Jelang akhir tahun 2024, makin banyak peristiwa politik menarik! Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Udah didemo masih aja batu… 

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pertemuan “oknum” Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog mendapat kritik tajam di tanah air, termasuk dari PBNU sendiri. Namun, perdebatan akan esensi penting dibalik peran konkret apa yang harus dilakukan untuk perdamaian di Palestina kembali muncul ke permukaan. Meski kerap dianggap kontroversial, PBNU kiranya memang telah lebih selangkah di depan. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Di tengah kekejaman Israel di Jalur Gaza, Palestina, pertemuan lima oknum Nahdliyin dengan Presiden Israel Isaac Herzog membuat geger dan memantik “amuk digital” seantero negeri. Dikatakan sebagai “oknum”, karena Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun mengutuk pertemuan itu.

Amuk digital netizen +62 pun direspons cepat oleh PBNU dengan agenda memanggil orang-orang tersebut yang mana di antaranya berstatus sebagai cendekiawan dan pengurus organisasi massa Islam terbesar di Indonesia itu.

Ketua PBNU Savic Ali menyebut pertemuan itu melukai perasaan rakyat Palestina, sekaligus menjadi citra buruk bagi NU di mata internasional.

Sebelumnya, sebuah foto di akun Instagram @zenmaarif yang menarasikan lima orang Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel, Herzog menjadi perdebatan setelah tangkapan layarnya beredar di X.

“Alih-alih demonstrasi di jalanan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkap gagasan. Terkait konflik antara Hamas-Israel, dan relasi Indonesia-Israel. Saya bersama rombongan berdialog langsung dengan Presiden Israel, Isaac Herzog,” begitu keterangan penyerta foto kontroversial tersebut di akun @zenmaarif. 

Menariknya, justifikasi salah satu dari lima orang tersebut adalah bagian dari meneladani tokoh NU sekaligus Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang di permukaan tampak terbuka dengan Israel untuk mencari solusi efektif bagi penghentian kekerasan dan perdamaian di Palestina.

Di titik ini, kiranya terdapat dua kutub besar yang berbeda dalam memahami dan mengaktualisasikan tindakan konkret untuk menghentikan kekerasan Israel di Palestina.

Sebelum menjadi Ketua Umum (Ketum) PBNU, Yahya Cholil Staquf sendiri sempat bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu pada tahun 2018.

Kendati telah mengklarifikasi bahwa pertemuan itu adalah undangan dalam rangka konferensi global ihwal perdamaian dunia, tak dapat dipungkiri bahwa positioning NU terhadap isu Israel-Palestina di bawah kepemimpinan Gus Yahya terus “dipantau”.

Saat di permukaan tampak kontroversial dengan momentum yang kerap dinilai sangat tidak tepat, visi NU yang dibentuk Gus Dur terhadap bagaimana mengaktualisasikan peran konkret untuk Palestina kiranya memang telah selangkah di depan. Mengapa demikian?

Hanya Persoalan Momentum?

Di Indonesia, gemuruh tekanan terhadap Israel untuk menghentikan kekejamannya di Jalur Gaza dan Tepi Barat, Palestina, telah eksis sejak pendudukan Israel kian semena-mena.

Kekerasan yang seolah laten dan terus berulang menciptakan dua kutub besar solusi yang bertransformasi menjadi perdebatan, yang sayangnya, tak kalah rumit.

Kutub pertama ialah mereka yang menganggap membuka komunikasi dan hubungan dalam bentuk apapun dengan Israel tak semestinya dilakukan.

Rasionalisasi kontemporer yang mendasarinya adalah ketidakpedulian Israel atas berbagai bentuk peringatan dan tekanan kelompok, negara-negara, hingga entitas multilateral, meski daya tawar mereka di atas kertas cukup besar.

Dalam konteks “oknum” NU dan mengacu pada hal itu, pertanyaan langsung tersorot pada daya tawar apa yang dimiliki ormas Islam tersebut dan pengaruhnya di relasi Israel-Palestina.

Sementara itu, kutub kedua, adalah mereka yang justru menginginkan komunikasi terbuka dan konstruktif harus dibangun dengan Israel jika menghendaki perdamaian. Justifikasi mereka justru berdasarkan kondisi saat ini di mana Israel seolah tidak peduli dengan tekanan.

Dalam dimensi tertentu, “faksi” di kutub kedua pun tak menutup kemungkinan menginginkan normalisasi dan membuka hubungan diplomatik resmi dengan Israel, terlebih bagi mereka yang sebelumnya menganggap itu mustahil terjadi.

Kelemahannya, kutub ini dapat memberikan kesan bahwa terdapat entitas lain, termasuk kelompok Islam, yang berpihak pada Israel meski kekejaman telah atau tengah mereka lakukan terhadap Palestina.

Kembali, persoalan yang muncul kemudian adalah mengenai daya tawar dan tarik menarik kepentingan di era kekinian yang menjadi variabel pembeda dengan keberpihakan dan aksi konkret seperti manuver yang menghasilkan beberapa episode Perang Arab-Israel.

Pada akhirnya, perdebatan tersebut membuat dilema dan ambiguitas positioning negara-negara yang ingin terlibat aktif membawa perdamaian di Palestina.

Terdapat preseden sejarah di mana suatu entitas, kerajaan, atau negara menyaksikan penindasan yang dilakukan oleh entitas lain, namun tidak mampu atau tidak mau melakukan intervensi secara efektif.

