Audio ini dibuat menggunakan AI.

Progres 104 sekolah, 32 provinsi — bukan sekadar angka. Sekolah Rakyat adalah pernyataan struktural paling berani Indonesia sejak berdirinya Republik, bahwa tempat dan kondisi atau “takdir” lahir tidak boleh lagi menentukan nasib. Negara kini membangun bukan sekadar sekolah, melainkan ekosistem mobilitas sosial yang nyata.

PinterPolitik.com

Indonesia mewarisi paradoks yang menyakitkan. Angka partisipasi sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun — sebuah pencapaian yang kerap dirayakan dalam laporan pembangunan.

Namun di balik statistik yang tampak menggembirakan itu, tersimpan ironi struktural yang jarang dibicarakan secara jujur: jutaan anak dari keluarga prasejahtera memang masuk ke dalam sistem pendidikan, tetapi sistem tersebut secara diam-diam menyortir mereka kembali ke posisi yang sama seperti orang tua mereka. Akses meningkat, tetapi mobilitas sosial nyaris berdiri di tempat.

Kesenjangan ini bukan semata soal biaya sekolah. Ia berakar lebih dalam — pada ketimpangan ekosistem tempat anak-anak tumbuh.

Anak dari keluarga mampu bukan hanya mendapat guru yang lebih baik; mereka mendapat gizi yang cukup, lingkungan belajar yang kondusif, akses internet, role model yang beragam, dan jaringan sosial yang membuka pintu.

Sementara anak-anak dari keluarga prasejahtera ekstrem masuk sekolah dengan perut kosong, pulang ke rumah tanpa meja belajar, dan tumbuh di lingkungan yang tidak pernah dirancang untuk mendukung perkembangan mereka.

Di sinilah Sekolah Rakyat hadir sebagai pernyataan struktural yang berbeda dari kebijakan pendidikan sebelumnya. Program ini bukan respons instan terhadap tekanan politik, bukan pula program kompensasi yang lahir dari rasa bersalah elektoral.

Dengan 104 titik sekolah yang tersebar di 32 provinsi, pemerintah mengirim sinyal yang sangat jelas: bahwa mobilitas sosial bukan lagi privilese kota besar atau warisan dari orang tua yang terpelajar. Ia adalah hak yang harus direkayasa oleh negara secara sengaja dan terencana.

Yang membedakan program ini dari intervensi pendidikan sebelumnya adalah paradigma di baliknya. Kebijakan pendidikan Indonesia selama ini berpikir dalam unit sekolah — gedung, guru, kurikulum, ujian.

Sekolah Rakyat berpikir dalam unit ekosistem: asrama yang menghilangkan hambatan geografis, fasilitas kesehatan yang memastikan kesiapan belajar dari aspek fisik, konektivitas digital yang menjembatani kesenjangan literasi, dan ruang tumbuh yang sebelumnya hanya dinikmati sekolah-sekolah elite.

Inilah pergeseran konseptual paling signifikan dalam kebijakan pendidikan Indonesia dalam satu dekade terakhir — dari pendidikan sebagai layanan, menjadi pendidikan sebagai ekosistem mobilitas.

Lompatan Mobilitas Sosial

Untuk memahami mengapa Sekolah Rakyat layak dianggap serius secara intelektual — bukan sekadar sebagai program pemerintah yang perlu didukung secara politis — kita perlu membacanya melalui kerangka teoritis yang lebih dalam. Ada empat perspektif yang paling relevan, dan masing-masing membuka dimensi analisis yang berbeda.

Pertama, Capability Approach Amartya Sen. Bagi Sen, pembangunan sejati bukan soal pertumbuhan GDP atau angka keprasejahteraan yang turun di atas kertas.

Pembangunan adalah perluasan kemampuan manusia untuk menjalani hidup yang mereka pilih sendiri.

Keprasejahteraan, dalam logika Sen, adalah peprasejahteraan kapasitas — ketidakmampuan seseorang untuk menjadi dan melakukan apa yang mereka nilai. Sekolah Rakyat, dengan desain ekosistemnya yang terpadu, tidak sekadar memberi akses belajar.

Ia membangun kapasitas hidup secara menyeluruh: kesehatan, literasi digital, kemampuan sosial, dan lingkungan yang memungkinkan potensi berkembang. Ini adalah intervensi yang benar-benar Senian dalam orientasinya.

Kedua, perspektif Pierre Bourdieu tentang modal sosial dan budaya. Bourdieu menunjukkan bahwa keprasejahteraan tidak hanya diwariskan melalui uang, tetapi melalui defisit modal budaya dan modal sosial — minimnya akses terhadap jaringan pengetahuan, referensi budaya, dan koneksi sosial yang membuka peluang.

Anak-anak dari keluarga prasejahtera bukan hanya kekurangan uang; mereka kekurangan akses ke ekosistem yang memperkenalkan mereka pada dunia yang lebih luas.

Sekolah Rakyat berpotensi menjadi mekanisme redistribusi modal ini: dengan menyatukan anak-anak dari latar belakang paling rentan dalam satu ekosistem yang kaya stimulasi intelektual, sosial, dan digital, program ini membuka pintu yang sebelumnya tertutup rapat.

Ketiga, James C. Scott dan konsep negara sebagai arsitek sosial. Scott mengingatkan bahwa negara memiliki kapasitas — dan tanggung jawab — untuk merancang intervensi berskala besar demi memperbaiki ketimpangan struktural yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar.

