Seorang mahasiswi kedokteran memukau publik di panggung debat nasional. Mengapa cara bicaranya yang tenang justru terasa begitu radikal? 

PinterPolitik.com

“Démêler le principe et la cause d’une maladie à travers la confusion et l’obscurité des symptômes; connaître sa nature, ses formes, ses complications; distinguer au premier coup d’œil tous ses caractères et toutes ses différences” – Michel Foucault, Naissance de la Clinique (1963)

Cupin sedang menyeruput kopinya yang sudah dingin ketika sebuah potongan video diskusi televisi muncul di lini masanya. Di layar itu, seorang mahasiswi bernama Fathimah Azzahra duduk tenang menghadapi seorang juru bicara partai.

Yang membuat Cupin meletakkan cangkirnya bukan suara yang meninggi, melainkan justru ketenangan yang aneh. Mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia itu menjawab argumen lawan bicaranya dengan terstruktur, seolah sedang membacakan hasil pemeriksaan pasien.

Pujian di media sosial pun mengalir, dan Cupin memperhatikan satu pola yang menarik. Orang-orang tidak memuji keberaniannya, melainkan caranya, dengan sebutan seperti “tenang tetapi berbobot” dan “berisi”.

Topik yang dibahas Fathimah adalah program Makan Bergizi Gratis, salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketika lawan bicaranya memuji manfaat ekonomi program itu bagi petani dan pelaku UMKM, Fathimah tidak membantah niat baiknya.

Ia justru melakukan sesuatu yang lebih mendasar, yakni mendiagnosis ulang persoalannya. Lapar, menurut Fathimah, adalah gejala, sedangkan akses pendidikan dan infrastruktur dasar adalah akar persoalan yang sesungguhnya.

Cupin tertegun karena cara bicara itu terasa berbeda dari hiruk-pikuk perdebatan publik yang biasa ia saksikan. Fathimah bukan mahasiswa ilmu politik, melainkan mahasiswi kedokteran yang membawa cara berpikir klinisnya ke meja debat kebijakan.

Cupin pun menelusuri rekam jejak mahasiswi itu dan menemukan profil yang konsisten. Fathimah tercatat sebagai juara riset di bidang hepatologi dan pernah memimpin komunitas neurosains di fakultasnya.

Bagi Cupin, prestasi itu menjelaskan dari mana register bicara yang tenang dan terstruktur tadi berasal. Seseorang yang terbiasa membaca data dan menyusun diagnosis tampaknya membawa kebiasaan itu ke mana pun ia berbicara.

Di forum lain, Cupin menemukan pernyataan Fathimah yang bahkan lebih tajam secara gagasan. Mahasiswi itu menyebut adanya fenomena “kekosongan legislatif”, meski menurutnya gedung parlemen di Senayan itu penuh.

Bagi Cupin, pernyataan itu terdengar seperti sebuah paradoks yang menggelitik, dan dua pertanyaan langsung berkecamuk di benaknya.

Bagaimana mungkin sebuah ruang yang penuh justru bisa disebut kosong? Lalu, apa hubungan paradoks itu dengan cara seorang dokter memandang dunia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tatapan Klinis dan Warisan Sebuah Cara Pandang

Cupin lalu menelusuri jejak pemikiran yang bisa menjelaskan apa yang ia saksikan. Ia menemukan bahwa filsuf Prancis, Michel Foucault, dalam bukunya The Birth of the Clinic, pernah memperkenalkan konsep tatapan klinis atau le regard médical.

Menurut Foucault, kedokteran modern lahir bukan sekadar dari alat baru, melainkan dari cara melihat yang baru. Cara melihat itu memisahkan gejala yang tampak di permukaan dari penyakit yang bekerja di kedalaman struktur tubuh.

Cupin merasa lensa itulah yang dibawa Fathimah ke ruang publik. Mahasiswi itu menolak berhenti pada gejala dan menuntut pelacakan hingga ke akar persoalan, persis seperti yang dilatihkan kepada seorang dokter.

Soal “kekosongan legislatif” pun menemukan penjelasannya pada gagasan ilmuwan politik, Hanna Pitkin. Dalam bukunya The Concept of Representation, Pitkin membedakan representasi deskriptif dari representasi substantif.

Representasi deskriptif berbicara tentang siapa yang menduduki kursi, sedangkan representasi substantif berbicara tentang apa yang benar-benar diperjuangkan. Bagi Cupin, “kekosongan” yang dimaksud Fathimah jelas bukan kursi yang kosong, melainkan fungsi memeriksa yang melemah.

Konteks parlemen membantu menjelaskan hal ini, mengingat koalisi pendukung pemerintah pascapemilu 2024 menguasai sekitar 81 persen kursi DPR. Ilmuwan politik William Riker, dalam bukunya The Theory of Political Coalitions, menyebut koalisi besar semacam ini sebagai oversized coalition.