Salah satu sampelnya adalah sikap Kekaisaran Romawi selama konflik antara Kekaisaran Seleukia dan Yudea, khususnya selama Maccabean Revolt atau Pemberontakan Makabe.

Rangkaian peristiwa tersebut memiliki dinamika yang sama dengan konflik Israel-Palestina modern, meskipun konteks sejarah, budaya, dan politiknya sangat berbeda.

Republik Romawi memperluas pengaruhnya di Mediterania Timur tetapi memilih untuk tidak melakukan intervensi langsung dalam konflik Seleukia-Judea.

Itu dikarenakan, Roma memiliki perjanjian dan hubungan diplomatik dengan berbagai negara Helenistik dan tidak melihat manfaat langsung dari intervensi di Yudea.

Meskipun melihat penindasan dan konflik yang diakibatkannya, Roma tetap hanya menjadi bystander atau “pengamat” sampai mereka menyesuaikan kepentingan geopolitik mereka untuk terlibat lebih langsung di wilayah tersebut.

Pendekatan Roma dapat dipahami melalui kacamata realpolitik, sebuah teori yang menekankan pertimbangan pragmatis dan strategis dibandingkan pertimbangan moral atau ideologis.

Dalam hal ini Kekaisaran Romawi mempertimbangkan manfaat intervensi dibandingkan potensi kerugian dan kepentingan strategisnya.

Kembali, memberikan sikap keberpihakan secara konkret dengan Israel untuk menjembatani solusi perdamaian bagi Palestina pun tidak serta merta dapat dilakukan begitu saja.

Ambigu Selamanya?

Refleksi atas apa yang diwariskan Gus Dur agaknya memang tidak harus ditafsirkan secara harfiah.

Saat menjabat, Presiden Gus Dur yang didukung Menteri Luar Negeri Alwi Shihab dinilai menjadi sosok yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif Indonesia secara jelas dan tidak ambigu.

Keduanya berangkat dari gagasan sederhana yakni Indonesia mustahil bisa berperan dalam perdamaian Palestina dan Israel jika tidak menjalin hubungan diplomatik dengan kedua negara.

Sebelumnya, pada tahun 1994, Gus Dur pernah diundang secara langsung oleh Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania.

Akan tetapi konteks historis kala itu perlu dipahami lebih mendalam oleh segenap pihak, tidak hanya oleh Nahdliyin. Ihwal yang ditekankan oleh Wakil Ketua Badan Pengembangan Jaringan Internasional Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (BPJI PBNU), Achmad Munjid.

Ditekankan bahwa pendekatan Gus Dur terhadap Israel memiliki misi, peta, dan strategi yang jelas. Hal itu diiringi dengan indikator kemaslahatan bersama, kepentingan bangsa, kemanusiaan, serta kepekaan.

Prinsip-prinsip seperti perdamaian, keadilan, dan kesetaraan kemanusiaan adalah landasan utama Gus Dur.

Tidak tepatnya langkah yang diambil meski niat mendasarnya adalah meneladani esensi progresivitas Gus Dur, bukan tidak mungkin justru akan dimanfaatkan Israel untuk melakukan framing kepentingannya yang diiringi dengan kekerasan untuk mencaplok tanah Palestina.

Persoalan Israel-Palestina pun tak sederhana. Internal Palestina sendiri dengan politik dan pemerintahannya, belum sepenuhnya solid untuk bersatu memperjuangkan nilai yang sama. Terlepas dari dugaan taktik Israel memecah belah mereka.

Di ranah eksternal, ambiguitas terhadap isu Israel-Palestina kiranya akan tetap demikian adanya jika para pemimpin negara yang peduli akan kemanusiaan tidak melakukan aksi konkret apapun yang mana pasti akan mengorbankan sesuatu. (J61)

Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu belum tunjukkan niatan untuk mengurangi agresi militernya di Palestina. Mungkinkah lantas Netanyahu tidak ingin kekerasan yang terjadi tidak berakhir? 

PinterPolitik.com 

Kekejaman Israel kembali jadi sorotan dunia setelah pasukan militer mereka membombardir kawasan Rafah 26 Mei silam. Hal ini menandai eskalasi lanjutan dari Israel yang nampaknya menjadi pertanda keras bahwa pihak Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu enggan untuk menghentikan perang. 

Dalam kancah politik dunia, konflik Israel-Palestina memang menempati posisi yang berbeda dari konflik lain—sebuah konflik yang seolah tak mengenal kata akhir. Kalau kita lihat sejarahnya, tentu banyak faktor yang berkontribusi pada kenyataan ini, mulai dari dimensi agama, sejarah, politik, hingga ekonomi. Dinamika ini diperparah oleh intervensi internasional yang sering kali tidak memadai atau justru memperkeruh keadaan.  

Menariknya, kendati telah puluhan tahun mendapat tekanan untuk segera mengakhiri pertempuran, penindasan dan kekejaman perang yang terjadi di sana hingga kini belum terlihat akan selesai dalam waktu dekat. Padahal, kedua belah pihak selama ini selalu menunjukkan gelagat berkeinginan mewujudkan perdamaian. 

Maka dari itu, muncul sebuah pertanyaan esensial yang rasanya cukup sering muncul di benak masyarakat: mengapa perang Israel-Palestina terjadi berlarut-larut dan kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? 

Netanyahu ‘Gila’ Perang? 

