Bebas aktif – PinterPolitik.com

Jika Revolusi Bolshevik Tidak Terjadi

F67 — Sun, 10 Jul 2022 10:00:00 +0000

Sebelum Uni Soviet menjadi sebuah negara, Rusia dikuasai oleh sebuah Kekaisaran besar yang dipimpin dinasti Romanov. Namun, Kekaisaran Rusia runtuh setelah terjadi revolusi terbesar dalam sejarah Rusia, yaitu Revolusi Bolshevik yang dipimpin oleh pemimpin legendaris Soviet, Vladimir Lenin.

Revolusi Bolshevik ini dianggap sebagai salah satu revolusi paling penting dalam sejarah, bukan hanya bagi Rusia, tetapi juga dunia. Karena, tanpa adanya revolusi ini, maka Soviet tidak akan ada.

Jika Amerika Serikat Tidak Dijajah Eropa

F67 — Sat, 18 Jun 2022 07:00:00 +0000

Karakter Captain America diciptakan sebagai simbol dari nilai-nilai yang membuat Amerika Serikat bangga pada dirinya sendiri, yakni kebebasan, kekuatan, dan keadilan. Namun, Amerika Serikat tidak selalu menjadi negara adidaya. Jika dibandingkan dengan negara-negara tua Eropa seperti Prancis dan Inggris.

Amerika bahkan pernah dijajah dan dikolonisasi oleh bangsa-bangsa Eropa, dari abad ke-15, sampai abad ke-18. Lantas, bagaimana jika Amerika tidak sempat dijajah oleh Eropa? Akan seperti apa kehidupan para warga pribumi di sana?

Saatnya Indonesia Berpihak di Indo-Pasifik

A72 — Wed, 01 Sep 2021 10:33:00 +0000

Di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, kebijakan luar negeri Indonesia sebagai negara yang terletak di jantung Samudra Hindia dan Pasifik dipertanyakan. Pengamat menilai Jakarta masih berpegang pada taktik lama mereka yang pasif dan memilih menjadi “penyeimbang” antara dua kekuatan besar, namun apakah strategi ini masih relevan?

PinterPolitik.com

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan terletak di jantung Samudra Hindia dan Pasifik tampaknya telah ditakdirkan untuk menjadi titik tumpu strategis di era persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Evan Laksmana dalam tulisannya yang berjudul Indonesia Unprepared as Great Power Clash in Indo Pacific memaparkan dalam kasus persaingan antara dua kekuatan besar AS dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia diyakini tidak akan memihak ke satu atau yang lain.

Lebih lanjut, Evan menjelaskan bahwa salah satu alasannya adalah ketidakpercayaan yang mendalam. Indonesia tidak percaya satu kekuatan besar secara inheren lebih unggul, baik secara ekonomi, militer, maupun moral.

Selain itu, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai mempunyai kekhawatiran jika terlibat ke dalam salah satu blok politik kekuatan besar dapat merusak agenda pembangunan domestiknya.

Seperti yang diketahui, pemerintah Indonesia akhir-akhir ini selalu berupaya untuk melibatkan kekuatan-kekuatan besar seperti AS dan Tiongkok secara merata melalui kerja sama di berbagai sektor sambil berhati-hati untuk tidak membiarkan yang satu menjadi terlalu dekat dengan mengorbankan yang lain.

Pada dasarnya, posisi tidak memihak ke dalam dua blok kekuatan besar adalah kebijakan yang berakar pada strategi “bebas aktif” Indonesia yang telah dirumuskan sejak tahun 1940-an dan diamanatkan dalam konstitusinya.

Namun, apakah kebijakan ini masih relevan saat ini?

Harus memihak

Besarnya potensi konflik di kawasan Indo-Pasifik tidak menutup kemungkinan akan adanya bentrokan yang dapat memaksa negara-negara untuk memihak. Pemerintah dinilai tidak bisa terus menerus “mendayung” di antara dua kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik.

Dengan strategi diplomasi Indonesia yang pasif dan cenderung menjadi penyeimbang di antara dua kekuatan besar di Indo-Pasifik justru dinilai akan menimbulkan kerentanan bagi Indonesia.