Cupin memahami bahwa koalisi besar adalah pilihan yang sah dan rasional. Presiden Prabowo Subianto sendiri membingkainya sebagai semangat persatuan dan politik gotong royong yang memberi landasan kokoh bagi agenda pembangunan.

Lalu Cupin teringat ekonom Albert Hirschman, yang dalam bukunya Exit, Voice, and Loyalty menjelaskan dinamika ketika suara dari dalam melemah. Energi untuk bersuara itu tidak hilang, melainkan berpindah ke luar, ke ruang publik, ke kampus, dan ke meja diskusi televisi.

Fenomena ini ternyata punya akar internasional yang dalam, seperti yang Cupin temukan pada sosok Rudolf Virchow. Dokter Jerman abad ke-19 yang dijuluki bapak patologi modern itu menyatakan bahwa politik tidak lain adalah kedokteran dalam skala besar.

Cupin juga menemukan jejak yang serupa pada Salvador Allende, dokter yang kemudian menjadi Presiden Chili. Sebelum memimpin negaranya, Allende bahkan menulis sebuah karya yang pada dasarnya merupakan diagnosis atas realitas sosial dan medis bangsanya.

Garis pemikiran kedokteran sosial itu, dari Virchow hingga Allende, membuat Cupin merenung tentang negerinya sendiri. Dua pertanyaan baru pun muncul di kepalanya.

Apakah Indonesia juga memiliki garis silsilah yang serupa? Lalu, mengapa justru para dokter yang kerap tampil sebagai pendiagnosis bangsa?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Republik dan Warisan Ruang Anatomi

Cupin akhirnya menemukan ironi sejarah yang nyaris terlalu rapi untuk dilewatkan. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, almamater Fathimah, adalah penerus langsung dari STOVIA, sekolah dokter bumiputra pada masa Hindia Belanda.

Di gedung STOVIA itulah, pada 20 Mei 1908, sekelompok mahasiswa kedokteran mendirikan Boedi Oetomo. Organisasi modern pertama itu kemudian dikenang sebagai penanda Kebangkitan Nasional.

Penggagasnya adalah dr. Wahidin Soedirohoesodo, yang berkeliling Jawa menyuarakan pentingnya pendidikan rakyat. Bagi Cupin, gagasan itu sesungguhnya adalah sebuah diagnosis atas keterbelakangan yang membelenggu bangsanya.

Ketuanya, dr. Soetomo, kelak juga mendirikan kelompok studi yang berkembang menjadi organisasi politik. Tradisi ini diteruskan pula oleh dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, salah satu pendiri Indische Partij yang berani bersuara lugas menentang ketidakadilan kolonial.

Cupin bertanya kepada dirinya sendiri, mengapa harus para dokter yang memulai semuanya. Jawabannya tidak sepenuhnya kebetulan, sebab STOVIA memang salah satu dari sedikit pintu pendidikan tinggi modern yang terbuka bagi kaum bumiputra.

Lebih dari itu, pelatihan kedokteran menanamkan cara berpikir yang khas pada para tokoh tersebut. Mereka tidak melihat kemiskinan dan keterbelakangan sebagai takdir, melainkan sebagai kondisi yang punya sebab sehingga punya kemungkinan untuk disembuhkan.

Cupin lalu teringat pada satu prinsip dasar dalam dunia kedokteran, yaitu triase. Prinsip itu menuntut penanganan diurutkan berdasarkan tingkat kegawatan, bukan berdasarkan urutan kedatangan atau kerasnya keluhan.

Inilah, menurut Cupin, pertanyaan yang sesungguhnya diajukan Fathimah kepada negara. Jika sumber daya terbatas, manakah persoalan yang paling kritis untuk ditangani lebih dahulu agar penyembuhan berlangsung tepat sasaran.

Cupin pun menyadari sebuah benang merah yang membentang lebih dari satu abad. Ketika Fathimah membawa nalar diagnostiknya ke ruang publik hari ini, ia sebenarnya melanjutkan sebuah tradisi pendirian bangsa.

Garis silsilah Indonesia itu, dari STOVIA, Wahidin, Soetomo, hingga Fakultas Kedokteran UI, terasa paralel dengan garis kedokteran sosial dunia. Cupin melihat keduanya bertemu pada satu titik, yaitu keyakinan bahwa sebuah bangsa dapat diperiksa, didiagnosis, dan diperbaiki.

Maka ketika publik hari ini terpukau oleh ketenangan Fathimah, yang sebenarnya mereka kenali adalah gema dari tradisi yang sangat tua. Republik ini, pada akar harfiahnya, memang lahir dari tangan orang-orang yang terlatih untuk mendiagnosis.