Perselisihan antara Israel dan Palestina setidaknya bisa kita tarik ke tahun 1948, dengan penetapan negara Israel dan berkembangnya politik Zionisme dan kedatangan pemukim Zionis ke tanah Palestina. Sejak masa tersebut upaya perdamaian beberapa kali sudah dicoba tetapi selalu berakhir buruk. 

Begitu juga dengan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina pada tahun 2023-2024 ini. Sejak eskalasi pertempuran 7 Oktober 2023 silam, upaya mediasi perdamaian sudah beberapa kali dilakukan, bahkan melibatkan peran negara lain sebagai penengahnya, seperti Qatar, Amerika Serikat (AS), dan juga anggota-anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). 

Menurut Baraa Shiban, analis politik dari Royal United Service Institute (RUSI), agresi yang dilakukan Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu terkait perang kali ini mungkin adalah yang paling berbahaya dalam beberapa tahun terakhir, karena semua analisis menunjukkan bahwa serangan yang dilakukan militer Israel tampaknya tidak memiliki alasan yang jelas selain hanya untuk “menghabisi” kelompok milisi Palestina.  

Di saat yang bersamaan, memang muncul ambisi politik populer lain di Israel, seperti keinginan untuk menjadikan wilayah Palestina sebagai wilayah Israel, kemudian juga ambisi untuk “mendorong” sisa penduduk Palestina ke wilayah Gunung Sinai. Namun, kekerasan yang kali ini berada di bawah pemerintahan Netanyahu disebut hanya ingin memperparah kehancuran demi memperlama konflik. 

Mengapa Netanyahu ingin memperlama konflik? Well, ada beberapa asumsi, tapi salah satunya yang paling kuat adalah untuk pragmatisme politik. Pada 2022 silam, Netanyahu berhasil kembali terpilih menjadi PM Israel karena pada saat itu sentimen sayap kanan di Israel tengah menguat, banyak warga Israel yang merasa perlu punya pemimpin kuat untuk memantapkan pengaruh negara mereka di Palestina. Rasa kebutuhan ini lantas diasumsikan tengah difabrikasi oleh pihak Netanyahu untuk kembali muncul. 

Ya, sederhananya, pembantaian yang belakangan terjadi atas kesadaran Netanyahu diprediksi kuat hanyalah sebagai bahan bakar politik agar Israel tetap merasa perlu pemimpin yang tahu bagaimana caranya “berkelahi”. 

Namun, selain kepentingan politik tadi, ada satu alasan lain juga yang diduga menjadi motivasi terkuat Netanyahu untuk memperlama pertempuran. 

Pengalihan Isu Korupsi? 

Netanyahu diketahui menghadapi berbagai masalah domestik yang signifikan, termasuk skandal korupsi yang terus menghantui karir politiknya. Beberapa kali dia didakwa dalam kasus korupsi yang melibatkan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan.  

Salah satu contohnya adalah periode ketegangan yang meningkat pada tahun 2019, ketika Netanyahu berada di bawah penyelidikan intensif atas dugaan korupsi.  

Pada 21 November 2019, Netanyahu terseret kasus pelanggaran kepercayaan, menerima suap, dan penipuan, yang memaksanya secara hukum melepaskan jabatan-jabatannya, kecuali sebagai perdana menteri. Sidang Netanyahu di Pengadilan Distrik Yerusalem dimulai pada 24 Mei 2020, dengan kesaksian saksi dimulai pada 5 April 2021. Perkembangan terbarunya, setidaknya hingga April 2024, sidang ini diketahui masih masih berlangsung. 

Menariknya, bersamaan dengan itu, Sarosh Bana dalam tulisannya Israel-Hamas War and Israeli Domestic Politics, bahkan menemukan bahwa memang Israel mengalami peningkatan operasi militer bertepatan dengan perkembangan negatif dalam kasus hukum Netanyahu tadi. Hal ini semakin mengindikasikan upaya jelas untuk menjadikan konflik bersenjata di Israel sebagai pengalihan perhatian publik. 

Maka dari itu, bisa kita asumsikan bahwa selama Netanyahu belum merasa masa depan politiknya di Israel aman, bisa jadi ia akan terus menjaga api kekerasan dan penindasan yang terjadi di Palestina tetap membara. Bila benar, hal ini semakin membuat kita miris atas krisis di Palestina, karena sama saja para korban yang tewas di sana dijadikan komoditas politik oleh Netanyahu. (D74) 

AYOO, katanya si paling HAM! 

Israel pada Minggu (26/5) kemarin melakukan serangan udara di Tel al-Sultan, Rafah, Gaza, yang mengakibatkan sekitar 50 orang pengungsi sipil meninggal dunia. Sebanyak 200 lainnya dikabarkan terluka.

Serangan udara ini disebut menjadi serangan terburuk dalam sejarah konflik di Rafah. Banyak negara, termasuk sejumlah negara Barat, ikut mengutuk operasi militer yang dilakukan oleh Israel.

Menanggapi hal ini, pemerintah Amerika Serikat (AS) disebut akan memproses dan menginvestigasi soal kemungkinan menghentikan pengiriman senjata ke Israel.

Hmm, gimana menurut kalian? Udah waktunya belum Paman Sam marahin Israel yang makin ke sini makin nggak tahu aturan? 

