maret 2020, BIN mengumumkan ke publik soal prediksi puncak pandemi di Mei 2020. Pada 17 April 2020, BIN menyerahkan bantuan alat kesehatan dan obat-obatan ke Satgas Covid-19 dan pemerintah daerah.

BIN juga menyiapkan laboratorium mobile rapid test di berbagai kota, penyemprotan disinfektan ke beberapa wilayah, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya Covid-19. Kemudian pada 12 Juni 2020, BIN mengumumkan sedang mengoordinasikan percepatan produksi obat Covid-19.

Atas penunjukan eksistensi yang ada, Tangguh Chairil memberikan pertanyaan penting. “BIN dulu tidak mencari kredit untuk pekerjaannya. Lalu, mengapa BIN keluar dari kegelapan untuk melakukan tugasnya secara terang benderang?”

Melihatnya secara holistik dan relasional, pertanyaan Chairil tampaknya berkorelasi dengan munculnya nama BG sebagai cawapres Ganjar.

Coba bayangkan ini. Jika BIN menjelaskan secara terbuka aktivitasnya, serta lebih intens ke kebijakan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, bukankah mudah untuk menyebutkan bahwa pimpinan BIN telah berkontribusi besar ke masyarakat.

Sebagai Kepala BIN, tentunya BG mendapat kredit khusus atas segala tindak tanduk BIN. Katakanlah BG benar-benar terpilih sebagai cawapres Ganjar, pasti akan ada banyak sosialisasi soal kehebatannya memimpin BIN. Misalnya soal aktivitas BIN ketika menghadapi pandemi Covid-19.

Singkatnya, jika benar nama BG telah lama disiapkan untuk maju di Pilpres 2024, mungkin perubahan BIN menjadi lebih terbuka dalam beberapa tahun terakhir ini bukan lagi sebuah tanda tanya tak terjawab.

Sebagaimana analisis pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, gestur BIN belakangan ini yang terbuka dan seolah ingin “mencari panggung”, tampaknya berkaitan dengan alasan politik. (R53)

PinterPolitik.com 

Pada momen Rapat Pimpinan (Rapim) Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang berlangsung tengah pekan ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya tidak ingin melewatkan pemberian instruksi spesifik, termasuk kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. 

Instruksi itu adalah mengenai perkara intelijen negara yang seolah menjadi satu fokus khusus kepala negara dalam rapat yang diselenggarakan secara tertutup di Medan Merdeka Barat itu. 

Para pimpinan lembaga terkait pun turut hadir dan seakan memang diminta Presiden Jokowi untuk benar-benar mencermati instruksinya. Mereka di antaranya Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta tiga kepala staf angkatan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta sosok paling relate dalam konteks tersebut, yakni Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG). 

Menariknya, dalam Rapim, kepala negara mengungkapkan bahwa telah menugaskan Menhan Prabowo dan jajarannya untuk menjadi orkestrator bagi semua lini dan sumber informasi intelijen yang dimiliki negara, baik dalam bidang pertahanan dan keamanan. 

“Tadi di dalam saya menyampaikan pentingnya Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator bagi informasi-informasi intelijen di semua lini yang kita miliki,” begitu spill Presiden  Jokowi kepada awak media. 

Eks Wali Kota Solo itu memaparkan, informasi intelijen selama ini berasal dari banyak institusi, antara lain BIN, TNI, Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Menurutnya, itu harus dijadikan sebagai informasi yang solid oleh Menhan Prabowo dan jajarannya untuk menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan. 

Selain itu, satu hal menarik bertendensi kritik turut diungkapkan Presiden Jokowi. 

“Jangan sudah kejadian saya baru dikasih tau,” ungkap Presiden Jokowi. Sebuah untaian frasa yang bukan tidak mungkin merujuk pada kondisi analisis dan laporan intelijen selama ini. 

Ihwal yang jika merujuk konstitusi, semestinya menjadi tupoksi BIN, lembaga yang dipimpin oleh BG. 

Lantas, mengapa Presiden Jokowi menaruh sorotan khusus pada sektor intelijen dan memandatkan peran krusial itu kepada Menhan Prabowo? 

Kritik Tak Langsung? 

Pasca instruksi Presiden Jokowi kepada Prabowo, satu pernyataan menarik dikeluarkan BG hari Jumat kemarin. Sosok yang juga mantan Wakapolri itu mengatakan BIN mendapat tinjauan intelijen dunia yang menggambarkan tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang gelap dan penuh ketidakpastian. 

Menariknya, dalam Rapim Kemenhan, Prabowo juga sempat mengemukakan wanti-wanti ketidakpastian serupa. 

Ancaman resesi hingga inflasi yang berdampak pada banyak sektor, termasuk stabilitas sosial yang dikemukakan BG seolah tegak lurus dengan apa yang diungkapkan Prabowo dua hari sebelumnya. 

Atas pola komunikasi yang muncul ke permukaan itu, telaah interpretatif kiranya terbuka mengenai intisari yang menjadi landasan Presiden Jokowi menugaskan Prabowo sebagai orkestrator intelijen pertahanan dan keamanan. 

Bagaimanapun, pasca Reformasi, intelijen Indonesia secara praktik belum terkoordinir dengan baik di bawah BIN. Bahkan, secara kualitas kerap disebut tidak lebih baik dibandingkan lembaga telik sandi di era Orde Baru (Orba). Dua indikator yang ditinjau sendiri, yakni dari sektor perekrutan dan pendidikan. 

Itu yang kemungkinan menjadi esensi mandat khusus Presiden Jokowi kepada Menhan Prabowo mengenai koordinir sektor intelijen. 

Di era Orde Baru, pola perekrutan intelijen dinilai jauh lebih baik. Prosesnya dilakukan secara diam-diam dengan menyebar agen ke berbagai institusi seperti sekolah dan kampus. 

Sementara saat ini, perekrutan intelijen justru semakin terbuka lewat tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Ini yang kiranya patut dipertanyakan, yakni apakah metode perekrutan dengan menggunakan tes yang cenderung umum seperti itu dapat memberikan kualifikasi maksimal bagi seorang agen intelijen dan produk analisisnya? 

Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) yang juga anggota tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik Khairul Fahmi menganalisis bahwa rekrutmen itu meninggalkan permasalahan karena lembaga telik sandi semestinya pola perekrutan seorang agen intelijen harus berbeda dengan rekrutmen kementerian maupun lembaga lainnya. 

Ini yang dinilai membuat peluang BIN justru tampak menyempit untuk mendapatkan talenta-talenta berkualitas dan memenuhi kelayakan untuk direkrut sebagai agen pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) maupun sebagai analis yang terampil dan cakap. 