Pada akhirnya, Cupin menutup renungannya dengan sebuah kesadaran yang menenangkan. Munculnya suara-suara diagnostik dari ruang publik bukanlah tanda krisis, melainkan tanda bahwa masyarakat masih sehat dan terus memeriksa dirinya sendiri, dan sebuah republik yang percaya diri, seperti tubuh yang bugar, justru tumbuh semakin kuat ketika ia tidak pernah takut untuk diperiksa. (A43)

PinterPolitik.com

Siapa yang nggak tahu Avengers? Paling tidak, kalian pasti pernah mendengarnya. Yup, Avengers ini merupakan perkumpulan fiktif yang beranggotakan sejumlah para pahlawan super – mulai dari Iron Man, Captain America, Black Widow, dan sebagainya.

Seperti yang banyak diketahui orang, para Avengers ini merupakan tokoh-tokoh pahlawan super yang berasal dari komik-komik Marvel. Di sejumlah film terbarunya, para Avengers ini beraksi melawan satu musuh yang sangat kuat, yakni Thanos.

Alhasil, para Avengers ini bekerja sama dengan para pahlawan super lain yang sebelumnya belum pernah ditemui, seperti Dr. Strange hingga Guardians of Galaxy. Nah, dari anggota-anggota Guardians of Galaxy yang melindungi galaksi, ada satu anggota yang berasal dari Bumi. Namanya adalah Peter Quill alias Star-Lord.

Uniknya, akhir-akhir ini, muncul tuh sosok Star-Lord baru di Indonesia. Bahkan, sosok ini adalah salah satu pejabat tertinggi di Indonesia. Beliau adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kehadiran sosok ini terungkap setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Pemerintahan Mahasiswa (PM) Universitas Udayana mengunggah sebuah poster bergambarkan Star-Lord dengan muka Presiden Jokowi. Uniknya lagi, di poster itu, dituliskan sebuah julukan untuk sang presiden, yakni “Guardian of the Oligarch”.

Wah wah, keren juga nih kalau ternyata ada anggota Avenger baru yang berasal dari Indonesia. Kan, biasanya tuh, para pahlawan super Marvel ini kalau nggak berasal dari Amerika Serikat (AS) ya dari Wakanda.

Baca Juga: Jokowi, Tiongkok, dan Bayangan Nazi

Eh, bukannya Pak Jokowi beberapa tahun lalu udah bergabung dengan Avengers ya? Kan, dalam salah satu pidato di forum internasional, Pak Jokowi udah pernah mengajak pemimpin-pemimpin dunia lainnya untuk melawan Thanos tuh.

Hmm, kalau gitu, sekarang siapa ya yang dilawan oleh Pak Jokowi sebagai Guardian of the Oligarch? Apakah Thanos baru kini berasal dari AS? Kan, Presiden AS Joe Biden berkali-kali bilang tuh bakal ngelawan siapa-siapa yang mengancam demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan gerakan anti-korupsi. Waduh, siap nggak tuh Pak Jokowi?

Ya, terlepas dari benar atau tidaknya ada Thanos baru yang menghantui Pak Jokowi, sebenarnya aksi para mahasiswa yang melontarkan kritik via meme seperti ini bisa jadi semacam gerakan ala Avengers tuh yang melawan pemerintahan yang kurang baik kinerjanya di mata masyarakat.

Gimana nggak mirip Avengers? Tiba-tiba, satu per satu BEM dari bermacam-macam perguruan tinggi membuat meme-meme yang sifatnya satire kepada Presiden Jokowi dan sejumlah pejabat negara lainnya.

Hmm, masa iya nih semuanya pada latah aja nih? Soalnya tuh, setelah BEM Universitas Indonesia (UI) populer dengan meme King of Lip Service-nya, sejumlah BEM seperti BEM Universitas Negeri Semarang (Unnes) dan BEM PM Udayana langsung ikutan membuahkan meme-meme baru.

Hmm, tapi nih, kalau iya para mahasiswa ini bergerak bak Avengers, kira-kira Thanos-nya siapa ya? Masa iya Pak Jokowi yang jadi Thanos-nya? Mungkin, para mahasiswa perlu juga cari nih siapa sosok Thanos sebenarnya di balik kekacauan negeri ini tuh. Hayoo, siapa ya? Hehe. (A43)

Baca Juga: Di Mana Jokowi?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]ibuan mahasiswa dengan almamater berwarna biru berhasil menduduki Gedung DPRD Riau pada tanggal 10 September 2018. Dengan mengarak sebuah pocong, mahasiswa dari kampus Universitas Islam Riau (UIR) itu memenuhi Gedung DPRD dan menuntut Jokowi untuk mundur dari jabatan presiden.

Dalam aksinya, mahasiswa UIR meneriakkan empat tuntutan utama, yakni menuntut Jokowi untuk mundur, mendorong pemerintah untuk mengatasi krisis perekonomian, mengkritik pemerintahan Jokowi yang dianggap anti-demokrasi, hingga menuntut pengusutan kasus korupsi PLTU Riau.