Sebagai negara yang mempunyai wilayah yang strategis secara geopolitik di kawasan Indo-Pasifik sikap netral yang ditunjukan Indonesia ini justru sangat rentan untuk diserang oleh dua kubu, karena Indonesia sebagai negara penyeimbang tidak mempunyai kekuatan yang mumpuni secara militer.

Belajar dari Swiss, negara yang secara konsisten bersikap netral sejak perjanjian Paris 1815, suatu negara harus mempunyai strategi kebijakan pertahanan dan militer yang kuat jika ingin berhasil menjalankan posisi sebagai penyeimbang.

Secara realistis untuk saat ini Indonesia jelas belum mencapai level tersebut. Itulah kenapa Indonesia dirasa harus mengambil posisi yang tegas dalam konflik ini.

Lagi pula, secara teoritis tidak ada kewajiban bahwa pihak ketiga harus netral atau bebas kepentingan dalam berbagai aspek. Bahkan, pihak ketiga dimungkinkan untuk melakukan pemberdayaan terhadap salah satu pihak ketika terjadi defisiensi kekuatan.

Indonesia dapat menjalankan peran seperti apa yang disebut Bleddyn Bowen sebagai deterrence strategy, yaitu upaya persuasi untuk mencegah pihak musuh melakukan suatu tindakan tertentu yang dapat merugikan negara.

Dalam persaingan di kawasan Indo-Pasifik, berpihak kepada negara yang dinilai mempunyai kemampuan militer terkuat bisa dianggap sebagai sebagai salah satu bentuk deterrence strategy sekaligus langkah yang bijak untuk meminimalisir segala risiko terburuk yang terjadi.

Bebas Aktif, Penghambat?

Dengan meningkatnya keterlibatan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia diyakini tidak bisa terus menerus mendayung di antara dua kekuatan besar tersebut.

Mantan Menteri Pertahanan Australia Christoper Pyne memaparkan bahwa kemungkinan terjadinya “perang militer” di kawasan Indo-Pasifik saat ini lebih besar dibandingkan beberapa tahun terakhir dan Tiongkok dianggap sebagai aktor utama, serta ancaman militer bagi negara di kawasan.

Dalam laporan yang berjudul Regional Responses to U.S.-China Competition in the Indo-Pacific, lembaga think tank ternama AS Rand Corporation menyebut Tiongkok merupakan satu-satunya ancaman militer jangka pendek yang realistis bagi Indonesia, dengan potensi khusus untuk konfrontasi militer atas Kepulauan Natuna di dekat Laut Tiongkok Selatan (LTS).

Lebih lanjut, temuan ini menilai bahwa ketidakseimbangan kemampuan militer, pengaruh ekonomi Tiongkok yang sangat besar, serta strategi diplomasi yang abu-abu dinilai akan menambah kerentanan Indonesia atas meningkatnya keterlibatan Beijing di kawasan.

Pengamat Hubungan Internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nanto Sriyanto memaparkan bahwa dalam kondisi ini, Indonesia sangat membutuhkan peran AS sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuatan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Temuan dari Rand Corporation memaparkan bahwa sebenarnya dalam kasus ini baik AS dan Indonesia memiliki keprihatinan yang sama tentang ambisi Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Atas dasar hal tersebut kedua negara pun belakangan ini sepakat meningkatkan kemitraan strategis, namun lembaga think tank ini meyakini dalam praktiknya kemitraan ini akan menemui satu halangan besar yaitu kaku nya Indonesia dalam memaknai kebijakan prinsip bebas aktif negaranya.

Dual Policy Diplomacy

Beberapa saat terakhir, banyak perdebatan yang terjadi terkait prinsip “bebas aktif” yang dipegang oleh Indonesia dalam kerangka politik luar negerinya.

Direktur Eksekutif Center For Strategic and International Studies (CSIS) Philips J. Vermonte memaparkan politik luar negeri bebas aktif bagi Indonesia di masa sekarang ini patut dipertanyakan relevansinya.

Menurutnya prinsip bebas aktif sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Lebih lanjut Ia mencontohkan bahwa selama ini telah terjadi kesalahan persepsi tentang prinsip tersebut.

Banyak pihak selama ini termasuk para pemangku kebijakan mengartikan prinsip bebas aktif ini secara kaku dan mengharuskan implementasinya untuk bersikap non-blok pada berbagai bidang.