Selain pola rekrutmen BIN yang saat ini relatif berbeda dengan di masa lalu (Orba), Fahmi menambahkan setidaknya ada dua hal lain yang mempengaruhi kualitas SDM dan produk intelijen BIN saat ini. 

Pertama, hadirnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) yang mengkhususkan diri mencetak SDM PNS terampil di bidang intelijen dengan model pendidikan berasrama selama kurang lebih empat tahun bagi para lulusan SMA yang lolos seleksi. 

Menurutnya, ini jelas mengurangi kesempatan BIN mendapatkan talenta andal dengan bekal keahlian dan keilmuan memadai dari berbagai bidang, yang sebelumnya banyak direkrut dari berbagai perguruan tinggi yang memiliki reputasi. 

Kedua, adanya perubahan komposisi dalam tata kelola karier dan jabatan SDM di BIN.  

Fahmi mencontohkan, pada masa lalu beragam jabatan dan fungsi di lingkungan BIN diatur proporsional dengan persentase 80 persen adalah sipil. 

Dalam hal ini, mayoritas PNS organik atau internal lembaga telik sandi ditambah perbantuan dari kementerian/lembaga lain yang terkait seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan lain sebagainya sesuai kebutuhan. 

Kemudian sisanya 20 persen berasal dari TNI dan Polri yang sifatnya juga perbantuan untuk memenuhi kebutuhan struktural dan di bawah kendali operasi (BKO) untuk kebutuhan operasional seperti satuan tugas. 

Akan tetapi, pada saat ini persentasenya berubah. Menurut berbagai data yang dapat diakses secara terbuka (open source), saat ini komposisi BIN diisi oleh minimal 40 persen sipil, ditambah 40 persen TNI, dan 20 persen Polri yang sifatnya diperbantukan di lingkungan BIN dan sewaktu-waktu bisa ditarik oleh lembaga induknya. 

Menurut Fahmi, kondisi ini tentu saja kurang menguntungkan, baik bagi para personel yang sejak awal dengan sungguh-sungguh meniti kariernya di BIN, maupun bagi harapan untuk melihat lembaga ini sepenuhnya diisi oleh talenta-talenta dan sumber daya andal dan mumpuni di bidang intelijen. 

Di titik ini, Presiden Jokowi kiranya menyadari hal itu dengan memberikan mandat khusus ke Menhan Prabowo dengan reputasi plus jejaring pertahanan dan keamanan yang kiranya dapat memperbaiki persoalan pangkal “jangan baru kejadian saya dikasih tau”, yakni sektor SDM. 

Namun, alasan substantif itu agaknya bukan menjadi faktor tunggal yang membuat Menhan Prabowo mendapatkan mandat sebagai orkestrator intelijen, utamanya jelang Pemilu 2024, mengapa demikian? 

Jauhkan BIN dari PDIP? 

Pada tahun 2018 lalu, analis politik Rocky Gerung sempat mengemukakan “rahasia umum” mengenai relasi BG, BIN, Megawati Soekarnoputri, dan PDIP. Rocky saat itu menyiratkan bahwa BIN seolah-olah seperti memiliki hubungan saling memengaruhi dengan partai berlogo banteng. 

Oleh karena itu, saat Menhan Prabowo seolah diberikan kewenangan untuk mengelola instrumen intelijen nasional lain, termasuk BIN, penafsiran mengemuka bahwa bisa saja Presiden Jokowi memiliki maksud tertentu yang memiliki kecenderungan politis. 

Mengapa bisa dikatakan seperti itu? 

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul Optimisme Intelijen Berpihak Kepada Prabowo, dijelaskan sejumlah variabel saat BG seakan membesarkan hati Menhan Prabowo atas kode rambut putih Presiden Jokowi dalam diskursus soal pemimpin. 

Dengan postulat bahwa BIN selama ini dinilai dekat dengan PDIP serta berkaca pada partai banteng cepat atau lambat tak akan lagi dipimpin oleh Megawati, mandat Presiden Jokowi agaknya meninggalkan interpretasi menarik, yakni untuk mengunci perangkat intelijen. 

Itu tampaknya memang dibutuhkan Presiden Jokowi, dan dengan fakta bahwa Prabowo adalah sosok yang kini “bersahabat” dan cukup dihormati untuk mengkoordinir BIN dengan segala kekurangannya saat ini. 

Tak lain, probabilitas paling logis kiranya agar sang mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap “aman” setelah purna tugas kelak, terlebih jika Prabowo berhasil menjadi suksesornya. 

Pendiri dan CEO Truman National Security Project Rachel Kleinfeld dalam tulisannya di Carnegie Endowment for International Peace, menyebutkan bahwa politisasi institusi keamanan seolah bukan hal tabu yang bahkan terjadi di negara paling demokratis seperti Amerika Serikat (AS). 

Di bawah kekuasaan Trump yang didukung oleh Partai Republik, ada kecenderungan lembaga seperti Immigration and Customs Enforcement (ICE), para sheriffs, kepolisian, dan militer sebagai “institusinya” Partai Republik. 

Sementara, FBI, CIA, Departemen Luar Negeri, serta polisi di kota-kota besar dianggap sebagai “institusinya” Partai Demokrat. 

Hal ini juga diperkuat dengan investigasi-investigasi yang dilakukan FBI dan CIA terkait dugaan intervensi Pilpres AS tahun 2016 yang dilakukan oleh Rusia – yang tentu saja berpotensi mendelegitimasi kepemimpinan Trump. Tak terkecuali penyelidikan terakhir terhadap Trump pada Agustus 2020 lalu atas tudingan perkara spionase. 

Akan tetapi, sekali lagi, analisis di atas masih sebatas interpretasi semata. Diharapkan, perbaikan dan pelibatan lembaga intelijen semata-mata tetap dilakukan demi kepentingan nasional dan kepentingan bangsa. (J61) 

PinterPolitik.com 

Badan Intelijen Negara (BIN) tak hanya aktif dalam perannya secara terbuka dalam penanganan Pandemi Covid-19. Belakangan, lembaga telik sandi juga merambah dunia olahraga bola voli. 

Tak tanggung-tanggung, dua klub bola voli yang dinaungi Persatuan Olahraga BIN (PORBIN), yakni Jakarta Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN) BIN dan Surabaya BIN Samator kini tengah bertarung dengan klub lainnya di kompetisi nasional Proliga 2023. 

Menariknya, dua klub itu tampil cukup baik. Bahkan, Jakarta STIN BIN belum terkalahkan dalam dua pertandingan putaran pertama. 

