PinterPolitik.com

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah menetapkan coronavirus-disease (COVID-19) menjadi pandemi. Artinya, virus ini sudah mewabah dan menyebar luas dunia. Mewabahnya Covid-19 ini juga menimpa Indonesia, bahkan saat ini Indonesia menduduki posisi kedua tingkat kematian di dunia.

Meski terkesan terlambat, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan social distancing atau physical dintancing – hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan-kebijakan ini dibuat untuk memutus rantai virus Corona jenis baru ini.

Kebijakan tersebut intinya mengharuskan masyarakat untuk tetap tinggal di rumah, belajar di rumah, dan kerja di rumah. Aktivitas-aktivitas tersebut banyak dilakukan melalui media daring. Salah satunya penggunaan media sosial.

Sebetulnya, ada Corona maupun tidak, media sosial sudah menjadi prasyarat wajib masyarakat Indonesa saat ini. Mungkin sudah sangat jarang orang yang tidak mempunyai media sosial, apalagi kaum milenial.

We Are Social mencatat 150 juta orang Indonesia merupakan pengguna media sosial aktif dari 165 juta penduduk tahun 2016. Sayangnya, efek domino tersebut melahirkan hoaks yang berkelindan dengan media sosial saat ini.

Tanpa mengenal musim, hoaks selalu muncul dalam berbagai isu-isu masyarakat, seperti politik, sosial, ekonomi, hingga agama. Termasuk hoaks mengenai virus Corona saat ini. Masyarakat bisa jadi risih dengan banjirnya hoaks mengenai virus corona di media sosial, terlebih dibuat kebingungan dengan informasi-informasi yang beredar tanpa jelas kebenarannya.

Tent,u hal tersebut sangat merugikan di tengah pandemi Corona ini. Selain itu, hoaks bisa menghambat terlaksananya kebijakan-kebijakan pemerintah melawan virus ini.

Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa – di tengah merebaknya corona – media sosial Indonesia justru dibuat kacau dengan banjirnya hoaks soal Corona ini? Lalu, apakah ini bukti buruknya literasi digital masyarakat Indonesia saat ini?

Masyarakat Informasionalisme dan Hoaks

Mungkin terma masyarakat informasionalisme masih terasa asing di telinga kita tetapi sebetulnya masyarakat informasionalisme sudah menjadi bagian hidup kita hari ini.

Manuel Castells, profesor sosiologi dari Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Barcelona Spanyol, dalam karyanya The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture, menggambarkan masyarakat digital sebagai sebuah masyarakat dimana kunci dari struktur sosial dan kegiatan-kegiatannya diatur oleh jaringan informasi yang diproses oleh alat elektronik.

Masyarakat digital identik dengan kebiasaan interaksi dengan media baru, melalui konsep metode baru dalam berkomunikasi di dunia digital. Media baru ini memungkinkan orang-orang dari kelompok-kelompok kecil berkumpul secara online, berbagi, menjual, dan menukar barang serta informasi.

Bagi Castells, alat-alat elektronik menjadi kunci kegiatan manusia sehingga melahirkan virual reality (realitas virtual). Interaksi tidak hanya didukung secara langsung (face-to-face), melainkan juga tidak langsung melalui media sosial. Meskipun realitas riil masih ada, perannya dirasa sudah tidak begitu penting bagi manusia abad ke-21.

Selain itu, Castells juga menggarisbawahi keberadaan informasi di era baru tersebut. Informasi menjadi jualan baru, bisa dibuat siapa saja, dengan tujuan apa saja. Bahkan, media-media mainstream perlahan-lahan ditinggalkan manusia saat ini.

Kebebasan memproduksi informasi ini menyebabkan hilangnya syarat-syarat utama penulisan informasi sesuai etika jurnalistik. Hal tersebut melahirkan hoaks.

