PinterPolitik.com

Bagi kalian yang senang memperhatikan dinamika politik Amerika Serikat (AS), tentu kalian akan tahu pandangan politik di sana secara garis besar terbagi menjadi dua partai. Partai Republik mewakili kelompok konservatif, dan Partai Demokrat mewakili kelompok liberal.

Dalam sejarahnya, Presiden yang terpilih di AS hampir selalu silih berganti setiap Pemilihan Presiden (Pilpres). Mantan Presiden Donald Trump adalah dari Partai Republik dan Presiden AS yang sekarang, Joe Biden, berasal dari Partai Demokrat.

Setelah satu tahun berkuasa, kritik terhadap kepemimpinan Biden dan Partai Demokrat mulai bermunculan. Salah satunya yang paling menarik adalah video berjudul Liberal Hypocrisy is Fueling American Inequality dari kanal YouTube, New York Times.

Video tersebut pada dasarnya mengatakan, meskipun Partai Demokrat selalu mengkampanyekan aksi progresif seperti reformasi pajak, gerakan ramah lingkungan, dan perumahan yang terjangkau untuk semua lapisan masyarakat, faktanya sampai saat ini belum ada perubahan yang berarti selama mereka berkuasa. Bahkan, wilayah yang didominasi Partai Demokrat justru dinilai sebagai sumber kemunafikan pemerintahan Biden karena masalah yang terjadi di sana tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan untuk diatasi.

Fenomena ini kemudian disebut dengan istilah liberal hypocrisy atau kemunafikan liberal.

Baca Juga: The King of Lip Service, Apa Salahnya?

Di Indonesia sendiri, indikasi tidak konsistenan pernyataan politik bisa dilihat dari beberapa hal, contohnya adalah tentang kebebasan berpendapat. Pemerintah berkali-kali mengatakan mereka antikritik, bahkan menyebut dalam laporan Capaian Kinerja 2021 bahwa indeks kemerdekaan pers membaik, tetapi kenyataannya kita bisa lihat banyak lembaga survei yang menilai kualitas demokrasi Indonesia menurun dalam beberapa waktu terakhir.

Begitu juga dengan janji meredam tingkat deforestasi pada tahun 2030 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat menghadiri pertemuan COP26. Tidak lama setelahnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar justru membuat pernyataan yang berseberangan dan membuat sejumlah aktivis lingkungan kecewa.

Dari beberapa kenyataan di atas, kita bisa melihat bahwa tidak berbeda dengan AS, pemerintah Indonesia juga kerap inkonsisten dan “berbohong”.

Lantas, apakah ada politisi yang tidak berbohong?

Bohong Jika Tidak Berbohong

Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat kebohongan sebagai salah satu tindakan yang paling tercela. Umumnya orang beranggapan, siapapun yang berbohong, artinya orang tersebut telah mengkhianati kepercayaan kita. Namun, apakah asumsi seperti itu juga bisa kita gunakan dalam melihat suatu fenomena politik?

David Runciman dalam bukunya yang berjudul Political Hypocrisy:  The Mask of Power from Hobbes to Orwell and Beyond, mengatakan dengan jelas bahwa kemunafikan adalah sifat yang melekat dengan politik. Bahkan, ia melempar sebuah pertanyaan nakal: “hipokrat seperti apa yang akan Anda pilih untuk pemilihan selanjutnya?”

Runciman mengatakan, meskipun pada dasarnya para politisi mungkin merasa berbohong itu adalah tindakan yang tidak menarik, bahkan mungkin menjijikan, tetapi jika ingin terus berkiprah dalam politik, mereka mau tidak mau harus berbohong. Runciman juga menambahkan, praktik kebohongan politik akan semakin menyebar dan tidak terhindari di suatu negara yang menganut sistem demokrasi.

Berangkat dari situ, Runciman menjelaskan, sebagian besar orang justru malah terjebak dalam perangkap kritik hipokrasi. Jika seseorang hanya terfokus pada menunjuk-nunjuk politisi mana yang telah melakukan kebohongan, maka sesungguhnya ia sendiri telah menjadi hipokrat karena ia tidak mau mengakui bahwa dirinya hidup dalam sistem yang memang melanggengkan kebohongan politik.