Eksistensi dua klub bola voli intel sendiri berawal dari gagasan Kepala BIN Budi Gunawan (BG). 

Pada Oktober 2022 lalu, BG meluncurkaan PORBIN sebagai wadah khusus kepada personel dan taruna yang memiliki talenta di bidang olahraga. 

Meskipun terkesan tak lazim bagi intel maupun calon intel untuk tampil terbuka, BG menilai kehadiran PORBIN merupakan salah satu bentuk kontribusi atlet yang juga merupakan “intel BIN” agar bisa meneruskan prestasi ke level nasional. 

Di bawah PORBIN, terdapat delapan cabang olahraga atau klub yang dibina, di antaranya BIN Running Club, BIN Volleyball Club, BIN Weightlifting Club, Waskita Swimming Club, BIN Tennis Club, Velox et Exactus Shooting Club, dan Satlasus Tarung Derajat STIN, dan esports. 

Sebuah ruang interpretasi terbuka ketika “go public” BIN bukan kali pertama dilakukan di bawah kepemimpinan BG. 

Dalam penanganan Pandemi Covid-19 lalu, misalnya, BIN turut aktif membantu pemerintah dalam melakukan prediksi plus analisis sebaran virus, tracing, tracking, mendukung program vaksinasi, hingga ikut memberikan bantuan sosial (bansos) di berbagai daerah. 

Kembali, keterlibatan aktif terbaru BIN di bidang olahraga plus dalam penanganan pandemi sesungguhnya menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mulai dari mengapa lembaga dengan hakikat kerja dan personel rahasia yang harus melibatkan diri, hingga bukankah terdapat instansi maupun lembaga negara lain yang bisa lebih pas untuk itu? 

Intel Kearifan Lokal? 

Indonesia memiliki sejarah panjang mengenai sepak terjang dan bentuk manuver lembaga telik sandi negara dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk aspek sosiokultural dan sosiopolitik sejak era kemerdekaan. 

Kesuksesan sebuah lembaga intelijen dalam mencapai tujuan yang dikehendaki hingga dalam menopang stabilitas negara memang tak lepas dari pendekatan yang sesuai dengan konteks dan situasi. 

Itu sebagaimana disiratkan dalam sebuah jurnal yang berjudul Socio-Cultural Intelligence and National Security yang ditulis oleh Robert R. Tomes. 

Dia menjelaskan mengapa penyesuaian pendekatan aktivitas intelijen oleh lembaga telik sandi berdasarkan kondisi sosial, budaya, dan politik “target” begitu krusial. 

Tomes mencontohkan Amerika Serikat (AS) sebagai negara yang memiliki sejarah panjang dalam mengumpulkan dan menggunakan informasi terkait demografi, budaya, dan identitas untuk mendukung kebijakan keamanan nasional. 

Dalam temuannya, saat ini ketidakstabilan lokal dan regional terkait dengan kontraksi ekonomi global, perubahan iklim, kekurangan air dan pangan, urbanisasi, serta masalah sosial-ekonomi lainnya melampaui ancaman tradisional. 

Sebagian besar negara berkembang tampaknya ditakdirkan untuk menghadapi gelombang ketidakstabilan baru, yakni persoalan menjaga kestabilan domestik. 

Pendekatan yang disebut sebagai socio-cultural intelligence disebut Tomes begitu penting untuk dicapai demi mencapai kestabilan itu. 

Meskipun konteks yang dibicarakan adalah menjaga kestabilan domestik negara lain yang berpotensi menjadikan AS sebagai ancaman dan mengusik keamanan nasional negeri Paman Sam. Relevansi pendekatan intelijen berbasis kondisi sosial tampaknya memang jadi satu hal penting untuk dicermati. 

Di Indonesia, pendekatan itu sendiri telah dilakukan lembaga intelijen dalam bentuk yang memang sesuai dengan “kearifan lokal”. Jika menariknya ke peran beberapa lembaga intelijen sebelum melebur ke BIN di era Orde Baru (Orba), menjaga kestabilan domestik – terutama politik – berdasarkan kondisi sosial kemasyarakatan dapat ditelusuri. 

Namun, output citra yang dimunculkan terhadap lembaga telik sandi untuk menjaga kestabilan sosial kala itu adalah “menyeramkan”. Pendekatan dengan tendensi represif dan tak menolerir segala aktivitas sosiokultural yang bertentangan dengan pemerintah berkontribusi besar terhadap citra tersebut. 

Impresi intel kemudian seolah meredup pasca Orba tumbang. BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) yang berganti nama menjadi BIN di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur tampak kehilangan panggung dan ruhnya. 

Selain karena minim faktor publisitas, pendekatan sosiokultural dan sosiopolitik BIN pada dekade pertama pasca Reformasi bergulir agaknya lebih ditekankan kepada mencari titik keseimbangan ke arah mana kekuasaan akan berjalan. 

Di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan BG, citra dan panggung BIN kemudian tampak mengalami rekonstruksi. Selain panggung belakang layar yang menjadi hakikat lembaga intelijen, pendekatan sebagaimana dijelaskan Tomes diaktualisasikan BIN dengan lebih terbuka. 

Selain aktif dan go public dalam membantu penanganan pandemi yang memiliki justifikasi jika dianalisis dari perspektif medical intelligence, menyasar minat masyarakat seperti aktif di sejumlah cabang olahraga bukan tidak mungkin juga dilakukan demi sebuah “kerja intelijen”. 

Kendati demikian, praktik intelijen dengan kearifan lokal ini meninggalkan sejumlah tanya. Termasuk seperti yang dianalisis Tangguh Chairil dalam tulisannya Indonesia’s Intelligence Service is Coming Out to Counter COVID-19 di mana dalam peran penanganan pandemi, dia menilai ada nuansa perluasan peran BIN. 

Perluasan peran ke ranah lain seperti olahraga pun kemudian meninggalkan pertanyaan lain, yakni mungkinkan ada kepentingan tertentu di balik keterbukaan BIN? 

Legacy Baru Politik Intelijen? 

Khusus dalam aspek keterlibatan di olahraga profesional, lembaga negara memang tak jarang turut terlibat. Di Asia Tenggara, misalnya, keikutsertaan klub binaan lembaga negara dengan “power khusus” seperti tentara atau kepolisian dalam kompetisi olahraga profesional merupakan hal yang jamak terjadi. 

Akan tetapi, sekali lagi, tidak dengan keterlibatan lembaga intelijen. Ihwal yang menjadikan keterlibatan dan keterbukaan BIN belakangan ini dalam berbagai urusan tampak menjadi sebuah anomali. 