Sekolah Rakyat adalah bukti paling konkret dari desain sosial yang terencana: negara tidak menunggu mekanisme pasar mendistribusikan kesempatan secara alami, tetapi secara aktif menciptakan infrastruktur kesempatan di wilayah yang paling jauh dari jangkauan mobilitas spontan.

Keempat dan paling mendasar, John Rawls dengan prinsip Justice as Fairness. Dalam teori keadilan Rawls, ketimpangan hanya dapat dibenarkan secara moral jika ia menguntungkan mereka yang paling lemah — inilah yang ia sebut difference principle.

Program yang secara eksplisit dan eksklusif menyasar keluarga prasejahtera ekstrem, yang memberikan akses penuh tanpa biaya kepada mereka yang paling tidak memiliki pilihan, adalah implementasi paling murni dari prinsip Rawlsian dalam konteks kebijakan publik Indonesia.

Keempat lensa ini bukan ornamen intelektual. Mereka memberi kita kosakata yang tepat untuk melihat Sekolah Rakyat sebagai sesuatu yang lebih dari program sosial biasa: ini adalah desain institusional untuk merekayasa ulang titik awal kehidupan bagi mereka yang selama ini lahir dengan titik awal yang sangat tidak adil.

Beasiswa konvensional memberi individu tiket keluar dari keprasejahteraan. Sekolah Rakyat membangun jalur kereta — infrastruktur mobilitas sosial yang dapat digunakan oleh seluruh komunitas, generasi demi generasi.

Solusi Komprehensif Kualitas SDM

Sekolah Rakyat membawa satu kebaruan konseptual yang paling krusial: ambisi untuk memangkas siklus mobilitas sosial antargenerasi yang secara konvensional membutuhkan dua hingga tiga generasi.

Kakek bersekolah dasar, ayah lulus SMA, anak kuliah — begitulah pola mobilitas lazim yang penuh kebocoran dan sangat bergantung pada stabilitas kondisi keluarga.

Program ini mencoba menyelesaikan lompatan dua generasi dalam satu siklus pendidikan, dengan menyediakan ekosistem lengkap sejak dini: nutrisi, kesehatan, teknologi, dan lingkungan yang sebelumnya hanya tersedia di sekolah-sekolah swasta mahal. Ini adalah ambisi yang benar-benar layak disebut nation-building project.

Namun justru karena ambisinya begitu besar, kejujuran tentang risikonya menjadi prasyarat yang tidak bisa diabaikan.

Tantangan pertama dan paling konkret adalah konsistensi eksekusi geografis. Menjangkau 32 provinsi bukan hanya soal membangun gedung — ini soal memastikan guru berkualitas hadir di daerah terpencil, konektivitas internet yang stabil di wilayah yang infrastrukturnya belum merata, dan rantai pasok kebutuhan asrama yang tidak terputus.

Ketika program ini bergerak dari kota ke pedalaman, apakah kapasitas eksekusi negara akan tetap konsisten? Inilah pertanyaan yang akan memisahkan Sekolah Rakyat dari daftar panjang program ambisius yang terkadang layu di tengah jalan.

Tantangan kedua adalah homogenitas kualitas. Angka 104 sekolah adalah capaian yang patut diapresiasi, tetapi angka itu kehilangan makna jika kualitas pengalaman belajar di sekolah Jawa berbeda jauh dengan di Papua atau Maluku.

Ketimpangan kualitas lintas wilayah adalah dosa lama sistem pendidikan Indonesia, dan Sekolah Rakyat harus membuktikan bahwa ia tidak sekadar mengulang ketimpangan yang sama dalam format yang lebih megah.

Tantangan ketiga adalah keberlanjutan politik. Program-program sosial terbaik di Indonesia sering kali gugur bukan karena gagal secara substantif, tetapi karena pergantian pemerintahan membawa prioritas baru.

Sekolah Rakyat perlu melembaga — dalam regulasi yang kuat, dalam alokasi anggaran yang terlindungi, dan dalam kesadaran publik yang cukup kuat untuk menjadikannya political cost bagi siapa pun yang mencoba menghapusnya. Ia harus bertransformasi dari program satu periode menjadi fondasi lintas rezim.

Dan terakhir, tantangan paling elegan sekaligus paling sulit: mengukur yang tidak terukur. Mobilitas sosial sejati tidak terefleksikan dalam angka kelulusan atau nilai ujian nasional.

Indikator keberhasilan sejati adalah seberapa jauh lulusan Sekolah Rakyat mampu melampaui kondisi kelahirannya — dalam karier yang mereka pilih, dalam kesehatan yang mereka jaga, dalam jaringan sosial yang mereka bangun, dan dalam partisipasi sipil yang mereka berikan kepada komunitasnya.

Membangun sistem evaluasi yang mampu menangkap dimensi ini adalah pekerjaan rumah intelektual yang belum selesai.

Pada akhirnya, yang paling kuat dari Sekolah Rakyat bukan angka-angkanya. Yang paling kuat adalah pertanyaan yang ia paksa kita ajukan, yakni apakah Indonesia benar-benar serius membangun mekanisme yang memutus rantai keprasejahteraan antargenerasi?

Dengan program ini, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, pertanyaan itu bukan lagi retorika — ia mulai memiliki infrastruktur.

Dan jika konsistensi eksekusi terjaga, kualitas distandarisasi, serta keberlanjutan dijamin lintas pemerintahan, maka Sekolah Rakyat berpotensi menjadi investasi sosial terpenting yang pernah dibuat Indonesia: bukan karena ia paling besar anggarannya, melainkan karena ia yang pertama kali berani merancang ulang titik awal kehidupan — dan menyebutnya sebagai hak, bukan hadiah. (J61)

Ratusan triliun uang pajak mengalir untuk LPDP. Namun, benarkah beasiswa ini murni untuk rakyat atau sekadar subsidi silang bagi kaum elite?

