Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

PinterPolitik.com

Sabtu pagi, 27 Juni 2026, Kedatun Keagungan di Kota Sepang, Bandar Lampung, dipenuhi ratusan tamu undangan. Di panggung kehormatan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” dari perwakilan lima kerajaan adat Lampung — sebuah prosesi yang sarat filosofi Piil Pesenggiri, dibalut pakaian kebesaran, dan diiringi tabuhan gong tradisional.

Di permukaan, ini adalah perayaan budaya yang sah dan bermakna. Tapi bagi siapa pun yang mengamati kalender politik Jokowi sejak awal 2026, momen itu bukan sekadar titik dalam agenda kebudayaan. Ia adalah bagian dari pola yang, ketika dilihat dari jarak cukup jauh, membentuk sesuatu yang jauh lebih terstruktur dari sekadar kunjungan seremonial biasa.

Dalam tiga hari safari di Lampung — 26 hingga 28 Juni 2026 — Jokowi menghadiri tidak kurang dari enam titik kegiatan PSI, menyapa ribuan kader dan relawan lintas kabupaten, serta menyaksikan pelantikan sejumlah tokoh lintas partai yang resmi bergabung ke PSI: eks Bupati Lampung Utara, eks Ketua DPW PPP Lampung, hingga eks legislator PDIP dan PKB. Barangkali, ini bukan sekadar kunjungan budaya yang kebetulan diselingi agenda partai. Ini mungkin adalah agenda partai yang secara paralel dibersamai acara kebudayaan.

Dan yang membuat pola ini menjadi lebih menarik untuk dicermati: Lampung bukan satu-satunya panggung.

Jawa Terlalu Padat, Periferi Juga Menjanjikan?

Enam bulan sebelumnya, tepatnya 29-31 Januari 2026, Rakernas PSI digelar di Makassar. Jokowi hadir. Di sela kegiatan itu, Rusdi Masse Mappasessu — politisi senior tiga kali pindah partai dan mantan Bupati Sidrap dua periode — resmi meninggalkan NasDem untuk bergabung ke PSI. Istrinya, Fatmawati Rusdi, adalah Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang tengah menjabat. Dan di Sumatera Utara, gubernurnya adalah Bobby Nasution — menantu Jokowi yang dilantik pada Februari 2025.

Tiga provinsi. Tiga mekanisme kedekatan yang berbeda. Satu jaringan yang sama.

Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Lampung bukan provinsi acak. Ketiganya, secara presisi, adalah tiga provinsi dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di luar Pulau Jawa pada Pemilu 2024: Sumut 10,85 juta, Sulsel 6,67 juta, dan Lampung 6,54 juta. Total gabungan: hampir 24 juta pemilih. Kesesuaian antara provinsi yang dipilih dan besaran DPT-nya terlalu rapi untuk dianggap kebetulan.

Pertanyaan yang kemudian muncul bukan “apakah ini strategi?” — karena polanya sudah terlalu konsisten untuk disangkal. Pertanyaan yang lebih relevan adalah: mengapa justru di luar Jawa?

Di sinilah jawabannya menjadi menarik. Jawa, dengan 60 persen populasi nasional, secara intuitif tampak sebagai prioritas logis. Tapi dalam logika politik praktis, Jawa justru adalah arena yang paling mahal dan paling berisiko untuk dimasuki oleh PSI yang belum memiliki satu kursi pun di DPR. Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah basis PDIP yang dibangun selama tiga dekade — jaringan struktural yang sangat ideologis dan berakar hingga ke tingkat kelurahan. Jawa Barat dikuasai Golkar dan PKS secara bergantian. Banten menjadi territorial Gerindra dan Golkar. Masuk ke Jawa dengan kendaraan sekecil PSI berarti berhadapan langsung dengan mesin-mesin raksasa yang sudah mapan — sebuah war of maneuver yang kemungkinan besar akan habis sebelum sampai ke garis finish.

Antonio Gramsci, filsuf politik Italia yang menulis dari dalam penjara fasis Mussolini, pernah membedakan dua strategi perjuangan kekuasaan: war of maneuver, yakni serangan frontal langsung ke pusat; dan war of position, yakni pembangunan hegemoni secara bertahap di institusi-institusi pinggiran sebelum pusat kekuasaan benar-benar dapat direbut. Dalam pembacaan Gramscian, pilihan PSI untuk mengkonsolidasi kekuatan di luar Jawa adalah war of position yang sabar dan terkalkulasi — bukan kekalahan, melainkan penghindaran arena yang tidak menguntungkan demi membangun basis yang lebih cair dan lebih mudah diorganisir.

Pelengkap teori ini datang dari ilmuwan politik Edward Gibson melalui konsep “boundary control”: elite yang posisinya tidak cukup kuat di pusat cenderung membangun “zona kebal” di daerah-daerah yang pengawasan dari pusat relatif lemah dan kompetisi politiknya belum sekeras wilayah inti. Di luar Jawa, loyalitas kepartaian lebih pragmatis — kader yang berpindah dari PPP, PDIP, hingga PKB ke PSI dalam satu hari di Lampung adalah bukti empirisnya. Hal serupa nyaris mustahil terjadi di Jawa Tengah yang basis kulturalnya jauh lebih ideologis.

Ada pula dimensi yang lebih terukur secara aritmetika elektoral. PSI meraih 4,6 juta suara atau sekitar 2,8 persen pada Pemilu 2024 — gagal melewati ambang batas empat persen. Untuk 2029, PSI membutuhkan sekitar 8,2 juta suara. Dengan 24 juta pemilih yang tersebar di tiga provinsi target, dibutuhkan konversi suara sekitar 15 persen di ketiga provinsi itu untuk menutup seluruh defisit — angka yang besar, tapi jauh lebih realistis daripada merebut suara di Jawa yang sudah diperebutkan belasan partai sekaligus.

Pertanyaan yang Belum Terjawab

Pola ini mengingatkan pada sebuah preseden sejarah yang usianya sudah 750 tahun: Ekspedisi Pamalayu tahun 1275. Raja Singhasari mengirim pasukan untuk menaklukkan Sumatra, bukan melalui pendudukan militer semata, melainkan dengan mengikat aliansi melalui pertukaran simbolik dan pernikahan politik — cara yang jauh lebih efisien dan bertahan lama. Namun ketika fokus dan sumber daya kerajaan teralihkan ke periferi, basis utama di Jawa justru runtuh akibat pemberontakan internal yang tidak terduga.

Analogi ini bukan sekadar ornamen historis. Ia mengajukan pertanyaan yang paling substantif dalam seluruh pola yang sedang kita saksikan: apakah membangun tiga simpul di luar Jawa — dengan energi, modal sosial, dan waktu yang tidak sedikit — dilakukan dengan cukup memperhatikan apa yang tersisa atau bergerak di dalam Jawa sendiri? Basis politik yang tidak dikunci bisa bergerak ke arah yang tidak diinginkan, bahkan ketika pemiliknya sedang sibuk memperluas pengaruh di tempat lain.

Pertanyaan kedua yang tak kalah penting adalah soal keawetan. Rekrutmen elite lintas partai yang dibangun di atas pertimbangan pragmatis — bukan ideologis — rentan terhadap perubahan kalkulasi. Sejarah perpolitikan Indonesia penuh dengan elite yang datang saat arus menguntungkan dan pergi ketika arus berbalik. Apakah jaringan yang kini sedang dibangun di Lampung, Makassar, dan Medan cukup solid untuk bertahan hingga kotak suara 2029 dibuka?

Pada akhirnya, yang sedang terjadi di ketiga provinsi ini bukan fenomena yang bisa direduksi menjadi sekadar “safari adat” atau “konsolidasi partai” biasa. Ini adalah pembangunan fondasi nodal yang, jika berhasil dikonsolidasi, bisa mengubah peta kekuatan elektoral nasional secara signifikan — bukan dengan menguasai Jawa secara langsung, melainkan dengan menjadi cukup relevan di luar Jawa sehingga tidak ada satu pun pemain besar yang bisa mengabaikannya di meja negosiasi koalisi 2029.

Apakah fondasi ini akan berdiri kokoh atau rontok sebelum sempat terhubung satu sama lain? Jawabannya belum ada. Yang pasti, polanya sudah terbaca — dan itu sendiri sudah cukup untuk membuat siapa pun yang mengamati politik Indonesia dengan serius mulai memperhatikan lebih seksama tiga titik di peta yang sebelumnya kerap jarang tersorot oleh mata awam pemerhati politik. (D74)

Seorang pria dari Solo itu tidak akan pernah diam sampai permainan “catur” politiknya menang lagi. Langkah politik yang akan dipersiapkan seolah ia teriak kembali “Saya akan lawan!” untuk yang kedua kalinya. 

Pinterpolitik.com

Di sebuah rumah di kawasan Sumber, Solo, sesuatu yang tidak biasa terjadi setiap hari sejak Oktober 2024. Pagar terbuka. Kursi plastik ditata di halaman. Dan setiap hari, rata-rata 500 orang datang tanpa diundang: petani dari Jawa Tengah, pedagang pasar, sampai diaspora yang terbang dari Belanda dan Amerika hanya untuk bersalaman dan duduk sebentar bersama seorang pensiunan presiden. Semua orang boleh bersalaman dengannya.

Pemandangan itu mengharukan sekaligus sangat dingin jika dibaca dari sudut yang berbeda. Lima ratus tamu per hari bukan sekadar bukti kerinduan rakyat. Dalam bahasa politik, angka itu adalah salah satu “indikator” kekuatan politik. Jokowi sedang menghitung apa yang masih dimilikinya, sebelum ia tahu berapa harga tawarnya di meja perundingan antar elite yang jauh lebih menentukan.

Kini safari keliling Indonesia oleh Jokowi dimulai, relawan bergemuruh. Publik, sekali lagi, terpecah antara yang merindukan dan yang mencurigai. Tapi di balik semua kebisingan itu ada pertanyaan yang lebih dingin dan lebih menentukan dari sekadar soal siapa yang diserang atau siapa yang dilindungi.

Jokowi gunakan “Teknologi” Politik Paling Kuno

Safari adalah teknologi politik paling tua yang masih bekerja sangat efektif sampai hari ini.

Teknologi ini dipilih bukan karena Jokowi rindu jalan-jalan. Ia dipilih karena semua teknologi kekuasaan yang lain sudah tidak lagi di tangannya. Kontrol atas partai berkurang drastis setelah perpisahan dengan PDIP. Sekarang di tangannya ia memiliki partai yang masih belum memiliki “daya pukul” besar seperti partai lain.

Kontrol atas kabinet ada di tangan presiden yang baru. Distribusi anggaran, penempatan pejabat, akses ke BUMN, semuanya kini mengalir ke patron yang berbeda. Dalam peta kekuasaan yang bergeser, hampir semua tuas formal sudah berpindah tangan.