Padahal berdasarkan sejarah awal perumusan prinsip ini, Bung Hatta pada saat itu mengarahkan prinsip bebas aktif ke politik luar negeri yang pragmatis, bukan yang harus non-blok.

Akibatnya, selama ini prinsip bebas aktif dinilai membatasi tujuan Indonesia akan berkiblat ke mana dalam menentukan politik luar negeri, seperti yang terjadi dalam situasi Indo-Pasifik saat ini.

Dari beberapa pemaparan di atas, saat ini dinilai sudah saatnya Indonesia memiliki dual policy diplomacy atau model geopolitik dua arah.

Implementasinya adalah dalam bidang ekonomi dan perdagangan kita bisa tetap menerapkan prinsip bebas aktif dengan semua negara secara pragmatis untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya.

Sementara dalam bidang politik, militer, dan keamanan kita harus berkiblat kepada blok terkuat di bidang tersebut dalam hal ini misalnya Amerika Serikat.

Kebijakan dual policy ini dinilai telah berhasil diterapkan oleh beberapa negara seperti India dan Singapura.

Kedua negara tersebut diketahui menerapkan prinsip bebas aktif dalam hal perdagangan dengan semua negara untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya, sementara dalam hal politik dan keamanan mereka berpihak pada salah satu blok terkuat.

Kembali ke dalam konteks ini, dengan prediksi meningkatnya ketegangan antar dua kekuatan di kawasan Indo-Pasifik dan mempertimbangkan kondisi politik dalam negeri, Indonesia harus mengambil posisi yang tegas. Kita tidak bisa terus menerus mengayun pada dua kekuatan besar tersebut.

Belajar dari Swiss yang secara utuh menjalankan fungsi non-blok, Indonesia diyakini belum memiliki perencanaan kebijakan militer dan alutsista yang cukup sebagai syarat utama untuk menjadi negara penyeimbang.

Dari segi ekonomi juga kita tidak bisa terlalu pasif. Mengutip lembaga pemeringkat internasional Fitch Rating, diprediksi bahwa ekonomi Indonesia akan terus memburuk.

Sikap pemerintah akhir-akhir ini yang terlihat menggunakan berbagai cara untuk menggenjot penerimaan kas negara, seperti mengenakan pajak pada berbagai kebutuhan pokok hingga gencarnya memburu dan menyita berbagai aset dari para obligor BLBI semakin melegitimasi hal ini.

Oleh karena itu kita tidak bisa tetap berpegang pada taktik lama yang pasif dan menunggu apa yang mungkin ditawarkan oleh negara-negara besar.

Well, pada akhirnya dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa semestinya prinsip bebas aktif tidak mengharuskan Indonesia untuk selalu bersikap non-blok pada berbagai bidang.

Dalam beberapa bidang seperti di bidang militer, pertahanan, dan keamanan, kita diyakini harus meningkatkan hubungan dan berpihak dengan negara yang mempunyai kemampuan terbaik di bidang tersebut. (A72)

Saatnya Jokowi Tinggalkan Bebas-Aktif?

A43 — Fri, 27 Aug 2021 14:00:00 +0000

Politik luar negeri Indonesia sejak merdeka pada 76 tahun lalu selalu memegang prinsip bebas dan aktif. Namun, di tengah semakin panasnya geopolitik sekitar Indonesia, mampukah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) mempertahankan prinsip tersebut?

PinterPolitik.com

“Bukan lautan hanya kolam susu. Kail dan jalan cukup menghidupimu. Tiada badai tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu” – Koes Plus, “Kolam Susu” (1973)

Bila kita ingat kembali lirik lagu “Kolam Susu” (1973) dari Koes Plus di atas, bayangan akan keindahan dan kekayaan sumber daya alam Indonesia akan muncul di angan-angan kita. Hamparan sawah, hutan, hingga lautan yang kaya ikan menjadi gambaran umum akan kekayaan bangsa dan negara kita ini.

Mungkin, inilah mengapa Muhammad Budiman – seorang nelayan di perairan Natuna – berangkat melaut setiap harinya untuk menunggu ikan dan udang datang menghampirinya. Inilah kehidupan indah di Nusantara yang kita bayangkan.

Namun, ternyata, potongan lirik Koes Plus hanya sekadar imajinasi yang tak terjadi baginya. Alih-alih ikan yang datang, nelayan yang akrab dipanggil Budi itu malah didatangi oleh kapal-kapal ikan berbendera asing yang berukuran jauh lebih besar.