PinterPolitik.com

“By doing away with giving explicitly to everyone what it implicitly demands of everyone, the educational system demands of everyone alike that they have what it does not give.” – Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron dalam Reproduction in Education, Society and Culture (1970)

Cupin memandangi layar laptopnya dengan tatapan kosong yang menyiratkan keputusasaan berlapis di tengah bisingnya warung kopi pinggiran. Deretan persyaratan pendaftaran beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tampak seperti tembok raksasa yang mustahil untuk dipanjatnya.

Bagi Cupin, seorang pemuda daerah dengan penghasilan bulanan pas-pasan, biaya tes bahasa Inggris resmi adalah kemewahan yang tak terjangkau. Ia harus dihadapkan pada pilihan getir antara mengejar mimpi melanjutkan studi atau memastikan kebutuhan pangan keluarganya tetap terpenuhi.

Pemuda ini sadar betul bahwa kompetisi akademis yang sangat bergengsi ini sejak awal tidak pernah berada di atas lapangan yang datar. Garis start yang ia pijak tertinggal sangat jauh di belakang anak-anak dari kota besar yang fasilitas pendidikannya serba ada dan lengkap.

Ironi keadilan sosial semakin terasa pekat ketika Cupin membuka media sosial dan terpaksa melihat linimasa yang dipenuhi oleh polemik usang. Banyak penerima beasiswa bergengsi negara yang justru dengan sengaja enggan kembali ke Tanah Air setelah menikmati miliaran rupiah uang rakyat.

Mereka dengan mudah dan rasional beralasan bahwa fasilitas riset, apresiasi profesional, dan standar gaji di luar negeri jauh lebih menjanjikan. Padahal, amanat konstitusional dan moral utama dari pengelolaan dana abadi pendidikan itu adalah kembali untuk membangun ibu pertiwi yang sedang berkembang.

Cupin hanya bisa tersenyum getir menyadari kenyataan pahit bahwa dana triliunan tersebut pada dasarnya dihimpun dari ketaatan pajak jutaan rakyat kecil. Ironisnya, kucuran keringat rakyat pekerja tersebut kini justru lebih banyak dinikmati oleh segelintir kaum berpunya yang pandai merangkai kata saat wawancara.

Program beasiswa yang seharusnya dirancang sebagai jembatan emas pengentasan kemiskinan kini seolah beralih fungsi menjadi ajang pembuktian gengsi semata. Fenomena struktural ini terasa seperti sebuah mekanisme subsidi silang yang amat salah sasaran, di mana masyarakat miskin secara tidak langsung membiayai si kaya.

Para elite muda ini sering kali dengan fasih mengklaim pencapaian gemilang mereka murni sebagai hasil dari kerja keras dan kecerdasan individual belaka. Mereka cenderung menafikan fakta sosiologis bahwa modal finansial orang tua mereka adalah kunci utama yang sejak awal membuka banyak pintu kesempatan berharga.

Konsep meritokrasi yang selalu diagung-agungkan dalam seleksi LPDP perlahan namun pasti mulai menunjukkan wajah aslinya yang penuh dengan ketimpangan tak terlihat. Sistem ini seolah menghukum mereka yang miskin karena dianggap kurang berprestasi, tanpa pernah mau melihat konteks hambatan struktural yang mengikat mereka.

Tokoh Cupin di sini mewakili jutaan pemuda Indonesia lainnya yang secara diam-diam merasa dikhianati oleh narasi pemerataan pendidikan yang digaungkan oleh pemerintah. Kesempatan langka untuk belajar ke luar negeri seakan telah dikavling secara eksklusif untuk mereka yang sejak lahir telah mewarisi keistimewaan.

Mengapa instrumen keadilan sosial bernama beasiswa publik ini justru berbalik arah menjadi mesin pengekalan hak istimewa bagi kelompok masyarakat tertentu? Apakah sistem seleksi yang secara kasatmata terlihat adil ini memang secara sosiologis dirancang untuk terus mereproduksi kekuasaan para elite kapital?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

LPDP dan Mesin Reproduksi Kelas

Untuk membedah keresahan struktural yang dialami oleh Cupin, kita harus meminjam pisau analisis kritis dari sosiolog Prancis terkemuka, Pierre Bourdieu. Dalam karyanya yang sangat monumental berjudul Reproduction in Education, Society and Culture, Bourdieu membongkar tuntas ilusi kemerataan tentang sistem pendidikan modern.

Bourdieu dengan tegas menyatakan bahwa lembaga pendidikan formal pada praktiknya bukanlah sebuah arena netral yang memberikan peluang setara bagi semua individu. Sebaliknya, institusi pendidikan adalah instrumen utama yang sangat halus digunakan oleh kelas dominan untuk mereproduksi dan mempertahankan status sosial ekonomi mereka.

Dalam konteks seleksi beasiswa yang sangat kompetitif seperti LPDP, konsep Modal Budaya yang diperkenalkan oleh Bourdieu menemukan relevansinya yang paling tajam. Anak-anak yang berasal dari keluarga elite telah mewarisi modal budaya yang kaya ini sejak lahir melalui lingkungan yang sangat mendukung literasi global.

Mereka telah terbiasa berinteraksi menggunakan bahasa asing, memiliki akses tak terbatas ke literatur internasional, dan memahami tata krama pergaulan yang elegan. Watak kelas atas atau elite disposition inilah yang kemudian dengan sangat mudah dinilai sebagai kualitas kepemimpinan unggul oleh para penyeleksi beasiswa.

