Ada dugaan tersangka kasus Jiwasraya hanya dijadikan kambing hitam. Pengacara Benny Tjokro duga kliennya dijadikan kambing hitam. Terdapat dugaan kerugian Jiwasraya ingin ditutupi dengan aset tersangka

PinterPolitik.com

Sedari awal, memang terdapat kecurigaan tersendiri dari berbagai pihak terkait kasus perusahaan asuransi pelat merah Jiwasraya. Mantan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu misalnya, menyebut terdapat dugaan bahwa Jiwasraya telah mengalami perampokan oleh pihak tertentu.

Tidak hanya diisukan telah dirampok, berbagai pihak, seperti Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, bahkan menyebutkan bahwa Jiwasraya telah dirampok untuk mendanai kampanye Pemilu 2019 lalu.

Pernyataan Arief Poyuono tersebut kemudian semakin runcing dengan keluarnya pernyataan resmi dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebutkan bahwa dugaan dana dari Jiwasraya diperuntukkan untuk pendanaan kampanye Pemilu 2019 harus ditindaklanjuti dan dibuka sebesar-besarnya ke hadapan publik.

Konteks pernyataan SBY tentu sangat menarik, menimbang pada sosoknya sebagai mantan Presiden yang berkuasa selama sepuluh tahun, tentu memahami persoalan intrik politik semacam itu.

Menariknya, berbagai dugaan bahwa Jiwasraya telah dirampok sepertinya mendapatkan pembenarannya. Bagaimana tidak, dalam keterangan terbaru Kejaksaan Agung (Kejagung) selaku pihak yang menangani kasus tersebut, telah disebutkan bahwa kasus gagal bayar Jiwasraya telah direncanakan sejak awal – dikutip dari koran Rakyat Merdeka.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah bahkan menyebutkan bahwa kondisi transaksi saham di Jiwasraya memang didesain untuk merugi. Simpulan tersebut misalnya dibuktikan Febrie dengan mencontohkan beberapa saham yang dibeli Jiwasraya dengan harga tinggi justru nilai sahamnya kemudian jatuh.

Merujuk pada hal tersebut, pada titik ini menjadi masuk akal dugaan pengacara tersangka kasus Jiwasraya Benny Tjokrosaputro, Muchtar Arifin bahwa kliennya telah dijadikan ”kambing hitam” dalam kasus tersebut.

Menurutnya, terdapat indikasi bahwa pihak tertentu ingin menutupi kerugian negara pada kasus Jiwasraya dengan menggunakan aset kliennya – yang mana berbagai aset Benny Tjokro telah disita sampai saat ini. Masalahnya adalah Benny Tjokro bukanlah satu-satunya emiten Jiwasraya.

Konteksnya bukan pada persoalan bahwa mantan Komisaris PT Hanson International Tbk tersebut tidak bersalah, melainkan pada persoalan bahwa Benny Tjokro telah dilimpahkan persoalan yang melebihi tanggung jawabnya.

Tidak hanya terhadap Benny Tjokro, tersangka utama lainnya, yakni Heru Hidayat juga disinyalir mengalami hal serupa. Itu misalnya terlihat dari Kejagung yang  menyerahkan PT Gunung Bara Utama, yang merupakan tambang batu bara yang dimilikinya di kawasan Kutai, Kalimantan Timur untuk dititipkan pengelolaannya kepada BUMN.

Tentu pertanyaannya, benarkah terdapat upaya dalam menjadikan tersangka utama Jiwasraya, Benny Tjokro sebagai kambing hitam dalam kasus kerugian perusahaan asuransi lokal terbesar di Indonesia tersebut?

Memahami Jiwasraya Lewat Hermeneutika Gadamerian

Pada konteks adanya dua pemaknaan terhadap kasus Jiwasraya, yang mana di satu sisi dipahami sebagai suatu kesalahan investasi atau murni bisnis, sementara di sisi lain dipahami sebagai suatu kejahatan politik, dapat dipahami melalui pisau analisis yang disebut sebagai Hermeneutika Gadamerian.

Secara sederhana, hermeneutika dapat dipahami sebagai suatu metode interpretasi atas teks. Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya, hermeneutika juga dikembangkan untuk menganalisis fenomena sosial-budaya karena dinilai dapat dikonfigurasi dalam bentuk teks.

Hermeneutika Gadamerian sendiri adalah metode interpretasi yang dikembangkan oleh filsuf Jerman, Hans-Georg Gadamer yang menyebut bahwa suatu teks atau fenomena (objek) tidak dapat dipahami melalui sudut pandang tunggal.

Menurutnya, suatu hasil pemahaman yang disebutnya “fusi” diperoleh melalui peleburan “horizon teks” – pemaknaan umum tentang objek yang dikaji – dengan “horizon pembaca” – pemaknaan dari sang interpreter tentang objek.