Kendati dilaporkan sebagai akibat kecelakaan, kematian Presiden Iran, Ibrahim Raisi masih ramai dispekulasikan sebagai bagian dari sebuah desain politik. Bila benar demikian, apakah mungkin ada andil Israel di belakangnya? 

PinterPolitik.com 

Iran berduka. Mendiang Presiden Iran, Ebrahim Raisi telah resmi dimakamkan di Masyhad, Iran, pada 23 Mei 2024. Ribuan warga Iran hingga saat ini diketahui masih berkabung di jalanan Teheran dan kota-kota besar Iran, mengenang kepemimpinan singkat sang presiden yang juga dirumorkan tengah dipersiapkan untuk menjadi pengganti Pemimpin Agung Iran, Ali Khamenei. 

Menariknya, dalam momen arak-arakan pemakaman Raisi di Teheran kemarin sejumlah media Iran melaporkan bahwa banyak warga Iran yang meneriakkan “Matilah Israel!”, seruan tersebut jadi semacam indikasi bahwa Israel tampaknya ada di benak pikiran warga Israel terkait kematian presidennya. 

Well, tidak heran, Iran belakangan memang memiliki hubungan yang “pedas” dengan Israel, kedua pihak bahkan sempat ditakuti akan melakukan perang terbuka ketika saling kirim serangan misil pada April 2024 silam. Maka dari itu, tidak aneh sebetulnya jika banyak warga Iran yang berasumsi ada andil Israel di balik kematian presidennya, terlebih lagi penjelasan tentang penyebab kematian Raisi belum diungkap secara detil. 

Dan jujur saja, asumsi bahwa Israel menjadi dalang kematian Raisi sepertinya tidak hanya ada di pikiran warga-warga Iran, bahkan mayoritas dari warganet Indonesia mungkin memiliki spekulasi yang sama. 

Namun, bila kita ingin asumsikan bahwa kematian Raisi adalah sebuah desain politik, seberapa besar sebenarnya kemungkinan Israel terlibat dalam tragedi tersebut? 

Terlalu Aneh Bila dari Pihak Asing? 

Meskipun beberapa teori konspirasi mengaitkan kejadian ini dengan Israel, ada beberapa alasan kuat untuk berargumen bahwa sangat kecil kemungkinannya Israel terlibat dalam kematian Raisi. 

Pertama, penting untuk memahami struktur kekuasaan di Iran. Kekuasaan politik di Iran sesungguhnya terletak pada Pemimpin Agung, Ayatollah Ali Khamenei, yang saat ini masih hidup. Posisi Presiden Iran, meskipun penting, tidak memiliki pengaruh yang sama besar terhadap kebijakan luar negeri seperti Pemimpin Agung.  

Oleh karena itu, kematian Raisi tidak akan mengubah secara signifikan arah politik luar negeri Iran. Iran tetap akan berada di bawah arahan Khamenei, sehingga tindakan drastis dari Israel untuk menghilangkan Raisi tampaknya tidak masuk akal karena dampak strategisnya yang terbatas. 

Kedua, situasi politik dan militer Israel saat ini menunjukkan bahwa negara tersebut mungkin justru menghindari eskalasi konflik lebih lanjut. Israel telah berperang dalam jangka waktu yang lama melawan Palestina dan proksi-proksi Iran di kawasan Timur Tengah. Perdana Menteri (PM) Israel, Benjamin Netanyahu, kini menghadapi protes dari dalam negeri, di mana banyak pejabat dan warga Israel merasa lelah dengan perang yang berkepanjangan.  

Seperti kata Khairul Fahmi, pengamat pertahanan Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), kondisi domestik ini bisa jadi justru membuat Israel lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan yang bisa memicu konflik lebih lanjut dengan negara-negara Timur Tengah. Mendesain kematian Ebrahim Raisi akibatnya, justru berpotensi memperburuk situasi dan memicu eskalasi yang tidak diinginkan, yang bertentangan dengan kepentingan Israel untuk menjaga stabilitas politik. 

Lantas, kembali lagi, bila tragedi ini diasumsikan sebagai sebuah peristiwa politik, pihak mana kira-kira yang lebih “diuntungkan” secara langsung? 

Justru dari Dalam Negeri? 

Ada alasan kuat untuk mempercayai bahwa kematian Raisi mungkin melibatkan kelompok anti-Raisi atau anti-pemerintah di dalam negeri Iran sendiri. Hal ini karena Raisi, meskipun menduduki posisi penting, memiliki banyak musuh politik di dalam negeri. Salah satunya yang terkuat adalah kelompok National Council of Resistance of Iran (NCRI), yang diisi simpatisan-simpatisan pro-Reza Pahlevi. 

Tidak hanya itu, kelompok anti-pemerintah di Iran juga muncul dari kalangan progresif, khususnya yang menentang aturan keras pemerintah. Kelompok-kelompok dalam golongan ini menguat setelah kematian Mahsa Amini, diduga dipukuli oleh Polisi Moral Iran karena dituduh melakukan pelanggaran “menggunakan hijab yang tidak pantas”. 

Kelompok-kelompok oposisi yang tidak puas dengan pemerintahan ini bisa saja melihat peristiwa kematian Raisi sebagai kesempatan untuk melemahkan pemerintah dan membuka jalan bagi perubahan politik, dan dalam jangka panjangnya, menggoyahkan kepemimpinan Ayatollah Khamenei.  