Di sisi lain, kaum elite juga memiliki modal ekonomi yang sangat melimpah untuk memungkinkan mereka secara harfiah membeli kesiapan akademis tersebut. Mereka sanggup membayar mentor khusus persiapan studi, mengikuti program sukarelawan internasional berbiaya mahal, dan merancang kurikulum vitae yang tampak begitu sempurna.

Bourdieu menyebut fenomena dominasi tak kasatmata ini sebagai sebuah bentuk kekerasan simbolik yang secara kultural dibiarkan dan diamini oleh masyarakat. Sistem membuat kelas bawah merasa bahwa kegagalan mereka adalah murni kelemahan kognitif sendiri, bukan karena standar seleksi yang memang berpihak pada kelas atas.

Praktik reproduksi kelas sosial melalui instrumen pendidikan tinggi ini sama sekali bukanlah sebuah fenomena yang eksklusif terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Negara-negara maju yang selama ini sering dijadikan kiblat pendidikan global pun sebenarnya terjebak dalam pusaran masalah struktural yang sama persis.

Di Amerika Serikat, praktik penerimaan mahasiswa berbasis garis keturunan di kampus-kampus Ivy League adalah contoh nyata dari sistem usang ini. Anak-anak alumni bergengsi atau penyumbang dana kampus yang masif selalu mendapatkan jalur khusus yang secara sistematis menyingkirkan kandidat lain yang lebih cerdas namun miskin.

Sementara itu, di Inggris, dominasi lulusan sekolah swasta bergengsi dalam komposisi mahasiswa di universitas elite seperti Oxford dan Cambridge sangatlah mencolok. Sistem pendidikan tertutup ini secara efektif memastikan bahwa posisi-posisi penting di pemerintahan dan sektor korporat selalu diisi oleh sirkel pergaulan yang itu-itu saja.

Kesamaan pola ketidakadilan di berbagai negara lintas benua ini membuktikan bahwa narasi meritokrasi seringkali hanyalah kedok manis untuk menutupi pelestarian hierarki sosial. Sistem seleksi beasiswa modern pada dasarnya telah terjebak dalam pusaran kecenderungan elitisme untuk selalu memenangkan mereka yang memang sudah mapan.

Lantas, jika instrumen beasiswa saat ini secara terstruktur telah dibajak oleh kepentingan elite kapital, adakah jalan keluar radikal dari jebakan sistemik ini? Bagaimana semestinya sebuah negara secara sadar merancang kebijakan pendidikan agar institusi tersebut benar-benar berfungsi sebagai eskalator bagi mobilitas sosial yang berkeadilan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Saatnya LPDP Dievaluasi?

Sejatinya, program beasiswa bergengsi yang sepenuhnya didanai oleh uang pajak negara harus segera dikembalikan pada khitahnya sebagai agen utama mobilitas sosial vertikal. Investasi pendidikan berskala nasional ini tidak boleh sekadar mempertebal portofolio anak-anak elite, melainkan wajib menjadi tuas pengungkit untuk mengangkat harkat hidup kelompok akar rumput.

Pakar ekonomi terkemuka pemenang hadiah Nobel, Joseph Stiglitz, dalam bukunya yang tajam berjudul The Price of Inequality, memberikan peringatan keras mengenai signifikansi isu ini. Stiglitz secara meyakinkan berargumen bahwa ketimpangan akses pendidikan tinggi yang dibiarkan akan menghancurkan potensi ekonomi sebuah negara karena mematikan inovasi dari kelas bawah.

Ketika akses menuju pendidikan berkualitas tinggi dibiarkan hanya berputar di kalangan atas, negara secara sistematis akan kehilangan talenta brilian yang tersembunyi di daerah tertinggal. Padahal, memberikan kesempatan emas bagi kelompok rentan telah terbukti secara akademis mampu menghasilkan dampak sosial dan ekonomi yang jauh lebih eksponensial bagi pembangunan nasional.

Oleh karena itu, tata kelola sistem beasiswa harus dirombak total agar lebih proaktif dalam menjemput bola, bukan sekadar menunggu kandidat istimewa yang sudah matang secara profil. Negara harus secara sadar hadir untuk memfasilitasi proses pendampingan prakondisi bagi kandidat potensial yang selama ini terkendala oleh keterbatasan finansial dan akses informasi.

Kita bisa dengan rendah hati berkaca pada skema Australia Awards Scholarships yang konsisten menerapkan pendekatan afirmatif yang sangat terukur dan berdampak nyata. Sistem ini secara khusus menyasar target kelompok marginal dan bersedia membiayai pelatihan kompetensi dasar berbulan-bulan di dalam negeri sebelum penerimanya benar-benar diberangkatkan ke luar negeri.

Contoh gemilang lainnya adalah program beasiswa Chevening dari pemerintah Inggris yang secara revolusioner tidak lagi mendewakan nilai akademis maupun skor tes bahasa semata. Mereka justru jauh lebih menitikberatkan pada ketangguhan pengalaman kerja lapangan dan visi kepemimpinan berdampak yang telah dibuktikan secara riil di tengah pusaran masyarakat.

Pendekatan inklusif dan progresif seperti inilah yang pada akhirnya memastikan bahwa uang publik benar-benar diinvestasikan untuk menciptakan agen perubahan yang revolusioner. Sistem yang sungguh-sungguh berkeadilan sosial tidak akan pernah membiarkan pemuda potensial seperti Cupin kalah sebelum bertanding hanya karena mereka tidak memiliki keistimewaan material.