Hasilnya, Hermeneutika Gadamerian menghasilkan pemahaman yang selalu melahirkan kebaruan (novelty) karena dinilai tidak terdapat suatu pemahaman yang bersifat final – anti-finalitas.

View this post on Instagram

Corona berlanglang, Harun Masiku menghilang?⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 4, 2020 at 8:01am PST

Pada kasus Jiwasraya, dapat dilihat dua horizon, yakni horizon teks atau pemaknaan umum terkait kasus tersebut, dan horizon pembaca, yakni pemaknaan interpreter tentang kasus tersebut.

Pada horizon teks, dapat dimaknai bahwa kasus Jiwasraya merupakan suatu kesalahan bisnis karena banyak berinvestasi di saham-saham berisiko. Akan tetapi, pada horizon pembaca justru dilihat bahwa kasus tersebut memiliki dimensi politik yang kental karena diduga dananya dibobol untuk kepentingan Pemilu 2019.

Menggunakan Hermeneutika Gadamerian, kedua horizon tersebut sebenarnya tidak bertentangan, melainkan justru saling melengkapi satu sama lain.

Penghubung utama antar kedua horizon tersebut adalah pernyataan Direktur Penyidikan pada Jampidsus, Febrie Adriansyah yang menyebutkan bahwa kondisi transaksi saham di Jiwasraya memang didesain untuk merugi.

Dengan demikian, dapat ditarik pemahaman atau fusi bahwa pihak tertentu yang disebut sebagai aktor intelektual dalam kasus tersebut, sengaja berinvestasi di saham milik Benny Tjokro yang memang diketahui memiliki rekam jejak sebagai pelaku manipulasi pasar atau penggorengan saham.

Kasus tersebut misalnya terjadi pada tahun 1997 ketika Benny Tjokro melakukan praktik manipulasi pasar, yang mana ia melakukan transaksi fiktif dalam saham PT Bank Pikko.

Tidak tanggung-tanggung, ia bertransaksi dengan menggunakan 13 nama yang berbeda. Akan tetapi, saat itu Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) justru hanya memberi sanksi pengembalian dana keuntungan dari transaksi PT Bank Pikko sebesar Rp 1 miliar kepada negara.

Artinya, seperti yang diungkapkan oleh Febrie, kasus Jiwasraya memang telah didesain untuk merugi di kemudian hari. Dengan adanya Benny Tjokro, itu akan menjadi “alibi” yang bagus bagi aktor intelektual tersebut untuk menyebutkan bahwa dibobolnya Jiwasraya adalah kasus kesalahan investasi.

Akan tetapi, perlu untuk digarisbawahi bahwa fusi yang terbentuk dari Hermeneutika Gadamerian tidak dipahami sebagai suatu pemahaman yang niscaya, melainkan sebagai suatu interpretasi semata.

View this post on Instagram

Ada tiga kubu di 2024?⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #partainasdem #pks #pdiperjuangan

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 14, 2020 at 12:52am PST

Terjadi State Crime?

Terlepas dari benar tidaknya Benny Tjokro adalah kambing hitam dalam kasus Jiwasraya, publik tentu punya penilaian yang berbeda-beda. Namun, jika hal tersebut memang benar terjadi, maka kita dapat memahami fenomena tersebut sebagai suatu state crime, yakni suatu kejahatan atau aktivitas ilegal yang dilakukan oleh negara, atau dengan keterlibatan lembaga negara.

Dengan demikian, seperti yang diungkapkan oleh pengacara Benny Tjokro, Muchtar Arifin, ini adalah skenario yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan besar. Kendati tidak secara spesifik menyebut siapa pihak yang dimaksud, tentu mudah untuk menyimpulkan bahwa pihak tersebut mestilah memiliki pengaruh politik yang kuat, yang mana pasti memiliki pertalian dengan lembaga negara.

Konteks serupa sepertinya dapat direfleksikan dalam kasus mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, yang diduga telah dijebak dalam rekayasa kasus pembunuhan Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen pada 2009 lalu. Kasus itu sendiri telah membuat Antasari Azhar mendekam di penjara dalam waktu yang cukup lama.

Apapun itu, benar tidaknya Benny Tjokro telah menjadi kambing hitam dalam kasus Jiwasraya, yang jelas negara harus hadir dalam penyelesaian kasus yang telah merugikan ribuan nasabah tersebut.

Seperti halnya yang diungkapkan oleh filsuf Inggris, John Locke, bahwasanya salah satu alasan keberadaan negara adalah untuk melindungi properti dari warga negaranya, yang dalam konteks ini adalah uang para nasabah. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 8, 2020 at 10:25pm PDT

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Staf Khusus Menteri BUMN Arya, Sinulingga mengatakan pelaporan tersebut hanya berasal dari kutipan sebuah media tentang pernyataan Hexana saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR RI sebelumnya.