Baca Juga: Tidak Mungkin Jokowi Tidak Berbohong?

Dalam artikel berjudul Costello, Brown Inspire Political Theory, Runciman menyebutkan setidaknya kita bisa melihat motif kebohongan politik dengan lebih jelas melalui dua kategori politisi. Yang pertama adalah sincere liars atau pembohong yang tulus. Politisi  tipe ini adalah mereka yang mampu bermain-main dengan kebenaran, tetapi mereka tetap tampak terbuka, dalam arti bahwa mereka memiliki semacam kepribadian politik yang konsisten.

Sederhananya, politisi ini tidak bisa disebut bermuka dua karena mereka tetap menyatakan kebenaran, meskipun parsial. Dan mereka yakin mereka benar dengan menekankan unsur kebenaran yang hanya menguntungkan posisi mereka setiap kali diberi kesempatan untuk mengeluarkan retorika politik.

Kemudian yang kedua adalah truthful hypocrite. Mereka adalah politisi yang sering berusaha menampilkan suatu kebenaran, tetapi mereka sendiri kesusahan dalam berpegang pada idealismenya. Runciman mencotoh politisi tipe ini seperti mantan Wakil Presiden AS, Al Gore, yang seringkali berkampanye tentang pentingnya kesadaran lingkungan dan pemanasan global, tetapi diketahui masih menggunakan kendaraan yang mengeluarkan emisi tinggi.

Politisi truthful hypocrite sejalan dengan fenomena liberal hypocrisy yang dibahas di awal tulisan. Peter Schweizer dalam bukunya Do As I Say (Not As I Do), menyimpulkan mereka yang selalu berusaha menggunakan isu-isu progresif sesungguhnya menjebak dirinya sendiri karena ketika ada isu yang mereka koarkan mulai mengganggu kepentingan dan kelangsungan hidup pribadinya, hampir setiap saat, kata Schweizer, mereka akan meninggalkan idealisme kampanye politiknya.

Sementara itu, para sincere liars juga terrefleksikan melalui sejumlah kasus post-truth. Filsuf kelahiran Kolombia, Eduardo Mendieta dalam tulisannya Rorty and Post-Post-Truth mengatakan post-truth adalah keadaan di mana fakta-fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik, oleh karena itu, sejumlah politisi modern lebih memilah sejumlah fakta saja yang sesuai dengan kampanyenya agar dapat menarik emosi dan kepercayaan pribadi masyarakat.

Lalu, bagaimana kita harus menyikapi kebohongan politisi? Bukankah secara prinsip, berbohong itu salah?

Dunia Tidak Sesederhana Hitam Putih

Berkaca pada pemaparan sebelumnya dan realita politik saat ini, tampaknya sangat naif untuk kemudian mengatakan, bahkan memimpikan, suatu bentuk politik yang bisa dijalankan tanpa adanya kebohongan.

Filsuf ternama Niccolò Machiavelli dalam bukunya The Prince mengatakan, seorang politisi yang menginginkan kekuatan, memimpikan kekuasaan, dan mempertahankannya, harus berani berbuat tidak manusiawi. Dalam mewujudkannya, politisi tersebut harus mengesampingkan moral dan mulai berbohong. Apabila seorang raja bersikap jujur, ia tidak akan mendapatkan kerajaan.

Machiavelli juga mengatakan, seorang penguasa yang bijaksana tidak dapat, dan tidak seharusnya, menepati janjinya ketika situasi dan kondisi untuk melakukan hal tersebut justru dapat merugikannya. Begitu juga ketika alasan yang membuatnya berjanji sudah tidak lagi penting dan relevan untuk diwujudkan. Sederhananya, Machiavelli menyebutkan, seorang penguasa wajib berbohong dalam keadaan tertentu demi menjaga kepentingan negara.

Dia juga menyatakan bahwa meskipun penguasa tersebut tidak memiliki kualitas positif, seperti kejujuran, kepercayaan, simpati, kasih sayang, atau religius, penting baginya untuk terlihat demikian oleh masyarakatnya.