Mendorong mobilisasi sosial melalui beasiswa publik bukanlah sekadar program amal, melainkan sebuah strategi bertahan hidup yang sangat krusial bagi sebuah negara. Pemerataan intelektualitas adalah satu-satunya benteng pertahanan yang paling kokoh untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian ini.

Sudah saatnya seluruh pemangku kebijakan publik menyadari secara mendalam bahwa menyamaratakan standar kompetisi bagi individu dengan titik berangkat yang berbeda adalah sebuah ketidakadilan. Evaluasi sistem seleksi yang menyeluruh harus segera dilakukan dengan berani agar dana abadi pendidikan tidak menjelma menjadi mesin penghisap pajak demi menyubsidi kaum elite.

Kebijakan pendidikan yang baik dan memihak harus mampu melihat jauh melampaui deretan angka kelayakan administratif dan berani menembus dinding tebal hak istimewa kelas sosial. Hanya dengan keberpihakan radikal seperti itulah, sebuah institusi beasiswa dapat benar-benar memenuhi janji sucinya untuk memutus rantai kemiskinan dan mendobrak kebekuan struktur kelas.

Pada akhirnya, beasiswa negara yang ideal adalah pelita harapan yang terus menyala terang untuk menerangi jalan terjal bagi mereka yang paling membutuhkan pertolongan. Kebijaksanaan sejati dalam bernegara terletak pada kemampuan sistem untuk secara adil merangkul potensi terbaik bangsa, terlepas dari seberapa rendah pijakan awal kehidupan mereka. (A43)

PinterPolitik.com

“Mereka yang menerima atau pernah menerima bantuan Supersemar itu banyak yang berkirim surat, menyatakan terima kasih.”

::Soeharto dalam otobiografinya “Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya“::

Masih ingat Nono? Siswa kelas 2 Sekolah Dasar (SD) Inpres Buraen II dari Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) itu berhasil menjadi juara pertama dalam kompetisi matematika International Abacus World 2022 beberapa waktu lalu. Meski usianya masih sangat muda, ia berhasil mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nono sukses mengalahkan 7000 orang peserta dari negara lain.

Prestasi yang ditorehkan Nono kemudian menarik atensi sebagian pejabat tinggi Indonesia, salah satunya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Menteri yang sebelumnya dikenal sebagai perintis perusahaan start-up itu berniat menghadiahkan laptop untuk Nono. Akan tetapi, tawaran tersebut ditolak bocah asal Kupang tersebut yang rupanya lebih memilih bola dan beasiswa untuk bersekolah di sekolah-sekolah terbaik di jenjang pendidikan berikutnya.

Pilihan Nono ini memang patut diacungi jempol karena ia lebih memilih diberikan biaya untuk membantu pendidikannya, ketimbang laptop yang tentu bisa saja rusak dalam beberapa tahun pemakaian.

Menariknya, pemberian beasiswa kepada pelajar atau mahasiswa berprestasi oleh Pemerintah Indonesia telah berlangsung sejak lama. Hal demikian diwujudkan sebagai ikhtiar untuk memenuhi amanat konstitusi Indonesia, yaitu “mencerdaskan kehidupan bangsa.” Salah satunya adalah tentang beasiswa Supersemar yang fenomenal di era Presiden Soeharto.

Tekad Presiden Soeharto

Salah satu beasiswa yang sangat populer bagi sebagian besar masyarakat Indonesia ialah Beasiswa Supersemar. Darmasiswa ini dikelola oleh Yayasan Supersemar yang dibentuk oleh Presiden Soeharto pada 16 Mei 1974.

Soeharto dalam otobiografinya yang berjudul Soeharto: Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989) tulisan G. Dwipayana dan Ramadhan K.H. menjelaskan bahwa pembentukan Yayasan Supersemar tidak bisa dipisahkan dari keberadaan pelajar-pelajar Indonesia berprestasi yang terkendala secara finansial.

“Kalau dibiarkan begitu (putus sekolah tanpa biaya), maka hal itu adalah kekuatan yang tidak bisa dikembangkan dalam membentuk kader bangsa. Maka, orang yang pandai tetapi tidak mampu itu perlu diberi kesempatan. Untuk itu, diperlukan bantuan, bahkan beasiswa bagi mereka”, demikian ujar Soeharto.

Tekad mulia Soeharto dalam kenyataannya tidak sepi dari kontroversi. Ia bukan hanya mendirikan Yayasan Supersemar, tetapi juga turut mendirikan yayasan lain, seperti Yayasan Dharma Bhakti Sosial (DHARMAIS), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YABMP), dan Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (DAKAB).

Soeharto mengklaim bahwa dirinya membentuk yayasan-yayasan itu untuk menggerakkan kemampuan pemerintah dan masyarakat.

Yayasan Supersemar dan yayasan lain yang dikelola oleh Soeharto memperoleh dana dari donasi bank-bank negara. Hal itu dikukuhkan dalam Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1976. Melalui regulasi ini, bank-bank negara diwajibkan menyisihkan sisa laba bersih sebanyak 5 persen untuk keperluan di bidang sosial.

Sasaran pemberian beasiswa ini adalah para mahasiswa, siswa, dan atlet Indonesia berprestasi yang memiliki keterbatasan finansial. Bantuan yang diberikan Beasiswa Supersemar berupa uang dengan nominal yang besar pada zamannya.