Meski memiliki justifikasi untuk turut berkontribusi memberikan prestasi bagi negara melalui olahraga, citra lembaga intelijen yang semestinya bekerja di balik layar tetap dipertanyakan. 

Pertanyaan itu selaras seperti apa yang dikemukakan Tangguh mengingat BIN sebelumya “tidak mencari kredit untuk pekerjaannya”. 

Satu yang dapat diinterpretasi mengenai penyebab kiranya terkait dengan legacy politik intelijen. 

Pengamat keamanan nasional ISESS yang juga anggota tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik Khairul Fahmi menilai gerak-gerik BIN yang belakangan ini terbuka dan seolah ingin “mencari panggung”, tampaknya berkaitan dengan alasan politik. 

Sebagaimana yang banyak dipahami, “relasi politik” saling memperkuat satu sama lain di antara Presiden Jokowi dan BG, plus Megawati Soekarnoputri telah terjalin selama ini. 

Citra BIN yang lebih terbuka dan “ramah” boleh jadi tak hanya terkait strategi intelijen, tetapi merupakan bagian dari konstruksi dan memperkuat relasi itu serta meninggalkan impresi baru dari sebuah lembaga intelijen. 

Tetapi, andai benar demikian, fenomena BIN yang “keluar dari kegelapan” kiranya perlu ditelisik ulang melalui tulisan Chris Mooney yang berjudul Science Confirms: Politics Wrecks Your Ability to Do Math. 

Mengutip studi dari Yale Law School, Mooney menyebut gairah politik dapat merusak keterampilan penalaran yang sangat mendasar. Sebagaimana diketahui, penalaran merupakan bagian penting dari sebuah proses dan kerja intelijen. 

Dengan kata lain, adanya kepentingan politik bukan tidak mungkin telah dana akan membuat BIN melupakan protokol kerja yang paling mendasar, yakni bergerak secara senyap. 

Kendati begitu, penjelasan di atas masih merupakan penafsiran berdasarkan variabel-variabel yang muncul di permukaan. Justifikasi dan urgensi “rahasia” lain yang menjadi motivasi BIN untuk go public bisa saja eksis dan memiliki tujuan konkret bagi kinerja intelijen demi kepentingan negara. (J61) 

PinterPolitik.com

Gestur positif Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto di awal pekan ini seolah memiliki makna khusus.

Secara kasat mata, makna tersebut memiliki korelasi dengan “endorse” Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengenai pemimpin rambut putih dan kerutan, yang mana secara gamblang disebut BG identik dengan Prabowo.

Momen itu sendiri terjadi saat peresmian Asrama Mahasiswa Nusantara (AMN) di Surabaya, Jawa Timur pada Selasa 29 November lalu yang turut dihadiri Presiden Jokowi.

Tak hanya gestur tersebut, saat menjemput RI-1 di Bandara Juanda Sidoarjo, BG  dan Menhan Prabowo juga kompak mengenakan kemeja berwarna merah marun dengan bawahan berwarna hitam.

Sinyal positif pada momentum itu pun tidak cuma di antara BG dan Menhan Prabowo. Saat akan meluncur ke lokasi, Presiden Jokowi seolah memberikan impresi istimewa.

Tak dinyana, rupanya mantan rival politik di Pilpres 2014 dan 2019 itu mengajak Menhan Prabowo untuk berangkat bersama di mobil kepresidenan. Padahal, Menhan Prabowo diketahui sudah menyiapkan kendaraan sendiri.

Namun, kembali, di tengah sinyal kehangatan segitiga Jokowi-Prabowo-BG di momen itu, sorotan utama memang seolah tertuju pada gestur yang diberikan BG kepada Prabowo.

“Pak Prabowo semakin sering terlihat dekat dengan presiden Bapak Jokowi. Kita semua menangkap pesan, pesan dari Pak Jokowi tentang kerutan di dahi untuk menjadi ukuran kriteria, maka kami semua memperhatikan dari tadi kerutan tersebut 100 persen identik dengan Pak Prabowo saat ini,” begitu kata BG dalam sambutannya di acara tersebut seperti disiarkan YouTube Sekretariat Presiden.

Tidak lupa, BG mendoakan Menhan Prabowo agar mendapat jalan terbaik, terlepas dari apakah itu definisi jalan dalam konteks kepemimpinan di Kementerian Pertahanan maupun dalam konteks politik.

Saat disanjung, Menhan Prabowo tampak tersenyum sumringah sambil melirik ke arah Presiden Jokowi di sampingnya yang membalas senyuman eks Danjen Kopassus itu

Merespons gestur BG, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengaku senang atas pujian dari BG, sosok yang menurutnya sangat dekat dengan Presiden Jokowi sehingga pernyataan dari pimpinan lembaga telik sandi itu layak dipercaya.

Akan tetapi, respons berbeda datang dari Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani.

Dirinya menyayangkan pidato BG yang dapat ditafsirkan luas itu sebaiknya tidak disampaikan ke publik karena dapat menjurus pada kesalahan persepsi. Terlebih, jika berkaca pada jabatan dan posisi BG saat ini yang memiliki kekuasaan besar.

Gestur dan sinyal positif BG terhadap Menhan Prabowo agaknya memang cukup menarik ketika diungkapkan ke hadapan khalayak luas. Terlebih, Prabowo diketahui akan maju sebagai capres di kontestasi elektoral 2024.

Itulah yang kemudian menimbulkan pertanyaan, apakah hal itu dapat dimaknai sebagai “restu” intelijen bagi kepemimpinan Prabowo di 2024?

Intelijen “Kearifan Lokal”? 

Tak bisa dipungkiri, kultur intelijen yang kerap “menyebrang” ke ranah politik hasil warisan Orde Baru (Orba) seolah masih terasa hingga era Reformasi kini. Ihwal yang kerap menjadi masalah tersendiri.

Bahkan, saat menyongsong Pilpres 2019 lalu dan belum masuk ke pemerintah, Prabowo sendiri sempat mengkritisi hal tersebut. Dalam sebuah pidato, Prabowo menyebut tidak seharusnya institusi intelijen digunakan untuk memantau mantan Presiden RI, mantan Ketua MPR RI, anaknya proklamator, mantan Panglima TNI dan ulama-ulama besar – predikat-predikat yang oleh beberapa pihak disebut lekat dengan beberapa tokoh di koalisi politiknya saat itu.

Jika ditelisik, kritisi Prabowo itu cukup sulit kiranya untuk tak dilihat tak mengarah pada sosok BG yang kala itu telah memimpin BIN.

Apalagi, BG merupakan sosok yang cukup dekat dengan PDIP dan sang Ketua Umum (Ketum) Megawati Soekarnoputri, entitas politik di belakang Jokowi saat itu untuk meredam Prabowo.