Merasa takut diancam dan akan ditabrak, Budi harus terus merasa waspada dengan keberadaan kapal-kapal besar tersebut. Bila tidak, habislah kapal dan alat tangkap dirusak oleh mereka. “Saya merasa terasing di daerah sendiri,” cerita Budi dengan sedih.

Persoalan yang dialami oleh Budi ini bukanlah pengalaman eksklusif. Banyak nelayan di perairan Laut Natuna Utara juga harus merasakan ketakutan yang sama.

Baca Juga: The Flying Istana ala Jokowi

Padahal, Laut Natuna Utara yang menjadi bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia ini sudah sering juga menjadi perhatian media dan publik Indonesia pada umumnya. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah beberapa kali mengunjungi wilayah tersebut demi menekankan hak ekonomi negara ini.

Meski begitu, kapal-kapal ikan asing – seperti Republik Rakyat Tiongkok (RRT) – tetap hadir merongrong Laut Natuna Utara. Sejumlah pihak mengatakan bahwa klaim nine-dash line Tiongkok di Laut China Selatan (LCS) juga tumpang tindih dengan ZEE Indonesia di perairan utara Natuna.

Lantas, bagaimana sikap yang diambil oleh pemerintahan Jokowi dalam menghadapi rongrongan Tiongkok yang tiada hentinya ini? Mampukah Indonesia mencegah kemungkinan dirinya menjadi merasa terasing di kawasannya sendiri, yakni Asia Tenggara?

Menjaga Netralitas Indonesia

Persoalan LCS ini bukan perkara mudah bagi Indonesia. Pemerintahan Jokowi harus mendayung di antara dua kekuatan di kawasan Indo-Asia-Pasifik, yakni Tiongkok dan Amerika Serikat (AS).

Indonesia hingga kini berusaha menjaga netralitas Indonesia dengan tidak mengklaim sebagai claimant state di LCS. Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi pun pernah mengingatkan kedua negara tersebut untuk tidak menjebak ASEAN – termasuk Indonesia – ke dalam rivalitas mereka.

Mungkin, ini menjadi bentuk ekspresi atas doktrin kebijakan luar negeri bebas dan aktif yang selama ini dianut oleh Indonesia. Sesuai dengan penjelasan dalam Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, politik luar negeri Indonesia selalu menekankan pada prinsip bebas dan aktif yang membuat negara ini tidak mengikatkan diri secara a priori pada salah satu kekuatan dunia.

Penggunaan prinsip ini juga terlihat dari bagaimana pemerintahan Jokowi – termasuk sejumlah negara-negara Asia Tenggara lainnya – berusaha menjaga netralitas ASEAN di tengah kontestasi kekuatan antara AS-Tiongkok. Lagipula, stabilitas dan perdamaian kawasan Asia Tenggara merupakan alasan dan tujuan utama bagi berdirinya organisasi ini.

Merupakan hal yang masuk akal apabila, dalam pertemuannya dengan Menlu AS Anthony Blinken, Retno tampak ingin AS mengikuti peran dan kepentingan ASEAN di kawasannya sendiri – dengan menekankan pada konsep sentralitas (centrality) ASEAN. Upaya yang sama juga berlaku bagi Tiongkok – di mana Indonesia dan ASEAN mengharapkan negosiasi lebih lanjut untuk mewujudkan dasar hukum internasional bagi tata laku (code of conduct/CoC) di LCS.

Namun, bagaimana caranya agar Indonesia bisa menjadi negara yang didengarkan oleh dua kekuatan besar ini? Apakah dengan menjadi netral pemerintah Indonesia bisa menjamin keamanan (security) dan stabilitas kawasan dalam jangka panjang?

Lokasi Islandia yang strategis. (Foto: Microsoft Bing)

Mungkin, Indonesia perlu belajar kembali bagaimana sikap netralitas dalam persaingan – hingga konflik – di antara kekuatan-kekuatan besar yang mampu mempengaruhi nasib negara-negara yang lebih kecil dalam sejarah. Mari kita ambil Islandia – sebuah negara pulau yang terletak di ujung utara benua Eropa – yang harus menghadapi Blok Sekutu (Allied powers) dan Blok Poros (Axis powers) pada Perang Dunia II sebagai contohnya.