Kabar pendudukan Gedung DPRD oleh mahasiswa UIR langsung tersebar melalui kanal-kanal media arus utama. Menanggapi hal itu, beberapa pihak ikut angkat suara. Sekjen Pro Demokrasi (Prodem) Satyo Purwanto menilai aksi mahasiswa di Riau berpeluang mendorong kelahiran aksi-aksi serupa di daerah lain.

Politisi PDIP Aria Bima punya pendapat berbeda. Ia merespons aksi tersebut dengan nada sinis. Aria berpendapat kalau sikap politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) jangan sampai seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), yang dia anggap konfrontatif dan mewakili kepentingan PKS.

Ketua Umum PP KAMMI Irfan Ahmad Fauzi menyesalkan pendapat Aria Bima tersebut. Ia membantah tuduhan bahwa KAMMI berafiliasi dengan PKS. Pimpinan Pusat KAMMI itu pun menantang Aria Bima untuk berdebat mengenai kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Mas @ariabima99
Ditantangin adek2 @KAMMIPusat
Pasti berani lah ?https://t.co/kpJxv27Gfz

— Kharis Masduki (@KharisMasduki) September 12, 2018

Menarik untuk dijadikan catatan, bahwa tuduhan mahasiswa telah ditunggangi oleh PKS bukan terjadi kali ini saja. Sebelumnya, Ketua BEM UI Zadit Taqwa pernah dituding sebagai kader PKS ketika dirinya populer karena aksi Kartu Kuning Jokowi di kampus UI.

Tuduhan bahwa mahasiswa rentan ditunggangi oleh politisi pernah disampaikan oleh Daoed Josoef ketika ia memberlakukan Normalisasi Kehidupan Kampus pada tahun 1978. Ia mengatakan bahwa mahasiswa yang kadar intelektualnya masih rapuh kerap kali terpancing untuk mendobrak kekuasaan agar kemudian diselesaikan oleh sang politisi yang akan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri.

Lantas, apakah benar bahwa mahasiswa telah digerakkan oleh politisi tertentu demi kepentingan politik praktis, lebih khususnya para politisi yang tergabung dalam PKS?

BEM Jadi Rebutan

BEM secara fungsional merupakan organisasi perwakilan mahasiswa. Dari organisasi inilah kegiatan-kegiatan mahasiswa bermula. Menurut SK Mendikbud No.155/U/1998 BEM memiliki fungsi sebagai perwakilan mahasiswa yang menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, menetapkan garis-garis program dan kegiatan kemahasiswaan.

Posisi sentral BEM di sebuah universitas membuat BEM jadi rebutan para pemangku kepentingan politik. Hal itu sudah terjadi sejak masa Orde Lama. Dody Rudianto dalam buku Gerakan Mahasiswa dalam Perspektif Perubahan Politik Nasional menyatakan bahwa pengaruh politik masuk ke dalam kehidupan mahasiswa melalui organisasi-organisasi ekstra kampus yang berebut menguasai BEM yang saat itu masih dikenal dengan nama Dewan Mahasiswa (Dema).

Organisasi ekstra kampus yang besar pada saat itu adalah HMI yang dekat dengan kaum Islam moderat dan Golkar, GMNI dengan PNI, CGMI dengan PKI, PMKRI dengan gerakan Katolik, IMM dengan Muhammadiyah, PMII dengan NU, hingga Gemsos yang memiliki kedekatan dengan PSI.

Seperti Dema, saat ini BEM-BEM kampus telah menjadi rebutan organisasi ekstra universitas. Pertanyaannya adalah mengapa BEM ini menjadi rebutan berbagai pihak? Adakah keuntungan khusus bagi kelompok yang berhail merebut kursi kepemimpinan BEM?

Bagi para pemangku kepentingan, merebut BEM merupakan prasyarat untuk menguasai suara kampus. Keunggulan BEM terletak pada suara mereka karena suara BEM dianggap mewakili aspirasi mahasiswa se-universitas. Maka ketika seorang Ketua BEM mengeluarkan sebuah pernyataan, itu lebih bernilai politis dan langsung mendapat perhatian masyarakat secara luas dibandingkan pernyataan dari mahasiswa biasa.

Selain pernyataan, sikap politik BEM juga dianggap mewakili aspirasi seluruh mahasiswa terhadap isu tertentu. Lihat saja demonstrasi mahasiswa di Riau kemarin, sekalipun tidak diikuti oleh seluruh mahasiswa di kampus tersebut, demonstrasi itu tetap dianggap sebagai aksi dari mahasiswa Universitas Islam Riau.

Fungsi-fungsi representatif organisasi mahasiswa ini diungkapkan misalnya oleh Rachel Brooks, Kate Byrford, dan Katherine Sela. Mereka mengungkapkan bahwa organisasi mahasiswa –yang dalam konteks Indonesia diwakili BEM- memang semakin lama semakin menguat unsur representatifnya tersebut.

Kekuatan politis BEM itu membuat para elite politik tergiur sehingga mereka berusaha menguasai BEM-BEM kampus untuk bertarung dengan lawan-lawan politik mereka melalui tameng kampus dan organisasi mahasiswa.

