Dengarkan artikel berikut.

Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Ketika luka 350 tahun penjajahan berubah jadi dukungan totalitas untuk timnas Oranje — apa yang sebetulnya sedang terjadi?

PinterPolitik.com

Coba bayangkan skenario ini. Di sebuah kota yang pernah menjadi bagian dari wilayah yang dijajah selama tiga setengah abad, puluhan ribu orang turun ke jalan. Mereka mengibarkan bendera bekas penjajah itu. Mereka menyanyikan yel-yel untuk tim sepak bolanya. Mereka berteriak dengan penuh semangat — bukan dengan kepahitan, bukan dengan ironi — tapi bahwa negara itu akan dibela sepenuh hati.

Itulah yang terjadi di Sorong, 7 Juni 2026. Tiga puluh ribu warga Indonesia berkonvoi 20 kilometer membawa bendera Belanda, menyambut Piala Dunia dengan cara yang, kalau terjadi di konteks lain, mungkin akan disebut kontroversial. Di Raja Ampat, hal serupa berlangsung meriah. Di Manokwari, ratusan orang keliling kota dengan atribut oranye. Tidak ada yang memprotes. Tidak ada yang mempermasalahkan. Pemerintah kota bahkan memfasilitasinya.

Pertanyaan yang layak diajukan bukan apakah ini wajar atau tidak. Pertanyaan yang lebih menarik adalah: mengapa ini bisa terjadi — dan apa artinya bagi cara kita memahami sejarah, identitas, dan hubungan antarbangsa?

Akrab Lebih Kuat dari Nyaman

Ada dua mekanisme psikologis yang selama ini dianggap setara dalam studi postkolonial: comfort dan familiarity. Padahal keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda, terutama dalam konteks memori lintas generasi.

Comfort — rasa nyaman — membutuhkan tidak adanya trauma aktif. Generasi yang hidup di bawah Cultuurstelsel, sistem tanam paksa yang antara 1830 dan 1870 menewaskan ratusan ribu orang dan mengalirkan 970 juta gulden ke kas Belanda, tidak mungkin merasa nyaman dengan nama Belanda. Luka itu terlalu segar, terlalu nyata, terlalu hadir dalam tubuh.

Familiarity — rasa akrab — bekerja berbeda. Ia tidak membutuhkan pengalaman yang menyenangkan untuk tumbuh. Ia tumbuh dari paparan berulang, dari kehadiran yang konsisten, dari kedekatan yang terpaksa maupun tidak. Dan yang paling penting: ia bisa tumbuh di atas memori traumatik, selama memori itu sudah cukup jauh untuk dirasakan sebagai sejarah, bukan pengalaman.

Di sinilah letak poin menarik yang selama ini luput dari diskursus postkolonial. Semakin lama dan semakin intens penjajahan berlangsung, semakin dalam familiarity yang ia tinggalkan. Tiga ratus lima puluh tahun bersama tidak hanya meninggalkan luka — ia meninggalkan bahasa, sistem hukum, tata kota, cara berpikir, dan tentu saja, sepak bola. Papua, yang berada di bawah administrasi Belanda hingga 1962, merasakan ini dengan intensitas yang lebih dalam dari wilayah lain. Dua generasi penuh tumbuh dengan sepak bola Belanda sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari — bukan warisan yang dipilih, tapi warisan yang datang begitu saja.

Para akademisi menyebut transformasi ini Affective Postcolonialism: kondisi ketika hubungan penjajah dan terjajah tidak lagi hanya soal luka yang harus disembuhkan atau kekuasaan yang harus dilawan, melainkan soal afeksi yang tumbuh organik, diam-diam, tanpa ada yang merencanakannya.

Marianne Hirsch, profesor sastra di Columbia University, menawarkan kerangka yang membantu menjelaskan mengapa pergeseran ini terjadi begitu sistematis lintas generasi. Dalam konsepnya tentang postmemory, Hirsch berargumen bahwa generasi yang tidak mengalami trauma secara langsung tetap mewarisinya — tapi bukan sebagai pengalaman tubuh, melainkan sebagai cerita, foto, dan narasi keluarga yang sudah kehilangan dimensi fisiknya.

Generasi Papua yang lahir setelah 1980 contohnya, tidak pernah berhadapan dengan pejabat kolonial Belanda. Cultuurstelsel bagi mereka adalah bab dalam buku pelajaran, bukan kenangan yang mengendap dalam tulang. Dan ketika trauma hanya hadir sebagai teks, familiarity kultural yang ditinggalkan kolonialisme — bahasa, sistem, olahraga — justru menjadi jauh lebih terasa nyata. 

Pola yang Lebih Luas

Indonesia bukan kasus tunggal. Pola yang sama sedang berlangsung di berbagai penjuru dunia — dan membacanya secara komparatif justru membuat fenomena ini semakin menarik untuk dianalisis.

Prancis menjuarai Piala Dunia 2018 dengan skuad yang secara demografis lebih mencerminkan Afrika Barat daripada Eropa — Mbappé, Kanté, Pogba, Umtiti, Matuidi, semuanya berdarah Afrika. Di jalanan Dakar dan Abidjan, orang merayakan kemenangan Prancis dengan intensitas yang sulit dibedakan dari perayaan kemenangan timnas sendiri. Ini terjadi meski Prancis pernah memberlakukan Code de l’Indigénat, sistem hukum kolonial yang merampas hak dasar jutaan orang Afrika selama puluhan tahun.

Lebih jauh lagi, 56 negara bekas jajahan Inggris hari ini tergabung dalam Commonwealth — secara sukarela mempertahankan kedekatan institusional dengan London, menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, dan dalam banyak kasus, masih menaruh potret raja Inggris di uang kertas mereka. Tidak ada paksaan. Tidak ada sanksi bagi yang keluar. Mereka memilih bertahan.