Sama seperti Indonesia – dan sejumlah negara kawasan Asia Tenggara lainnya, Islandia merupakan negara yang diperhitungkan sebagai wilayah yang strategis secara geopolitik kala Perang Dunia II. Barang siapa mampu menguasai Islandia – entah itu Britania Raya (Inggris) atau Jerman Nazi, negara tersebut mampu memiliki akses geografis yang menghubungkan kawasan Eropa dan Amerika Utara.

Namun, terdapat persoalan yang dihadapi oleh Britania Raya dan Jerman Nazi kala itu, yakni status netral Islandia di Perang Dunia II. Baik Britania Raya maupun Jerman Nazi sadar bahwa negara pulau ini perlu berada di bawah pengaruhnya demi memiringkan (tilt) keseimbangan kekuatan (balance of power/BoP) sehingga menguntungkan mereka.

Alhasil, Perdana Menteri (PM) Britania Raya Winston Churchill yang menyadari bahwa Hitler telah menarget Islandia menjalankan sebuah operasi yang bernama Operation Fork dan menginvasi negara pulau itu pada Mei 1940. Satu hal yang membuat negara ini mudah diserang meskipun menjaga sikap netral, yakni ketiadaan kekuatan militer.

Apa yang terjadi pada Islandia di Perang Dunia II ini setidaknya menandakan bahwa sikap netral saja dalam suatu persaingan geopolitik – atau bahkan perang – tidak akan menjamin status quo untuk BoP yang ada, khususnya bagi negara-negara yang lebih kecil.

Lantas, perlukah Indonesia mengkaji ulang doktrin bebas-aktif yang telah diinternalisasinya selama puluhan tahun? Perlukah Indonesia mencari perlindungan kepada negara-negara berkekuatan besar lainnya agar Budi bisa senantiasa merasa aman ketika melaut di Laut Natuna Utara?

The Real Bebas-Aktif?

Beberapa waktu lalu, banyak pengamat dan ahli mulai mempertanyakan prinsip bebas-aktif yang dipegang oleh Indonesia dalam kerangka politik luar negerinya. Pertanyaan-pertanyaan ini muncul setelah Indonesia dan AS sepakat untuk membangun pusat pelatihan maritim di Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Pihak Badan Keamanan Laut (Bakamla) pun menjawab bahwa program kerja sama dengan AS ini masih berada dalam koridor prinsip tersebut. “Tidak memperkuat, lebih menjadi katalisator,” ujar Kepala Bakamla RI Laksamana Aan Kurnia.

Terlepas dari bagaimana pengoperasian pusat pelatihan maritim tersebut, apa yang disebut sebagai katalisator oleh Aan bisa jadi sangat krusial bagi kemampuan Indonesia dalam menjaga kedaulatannya – termasuk bagi Budi dan nelayan-nelayan Natuna lainnya. Kemampuan untuk menghalau kapal-kapal ikan asing di perairan tersebut merupakan peran yang perlu diemban oleh Bakamla.

Ini juga sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh John J. Mearsheimer dalam bukunya yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics – yang memiliki asumsi utama bahwa politik internasional berada di situasi yang disebut anarki (tidak adanya kekuatan superior utama yang mengatur). Bahkan, Mearsheimer pun membuat analogi bahwa lebih baik menjadi Godzilla daripada hanya menjadi Bambi.

Asumsi ini juga yang menjelaskan bahwa setiap negara akan berusaha meningkatkan kekuatannya (power) – khususnya kekuatan militer – untuk menjamin keselamatan (survival) mereka. Indonesia pun tidak lepas dari kecenderungan ini.

Mungkin, selain Islandia, Indonesia juga perlu belajar kepada Swiss yang berhasil menjaga netralitasnya selama berabad-abad – bahkan ketika dikepung oleh kekuatan-kekuatan besar kala Perang Dunia II. Kebijakan yang membuat Swiss berbeda dengan Islandia adalah kebijakan yang disebut sebagai National Redoubt.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk membangun fortifikasi di sekitar perbatasannya. Tujuannya pun hanya satu – yakni menjaga netralitas Swiss. Dengan memanfaatkan topografi pegunungan, Swiss membangun jaringan meriam – membuat negara mana pun harus berpikir dua kali bila ingin menyerang negara yang bersikap netral sejak Perjanjian Paris 1815 ini.

