PinterPolitik.com

Bela negara belakangan acapkali diinterpretasikan serupa dengan wajib militer (wamil). Wamil sendiri menjadi salah satu topik menarik bagi para pecinta boyband Korea Selatan, khususnya kaum remaja dan wanita muda ketika idolanya harus memenuhi panggilan wajib di negeri Ginseng itu.

Selain itu, ada pula nama Son Heung-min, penyerang timnas sepak bola Korea Selatan dan klub Inggris Tottenham Hotspur yang beberapa waktu lalu menyelesaikan dinas negara itu dengan prestasi membanggakan yang turut membuat frasa wamil kian terkenal di segmen anak muda tanah air dan kemudian jamak disandingkan dengan bela negara.

Di balik gagah dan berwibawanya impresi terhadap hal bernuansa militer, idealisme nilai luhur perjuangan dan kejayaan historis dengan semangat nasionalisme juga dinilai membuat bela negara atau wamil menjadi daya tarik terbesar bagi sebagian kalangan pemuda beberapa tahun terakhir.

Ceruk dan tren itulah yang mungkin menginspirasi gagasan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menerapkan program bela negara bagi mahasiswa di seluruh Indonesia selama satu semester dengan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Belakangan, gagasan bela negara yang sesungguhnya bersifat sukarela itu diterjemahkan oleh sebagian kalangan sebagai program wajib militer (wamil), sampai-sampai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengaku shock atau terkejut atas isu yang berkembang liar itu.

Hal tersebut Nadiem sampaikan baru-baru ini yang menyangsikan adanya pembicaraan mengenai program itu dengan Kemenhan, meski Kementerian yang dipimpin Prabowo Subianto itu justru mengaku bahwa mereka telah menggodok program bela negara bagi mahasiswa dan sudah membicarakannya dengan Kemendikbud.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sakti Wahyu Trenggono menyebut program bela negara untuk mahasiswa rencananya akan diselipkan sebagai mata kuliah yang bisa diambil selama satu semester oleh para mahasiswa secara sukarela.

Terlepas dari kesan adanya mispersepsi silang atas informasi program bela negara, berbagai program dengan pendekatan militeristik dalam dunia pendidikan sendiri tidak mendapatkan dukungan dari sebagian kalangan. Salah satu alasannya, program tersebut dinilai berpotensi melanggar kebebasan akademik kampus.

Ikhsan Yosarie, peneliti HAM dan sektor keamanan dari Setara Institute menyebut rencana kebijakan itu justru bertentangan dengan progresivitas Nadiem di bidang pendidikan tinggi, yakni Kampus Merdeka.

Ditambah, rencana pendidikan berbasis pendekatan militeristik dan ketahanan negara disebut oleh Ikhsan menunjukkan bahwa ada mispersepsi pemerintah akan kebutuhan serta prioritas dunia pendidikan.

Sementara dari perwakilan mahasiswa, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Institut Pertanian Bogor (IPB), Ananditya Wicaksana tidak sepakat dengan program bela negara mengingat terdapat bermacam saluran lain untuk membangkitkan rasa nasionalisme pemuda, khususnya bagi mahasiswa yang bergerak di ranah akademis.

Selain kekhawatiran yang telah disebutkan di atas, mengapa tendensi minor justru timbul dari program bela negara yang secara kasat mata dinilai dapat membawa nilai positif berupa nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan pemuda? Dan bagaimana kiranya Nadiem dapat mengakomodir gagasan bela negara dari Kemenhan yang seirama dengan kebebasan akademik?

Potensi Penyalahgunaan Kesetiaan Politik

Selain Korea Selatan, terdapat beberapa negara yang memberlakukan wajib militer seperti Iran, Israel, hingga Singapura. Dan menurut Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), landasan konsep bela negara secara umum adalah adanya wajib militer.

Meski Indonesia tidak menerapkan wajib militer, konsep bela negara tetap diatur, penting, dan wajib dipenuhi oleh tiap-tiap warna negara karena diatur oleh undang-undang secara umum dan filosofis.

Inti sari bela negara sendiri tidak bisa dilepaskan dari semangat nasionalisme. Dan ihwal tersebut menjadi sebuah diskursus menarik ketika berdasarkan sejarahnya, nasionalisme juga memiliki sisi kelam tersendiri.