Yang sedang terjadi bukan rekonsiliasi formal — tidak ada perjanjian, tidak ada permintaan maaf resmi yang menjadi titik balik. Yang terjadi adalah sesuatu yang lebih diam-diam dan justru lebih kuat: akumulasi familiarity yang, setelah melewati ambang batas generasional tertentu, bertransformasi menjadi afeksi yang genuine. Kolonialisme, dengan segala kejahatannya, secara tidak sengaja meninggalkan infrastruktur kultural yang kini mempererat — bukan memutus — hubungan antara bekas penjajah dan terjajah.

Ada refleksi filosofis dari tempat yang tidak terduga. Ernest Renan, filsuf Prancis yang justru hidup di masa kejayaan kolonialisme, pernah berargumen dalam kuliahnya Qu’est-ce qu’une nation? (1882) bahwa sebuah bangsa dibangun sama besar oleh dua hal yang berlawanan: apa yang ia ingat bersama, dan apa yang ia pilih untuk lupa bersama. 

Renan menyebutnya l’oubli nécessaire — kelupaan yang perlu. Ia tidak bermaksud membenarkan penghapusan sejarah; ia sedang menggambarkan mekanisme alamiah bagaimana komunitas manusia bergerak maju. Yang menarik — dan ironis — adalah bahwa argumen seorang filsuf Prancis abad ke-19 ini hari ini paling tepat menggambarkan mengapa warga bekas jajahan Belanda dan Prancis bisa berdiri di jalanan sambil mengibarkan bendera bekas penjajah mereka, dengan senyum yang sama sekali tidak dipaksakan. 

Rekonsiliasi atau Sekadar Lupa?

Tapi ada pertanyaan yang tidak boleh ikut terkubur di bawah jersey oranye itu.

Belanda hingga hari ini belum pernah meminta maaf secara resmi atas Cultuurstelsel. Prancis belum sepenuhnya mengakui kejahatan kolonialnya di Afrika. Inggris belum membayar reparasi atas perbudakan dan eksploitasi yang berlangsung berabad-abad. Sementara afeksi terus tumbuh di pihak bekas terjajah, pengakuan formal terus tertunda di pihak bekas penjajah.

Ini bukan soal melarang orang mengenakan jersey oranye. Identitas manusia memang selalu berlapis — seseorang bisa sekaligus bangga sebagai WNI dan tulus mendukung De Oranje, tanpa kontradiksi yang harus diselesaikan. Itu adalah hal yang wajar dan manusiawi.

Yang perlu dipertanyakan adalah apakah afeksi yang tumbuh secara organik ini, tanpa dibarengi pengakuan dari pihak yang pernah bersalah, merupakan rekonsiliasi yang utuh — atau sekadar jalan pintas menuju lupa. Karena ada perbedaan mendasar antara memaafkan dan melupakan. Yang pertama membutuhkan dua pihak. Yang kedua hanya membutuhkan waktu.

Ketika sejumlah WNI nantinya berteriak “Belanda harga mati” di jalanan saat Piala Dunia, itu bukan pengkhianatan sejarah. Tapi mungkin ada baiknya, di sela-sela sorak sorai itu, kita sesekali bertanya: apakah jersey oranye yang berkibar hari ini adalah tanda bahwa luka sejarah sudah sembuh — atau tanda bahwa kita sudah cukup nyaman untuk tidak lagi merasakannya? (D74)

PinterPolitik.com

Bagi kalian yang pernah menonton film Admiral (2015) atau film yang memiliki judul Michiel de Ruyter dalam bahasa aslinya, mungkin nama Michiel de Ruyter bukanlah nama yang asing. De Ruyter adalah seorang laksamana angkatan laut Belanda yang tercatat sebagai laksamana paling hebat dalam sejarah manusia.

Latar film tersebut berjalan saat perang antara Inggris dan Belanda (Anglo-Dutch War) memasuki tahap ketiga pada tahun 1673 – tepatnya di Pertempuran Texel (Battle of Texel) antara Inggris bersama Prancis melawan Belanda. Pertempuran – di mana Inggris diperkuat oleh 92 kapal dan 30 kapal api (fire ships) sedangkan Belanda hanya punya 75 kapal dan 30 kapal api yang lebih kecil tetapi lebih terlatih – ini nyatanya memang diungguli oleh Belanda.

Pertempuran ini juga menjadi semacam gambaran awal pertentangan dua kekuatan kolonial lampau yang terus bersaing hingga periode-periode selanjutnya – katakanlah melalui persaingan antara Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) dan East India Company (EIC), perebutan wilayah kolonial di Nusantara, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana benturan dua negara ini pernah terjadi?

Hubungan Manis Berujung Petaka?

Eropa di abad ke-16 adalah masa yang penuh dengan perang. Adalah Dinasti Habsburg yang mewakili kekuatan Katolik kala itu berperang melawan negara-negara Protestan. Ini adalah bagian dari gelombang reformasi dalam peradaban Barat dan kekristenan kala itu yang menandai perubahan dalam banyak aspek kehidupan manusia.

Inggris dan Belanda kala itu terlibat dalam perang ini. Di Belanda sendiri, secara spesifik, ada Perang 80 Tahun alias Perang Kemerdekaan yang terjadi antara 17 provinsi melawan Raja Philip II dari Spanyol yang merupakan penguasa atas Habsburg Belanda – sebutan untuk wilayah itu.

Sementara, Inggris sendiri saat dipimpin oleh Ratu Elizabeth I juga sedang memainkan politik melawan Spanyol. Elizabeth I membangun angkatan laut yang kuat untuk menghadapi pembajakan dan pertempuran di laut dalam rangka melindungi kepentingan negaranya.

Karena sama-sama melawan Spanyol, Inggris pun memberikan dukungan terhadap Perang Kemerdekaan di Belanda lewat penandatanganan Perjanjian Nonsuch dengan provinsi-provinsi di Belanda tersebut. Namun, hubungan berubah ketika Charles I berkuasa di Inggris. Ia justru melakukan kesepakatan rahasia dengan Spanyol dan justru ingin melawan Belanda.