Craig Silverman seorang jurnalis dan editor di BuzzFeed’s Canadian Media dalam karyanya Lies, Damn Lies and Viral Content memaknai hoaks sebagai serangkaian informasi yang sengaja disesatkan, tetapi dijual sebagai kebenaran. Silverman menambahkan, di dunia jaringan saat ini, hoaks dibuat dan menyebar lebih jauh dan lebih cepat dari sebelumnya.

Farhad Manjoo seorang kolumnis teknologi New York Times berkata: “Orang-orang yang dengan terampil memanipulasi lanskap media saat ini mampu menyembunyikan, memutarbalikkan, membesar-besarkan berita palsu—pada dasarnya, mereka bisa berbohong—kepada lebih banyak orang, lebih efektif, daripada sebelumnya”.

Lebih jauh, ada tiga indikator mengapa hoaks lahir di era masyarakat informasi menurut Silverman. Pertama, informasi itu sendiri. Informasi yang mengagetkan, dan menarik lebih sering dibagikan ketimbang berita-berita umum.

Mungkin, beberapa di antara kita relatif jarang membagikan informasi-informasi dari media-media arus utama, melainkan lebih suka membagikan informasi-informasi yang menghebohkan atau viral dan belum tentu kebenarannya.

Kedua, teknologi — media sosial memfasilitasi berita benar dan berita salah. Teknologi hanya sebuah alat. Teknologi tidak bisa membedakan mana informasi yang benar mana informasi yang salah. Ini bukti bahwa teknologi sangat bergantung pada manusia sebagai instrukturnya.

Ketiga, faktor pengetahuan seseorang. Hal ini berdampak pada preferensi individu atau kepercayaan sendiri, jika informasi memenuhi unsur ketakutan, atau cocok dengan apa yang di pikirkan, serta apa yang sudah diketahui maka berdampak pada berkurangnya skeptisme.

Iswandi Syahputra, dalam pidato pengukuhan guru besarnya di bidang Sosiologi di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menyebutkan bahwa hoaks merupakan fenomena lama dan sudah terjadi sejak zaman Romawi (44 SM) kala Oktavianus mempropaganda Antony sebagai tukang pemabuk karena tidak terima dengan kedekatan Antony dan Cleopatra. Media propaganda menggunakan koin yang dibagikan kepada rakyat.

Di zaman modern, hoaks identik dengan kegiatan politik dengan kemunculan Donald Trump tahun 2016 ketika menuduh media-media di Amerika Serikat menggunakan hoaks untuk mengkritiknya.

Namun, dalam perkembangannya hoaks juga membingkai berbagai unsur lainnya, termasuk virus Corona sekarang ini.

Buruknya Literasi Digital

Pada 17 Maret lalu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengklaim bahwa telah terdapat 242 hoaks mengenai Corona. Bahkan, salah satunya adalah hoaks yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) positif terinfeksi virus Corona.

Selain itu, ditemukan hoaks pesan suara kondisi RS Hasan Sadikin Bandung, hoaks mengenai mandi air panas yang dapat tangkal virus Corona, hoaks hand sanitizer yang menjelaskan bahwa lebih baik daripada sabun, hingga hoaks bahwa HP Xiaomi dapat menularkan virus Corona. Belum lagi, ditemukan juga hoaks bahwa jemur uang dapat kurangi penyebaran virus corona.

Jika kita amati dengan cermat, terkesan hoaks tersebut memang banyak yang tidak masuk akal, bahkan cenderung lelucon. Namun, karena adanya dimensi emosional – termasuk kekhawatiran/ketakutan, maka hoaks tersebut pun sukses menipu masyarakat.

Sejumlah hoaks mayoritas menyebar melalui media sosial – utamanya media sosial berbagi pesan berantai semisal WhatsApp.

Media sosial dipilih karena alasan kepraktisan dan kecepatan berbagi informasi. Seorang buzzer Amerika Serikat, Tommasso Debenedetti, blak-blakan mengaku kepada The Guardian bahwa media sosial adalah sumber informasi yang paling tidak dapat diverifikasi di dunia, tetapi mudah dipercaya karena kebutuhannya akan kecepatan informasi.