Kekuatan politis BEM membuat para elite politik berusaha menguasai BEM-BEM kampus
Share on X

Selain mampu menggiring opini publik melalui pernyataan, BEM juga memiliki wewenang untuk menetapkan garis-garis program dan kegiatan mahasiswa. Keunggulan ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan indoktrinasi, terutama terhadap mahasiswa baru.

Di sebuah universitas, sepopuler apapun seorang mahasiswa, ia tetap tidak memiliki kuasa terhadap program-program kemahasiswaan seperti wewenang khusus yang dimiliki oleh BEM. Maka siapa pihak yang dapat menguasai BEM, ia pun dapat menguasai panggung di sebuah universitas.

Sangatlah wajar ketika para pemangku kepentingan berusaha menancapkan kuku mereka di kampus, karena BEM bisa dimanfaatkan untuk membuka jalan para politisi untuk tampil di depan panggung mahasiswa.

PKS menguasai BEM?

Berbeda dengan dinamika politik kampus pada era Soekarno, di masa Reformasi, gerakan Tarbiyah telah tampil dan menggeser dominasi organisasi ekstra seperti HMI, PMKRI hingga GMNI dalam kontestasi penguasaan BEM.

Dosen Sejarah UI, Abdurakhman dalam disertasinya yang berjudul Gerakan Tarbiyah 1980-2010 menyatakan bahwa Tarbiyah dari sudut bahasa mengandung arti pendidikan. Sedangkan secara konseptual, Tarbiyah merupakan suatu metode dalam melakukan proses perubahan untuk mencapai struktur masyarakat yang lebih baik. Metode tersebut dipengaruhi oleh ide-ide yang dipergunakan oleh Ikhwanul Muslimin.

Di banyak kampus, gerakan Tarbiyah dapat dilihat pada lembaga-lembaga dakwah keagamaan yang secara rutin mengadakan lingkaran pengajian halaqah/liqa untuk para mahasiswa.

Abdurakhman menambahkan, sejak awal kemunculannya, lembaga dakwah mahasiswa coba memanfaatkan ruang kosong kampus yaitu masjid-masjid kampus ketika rezim Orde Baru sangat keras membatasi gerakan mahasiswa. Gerakan ini coba memanfaatkan celah karena masjid kampus pada saat itu merupakan tempat yang tidak terjangkau oleh kontrol pemerintah. Sehingga masjid kemudian dimanfaatkan untuk menyebarkan dakwah, sampai akhirnya gerakan ini semakin lama semakin membesar.

Setelah Orde Baru jatuh, gerakan Tarbiyah coba mengambil momentum reformasi dan keterbukaan politik pada saat itu. Para pengurus KAMMI dan kelompok tarbiyah mendirikan Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera). Dalam buku Dilema PKS: Suara dan Syariah karya Burhanuddin Muhtadi dijelaskan bahwa mayoritas aktivis KAMMI sepakat untuk bertransformasi menjadi gerakan politik dengan cara mendirikan Partai Keadilan pada 20 Juli 1998.

Sekalipun telah bertransformasi menjadi gerakan politik, KAMMI dan LDK tetap eksis di kampus, bahkan semakin membesar. Eksistensi gerakan Tarbiyah tidak terlepas dari keberhasilan aktivis dakwah dalam menguasai BEM-BEM kampus. Maka tak heran ketika para Ketua BEM di banyak kampus sering dicap sebagai kader PKS.

Meskipun tak ada bukti secara struktural bahwa BEM-BEM kampus berafiliasi dengan PKS, namun ada hubungan historis antara PKS dengan LDK dan KAMMI, dimana anggota dari kedua organisasi dakwah itu merupakan penguasa BEM saat ini.

Dugaan itu diperkuat ketika sebagian besar Ketua BEM kampus seperti di UI, UNJ ataupun IPB merupakan aktivis tarbiyah dari LDK ataupun KAMMI. Para pengurus BEM juga aktif mengikuti kegiatan LDK seperti liqo. Sebagaimana diketahui bahwa liqo merupakan alat kaderisasi gerakan tarbiyah. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengakui bahwa kelompok-kelompok liqo itu memang dibentuk oleh PKS sebagai wadah pembentukan karakter islami anak-anak muda.

Selain itu, setelah lulus dari kampus beberapa aktivis dakwah itu memilih berkarir di PKS untuk mengarungi lautan politik. Meskipun tidak semua aktivis dakwah berlabuh ke PKS, namun tak bisa pungkiri terdapat nama-nama politisi PKS yang dulunya merupakan aktivis dakwah di LDK, KAMMI ataupun BEM Universitas. Sebut saja Mardani Ali Sera, Fahri Hamzah, ataupun mantan Ketua BEM UI Zulkieflimansyah dan Rama Pratama.