Publikasi berjudul Why Nationalism Works and Why It Isn’t Going Away yang ditulis oleh Anderas Wimmer menyingkap perspektif lain dari nasionalisme ketika loyalitas yang ditimbulkannya dapat menyebabkan demonization atau pendiskreditan pihak lain yang dianggap tidak setia pada bangsa.

Beberapa seri tragedi kemanusiaan serta pembersihan etnis paling kejam dalam sejarah mulai dari Holocaust hingga pembantaian Srebrenica di Bosnia disebut oleh Wimmer terjadi atas nama nasionalisme yang eksklusif.

Wimmer juga menyebutkan istilah menarik dari sebuah implikasi nasionalisme, yakni political loyalty atau kesetiaan politik. Ihwal inilah yang menjadi salah satu penopang terkuat nasionalisme.

Meski konteks politik yang dibicarakan ialah politik negara, political loyalty tidak jarang disalahgunakan oleh pemimpin untuk kepentingan tertentu. Dua tragedi di atas adalah sampel konkretnya ketika nasionalisme dan political loyalty menciptakan paranoid kepada mereka yang dianggap tidak loyal atau setia pada politik negara.

Di Indonesia, sisi gelap nasionalisme berupa demonization yang disebutkan Wimmer dinilai menjadi karakteristik Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Rezim kala itu jamak dianggap menyingkirkan lawan politiknya dengan justifikasi nasionalisme dan political loyalty terhadap negara.

Orde Baru dianggap meninggalkan kenangan buruk yang turut dimanifestasikan pada pengekangan terhadap kebebasan akademik, kemurnian intelektual dan perdebatan kritis di ranah universitas, baik dari luar maupun dari dalam, dengan dalih yang tidak jauh dari ideologi, nasionalisme, dan kesetiaan pada politik negara.

Oleh karenanya, memori kelam itu dinilai menjadi salah satu variabel penentu bagi perpspektif kalangan yang kurang menyambut baik wacana Kemenhan serta Kemdikbud atas implementasi bela negara bagi mahasiswa di Indonesia.

Selain faktor potensi ancaman terhadap nilai-nilai kebebasan akademik kampus, tidak menutup kemungkinan pula pihak-pihak yang kontra dengan wacana tersebut juga mengkhawatirkan timbulnya penyalahgunaan serta distorsi kesetiaan politik lebih jauh di kalangan mahasiswa seperti yang disebutkan oleh Wimmer di atas.

Lantas, ketika nasionalisme sebagai landasan bela negara memiliki tendensi kurang positif bagi sebagian kalangan, apa yang harus dilakukan pemerintah – Kemenhan dan Kemendikbud – untuk merekonseptualisasi wacana bela negara yang dapat beriringan selaras dengan aspek dan nilai kebebasan akademik?

Teladan Dari Eropa

Narasi nasionalisme ideal yang bersifat inklusif dibangun oleh sejarawan Harvard Mark Lilla serta ilmuwan politik Francis Fukuyama, yang ditandai dengan merangkul mayoritas dan minoritas, menekankan kepentingan bersama, serta menyediakan dan memastika ruang politik yang terbuka dan positif.

Wimmer sendiri mencontohkan Swiss sebagai negara yang berhasil mengimplementasikan nasionalisme inklusif tersebut. negeri di pegunungan Alpen itu berhasil melakukan integrasi nasionalisme multi-etnis dan kultural kelompok masyarakat berbahasa Prancis, Jerman hingga Italia, termasuk keterwakilan yang adil dalam politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan sebagainya.

Khusus pada aspek pendidikan, integrasi nasionalisme inklusif sejak dini ditanamkan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Salah satu cerminannya, Swiss terbiasa dengan sinergitas pendidikan multilingual yang membuat setiap individu merasa setiap kebebasan atas haknya dijamin oleh negara.

Oleh karena nasionalisme multi-etnis inklusifnya yang diakui sejak 1848, Swiss yang bahkan menerapkan wajib militer, tidak dihantui penyalahgunaan kesetiaan politik. Bahkan gagasan untuk mereduksi dan menghentikan wajib militer pada tahun 2013 justru ditolak oleh publik.