Pandangan Machiavelli tepat untuk kita gunakan dalam mencari jawaban atas hiruk-pikuk kebohongan politisi. Suka atau tidak, kebohongan adalah hal yang sangat alamiah terjadi dalam lingkungan politik. Bahkan, jika kita mengacu kembali pandangan Machiavelli, justru seorang pemimpin harus melakukan kebohongan demi menjaga kestabilan kerajaan atau negaranya.

Baca Juga: Noble Lie, Jokowi Pasti Berbohong?

Secara filosofis, kebohongan politik juga justru dijustifikasi jika kita melihat kembali buku filsuf ternama Yunani, Plato, yang berjudul Republic. Di dalamnya, Plato mengutip perkataan gurunya, Socrates, yang mengatakan alasan sesungguhnya dari mitos publik adalah untuk menjaga harmoni sosial. Mitos ini menghasilkan efek yang baik, membuat masyarakat lebih peduli terhadap negaranya dan satu sama lain. Ini adalah sebuah bentuk noble lie atau kebohongan mulia, sebuah kepalsuan yang muncul karena diperlukan.

Lantas, apa yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat biasa?

Kembali mengutip Runciman, ini adalah zaman di mana kita sesungguhnya tidak perlu mencari sosok pemimpin ideal yang tidak pernah berbohong, karena ketidaktepatan janji politik pasti akan terjadi. Justru sebaliknya, kita harus mencoba membedakan antara kebohongan yang berbahaya, dan kebohongan yang justru dapat menciptakan keharmonisan sosial.

Pada akhirnya, tujuan tulisan ini adalah untuk berperan sebagai pegangan pandangan politik semata. Terlepas dari apakah pemerintah saat ini benar-benar melakukan kebohongan berdasarkan tujuan yang mulia atau justru hanya sebagai retorika dalam memproses kebijakan yang lebih tepat, kita harus sadar bahwa kemunafikan politik adalah hal yang benar-benar lumrah terjadi. (D74)

PinterPolitik.com

“The truth sounds good in theory, especially if it’s truth with which we agree or that positions us in a favorable light. It’s when we hear truth that isn’t so pleasant that we start to resist.” – Mark Murphy, dalam Cognitive Dissonance Helps Explain Why We Hate To Hear The Truth

Tulisan ini adalah seri lanjutan dari artikel PinterPolitik.com sebelumnya, Noble Lie, Jokowi Pasti Berbohong?. Terkait lie atau kebohongan yang kerap menjadi preseden atas ketidakpercayaan, menarik untuk melihat tulisan terbaru Francis Fukuyama di American Purpose yang berjudul Infrastructure, Governance, and Trust.

Seperti judulnya, tulisan itu membahas mengenai trust atau kepercayaan terhadap pemerintah. Mengutip Ethan Zuckerman dalam bukunya Mistrust: Why Losing Faith in Institutions Provides the Tools to Transform Them Hardcover, Fukuyama menyebut tingkat kepercayaan pada pemerintah telah menurun hampir di semua tempat di dunia, tidak hanya dalam beberapa tahun terakhir, melainkan dalam beberapa dekade terakhir.

Menariknya, Fukuyama menyinggung pendidikan yang telah mengalami kemajuan pesat dibanding 50 tahun yang lalu sebagai salah satu faktornya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi, masyarakat akan cenderung berpikir lebih kritis dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang disodorkan oleh kekuasaan.

Alhasil, sikap kritis tersebut berkorelasi pada meningkatnya ketidakpercayaan (distrust) terhadap pemerintah. Di sisi lain, seperti yang disebutkan Fukuyama, konteks ini sebenarnya dapat dimaknai positif. Ini menunjukkan masyarakat memiliki akses yang lebih banyak terhadap informasi. Ledakan internet juga telah memicu tuntutan atas transparansi.

Baca Juga: Menanti Jokowi Ubah Paradigma Infrastruktur

Namun, bukan persoalan akses informasi yang menurut Fukuyama menjadi faktor terbesar meningkatnya ketidakpercayaan, melainkan karena semakin meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap negara.