Kecuali satu. Yang paling primitif dan paling tahan lama dalam politik populis: hubungan langsung dengan masyarakat.

Itulah mengapa safari bukan kampanye dalam pengertian pemilu biasa. Safari adalah proses rekalibrasi legitimasi. Semakin elite menjauh, semakin Jokowi harus terlihat masih dicintai publik. Sebab cinta publik adalah satu-satunya modal yang tidak bisa diambil oleh keputusan partai mana pun atau dihapus oleh pergantian kabinet mana pun.

Lima ratus tamu per hari di Solo sejak Oktober 2024? Itu bukan nostalgia. Itu penelitian lapangan berskala besar. Akar rumput dari seluruh penjuru negeri datang sendiri membawa kondisi riil lapangan. Ketika safari akhirnya benar-benar dimulai, Jokowi tidak pergi untuk mencari tahu. Ia pergi karena delapan bulan sebelumnya sudah cukup untuk mengetahui, dan kini saatnya mengeksekusi.

Relevansi sebagai Tameng

Ada asumsi yang beredar luas, Jokowi bergerak karena terancam secara hukum. Kasus ijazah, tekanan dari berbagai arah, ancaman yang semakin nyata. Analisis itu tidak salah, tapi urutannya terbalik.

Ancaman hukum bukan penyebab safari. Ancaman hukum adalah konsekuensi yang akan datang jika safari gagal. Di tengah tekanan itu kalimat 

“Saya akan lawan!” seolah terdengar lagi dan berubah menjadi strategi yang Jokowi akan jalankan.

Dalam ekosistem kekuasaan Indonesia, proses hukum tidak berjalan dalam vakum. Ia berjalan dalam lingkungan politik yang sangat memperhatikan siapa masih relevan dan siapa sudah selesai. Aktor yang masih punya massa, masih bisa menggerakkan sesuatu, secara informal terlindungi oleh kalkulasi sederhana: terlalu mahal untuk diserang. Aktor yang kehilangan relevansi kehilangan juga perlindungan informal itu. Barulah setelah itu pintu untuk hal-hal yang lebih serius terbuka lebih lebar dan lebih cepat.

Artinya, yang paling ditakuti Jokowi bukan sidang pengadilan. Yang paling ditakuti adalah menjadi tidak relevan terlalu cepat sebelum pertarungan politik dimulai.

Taktik ini bisa berhasil jika kepala-kepala daerah masih merasa ada untungnya terlihat dekat, jika pengusaha masih ragu untuk sepenuhnya berpindah orbit, jika survei popularitas bertahan atau naik, dan jika tidak ada konsolidasi elite yang cukup kompak untuk berani menyebut nama Jokowi tanpa takut biaya politiknya. Tapi taktik ini runtuh ketika elite mulai yakin bahwa Jokowi tidak lagi bisa mendistribusikan akses ke sumber daya apa pun yang bermakna. Saat keyakinan itu terbentuk, fear effect menguap. Dan dalam politik Indonesia, elite lebih loyal pada masa depan daripada masa lalu.

Selamat datang di politik Indonesia.

Jokowi Dari Presiden Menjadi Faksi Politik Tersendiri

Inilah transformasi terbesar yang nyaris tidak pernah dibicarakan secara terbuka.

Selama dua periode, Jokowi adalah pusat negara. Ia bicara atas nama seluruh republik. Kebijakan, anggaran, penempatan, semuanya berputar di satu titik. Tapi kini, safari, relawan, PSI, jaringan informal di daerah, semuanya menggambarkan sesuatu yang strukturnya berbeda: Jokowi sedang bertransformasi dari pemimpin negara menjadi pemimpin faksi.

Ini pergeseran yang sangat besar. Presiden tidak perlu menjaga loyalitas karena ia adalah sumber loyalitas itu sendiri. Tapi faction leader harus bekerja keras setiap hari: mempertahankan jaringan, menghitung pembelotan, mengelola kepala daerah yang mulai melihat ke arah lain, memastikan pengusaha masih mau mengangkat telepon. Safari adalah pekerjaan seorang pemimpin legiun politik, bukan kegiatan seorang negarawan yang hendak pulang ke rakyatnya.

Belum pernah ada mantan presiden Indonesia yang mempertahankan mobilitas politik seintens ini setelah meninggalkan jabatan.

Ada ironi gelap dalam transformasi ini. Seseorang yang selama 10 tahun menjadi pusat gravitasi kekuasaan kini harus berjuang dengan alat-alat yang sama dengan politisi menengah: perjalanan, pertemuan, bersalaman, membuktikan diri masih ada dan masih bisa dihitung. Jarak antara dua kondisi itu adalah ukuran paling jujur dari apa yang telah berubah. Dan ukuran itu tidak terlihat dari atas panggung safari mana pun.

Machiavelli menghabiskan tahun-tahun terakhirnya menulis tentang kekuasaan dari pengasingan di San Casciano. Ia mengirim naskah “Il Principe” kepada penguasa Medici bukan karena yakin didengar, melainkan karena diam berarti mati secara politik. Safari keliling Indonesia adalah “Il Principe” versi Jokowi: pembuktian bahwa ia masih ada, masih tahu cara bermain, dan masih layak untuk diperhitungkan.

Kita tidak tahu apakah Medici membacanya dengan sungguh-sungguh. Yang kita tahu, Machiavelli tidak pernah kembali ke kekuasaan. Sekarang, pertanyaan yang lebih mengganggu adalah apakah koalisi masih merasa perlu menghitung Jokowi ketika mereka mulai menghitung elektoral tanpa namanya. (A99)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI

PSI tampak punya 3 kekuatan di dalamnya yang bisa menjadi aset, ataupun bom waktu yang tak terduga.

PinterPolitik.com

Ada sebuah adagium lama dalam studi organisasi politik: partai yang sedang tumbuh tidak selalu tumbuh ke atas. Kadang, ia tumbuh ke dalam — dan justru di situ letak risikonya. Itulah yang menarik untuk dicermati dari Partai Solidaritas Indonesia hari-hari ini.

Belum genap satu bulan, nama Grace Natalie — salah satu pendiri PSI — muncul di kantor Bareskrim Polri. Ia dilaporkan oleh 40 organisasi masyarakat Islam terkait polemik video ceramah Jusuf Kalla. Yang menarik bukan hanya pelaporannya, tapi respons dari dalam partai sendiri. Ketua Harian PSI Ahmad Ali menyatakan partai tidak akan memberikan bantuan hukum kelembagaan kepada Grace — meski kemudian Grace mengklarifikasi bahwa itu memang atas permintaannya sendiri.

Bersamaan dengan itu, Ade Armando — tokoh vokal yang lama dikenal sebagai wajah PSI — memilih mundur. Ia juga mengungkapkan adanya pihak internal yang sejak lama menginginkannya keluar. Pernyataan itu direspons cepat oleh Bestari Barus, Ketua DPP PSI Bidang Politik, yang menegaskan bahwa sebagai non-anggota, Ade tidak lagi relevan berbicara soal urusan internal partai.

Dua kejadian ini, bila dibaca terpisah, mungkin tampak seperti dinamika biasa. Tapi bila dibaca sebagai pola — dan ditempatkan dalam konteks perombakan besar yang baru saja dilakukan PSI sejak September 2025 — pertanyaan yang lebih besar mulai mengemuka: ada apa, sebetulnya, di dalam PSI?

Tiga Gerbong, Satu Atap?

Untuk memahami dinamika ini, kita perlu mundur sebentar ke September 2025. PSI melantik jajaran pengurus baru periode 2025-2030. Kaesang Pangarep tetap sebagai Ketua Umum. Tapi yang paling menarik perhatian adalah sosok yang mengisi posisi Ketua Harian: Ahmad Ali, mantan Wakil Ketua Umum NasDem. Bergabung bersamanya ada Bestari Barus dan Rusdi Masse. Ketiganya membawa jaringan politik mereka dari NasDem — terutama di Sulawesi.

Tapi bukan hanya dari NasDem. Pasca-2024, ketika hubungan Jokowi dan PDIP secara terbuka merenggang, sejumlah figur dari ekosistem Jokowi juga mulai berlabuh ke PSI. Nama-nama seperti Nina Agustina Da’i Bachtiar — mantan Bupati Indramayu — Ginda Ferachtriawan, hingga Dyah Retno Pratiwi. Mereka masuk bukan melalui Ahmad Ali, bukan melalui Grace, tapi lewat satu jalur: restu Jokowi langsung. Di Rakernas I PSI di Makassar, Januari 2026, Jokowi hadir dan berbicara langsung — mendorong PSI membangun mesin politik hingga ke level RT/RW. Ahmad Ali sendiri tak pernah menutup-nutupi hal ini. Dalam sebuah podcast, ia terang-terangan menyebut Jokowi sebagai patron PSI.

Jadilah PSI hari ini, secara hipotetis, dapat dibaca sebagai rumah bagi tiga kelompok yang berbeda asal-usul dan logika politiknya. Pertama, para pendiri lama — Grace Natalie dan lingkaran yang membangun PSI dari nol dengan identitas progresif, urban, dan plural. Kedua, elite eks-NasDem yang kini menempati posisi-posisi operasional strategis. Ketiga, loyalis Jokowi dari orbit PDIP yang berpindah bukan karena ideologi, melainkan karena kontinuitas relasi dengan satu figur.

Ketika Bintang Terlalu Banyak Berkumpul?

Yang menarik untuk dikaji lebih jauh adalah pertanyaan tentang bobot pengaruh masing-masing kelompok itu. Secara kasat mata, kelompok yang kini menempati posisi paling operasional — dan karena itu paling strategis — adalah para elite eks-NasDem. Ahmad Ali sebagai Ketua Harian memegang kendali atas operasional harian partai. Bestari Barus menguasai bidang politik. Rusdi Masse membawa jaringan teritorial yang matang di Sulawesi.

Ini bukan sekadar soal jabatan. Dalam politik, yang menguasai rutinitas menguasai arah. Dan kelompok ini datang bukan sebagai individu, melainkan sebagai satu gerbong yang sudah memiliki kohesi internal dari pengalaman bertahun-tahun di NasDem. Dua kubu lainnya — pendiri lama dan loyalis Jokowi — masing-masing punya modal simbolik yang kuat, tapi belum tentu setara dalam hal pengalaman bermanuver di medan konflik internal partai.