Setali tiga uang, hoaks menjadi fabrikasi baru abad ini. Faktor terbesar penyebab akan meluasnya hoaks adalah minimnya literasi digital masyarakat. Penelitian mengungkapkan bahwa kegiatan memperoleh informasi masyarakat Indonesia 85,9% bercorong pada televisi dengan rentang waktu dua kali dalam sehari, bukan bacaan atau media-media terpercaya. Padahal, mereka bisa memperolehnya kapan saja melalui alat yang ada dalam genggaman.

Menyoal hoaks seputar Corona ini, layakkah ini buntut masih minimnya literasi digital masyarakat Indonesia?

Sekali lagi, studi Most Littered Nation In the World oleh Central Connecticut State Univesity pada Maret 2016, Indonesia berada di peringkat ke 60 dari 61 negara soal minat membaca – jauh di bawah negara tetangga Singapura, Filipina, dan Thailand.

Namun, yang paling ironis, hoaks juga sering kali menimpa berbagai kalangan tanpa kecuali masyarakat terdidik dengan menyandang kekhasan budaya berpikir kreatif dan kritis, yakni merela yang berkemampuan mumpuni menyoal literasi digital.

Literasi digital sejatinya adalah kemampuan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima di era digital termasuk media sosial. Kemampuan ini sangat dibutuhkan di era informasi, bahkan sifatnya wajib saat ini. Selain literasi digital, diperlukan juga kemampuan menerima, mengolah, dan memilih informasi.

Kita tentu tidak ingin masyarakat terus-menerus mengalami kebingungan akan hoaks soal Corona ini yang kerap kali muncul di media sosial. Kita juga sudah belajar bagaimana buasnya hoaks dan propaganda dengan mempolarisasi masyarakat tahun 2019 lalu kala Pilpres terjadi.

Begitupun saat ini, virus Corona merupakan musuh kita bersama. Enyahnya dari muka bumi ini adalah suatu keharusan yang wajib didukung siapa pun. Jangan sampai virus yang memenangkan duel sengit ini dan berhasil menimbulkan kepanikan luar biasa, serta aktivitas-aktivitas yang tidak dibenarkan karena terbuai oleh hoaks.

Pada akhirnya, upaya berbagai pihak sangat menentukan memberantas hoaks, juga termasuk upaya memberantas virus Corona yang kian hari kian betah di bumi ini. Berbagai upaya sederhana – semisal saring sebelum sharing – dibutuhkan oleh bangsa ini agar media sosial ini bisa benar-benar memberikan solusi kemudahan berbangsa, bukan momok menakutkan akibat ulah sendiri.

Tulisan milik Paelani Setia, mahasiswa Sosiologi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]ehadiran Joko Widodo (Jokowi) dalam dunia politik Indonesia adalah fenomena unik. Ia bukan lahir dari rahim elite atau petinggi militer. Di tahun 2014, Jokowi dengan segala kesederhanaannya datang ke kontestasi Pilpres dengan bermodalkan prestasi ketika menjabat sebagai wali kota Solo. Saat itu ia pun keluar sebagai pemenang.

Beberapa pihak menilai, kesantunan dan kesabaran Jokowi dalam menanggapi kritik adalah faktor penentu kemenangan politisi PDIP tersebut di Pilpres 2014. Lalu, bagaimana dengan hari ini?

Akhir-akhir ini, Jokowi nampak berbeda. Ia tercatat berulang kali menangkis fitnah dan serangan lawan politiknya dengan lontaran-lontaran kalimat tak biasa. Ia sempat menyebut istilah politisi “sontoloyo” karena resah dengan para politisi yang kerap gunakan segala cara untuk memenangkan Pemilu.

Selain itu, Jokowi pun sempat melontarkan kata-kata seperti “PKI balita”, “tempe tebal”, hingga “Tiongkok antek Indonesia” yang menjadi manivestasi sikap politiknya terhadap serangan oposisi.