Apa yang dilakukan Swiss sebenarnya memiliki prinsip yang sama dengan apa yang dijelaskan Mearsheimer. Guna menjamin keselamatannya, Swiss menjalankan sebuah konsep yang disebut sebagai deterrence – menghalau negara lain agar tidak melakukan hal yang tidak diharapkan oleh negara penghalau.

Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi bisa dibilang mulai membangun kebijakan National Redoubt-nya sendiri. Arah kebijakan ini dimulai ketika Prabowo Subianto mulai menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) sejak tahun 2019.

Berbagai manuver – seperti pembangunan pangkalan militer dan pelatihan maritim bagi Bakamla di Natuna, pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista), diplomasi pertahanan, hingga moderniasi teknologi alutsista – bisa jadi merupakan bagian dari strategi National Redoubt ala Indonesia. Dengan kekuatan yang cukup, taktik deterrence seperti yang dilakukan Swiss di masa lampau dapat dibangun sedikit demi sedikit – menjaga netralitas yang sejalan dengan prinsip bebas-aktif khas Indonesia.

Namun, bukan berarti pembangunan kekuatan militer adalah perkara bagi Indonesia – di tengah besarnya pengaruh kekuatan-kekuatan besar lainnya. Bila keseimbangan pengaruh (BoP) itu tidak terjaga, bukan tidak mungkin Indonesia menjadi seperti Budi yang semakin merasa terasing di kawasannya sendiri. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Mungkinkah Jokowi Gabung “NATO”?

A43 — Thu, 12 Nov 2020 05:30:00 +0000

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo beberapa waktu lalu membuat Tiongkok cemas. Negara pimpinan Xi Jinping tersebut menuding kunjungan-kunjungan itu sebagai upaya pembentukan North Atlantic Treaty Organizatioin (NATO) ala Indo-Pasifik.

PinterPolitik.com

“Pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri” – Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia

Bagi mereka yang suka menonton film atau seri, tidak dapat dipungkiri bahwa konflik dan permusuhan kerap mengisi cerita-cerita yang disajikan. Biasanya, konflik itu akan memuncak dan berakhir dengan kemenangan dari kelompok protagonis.

Permusuhan seperti ini mungkin juga dapat ditemui di salah satu franchise film dan novel terpopuler, yakni Harry Potter. Dalam kisah dunia sihir karangan J.K. Rowling ini, sudah menjadi rahasia umum bahwa permusuhan antar-house kerap terjadi.

Rivalitas antar-house ini langsung terlihat di salah satu film Harry Potter yang pertama, yakni Harry Potter and the Philosopher’s Stone (2001). Dalam film itu, Harry bertemu dengan seorang murid lain yang bernama Draco Malfoy di Diagon Alley.

Aroma permusuhan pun terasa di antara keduanya. Rivalitas di antara keduanya mungkin bisa dibilang wajar. Pasalnya, keduanya pun ternyata masuk ke dua houses yang saling bermusuhan, yakni Gryffindor dan Slytherin.

Alhasil, rivalitas antara Potter dan Malfoy pun berkembang. Tidak hanya di antara keduanya, sejumlah teman hingga profesor juga mengambil sikap dan sisi tertentu dalam rivalitas Gryffindor dan Slytherin.

Apa yang terjadi di dunia sihir ala Harry Potter ini sepertinya juga tengah terjadi di dunia nyata, khususnya dalam panggung politik internasional. Bagaimana tidak? Persaingan kini disebut-sebut tengah memanas antara Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Apalagi, pemerintahan Donald Trump di AS sempat mendeklarasikan Perang Dagang pada negara yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping tersebut. Di tengah situasi yang panas, kondisi politik dunia juga diperburuk dengan datangnya pandemi Covid-19 yang menghantui hampir seluruh negara.

Belum lagi, situasi sengketa Laut China Selatan (LCS) turut mengisi permusuhan di antara keduanya. Bukan tidak mungkin, seperti rivalitas Gryffindor-Slytherin di Harry Potter, AS dan Tiongkok mulai menyeret teman-temannya dalam persaingan mereka.

Upaya ini disinyalir dengan kunjungan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga dan Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo ke sejumlah negara Asia, termasuk Indonesia ketika mereka menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tiongkok pun akhirnya mencurigai manuver AS dan Jepang ini.