Analogi yang mungkin relevan adalah apa yang pernah terjadi di Paris Saint-Germain ketika investasi besar Qatar mulai mendatangkan nama-nama seperti Mbappe, Neymar, dan Messi dalam waktu yang berdekatan. Secara individual, ketiganya adalah pemain kelas dunia. Namun gelar Liga Champions justru tak kunjung datang — sebuah fenomena yang oleh banyak analis sepak bola dikaitkan dengan sulitnya mengintegrasikan ego dan logika bermain yang berbeda dalam satu sistem yang koheren. Dalam politik, dinamika serupa bisa terjadi: terlalu banyak aktor dengan modal besar yang masuk dalam waktu singkat, tanpa mekanisme integrasi yang memadai, bisa menghasilkan friksi yang lebih besar dari potensi yang dijanjikan.

Angelo Panebianco, ilmuwan politik Italia, pernah menulis dalam Political Parties: Organization and Power bahwa partai yang dibangun atas koalisi para founding fathers sangat rentan saat gelombang elite baru masuk dalam jumlah besar — apalagi tanpa proses internalisasi yang memadai. Energi yang semula diarahkan untuk membesarkan partai bisa bergeser menjadi kompetisi internal soal siapa yang paling berhak mendefinisikan arahnya. Sejarah Indonesia menyimpan cukup banyak preseden untuk ini: PPP era 1980-an yang mengalami perebutan pengaruh setelah fusi paksa Orde Baru, atau Golkar pasca-Reformasi yang justru paling sibuk bersaing internal di saat momentum politiknya paling terbuka.

Fenomena yang oleh para ilmuwan politik disebut bedol desa elite — di mana satu tokoh masuk dan membawa serta jaringannya — memang bisa mempercepat pertumbuhan sebuah partai. Tapi ia juga menciptakan apa yang Mancur Olson sebut sebagai micro-loyalty: loyalitas yang lebih kuat kepada tokoh ketimbang kepada institusi. Dan ketika tokoh-tokoh itu berbenturan kepentingan — misalnya dalam perebutan dapil menjelang 2029 — struktur partai yang belum memiliki mekanisme resolusi yang disepakati bisa menjadi medan pertempuran, bukan pelindung stabilitas.

Refleksi The Three Kingdoms

Roman klasik Tiongkok Sanguo Yanyi — atau Romance of the Three Kingdoms — telah selama berabad-abad digunakan untuk memahami dinamika kekuasaan yang melibatkan tiga pihak. Bukan karena ia mengajarkan strategi perang, tapi karena ia menggambarkan dengan presisi bagaimana tiga kekuatan yang masing-masing kuat, cerdas, dan legitimate, bisa saling melemahkan hanya karena ketidakmampuan mereka untuk membangun satu visi yang koheren.

Runtuhnya Dinasti Han dalam kisah itu bukan karena serangan dari luar. Ia runtuh karena tiga faksi yang masing-masing mengklaim warisan yang sama — Cao Cao, Liu Bei, Sun Quan — tidak mampu menciptakan mekanisme integrasi yang melampaui ambisi individual mereka. Bila analogi ini dipinjam untuk membaca situasi PSI hari ini — dan ini semata analogi, bukan vonis — maka pertanyaan yang relevan adalah: apakah PSI memiliki mekanisme itu?

Hingga saat ini, jawaban atas pertanyaan itu belum terlihat jelas. Dan ketiadaan mekanisme itulah, bukan keberadaan tiga kelompok itu sendiri, yang berpotensi menjadi masalah sesungguhnya.

Tergantung Dari Puncak?

Dalam teori kepemimpinan organisasi, ada konsep yang disebut assertive leadership — kepemimpinan yang aktif mendefinisikan hierarki, menegaskan norma, dan mengelola ambisi sebelum ambisi itu mengelola institusinya. Partai-partai yang berhasil melewati fase transformasi besar hampir selalu memiliki satu hal ini: pemimpin puncak yang mau dan mampu turun tangan pada saat yang tepat.

Di sinilah pertanyaan yang mungkin paling relevan untuk PSI hari ini. Kaesang Pangarep, sebagai Ketua Umum, hingga kini masih relatif pendiam dalam merespons berbagai dinamika yang bergulir. Jokowi, yang oleh Ahmad Ali sendiri disebut sebagai patron PSI, juga belum banyak berbicara. Keheningan dari puncak, dalam organisasi politik, jarang bersifat netral. Ia bisa dibaca sebagai kepercayaan kepada jajaran di bawahnya — tapi bisa juga dibaca sebagai kekosongan yang perlahan diisi oleh yang paling berani mengisinya.

PSI masih punya waktu. 2029 belum tiba. Dan dinamika internal seperti yang tengah terbaca hari ini adalah fase yang lumrah dalam siklus tumbuh sebuah partai — bukan situasi yang tak bisa dikelola. Tapi seperti yang pernah dikatakan Sun Tzu: peluang paling besar justru datang dalam kesulitan. Pertanyaannya bukan hanya apakah PSI sedang menghadapi kesulitan. Tapi siapa di dalam PSI yang akan — dan mampu — mengubahnya menjadi peluang.

Itu, tentu saja, masih harus kita lihat bersama. (D74)

Ratusan miliar rupiah mengalir setiap tahun dari kantong rakyat ke mesin kaderisasi partai, tanpa ada yang diwajibkan membuktikan uang itu benar-benar dipakai mendidik pemimpin — sampai KPK angkat bicara, sampai PDIP menyatakan dukungan, dan sampai sebuah fakta pahit tersembul: partai yang sudah lama membuktikan transparansi itu bisa dilakukan justru bukan partai yang baru berani menyuarakannya.

PinterPolitik.com

Sabtu, 18 April 2026. Di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Jakarta Selatan, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan sependapat dengan rekomendasi KPK soal transparansi dana pendidikan partai politik. KPK, lewat Laporan Tahunan 2025-nya, meminta agar setiap partai penerima bantuan keuangan APBN wajib melaporkan kegiatan pendidikan politiknya: siapa pesertanya, apa tujuannya, dan apa yang dihasilkan. Hasto menyebut usulan itu “sejalan” dengan gagasannya tentang pentingnya kaderisasi sebagai fungsi strategis partai.

Dukungan itu perlu disambut. Namun sejarah mencatat bahwa dukungan tanpa mekanisme adalah retorika, dan retorika tidak mengubah sistem. Fakta berbicara lebih keras: Rp 134,5 miliar uang rakyat mengalir setiap tahun ke delapan partai di DPR untuk tujuan yang disebut pendidikan politik, namun tidak satu pun partai pernah diwajibkan membuktikan bahwa pendidikan itu sungguh-sungguh terjadi. Bukan karena sistemnya belum sempurna. Tapi karena tidak ada yang pernah memaksanya untuk sempurna.

Pabrik Pemimpin yang Tidak Pernah Diaudit

Setiap negara demokrasi membutuhkan mekanisme untuk memproduksi pemimpin. Di Indonesia, mekanisme itu diemban oleh partai politik. UU No. 2 Tahun 2011 menyebut pendidikan politik sebagai fungsi utama parpol. Untuk menjalankannya, negara mengalokasikan dana berdasarkan PP No. 1 Tahun 2018, senilai Rp 1.000 per suara sah. Delapan partai di DPR menerima total Rp 134,5 miliar per tahun dari APBN, dan dalam satu periode lima tahun hampir Rp 670 miliar uang rakyat masuk ke mesin kaderisasi partai. Hasilnya? Tidak ada yang tahu persis.

Bayangkan sebuah pabrik yang memproduksi sesuatu yang dipakai 280 juta orang setiap hari: kebijakan publik, undang-undang, keputusan anggaran negara. Pabrik itu menerima subsidi negara, namun tidak diwajibkan mempublikasikan standar produksinya atau membuktikan outputnya layak konsumsi publik. Jika bergerak di sektor pangan, ia sudah lama ditutup paksa oleh BPOM. Dalam demokrasi Indonesia, pabrik itu tidak hanya hidup — ia dilindungi undang-undang dan didanai pajak rakyat.

BPK dalam temuannya tahun 2023 dan 2024 menemukan bahwa sebagian dana bantuan tidak diprioritaskan untuk pendidikan politik, padahal itulah tujuan eksplisit pemberiannya. Sanksi atas temuan ini? Sebuah surat balasan. Penelitian Chandra (2023) mengkonfirmasi: tidak ada sanksi nyata yang dikenakan terhadap parpol yang menyimpang dari ketentuan penggunaan subsidi negara.

Direktorat Monitoring KPK merumuskan persoalan ini dalam empat kekosongan besar: tidak ada peta jalan pendidikan politik yang terstruktur, tidak ada standar kaderisasi yang terintegrasi, tidak ada sistem pelaporan keuangan yang komprehensif, dan tidak ada lembaga pengawasan yang jelas dalam undang-undang. Ini bukan kelemahan teknis, melainkan lubang struktural yang membuat uang rakyat mengalir tanpa pertanggungjawaban bermakna.

ICW mencatat 61 persen anggota DPR periode 2024-2029 adalah politisi yang juga pebisnis. KPK mencatat 76 kasus korupsi melibatkan anggota DPR sejak 2004 hingga 2023. The Economist Intelligence Unit menempatkan Indonesia di peringkat ke-56 dari 167 negara dalam Indeks Demokrasi 2023, turun dua peringkat setiap tahun selama tiga tahun berturut-turut. Ini output logis dari sistem yang tidak pernah didesain menghasilkan pemimpin berbasis merit.

Kontrak Sosial yang Terus-Menerus Dikhianati

Jean-Jacques Rousseau dalam Du Contrat Social (1762) membangun argumen yang tidak pernah usang: legitimasi kekuasaan hanya bisa bersumber dari volonté générale, kehendak umum seluruh warga negara. Ketika dana publik dialirkan ke partai politik, partai itu seketika memikul mandat publik dan tidak lagi beroperasi sebagai asosiasi privat. Partai yang menerima APBN namun menolak transparansi penggunaannya sedang mengkhianati kontrak sosial: mengambil dari kehendak umum, namun mengoperasikannya untuk volonté particulière — kepentingan elite partai, donor besar, dan kandidat yang masuk bukan karena kompetensi melainkan karena kemampuan finansial.

Habermas memperdalam argumen ini lewat konsep ruang publik: demokrasi yang sehat mensyaratkan ruang di mana warga bisa menuntut pertanggungjawaban dari institusi kekuasaan. Ketika dana pendidikan politik tidak dapat diakses publik, yang hilang bukan hanya transparansi administratif, melainkan syarat minimal bagi warga untuk berpartisipasi bermakna dalam demokrasi. Plato dalam Republic sudah lebih dulu mengingatkan: pemimpin yang baik lahir dari pedagogia, pembentukan jiwa yang ketat dan diawasi komunitas. Yang terjadi di Indonesia bukan pedagogia, melainkan pragmatia: rekrutmen berbasis kapasitas finansial. Mahar menggantikan merit, pemodal menggantikan pengkader, dan siklus itu berputar dengan uang rakyat.