Diandra Megaputri Mengko dalam tulisannya Intelijen dalam Keamanan Nasional: Stagnasi dalam Perubahan turut melihat yang serupa saat menganalisis persoalan intelijen di negara +62.

Menurutnya, terdapat stagnasi perubahan (reformasi) intelijen karena dulunya (baca: pada masa Orba) intelijen lazim digunakan untuk melindungi rezim penguasa.

Di era kepemimpinan Soeharto, kesan intelijen begitu mengerikan karena mengalami politisasi dan militerisasi. Dengan dalih menjaga stabilitas nasional, aktivitas intelijen ditujukan untuk menciptakan kontrol atas kebebasan sipil. Intelijen pun dapat bertindak dengan cepat dan bebas.

Namun, agaknya cukup sukar untuk mengubah cara kerja puluhan tahun tersebut. Terlebih, intelijen saat ini dituntut memberikan informasi secara tepat dan akurat (velox et exactus) sekaligus dituntut pula untuk tetap berada dalam koridor demokrasi.

Beruntungnya bagi Prabowo, kini dirinya telah masuk ke pemerintah dan mengampu jabatan strategis sebagai Menhan. Keberuntungan itu tentu eksis saat dilihat dari dimensi politik.

Ya, jika memang intelijen masih memiliki porsi untuk menopang kekuasaan politik dalam konteks normatif dan menghidari kemudaratan yang lebih banyak, yakni stabilitas nasional, kampanye Prabowo di pesta demokrasi 2024 kiranya akan berjalan mulus jika mengacu pada gestur BG di Surabaya.

Itu akan semakin bertransformasi menjadi kabar baik bagi Prabowo andai kata PDIP bergabung dengan poros politik Partai Gerindra yang dipimpinnya dan BG terus menjabat hingga 2024.

Sebagai legenda hidup militer yang pernah bahu-membahu mempertahankan kekuasaan di era Orba, Prabowo kiranya juga memahami bagaimana cara memaksimalkan instrumen intelijen jika restu telah direngkuhnya.

Namun, pertanyaannya, apakah gestur positif BG dan Jokowi serta skenario itu akan berjalan mulus bagi kesuksesan Prabowo di 2024?

Prabowo Menang Mudah?

Kembali, justifikasi normatif untuk menjaga stabilitas nasional, agaknya lumrah saja digunakan lembaga intelijen untuk turut menciptakan kondisi politik tertentu, terlepas dari seperti apa kompromi yang terjadi di baliknya.

Meskipun terkesan rentan disalahgunakan, nyatanya lembaga intelijen di negara demokrasi paling maju seperti Amerika Serikat (AS) pun tak lepas dari sentimen keberpihakan politik.

Di era kepemimpinan Donald Trump, muncul persepsi publik terkait keberpihakan lembaga-lembaga negara dan penegakan hukum terhadap partai tertentu.

Sebuah tulisan di Carnegie Endowment for International Peace menyebutkan bahwa di bawah kekuasaan Trump yang didukung oleh Partai Republik, publik AS cenderung melihat lembaga macam Immigration and Customs Enforcement (ICE), para sheriffs, kepolisian, dan militer sebagai “institusinya” Partai Republik.

Sementara, FBI, CIA, Departemen Luar Negeri, serta polisi di kota-kota besar dianggap sebagai “institusinya” Partai Demokrat.

Hal ini juga diperkuat dengan investigasi-investigasi yang dilakukan FBI dan CIA terkait dugaan intervensi Pilpres AS tahun 2016 yang dilakukan oleh Rusia – yang tentu saja berpotensi mendelegitimasi kepemimpinan Trump. Tak terkecuali penyelidikan terakhir terhadap Trump pada Agustus lalu atas tudingan perkara spionase.

Kembali dalam konteks Indonesia, BG sendiri disebut-sebut menjadi aktor di belakang layar rekonsiliasi Prabowo dan Jokowi pasca Pilpres 2019.

Serangkaian variabel itulah yang kiranya akan membuat Prabowo bisa saja melenggang mulus ke Istana kelak, jika “sokongan” lembaga dengan pengaruh kuat seperti BIN plus konsistensi di urutan teratas elektabilitas capres sejauh ini dapat teraktualisasi pada 2024 nanti.

Kritisi dari pihak terkait kiranya memang tak salah agar lembaga intelijen tidak terlalu jauh bermain ke ranah politik, terlebih hingga mendapatkan konsesi tertentu.

Akan tetapi, kesadaran bahwa lembaga intelijen sesungguhnya cukup sulit untuk keluar dari sentimen bertendensi politis itu juga harus terus dicari jalan keluarnya oleh para perumus regulasi dan kebijakan.

Yang terpenting, diharapkan intelijen negara jangan sampai disalahgunakan atau justru aktif melibatkan diri untuk kepentingan tertentu yang merugikan hajat hidup rakyat Indonesia. (J61)

PinterPolitik.com

Wacana perkawinan politik untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 antara mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan (BG) sebagai calon wakil presiden (cawapres) belakangan muncul ke permukaan. 

Respons positif lantas muncul karena kemungkinan pasangan Anies-BG dapat meredam polarisasi dan memperbaiki perpecahan selama ini. 

Salah satunya disampaikan oleh Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menilai latar belakang yang dimiliki keduanya berbeda namun bisa komplementer secara politik dan pemerintahan. 

Bahkan, menurut Jerry, pasangan Anies-BG sangat menarik dan menjual di hadapan konstituen. Itu disebabkan, Anies merupakan birokrat sekaligus akademisi. Sementara BG datang dari bidang kepolisian dan intelijen. 

Akan tetapi, terdapat tantangan berat yang juga bisa menjadi ganjalan bagi probabilitas pasangan Anies-BG. Satu yang paling menonjol adalah mengenai restu dari tokoh politik kawakan nasional. 

Secara politik, Jerry menilai BG harus meminta izin Megawati Soekarnoputri. Di sisi Anies, harus meminta restu politik dari Surya Paloh dan Partai NasDem yang menjadi pihak pertama pengusungnya sebagai calon presiden (capres).

Tak hanya Jerry, wartawan senior Kisman Latumakulita membeberkan sudut pandang serupa tapi tak sama atas munculnya nama BG. Menurut Kisman, sejumlah keuntungan yang akan didapatkan para aktor maupun partai politik yang mengusung pasangan Anies-BG. 

Sebagai orang berlatar belakang intelijen, BG dianggap memiliki pengaruh kuat dengan kaki dan tangan di berbagai wilayah, baik pusat maupun daerah. BG juga dinilai BG memiliki pengaruh kuat di kalangan Kepolisian dan TNI. 