Untuk mahasiswa, Yayasan Supersemar bekerjasama dengan rektor-rektor universitas se-Indonesia. Pihak yayasan meminta kepada rektor untuk mengajukan kandidat penerima beasiswa. Nominal uang yang diberikan Yayasan Supersemar untuk mahasiswa pada pertengahan 1980-an berkisar antara Rp25 ribu sampai Rp30 ribu per bulan. Khusus untuk mahasiswa di daerah Jakarta dan Bandung besaran beasiswa ditetapkan seragam yaitu sebesar Rp30 ribu per bulan.

Sedangkan bantuan untuk siswa diberikan khusus pada para siswa SMP melalui perantaraan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Yayasan Supersemar hanya berkenan memberikan bantuan pada murid-murid SMP berprestasi dari mempunyai keluarga kurang mampu dan berminat melanjutkan studi ke sekolah kejuruan. Beasiswa tidak berlaku untuk siswa SMA umum karena prospek kerjanya dinilai belum jelas.

Siswa SMP penerima Beasiswa Supersemar diperbolehkan menerima beasiswa dari mulai kelas 1 sampai lulus. Nominal uang yang diberikan Yayasan Supersemar untuk siswa SMP pada pertengahan 1980-an mencapai Rp10.000 per bulan. Jumlah ini kemudian naik menjadi menjadi Rp12.500 per bulan pada tahun ajaran 1987-1988.

Adapun beasiswa untuk para atlet berprestasi, disalurkan oleh Yayasan Supersemar melalui asosiasi-asosiasi atlet seperti Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI), dengan nominal uang yang sama dengan mahasiswa yaitu sebesar Rp30 ribu per bulan.

Para penerima Beasiswa Supersemar dituntut untuk berprestasi. Mahasiswa penerima Beasiswa Supersemar dituntut mendapatkan hasil akademik yang baik. Perkembangan mereka senantiasa diawasi. Jika mereka tidak mampu mencapai hasil akademik yang baik, maka beasiswa mereka akan dicabut.

Sekalipun para penerima Beasiswa Supersemar kebanyakan adalah kalangan mahasiswa, mereka nyatanya tidak ragu melancarkan kritik terhadap rezim Orde Baru. Mereka tetap berani turun aksi ke jalan dan mengoreksi kepemimpinan Soeharto melalui media massa. Ini juga menunjukkan bahwa Soeharto tetap membuka ruang-ruang kritik dari masyarakat kala itu.

Mencetak Alumni Cemerlang

Beasiswa Supersemar sukses mencetak ribuan alumni cemerlang. Mereka terdiri atas lulusan S1, S2, S3, bahkan di antaranya ada yang telah menjadi guru besar. Tidak sedikit dari alumni beasiswa tersebut yang menjadi tokoh nasional.

“Mereka yang menerima atau pernah menerima bantuan Supersemar itu banyak yang berkirim surat, menyatakan terima kasih”, demikian kata Soeharto dalam otobiografinya.

Salah satu tokoh nasional yang pernah menerima Beasiswa Supersemar ialah Prof. Dr. Mahfud MD, yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

Dalam buku Sahabat Bicara Mahfud MD (2013) suntingan Saldi Isra dan Edy Suandi Hamid, diterangkan bahwa Mahfud MD menerima Beasiswa Supersemar ketika sedang menempuh studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) dan ketika menempuh studi S3 di Universitas Gadjah Mada (UGM).

Dilansir dari situs unpad.ac.id, beberapa tokoh nasional lain yang juga menjadi penerima Beasiswa Supersemar adalah Prof. Dr. Muhammad Nuh (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2009-2014), Prof. Dr. K.H. Nasaruddin Umar (Imam Besar Masjid Istiqlal), Dr. Ir. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet 2014-2024), Prof. Bambang Brodjonegoro (Menteri Riset dan Teknologi 2019-2021), Prof. Dr. Pratikno (Menteri Sekretaris Negara 2019-2024), dan masih banyak yang lain.

Senja Kala Yayasan Supersemar

Yayasan Supersemar selaku pihak yang mengelola Beasiswa Supersemar tetap bertahan meski Orde Baru tumbang. Sayangnya, memasuki Era Reformasi, Yayasan Supersemar kerap digugat di meja hijau. Para penggugat menuduh adanya indikasi penyelewengan dana yayasan oleh Soeharto.

Dilansir dari BBC News Indonesia, Kejaksaaan Agung memerintahkan Yayasan Supersemar untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 4,4 triliun pada 2015. Akibat putusan itu, beberapa aset milik yayasan disita seperti Gedung Granadi di Jakarta dan satu vila di Megamendung, Bogor. Selain itu, kini, rekening Yayasan Supersemar telah diblokir per 8 Desember 2015, sehingga tidak bisa menyalurkan dana beasiswa.

Keluarga Mahasiswa dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS) atas nama seluruh mahasiswa penerima Beasiswa Supersemar menentang eksekusi terhadap Yayasan Supersemar pada 2016. Mereka menilai, eksekusi tersebut telah menghambat kelangsungan studi sekitar 7000 orang penerima beasiswa.

Terlepas dari berbagai kontroversi yang ada, patut diakui bahwa terobosan program Beasiswa Supersemar telah membantu banyak anak Indonesia untuk berprestasi dan bahkan banyak yang menjadi tokoh-tokoh penting nasional.

Mungkin ini salah satu poin yang harus dicatat dalam sejarah republik ini, bahwa pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang baik telah diupayakan oleh pemerintahan Soeharto. Memang ada kekurangan di sana sini, tapi setidaknya Soeharto telah menggariskan pentingnya pendidikan dijadikan acuan pembangunan negara.