Indonesia Emas dan Utang Sistem yang Belum Dibayar

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung Indonesia Emas 2045 melalui delapan misi Asta Cita. Asta Cita ke-4 memperkuat pembangunan SDM, Asta Cita ke-7 memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta pencegahan korupsi. Keduanya mengasumsikan satu hal yang dianggap sudah tersedia: pemimpin-pemimpin berkualitas yang akan mengeksekusi seluruh agenda itu di setiap lini pemerintahan.

Pertanyaan yang tidak pernah diajukan cukup serius: dari mana datangnya pemimpin-pemimpin itu? Mereka datang dari partai politik. Dan jika partai politik sebagai satu-satunya kanal formal produksi pemimpin tidak memiliki standar yang terverifikasi publik, maka seluruh arsitektur Asta Cita sedang dibangun di atas fondasi yang belum pernah diperiksa kekuatannya.

Seperti yang dirumuskan Douglass North, kualitas institusi menentukan kualitas output yang dihasilkannya. Jika institusi produksi pemimpin tidak dibenahi dari hulunya, tidak ada reformasi di hilir yang bisa berjalan optimal. Jerman memahami ini dari trauma yang lebih berat: dana korporat yang mengalir bebas ke NSDAP di awal 1930-an ikut membuka jalan bagi Hitler. Maka Pasal 21 Grundgesetz 1949 mewajibkan partai mengungkap penggunaan dananya kepada publik, dan laporan keuangan 35 partai diterbitkan sebagai dokumen parlemen yang bisa diakses siapapun.

Satu fakta perlu diletakkan di atas meja. Gerindra, partai Presiden Prabowo yang menerima Rp 20,1 miliar per tahun dari APBN, sudah mempublikasikan laporan keuangan banparpolnya dan dapat diunduh siapapun melalui gerindra.id sejak tahun 2010 — lebih dari satu dekade sebelum PDIP menyatakan dukungan terhadap transparansi. Preseden itu sudah ada, sudah teruji, dan sudah berjalan di partai yang kini memegang kekuasaan eksekutif tertinggi. Pertanyaannya bukan lagi apakah transparansi ini mungkin. Pertanyaannya adalah mengapa belum semua partai diwajibkan melakukannya.

Indonesia tidak perlu menunggu bencana sekelas Jerman. Namun korupsi yang menggerogoti institusi, dinasti politik yang menggantikan meritokrasi, dan kader yang lahir dari mahar bukan dari pendidikan yang terukur adalah bencana dalam gerakan lambat yang tidak kurang merusaknya. Reformasi transparansi dana parpol adalah investasi hulu dari visi Indonesia Emas 2045: transparansi melahirkan akuntabilitas, akuntabilitas mendorong kaderisasi yang serius, kaderisasi yang serius menghasilkan pemimpin yang datang ke pemerintahan bukan dengan hutang kepada pemodal, melainkan dengan ideologi, kompetensi, dan komitmen kepada rakyat yang diwakilinya.

Momentum ada sekarang. KPK telah menunjukkan jalannya, PDIP menyatakan dukungan, dan Gerindra sudah membuktikan sejak 2010 bahwa ini bukan hal yang mustahil. Yang dibutuhkan hanya satu: keputusan politik dari Presiden untuk menjadikan reformasi ini bagian dari Asta Cita ke-7, dengan revisi undang-undang bertenggat waktu nyata, portal transparansi publik yang bisa diakses siapapun, dan sanksi yang benar-benar menggigit.

Indonesia Emas 2045 tidak bisa dibangun oleh pemimpin yang lahir dari pabrik yang tidak pernah diaudit. Saatnya pabrik itu dibuka pintunya, untuk cahaya, untuk publik, dan untuk masa depan. (A99)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Nasib politik Anies Baswedan kerap tak bisa dilepaskan dari satu nama — dan nama itu kini tampak sedang hadapi ujian berat.

PinterPolitik.com

Ada sebuah jenis keheningan politik yang lebih keras dari pernyataan. Bukan sunyi karena tidak ada yang terjadi, melainkan sunyi karena terlalu banyak yang sedang terjadi secara bersamaan — dan semua itu mengarah pada satu nama: Jusuf Kalla. Dalam rentang beberapa pekan di bulan April 2026, lelaki kelahiran Bone yang pernah dijuluki L’Architetto — si Arsitek — oleh pengamat politik Indonesia itu tiba-tiba menjadi episentrum guncangan yang ia sendiri mungkin tidak antisipasi.

Pertama, ia dituding terlibat dalam polemik ijazah Presiden Jokowi, sebuah tudingan yang ia bantah keras hingga ia melaporkan pencetus tuduhan tersebut ke Bareskrim. Kedua, laporan pidana dugaan penistaan agama dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atas potongan ceramahnya di Masjid Kampus UGM — ceramah yang berisi narasi perdamaian berbasis pengalaman nyata konflik Poso dan Ambon. Tokoh-tokoh yang pernah menjadi saksi mata mediasi Malino, tempat JK membangun warisan perdamaiannya yang paling monumental, bahkan turun tangan membela reputasinya. Ketiga, pernyataannya yang viral — “Jokowi jadi presiden karena saya” — yang oleh banyak pihak dibaca bukan sebagai klaim faktual yang perlu diverifikasi, melainkan sebagai sinyal bahwa sang arsitek sedang kehilangan komposurnya.

Bagi pengamat yang mengikuti arsitektur kekuasaan informal Indonesia, pertanyaan yang segera muncul bukan sekadar tentang JK sendiri. Pertanyaan yang lebih dalam adalah: jika sang arsitek sedang retak, apa yang terjadi pada bangunan yang ia dirikan?

Dan bangunan paling ikonik yang pernah ia rancang, dalam dekade terakhir, bernama Anies Baswedan.

Sang Arsitek dan Monumennya?

Sejarah relasi JK dan Anies bukan dimulai dari podium kampanye. Ia bermula jauh lebih dalam, dari ikatan organisasional Himpunan Mahasiswa Islam — di mana JK adalah senior yang pernah membentuk cara generasi aktivis Muslim Indonesia memandang hubungan antara iman, intelektualisme, dan kekuasaan. Dalam logika patronase politik Indonesia yang masih sangat personal dan berjenjang, posisi JK dalam karier Anies bukan sekadar pendukung; ia adalah mentor, door-opener, dan dalam beberapa momen krusial, penyelamat.

Babak yang paling dramatis terjadi pada dini hari menjelang pendaftaran Pilgub DKI 2017. Zulkifli Hasan mengungkap bahwa pada jam 12 malam hingga pukul 1 pagi, JK meyakinkan PKS dan Gerindra agar mengalihkan perhatiannya ke Anies Baswedan. Tanpa telepon JK kepada Prabowo di tengah malam itu, nama Anies sangat mungkin tidak pernah muncul di kertas suara Jakarta. JK sendiri mengakuinya tanpa ditutup-tutupi, bahwa pengalamannya mengusulkan Anies kala itu berjalan lancar.

Peran itu tidak berhenti di 2017. Menjelang Pilpres 2024, kuat dugaan JK tengah memasarkan Anies Baswedan untuk menjadi kandidat, termasuk upayanya menduetkan Anies dengan Puan Maharani — sebuah manuver smoke-filled room yang memperlihatkan bahwa pengaruh JK bekerja bukan di depan kamera, melainkan di lorong-lorong yang tidak direkam. JK bahkan mengakui bahwa pertemuannya dengan Anies berlangsung jauh lebih detail dibandingkan pertemuannya dengan yang lain — sebuah sinyal preferensi yang, dalam bahasa JK yang terbiasa berbicara lewat gestur, terdengar nyaring. Ia juga memberikan nasihat yang hanya diberikan kepada seseorang yang benar-benar ia pedulikan: ketika isu utang Rp 50 miliar Anies kepada Sandi viral, JK meminta Anies tidak membantah — “itu bagus untuk kau, supaya orang tahu bahwa anda tidak punya uang.” Ini bukan saran politisi kepada figur yang sekadar ia kenal. Ini adalah wejangan seorang mentor kepada murid yang ia ingin selamat.

Ketika Modal Simbolik Terkikis?

Namun ada sesuatu yang sedang berubah dalam musim April 2026 ini, dan perubahannya tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia adalah akumulasi dari pilihan-pilihan komunikasi yang perlahan-lahan menggerus apa yang oleh sosiolog Pierre Bourdieu disebut sebagai capital symbolique — modal simbolik yang memungkinkan seorang aktor politik memengaruhi percaturan kekuasaan bukan melalui jabatan formal, melainkan melalui otoritas moral dan reputasi.

Modal simbolik JK selama ini berdiri di atas tiga pilar: rekam jejaknya sebagai negosiator perdamaian, statusnya sebagai tokoh bisnis yang independen, dan posisinya sebagai sage — orang tua bangsa yang suaranya didengar lintas kubu. Ketiga pilar ini kini mengalami tekanan bersamaan. Laporan hukum membuat ia harus terlibat dalam pertarungan hukum yang menghabiskan energi dan menarik persepsi publik ke narasi yang tidak ia pilih sendiri. Pernyataan-pernyataan reaktif yang viral membangun citra seorang tokoh yang tersinggung dan merasa perlu membenarkan diri — postur yang sangat berbeda dari otoritas tenang yang selama ini menjadi sumber kekuatannya.

Dalam teori reputational politics yang dikembangkan Mark Granovetter, pengaruh seorang kingmaker — perantara jaringan elite — sangat bergantung pada kemampuannya menjaga persepsi bahwa ia beroperasi di atas konflik, bukan di dalam konflik. Begitu seorang kingmaker menjadi pihak yang bersengketa, kemampuannya untuk menjembatani pihak-pihak lain secara otomatis menyusut. JK, yang selama bertahun-tahun menjadi jembatan antara berbagai kubu elite, kini tampil sebagai salah satu pihak dalam pertarungan — dan ini adalah pergeseran posisi yang mahal harganya.

Relasi yang Belum Putus, tapi Juga Belum Pasti

Lalu apa artinya semua ini bagi Anies?

Pertanyaan ini harus dijawab dengan kejujuran epistemik: kita belum tahu pasti bagaimana dinamika relasi keduanya akan berkembang. Yang kita ketahui adalah sinyal-sinyal terakhir yang terlihat masih hangat. Pada hari pertama Ramadan 1447 H, JK dan Anies sama-sama hadir dalam buka puasa bersama di NasDem Tower — satu meja, satu ruangan, lintas koalisi. Kehadiran bersama dalam ruang yang sama, di era politik Indonesia yang fragmentasinya semakin dalam, adalah bahasa tersendiri.