Berkaca pada Swiss, Indonesia tampaknya harus merekonseptualisasi definisi serta mengimplementasikan nasionalisme yang inklusif dalam sendi kehidupan bernegara sebelum berbicara lebih jauh mengenai bela negara. Seperti kepastian hukum, nihilnya diskriminasi, hingga demokrasi yang mewakili semua golongan.

Dan pada titik ini, Nadiem sebagai Mendikbud dinilai punya peran penting menanamkan nasionalisme inklusif tersebut di dunia pendidikan, khususnya pada konteks universitas, dan tidak hanya semata-mata fokus pada gagasan Kampus Merdeka yang dianggap terlalu pro pasar.

Salah satunya, merealisasikan secara konkret bela negara yang dapat dilakukan dengan pengabdian sesuai dengan ranah akademis, keahlian, atau profesi di mana bersesuaian dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara.

Karena ketika atmosfer nasionalisme inklusif sejak dini telah tercipta di ranah akademis, berbagai upaya implementasi pada domain lain seperti bela negara atau bahkan wajib militer secara otomatis tidak akan terbentur dengan diskursus kekhawatiran atas kebebasan politik maupun akademis itu sendiri, seperti yang terjadi di Swiss.

Nasionalisme dan konsep bela negara sendiri secara substansial di Indonesia menjadi sangat penting untuk menahan narasi destruktif kekinian seperti ekstremisme agama, khilafah, hingga kalangan yang anti terhadap Pancasila.

Peran pro-aktif Nadiem untuk bersinergi dengan Kemenhan menjadi cukup dinantikan untuk menyelaraskan nasionalisme yang inklusif di dunia pendidikan sebelum gagasan bela negara dapat dieksekusi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Terkait bela negara yang sempat disinggung oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, bagaimana tanggapan Evan A. Laksmana mengenai bela negara dari Prabowo Subianto?

Ada wacana kalau Prabowo Subianto sebagai Menteri pertahanan ingin memberikan pendidikan bela negara kepada pekerja migran khususnya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dengan menggandeng kementerian tenaga kerja. Program tersebut akan dilakukan menjelang keberangkatan tenaga kerja migran tersebut keluar negeri, Lalu bagaimana dampaknya pada para TKI nanti?

Prabowo Subianto programkan bela negara untuk pekerja migran, akan gandeng Kementerian Tenaga Kerja. Program tersebut dilakukan jelang keberangkatan ke luar negeri.

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]onon, negara ini tengah dalam ancaman. Berbagai jenis gangguan baik yang bersifat militer maupun non-militer dikabarkan siap merongrong ketahanan negeri ini. Ancaman ini disebut-sebut bukan main-main dan bangsa ini harus mempersiapkan diri sebaik mungkin.

Untuk menghadapi gangguan tersebut, program Bela Negara dicetuskan. Wacana sudah mengemuka sejak tahun 2015 melalui Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai promotor utama. Nyatanya, meski sudah digaungkan sejak tiga tahun yang lalu, instruksi terkait program tersebut baru resmi dirilis beberapa waktu yang lalu.

Pada 18 September 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 2018 tentang Program Bela Negara. Inpres ini memang menyasar pejabat negara untuk menjalankan program tersebut. Akan tetapi, berbagai program di tingkat masyarakat sudah mulai bermunculan.

Sejak awal kemunculan wacananya, ide program bela negara ini telah menimbulkan kontroversi. Meski demikian, beragam pertanyaan dari masyarakat ternyata tidak menghentikan pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut. Lalu, mengapa program yang penuh misteri ini tetap dijalankan?

Instruksi Bela Negara

Secara umum, Inpres tersebut memberikan instruksi kepada pejabat negara untuk menjalankan Rencana Aksi Program Bela Negara 2018-2019. Pejabat-pejabat mulai dari menteri, Panglima TNI, Kapolri, hingga kepala-kepala daerah menjadi bagian dari instruksi tentang bela negara tersebut.

Ada tiga tahap dari pelaksanaan program tersebut. Ketiga tahap itu adalah sosialisasi, internalisasi nilai dasar bela negara, dan tahap aksi gerakan. Dalam pelaksanaannya, program ini akan berpedoman pada modul yang dibuat oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Pelaksanaan program ini terkait dengan adanya ancaman militer dan non-militer yang disebutkan oleh pemerintah. Ancaman militer boleh jadi dapat dianggap jelas seperti konflik horizontal, pelanggaran kedaulatan teritorial, dan ancaman invasi asing.