Tidak hanya soal kemampuan negara dalam menunjukkan prestasi, melainkan juga karena adanya peningkatan ekspektasi keterlibatan. Menurut Fukuyama, di tengah demokrasi modern saat ini, masyarakat tidak hanya menuntut partisipasi di pemilu, melainkan juga partisipasi dalam penentuan kebijakan publik, seperti penentuan anggaran dan menyumbangkan ide.

Konteks itu yang membuat Fukuyama memberi contoh pembangunan infrastruktur. Pembangunan terminal dan jalur kereta api cepat di Stuttgart, Jerman dan pembangunan smart city di tepi laut Toronto, Kanada telah menimbulkan protes karena publik merasa tidak dilibatkan.

Menarik konteksnya pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang terlihat ingin meninggalkan legacy (warisan) pembangunan infrastruktur, apakah noble lie atau kejujuran yang harus dipilih sebagai respons atas masalah distrust yang disebutkan oleh Fukuyama?

Kebohongan Lebih Disukai?

Persis seperti yang dibahas Fukuyama, persoalan distrust jelas terlihat di pemerintahan Jokowi, khususnya di berbagai proyek infrastruktur. Pada proyek Ibu Kota Negara (IKN), misalnya, desain Istana Negara yang dibuat oleh pematung I Nyoman Nuarta memantik reaksi minor.

Nyoman yang bukan arsitek telah memantik kritik, khususnya dari asosiasi profesional arsitektur. Desain “Garuda” Nyoman dinilai tidak menunjukkan konsep forest city atau kota berwawasan lingkungan yang mencirikan pembangunan rendah karbon.

Ada pula kekhawatiran desain Nyoman dapat meningkatkan anggaran karena proyeknya sebelumnya, seperti Patung Garuda Wisnu Kencana di Bali, bahkan menghabiskan biaya sebesar Rp 1,4 triliun. Angka ini jauh lebih tinggi dari biaya pembangunan patung Liberty (sekitar Rp 157 miliar) dan menara Eiffel (sekitar Rp 556 miliar).

Baca Juga: Istana Negara sebagai Legasi Pancasilais Jokowi?

Terkait keganjilan penunjukan Nyoman yang bukan arsitek untuk mendesain Istana Negara, berbagai analisis mencuat. Salah satunya adalah sebagai upaya Presiden Jokowi untuk meninggalkan legacy politik. Ini bertolak atas desain burung Garuda yang besar dan megah yang dapat memantik reaksi takjub bagi yang melihatnya. Ini disebut sebagai hard legacy.

Jika analisis tersebut benar, pertanyaannya, mungkinkah Presiden Jokowi akan jujur? Mungkinkah ia akan berterus terang mengatakan, “proyek IKN adalah usaha saya dalam meninggalkan legacy agar saya tetap dikenang oleh masyarakat?”. Sulit membayangkan itu dilakukan.

Kejujuran itu jelas akan memantik reaksi minor yang jauh lebih masif. Hal tersebut dapat kita amati pada kasus pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Pada Sabtu, 1 Mei, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini meminta masyarakat tidak sepenuhnya kecewa kepada pemerintahan yang masih koruptif dan oligarki karena kemajuan yang telah dicapai juga tidak boleh dilupakan.

Mahfud MD mencontohkan angka kemiskinan yang mengalami penurunan. Dari 11,7 persen pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menjadi 9,1 persen di pemerintahan Jokowi. Di tengah pandemi Covid-19, angkanya naik sedikit menjadi 9,7 persen.

Kendati pernyataan tersebut tidak salah karena kenyataannya memang demikian, kritik justru berdatangan. Berbagai pihak menilai pernyataan Mahfud janggal. Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Yan Harahap, misalnya, menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk pengakuan bahwa pemerintahan Jokowi memang koruptif.

Kritik Yan Harahap tentu tidak salah. Tapi pertanyaannya, pemerintahan mana yang tidak korup? Apakah di bawah kepemimpinan Soeharto, Megawati Soekarnoputri, dan SBY tidak terjadi kasus korupsi yang masif? Kita semua mengetahui jawabannya.

Baca Juga: Justifikasi Korupsi ala Mahfud MD?

Fukuyama dalam bukunya Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21 juga menyoroti masalah ini. Menurutnya, reformasi yang membawa otonomi daerah di Indonesia justru telah berkonsekuensi pada terjadinya korupsi di semua tingkatan eselon.