Harapannya, semangat mendukung anak-anak Indonesia yang berprestasi ini bisa diteruskan oleh pemimpin-pemimpin selanjutnya, sehingga Nono-Nono lainnya bisa menikmati beasiswa untuk pendidikan yang berkualitas.

***

Kalian tim mana nih? 

#anies #sandiagauno #lpdp #beasiswa #mutiarabaswedan #harvard #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Alhamdulillah, bisa dapat beasiswa dan tebengan Gulfstream. 

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]ebuah pepatah lama Arab pernah menyarankan untuk menuntut ilmu sampai jauh, bahkan hingga ke Negeri Tiongkok sekalipun. Ungkapan ini tergolong kuno, tetapi masih terbilang relevan di zaman ini. Terlebih mengingat kebangkitan Negeri Tirai Bambu yang disebut-sebut sebagai salah satu kekuatan dunia yang diperhitungkan.

Meski demikian, ada kelompok yang tidak terlalu sepakat dengan pepatah tersebut. Belakangan, beredar pemberitaan media lokal tanah air yang menyebut bahwa pelajar di Indonesia diajarkan paham komunisme di Tiongkok. Pemberitaan ini seolah ingin kembali melanggengkan stereotip Tiongkok di pikiran masyarakat Indonesia.

Pemerintah Tiongkok sendiri sebenarnya memiliki upaya untuk mengurangi stereotip ala media lokal tersebut. Salah satu langkah negara berpenduduk terbanyak di dunia itu adalah dengan memberi kesempatan pada warga Indonesia untuk belajar di tanah mereka.

Kini, Tiongkok secara perlahan tapi pasti, mulai menjadi salah satu destinasi pelajar Indonesia untuk melanjutkan studinya. Bagaimanakah beasiswa pendidikan Tiongkok tersebut dapat mengikis stereotip dan Sinofobia yang turun temurun ada di Indonesia?

Mengalihkan Studi ke Tiongkok

Dulu, Tiongkok bukanlah tujuan utama bagi para pemuda Indonesia untuk mengenyam pendidikan. Ada banyak hal yang memungkinkan kondisi ini terjadi. Salah satunya adalah sentimen anti-Tiongkok yang berkembang di era Soeharto.

Pada tahun 1998, jumlah pelajar Indonesia di Tiongkok berada di kisaran 1.000 pelajar. Sebagian besar pelajar tersebut banyak mengambil fokus studi Bahasa Mandarin. Berakhirnya rezim Orde Baru membuat mata pemuda Indonesia mulai mengarah ke Negeri Tirai Bambu.

Secara perlahan, jumlah pelajar Indonesia di negara tersebut meningkat secara stabil. Hal ini didukung dengan kemajuan Tiongkok di berbagai bidang, termasuk pendidikan pada tahun 2004. Dalam data yang dihimpun Chinese Service Center Exchange (CSCSE), disebutkan bahwa pertumbuhan jumlah pelajar Indonesia di Tiongkok berada dikisaran 10 persen.

Jumlah pelajar Indonesia di Tiongkok pada tahun 2011 berada di angka 10.957. Secara perlahan, angka ini terus bertambah hingga pada tahun 2015 yang mencapai 12.694. Di tahun berikutnya, angka ini kembali meningkat yaitu mencapai 14.714 pelajar.

Pemerintah Beijing sendiri memang membuka kesempatan bagi warga Indonesia yang ingin belajar di tanah mereka. Peningkatan beasiswa penuh dari Tiongkok untuk warga Indonesia terbilang signifikan, dari hanya 15 di tahun 2015, menjadi 187 di tahun berikutnya.

Beijing terus membuka pintu bagi pelajar Indonesia untuk mengambil studi di negara mereka. Pada tahun 2017, mereka menambah lagi jatah beasiswa menjadi 197. Ini menjadi penanda kalau Beijing memiliki komitmen untuk menarik perhatian pelajar Indonesia.

Selain beasiswa yang berasal dari Pemerintah Tiongkok, ada pula beasiswa yang berasal dari lembaga lain. Salah satunya adalah dari Bank of China (BOC). Pada tahun 2017, beasiswa dari BOC berhasil memberangkatkan 215 pelajar Indonesia untuk menempuh studi di Negeri Tirai Bambu. Disebutkan bahwa angka tersebut merupakan peningkatan 11 kali lipat dari tahun sebelumnya.

Menarik Perhatian Pesantren

Perhatian yang menarik dari hubungan pendidikan Indonesia-Tiongkok ini karena salah satu golongan yang ditarik untuk belajar di Tiongkok, adalah kalangan pesantren. Golongan dengan pendidikan bertradisi Islam ini, perlahan mulai menikmati pendidikan ala Negeri asal Panda tersebut.

Berbagai lembaga pemberi beasiswa asal Tiongkok, beberapa kali tertangkap melakukan publikasi soal pendidikan Tiongkok di pesantren-pesantren. Terlihat bahwa lembaga beasiswa tersebut menjadikan kalangan pesantren sebagai salah satu pasar utama.

Usaha Tiongkok menarik kalangan pesantren tergolong cukup serius. Tidak jarang, Duta Besar negeri tersebut turun langsung ke “kandang” pendidikan umat Islam. Dalam lawatan ke berbagai pesantren, terlihat Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menemani sang Dubes.

Upaya menarik kalangan santri untuk mengambil studi di Negeri Tirai Bambu, juga tidak dilakukan oleh pemerintah saja. Perhimpunan Indonesia Tionghoa (Inti) juga tergolong rajin menawarkan kalangan pesantren untuk dapat mengenyam pendidikan di negara dengan penduduk terbesar di dunia.