Jika diamati, kemunculan wacana duet Anies-BG seolah cukup ganjil mengingat keduanya datang dari latar belakang sokongan politik yang sedang sering berbenturan saat ini. Lantas, mengapa isu duet ini bisa muncul? Mungkinkah ada campur tangan intelijen? 

Berkaca dari George Bush? 

Munculnya wacana duet Anies-BG agaknya tidak berangkat dari ruang kosong. Jika membandingkannya dengan Amerika Serikat (AS), misalnya, terdapat satu wakil presiden (wapres) yang berlatar belakang intelijen sekaligus mantan Direktur CIA. 

Ya, dia adalah George Herbert Walker Bush alias George Bush senior. Berlatar belakang militer, Bush senior kemudian melibatkan diri dalam politik dan bergabung dengan Partai Republik. 

Mengawali karier di DPR atau House of Representatives AS, Bush kemudian malang melintang mengembangkan kiprahnya, seperti dipercaya menjadi Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hingga Kepala Dinas Penghubung AS untuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT). 

Kemampuannya lantas membuatnya kembali dipercaya mengemban amanat penting dari Presiden Richard Nixon sebagai kepala telik sandi negara, yakni Direktur CIA pada 30 Januari 1976. Tugasnya kala itu cukup berat karena harus memulihkan citra CIA pasca Skandal Watergate.

Intrik politik memaksanya lengser dari jabatan pada 20 Januari 1977. Namun, hal itu justru memantik ambisinya untuk maju lebih jauh sebagai sosok yang mengendalikan eksekutif.

Digandeng oleh capres Ronald Reagan serta dikombinasikan dengan pengalaman intelijennya, plus, mendapat sentimen positif publik, Bush berhasil menjadi AS-2 selama dua periode, yakni sejak 20 Januari 1981 hingga 20 Januari 1989. 

Bahkan, Bush berhasil maju di Pilpres AS berikutnya dan sukses naik pangkat di Gedung Putih sebagai Presiden ke-41 AS. 

Serupa Bush, BG pun kiranya dianggap punya jejaring intelijen luas dan pengaruh di kementerian/lembaga hingga TNI/Polri, bahkan masyarakat sipil. “Kemampuan intelijen” itu barangkali akan sangat bermanfaat bagi Anies untuk menambah modal sosial dan politiknya dalam kontestasi elektoral. 

Secara keseluruhan, BG memang tampaknya dipandang cukup mumpuni untuk menopang kinerja seorang RI-1. 

Namun, relevansi Bush dengan BG sebagai cawapres Anies sepertinya mengemuka di atas sebuah bias konfirmasi, khususnya illusory correlation atau ilusi korelasi. 

Korelasi ilusi sendiri merupakan kekeliruan yang menganggap hubungan antara dua peristiwa atau situasi ke dalam bingkai yang sama. 

Itu dikarenakan, sampai saat ini BG tampak tidak memiliki ambisi politik. Kecenderungan itu berbeda dengan Bush yang dikabarkan punya semacam “dendam politik” terhadap Presiden AS sebelum Reagan, yakni Jimmy Carter (Partai Demokrat) yang disebut melengserkannya dari posisi Direktur CIA. 

Selain itu, BG pasti membutuhkan restu PDIP yang mana hingga kini masih punya nama lain sebagai capres maupun cawapres dalam diri Puan Maharani maupun Ganjar Pranowo. 

Lalu, apa yang menyebabkan isu duet Anies-BG bisa mengemuka? Siapa pihak yang diuntungkan dari munculnya wacana itu?

Marketing Nebeng Tenar? 

Pasca kemunculan duet Anies-BG, wacana pemasangan capres-cawapres lain turut muncul. Setelah bertemu dan sarapan bareng, nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka juga menyeruak sebagai cawapres yang diperhitungkan untuk mendampingi Anies. Dan pada akhirnya, sosok Anies lagi-lagi menjadi sentral. 

Atas variabel tersebut, bisa saja pemasangan cawapres dengan nama tenar dan bernuansa “rival politik” itu merupakan sebuah taktik politik tersendiri dengan anonimitas yang mengarah pada positivitas Anies. 

Sejak tak memiliki jabatan politik dan diusung sebagai capres 2024, relevansi Anies memang mutlak dipertahankan oleh pihak-pihak yang mendukungnya. 

Dengan menumpang nama sekaliber BG dan Gibran yang memiliki loyalis dan ceruk suara tersendiri, agaknya itu bisa menjadi cara untuk Anies tetap diperbincangkan dalam narasi yang positif, terutama di hadapan rival politik. 

Dalam terminologi pemasaran, taktik semacam itu dikenal dengan ambush marketing atau coattail marketing, yang mana secara definisi memiliki arti menumpang atau mengkombinasikan nama di brand yang sudah eksis dengan keunggulan mereka. 

Tujuan dari marketing itu tak lain adalah brand awareness, atau jika diadopsi dalam politik, menjadi political awareness yang dapat menguntungkan sosok pengguna taktik tersebut. 

Tim di belakang Anies kiranya menyadari hal tersebut dan sudah semestinya mencoba strategi tersebut untuk membuat mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap diperbincangkan. 

Apalagi dengan menyandingkan cawapres bertendensi politik yang selama ini dianggap tak sejalan. Itu kiranya akan menambah kesan “bersahabat” Anies terhadap sosok manapun yang akan menjadi cawapres. 

Tak hanya itu, kemungkinan lain dengan mengemukanya nama seperti BG dan Gibran, membuat tarik-menarik perebutan cawapres yang pantas di internal potensi Koalisi Perubahan (Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS) dapat sedikit diredam. 

Tentu diredam dalam artian mengurangi kemungkinan pecahnya koalisi sejak awal karena tidak menemui titik temu mengingat ambisi Partai Demokrat dan PKS untuk mengusung cawapres masing-masing masih cukup tinggi. 

Akan tetapi, analisis di atas masih merupakan interpretasi semata. Namun yang jelas, sosok cawapres pendamping Anies kelak memang akan sangat dinantikan karena seolah menggambarkan poros dan situasi politik apa yang akan terjadi di 2024. (J61)

PinterPolitik.com

Sobat, apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata intelijen? Tentu banyak di antara kita pasti menjawab seorang agen rahasia dari pemerintah yang mempunyai tugas besar dan rahasia pula ya. Nah, jawaban itu nggak salah sama sekali, cuy, karena memang pekerjaan mereka ini penuh dengan kerahasiaan dan tidak banyak orang tahu. Hehehe.