Kritik atas pernyataan Mahfud tersebut dapat dipahami melalui tulisan Mark Murphy yang berjudul Cognitive Dissonance Helps Explain Why We Hate To Hear The Truth. Menurutnya, kita memiliki tendensi psikologis untuk membenci mendengar kebenaran, terutama jika itu melibatkan hal yang kita percayai.

Murphy menjelaskan tendensi tersebut melalui teori cognitive dissonance atau disonansi kognitif. Ini adalah keadaan ketika seseorang memegang dua keyakinan, sikap, atau pendapat yang tidak konsisten dan menciptakan ketegangan mental yang tidak menyenangkan.

Ketidaknyamanan tersebut kemudian melahirkan perubahan pandangan salah satu keyakinan untuk memulihkan kondisi mental. Demi kepentingan itu, tentunya keyakinan yang mengganjal yang akan diubah atau dinegasikan. Disonansi kognitif kemudian melahirkan fenomena selected reading, di mana kita memilih sesuatu yang hanya kita sukai.

Noble Lie Tak Terhindarkan?

Nah, pada kasus Mahfud, sekiranya pernyataan tersebut adalah rahasia umum. Kita semua mengetahuinya. Akan tetapi, banyak dari kita hanya ingin mendengar kondisi ideal, yakni pemerintahan yang tidak koruptif dan oligarki. Pertanyaannya, seberapa banyak dari kita yang secara objektif menilai keadaan?

Pertanyaan itu juga disinggung oleh David Shaw dalam tulisannya Plato’s “Noble Lie” and the Management of Corporate Culture. Menurutnya, karena sebagian besar masyarakat tidak mampu memahami kebenaran secara proporsional, para “pengatur keadaan ideal” mendapat wewenang untuk memberikan masyarakat “cerita” agar tercipta harmoni sosial.

Dalam ilmu komunikasi, persoalan ini kerap disebut sebagai manajemen isu. Untuk mencegah kristalisasi masalah, di mana itu dapat melahirkan dampak destruktif yang besar, perhatian masyarakat perlu dialihkan dengan disodorkan isu baru.

Dalam perdebatan etika, afirmasi atas noble lie dapat kita lihat dalam kritik terhadap teori etika deontologis Immanuel Kant. Teori etika Kant disebut sebagai ethics of duty atau etika kewajiban karena tidak menitikberatkan penilaian etis pada konsekuensi. Kontras dengan utilitarianisme.

Persoalan berbohong, misalnya. Itu tidak boleh dilakukan bukan karena akan mendatangkan konsekuensi buruk, melainkan karena sudah menjadi kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran.

Baca Juga: Jokowi Diterpa Terorisme Politik?

Dalam tata pemerintahan, seperti yang dijelaskan Plato (Platon) dalam buku Republic, kebohongan atau mitos kerap menjadi pilihan karena itu lebih berguna untuk menciptakan harmoni sosial. Persoalan justice atau keadilan, misalnya. Konsep itu mungkin adalah utopia, namun keadilan harus tetap didengungkan oleh kekuasaan agar masyarakat percaya pada hukum dan tidak menjadi anarkis.

Pada kesimpulannya, seperti kutipan pernyataan Murphy di awal tulisan, mungkin kebenaran sangat baik secara teori, namun pada praktiknya, kita kerap kali lebih menyukai kebohongan.

Atas persoalan kompleks, di mana berkelindannya distrust, era keterbukaan informasi, meningkatnya tuntutan partisipasi publik, hingga tendensi psikologi untuk mendengar hal-hal menenangkan, pemerintahan Jokowi, ataupun berbagai pemerintahan di seluruh dunia, tampaknya sulit untuk tidak melakukan noble lie.

Namun tentu catatannya, jangan sampai noble lie menjadi pure lie. Karena kondisi yang asimetris, di mana pejabat negara seperti sulit tersentuh hukum ketika berbohong, praktik berbohong tidak lagi untuk mewujudkan kebaikan bersama, melainkan semata-mata untuk memperdaya masyarakat semata. (R53)