Sementara itu, ancaman non-militer meliputi bidang-bidang seperti demografi, geografi, lingkungan, ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan teknologi. Ancaman-ancaman yang mungkin muncul dari bidang-bidang tersebut di antaranya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, kesehatan masyarakat, bencana alam, konflik agraria, eksploitasi sumber daya, kelangkaan energi, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Secara khusus, ada beberapa contoh dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Ideologi itu misalnya terorisme, radikalisme, separatisme, dan komunisme.

Penerbitan Inpres ini terjadi tanpa banyak dialog dengan berbagai elemen masyarakat. Padahal, wacana program Bela Negara ini sejak awal menimbulkan banyak kontroversi. Pertanyaan utama dari program ini adalah partisipasi masyarakat seperti apa yang diperlukan untuk membela negara. Pertanyaan lainnya adalah tentang TNI yang disiapkan untuk mengisi program tersebut.

Luke Lischin, asistan peneliti dari National War College, Washington, D.C., dalam tulisannya di The Interpreter mengungkapkan bahwa program ini merupakan konsesi besar bagi TNI untuk bisa masuk kembali ke ranah politik Indonesia.

Terlepas dari kondisi tersebut, nyatanya beberapa jenis program yang terkait dengan program tersebut sudah terlaksana. Lischin mencatat misalnya program yang dilakukan oleh sejumlah pelajar di Magelang, Jawa Tengah. Para pelajar ini diketahui melakukan program bela negara di bawah asuhan TNI. Pelatihan serupa juga ditemui di daerah lain seperti Purbalingga, Cikajang, Gowa, Denpasar, Palangkaraya, dan lain-lain.

Menjaga Kekuasaan

Sekilas, program bela negara ini mengingatkan beberapa orang kepada pemikiran Louis Althusser tentang bagaimana negara menjalankan kontrolnya. Dalam tulisannya yang berjudul Ideology and Ideological State Apparatuses, ia menyebutkan bahwa ada dua sistem kontrol, yaitu repressive state apparatus (aparatus represif negara) dan ideology state apparatus (aparatus ideologi negara).

Repressive state apparatus merujuk pada alat yang digunakan oleh kelas penguasa untuk menekan rakyat, terutama kepada kelas pekerja. Aparatus seperti ini dapat memiliki bentuk seperti pemimpin negara, polisi, militer, hakim, dan lain sebagainya. Fungsi dari sistem ini adalah untuk bertindak sesuai kepentingan penguasa dengan cara memaksa.

Sementara itu, ideology state apparatus merujuk pada cara lain di luar kekerasan yang digunakan penguasa untuk mengontrol subyeknya. Berbeda dengan repressive state apparatus yang mengandalkan pemaksaan, aparatus ideologis ini justru mengandalkan penerimaan (konsen) untuk mengontrol subyeknya.

Dari kedua jenis sistem kontrol tersebut, Althusser menyebutkan bahwa ideology state apparatus merupakan tipe penindas yang paling berbahaya. Sistem ini dapat masuk ke berbagai jenis kekuasaan seperti hukum, agama, maupun pendidikan.

Dalam kadar tertentu, program bela negara ini dapat dikategorikan sebagai ideology state apparatus. Hal ini dikarenakan ada upaya penanaman doktrin dan pola pikir yang berpotensi memperkuat kekuasaan kelas penguasa. Melalui program ini, tidak ada pemaksaan untuk mengikuti berbagai pemikiran yang diberikan pemerintah seperti yang terjadi melalui repressive state apparatus.

Melalui program seperti bela negara, legitimasi terhadap pemerintah dapat terbentuk secara konsensual. Tidak ada unsur pemaksaan atau kekerasan agar masyarakat dapat mengakui kekuasaan kelas penguasa. Pendidikan seperti bela negara mampu memasukkan berbagai jenis doktrin atau pola pikir yang membantu melanggengkan posisi penguasa.