Hubungan Inggris dan Belanda ini sangat dipengaruhi oleh persaingan penjelajahan dunia menuju apa yang disebut sebagai New World (Dunia Baru) – utamanya untuk mencari komoditas perdagangan yang salah satunya adalah rempah-rempah.

Baca Juga: Materialisme Monopoli Perdagangan Belanda di Nusantara

Sekalipun bersaing, kala itu embrio perdagangan bebas telah mulai digariskan dengan menggunakan prinsip-prinsip dalam ius gentium atau law of nations yang merupakan warisan hukum Romawi. Suasana damai ada tetatpi juga tetap ada ketegangan. Belanda sendiri mengambil porsi wilayah dagang yang sebelumnya dikuasai oleh Portugis lewat Perjanjian Tordesillas.

Benturan-benturan yang terjadi dengan Inggris berubah menjadi lebih kuat ketika persaingan memperebutkan komoditas perdagangan berujung pada pembentukan kongsi dagang. Inggris lebih dulu mendirikan EIC pada tahun 1600. Tak mau ketinggalan, Belanda pun mendirikan VOC dua tahun kemudian pada 1602.

Persaingan ini awalnya berhubungan dengan monopoli komoditas tetapi kemudian berujung pada benturan fisik yang lebih serius. Konteks monopoli itu misalnya yang dilakukan Belanda pada komoditas pala, cengkeh, dan bunga pala yang tumbuh di pulau-pulau di Maluku – terutama di Kepulauan Banda.

Untuk mengontrol harga, VOC mewajibkan tumbuhan ini hanya ada di Maluku saja. Sementara, di daerah-daerah lain, komoditas tersebut dilarang tumbuh dan bahkan akan dicabut atau dirusak tanamannya. Harga komoditas tersebut kemudian dijual antara 14 hingga 17 kali lipat dari harga awal. Akibatnya, Belanda kemudian berubah menjadi negara dengan perdagangan laut paling kuat di Eropa kala itu – termasuk juga dari sisi angkatan lautnya.

Konteks benturan dengan EIC dalam kaitan dengan monopoli ini sempat terjadi pada tahun 1623 dalam tajuk Pembantaian Ambon. Kala itu, terjadi penyiksaan dan eksekusi yang dilakukan oleh VOC kepada 20 orang – dengan 10 orang di antaranya adalah pegawai EIC – atas tuduhan pengkhianatan.

Dinamika terus berubah ketika terjadi Perang Sipil di Inggris pada tahun 1642 ketika Oliver Cromwell memimpin tentara parlemen melawan Raja Charles I. Cromwell kemudian berambisi untuk membesarkan angkatan laut Inggris dan menyaingi Belanda yang saat itu sudah menjadi pemain besar.

Persaingan dan benturan yang terjadi akhirnya berujung pada keputusan Inggris untuk mengonfrontasi Belanda yang menurut mereka “tidak berterima kasih” atas bantuan yang diberikan di masa lampau.

Maka, pecahlah Anglo-Dutch War yang terjadi dalam empat tahap. Tahap pertama terjadi antara tahun 1652-1654, tahap kedua pada 1665-1667, tahap ketiga pada 1672-1674, dan tahap keempat pada 1780-1784. Perang tahap keempat sendiri terjadi setelah untuk waktu satu abad kedua negara menjadi sekutu.

Baca Juga: Polemik Maaf Raja Belanda untuk Indonesia

Pasca-perang tahap keempat, beberapa penulis menyebutkan bahwa Inggris dan Belanda memasuki era Unspoken Allies. Ini misalnya dituliskan oleh Nigel Ashton dan Duco Hellema dalam buku mereka Unspoken Allies. Era kekuasaan global Belanda sebagai penguasa lautan juga perlahan berganti.

Pada tahun 1814, terjadi Anglo-Dutch Treaty yang berisi kesepakatan untuk mengembalikan wilayah-wilayah koloni Belanda kepada negara tersebut – dengan mengecualikan Cape of Good Hope (Tanjung Harapan) di Afrika Selatan. sInggris juga memberikan kepulauan Bangka kepada Belanda sebagai ganti Kochi di India. Perjanjian ini kemudian disempurnakan lagi lewat perjanjian lanjutan di tahun 1824.

Setelah Inggris-Belanda Rujuk

Situasi dalam tajuk hubungan yang kondusif terus terjadi selama Perang Dunia, di mana Inggris dan Belanda menjadi sekutu bersama. Ketika Belanda diduduki oleh Hitler pada tahun 1940, Ratu Belanda Wilhelmina “mengungsi” ke Inggris dan memimpin pemerintahannya dari sana.

Pasca-perang, hubungan yang dekat itu terus terjadi hingga saat ini. Dua negara ini sama-sama menganut monarki konstitusional. Angkatan laut kedua negara juga menjalin hubungan yang sangat dekat – hal yang tentu saja menarik mengingat persaingan keduanya di masa lampau.

Beberapa perusahaan besar dunia juga punya pertalian asal dari dua negara ini, misalnya Royal Dutch Shell – perusahaan minyak dan gas –berasal dari dua negara ini. Ada juga Unilever yang menyediakan produk-produk kebutuhan mandi kalian yang merupakan hasil merger dua perusahaan, yakni perusahaan margarin Belanda bernama Margarine Unie dengan perusahaan sabun asal Inggris bernama Lever Brothers.

Pada akhirnya, kisah tentang Inggris dan Belanda akan jadi perbincangan yang selalu menarik. Banyak obrolan di warung kopi yang bilang bahwa Indonesia sulit maju karena dijajah Belanda, dan nasibnya akan berbeda kalau dijajah oleh Inggris. Namun, itu topik yang menarik untuk kita diskusikan di tulisan selanjutnya.

Belanda memang saat ini tidak sedominan Inggris di panggung politik internasional tetapi banyak yang menyebut negara ini sebagai raksasa yang sedang tertidur. Mungkin, Battle of Texel di awal tulisan tadi sudah lebih dari cukup untuk menggambarkannya.

Lalu, bagaimana menurut kalian? Mungkinkah Belanda suatu saat akan kembali ke masa kejayaannya lagi?