Ekspresi politik semacam itu tentu mengherankan berbagai pihak. Jokowi, yang selama ini dikenal santun dan sabar, kini ikut bereaksi ketika dihujani oleh isu-isu negatif. Apalagi, selama ini Jokowi diketahui tak ambil pusing dalam menanggapi tuduhan-tuduhan lawan. Lalu, mengapa saat ini sang presiden mengeluarkan ekspresi seperti itu?

Beberapa tokoh oposisi pun kini malah mengaitkan ucapan sontoloyo Jokowi dengan moralitas dan kebijaksanaan Jokowi selaku seorang presiden. Apakah serangan balik ini akan berdampak ke Jokowi?

Ekspresi Jokowi, Bentuk Kekhawatiran?

Tidak bisa dipungkiri bahwa Jokowi memang dihujani oleh berbagai isu negatif sejak tahun 2014 lalu. Mulai dari isu keturunan Tionghoa dan PKI, hingga dituduh sebagai antek asing dan aseng. Tak main-main, menurut beberapa lembaga survei isu tersebut berhasil mempengaruhi sebagian masyarakat Indonesia.

Survei SMRC mengatakan 5,1 persen masyarakat percaya Jokowi adalah PKI, sedangkan di survei Indo Barometer angka kelompok terbut berada di kisaran 5,8 persen. Sekalipun jumlah ketidakpercayaan terhadap isu tersebut jauh lebih besar, tetapi hasil survei ini telah membuktikan bahwa isu-isu negatif tersebut berhasil mempengaruhi penilaian masyarakat.

Jokowi sendiri sudah menunjukkan kekhawatiran tersebut. Pada saat berpidato di Kongres XX-2018 Wanita Katolik Republik Indonesia, ia bereaksi. Misalnya, ia mengatakan bahwa ada 9 juta masyarakat Indonesia yang percaya kalau dirinya adalah anggota PKI. Jokowi membantah hal itu dengan mengatakan ketika PKI dibubarkan, ia masih balita.

Jokowi juga berusaha menangkis tuduhan bahwa ia adalah antek asing dengan membandingkan jumlah pekerja Indonesia di Tiongkok yang jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah pekerja Tiongkok di Indonesia. Ia bahkan menyatakan bahwa justru pemerintah Tiongkok-lah yang telah menjadi antek Indonesia.

Tidak berhenti di situ, ekspresi politik Jokowi berlanjut pada saat ia blusukan di pasar tradisional di daerah Bogor. Ia mengatakan bahwa tempe di pasar masih tebal. Harga-harga di pasar masih relatif stabil. Bahkan menurutnya beberapa harga bahan pokok justru turun.

Satu per satu ekspresi politik dan bantahan tersebut mengindikasikan bahwa Jokowi khawatir dengan permainan isu-isu negatif di tengah masyarakat yang sangat mungkin menyebabkan masyarakat tidak tahu lagi mana informasi yang benar dan mana yang salah. Maka jika Jokowi tidak angkat suara untuk mengklarifikasi, bukan tak mungkin, semakin banyak masyarakat yang terpengaruh dengan isu-isu semacam itu.

Terkait hal tersebut, politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko, pernah menuding kubu Prabowo menggunakan strategi Presiden Donald Trump saat memenangkan Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016. Budiman menerangkan, strategi politik yang dimaksud disebut sebagai Firehose of Falsehood, yakni memanfaatkan kebohongan sebagai alat politik.

Di AS, Donald Trump memang kerap kali memproduksi kebohongan sebagai alat untuk mengalahkan Hillary Clinton. Sejumlah penelitian menyebutkan perilaku Trump tersebut membuat masyarakat bimbang dan pada akhirnya mempercayai pemberitaan yang beredar. Bahkan, ketika sudah dilakukan fact checking, hal tersebut tidak mengubah opini dari konstituen. (Baca: Firehose of Falsehood Prabowo, Jokowi Waspada)

Pada titik ini, terbukti, taktik Firehose of Falsehood telah berhasil mengantarkan Donald Trump ke Gedung Putih. Seperti kata Budiman, Prabowo dan kubunya sangat mungkin menggunakan taktik serupa untuk memenangkan Pilpres 2019.