Mimin misalkan seperti film yang dibintangi oleh Tom Cruise dalam film Mission: Imposibble 2 yang berperan sebagai Ethan Hunt, seorang agen rahasia. Dalam film tersebut, Ethan mendapatkan misi untuk mengambil dan menghancurkan pasokan penyakit atau virus yang diciptakan secara genetik bernama Chimera.

Misi doi jadi semakin sulit karena harus tertangkap dan dijadikan sebagai kelinci percobaan, sob. Bahkan, secara bersamaan, dia juga harus bertarung dengan sekelompok teroris internasional yang dipimpin oleh mantan agen Impossible Mission Force (IMF) yang telah berhasil mencuri obat, cuy.

Kelompok tersebut dikenal sebagai Bellerophon dan sekarang membutuhkan Chimera untuk menyelesaikan rencana besar mereka menginfeksi seluruh dunia. Beh, seram banget kan tugas doi sebagai agen rahasia, harus menghentikan rencana teroris sebelum timing eksekusi.

Kalau mimin yang diberi tugas, mungkin nyerah saja deh sejak awal, apalagi jika melawan kelompok bersenjata. Kalau tangan kosong sih masih oke, berani lah kita diadu, meskipun kerempeng begini. Hehehe.

Nah, apa yang dilakukan Ethan dalam film Mission Imposible di atas kelihatannya harusnya juga dilakukan oleh pihak intelijen di negara kita, sob. Melakukan tindakan preventif agar kegaduhan hebat tidak terjadi – terlebih ini dalam momentum Covid-19.

Pasalnya, aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh menolak Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) atau omnibus law yang sudah berlangsung beberapa hari ini berujung rusuh di beberapa titik lokasi, sob. Misal, di Kota Malang hingga terjadi penerobosan dan perusakan fasilitas publik di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Bahkan, hingga terjadi pembakaran 18 halte TransJakarta dengan kerugian ditaksir sekitar Rp 45 miliar.

Akibat dari adanya hal tersebut nih, akhirnya terdapat beberapa pihak yang langsung mempertanyakan di mana intelijen sebagai sebuah lembaga secara tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang berperan sebagai pendeteksi dini terhadap setiap gejolak yang mungkin dapat terjadi di tengah masyarakat.

Salah satunya yaitu Anggota DPR Komisi II Muhammad Nasir Djamil. Doi bertanya, “Di mana aparat intelijen kita? Kok mereka tidak mampu melakukan deteksi dini dan mencegah terjadinya kericuhan dan perusakan bangunan?”

Dalam hal ini, mimin sepakat sih dengan Pak Nasir ya, gengs. Pasalnya, memang sebagai sebuah lembaga yang bergerak di dunia shadow nih, intelijen kan memang harus bersikap proaktif dan memberikan laporan kepada Presiden sebagai single user ya sehingga nanti bisa diambil tindakan preventif dengan persentase kerugian yang minim.

Atau jangan-jangan memang pertanyaan Pak Nasir sebagai perwakilan PKS ini sengaja dilontarkan untuk mencolek Pak Budi Gunawan ya sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)? Upsss. (F46)

PinterPolitik.com

“Tindakan baik memberikan kekuatan bagi diri sendiri dan menginspirasi orang lain.” ~ Plato

[dropcap]P[/dropcap]elantikan Syafruddin sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), telah dilakukan Presiden Joko Widodo, Rabu (15/8) pagi. Pergantian posisi menteri ini termasuk sangat cepat, sebab dilakukan hanya beberapa jam setelah Asman Abnur mengundurkan diri dari posisi itu.

Sebagai satu-satunya menteri yang berasal dari PAN, sepertinya pengunduran diri Asman sudah begitu diantisipasi oleh parpol koalisi maupun Jokowi sendiri. Sebagai parpol yang membelot kembali ke koalisi awalnya, yaitu koalisi oposisi, keberadaan Asman memang sudah diincar untuk dilengserkan sejak jauh-jauh hari.

Mundurnya Asman memang tidak mengejutkan, begitu juga sosok penggantinya. Terpilihnya Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai wakapolri, tak lepas dari andil Wapres Jusuf Kalla (JK). Sebab sebelumnya, Syafruddin pernah menjadi ajudan JK saat menjabat sebagai wapres di periode pertama pemerintahan SBY, yaitu pada tahun 2004-2009.

Meski begitu, Kapolri Tito Karnavian lah yang memilih Syafruddin sebagai Wakapolri menggantikan Budi Gunawan (BG) yang diangkat menjadi Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN). Kabarnya, kedekatan Tito dan Syafruddin sudah terjalin sejak sama-sama mengikuti pendidikan di Lemhanas serta saat bertugas di Polda Metro Jaya.

Selain itu, Tito juga dikabarkan membutuhkan kemampuan interpersonal skill yang dimiliki Syafruddin, sebagai jembatannya dengan perwira kepolisian yang lebih senior dari dirinya. Sebab saat menjabat sebagai Kapolri, Tito melompati empat generasi di atasnya, termasuk pengaruh BG yang masih kuat di kepolisian.

Berdasarkan usianya yang telah menginjak 57 tahun, sebentar lagi Syafruddin memang akan memasuki masa pensiun. Sehingga mutasinya ke pemerintahan dan meninggalkan karir di Kepolisian, bukanlah pengorbanan yang besar. Namun, kekosongan yang ditinggalkannya tidak hanya soal kursi wakapolri, tapi bagi Tito, lebih besar dari itu.

Syafruddin, Kompromi Jokowi-JK

 “Kunci menjadi pemimpin yang sukses saat ini adalah pengaruh, bukan kekuasaan.” ~ Kenneth Blanchard

Dorongan reshuffle, terutama tuntutan untuk mencopot keberadaan kader PAN di kabinet Jokowi telah disuarakan banyak pihak, terutama para elit parpol yang tergabung dalam Koalisi Pemerintah. Sehingga keputusan Asman untuk mengundurkan diri disambut baik banyak pihak, bukan hanya oleh koalisi Jokowi tapi juga PAN sendiri.

Namun yang menjadi pertanyaan sekarang, mengapa Jokowi seolah langsung menyetujui Syafruddin sebagai penggantinya? Terhitung belum 24 jam surat pengunduran diri Asman diberikan, pelantikannya pun langsung digelar. Padahal sebelumnya, Jokowi pernah menolak masuknya dua jenderal polisi di dalam jajaran kabinetnya.

Ketika tengah menyusun nama-nama yang akan masuk dalam Kabinet Kerja, usai memenangkan Pilpres 2014, Jokowi sebenarnya pernah diminta untuk memasukkan dua nama jenderal polisi. Keduanya, tak lain adalah BG  dan juga Syafruddin yang saat itu masih menjabat sebagai Kadiv. Propam Polri.