Kalangan pesantren juga tampak antusias dengan kesempatan pendidikan tersebut. Salah satu pondok pesantren di Probolinggo, Nurul Jadid, misalnya, menyebut sejak tahun 2010 hingga saat ini, ada 111 santri yang berkuliah di Negeri Tirai Bambu.

Golongan santri ini juga tergolong aktif membantu menarik minat adik-adik mereka untuk melanjutkan studi di Tiongkok. Gerakan Pemuda Ansor misalnya, kerap terlibat dalam publikasi beasiswa Tiongkok ke pesantren-pesantren. Mereka seringkali menghadirkan alumni kampus Tiongkok untuk menarik perhatian para santri.

Gelombang santri yang belajar di Tiongkok tergolong cukup besar. Jumlah yang naik tiap tahun ini, dapat terlihat dari bagaimana Nahdlatul Ulama (NU) akhirnya bisa membuka pengurus cabang di negeri Xi Jinping tersebut. Pada tahun 2017, Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Nahdlatul Ulama resmi berdiri.

Mengikis Tabu

Pelan tapi pasti, pelajar-pelajar Indonesia di negara yang dipimpin Partai Komunis itu mulai meruntuhkan berbagai stereotip dan fobia soal negara tersebut. Berbagai tabu yang muncul di masa Orde Baru, perlahan bisa dirobohkan dengan jalur pendidikan.

Salah satu tabu utama yang diruntuhkan adalah soal penggunaan bahasa ‘ibu’ Tiongkok, Mandarin. Banyak pelajar Indonesia yang mengambil studi bahasa Mandarin di negara tetangga Mongolia tersebut. Bagi para pelajar, belajar Bahasa Mandarin tergolong penting agar dapat mengikuti persaingan kerja dunia. Kondisi ini, sepertinya tidak pernah terbayang akan terjadi karena Orde Baru begitu menutupi identitas berbau Tionghoa, termasuk Bahasa Mandarin.

Bagi para pelajar Indonesia di Negeri Tirai Bambu, tabu yang dibangun oleh Soeharto sudah tidak lagi penting. Mereka justru memahami bahwa Tiongkok kini tengah mengalami kemajuan pesat dan berpotensi menjadi raksasa dunia. Belajar Bahasa Mandarin bagi mereka, semacam investasi manakala nanti Tiongkok benar-benar mendunia.

Pelajar-pelajar Indonesia seperti mengirim pesan bahwa stereotip soal bangsa Tiongkok sudah tidak lagi penting. Membangun hubungan baik dengan negara yang tengah bangkit itulah yang lebih penting. Mengambil studi di Tiongkok adalah langkah untuk mengintegrasikan diri dengan kemajuan di wilayah Asia.

Mahasiswa kita yg tergabung dalam PCINU Tiongkok mengklarifikasi berita Harian Republika @republikaonline cc: @ulil @sahaL_AS @na_dirs @Helmy_Faishal_Z pic.twitter.com/dNKT6Gcx23

— A. Syukron Amin (@syukronamin) April 2, 2018

Mengirim kalangan pesantren ke Tiongkok, juga perlahan bisa mengikis stereotip Tiongkok di kalangan Muslim. Hal ini terlihat, misalnya, dari pernyataan PCINU Tiongkok terkait pemberitaan media lokal yang membahas pembelajaran ideologi komunisme di Tiongkok.

Pemerintah Beijing tidak perlu repot-repot melakukan pembelaan terkait berita negatif di media soal ajaran komunisme tersebut. PCINU dan juga PPI Tiongkok langsung melakukan pelurusan kabar tersebut, segera setelah berita menyebar.

Terlihat bahwa PCINU memiliki peran untuk menurunkan stereotip masyarakat Indonesia terhadap Beijing. Mereka dengan cepat melakukan klarifikasi bahwa meski Tiongkok berhaluan komunis, tidak ada pemaksaan ajaran tersebut kepada pelajar Indonesia.

Kondisi ini bisa dikatakan tergolong berarti dalam menurunkan stereotip dan fobia terhadap Tiongkok, terutama di kalangan Muslim konservatif di Indonesia. Para pelajar Muslim yang tergabung dalam PCINU secara langsung memiliki peran untuk menurunkan stereotip tersebut.

Tiongkok sendiri dapat menikmati keuntungan dari adanya pelajar-pelajar tersebut. Penerimaan orang Indonesia terhadap bangsa Tiongkok dapat lebih terbuka melalui pemberian beasiswa ini. Stereotip buruk seperti komunisme dapat dikikis perlahan-lahan. Negeri Tirai Bambu  ini juga mendapat keuntungan dari keberadaan alumni-alumninya di tanah air, sebab berpotensi menunjukkan sikap yang lebih pro terhadap kebijakan Beijing di Indonesia nantinya.

Kondisi ini sejalan dengan filosofi seeing in yang dikemukakan Richard Wollheim. Untuk mendapat gambaran yang tepat soal Tiongkok, orang Indonesia harus diajak untuk melihat langsung Tiongkok dengan “wajah” yang tepat. Dengan melihat langsung, pelajar Indonesia dapat menghilangkan berbagai stigma yang tidak sesuai dengan “wajah” yang mereka lihat dan rasakan.

Hanya saja, walau berhasil mengubah perspektif tentang Tiongkok, nyatanya sentimen rasis terhadap etnis Tionghoa masih belum turun secara signifikan. Ke depan, diharapkan pelajar-pelajar ini dapat menurunkan sentimen rasis terhadap Tionghoa di Indonesia, setelah mengalami sendiri bagaimana rasanya tinggal di Tiongkok. (H33)