Jika tudingan Budiman benar, bukan tak mungkin kelompok oposisi memang bisa dianggap berada di balik isu-isu negatif yang selama ini menyerang Jokowi. Apalagi selama ini, politisi-politisi di kubu Prabowo seperti Amien Rais sering kali mengaitkan Pilpres 2019 dengan isu kebangkitan PKI.

Maka, bisa saja ekspresi politik akhir-akhir ini merupakan langkah Jokowi untuk menghadapi taktik politik oposisi agar ia tidak bernasib seperti Hillary Clinton di AS. Lantas, yang menjadi pertanyaan adalah, sudah tepatkah langkah Jokowi tersebut?

Jokowi Harus Waspada

Langkah Jokowi dalam menanggapi kritik dan tuduhan dengan kata-kata yang mulai keras terbilang berani. Ia pun tak sekedar menanggapi kritik, melainkan juga melakukan serangan balik. Jokowi mungkin akan diuntungkan dengan hal tersebut, tetapi bukan berarti ia sudah memenangkan wacana. Hal ini dikarenakan, perlawanan Jokowi dalam bentuk kata-kata justru menjadi celah baru bagi kelompok oposisi untuk menghantamnya.

Hingga saat ini, kelompok oposisi sudah menghantam Jokowi karena ungkapan “politisi sontoloyo” sang presiden ketika ia berbicara di hadapan publik. Moralitas dan kebijaksaan disinggung oleh kubu Prabowo untuk mengkritik kata-kata Jokowi tersebut.

Fadli Zon misalnya bahkan membuat puisi berjudul “Sontoloyo” untuk menghantam balik Jokowi. Sementara, Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai Jokowi anti-kritik dan tidak santun. Sedangkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menilai Jokowi layak dilaporkan ke Polisi terkait ucapannya itu.

Ini puisi terbaru sy berjudul "Sontoloyo" pic.twitter.com/1nFNT50EGm

— Fadli Zon (@fadlizon) October 25, 2018

Dalam  konteks ini, terlihat bagaimana kelompok oposisi sangat lihai dalam memainkan kata-kata. Alih-alih ingin melakukan perlawanan, Jokowi justru dihantam balik dengan kata-kata yang pernah ia lontarkan di muka publik. Pada titik ini, kubu oposisi seolah menanti Jokowi mengalami slip of tongue.

Slip of tongue adalah keadaan ketika seseorang salah mengucapkan kata-kata. Hal ini mungkin terlihat biasa, tetapi di dalam politik, kesalahan mengucapkan kata bisa berakibat fatal.

Mantan Perdana Menteri Inggris, David Cameron pernah mengalami kesalahan fatal tersebut. Pada saat Pemilu di Inggris tahun 2015, Cameron membuat kesalahan dengan mengatakan bahwa kontestasi politik itu adalah momen untuk “menentukan karir”.

Padahal ia sebenarnya bermaksud mengatakan bahwa Pemilu akan “menentukan negara”. Alhasil karena kesalahan itu, Cameron mendapat kritik dari berbagai pihak. Ia dianggap mengedepankan urusan karir pribadi dibandingkan memprioritaskan negara.

The PM's Freudian slip showing? In speaking 2 crowd, Cameron describes next week's vote as "career defining," before subbing word "country."

— David Axelrod (@davidaxelrod) May 1, 2015

Di Indonesia, slip of tongue atau kesalahan dalam berkata-kata pernah dialami oleh mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pada tahun 2016, Ahok bereaksi terhadap isu-isu agama yang dimainkan pada Pilkada DKI. Sebagai salah satu kandidat dalam Pilkada, Ahok berusaha menjawab isu tersebut dengan mengatakan kalau sekelompok orang telah memanfaatkan surat Al-Maidah untuk mengalahkannya di Pilkada.