Dan memang, dengan kematian Raisi, Iran harus segera mempersiapkan pemilihan umum (pemilu) yang bisa menjadi peluang bagi kandidat dari kelompok oposisi untuk mendapatkan kekuasaan. Ini menciptakan skenario di mana kematian Raisi lebih menguntungkan bagi lawan-lawannya di dalam negeri dibandingkan dengan musuh-musuh eksternal seperti Israel, Azerbaijan, atau bahkan Amerika Serikat (AS). 

Pada akhirnya, asumsi-asumsi ini menunjukkan bahwa sangat kecil kemungkinan Israel terlibat dalam kematian Presiden Ebrahim Raisi. Struktur kekuasaan di Iran yang tetap kokoh di bawah Pemimpin Agung dan keinginan Israel untuk menghindari eskalasi konflik lebih lanjut menjadi alasan utama.  

Sebaliknya, kemungkinan besar insiden ini didesain oleh kelompok anti-Raisi di Iran sendiri yang melihatnya sebagai kesempatan untuk merubah lanskap politik domestik. Peristiwa ini menambah dinamika politik yang kompleks di Iran dan kawasan sekitarnya, dan akan menarik untuk melihat bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi masa depan politik Iran. (D74) 

Kacau banget dah 

7 relawan yang merupakan pekerja kemanusiaan dari World Central Kitchen dikabarkan tewas terkena serangan dari pasukan Israel. Hal ini memantik rasa marah dunia lantaran petugas kemanusiaan dan warga sipil seharusnya tidak boleh jadi korban serangan saat perang.

Menanggapi hal ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu diketahui memberi respons “tidak sengaja”, dan mengklaim akan menginvestigasi lebih lanjut. 

Kondisi di sana makin ngeri guys 

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa korban meninggal di Gaza sudah melebih angka 20.000 korban. Mirisnya, belum tampak indikasi bahwa pertempuran yang terjadi antara Israel dan Palestina akan segera mereda.

PinterPolitik.com 

Tiga tahun lalu mungkin akan banyak yang mengatakan bahwa era modern, khususnya setelah Perang Dunia II, adalah era yang penuh dengan perdamaian.  

Kalau boleh mengutip istilah dari mantan diplomat Amerika Serikat (AS), Michael McFaul, meskipun dunia masih dipenuhi dengan perbedaan pandangan politik, “hot peace” atau perdamaian panas yang kita rasakan di zaman sekarang adalal hal yang sangat baik bila dibandingkan dengan situasi geopolitik pada abad ke-20, dan sebelumnya. 

Namun, dalam dua tahun terakhir, anggapan tersebut tampaknya telah dibuktikan tidak lagi berlaku. Pada Februari 2024, dunia dikejutkan oleh keberanian Rusia untuk memulai aksi militer ke Ukraina. Serangan tersebut memulai pertarungan panjang yang tidak hanya membuat kedua kubu “berdarah”, tetapi juga aktivitas ekonomi dunia. 

Belum selesai dengan Perang Rusia-Ukraina, kini seluruh negara di dunia juga harus berhadapan dengan potensi “kebakaran” geopolitik yang bisa muncul dalam perang antara Israel dan Palestina. Layaknya perang di Ukraina, pertumpahan darah yang terjadi di Gaza juga semakin membuat dunia sadar bahwa tensi geopolitik yang “konvensional” adalah sebuah konsep yang belum kita tinggalkan sepenuhnya. 

Kalau boleh kita simpulkan, sejujurnya di akhir tahun 2023 ini kita mungkin sedang hidup di salah satu momen paling panas dalam sejarah abad ke-21. 

Atas dasar itu, tidak sedikit yang kemudian bertanya-tanya, adakah potensi tensi-tensi geopolitik ini membuka jalan bagi bencana geopolitik yang lebih besar di masa depan? 

Nostalgia Perang Dunia II? 

Terkait ketidakpastian geopolitik yang saat ini melanda dunia, ada satu pandangan menarik dari seorang ilmuwan ekonomi-politik bernama Nouriel Roubini, yang sepertinya layak kita jadikan renungan.  

Dalam sebuah wawancara dengan McKinsey Global Institute, berdasarkan penilaiannya atas tensi geopolitik yang saat ini terjadi, Roubini memprediksi bahwa kita akan memasuki era yang penuh dengan sesuatu yang disebut sebagai Megathreats, atau bahaya besar. 

Mengambil inspirasi dari buku yang ia tulis dengan judul serupa, Megathreats yang dibayangkan Roubini diprediksi disebabkan kondisi geopolitik global yang tidak jauh berbeda dengan yang dulu pernah terjadi sebelum Perang Dunia II. Secara khusus, Roubini menyoroti dampak dari menurunnya pengaruh politik hegemon dunia pada saat itu, yaitu Inggris. 

Karena Inggris pada awal abad ke-20 tidak sedominan pada tahun-tahun sebelumnya, muncul masalah-masalah krusial yang sebelumnya sebetulnya bisa diselesaikan oleh mereka, tapi pada saat itu sudah tidak bisa. Contoh besarnya adalah Depresi Besar ekonomi pada 1929, Perang Dunia I, dan juga Perang Dunia II.  Terkhusus perang-perang besar yang terjadi, Megathreats semacam itu bisa muncul karena para kekuatan Axis saat itu, yakni Jerman, Italia, dan Inggris, merasa Inggris tidak lagi bisa menghalangi mereka.  