Secara khusus, ada keterlibatan militer dalam upaya melanggengkan kekuasaan kelas penguasa tersebut. Hal ini seperti membuka kembali jalan bagi militer untuk masuk ke dalam politik seperti yang disebutkan oleh Lischin di atas.

Mendapat Untung?

Jika merujuk pada pandangan Althusser tersebut, maka ada keuntungan khusus yang bisa diperoleh Jokowi melalui program bela negara. Ada potensi bahwa program ini akan membantu memperkuat kekuasaannya sebagai kelas berkuasa.

Jokowi tidak perlu memaksa dengan kekuatan-kekuatan represif seperti polisi atau militer untuk melanggengkan posisinya sebagai kelas penguasa. Program bela negara dapat membantu melakukan indoktrinasi dan pola pikir sesuai dengan kebutuhannya.

Secara khusus, kelompok yang bertentangan dengan Jokowi kerap kali diberi cap negatif sebagai anti-Pancasila. Berbagai cap seperti pro-khilafah atau radikalisme kerap diberikan kepada kelompok-kelompok ini. Konteks seperti itu termasuk ke dalam ancaman non-militer dalam bentuk ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

Program bela negara dapat membantu Jokowi untuk menekan kelompok-kelompok tersebut tanpa harus melakukan represi. Masyarakat dengan sendirinya mampu melawan kelompok tersebut secara konsensual.

Di luar itu, program ini juga dapat membantu menekankan bahwa Jokowi tidak memiliki ideologi yang bertentangan dengan Pancasila seperti yang selama ini dihembuskan. Melalui program bela negara, anggapan bahwa Jokowi komunis bisa saja dengan mudah ditangkal.

Merujuk pada kondisi tersebut, maka terbitnya Inpres tentang bela negara dapat memiliki kaitan dengan kontestasi elektoral. Terlebih, terbitnya peraturan itu memiliki waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di negeri ini.

Menurut Lischin, langkah seperti ini diambil karena Jokowi memiliki perubahan dalam retorika politiknya menjadi lebih nasionalis. Hal ini berpadu dengan perubahan-perubahan lain seperti memilih sosok ulama Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya dan berbagai kebijakannya yang belakangan mirip dengan pemerintahan otoriter.

Perubahan itu harus ia lakukan demi melancarkan langkahnya menuju kursi RI-1 untuk kedua kalinya. Program bela negara boleh jadi menjadi tanda bahwa ia tidak lagi menjadi sosok liberal-reformis seperti di awal kemunculannya. Program ini boleh jadi dianggap lebih mudah untuk dijalankan ketimbang program reformis dalam rangka menjaga asa ke Istana Negara.

Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana efektivitas program ini membantu ikhtiar Jokowi tersebut? Apakah program ini akan memberi hasil atau justru menjadi jebakan karena banyaknya kontroversi? Hanya waktu yang bisa menjawab. (H33)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]aduh, apa aksi bela Islam yang dimotori oposisi waktu itu telah dikalahkan sama aksi bela kebudayaan bentukannya pemerintah? Nih gengs, dengerin pendapat Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tentang Tari Poco-poco yang telah memecahkan rekor dunia hari Minggu kemarin.

Menurutnya, selain melestarikan tarian tradisional Indonesia, kegiatan yang diikuti 65 ribu peserta itu bisa membuktikan bahwa masyarakat dari berbagai etnis bisa bersatu untuk kepentingan nasional. Weleh-weleh, banyak dan tertib juga loh aksi tarian itu.

Eh sebentar gengs, yang eyke maksud dikalahkan secara jumlah bukan yang lain-lain ya, soalnya Pemilu kan hitungannya jumlah pendukung, bukan jumlah kekuatan fisik hehehe. Awas loh kalau dipelintir!

Balik ke topik ya gengs, menurut Ryamizard, gerakan ini harus terus dilestarikan. Terlebih lagi di mata dunia kegiatan poco-poco ini bisa jadi bentuk bela negara. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia siap untuk membela negara. Weleh-weleh.

Btw gengs, yang namanya rakyat ya jangankan bela negara dengan melakukan tarian poco-poco, perang terbuka untuk bela negara kayaknya rakyat pada ayo deh.

Coba deh kita hitung berapa jumlah personil tentara kita dan hitung deh jumlah rakyat yang berumur 40 tahun ke bawah. Kalau itu semua diperintahkan untuk ganyang Singapura atau Israel mereka pada oke deh kayaknya.