Namun “hangat dalam satu meja” adalah hal yang sangat berbeda dari “mampu menjadi penyokong yang menentukan.” Dan di sinilah letak pertanyaan sesungguhnya: apakah JK yang sedang menghadapi badai reputasional ini masih memiliki kapasitas untuk menjalankan fungsi kingmaker yang dulu menjadikan namanya begitu vital bagi karier Anies?

Hipotesis yang paling masuk akal, sekarang, adalah bahwa JK masih relevan — tetapi relevansinya sedang bertransisi dari kingmaker aktif menjadi blessing giver pasif. Ia mungkin tidak lagi punya energi dan posisi untuk bergerak di lorong-lorong tengah malam seperti 2017. Tetapi namanya, sejarahnya, dan jaringannya masih merupakan aset yang tidak mudah diabaikan oleh siapapun yang ingin memahami dari mana Anies berasal dan siapa yang pernah memercayainya.

Tentang Mercusuar yang Redup

Di sini, ada baiknya kita meminjam kata-kata F. Scott Fitzgerald dalam The Great Gatsby: “So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.” Dalam politik Indonesia, seperti dalam fiksi Amerika itu, masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu — ia terus membentuk siapa kita dan ke mana kita bisa pergi. JK adalah masa lalu Anies yang paling konkret dan paling berharga. Tanpanya, Anies mungkin tidak pernah menjadi Gubernur Jakarta. Dan tanpa Jakarta, Anies mungkin tidak pernah menjadi capres.

Tetapi ada ironi yang tragis dalam analogi mercusuar: semakin redup cahayanya, semakin berbahaya perairan bagi kapal yang bergantung padanya untuk navigasi. Jika modal simbolik JK terus terkikis oleh pusaran polemik yang mengelilinginya, maka asosiasi dengan JK yang dulu menjadi keuntungan bagi Anies bisa berbalik menjadi liabilitas — sebuah beban reputasional yang harus dikelola, bukan sebuah sayap yang membantu terbang.

Gabriel García Márquez pernah menulis bahwa kekuasaan sejati bukan pada mereka yang memegang takhta, tetapi pada mereka yang menentukan siapa yang duduk di sana. JK pernah menjadi kekuasaan semacam itu dalam kisah Anies. Pertanyaan yang kini mengambang tanpa jawaban pasti adalah: apakah ia masih bisa — dan bersedia — menjalankan peran itu sekali lagi, dari dalam badai yang sedang menerjangnya sendiri.

Jawaban atas pertanyaan itu, lebih dari faktor lainnya, mungkin akan menentukan apakah narasi Anies menuju 2029 akan bisa ditulis dengan tinta harapan — atau dengan tinta ketidakpastian. (D74)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Medsos tak lagi sekadar soal hiburan, di balik algoritma dan konten instan, tersembunyi ancaman cognitive decay yang perlahan menggerogoti fondasi intelektual.

PinterPolitik.com

Dalam beberapa tahun terakhir, diskursus global tentang dampak media sosial mengalami pergeseran signifikan. Jika sebelumnya perdebatan seputar media sosial berkutat pada isu privasi, hoaks, atau polarisasi politik, kini muncul kekhawatiran yang lebih fundamental: dampaknya terhadap kemampuan kognitif manusia, khususnya anak dan remaja.

Istilah seperti brain rot, TikTok brain, hingga cognitive decay semakin sering digunakan untuk menggambarkan fenomena ini—bukan sebagai diagnosis medis literal, melainkan sebagai metafora atas penurunan kualitas berpikir akibat paparan konten digital yang instan dan dangkal.

Kekhawatiran tersebut tidak lagi berhenti pada wacana akademik. Sejumlah negara, seperti Australia dan Malaysia, mulai mengambil langkah konkret dengan membatasi atau melarang penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini menandai pergeseran penting: isu media sosial tak lagi semata soal preferensi individu atau pola pengasuhan (parental guidance), melainkan mulai diperlakukan sebagai persoalan kebijakan publik.

Pertanyaan kuncinya kemudian muncul: apakah kekhawatiran ini berlebihan, sekadar kepanikan moral generasi tua terhadap teknologi baru? Ataukah justru kita sedang menyaksikan gejala awal dari persoalan yang lebih besar—yakni melemahnya kapasitas kognitif kolektif yang menopang peradaban modern?

Indikasi Cognitive Decay?

Berbagai penelitian dalam satu dekade terakhir memberi dasar empiris bagi kekhawatiran tersebut. Studi longitudinal yang dipublikasikan di jurnal-jurnal seperti JAMA dan Nature Communications menunjukkan korelasi antara penggunaan media sosial berlebihan dengan penurunan fungsi kognitif anak, mulai dari daya ingat, kemampuan membaca, hingga kapasitas bernalar.

Paparan konten video pendek yang intens juga terbukti memengaruhi attention span, melatih otak untuk terbiasa dengan stimulasi cepat dan berulang, serta menghindari aktivitas yang membutuhkan konsentrasi jangka panjang.

Dalam konteks ini, platform besar seperti Instagram dan Facebook—yang berada di bawah naungan Meta—sering menjadi sorotan. Bukan karena niat jahat dari satu individu atau perusahaan, melainkan karena desain algoritmiknya memang dioptimalkan untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Model bisnis berbasis attention economy mendorong konsumsi konten instan yang memicu dopamin secara cepat, namun minim tuntutan kognitif. Pola ini, jika terinternalisasi sejak usia dini, berpotensi membentuk kebiasaan berpikir yang dangkal dan impulsif.

Kekhawatiran para ilmuwan tidak berhenti pada dampak individual. Sejumlah akademisi mulai mengaitkan fenomena ini dengan teori yang lebih besar tentang keberlanjutan peradaban, salah satunya Olduvai Theory yang dikemukakan Richard Duncan. Teori ini menyatakan bahwa peradaban industri modern berisiko runtuh ketika kehilangan sumber daya kunci untuk menopang kompleksitasnya. Awalnya, Duncan menekankan kelangkaan energi sebagai faktor utama. Namun, dalam konteks era digital, muncul dimensi baru yang tak kalah penting: kelangkaan kognitif.

Peradaban modern bertumpu pada sistem yang sangat kompleks—mulai dari jaringan listrik, teknologi informasi, hingga tata kelola negara. Sistem-sistem ini tidak hanya membutuhkan teknologi canggih, tetapi juga manusia dengan kapasitas intelektual memadai untuk memahami, merawat, dan mengembangkannya. Ketika perhatian, fokus, dan kemampuan berpikir mendalam terkikis secara massal, risiko yang muncul bukanlah kehancuran instan, melainkan degradasi bertahap terhadap kemampuan kolektif untuk menjaga kompleksitas tersebut.

Sejarah memberikan banyak contoh bagaimana teknologi canggih dapat hilang tanpa adanya bencana besar. Mekanisme Antikythera di Yunani kuno—sebuah perangkat mekanik presisi untuk memprediksi pergerakan benda langit—lenyap selama lebih dari seribu tahun bukan karena dihancurkan, melainkan karena pengetahuan untuk membuat dan memahaminya tidak lagi ditransmisikan. Hal serupa terjadi pada teknik pembangunan piramida Mesir atau pembuatan besi Damaskus. Teknologi-teknologi ini tidak punah secara tiba-tiba, melainkan menghilang secara gradual seiring munculnya generasi yang hidup di atas sistem tersebut tanpa benar-benar memahami fondasi intelektualnya.

Pola ini relevan dengan kekhawatiran hari ini. Jika generasi mendatang tumbuh dengan kebiasaan mengonsumsi informasi dalam potongan singkat, bergantung pada ringkasan instan, dan menghindari kompleksitas, maka tantangannya bukan sekadar penurunan prestasi akademik. Yang dipertaruhkan adalah kemampuan jangka panjang masyarakat untuk mempertahankan dan mengembangkan sistem teknologi, ilmiah, dan institusional yang menopang kehidupan modern.

Alasan Sesungguhnya Dilarang di Beberapa Negara?

Fenomena ini menemukan resonansi menarik dalam budaya populer, salah satunya melalui kisah Star Wars. Dalam semesta tersebut, peradaban galaksi telah bertahan ribuan tahun dengan teknologi yang relatif stagnan. Inovasi besar jarang terjadi, sementara konflik berkelanjutan dan kehidupan elite yang serba nyaman menciptakan ketergantungan pada sistem mapan. Hasilnya bukan kehancuran total, melainkan degenerasi bertahap—peradaban yang tetap berdiri, tetapi rapuh dan mudah runtuh ketika sistem penopangnya terganggu.

Analogi ini memberi pelajaran penting: kemunduran peradaban tidak selalu datang dalam bentuk kiamat mendadak. Ia bisa hadir sebagai penurunan halus namun konsisten dalam kapasitas berpikir, belajar, dan beradaptasi. Dalam konteks dunia nyata, fenomena cognitive decay akibat media sosial seharusnya dipahami bukan sebagai tuduhan terhadap teknologi itu sendiri, melainkan sebagai peringatan atas arah penggunaannya.

Arah masa depan, bagaimanapun, belum final. Berbeda dengan determinisme keras dalam Olduvai Theory, penurunan kognitif bukanlah proses yang sepenuhnya tak terelakkan. Kebijakan publik, sistem pendidikan, serta regulasi teknologi memiliki ruang untuk berperan sebagai mekanisme korektif. Pertimbangan pembatasan penggunaan media sosial pada anak dan remaja—seperti yang mulai diterapkan di beberapa negara—dapat dibaca sebagai upaya menjaga kapasitas kognitif generasi mendatang, bukan sebagai penolakan terhadap kemajuan teknologi.

Pada akhirnya, perdebatan tentang media sosial dan kognisi membawa kita pada refleksi yang lebih luas: peradaban tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologinya, tetapi dari kemampuan manusianya untuk memahami, merawat, dan mengembangkannya.

Jika perhatian dan nalar menjadi sumber daya langka, maka tantangan terbesar abad ini mungkin bukan kekurangan energi atau teknologi, melainkan bagaimana menjaga kualitas berpikir di tengah banjir informasi yang tak pernah berhenti. (D74)

Apakah dominasi laut Tiongkok cukup untuk menggoyang sebuah kekuatan AS yang sudah menguasai langit dan orbit?

PinterPolitik.com

Dalam satu dekade terakhir, kebangkitan maritim Tiongkok menjadi salah satu fenomena geopolitik paling banyak disorot. Armada Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA Navy) kini menjadi yang terbesar di dunia secara kuantitas, melampaui jumlah kapal perang Amerika Serikat.

Sejumlah laporan media arus utama, termasuk The New York Times, menempatkan ekspansi ini sebagai potensi ancaman serius bagi posisi Amerika Serikat di Indo-Pasifik—bahkan bagi hegemoni globalnya.