Atas dasar ini, Roubini melempar asumsi bahwa situasi yang terjadi pada masa perang dulu, ada potensi untuk terjadi di zaman sekarang. Ini karena saat ini, Amerika Serikat (AS), mulai mengalami gejala penurunan pengaruh politik. 

Perlu diingat bahwa AS memang masih menjadi kekuatan yang dominan di dunia, akan tetapi, meletusnya Perang Rusia-Ukraina bisa sedikit memberi kita bukti bahwa sekarang sudah banyak negara yang berani menantang AS. Selain Rusia, bukti-bukti menarik yang bisa kita sorot adalah perilaku negara-negara Arab. 

Pada akhir 2022 lalu negara-negara Arab seperti Arab Saudi diketahui tidak menghiraukan permintaan AS untuk memproduksi lebih banyak minyak bumi karena itu akan menyakiti ekonomi mereka. Walaupun Saudi tidak dipungkiri masih ingin memiliki hubungan kuat dengan AS, sifat yang demikian tentu pantas membuat kita bertanya-tanya tentang legitimasi kekuatan politik AS, bukan? 

Sekarang, situasi yang serupa semakin diuji dengan meletusnya pertempuran antara Israel dan Palestina. Perpecahan pendapat antara negara-negara Eropa terkait kegoyahan dukungannya pada Israel, seperti yang dialami Spanyol, pun jadi kisi-kisi bahwa soliditas tatanan dunia berdasarkan fondasi peradaban negara Barat kini mulai tergoyah. 

Ketidakpastian politik internasional ini-lah yang kemudian disebut Roubini juga sebagai situasi “depresi geopolitik”. 

Lantas, bila memang keadaan geopolitik dunia sekarang demikian, tentu pertanyaannya adalah, akan seperti bagaimana keadaan politik internasional di masa yang akan datang? Adakah kemungkinan Megathreats seperti yang diramalkan Roubini menjadi kenyataan? 

Dari Netanyahu Sampai Putin: Bencana Geopolitik? 

Setiap kali pembahasan mengenai kemungkinan terjadinya perang besar muncul, mungkin pendapat pertama yang umumnya timbul dalam pikiran banyak orang adalah bahwa perang tidak akan terjadi karena dampaknya akan merugikan semua pihak. 

Dari segi logika, pandangan yang dapat diambil dari tulisan James Joll berjudul The Origins of the First World War mungkin terlihat benar. Kelihatannya tidak mungkin para pemegang kekuasaan dunia akan secara nekat merusak perekonomian mereka sendiri, bukan? 

Namun, orang-orang yang memandang hal tersebut tampaknya terlalu optimis terhadap faktor politik. Masalahnya, masalah-masalah yang terjadi di dunia politik seringkali tidak selaras dengan logika manusia. 

Yuval Noah Harari dalam karyanya 21 Lessons for the 21st Century menyentuh aspek ini dengan menyatakan bahwa alasan sebenarnya di balik tindakan perang manusia adalah kecenderungan mereka untuk berpikir singkat atau “bodoh”. 

Harari menulis, “Sayangnya, meskipun perang mungkin menjadi bisnis yang tidak menguntungkan di abad ke-21, itu tidak menjamin perdamaian mutlak. Kita tidak boleh meremehkan kebodohan manusia.” 

Pernyataan Harari diperkuat oleh kejadian Perang Dunia II, di mana Adolf Hitler tiba-tiba menantang Eropa Timur dan Barat untuk berperang. Padahal, jika Hitler berpikir dengan bijak, Jerman, meskipun maju pada saat itu, tetap tidak akan mampu melawan kekuatan militer luar biasa yang dimiliki oleh Soviet dan AS, walaupun Inggris sudah mulai tidak jadi hegemon dunia. 

Kalau kita membawa pandangan ini ke zaman sekarang, well, sebetulnya tidak ada yang bisa memastikan bahwa sosok seperti Vladimir Putin atau Benjamin Netanyahu akan menahan ambisi perang besar mereka bila keadaan dunia justru semakin memojokkan mereka. Beberapa tahun lalu mungkin mereka tidak berani membuat tensi geopolitik. Akan tetapi, bila dunia internasional semakin tidak stabil dan terlihat tidak “terjaga”, ada kemungkinan sosok-sosok seperti ini akan lebih berani bertindak semaunya. 

Bisa jadi, di era depresi geopolitik ini, bila dunia semakin memojokkan sosok seperti Putin atau Netanyahu, kemungkinan meletusnya perang yang lebih besar justru akan lebih nyata. (D74) 

PinterPolitik.com

Konflik antara Israel dengan Palestina kembali memanas pasca serangan roket kelompok Hamas yang terjadi pada 7 Oktober 2023 lalu. Serangan tersebut dilakukan dalam suasana hari terakhir perayaan umat Yahudi di Israel, serta menambah panjang deretan pertumpahan darah yang terjadi di sekitar kawasan tersebut.

Serangan awal Hamas pada beberapa hari lalu juga tercatat sebagai peristiwa paling berdarah sepanjang sejarah modern Israel, khususnya pasca peristiwa Holocaust. Dilansir dari The Economist pada 12 Oktober 2023, korban tewas dari pihak Israel atas serangan tersebut diestimasikan mencapai 1.300 orang, dan korban luka-luka mencapai 3.300 orang.