Alih-alih meng-counter isu-isu agama, Ahok justru seperti “terpeleset” dengan ucapannya sendiri. Ia didemo berkali-kali oleh puluhan ribu massa dengan tudingan telah menistakan agama Islam. Alhasil, Ahok pun kalah di Pilkada DKI dan mendekam di penjara karena diputuskan bersalah pada kasus tersebut.

Berkaca pada kasus Ahok, apakah mungkin Jokowi bisa bernasib serupa? Tentu saja mungkin. Hal itu dikarenakan akhir-akhir ini sang presiden sangat reaktif menanggapi isu-isu dari kelompok oposisi. Bukannya mendapatkan keuntungan, Jokowi justru dihantam oleh lawan dengan ucapan yang pernah ia keluarkan sendiri.

Atau mungkin bisa saja, isu-isu miring tentang Jokowi memang sengaja diproduksi oleh kelompok oposisi untuk memancing Jokowi mengeluarkan kata-kata tak pantas. Sehingga, bukan tak mungkin Jokowi pun akan bernasib seperti Ahok jika tak pintar membaca taktik politik semacam itu.

Maka bisa disimpulkan bahwa serangan balik Jokowi terhadap kelompok oposisi tidak sepenuhnya memberikan keuntungan pada sang presiden. Jika tidak pintar berucap, kata-kata dari Jokowi justru bisa memakan tuannya sendiri.

Pada titik inilah, Pilpres 2019 bisa dikatakan tak lebih dari politik permainan kata-kata – hal yang pernah diungkapkan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam sebuah acara di televisi. Menarik untuk ditunggu apa yang akan dilakukan oleh Jokowi setelah ini. (D38)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]aru beberapa hari Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar deklarasi kampanye damai untuk sambut Pilpres 2019, muncul sebuah situs hoaks berjudul “skandalsandiaga.com”. Situs tersebut memuat konten berita negatif mengenai calon wakil presiden Sandiaga Uno dengan tuduhan bahwa mantan Wakil Gubernur DKI itu telah melakukan perselingkuhan.

Sebagai pihak tertuduh, Sandiaga pun angkat suara. Ia mengatakan bahwa konten berita dari situs tersebut adalah fitnah. Sandiaga terkesan tidak ambil pusing dengan tuduhan tersebut. Dia justru mengatakan bahwa koalisi Indonesia Adil dan Makmur tetap komitmen untuk menolak aspek hoaks, SARA, kampanye hitam, dan politik uang.

Berbeda dengan Sandiaga, tim Pemenangan Prabowo-Sandi justru geram., Mereka menganggapi situs tersebut kubu Prabowo-Sandi dengan menunjuk hidung lawan. Juru Bicara tim pemenangan Prabowo- Sandi Dahnil Anzhar Simanjuntak mengatakan fitnah kepada Sandiaga adalah konsekuensi ketika Sandiaga memutuskan untuk berhadapan dengan petahana.

Para produsen hoax dan Fitnah seringkali rela mengorbankan siapa saja demi kuasa politik, dan seringkali korban utama adalah perempuan dan anak. Martabat mereka diperhinakan.

— Dahnil A Simanjuntak (@Dahnilanzar) September 26, 2018

Fadli Zon tidak mau kalah. Wakil Ketua DPR RI itu berpendapat bahwa situs tersebut diproduksi oleh pusat hoaks nasional. Walaupun Fadli tidak menyebut secara langsung pihak mana yang berada di balik pembuatan situs tersebut, publik bisa menilai bahwa ia sedang menuduh lawan politik.

Menarik untuk dijadikan catatan, mengapa akhirnya di setiap tahun politik berita hoaks kembali muncul ke permukaan? Apakah memang berita hoaks digunakan untuk menundukkan lawan? Lantas, apakah berita hoaks ini bisa menguntungkan para politisi di balik pembuatan tersebut?

Hoaks Menjadi Alat Politik?