Namun, apakah kekuatan maritim yang besar otomatis berarti pergeseran kekuasaan global? Apakah dominasi di laut cukup untuk menggoyang negara yang telah menguasai langit dan orbit?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan di tengah kembalinya Donald Trump ke panggung politik Amerika Serikat dan konsolidasi kekuasaan Xi Jinping di Tiongkok. Keduanya sering digambarkan sebagai simbol era kompetisi adidaya baru.

Dalam analogi mitologi Yunani, rivalitas ini menyerupai duel antara Poseidon, penguasa laut, dan Zeus, penguasa langit. Keduanya sama-sama dewa. Namun dalam mitologi, Zeus selalu dipandang satu tingkat di atas—bukan karena kekuatannya semata, tetapi karena domain yang ia kuasai.

Analogi ini penting, karena persaingan AS–Tiongkok hari ini bukan lagi sekadar soal siapa memiliki lebih banyak aset militer, melainkan siapa menguasai domain yang paling menentukan struktur kekuasaan global.

The Domain Wars

Secara empiris, kebangkitan maritim Tiongkok sulit dibantah. Dengan lebih dari 370–400 kapal perang aktif, Beijing membangun keunggulan kuantitatif yang signifikan di kawasan Asia Timur. Strategi ini sejalan dengan kepentingan geografis dan politiknya: mengamankan Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, serta jalur logistik regional yang vital bagi ekonomi nasional.

Namun, keunggulan ini bersifat regional dan domain-spesifik. Ketika fokus diperluas ke udara dan angkasa, lanskap kekuatan berubah drastis. Amerika Serikat saat ini mengoperasikan lebih dari 9.500 satelit aktif, hampir dua kali lipat dibandingkan Tiongkok. Dominasi ini bukan sekadar statistik; ia menjadi fondasi sistem navigasi global (GPS), komunikasi militer, pengintaian, dan pengendalian senjata presisi. Di domain udara, AS memiliki sekitar 14.000 pesawat militer, termasuk jet tempur generasi kelima, pesawat pengintai strategis, dan armada angkut global yang memungkinkan proyeksi kekuatan lintas benua.

Perbedaan ini membawa kita pada satu hal penting: tidak semua domain memiliki bobot strategis yang sama. Dalam perang modern, kekuatan bukan hanya ditentukan oleh siapa yang paling kuat di satu medan, tetapi siapa yang menguasai lapisan komando di atas semua medan.

Di sinilah teori “Command of the Commons” dari Barry Posen menjadi relevan. Posen berargumen bahwa negara yang mampu menguasai global commons—udara, laut lepas, dan angkasa—akan memiliki keunggulan struktural yang sulit ditandingi. Dominasi ini memungkinkan negara tersebut untuk mengamati, bergerak, dan menyerang lebih cepat dibandingkan pesaingnya. Dalam konteks ini, A2/AD Tiongkok di Laut Cina Selatan justru dapat dibaca sebagai pengakuan implisit atas dominasi AS di commons global: Beijing berupaya membatasi, bukan menyaingi secara langsung.

Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Zbigniew Brzezinski, yang menyatakan bahwa hegemon modern tidak ditentukan oleh kontrol wilayah klasik, melainkan oleh penguasaan “geostrategic pivots”—infrastruktur dan domain yang menentukan arah masa depan sistem internasional. Di abad ke-21, pivots tersebut bukan lagi pelabuhan atau selat, melainkan orbit satelit, jaringan komunikasi, teknologi digital, dan sistem informasi global.

Di titik ini, konsep “structural power” dari Joseph Nye menjadi penguat. Nye menekankan bahwa kekuatan tertinggi adalah kemampuan menentukan kerangka kerja tempat negara lain beroperasi. Amerika Serikat, melalui dominasi udara dan angkasa, secara efektif mengendalikan infrastruktur yang dipakai hampir seluruh dunia—dari navigasi penerbangan hingga transaksi keuangan dan komunikasi strategis. Tiongkok boleh unggul di laut, tetapi ia masih beroperasi dalam sistem yang sebagian besar ditentukan oleh AS.

Sejarah juga memperkuat argumen ini. Kekaisaran Romawi mencapai puncak kejayaannya bukan semata karena legiun darat, melainkan karena penguasaan jalur laut Mediterania—new frontier pada masanya. Berabad kemudian, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan tak tertandingi pasca–Perang Dunia II karena menjadi pelopor dan penguasa teknologi udara. Superioritas udara memungkinkan AS memenangkan perang dengan biaya relatif lebih rendah dan jangkauan yang jauh lebih luas.

Polanya konsisten: negara yang satu langkah di depan dalam menguasai frontier baru hampir selalu menjadi penentu tatanan politik global. Dalam konteks hari ini, frontier itu adalah langit dan angkasa—bukan semata lautan.

Zeus, Poseidon, dan Hierarki Kekuasaan

Melihat rivalitas AS–Tiongkok melalui analogi Poseidon vs Zeus membantu kita memahami satu hal krusial: keduanya sama-sama penguasa, tetapi tidak berada pada level hierarki yang sama. Tiongkok, sebagai Poseidon, telah membangun kekuatan maritim yang mengesankan dan menjadi hegemon regional yang semakin percaya diri. Namun, kekuasaan ini masih terikat pada ruang geografis tertentu.

Amerika Serikat, sebagai Zeus, menguasai domain yang lebih tinggi—langit dan orbit—yang memberinya kemampuan untuk memengaruhi hampir semua domain lain secara simultan. Dominasi udara dan angkasa bukan hanya soal senjata, tetapi soal kontrol informasi, kecepatan, dan struktur sistem internasional. Inilah alasan mengapa, meski Tiongkok menguasai laut, hegemoni AS masih relatif tidak tersentuh.

Duel ini, pada akhirnya, bukan tentang siapa yang lebih kuat secara absolut, melainkan tentang siapa yang menguasai masa depan medan konflik. Selama langit dan angkasa tetap menjadi domain utama kekuasaan global, Zeus masih berdiri di Olympus. Poseidon mungkin mengguncang lautan, tetapi untuk saat ini, ia belum mampu mengguncang tatanan dunia secara keseluruhan.

Dan di situlah letak ironi geopolitik kontemporer: kekuatan terbesar hari ini bukan yang paling bising di permukaan laut, melainkan yang paling sunyi—mengorbit jauh di atas kepala kita. (D74)

Dalam dunia sains internasional, nama Indonesia jarang terdengar sebagai kontributor utama dalam penemuan-penemuan revolusioner. Namun, ada satu sosok yang memecahkan stereotipe ini dengan gemilang: Joe Hin Tjio, seorang anak fotografer dari Pekalongan yang berhasil mengoreksi kesalahan fundamental dalam ilmu genetika yang telah bertahan selama lima dekade. Penemuannya tentang jumlah kromosom manusia bukan hanya mengubah pemahaman saintifik, tetapi juga meletakkan fondasi bagi perkembangan genetika medis modern yang kita kenal hari ini.

PinterPolitik.com

Perjalanan hidup Tjio dari kota kecil di Jawa hingga menjadi ilmuwan kelas dunia menunjukkan bahwa keunggulan ilmiah dapat muncul dari mana saja, terlepas dari latar belakang sosial atau geografis seseorang. Kisahnya menjadi inspirasi bagi generasi ilmuwan muda Indonesia dan membuktikan bahwa dengan dedikasi dan ketelitian yang luar biasa, satu individu dapat mengubah paradigma sains dunia. Lebih dari sekadar cerita sukses personal, kontribusi Tjio memberikan dampak nyata bagi kemajuan medis global, terutama dalam bidang diagnosis dan terapi penyakit genetik.

Joe Hin Tjio lahir pada 2 November 1919 di Pekalongan, Jawa Tengah, dalam keluarga Indonesia keturunan Tionghoa yang sederhana. Ayahnya berprofesi sebagai fotografer, sebuah profesi yang tampaknya biasa namun kelak memberikan kontribusi tak terduga bagi karier ilmiahnya. Masa kecil Tjio berlangsung di era kolonial Belanda, di mana akses pendidikan tinggi bagi pribumi masih sangat terbatas. Meskipun demikian, ia berhasil mengenyam pendidikan di sekolah kolonial Belanda yang memberikan fondasi akademis yang solid.

Awalnya, Tjio mendalami bidang agronomi di perguruan tinggi, mengikuti minat praktis pada pertanian yang relevan dengan kondisi Indonesia saat itu. Namun, perjalanan akademisnya mengalami titik balik ketika ia mulai tertarik pada dunia genetika dan sitologi melalui penelitiannya tentang pemuliaan kentang. Ketertarikan ini membawanya pada spesialisasi yang lebih mendalam: sitogenetika, ilmu yang mempelajari kromosom dalam sel-sel makhluk hidup.

Perpindahan fokus akademis ini menuntutnya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tjio memperoleh gelar Ph.D. dalam biofisika dan sitogenetika dari University of Colorado, sebuah pencapaian luar biasa mengingat latar belakangnya yang sederhana. Spesialisasinya dalam teknik isolasi dan pewarnaan kromosom membuatnya mahir dalam mengamati struktur genetik dengan presisi tinggi. Yang menarik, keahlian fotografi yang diwariskan ayahnya ternyata menjadi aset berharga dalam mendokumentasikan hasil penelitian mikroskopis dengan detail yang sempurna.

Kombinasi unik antara latar belakang agronomi dan keahlian genetika memberikan Tjio perspektif yang berbeda dalam memahami pewarisan sifat pada makhluk hidup. Pengalaman praktisnya dengan tanaman kentang membuatnya memahami variasi genetik dari sudut pandang aplikatif, sementara keahlian sitogenetikanya memberikan fondasi teoritis yang kuat. Perpaduan ini menjadi kunci kesuksesannya dalam penelitian kromosom manusia di kemudian hari.

Penemuan yang Mengubah Paradigma Genetika

Tanggal 22 Desember 1955 menjadi hari bersejarah dalam dunia genetika manusia. Di Institute of Genetics University of Lund, Swedia, Tjio berhasil memperoleh hitungan kromosom yang jelas dari foto mikroskopis jaringan paru-paru embrio manusia. Hasil pengamatannya mengejutkan dunia sains: manusia ternyata memiliki 46 kromosom yang tersusun dalam 23 pasang, bukan 48 kromosom seperti yang dipercaya ilmuwan selama lima puluh tahun sebelumnya.

Penemuan ini tidak terjadi secara kebetulan, melainkan melalui pengembangan teknik metodologi yang inovatif. Tjio menyempurnakan teknik pemisahan kromosom pada slide kaca yang sebelumnya dikembangkan oleh T.C. Hsu dengan modifikasi signifikan yang meningkatkan akurasi pengamatan. Ketelitiannya yang luar biasa dalam proses isolasi, pewarnaan, dan dokumentasi kromosom memungkinkan ia untuk mengidentifikasi kesalahan mendasar yang telah diterima sebagai kebenaran ilmiah selama setengah abad.