Lebih lanjut, sekitar 150 orang dijadikan sandera pasca serangan tersebut. Meskipun demikian, jumlah tersebut tetaplah tidak sebanding dengan jumlah korban tewas dari pihak Palestina, yang hingga saat ini mencapai estimasi 4.000 orang. Dengan begitu, jumlah korban tewas dari kedua belah pihak berpotensi mencapai 6.000 orang, dengan 1.600 korban diantaranya merupakan anak-anak.

Untuk diketahui, terdapat beberapa catatan menarik dalam serangan kali ini, yang salah satunya disinyalir merupakan buah dari kegagalan intelijen yang dilakukan oleh Israel. Intelijen Israel diketahui gagal mengantisipasi maupun mencegah serangan dari Hamas, sehingga menimbulkan korban jiwa yang sangat besar dari warga sipil.

Hal ini seolah mengulang kembali sejarah saat terjadinya Perang Yom Kippur tahun 1973. Meskipun Israel meraih kemenangan, intelijen Israel mengalami kelengahan pada awal serangan oleh Mesir dan Suriah di tengah kepercayaan diri atas perang-perang yang telah dilakoni sebelumnya.

Dalam kasus serangan kali ini, keterlenaan di atas kepercayaan diri yang timbul muncul dari kecanggihan senjata dan alat-alat pendukung operasi sehingga membuat intelijen Israel hanya melaksanakan “business as usual”, yang pada akhirnya memberikan persepsi bahwa pergerakan Hamas sudah sangat terkontrol.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa fungsi badan intelijen Israel, seperti Mossad dan lain-lain, tidaklah secanggih serta seefektif seperti yang banyak diberitakan maupun dibicarakan.

Benjamin Netanyahu selaku Perdana Menteri Israel diketahui telah mengeluarkan pernyataan mengutuk secara keras serta mendeklarasikan perang atas serangan yang dilakukan oleh kelompok Hamas. Serangan balik pun dilakukan dengan melancarkan “Operation Iron Swords”, dengan mengupayakan isolasi di wilayah Gaza serta menerapkan operasi tempur skala besar di lingkungan perkotaan padat seperti pada konflik di Mosul, Irak.

Sikap ini memantapkan posisi seorang Benjamin Netanyahu sebagai seorang Perdana Menteri dalam memainkan peran yang strategis terhadap konflik Israel-Palestina, dimana ia telah menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di Israel tersebut selama lebih dari 16 tahun.

Ia tercatat menjadi Perdana Menteri Israel dalam berbagai periode, yakni pada tahun 1996-1999, lalu pada tahun 2009-2021, dan terakhir pada tahun 2022 hingga saat ini.

Tentunya, perjalanan karier politik seorang Benjamin Netanyahu bukanlah tanpa batu sandungan. Salah satunya adalah akibat dari serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh kelompok Hamas, yang utamanya terjadi sejak pemerintahannya pada tahun 2009. Hamas diketahui telah melakukan berbagai rangkaian serangan roket selama pemerintahan Netanyahu sejak tahun 2011 hingga saat ini.

Namun, apabila ditelisik secara lebih mendalam, serangan-serangan tersebut, meskipun menimbulkan kerugian baik bagi pihak Israel maupun Palestina, nyatanya justru memberikan keuntungan politis bagi Netanyahu sendiri dalam melanggengkan kekuasaannya selama bertahun-bertahun.

Pertanyaan yang muncul adalah, bagaimana bisa?

Serangan Hamas Untungkan Netanyahu?

Selama Benjamin Netanyahu berkuasa, agaknya kita perlu menggarisbawahi beberapa poin penting peristiwa pergolakan politik domestik Israel pada saat rangkaian serangan oleh Hamas dilakukan. Pada tahun 2011, Hamas melakukan serangan roket di masa kepemimpinan Netanyahu yang pada kala itu sedang terjadi inflasi besar-besaran dan kenaikan harga kebutuhan pokok di Israel.

Kejadian ini seperti membuat warga Israel melupakan sejenak krisis ekonomi yang melanda negaranya pada saat itu, dengan mengalihkan fokus pada isu serangan yang dilakukan oleh Hamas. Pada tahun 2012, serangan roket kembali terjadi ketika Netanyahu membentuk koalisi dengan Partai Yisrael Beiteinu, sebuah partai politik konservatif yang sangat menentang kemerdekaan dan berdirinya negara Palestina.

Pada tahun 2014, Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang menolak rekonsiliasi antara Fatah dengan Hamas. Netanyahu kemudian melancarkan aksi militer terhadap Hamas yang diketahui melakukan penculikan terhadap warga Israel. Dalam kasus ini, serangan roket oleh Hamas pun kembali terjadi.

Pada bulan Januari 2017, kepolisian Israel melakukan investigasi terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Netanyahu, dimana ia diduga menerima suap dari dua pebisnis asal Amerika Serikat, yaitu James Packer dan Arnon Milchan.

Selain itu, Netanyahu juga diduga melakukan kolusi dengan Yedioth Ahronoth, salah satu media massa terbesar di Israel, guna menjaga pemberitaan positif di media tersebut agar popularitas politiknya tetap terjaga. Pada saat itu, Netanyahu dikenal sebagai politikus yang memiliki banyak pendukung, namun di saat yang bersamaan, banyak pula yang membencinya. Tak lama berselang, serangan roket dari Hamas ke Israel pun kembali terjadi.