Bahkan, Menlu Tiongkok Wang Yi menyebutkan bahwa AS tengah membangun jaringan aliansi Quadrilateral Security Dialogue (Quad) yang disebut-sebut bisa jadi North Atlantic Treaty Organization (NATO) versi Indo-Pasifik. Di dalamnya, terdapat sejumlah negara seperti India, Australia, Jepang, dan AS sendiri.

Melihat kepanikan Tiongkok ini, bukan tidak mungkin pertanyaan pun muncul terkait posisi Indonesia dalam persaingan AS-Tiongkok ini. Mengapa AS membangun aliansi seperti NATO di Indo-Pasifik? Lantas, mungkinkah pemerintahan Jokowi bergabung dengan “NATO” baru ini?

Offshore Balancing?

Bukan tidak mungkin, kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Pompeo dan Suga merupakan cara untuk menggandeng negara-negara Asia lainnya guna menghalau kekuatan Tiongkok. Strategi seperti ini sebenarnya telah digunakan AS sejak era Perang Dingin.

Adanya penggunaan strategi ini sempat dijelaskan oleh Stephen M. Walt dari Harvard University dalam tulisannya yang berjudul The Unites States Forgot Its Strategy for Winning Cold Was. Dalam tulisan itu, Walt menjelaskan bahwa AS kala itu menggunakan strategi besar yang biasa disebut sebagai offshore balancing.

Offshore balancing ini sebelumnya diterapkan oleh pemerintah AS pasca-Perang Dunia II guna menghalau pengaruh Uni Soviet. Ini dilakukan negara Paman Sam bersama negara-negara Eropa, yakni dengan mendirikan NATO.

Offshore balancing sendiri merupakan strategi yang digunakan suatu negara untuk mendukung negara-negara lain guna menghalau kekuatan dominan di kawasan tersebut yang berpotensi bangkit menjadi hegemon kawasan (regional hegemon). Seperti yang telah dijelaskan oleh John J. Mearsheimer dalam bukunya yang berjudul The Tragedy of Great Power Politics, semua negara pasti akan mencari status hegemon kawasan agar dapat merasa aman.

Dalam era Perang Dingin, negara yang berpotensi menjadi hegemon di kawasan Eropa Barat – dan sebagian Asia – adalah Uni Soviet. Maka, untuk menghalau kemungkinan itu, AS menggunakan strategi offshore balancing. Ini dilakukan AS dengan mendukung negara-negara NATO – serta mengirimkan sejumlah kekuatan militernya sendiri.

Kecemasan Tiongkok kini bisa jadi benar. Pasalnya, strategi yang sama ditengarai juga tengah dilakukan oleh AS kini di kawasan Indo-Pasifik.

Hal ini terlihat dari bagaimana AS kini “menghidupkan” kembali Quad yang menggandeng sejumlah kekuatan Asia dan Pasifik, seperti India, Jepang, dan Australia. Negara-negara tersebut kini juga mulai melakukan latihan-latihan militer bersama.

Guna melancarkan strategi yang sebelumnya berhasil diterapkan AS pada Uni Soviet, bukan tidak mungkin negara-negara Quad akan menggandeng kekuatan-kekuatan Asia lainnya, termasuk Indonesia. Kabar bahwa AS meminta izin Indonesia untuk mendaratkan pesawat Poseidon P-8 bisa jadi merupakan salah satu taktik yang hendak diterapkan dalam strategi itu.

Dalam kunjungan Pompeo beberapa waktu lalu, AS juga menawarkan sejumlah investasi. Beberapa di antaranya dikabarkan berada di Natuna – wilayah yang disebut-sebut juga bermasalah dengan klaim Tiongkok.

Bila apa yang dicemaskan oleh Tiongkok benar, lantas, apakah mungkin Indonesia akan bergabung dengan kekuatan-kekuatan Asia lainnya yang didukung AS? Mungkinkah pemerintahan Jokowi memutuskan untuk bergabung dengan Quad?

Bebas Aktif ala Jokowi?

Kepentingan Indonesia bisa jadi sejalan dengan keinginan AS untuk menghalau Tiongkok di Asia Tenggara, khususnya di LCS. Meski begitu, pemerintahan Jokowi bisa saja terhalang untuk bergabung dengan NATO ala Indo-Pasifik tersebut – mengingat bahwa Indonesia masih memegang doktrin politik luar negeri yang bebas dan aktif.