Baca Juga: Di Balik Kata Maaf Belanda

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Sebelum Indonesia merdeka, pernah ada taipan yang kekayaannya melampaui batas negara—namanya Oei Tiong Ham, Raja Gula Asia dari Semarang. Bahkan kakek Lee Kuan Yew pun pernah bekerja padanya.

PinterPolitik.com

Di era sekarang, nama-nama seperti Elon Musk, Jeff Bezos, atau Bernard Arnault identik dengan kekuasaan dan kekayaan yang nyaris tak terbatas. Mereka menguasai sektor-sektor strategis: teknologi, energi, dan perdagangan global. Namun jauh sebelum nama-nama itu mendunia, Indonesia—atau lebih tepatnya Hindia Belanda—pernah memiliki sosok yang tak kalah berpengaruh: Oei Tiong Ham, taipan berdarah Tionghoa dari Semarang yang dikenal sebagai “Raja Gula Asia.”

Lahir tahun 1866, Oei Tiong Ham mewarisi perusahaan perdagangan Kian Gwan dari ayahnya. Namun yang membedakannya, ia berhasil mengembangkan bisnis itu menjadi kerajaan dagang lintas negara yang mencakup ekspor gula, opium legal, pelayaran, hingga perbankan. Ia menjadi salah satu orang terkaya di Asia Tenggara, dan punya pengaruh yang membuat pemerintah kolonial pun segan padanya.

Saking besarnya pengaruh keluarga Oei, Lee Bok Boon—kakek dari Lee Kuan Yew, pendiri dan perdana menteri pertama Singapura—pernah bekerja untuk keluarga ini di Semarang. Fakta ini menunjukkan betapa besar jaringan ekonomi dan sosial yang dibangun Oei, bahkan hingga ke luar wilayah Hindia Belanda.

Oei Tiong Ham tidak hanya kaya, tetapi juga mampu menciptakan kekuatan ekonomi yang membuatnya dihormati, ditakuti, bahkan oleh penguasa kolonial sekalipun. Ia tidak pernah menjadi pejabat publik, namun punya kekuatan yang jauh melampaui bupati atau residen Belanda.

Namun, bagaimana mungkin seorang pengusaha etnis Tionghoa di era diskriminasi kolonial bisa memiliki pengaruh sebesar itu? Apa rahasia di balik kejayaannya yang mendunia?

Kekuasaan dalam Sekepal Gula

Kekayaan Oei Tiong Ham pada puncaknya diperkirakan mencapai 200 juta gulden—jumlah yang luar biasa besar di awal abad ke-20, dan bila dikonversikan setara ratusan juta hingga miliaran dolar saat ini. Ia tidak hanya menjadi eksportir gula terbesar dari Jawa, tetapi juga memiliki kendali atas harga pasar gula dunia.

Namun, kekayaan itu tak datang begitu saja. Ia mewarisi bisnis perdagangan Kian Gwan dari ayahnya, Oei Tjie Sien, tetapi dengan kecerdikan dan visi yang berbeda. Oei Tiong Ham merevolusi bisnis keluarganya menjadi perusahaan modern dengan sistem holding—yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. Di sinilah letak kekuatan pertamanya: struktur kelembagaan modern yang membuat bisnisnya bisa berekspansi secara efisien ke Asia, Eropa, bahkan Amerika.

Secara teori, Oei mempraktikkan prinsip-prinsip kapitalisme modern berbasis konektivitas global, seperti yang dijelaskan dalam teori global commodity chains oleh Gereffi dan Korzeniewicz. Gula menjadi komoditas strategis global, dan Oei Tiong Ham berada tepat di simpulnya.

Yang kedua, ia memanfaatkan hubungan patronase dengan pemerintah kolonial. Meski dirinya adalah warga kelas dua secara hukum, Oei berhasil membalikkan struktur itu melalui kekuatan ekonomi. Pemerintah kolonial pun menjadikannya mitra strategis, terutama dalam perdagangan opium legal yang dijalankan melalui sistem konsesi.

Inilah bentuk lain dari “ekonomi politik kolonial”: alih-alih hanya ditekan, sebagian elite etnis minoritas justru bisa naik ke puncak sistem dengan cara menguasai sektor yang tidak dikelola langsung oleh negara. Oei bahkan diberi gelar kehormatan Majoor der Chinezen, memperkuat posisinya secara sosial-politik.

Ketiga, Oei adalah pelaku “political capitalism”, sebagaimana didefinisikan oleh Max Weber—di mana kekuasaan ekonomi digunakan untuk menciptakan akses politik, dan sebaliknya. Ia punya pengaruh dalam komunitas Tionghoa, dalam jaringan perbankan Hindia, dan dalam sistem ekspor-impor global. Dia tidak hanya berdagang, tapi mengatur permainan.

Lebih dari itu, Oei Tiong Ham juga sadar pentingnya ekspansi internasional. Ia memindahkan sebagian asetnya ke luar negeri, mengakuisisi properti di London, Hong Kong, dan Singapura—memastikan bisnisnya tidak sepenuhnya tergantung pada iklim politik Hindia Belanda.

Semua ini menjadikannya bukan hanya konglomerat, tetapi aktor transnasional pertama dari Asia Tenggara. Ia menggabungkan etos bisnis keluarga Tionghoa, struktur kapitalisme Eropa, dan kecanggihan manajemen modern—membuatnya jauh melampaui zamannya.

Jejak yang Memudar, Warisan yang Tertinggal

Namun sebagaimana imperium lainnya, kejayaan Oei Tiong Ham tidak abadi. Pada tahun 1924, ia meninggal secara mendadak di Singapura dalam kondisi yang misterius. Ada spekulasi bahwa ia diracun oleh pihak internal keluarga, tapi tak pernah terbukti. Sepeninggalnya, dinasti bisnis Oei mulai mengalami konflik warisan dan fragmentasi.