Ketika berdemonstrasi, isu dan tuntutan yang dibawa oleh BEM pun sering kali tidak mewakili suara mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya. BEM lebih sering menggarap isu-isu elitis seperti kenaikan BBM, penistaan agama oleh Ahok, dan baru-baru ini melakukan kritik terhadap pemerintah yang dianggap anti-demokrasi.

Padahal sikap pemerintah yang anti-demokrasi itu sudah terlihat sejak lama seperti pada kasus Drop Out mahasiswa Universitas Negeri Semarang ketika ia mengkritik Liberalisasi Pendidikan Tinggi, hingga perampasan ruang hidup masyarakat di Kendeng dan Kulonprogo. Pertanyaannya kenapa BEM baru mengkritik sikap rezim yang anti-demokrasi sekarang? apa hanya karena adanya pelarangan deklarasi #2019GantiPresiden di beberapa daerah?

Pakar politik Cyrus Network Hasan Nasbi mengatakan bahwa PKS memiliki koordinator wilayah dakwah untuk menyampaikan pesan politik ke kampus. Maka bukan tidak mungkin keberhasilan gerakan tarbiyah dalam menguasai BEM di berbagai kampus mempengaruhi sikap politik yang selama ini disuarakan oleh BEM. Seperti sikap Senat Mahasiswa (SM) pada tahun 1990-an yang cenderung moderat ketika lembaga kemahasiswaan itu dikuasai oleh HMI.m

Infiltrasi politik PKS terhadap BEM kampus sepertinya sudah menjadi rahasia umum di kalangan mahasiswa. Meski begitu, tidak semua BEM kampus berhasil dikuasai oleh PKS. Kampus-kampus negeri di Indonesia bagian Timur ataupun kampus-kampus swasta di Jawa cenderung terbebas dari infiltrasi politik PKS. Hal itu bisa jadi disebabkan oleh demografi di kampus-kampus tersebut yang tidak sesuai dengan karakteristik PKS.

Pilihan politik memang hak bagi setiap orang, termasuk mahasiswa di dalamnya. Tetapi para pengurus BEM harus sadar bahwa mereka dipilih oleh mahasiswa agar menjadi perwakilan mahasiswa sepenuhnya. BEM harus menolak segala tekanan politik dari kelompok tertentu dan mulai berada di barisan paling depan ketika mahasiswa dan rakyat kecil membutuhkan mereka. (D38)

PinterPolitik.com

[dropcap]R[/dropcap]ame-ramenya kasus ‘kartu kuning dari kampus kuning’ memang bikin Abdul pusing. Habisnya, permintaan deodoran di warung istrinya jadi meningkat.

“Dul, deodoran ada? Beli selusin”, begitu kata Mak Ijah, perempuan 60 tahun di suatu siang.

“Gile, banyak amat belinya, Mak. Buat apaan?” Abdul bertanya terheran-heran pada tetangganya itu.

“Mak mau tampil wangi, nanti mau dicium sama mahasiswa-mahasiswa. Noh di tipi pada ngomongin mau cium-cium rakyat, membau-baui rakyat. Biar emak wangi kalau dicium,” jawabnya dengan mata genit.

Abdul terheran-heran, dan tanpa bertanya mengambil pesanan yang diminta Mak Ijah.

Bussett, ini orang-orang pada kenapa ya? Ampe segitunya beli wewangian. Tapi lumayan menguntungkan sih, barang jadi cepat laku.

Akibatnya, stok deodoran jadi cepet banget habis. Pagi tadi juga pada bejibun ibu-ibu pada beli deodoran.

Kenapa ya?

Abdul inget sih semalam ada acara yang ngundang mahasiswa, para ketua BEM atau apalah namanya itu. Lalu ada komentar dari politisi berkacamata yang kayaknya sih mengkritik para mahasiswa itu: “Mahasiswa harus membaui masyarakat, biar tau kondisinya!”

Hmm, mungkin itu yah yang bikin ibu-ibu di kampung jadi pada genit semua beli deodoran.

Tapi komentar itu rada nggak masuk akal juga sih. Masa harus nyium-nyium rakyat?

Abdul paham sih. Yang dimaksud abang-abang politisi itu adalah melihat kondisi masyarakat secara langsung.

Tapi, gimana ya bang, Abdul dulu aja kuliah 5 tahun udah dimarah-marahi.

“Kuliahmu udah 5 tahun. Bentar lagi 6 tahun. Masa otakmu sama kayak anak SD yang sekolahnya 6 tahun?” begitu teriakan ibu marah-marah karena skripsi Abdul yang nggak kelar-kelar.

Ini malah si abang-abang itu nyuruh harus membaui rakyat. Kapan mahasiswa belajarnya, bang?

Banyak tugas bang sekarang. Dosen-dosennya killer-killer semua. Udah untung pada mau berorganisasi bang. Kalau terjun lagi sampe ke Papua, kapan selesai kuliahnya bang?

Abang dulu mah nggak masalah kuliah 10 tahunan.