Keengganan Jokowi menerima permintaan tersebut, disinyalir karena ia tak ingin menterinya ‘setia’ dengan orang lain. Sebagai mantan ajudan, hingga kini Syafruddin masih memiliki kedekatan dengan JK. Begitu juga BG, yang adalah mantan ajudan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, saat dirinya menjadi presiden.

11. Budi Gunawan (BG) yang sempat disebut sebagai aktor di balik kesuksesan Jokowi di Pilpres 2014 kini menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). BG juga disebut-sebut sebagai tangan Megawati di Kepolisian. pic.twitter.com/j7BJONdQtC

— Hendi Kusuma (@hendikusumaaa) August 8, 2018

Adanya pengaruh seorang pemimpin pada mantan bawahannya, menurut teori kepemimpinan dan pengaruh yang dikemukakan oleh French dan Raven, bersumber dari kekuasaan yang dimilikinya dalam politik. Dalam hal ini, keduanya sepakat kalau antara kepemimpinan, pengaruh, dan pilihan politik memang sangat saling berhubungan.

Hanya saja, pengaruh tersebut tidak begitu saja mudah berpindah ke pemimpin lain. Apalagi kalau keterpilihan dirinya, juga tak lepas dari pengaruh si pemimpin kepada pemimpin lain yang akan dilayaninya. Dengan kata lain, loyalitas BG maupun Syafruddin terhadap pengaruh Mega dan JK akan sulit digantikan oleh Jokowi.

Alasan tarik menarik pengaruh pula yang membuat Jokowi enggan melantik BG menjadi Kapolri menggantikan Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun, padahal saat itu BG telah menjabat sebagai Wakapolri. Jokowi malah memilih Tito Karnavian yang lebih junior dari BG, namun terkenal bersih dan tidak dekat dengan siapapun.

Berdasarkan pertimbangannya dulu, lalu mengapa sekarang Jokowi justru setuju untuk mengangkat Syafruddin sebagai menteri? Bisa jadi, ia sengaja memberikan porsi bagi JK untuk memasukkan orangnya di pemerintahan, sebagai pengganti dirinya yang tidak jadi terpilih sebagai cawapres, padahal sudah mengajukan gugatan ke MK.

Mampukah Tito “Bertarung” Sendirian?

“Masa depan mempengaruhi saat ini, sama besarnya dengan pengaruh masa lalu.” ~ Friedrich Nietzsche

Pemilihan siapa yang pantas menjabat sebagai Kapolri memang merupakan hak prerogatif Presiden. Meski begitu, dalam organisasi kepolisian juga kental dengan hirarki antara senior dan junior. Oleh karena itulah, terpilihnya Tito yang merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1987 sebagai Kapolri, kala itu sempat menimbulkan silang pendapat.

Berdasarkan hirarki kepangkatan, seharusnya yang terpilih menjadi kapolri adalah para jenderal yang merupakan lulusan Akpol 1983, atau para jenderal yang seangkatan dengan BG. Nama-nama yang sempat diajukan, selain BG, antara lain ada Budi Waseso (Buwas), Dwi Prayitno, dan juga Syafruddin sendiri.

Namun dari kesemua nama itu, Jokowi malah memilih Tito yang terbilang junior meski memiliki prestasi dan kemampuan gemilang, terutama dalam hal penanganan terorisme. Akibatnya, Tito dianggap mendapatkan kekuasaan dengan melangkahi para seniornya. Apalagi, pengaruh BG juga sudah sangat besar di internal kepolisian.

Momen Komjen Syafruddin Cium Tangan JK dan Megawati#2019GantiPresiden #2019PrabowoSandi pic.twitter.com/nYTfAaPnfp

— CAK KHUM (@CakKhum) August 15, 2018

Kehadiran Tito yang dilabel menjadi “orang Jokowi”, pada akhirnya harus berhadapan dengan pengaruh kuat BG sebagai “kaki tangan” Mega. Bahkan setelah menjabat sebagai Kepala BIN sekalipun, pengaruhnya di internal Mabes Polri masih sangat kuat. Tak heran, muncul istilah “dua jenderal” pada kepemimpinan aparat keamanan ini.

Salah satu konflik akibat adanya tarik menarik pengaruh ini, dapat terlihat di kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada saat itu, keputusan Tito untuk menahan Gubernur DKI Jakarta tersebut ditentang keras oleh BG yang bertindak sebagai perpanjangan tangan Mega. Sebagai partai pengusung Ahok, tentu Mega merasa dirugikan dengan keputusan tersebut.

Akibatnya di internal kepolisian, Tito sempat berhadapan dengan pro dan kontra akibat keputusannya tersebut. Padahal sebagai seorang Kapolri, saat itu Tito memutuskan mengikuti tuntutan massa yang ingin memenjarakan Ahok, demi menghindari terjadinya bentrokan dan kekerasan antara aparat Kepolisian dengan masyarakat.

Jokowi TIDAK tanpa alasan yang jitu secara politis ketika mengorbankan BG (Mantan Ajudan Megawati, dus dekat sekali dengan Megawati) ketika TIDAK memilih BG sebagai Kapolri. Demikian pula TIDAK tanpa alasan politis yang jitu ketika Jokowi membiarkan Ahok dipenjara……..

— Prabu Jagad Rasa (@dadangsutysna) August 10, 2018

Konflik kepentingan antara dua kekuasaan ini, berdasarkan definisi Ego Kepentingan yang dirumuskan Davis dan Go, kerap terjadi akibat adanya kelas berkuasa yang ingin meningkatkan posisi tawar politik. Dalam hal ini, dua kepentingan penguasa yang bertabrakan tersebut berasal dari dua pemimpin negeri ini, yaitu Jokowi dan Mega.

Kerap terjadinya gesekan atas dua kepentingan inilah, yang membuat Tito membutuhkan sosok Syafruddin. Saat memilihnya, Tito sendiri mengakui kalau dirinya membutuhkan wakapolri yang memiliki kepribadian supel agar dapat menjadi jembatan komunikasi dengan para jenderal senior yang harus dipimpinnya.

Walau Syafruddin juga tak akan lepas dari pengaruh kepentingan JK, namun penerimaan dan pengakuannya akan kepemimpinan Tito, sejauh ini terlihat berjalan harmonis. Kini, setelah Syafruddin mengundurkan diri dan resmi menjadi menteri, mampukah Tito mendapatkan sosok yang akan membantunya menghadapi tarik menarik kepentingan di institusi pimpinannya? Kita lihat saja nanti. (R24)