OTHC tetap berjalan dan menjadi konglomerat terbesar di Asia Tenggara hingga 1960-an. Namun, pasca-kemerdekaan Indonesia, iklim politik berubah drastis. Pemerintah Indonesia di bawah Soekarno menjalankan kebijakan nasionalisasi terhadap aset-aset asing dan elite non-pribumi. Banyak bisnis milik OTHC disita negara.

Sebagian aset OTHC kemudian menjadi cikal bakal perusahaan-perusahaan BUMN, terutama di sektor perdagangan dan logistik. Namun ironisnya, nama Oei Tiong Ham nyaris menghilang dari narasi sejarah resmi Indonesia. Mungkin karena latar belakangnya sebagai pengusaha Tionghoa dan keterlibatannya dalam perdagangan opium, atau mungkin karena Indonesia pascakolonial lebih fokus pada tokoh-tokoh politik daripada tokoh bisnis.

Dari sudut pandang teoritis, kisah Oei Tiong Ham mencerminkan kontradiksi dalam kapitalisme kolonial: sistem yang menindas secara rasial, namun tetap memberi ruang bagi aktor tertentu untuk menaklukkan sistem dari dalam. Ia adalah contoh klasik dari “agency within structure”—di mana kekuasaan bisa dicapai bukan dengan menggulingkan sistem, tetapi dengan memainkannya lebih baik dari sang penguasa.

Warisan Oei Tiong Ham hari ini masih bisa dirasakan secara diam-diam: dari struktur holding company yang kini jadi norma, hingga logika dagang global yang terus membentuk perekonomian Indonesia. Ia adalah legenda bisnis, sekaligus potret tentang bagaimana kekuasaan ekonomi kadang lebih berbahaya—dan lebih efektif—dari kekuasaan politik itu sendiri. (D74)

Kalau Jakarta disebut-sebut tidak cocok jadi wilayah Ibu Kota, jangan-jangan Bekasi tidak cocok jadi Kota? 

#pinterpolitik #beritapolitik #beritapolitikterkini #politikindonesia #infografis #banjir #bekasi #sejarahbekasi #belanda #tarumanegara #banjirbekasi

Londo ireng yang awalnya disematkan untuk tentara asal Afrika, belakangan juga disematkan untuk tentara KNIL dari kalangan pribumi. Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Pemimpin kelompok anti-Islam Patriotic Europeans Against the Islamization of West (Pegida) Edwin Wagensveld melakukan aksi perobekan Al-Qur’an di depan sejumlah kantor Kedutaan Besar (Kedubes) negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim di Den Haag, Belanda seperti Indonesia, Turki, hingga Pakistan.Atas kejadian ini, Indonesia telah mengirimkan nota protes diplomatik kepada Belanda. Sejatinya, ini bukan kejadian yang pertama kali yang dilakukan oleh Edwin Wagensveld. Dia pernah melakukan hal serupa pada 22 Januari 2023 lalu.

PinterEkbis

Ketika berbicara tentang kuliner Indonesia, kita tak bisa lepas dari pengaruh berbagai bangsa yang pernah singgah di negeri ini. Salah satu pengaruh paling mendalam datang dari Belanda, yang memiliki hubungan kolonial dengan Indonesia selama lebih dari tiga abad. Dari masa lalu tersebut, Indonesia mewarisi berbagai makanan yang hingga kini masih dinikmati, namun dengan sentuhan lokal yang khas.

Roti Bakar dan Selai

Belanda memperkenalkan konsep memakan roti sebagai makanan pokok. Meski di Indonesia nasi tetap mendominasi, roti menjadi alternatif makanan, terutama saat sarapan. Ditambah dengan selai buah dan mentega, roti bakar menjadi makanan yang digemari.

Risoles

Dari kata “rissole” dalam bahasa Belanda, makanan ini mirip dengan croquette. Terbuat dari adonan tepung yang diisi dengan ragout daging atau ayam, kemudian digoreng hingga renyah. Di Indonesia, risoles telah mengalami berbagai modifikasi, dengan isi yang bervariasi mulai dari sayuran, mayones dan rogurt.

Klappertaart

Dari kota Manado, Sulawesi Utara, klappertaart adalah peninggalan kuliner Belanda. Seperti namanya, yang berarti “pie kelapa” dalam bahasa Belanda, klappertaart adalah kue berbahan dasar kelapa parut, susu, dan tepung, yang biasanya diberi kenari dan kismis sebagai tambahan.

Poffertjes

Poffertjes adalah pancake mini khas Belanda yang manis dan empuk. Di Indonesia, poffertjes sering ditemui di berbagai bazaar atau pasar malam dan disajikan dengan taburan gula halus, coklat, atau keju.

Bolu Kukus

Meskipun tidak sepenuhnya berasal dari Belanda, konsep mengukus kue dari adonan tepung, telur, dan gula kemungkinan besar dipengaruhi oleh interaksi kuliner dengan Belanda.

Jejak kolonial Belanda di Indonesia tidak hanya tampak pada bangunan bersejarah atau administrasi, tetapi juga dalam kuliner. Makanan-makanan tersebut telah mengalami adaptasi sesuai dengan selera lokal, menciptakan fusion yang unik dan memperkaya khazanah kuliner Indonesia.

Di balik setiap gigitan, terkandung cerita sejarah dan pertemuan dua budaya yang berbeda. (A49)

PinterPolitik.com

Perdana Menteri (PM) Belanda Mark Rutte mengajukan pengunduran diri setelah memimpin “Negeri Kincir Angin” itu sejak Oktober 2011 lalu. Pengunduran diri ini buntut dari krisis politik dengan partai pendukungnya di parlemen.

Rutte menjadi kepala pemerintahan terlama dalam sejarah Belanda, dan kedua terlama di Uni Eropa setelah Viktor Orban dari Hungaria.

Rutte kabarnya memberikan usul untuk membatasi kerabat pengungsi perang masuk Belanda maksimal 200 orang per bulan untuk memperketat pembatasan terhadap penyatuan kembali keluarga pencari suaka.