Cyber Crime Distrekrimsus Polda Metro Jaya berhasil mendapatkan informasi dari tool “Whois” mengenai situs “skandalsandiaga.com”. Disebutkan bahwa situs tersebut dibuat pada tanggal 22 September 2018 dan hanya didaftarkan untuk satu tahun sampai tanggal 22 September 2019.

Tanggal pembuatan dan batas akhir situs website tidak bisa berbohong. Website itu dibuat sehari setelah pengambilan nomor urut capres-cawapres dan akan berakhir setelah Pilpres 2019 selesai. Maka bisa dikatakan motif dari pembuatan situs hoaks tersebut adalah untuk kepentingan politik.

Analis seperti Craig Silverman berpendapat bahwa hoaks memanglah sebuah rekayasa untuk menarik partisan. Pada tahun politik, hoaks terbukti mampu mempengaruhi banyak orang. Pakar komunikasi Effendi Gozali menyatakan ada tiga faktor kuat mengapa hoaks berkembang di berbagai negara seperti Indonesia, Filipina hingga Amerika. Tiga faktor itu adalah perkembangan teknologi, rendahnya literasi pengguna media sosial, dan ketidakpastian hukum.

Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat masyarakat menjadi ketergantungan terhadap gadget dan media sosial. Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di Indonesia mencapai 63 juta orang pada tahun 2018. Dari angka tersebut, 95 persennya menggunakan internet untuk mengakses media sosial.

Candu terhadap media sosial tersebut dibaca sebagai peluang oleh para pemangku kepentingan, tidak terkecuali para politisi. Maka selain kampanye darat, dikenal pula istilah digital campaign untuk mempromosikan figur politik tertentu di dunia digital, ataupun berguna untuk melakukan serangan terhadap lawan politik seperti pada kasus situs Sandiaga.

Antropolog digital Nik Pollinger mengatakan mengapa berita hoaks mudah sekali tersebar dan menjadi berita viral, hal itu dikarenakan dalam dunia informasi kebenaran objektif telah dinomorduakan. Ketika masyarakat sepakat dengan konten berita, maka kebenaran objektif menjadi hal sekunder. Hal ini tentu saja dikarenakan tingkat literasi pengguna media sosial tergolong rendah.

Kerja algoritme juga sangat membantu penyebaran berita-berita hoaks di media sosial. Penulis buku Language of Social Media Philip Seargeant mengatakan bahwa algoritme yang digunakan oleh Facebook dan situs media sosial serupa berpengaruh dalam menyaring berita.

Ringkasnya, para peminat sepak bola akan melihat berita-berita seputar sepak bola ketika mereka membuka akun media sosial. Begitupun para penggemar shopping, sudah pasti media sosial mereka penuh dengan berbagai iklan produk.

Maka ketika seseorang tertarik dengan berita bahwa “bumi itu datar” atau semisal “Jokowi itu PKI” algoritme pun akan membantu menyuguhi berita-berita tentang hal itu di media sosial orang tersebut. Artinya, para pembuat berita hoaks akan merasa untung karena berita hoaks akan tersebar luas dengan sendirinya melalui kerja algoritme.

Data-data di atas menunjukan bahwa perkembangan teknologi sangat membantu persebaran berita-berita hoaks. Belum lagi sebagian masyarakat mudah sekali percaya terhadap berita-berita tersebut.

Dapat dipahami bahwa pembuatan situs skandal Sandiaga adalah untuk kepentingan politik. Para pemangku kepentingan coba memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mengelabui masyarakat dengan berita bohong. Di tahun 2014, Jokowi diserang habis-habisan dengan berita hoaks bahwa ia adalah “keturunan PKI” sekarang giliran Sandiaga.

Akan sangat sulit untuk mengatakan bahwa ini bukanlah kerja para politisi. Mengingat berita hoaks tersebut selalu saja muncul di tahun-tahun politik dan tidak mungkin muncul begitu saja. Seperti kata Paul Elmer, para politisi marah ketika mendengar adanya berita palsu, padahal sebagian besar dari mereka bertanggungjawab dalam mengembangkan berita-berita palsu tersebut.