“Jadi kita tetap support Pak Hexana dalam hal ini. Kita lihat memang beliau belum pernah bicara seperti itu. Kita support lah. Tidak masalah, akan kita support. Kan kita tau permasalahannya bukan seperti itu,” kata Arya di DPR RI, Selasa (25/2).

Sebelumnya, pengacara tersangka kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya Benny Tjokrosaputro, Muchtar Arifin melaporkan Direktur Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko ke Polda Metro Jaya. Laporan tertuang dengan nomor LP 1250 II YAN 2.5 2020 SPKT PMJ.

Muchtar menuding Hexana telah menyebarkan berita bohong saat RDP di DPR RI beberapa waktu lalu. Muchtar mengutip salah satu pernyataan yang dianggapnya sebagai fitnah.

“Ketika dengar pendapat di DPR, Dirutnya menyampaikan bahwa kerugian negara dalam bentuk gagal bayar Jiwasraya sekitar Rp 13 Triliun itu semuanya saham kepunyaan klien kami Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro,” ujar Muchtar di Polda Metro Jaya, Senin (24/2).

Muchtar menilai pernyataan itu sangat merugikan kliennya. Menurutnya, saham-saham yang ada pada Jiwasraya memiliki banyak emiten. “Bukan hanya klien kami Benny Tjokrosaputro atau Benny Tjokro,” ungkapnya.

Terkait itu, Muchtar menganggap ada sesuatu yang sengaja dilakukan oleh Dirut Jiwasraya untuk memposisikan kliennya sebagai pelaku utama terhadap kerugian yang ditanggung Jiwasraya.

“Ini skenario yang kami pikir cukup menjadi beban bagi klien kami. Skenario yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuatan besar di luar memang sengaja dibuat seperti itu, supaya seluruh kerugian negara akibat dari perbuatan busuk dari aktor-aktor yang bermain di situ bisa di tutupi dengan aset klien kami,” papar Muchtar.

Muchtar membeberkan bukti, seperti upaya untuk membatasi skup pemeriksaan. Selama ini yang diperiksa hanya tahun 2016 ke atas. Padahal, dari data yang dimiliki keuangan Jiwasraya sudah bolong sejak tahun 2006 samapai 2016.

“Dalam kurun waktu 10 tahun itu gali-lobang tutup-lobang turun temurun dari satu direksi ke direksi lain. Kami berharap supaya ini dibuka semua, seperti harapan Presiden Jokowi buka semua,” tandasnya.

Guna mendukung laporannya, Muchtar membawa bukti keterangan dari Dirut Jiwasraya dan Sekretaris Jiwasraya,  Budiono. Keterangan tersebut diambil dari rilis media. Dalam kasus ini, Muchtar mempersangkakan dengan Pasal 311, dan 317 KUHP dan Undang-Undang ITE. “Nanti penyidik yang akan kumpulkan bukti buktinya,” pungkasnya. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Perusahaan asuransi pelat merah ini juga akan meminta bantuan kepada pihak Kepolisian RI (Polri) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk ikut menagih utang dari kedua orang yang dinilai paling bertanggung jawab atas kasus yang dialami  perusahaan asuransi yang manangani para angggota TNI dan Polri tersebut.

Direktur Utama Asabri, Sonny Widjaja, mengatakan bahwa berdasarkan kalkulasi yang dilakukan, penurunan nilai aset investasi yang dialami Asabri mencapai angka Rp 11,4 triliun. Sonny mengaku, kedua pihak yang bersangkutan telah menandatangani surat pernyataaan komitmen pertanggungjawaban.

“Total aset tahun 2018 sebesar Rp 19,4 triliun, sedangkan unaudited 2019 sebesar Rp 10,6 triliun. Ini terjadi karena penurunan nilai saham dan reksadana dua orang yang menjadi tetangga sebelah (Bentjok dan Heru Hidayat),” tegas Sonny.

Untuk memastikan dana tersebut kembali ke kas Asabri, Sonny mengatakan bahwa pihaknya juga akan meminta bantuan kepada pihak kepolisian (Polri) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk ikut menagih uang tersebut dari Bentjok dan Heru Hidayat.

Menurutnya, Asabri tidak punya kewenangan untuk menarik aset milik kedua tersangka itu sehingga butuh bantuan dari Polri sebagai pihak yang berwenang.

“Kami juga memberdayakan kepolisian untuk bisa menagih. Kami sudah lapor ke Kementerian Pertahanan, ke Polri, yang terjadi ini sehingga beliau-beliau berkenan membantu pemulihan (dana) dari dua orang ini (Bentjok dan Heru Hidayat),” tandas Sonny. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.