Hal itu guna mengekang jumlah pencari suaka setelah kejadian tahun lalu, dimana pusat migrasi yang penuh sesak mengakibatkan seorang bayi meninggal dan ratusan orang terpaksa tidur di tempat terbuka.

Namun, karena tak kunjung ditemukan kata sepakat dengan para partai pendukungnya di parlemen membuat Rutte memilih untuk mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri.

Rutte menilai sulit untuk dirinya menemukan kata sepakat jika melihat pandangan partai-partai itu.

Koalisi partai pendukung Rutte di parlemen Belanda memiliki pandangan lain atas apa yang harus dilakukan terhadap para imigran.

Seperti negara-negara lain di Eropa, Belanda kini sedang mencari cara untuk mengendalikan jumlah migran yang disebabkan karena semakin banyak orang yang mencoba menyeberangi Mediterania.

Permohonan suaka di Belanda melonjak hingga mencapai lebih dari 46 ribu pada tahun lalu. Bahkan, pemerintah Belanda memperkirakan dapat menjadi 70 ribu dan menjadi yang tertinggi sejak tahun 2015 lalu.

Masalah ini sangat mengganggu koalisi empat partai Belanda. Rutte mengatakan bahwa sudah menjadi fakta politik partai-partai koalisi memiliki perbedaan dalam masalah ini.

Sebelumnya, permasalahan terkait imigran ini juga menimpa negara Eropa lain, seperti Prancis dan Swedia.

Melihat hal itu, bukan tidak mungkin apa yang dialami oleh Mark Rutte akan juga dialami oleh kepala pemerintahan negara Eropa lain.

Lalu, mengapa persoalan imigran menjadi krisis yang seakan tidak kunjung usai sejak 2015 bagi negara-negara Eropa?

Chauvinisme Bangsa Eropa?

Eropa merupakan salah satu benua dengan kemajuan peradaban terbaiknya. Namun, karena kemajuan itu pula yang kemudian jamak dinilai menjadikan bangsa Eropa menganggap bangsa mereka superior.

Persepsi ini yang kemudian tampaknya membuat bangsa Eropa tak jarang dianggap melakukan hal-hal diskriminatif kepada mereka yang bukan berasal dari keturunan Eropa.

Untuk menjelaskan fenomena itu, Laurenz Ennser-Jedenastik dalam tulisannya yang berjudul Welfare Chauvinism in Populist Radical Right Platforms: The Role of Redistributive Justice Principles memperkenalkan konsep welfare chauvinism atau chauvinisme kesejahteraan.

Welfare chauvinism adalah pandangan politik yang mempromosikan nativisme sebagai prinsip pengorganisasian utama dari kebijakan sosial.

Dalam pandangan welfare chauvinisim, manfaat kesejahteraan harus diarahkan terutama kepada anggota kelompok pribumi. Sebaliknya, anggota kelompok luar non-pribumi harus menerima dukungan sosial yang terbatas, itu pun jika ada.

Dengan adanya pandangan chauvinisme semacam ini menjadikan Eropa gagal dalam mengintegerasikan para imigran. Imigran dianggap sebagai sebuah ancaman terutama yang berasal dari luar Eropa.

Kegagalan itu yang kemudian jamak dinilai menjadi sasaran empuk para kelompok sayap kanan untuk menekan pemerintah.

Judy Dempsey dalam tulisannya yang berjudul Is Migration Europe’s Achilles Heel? menjelaskan bahwa kegagalan Eropa untuk membentuk kebijakan migrasi dan suaka yang efektif merusak integrasi Eropa dan menguntungkan kelompok sayap kanan.

Kerumitan ini membuat hampir tidak mungkin bagi politisi untuk mencapai solusi dengan kelompok yang memandang masalah ini dengan sangat berbeda. Kompromi apa pun tampaknya sulit dicapai.

Partai VVD yang dipimpin Rutte adalah partai terbesar dalam koalisi empat partai. Namun, dua mitra koalisinya yang merupakan sebuah partai demokrat Kristen menentang proposal yang diajukan Rutte.

Suaka dan migrasi memang menjadi masalah bagi Rutte karena adanya tekanan kelompok sayap kanan di Belanda, seperti Geert Wilders yang menimbulkan ancaman politik terhadap partainya.

Kompromi yang sulit tercapai itu lah yang kiranya menjadi faktor Mark Rutte mundur dari jabatannya dan bukan tidak mungkin akan disusul oleh kepala pemerintahan negara Eropa lainnya.

Padahal, jika kita lihat dalam era globalisasi ini, setiap manusia berhak memperoleh kehidupan lebih baik.

Eropa umumnya mendapat manfaat yang tidak proporsional dari integrasi ekonomi yang terkandung dalam proses globalisasi ini.

Eropa tidak dapat begitu saja mengabaikan fakta bahwa orang akan terus melintasi perbatasan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Itu adalah hak asasi manusia yang mendasar.

Melindungi perbatasan eksternal Eropa tidak dapat dilakukan dengan mengorbankan hak dan nyawa para imigran.

Melihat munculnya penolakan hingga anggapan dari masyarakat Eropa bahwa imigran adalah sebuah ancaman, muncul pertanyaan menarik, benarkah imigran akan menjadi sebuah ancaman bagi negara-negara Eropa?

Isu Sekuritisasi

Isu keamanan selalu menjadi isu yang diangkat oleh kelompok sayap kanan di Eropa yang menolak gelombang imigran.

Isu keamanan semacam ini dijelaskan oleh Barry Buzan, Ole Wæver, Jaap de Wilde dalam bukunya yang berjudul Security: A New Framework for Analysis menggunakan konsep sekuritisasi.

Sekuritisasi adalah proses perubahan subjek menjadi persoalan keamanan oleh negara. Ini adalah politisasi versi ekstrem yang mengizinkan cara apapun demi menjaga keamanan.

Isu yang tersekuritisasi tidak selalu berupa isu ancaman militer yang menentukan keberlangsungan sebuah negara.

Namun, merupakan isu ketika seseorang berhasil mengubah suatu isu menjadi persoalan hidup dan mati, atau eksistensial.