Tuduhan untungkan Prabowo-Sandi

Tuduhan skandal terhadap Sandiaga di tahun politik pernah terjadi juga pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1992. Ketika itu, calon presiden dari partai Demokrat Bill Clinton dituduh telah memiliki simpanan lama bernama Gennifer Flowers. Berita itu bahkan ditulis dalam tabloid Star.

Pemberitaan itu hampir menenggelamkan karir politik Bill Clinton. Apalagi kabar tersebut muncul ketika masa kampanye pemilihan presiden di Amerika. Namun Bill tidak kehilangan akal, ia menggandeng sang istri Hillary Clinton untuk membantah kabar perselingkuhannya dalam sebuah wawancara di program 60 Minutes.

Sekalipun diterpa kabar skandal perselingkuhan, Bill tampil sebagai pemenang dalam pemilihan presiden saat itu. Ia berhasil mengalahkan calon presiden dari partai Republik George H. W. Bush. Terlepas benar atau tidak berita tersebut, bukan tidak mungkin Bill justru mendapatkan simpati dari rakyat Amerika atas tuduhan yang menyerangnya, sehingga dia dapat memenangkan pilpres.

Begitupun dengan tuduhan terhadap Jokowi di tahun 2014. Ketika itu tersebar kabar Jokowi adalah keturunan PKI dan Tionghoa. Dapat dikatakan, isu komunis tidak muncul secara alamiah, melainkan hasil mobilisasi opini oleh kekuatan politik tertentu.

Alih-alih ingin menundukkan Jokowi, capres dari PDIP tersebut justru keluar sebagai pemenang pada Pilpres 2014. Hal itu bisa dipahami karena masyarakat akan bersimpati kepada pihak-pihak yang dizalimi. Pada Pilpres 2014, Jokowi adalah pihak yang dizalimi dengan berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya.

Dalam kasus Sandiaga, mungkin saja akan terjadi hal serupa. Kabar skandal kader Gerindra tersebut justru akan berbalik menguntungkan pasangan Prabowo-Sandi secara politik karena dianggap sebagai pihak terzalimi. Hal itu tentu saja akan mengundang simpati dari berbagai pihak.

Sebaliknya, secara politik kabar hoaks tersebut akan merugikan pasangan Jokowi-Ma’ruf karena akan dianggap sebagai dalang di balik kemunculan tuduhan tersebut. Pada titik ini, meski penyebaran hoaks lazim terjadi, strategi ini dapat menjadi bumerang bagi mereka yang melakukannya.

Kabar Skandal Sandiaga akan merugikan pasangan Jokowi-Ma’ruf karena akan dianggap sebagai dalang di balik kemunculan tuduhan tersebut
Share on X

Saat ini, kubu Prabowo-Sandi seperti Fadli Zon dan Dahnil Anzar terkesan menuduh lawan politik sebagai dalang dari pembuatan website tersebut. Walaupun tidak sebut secara tegas siapa pembuatnya, jelas bahwa rasa terzalimi tersebut akan mengarah ke kubu Jokowi karena Jokowi-Ma’ruf adalah satu-satunya lawan di Pilpres 2019.

Sekjen PSI Raja Juli Antoni pun membantah bahwa kubu Jokowi berada di balik pembuatan website tersebut. Bahkan ia curiga tanpa bermaksud menuduh, situs skandal Sandiaga itu dibuat oleh pendukung Prabowo-Sandi sendiri. Toni berkaca dari strategi Donald Trump saat ikut serta dalam pemilu Presiden AS.

Terlepas siapa pihak di balik pembuatan tersebut, idealnya, berita hoaks haruslah menjadi musuh bersama. Hal itu bisa dimulai dengan memutus pesan berantai berita-berita bohong. Semua pihak harus dewasa dalam berpolitik, sehingga Pilpres kali ini harus dipenuhi dengan pertarungan gagasan dan program, bukan justru pertarungan berita-berita bohong. (D38)