Kalau enggak percaya, coba aja kalian datang ke pertandingan bola Indonesia vs Singapura atau Malaysia. Kalau enggak siap-siap bela negara tuh. Ahahaha.

Cuman sayang aja gengs, pemerintah kalau menurut eyke tuh terlalu seremonial saja. Selalu hiperbola, masalah kecil didramatisir. Bikin kesel aja gitu gengs. Setuju gak sih?

Giliran kayak gini bilangnya: “Sekarang rakyat siap bela negara”. Lah emang kemari-kemarin kita enggak siap bela negara apa?

Kalau gitu bahasanya, sekarang kita bisa dong bilang ke pemerintah. ”Kalian tuh selalu siap jualin BUMN. Selalu siap jual izin tambang ke asing. Selalu siap didikte oleh kepentingan asing. Selalu siap bohongin rakyat. Dan selalu siap suap kepala lapas Suka Miskin.” Hahaha. Hayo siap apa lagi nih gengs, tambahin sendiri deh. Huft KZL…

Dari pada kesel terus gengs, mending kita berkontemplasi deh dengan membaca ungkapannya Konfusius. Semoga saja kita bisa lebih bijak lagi melihat berbagai fenomenia politik di Indonesia:

“Dalam sebuah negara yang pemerintahannya bagus, kemiskinan adalah sesuatu yang memalukan. Dalam sebuah negara yang pemerintahannya buruk, kekayaan adalah sesuatu yang memalukan.” (G35)

pinterpolitik.com – Rabu, 11 Januari 2017.

JAKARTA – Beberapa hari lalu, publik dihebohkan dengan kasus pencopotan Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0603 Lebak, Letnan Kolonel Ubaidillah. Hal tersebut terkait pemberian pelatihan kegiatan bela negara yang dilakukan oleh Komando Rayon Militer 0305/ Cipanas kepada Front Pembela Islam.

Terkait hal tersebut, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan setiap agenda bela negara yang dilakukan oleh kelompok masyarakat tidak wajib dilaporkan ke Kementerian Pertahanan.

Ryamizard kemudian menilai, program bela negara merupakan agenda positif dalam rangka menjaga pertahanan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, ia menilai pelatihan bela negara terhadap FPI bukan sebuah kesalahan.

“Kalau mengajarkan baik ya boleh, kenapa tidak. Semua bangsa ini harus bela negara, FPI juga bela negara,” ujar Ryamizard di Jakarta, Selasa (10/1) seperti dilansir CNN.

Meski demikian, Ryamizard mengatakan, pihaknya masih menyelidiki pelatihan tersebut. Hal itu dilakukan dalam rangka memastikan formalitas kegiatan yang dilakukan Koramil 0305/Cipanas dan FPI dalam program bela negara.

Di sisi lain, Ryamizard menegaskan, program bela negara tetap dalam kendali Kemhan. Sempat muncul wacana untuk memindahkan program tersebut di bawah kendali Dewan Ketahanan Nasional (DKN), namun Menhan enggan mengomentarinya.

Ryamizard beharap, pelaksanaan program bela negara ke depan harus dilaporkan lebih dahulu ke pihak terkait. Hal itu perlu dilakukan agar tidak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Sebelumnya, program bela negara ramai diperbincangkan setelah sejumlah foto pelatihan oleh Koramil Cipanas kepada FPI beredar di media sosial. Buntut dari peristiwa itu, Panglima Kodam III/Siliwangi mencopot Komandan Komando Distrik Militer 0603 Lebak, Letnan Kolonel Ubaidillah.

Diberitakan sebelumnya, kepala Dinas Penerangan Kodam III/Siliwangi Kolonel ARH M Desi Ariyanto mengatakan, Ubaidaillah diberhentikan dari jabatannya karena tidak melaporkan pelatihan bela negara untuk FPI kepada atasan. Merujuk garis komando, Koramil Cipanas berada di bawah Kodim Lebak.

Menanggapi persoalan tersebut, Presiden Joko Widodo berencana mengalihkan program bela negara dari Kemhan ke Dewan Ketahanan Nasional. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa wacana itu tengah didiskusikan untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. (CNN/S13)