Studi sekuritisasi berusaha memahami siapa yang melakukan (pelaku), atas dasar apa (ancaman), untuk siapa (objek acuan), mengapa, bagaimana hasilnya, dan apa saja syaratnya.

Berkaca dari penjelasan tersebut, kiranya kecemasan negara-negara Eropa terhadap ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh para imigran mempunyai beberapa alasan.

Diantaranya, berbagai aksi teror yang terjadi di Eropa belakangan ini tampaknya menjadi alasan bagi negara-negara Eropa untuk menolak gelombang para imigran yang datang ke Eropa.

Hingga kemudian kecemasan masyarakat Eropa itulah yang tampaknya dijadikan suatu isu eksistensial oleh politisi-politisi sayap kanan Eropa.

Padahal, imigran yang melakukan aksi teror di Eropa hanya sebagian kecil dari mereka yang justru mengharapkan kehidupan yang lebih baik di Eropa.

Bahkan, dalam beberapa kasus aksi teror di Eropa pelaku juga berasal dari mereka yang sudah lama tinggal di Eropa.

Namun, karena melihat ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah Eropa terhadap imigran yang ditambah pengaruh oleh pemahaman radikal tampaknya membuat mereka melakukan aksi teror.

Eropa kiranya harus cepat menemukan kebijakan yang tepat terkait imigran. Hal ini agar adanya keamanan bagi baik masyarakat Eropa atau para imigran itu sendiri.

Jika kebijakan yang tepat itu tak segera ditemukan, bukan tidak mungkin korban jabatan politik karena kegagalan menemukan solusi politik selain Mark Rutte akan kembali bertambah. (S83)

PinterPolitik.com

Perdebatan panjang selama 78 tahun antara pemerintah Indonesia dengan Belanda mengenai tanggal proklamasi kemerdekaan RI tampaknya akan segera berakhir.  

Hal ini setelah pada tanggal 14 Juni 2023 lalu tepatnya di Parlemen Belanda (Tweede Kamer) pemerintah Belanda lewat Perdana Menteri (PM) Mark Rutte secara resmi mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia.  

Selama ini, Belanda mengakui tanggal kemerdekaan Indonesia sesuai dengan tanggal penyerahan kedaulatan Konferensi Meja Bundar yaitu 27 Desember 1949. 

Perbedaan tanggal Proklamasi Kemerdekaan RI telah menjadi perseteruan panjang antara pemerintah Indonesia dan Belanda. Tidak diakuinya tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia mengakibatkan periode perang selama tahun 1945-1949 tidak dianggap sebagai bentuk agresi militer terhadap sebuah negara berdaulat.  

Menurut perspektif Indonesia, periode 1945-1949 dikenal sebagai “Perang Kemerdekaan” yang ditandai dengan serangkaian kekerasan oleh tentara Belanda terhadap masyarakat sipil. Sementara itu, Belanda menyebut tahun 1945-1949 sebagai periode “bersiap”. 

Lambat laun, di tahun 2022 Belanda mulai mengakui apa yang dilakukannya, namun hanya dengan frasa  “kekerasan ekstrem” setelah terbitnya hasil penelitian yang berjudul Kemerdekaan, dekolonisasi, kekerasan, dan perang di Indonesia, 1945-1950.  

Penelitian ini dilakukan oleh tiga lembaga think tank asal Belanda yaitu Netherlands Institute for War, Holocaust, and Genocide Studies, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies, dan Netherlands Institute of Military History. 

Perdebatan mengenai dugaan kekerasan yang dilakukan tentara Belanda selama perang kemerdekaan pertama kali muncul di tahun 1969 setelah media Belanda mewawancarai seorang veteran bernama Johan Engelbert (Joop) Heuting. 

Dalam wawancara tersebut, Heuting secara gamblang mengakui adanya praktik eksekusi dan kekerasan yang dilakukan tentara Belanda terhadap masyarakat sipil selama melakukan penyerangan ke Yogyakarta pada bulan Desember 1948. 

Di Balik pengakuan adanya kekerasan dan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia muncul ketidakpuasan dari kalangan akademisi Indonesia. Sejarawan Universitas Gadjah Mada (UGM) Sri Margana menganggap Pemerintah Belanda masih setengah hati mengakui kesalahannya di masa lalu.  

Menurut Sri Margana sikap pemerintah Belanda masih abu-abu lantaran tidak menyetujui tindakan yang telah mereka lakukan di masa lalu sebagai “kejahatan perang”. 

“Artinya, secara yuridis mereka masih mengakui kemerdekaan itu adalah penyerahan kedaulatan pada Desember 1949 itu,” ujar Margana yang seolah menyayangkan pengakuan setengah hati Belanda. 

Justifikasi Belanda untuk tidak menyetujui istilah kejahatan perang dikarenakan pada waktu itu Konvensi Jenewa 1949 belum disepakati. 

“Masa kekerasan itu terjadi sebelum Konvensi Jenewa. Kesimpulannya kami tidak setuju itu kejahatan perang secara yuridis. Secara moral, ya, tapi tidak secara yuridis,” begitu terjemahan penyataan  Rutte di Parlemen Belanda pada tanggal 14 Juni 2023 lalu. 

Sikap Pemerintah Belanda yang tidak mengakui kejahatan perang selama masa pendudukannya di Indonesia menimbulkan kekecewaan di pihak Indonesia dan memunculkan pertanyaan.  

Kira-kira apa yang membuat Belanda seolah masih setengah hati untuk mengakui perbuatannya di masa lalu? Apakah ada maksud lain dari diakuinya tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia? 

Bukan Berfokus Pada Indonesia? 

Keputusan PM Mark Rutte untuk mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia sebenarnya tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik di dalam negeri Belanda itu sendiri.  

Partai-partai progresif selama ini memberikan perhatian terhadap masalah keterlibatan Belanda dalam melakukan kolonialisme di masa lalu. Misalnya, partai hijau Belanda GroenLinks yang selama ini aktif menekan pemerintah Belanda untuk bertanggung jawab atas penjajahan yang dilakukan di Indonesia dan Suriname. 