Dampak dari penemuan ini tidak bisa diremehkan. Koreksi terhadap jumlah kromosom manusia membuka jalan bagi pemahaman yang lebih akurat tentang berbagai kondisi genetik. Sindrom Down, yang sebelumnya sulit dijelaskan secara genetik, kini dapat dipahami sebagai hasil dari trisomi kromosom 21. Berbagai kelainan genetik lainnya juga mulai dapat dijelaskan dengan basis kromosmal yang tepat, membuka era baru dalam diagnosis dan penanganan penyakit herediter.

Keberhasilan Tjio dalam mengoreksi kesalahan fundamental ini juga menunjukkan pentingnya ketelitian dan ketekunan dalam penelitian ilmiah. Selama lima dekade, ratusan ilmuwan di seluruh dunia menerima angka 48 kromosom sebagai fakta yang tidak terbantahkan. Diperlukan seorang peneliti dengan keahlian teknis yang luar biasa dan keberanian untuk mempertanyakan konsensus ilmiah yang telah mapan untuk mengungkap kebenaran yang sebenarnya.

Setelah penemuannya yang menggemparkan, karier Tjio terus menanjak. Pada 1958, ia pindah ke Amerika Serikat dan bergabung dengan National Institutes of Health (NIH) di Bethesda, Maryland pada tahun 1959. Di institusi bergengsi ini, ia menghabiskan sisa kariernya untuk mengembangkan penelitian kromosom manusia lebih lanjut. Keahlian fotografinya kembali terbukti berharga ketika ia mengompilasi koleksi foto-foto ilmiah yang mendokumentasikan berbagai aspek penelitian kromosomnya.

Di NIH, Tjio tidak hanya melanjutkan penelitian individualnya, tetapi juga berkontribusi dalam membangun infrastruktur penelitian genetika yang lebih solid. Ia diangkat sebagai scientist emeritus pada 1992, sebuah pengakuan terhadap kontribusinya yang luar biasa dalam bidang sitogenetika. Tjio pensiun pada 1997 dan meninggal dunia pada 27 November 2001 di Gaithersburg, Maryland, pada usia 82 tahun, meninggalkan warisan ilmiah yang tak ternilai bagi dunia genetika modern.

Tiga Perspektif Filosofis Sains

Penemuan Joe Hin Tjio tentang jumlah kromosom manusia dapat dianalisis melalui tiga kerangka teoretis filosofi sains yang berbeda, masing-masing memberikan perspektif unik tentang bagaimana kemajuan ilmiah terjadi dan dampaknya terhadap perkembangan pengetahuan manusia.

Menurut Thomas Kuhn dalam masterpiece-nya “The Structure of Scientific Revolutions,” penemuan Tjio merupakan contoh klasik dari apa yang disebutnya sebagai “paradigm shift” atau perubahan paradigma. Kuhn menjelaskan bahwa kemajuan sains tidak selalu bersifat kumulatif dan linear, tetapi terkadang terjadi melalui revolusi ilmiah yang mengubah kerangka berpikir fundamental dari suatu disiplin ilmu.

Dalam konteks penemuan Tjio, selama lima puluh tahun ilmuwan bekerja dalam paradigma “normal science” yang menerima 48 kromosom sebagai jumlah standar pada manusia. Paradigma ini membentuk kerangka kerja penelitian, metodologi, dan interpretasi data dalam bidang sitogenetika manusia. Namun, penemuan Tjio menciptakan “anomali” yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma lama, sehingga memicu krisis dalam komunitas ilmiah dan akhirnya menghasilkan paradigma baru yang menerima 46 kromosom sebagai standar.

Perubahan paradigma ini tidak hanya mengubah satu fakta ilmiah, tetapi juga mengubah cara seluruh komunitas sitogenetis memandang dan mendekati penelitian kromosom manusia. Paradigma baru ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih akurat tentang berbagai kondisi genetik dan meletakkan fondasi bagi perkembangan genetika medis modern.

Sementara Karl Popper dalam filosofi sains kritisnya menekankan bahwa kemajuan ilmiah terjadi melalui proses falsifikasi atau penyangkalan terhadap teori-teori yang ada. Menurut Popper, teori ilmiah yang baik adalah teori yang dapat diuji dan berpotensi disangkal. Ketika sebuah teori terbukti salah, hal ini justru menandakan kemajuan ilmiah karena membawa kita lebih dekat pada kebenaran.

Penemuan Tjio merupakan contoh sempurna dari prinsip falsifikasi Popper. Selama lima dekade, teori “48 kromosom manusia” diterima tanpa pertanyaan signifikan. Namun, teori ini sebenarnya dapat diuji dan berpotensi disangkal jika ada metodologi yang lebih akurat. Tjio, dengan teknik barunya yang lebih presisi, berhasil memfalsifikasi teori lama dan menggantinya dengan teori baru yang lebih akurat.

Perspektif Popperian ini menunjukkan bahwa kesalahan dalam sains bukanlah kegagalan, melainkan bagian penting dari proses kemajuan ilmiah. Kesalahan selama lima puluh tahun tentang jumlah kromosom manusia bukan merupakan kegagalan komunitas ilmiah, tetapi keterbatasan metodologi yang akhirnya diatasi oleh inovasi teknis Tjio.

Sedangkan Ludwik Fleck, dalam karya pioneernya tentang sosiologi pengetahuan ilmiah, mengembangkan konsep “thought collective” (kolektif pemikiran) dan “thought style” (gaya pemikiran) yang menjelaskan bagaimana komunitas ilmiah membentuk dan mempertahankan pengetahuan. Menurut Fleck, fakta ilmiah bukan hanya hasil dari observasi objektif, tetapi juga produk dari proses sosial dalam komunitas ilmiah.

Dalam kasus penemuan Tjio, teori Fleck membantu menjelaskan mengapa kesalahan tentang 48 kromosom bertahan begitu lama. Komunitas sitogenetis pada masa itu memiliki “thought style” yang membuat mereka menerima angka 48 sebagai fakta yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Gaya pemikiran ini diperkuat oleh praktik penelitian yang mapan, publikasi ilmiah yang saling merujuk, dan otoritas ilmiah yang mendukung paradigma tersebut.

Tjio, dengan latar belakang yang unik dan perspektif fresh sebagai “outsider” relatif dalam komunitas sitogenetis manusia, mampu mendobrak “thought collective” yang ada. Keberhasilannya bukan hanya karena keunggulan teknis, tetapi juga karena ia tidak sepenuhnya terikat oleh “thought style” yang membatasi komunitas ilmiah mainstream.

Penemuan Joe Hin Tjio tentang 46 kromosom manusia tidak hanya mengkoreksi kesalahan faktual, tetapi juga mendemonstrasikan kompleksitas dinamika kemajuan ilmiah. Melalui tiga lensa teoretis yang berbeda, kita dapat memahami bahwa penemuan ini merupakan hasil dari interaksi kompleks antara inovasi metodologi, keberanian intelektual untuk mempertanyakan konsensus, dan dinamika sosial dalam komunitas ilmiah.

Warisan Tjio bukan hanya terletak pada fakta ilmiah yang ia koreksi, tetapi juga pada pelajaran penting tentang pentingnya sikap kritis dan keterbukaan dalam pengembangan pengetahuan ilmiah. Kisahnya menginspirasi kita untuk selalu mempertanyakan kebenaran yang mapan dan terus berinovasi dalam metodologi penelitian demi kemajuan sains yang lebih akurat dan bermanfaat bagi umat manusia. (S13)

Anies Baswedan kembali muncul di tengah isu nasional, kali ini lewat kunjungannya ke Tom Lembong pasca pemberian abolisi. Apakah ini sekadar simpati personal, atau bagian dari taktik “buntut kucing” untuk tetap relevan di panggung politik?

PinterPolitik.com

Di tengah riuhnya perdebatan publik tentang abolisi Tom Lembong—mantan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)—muncul satu sosok yang langsung ikut mencuri perhatian: Anies Baswedan. Pada 1 Agustus 2025, hanya berselang sehari sejak isu Lembong merebak, Anies terekam publik mengunjungi Lembong di Lapas Cipinang. Momen itu langsung menyita sorotan media dan memunculkan kembali Anies ke dalam ruang diskusi politik nasional.

Tentu, ada alasan personal yang bisa menjelaskan kehadiran itu—kedekatan lama antara Anies dan Lembong sebagai rekan satu tim saat Pemilihan Presiden 2024 (Pilpres 2024), misalnya. Namun jika kita melihat pola kehadiran Anies dalam beberapa peristiwa politik sebelumnya, kunjungan itu tampak bukan sekadar gestur pribadi.

Sebelumnya, Anies juga sempat mencuat di media sosial saat ada isu besar, contohnya ketika memberi respons terhadap video viral Gibran Rakabuming soal bonus demografi Indonesia.

Anies juga terlihat hadir dalam konser D’Masiv pada Juni 2025, di mana sang vokalis Rian tiba-tiba mengajaknya ke atas panggung untuk bernyanyi bersama. Momen itu pun terekam luas di berbagai kanal media sosial.

Apakah ini sekadar serangkaian kebetulan, ataukah ada strategi politik yang dimainkan? Apakah Anies sedang membangun narasi tersendiri dari balik isu-isu besar yang tak langsung berkaitan dengannya?

Cat Tail Politics?

Fenomena munculnya Anies Baswedan dalam berbagai peristiwa publik dan politik belakangan ini memperlihatkan pola komunikasi yang patut dicermati. Dalam ilmu politik, strategi mempertahankan relevansi dikenal sebagai bagian dari agenda setting individu—yaitu usaha untuk tetap menjadi bagian dari pembicaraan publik tanpa harus selalu memegang kontrol utama atas isu.

Jika dilihat dari beberapa peristiwa, seperti kunjungan ke Tom Lembong, komentar terhadap video Gibran, hingga kehadiran di panggung konser D’Masiv, ada satu benang merah yang mengemuka: Anies hadir saat momen yang tepat, dan cukup intens untuk membuat publik meliriknya kembali. Ia tak selalu menjadi aktor utama dalam setiap isu, tetapi selalu berada cukup dekat dengan panggung utama untuk tetap terlihat.

Dalam teori komunikasi politik, ini bisa disebut sebagai strategi political piggybacking—menumpang pada peristiwa yang sedang viral atau mendapat sorotan luas untuk membangun atau mempertahankan eksistensi politik. Strategi ini banyak digunakan oleh politisi yang berada di luar kekuasaan, sebagai cara untuk tetap menjadi bagian dari percakapan politik nasional.