Kalau sekarang, 5 tahun kuliah udah ditanyain tetangga: “Kamu kapan kawin?”

Ettt dahh, nanyain skripsi aja bisa?

Makanya itu bang, kondisi sekarang udah beda sama zaman dulu. Lagian, kenapa sih nggak terima aja kritiknya? Toh bagus juga kan bang?

“Woi, Dul! Bengong aja lu! Beli deodoran 2 lusin!” suara cempreng Mak Siwi mengagetkan lamunan Abdul.

“Eh iya, Mak!”

Busset dah, ini permintaan deodoran lagi meningkat banget ya? Buat makan ya deodorannya? Emang tingkat permintaan deodoran menggambarkan kesejahteraan rakyat?

Mungkin sedang pada sejahtera semua, ya?

Di tempat lain, ada gosip kursi pimpinan parlemen mau ditambah dari partai merah.

Eh, bukannya si abang-abang kaca mata itu orang partai merah juga kan?

Makan, Bang!

(S13)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]T[/dropcap]entu adalah agenda rutin bagi mahasiswa untuk mengritik kerjaan pemerintah, sekalipun kerjaan skripsi mereka banyak yang belum kelar. Bagi mereka, dan harusnya bagi kita semua, itu adalah amanat demokrasi. Mahasiswa adalah penyambung lidah rakyat.

Tapi, kalau dilihat zaman sekarang, aksi mahasiswa tuh maknanya di mana ya? Ruh nya terasa hilang sejak 1998. Selesai menurunkan Soeharto sudah semuanya pulang dan joget-joget riang.

Promotornya lalu naik pangkat memakai dasi. Tapi, mereka tidak berjarak dari kawanan lamanya. Mereka menurunkan kembali bakat aksi ke adek kelasnya belakangan ini, banyak membungkus aksi dengan kepentingan politik elitis mereka sekarang.

Kalau dilihat-lihat lagi, fungsi aksi periodikal begini apa sih? Biar ramai saja ya demokrasi? Atau memang penting sebagai penyeimbang kekuatan pemerintah?

Kalau repetitif dan tidak menawarkan solusi, bisa-bisa seperti DPR saja yang—di mata orang awam—cuma bisa cuap-cuap. Kerja? Tidak. Yang penting kritik. Isinya bisa jadi nol, lupa banyak baca seperti ajakan Najwa Shihab.

Buktinya, lihat saja poin kritik dan tekanan unjuk rasa BEM-SI menyoal 3 tahun Jokowi-JK.

[Seruan pernyataan sikap]
3 tahun (katanya) kerja Jokowi

○ selasa, 10 Okt 2017
○ 10.00 WIB
○ Tugu pahlawan, Surabaya

BEM SI wilayah Jatim pic.twitter.com/umBb4Aml1t

— BEM Indonesia (@bem_indonesia) October 9, 2017

Turunkan kesenjangan ekonomi? Wujudkan kedaulatan rakyat? Tegakkan supremasi hukum? Ini kitab suci bangsa? Tidak, kawan. Kita berhadapan dengan realita. Memangnya pemerintah cuma nongkrong dan sebat kayak kalian?

Juga kurang cantik rasanya melihat tuntutan-tuntutan ini dilempar sementara mereka asik-asik di jalan. Ya kan, siapa sih yang gak asik-asik di jalan? Daripada mikir kajian yang lebih matang dan dalam, tentu asikan ngurusin logistik dan mobilisasi massa, bukan?

Jujur, saya tidak anti sama gerakan mahasiswa. Justru saya mendambakan gerakan mahasiswa yang akademik, cerdas, aktual, tajam, dan terpercaya. Satu untuk semua. Hmmm…

Ya, pokoknya saya rasa lebih indah kontribusi mahasiswa melalui sains dan teknologi. Berinovasi bagi sistem yang lebih baik bagi negara ini, yang sudah terlalu usang puluhan tahun tak direnovasi. Tapi tentu harus belajar sampai ke negeri Cina, kalau tidak hanya teriak-teriak tiada arah.

Kemudian masuk ke pemerintahan dan membersihkan yang kotor. Bukan ikut-ikutan kotor. Lebih elok, kan?

Demo Jokowi-JK Hingga Tengah Malam, 14 Mahasiswa Ditangkap https://t.co/HPq7FKyOdw

— Republika.co.id (@republikaonline) October 21, 2017

Terlepas dari kontroversi penangkapan empat belas aktivis oleh kepolisian, kita patut bertanya pada kualitas aksi tersebut. Perlukah melanggar aturan? Perlukah memaksa Jokowi segera pulang dari NTB? Aparat memang perlu evaluasi kualitas, tapi tidakkah mahasiswa pun demikian?

Sudah banyak pula yang mengaitkan BEM-SI dengan PKS. Tapi apa daya, apa buktinya? Foto dengan Anis Matta? Kebungkaman BEM-SI dalam korupsi sapi? Mungkin mereka temenan sama anaknya Anis dan mereka tidak makan sapi. Makanya mereka suka nasi ayam bakar karet merah, bukan rendang karet ijo.