Selain itu, kelompok intelektual dan kaum muda juga seringkali menekan Pemerintah Belanda agar mengakui apa yang telah mereka perbuat di masa lalu sebagai sebuah kejahatan.  

Apabila melihat tekanan politik dari dalam negeri sebagai faktor pendorong pemerintah Belanda mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia, tampaknya pengakuan ini bukan berfokus pada Indonesia. 

Keputusan PM Mark Rutte untuk mengakui tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia boleh jadi hanya sekedar strategi political bridging untuk menarik dukungan dari kelompok yang berseberangan dengan ideologi partainya.  

Hal ini mengingat bahwa PM Mark Rutte berasal dari partai  People’s Party for Freedom and Democracy yang berhaluan konservatif liberal sehingga minim dukungan dari kelompok progresif. 

Menurut ilmuwan politik asal Amerika Serikat Jane Mansbridge, melalui political bridging seorang politisi mampu memperluas basis dukungan dari kelompok yang memiliki ideologi berbeda dengannya. 

Kegunaan political bridging sendiri sudah menjadi hal lumrah di dalam dunia perpolitikan. Hal ini misalnya dilakukan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron yang berusaha menarik suara dari kelompok Islam dengan tujuan mengalahkan lawan politiknya Marine Le Pen. 

Macron memanfaatkan wacana Islamophobia yang digunakan oleh Le Pen untuk menarik simpati dari kalangan umat Muslim Perancis. 

Di satu sisi, selama masa kepresidenannya, Macron juga beberapa kali mendapatkan kritik. Misalnya, keputusan Macron yang tidak memenjarakan jurnalis Charlie Hebdo setelah menghina Islam. 

Selain itu, sikap pemerintah Belanda menolak istilah kejahatan perang memiliki kemiripan dengan apa yang dilakukan Amerika Serikat (AS) ketika melakukan intervensi militer di negara luar melalui apa yang kemudian dikenal sebagai exceptionalism. 

Robert Patman dalam jurnalnya berjudul Globalisation, The New US Exceptionalism and The War on Terror menilai exceptionalism telah dijadikan justifikasi bagi AS atas keterlibatannya dalam berbagai kasus pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum internasional. Hal ini kemudian berujung pada kebijakan dan langkah politik luar negeri yang secara kasat mata menjadi berstandar ganda. 

Maka dari itu, melihat adanya maksud terselubung dari pengakuan tanggal proklamasi kemerdekaan RI tampaknya akan semakin menghambat usaha rekonsiliasi antara Belanda dengan Indonesia terutama terhadap para keturunan korban perang. 

Lantas, jika sampai pada interpretasi ini, apakah bangsa Indonesia akan semakin sulit untuk memaafkan apa yang telah diperbuat Belanda di masa lalu? 

Alat Politik, Mustahil Dimaafkan? 

Banyaknya korban di kalangan sipil tampaknya akan menjadi hambatan bagi masyarakat Indonesia untuk menerima permintaan maaf dari pemerintah belanda meskipun telah mengakui adanya kekerasan ekstrem dan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia.  

Dalam jurnal yang ditulis oleh Benedict Anderson berjudul Indonesian Nationalism Today and in The Future, pengalaman bangsa Indonesia menjadi negara jajahan dan mempertahankan kemerdekaan telah menjadi bagian dari identitas budaya nasional.  

Akan tetapi, seringkali beberapa tokoh populis di Indonesia memanfaat sejarah penjajahan Belanda dan perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk menciptakan polarisasi di masyarakat.  

Misalnya saja penyebutan atau Londo ireng (Belanda hitam) terhadap kelompok atau individu yang memiliki pandangan politik berbeda. 

Amos Sukamto dan Rudy Pramono dalam jurnalnya berjudul The Roots of Conflicts between Muslims and Christians in Indonesia in 1995–1997 menyebut selama era kolonial, penganut agama kristen di Indonesia sering dicap sebagai Londo ireng (Belanda hitam) atau pengkhianat karena dianggap memiliki kedekatan dengan penjajah Belanda.  

Amos dan Rudy juga menyebut hingga saat ini penggunaan frasa Londo ireng masih sering digunakan oleh para tokoh populis untuk menarik dukungan dari kelompok konservatif untuk menggambarkan kelompok yang dianggap sebagai “pengkhianat negara” karena latar belakang identitasnya. 

Apa yang dilakukan oleh sejumlah politisi di Indonesia itu dapat disebut sebagai Dog Whistle Politics. 

Matthew A. Baum dan Phil Gussin dalam bukunya berjudul Dog Whistle Politics: Multivocal Communication and the Politics of Disgust mendefinisikan Dog Whistle Politics sebagai penggunaan sinyal yang disamarkan dalam komunikasi politik untuk merangsang perasaan negatif terhadap kelompok tertentu tanpa secara eksplisit menyebutkan kelompok tersebut.  

Alih-alih memperkuat persatuan, sejarah perjuangan kemerdekaan justru digunakan untuk tujuan politis. Hal ini kemudian mengakibatkan masyarakat Indonesia tidak bisa mengambil hikmah dari peristiwa tersebut, tentunya secara relevan dan objektif di masa kini. 

Dampak dari Perang Kemerdekaan tidak hanya menjadi persoalan bagi Belanda tetapi juga Indonesia sebagai negara yang terjajah.  

Oleh karena itu, apa yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini tampaknya menunjukan ada hal yang lebih penting dari hanya sekedar pengakuan tanggal 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia. (F92) 

Di Tweede Kamer atau Parlemen Belanda, Perdana Menteri (PM) Mark Rutte mengatakan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.

Meski memperjelas sejarah Indonesia dan Belanda, periode agresi militer 1945-1949 hanya disebut sebagai kekerasan ekstrem, bukan kejahatan perang karena terjadi sebelum Konvensi Jenewa.