Namun, menariknya, pendekatan Anies tidak frontal. Ia tidak tampak memaksakan diri untuk mengambil alih isu. Ia seperti menempatkan diri dalam posisi “ikut lewat”, cukup agar publik dan media memberinya tempat dalam narasi. Di sinilah analogi “buntut kucing” menjadi relevan.

Dalam perilaku hewan peliharaan, khususnya kucing rumahan, ada satu kebiasaan khas: saat sebuah pintu hendak ditutup, kucing akan tetap meletakkan buntutnya di ambang pintu. Tindakan kecil ini memaksa pemilik rumah untuk berhenti sejenak dan memerhatikan. Pintu tidak bisa ditutup sepenuhnya selama ada buntut yang masih tertinggal.

Analogi ini cocok menggambarkan gaya politik Anies. Ia mungkin bukan aktor utama dalam isu Tom Lembong, Gibran, atau konser musik. Tapi kehadirannya di ambang—di batas antara dalam dan luar panggung—membuat isu tersebut seolah belum bisa “ditutup”. Publik dan media seolah diminta untuk tetap membuka pintu diskusi sedikit lebih lama, agar kehadirannya bisa ikut dilihat.

Strategi ini tentu tidak salah, bahkan cukup cerdas dari sisi komunikasi politik. Tapi hal ini juga menimbulkan pertanyaan kritis tentang konsistensi gagasan dan ketulusan peran yang dimainkan. Apakah kehadiran-kehadiran Anies ini merupakan bagian dari strategi membangun narasi politik jangka panjang, atau hanya taktik sesaat untuk tetap eksis dalam radar publik?

Akan Terus Relevan?

Gaya politik “buntut kucing” yang ditunjukkan Anies Baswedan membuka ruang diskusi baru tentang bagaimana seorang politisi membangun relevansi di luar masa kampanye. Dalam kondisi pasca-pemilu, di mana ruang gerak formal terbatas, strategi mencuri momen menjadi salah satu cara bagi tokoh publik untuk mempertahankan posisinya dalam lanskap politik nasional.

Pendekatan ini tidak unik bagi Anies saja. Banyak politisi di berbagai negara menggunakan metode serupa untuk tetap eksis dalam pemberitaan. Namun, apa yang membuat pendekatan Anies menarik untuk diamati adalah gayanya yang cenderung subtil, tidak konfrontatif, dan sering kali dibingkai secara simpatik—baik sebagai pribadi yang hadir untuk mendukung, atau sebagai warga biasa yang “kebetulan” berada di tengah momen penting.

Bagi publik, pengamat, maupun pesaing politiknya, penting untuk tidak sekadar menilai dari permukaan. Kehadiran Anies yang berulang di berbagai momen viral menunjukkan adanya pola yang konsisten, dan pola ini dapat dibaca sebagai upaya komunikasi politik yang disengaja.

Apakah strategi ini akan berhasil membentuk kembali citra politiknya? Atau justru akan terlihat sebagai manuver tanpa substansi?

Yang jelas, sebagaimana pintu tak bisa ditutup bila buntut kucing masih menghalangi, narasi politik di Indonesia tampaknya belum bisa sepenuhnya bergerak tanpa terlebih dahulu “menyimak” kehadiran Anies Baswedan—sekalipun hanya dari pinggir. (D74)

Ekonom senior Kwik Kian Gie meninggal di usia 90 tahun. Kepergiannya jadi sorotan menarik soal eksistensi ekonom kritis produk era Orde Baru.

PinterPolitik.com 

Berita duka menyelimuti Indonesia pada Senin, 28 Juli 2025. Kwik Kian Gie, salah satu ekonom paling berani dan berintegritas yang pernah dimiliki negeri ini, tutup usia di usia 90 tahun. Nama Kwik tak hanya dikenal dalam dunia ekonomi, tetapi juga dalam politik, akademisi, dan ruang publik yang lebih luas.  

Ia pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Indonesia di masa Presiden Abdurrahman Wahid, dan sempat menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Namun kontribusinya tidak terbatas pada jabatan formal. Kwik adalah salah satu dari sedikit ekonom Indonesia yang tidak pernah ragu mengkritik kebijakan pemerintah, termasuk ketika ia berada di dalam lingkaran kekuasaan. 

Yang membuat Kwik Kian Gie begitu dikenang adalah perpaduan langka antara keberanian moral, kejernihan analisis ekonomi, dan keberpihakan terhadap rakyat. Ia kerap mengkritik ketergantungan Indonesia pada lembaga-lembaga keuangan internasional, serta keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan korporasi dibandingkan kesejahteraan masyarakat. Dalam banyak hal, ia bisa dilihat sebagai “ekonom patriot”—seseorang yang berpikir secara strategis demi kepentingan nasional, bukan hanya mengikuti arus globalisasi ekonomi. 

Kepergian Kwik menyisakan kekosongan, bukan hanya dalam diskursus ekonomi nasional, tetapi juga dalam ekosistem intelektual Indonesia. Ia adalah simbol dari sebuah generasi intelektual yang tidak hanya cerdas, tapi juga berani dan memiliki keberpihakan yang jelas. Di tengah era ketika banyak ekonom lebih memilih posisi aman dan teknokratis, kemunculan figur seperti Kwik terasa makin langka. Pertanyaannya, mungkinkah akan ada sosok seperti Kwik Kian Gie lagi di masa depan? 

Ketajaman Ekonom Era Orde Baru? 

Kepergian Kwik Kian Gie mengundang refleksi lebih luas mengenai keberadaan para ekonom generasi Orde Baru. Bukan hanya Kwik, tapi juga tokoh-tokoh seperti Rizal Ramli, Faisal Basri, hingga Emil Salim—semuanya dikenal tidak hanya cakap secara teknokratis, tapi juga berani menyuarakan kritik, bahkan saat berada di dalam sistem kekuasaan. 

Ada asumsi menarik yang dapat dikembangkan: mengapa banyak ekonom dari era Orde Baru terlihat begitu tajam dalam berpikir dan tak segan bersuara keras, dibandingkan dengan sebagian ekonom generasi sesudahnya yang lebih teknokratis dan berhati-hati?

Well, para ekonom yang tumbuh di masa itu bukan tidak tahu batasan, tapi justru hidup berdampingan dengan batasan, dan karena itu belajar menajamkan pikiran dan memilih momen untuk berbicara. Dalam iklim seperti itu, hanya yang benar-benar memiliki kapasitas intelektual dan keberanian yang bisa menonjol. Maka mereka yang bertahan dan bersinar bukan hanya karena kepintaran, tapi juga tangguh. 

Selain itu, di era tersebut juga Presiden Soeharto justru terlihat sangat merangkul para ekonom intelektual. Kita bisa lihat ke belakang bagaimana ide-ide revolusioner dari Emil Salim, Widjojo Nitisastro, dan Soemitro Djojohadikusumo diakomodir untuk membenahi Indonesia yang sedang di masa perbaikan ekonomi. Kita juga bisa melihat bagaimana pembangunan saat itu didasari prinsip-prinsip ekonomi yang akademis.

Faktor lain adalah medan pendidikan tinggi dan pemikiran publik pada abad ke-20. Di era itu, situasi Perang Dingin dan perkembangan pesat perbankan membuka celah bagi pembentukan intelektual yang berwawasan luas. Banyak dari ekonom Indonesia pun belajar ke luar negeri dengan beasiswa negara, mengalami kontak langsung dengan teori-teori kritis, dan menyaksikan bagaimana pembangunan ekonomi dibahas secara politis, bukan hanya teknis. Saat kembali, mereka membawa semangat perubahan, yang tak selalu bisa ditampung dalam sistem birokrasi yang stagnan.  

Oleh karena itu, penajaman ini tidak hanya dibentuk oleh kecerdasan individual, tapi oleh sebuah situasi zaman yang mendukung: ketika kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja, maka nilai kritik justru menjadi lebih penting. Di sinilah relevansi teori Pierre Bourdieu tentang “habitus” muncul. Habitus adalah struktur mental yang terbentuk dari pengalaman sosial dan historis seseorang. 

Para ekonom Orde Baru memiliki habitus yang dibentuk oleh interaksi antara represi politik dan kompleksitas pembangunan nasional. Mereka tumbuh dalam ruang intelektual yang sedang dalam masa eksperimental dan cukup terkontrol, tapi justru karena itulah kemampuan navigasi mereka terhadap kuasa, ideologi, dan keberpihakan pada negara menjadi sangat terasah. 

Refleksi dari Sebuah Kepergian? 

Kematian Kwik Kian Gie adalah titik refleksi penting untuk menilai ulang relasi antara ilmu, politik, dan posisi intelektual dalam masyarakat. Di tengah hegemoni data, krisis global, dan desakan ketepatan kebijakan, kehadiran sosok seperti Kwik justru akan semakin penting. 

Kwik dikenal bukan karena retorikanya yang flamboyan atau ambisi kekuasaannya, melainkan karena konsistensinya dalam mempertanyakan hal-hal yang dianggap sudah sepatutnya ditanya oleh seorang intelektual. Ia tidak memposisikan diri sebagai lawan kekuasaan, tapi juga tidak larut dalam kenyamanan sebagai bagian dari sistem. Ia ada di posisi yang langka: seorang intelektual independen yang bersedia mengambil posisi tidak populer demi kebenaran versi akal sehat dan empatinya. 

Dalam teori Jürgen Habermas tentang public sphere, suara seperti Kwik berperan sebagai bagian dari ruang diskursif yang memungkinkan masyarakat mempertanyakan kekuasaan melalui rasionalitas komunikatif, bukan kekerasan atau manipulasi. Dalam masyarakat demokratis yang sehat, ruang seperti ini tidak boleh hilang. Dan sosok seperti Kwik adalah contoh nyata bahwa ilmu dan moralitas bisa berjalan beriringan tanpa menjadi alat kekuasaan. 

Mungkin kita tidak akan menemukan sosok yang persis seperti Kwik Kian Gie dalam waktu dekat. Tapi bukan itu poin utamanya. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat dan dunia akademik mempertahankan etos berpikir kritis, keberanian bersuara, dan keberpihakan pada keadilan sosial. Warisan Kwik bukan terletak pada kebijakan apa yang ia hasilkan, melainkan pada nilai-nilai yang ia pegang: kejujuran intelektual, tanggung jawab moral, dan keberanian bertanya. 

Kini, setelah ia berpulang, tugas kita bukan hanya mengenangnya, tapi juga memastikan bahwa ruang bagi intelektual seperti dia tetap terbuka. Dan bahwa keberanian untuk berpikir berbeda tetap menjadi bagian dari identitas publik kita. (D74)