Polisi lalu menetapkan Netanyahu sebagai tersangka pada tahun 2018. Pada tahun 2019, kejaksaan Israel menyelesaikan penetapan tersangka Netanyahu dan melakukan proses penuntutan. Lalu pada tahun 2021, mantan menteri di era pemerintahan Netanyahu, Naftali Bennet, menjadi bagian dari oposisi dan membentuk koalisi untuk menjatuhkan pemerintahan Netanyahu pada pemilihan umum yang akan datang.

Yang menarik adalah, serangan roket Hamas terjadi secara beruntun tak lama setelah kejadian-kejadian tersebut pada tahun 2018, 2019, dan juga 2021. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa serangan-serangan roket yang terjadi oleh Hamas justru menaikkan dan menjaga popularitas politik Netanyahu di kalangan warga Israel.

Netanyahu membangun figur sebagai politikus nasionalis yang mementingkan kepentingan negara dengan berperan sebagai pelindung rakyat dari serangan “teroris” di luar Israel, termasuk Hamas. Kesan ini terus bertahan, hingga pada tahun 2021, Netanyahu mengalami kekalahan dalam pemilu Israel.

Pasca kembali menjadi Perdana Menteri Israel, Netanyahu mengeluarkan kebijakan pada tahun 2023 yang memangkas kewenangan Mahkamah Agung Israel untuk melakukan judicial review serta memilih hakim. Kewenangan tersebut diberikan kepada aktor pemerintah yang dianggap vis-à-vis atau tidak sejalan dengan kebijakan Perdana Menteri.

Warga Israel pun melakukan protes dan demonstrasi atas kebijakan tersebut selama lebih dari satu minggu, dan pada bulan Oktober, serangan roket Hamas pun kembali terjadi. Hal ini kembali menjaga popularitas politik pada figur seorang Netanyahu dengan mengutuk serangan Hamas dan selanjutnya mendeklarasikan perang.

Netanyahu Mirip Bush?

Bertahannya pemerintahan Netanyahu yang menjaga figur sebagai pemimpin nasionalis dan melindungi keselamatan rakyat selama pergolakan politik domestiknya ini menunjukkan bahwa sesungguhnya warga Israel lebih condong menginginkan figur pemimpin yang kuat dan mampu melindungi stabilitas dengan menghalau segala bentuk gangguan eksternal negaranya.

Maka tak heran, ada kesan bahwa Netanyahu justru mengambil keuntungan secara politis dari rangkaian serangan roket yang dilakukan oleh Hamas selama ini.

Pertanyaan lebih lanjutnya adalah, apakah Hamas sadar akan korelasi serangan ini dengan Netanyahu, serta dampaknya pada kondisi politik domestik di Israel saat ini?

Lalu, apabila pemerintah Israel khususnya Netanyahu selama ini dikenal memiliki kedekatan yang erat dengan Amerika Serikat dengan banyaknya bantuan dari sisi sektor pertahanan, pertanyaan lebih lanjutnya adalah, apakah negeri Paman Sam tersebut juga memiliki keterlibatan dalam pendanaan gerakan-gerakan Hamas terhadap Israel selama ini?

Langkah politik yang dilakukan oleh Netanyahu sendiri sedikit banyak juga memiliki kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh George W. Bush pasca terjadinya serangan 9/11. Peristiwa 9/11 tanggal 11 September 2001 seakan menjadi ujian bagi kepemimpinan George W. Bush di AS, terutama dalam hal mengatasi masa-masa sulit rakyat Amerika pasca serangan teror tersebut.

Hasilnya, apa yang terjadi pasca serangan teror destruktif tersebut justru menjadi political gain bagi Bush dalam menjalankan pemerintahannya ke depan.Menurut jajak pendapat yang dilakukan oleh ABC-Washington Post, Bush hanya memperoleh approval rating sebesar 55 persen pada awal September 2001.

Namun beberapa hari setelah peristiwa 9/11, tepatnya pada tanggal 9 Oktober, popularitasnya melonjak hingga 92 persen. Popularitas dan keuntungan politis yang didapat kemudian dikonversi oleh Bush dengan meraih kemenangan dalam pemilu berikutnya pada tahun 2004, dimana ia berhasil menang atas rivalnya dari Partai Demokrat, yaitu John Kerry.

Netanyahu dan Bush merupakan dua contoh konkret bagaimana seorang aktor politik dapat melakukan “pengalihan isu” pemerintahan domestik akibat dari apa yang terjadi di lingkup eksternal negaranya. Agaknya hal ini dilakukan agar tiap-tiap politisi mendapatkan political gain dari masalah yang sedang dihadapi pemerintahannya, khususnya bila masalah tersebut bersumber dari luar wilayah negara yang ia pimpin.

Namun kembali lagi, mempertahankan kekuasaan bukanlah hal yang terpenting dilakukan bagi seorang pemimpin ataupun politisi, melainkan bagaimana kepemimpinannya dapat membawa kemakmuran bagi sekitarnya.

Kebijakan Israel di era Netanyahu nyatanya tidak berdampak positif bagi proses normalisasi hubungan diplomatik dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Kebijakan Bush pasca 9/11 yang bertajuk “War on Terror” pun juga semakin memperkeruh hubungan AS dengan negara-negara Timur Tengah, dan nyatanya membuat ia sebagai figur yang sangat tidak disukai di sana.

Opini adalah kiriman dari Wahyu Suryodarsono. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.