Politik bebas dan aktif sendiri merupakan doktrin yang disebut-sebut ditanamkan oleh Wakil Presiden pertama Indonesia Mohammad Hatta. Kala itu, Hatta menulis sebuah pidato yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang di tengah-tengah situasi politik dunia yang dipenuhi oleh persaingan antara dua blok, yakni blok AS dan blok Uni Soviet.

Hingga kini, doktrin politik luar negeri ini masih dipegang teguh oleh Indonesia. Hal ini tertuang juga dalam perarturan perundang-undangan, khususnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Pasal 3 dalam UU tersebut menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan Hatta dalam kutipan pidatonya di awal tulisan ini.

Namun, di tengah situasi global yang terus berubah, prinsip dari doktrin politik luar negeri ini bukan tidak mungkin mulai dipertanyakan. Pasalnya, titik panas persaingan dua negara besar kini jelas-jelas terjadi di halaman depan Indonesia sendiri, yakni di Laut Natuna Utara dan LCS.

Ini berbeda dengan sejarah politik luar negeri AS. Di negara Paman Sam tersebut, doktrin politik luar negeri kerap silih berganti – bergantung pada siapa yang tengah menjabat posisi presiden.

Pertanyaan soal doktrin ini sebenarnya juga pernah diajukan oleh Philips J. Vermonte dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS). Doktrin bebas aktif disebut-sebut dapat membatasi tujuan Indonesia untuk menentukan kiblat politik luar negeri.

Alhasil, Indonesia berakhir dengan sikap yang kurang jelas dalam interaksinya di panggung politik internasional. Vermonte pun menyebutkan bahwa Indonesia kerap menjadi late comer dalam sejumlah perjanjian dan kerja sama.

Salah satu kerja sama yang dicontohkan kala itu adalah Trans-Pacific Partnership (TPP) yang diusung pemerintahan Barack Obama di AS tanpa melibatkan Tiongkok. Indonesia baru menyatakan ketertarikannya untuk bergabung pada tahun 2015 meski bisa jadi menguntungkan secara ekonomi dan perdagangan.

Lagipula, doktrin politik luar negeri bebas aktif sebenarnya juga didasarkan pada pragmatisme – di mana Indonesia dapat menentukan secara bebas untuk kepentingannya sendiri. Namun, keterikatan terhadap negara lain dicemaskan bisa mengganggu independensi tersebut.

Semua ini juga kembali pada bagaimana Jokowi menentukan kebijakan luar negerinya. Seperti yang dijelaskan oleh Ben Bland dalam bukunya yang berjudul Man of Contradictions, sang presiden kerap mendasarkan politik luar negerinya pada keuntungan yang diraih, khususnya dalam hal ekonomi.

Bila benar begitu, bukan tidak mungkin AS dan Tiongkok harus memikat Jokowi dengan cara yang berbeda. Bila biasanya keamanan menjadi hal yang terpenting dalam politik luar negeri, mungkin kedua negara tersebut perlu mencari akal bagaimana kepentingan ekonomi ala Jokowi dapat terpenuhi. (A43)

Mungkinkah Jokowi Gabung “NATO”?

A43 — Thu, 12 Nov 2020 05:30:00 +0000

Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo beberapa waktu lalu membuat Tiongkok cemas. Negara pimpinan Xi Jinping tersebut menuding kunjungan-kunjungan itu sebagai upaya pembentukan North Atlantic Treaty Organizatioin (NATO) ala Indo-Pasifik.

PinterPolitik.com

“Pendirian yang harus kita ambil ialah supaya kita jangan menjadi objek dalam pertarungan politik internasional, melainkan kita harus tetap menjadi subjek yang berhak menentukan sikap kita sendiri, berhak memperjuangkan tujuan kita sendiri” – Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia

Offshore Balancing?

Kecemasan Tiongkok kini bisa jadi benar. Pasalnya, strategi yang sama ditengarai juga tengah dilakukan oleh AS kini di kawasan Indo-Pasifik.

Bebas Aktif ala Jokowi?

Ini berbeda dengan sejarah politik luar negeri AS. Di negara Paman Sam tersebut, doktrin politik luar negeri kerap silih berganti – bergantung pada siapa yang tengah menjabat posisi presiden.