Kawan, cintamu kepada negara harus dibungkus dengan elegan, ya. Atau jangan-jangan bukan kesana arah cintamu? (R17)

[dropcap size=big]R[/dropcap]atusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Senin (22/5), memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei, dengan melakukan aksi turun kejalan. Aksi ini dilakukan untuk mengkritisi pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla yang mereka anggap belum sesuai dengan janji Nawacita yang mereka usung saat kampanye.

“Hari ini, kita turun ke jalan sebagai simbol adanya keresahan di luar sana. Hari ini, kita turun ke jalan merupakan simbol adanya ketidakadilan di luar sana. Jangan sekali-kali kita mundur. Kita kepung istana!” ujar seorang orator yang berasal dari BEM Politeknik Negeri Jakarta (PNJ). Sementara lainnya, mengibarkan bendera dan membentangkan spanduk bertuliskan, “Melawan atau Tertawan, Bapak Jangan Cuma Diam” dan “Usut Tuntas Mafia e-KTP dan KPK.”

Aksi ini diikuti oleh 42 BEM yang terafiliasi dalam BEM Seluruh Indonesia. Sebagian besar BEM ini berasal dari pulau Jawa, seperti Amikom Yogyakarta, ITB, UI, IPB, UGM, PENS, ITB, ITS, UNS, Unnes, juga UNTAG Surabaya. Namun ada juga yang berasal dari Sumatera, seperti Universitas Negeri Padang, Universitas Andalas, Universitas Bangka Belitung, Universitas Lampung, Politeknik Negeri Lampung, Universitas Sriwijaya, juga Universitas Bengkulu. Serikat buruh, seperti KSPI dan FSPMI, juga turut dalam aksi ini.

Rombongan mahasiswa ini memulai aksinya dengan berorasi di sekitar Patung Kuda, di jalan Medan Merdeka, Jakarta. Rencananya, mereka akan berjalan menuju Istana Negara. Namun aksi ini tertahan, karena diblokade oleh aparat kepolisian. Sehingga, akhirnya rombongan mahasiswa dan buruh memutuskan untuk berorasi di depan Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Saat demo buruh kala May Day lalu, aparat keamanan juga melakukan hal serupa. (Lihat juga: May Day, 121 Tahun Perjuangan)

Untuk rakyat.. #kepungistana #tugurakyat pic.twitter.com/fD3ZYUMqGS

— Nashirudin Baehaki (@NashirudinB) May 22, 2017

Dalam aksinya, mahasiswa mengeluarkan pernyataan kritik terhadap pemerintahan Jokowi-JK berjuluk “Tujuh Gugatan Rakyat (Tugu Rakyat)”. Pernyataan tersebut terangkum dalam Kajian BEM SI “Tugu Rakyat” setebal 218 halaman, isinya berupa kajian mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan yang diterapkan pemerintahan Jokowi-JK.

Beberapa perwakilan mahasiswa ini, akhirnya diterima oleh pihak Istana di sore hari. Namun karena Jokowi tidak berada di tempat, perwakilan BEM SI ini bertemu dengan Deputi Bidang Koordinasi dan Pertahanan Negara. Pihak Istana menyatakan, mereka akan menyampaikan tuntutan ini kepada Presiden Jokowi.

Pekan lalu, dalam sebuah pidato di Kongres Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ke XIX di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Jokowi meminta agar mahasiswa mengarahkan energi ke gagasan yang besar seperti gagasan ekonomi untuk kesejahteraan bangsa.

“Saya terus terang sedih kalau setiap hari melihat orang demo, ribuan demo, ratusan ribu demo, energi kita habis hanya untuk itu. Belum lagi antar-kita yang saling menghujat, saling menjelekkan, saling fitnah, saling menolak. Ini tidak produktif, habis energi kita hanya untuk hal-hal seperti itu. Kita lupa bahwa kita ini adalah saudara,” ucap Jokowi, Selasa (16/5).

Bagi Jokowi, harusnya imajinasi dan mimpi anak-anak muda jangan hanya menjadi politisi. “(Mahasiswa) jangan semua main ke politik, arahkan energi itu sebagian besar ke gagasan-gagasan besar. Bermimpilah, misalnya ada yang jadi wiraswasta, entrepreneur. Entrepreneur kita baru 1,6 persen. Padahal negara yang baik itu seharusnya punya 5 persen entrepreneur,” tuturnya.

Menurut kabar yang disampaikan melalui akun facebook BEM Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (BEM REMA UPI), Jokowi sedang berada Istana Bogor. Kabar tersebut benar adanya, karena pada saat itu Jokowi sedang menyambut tamu kenegaraan, yaitu Raja Carl XVI Gustaf dari Swedia yang sedang berkunjung ke Indonesia. (H31)