Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Pada 27 April 2026, sebuah Learjet 55 bernomor registrasi N117LR bersiap lepas landas dari apron Halim Perdanakusuma. Di dalam ruang kargonya: 190,56 kilogram emas senilai Rp502 miliar — tanpa satu pun dokumen ekspor yang sah. Penindakan itu menjadi yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Tapi yang lebih menarik dari rekornya bukan angkanya — melainkan cara negara membacanya.

PinterPolitik.com

Ada pertanyaan lama dalam studi administrasi publik yang sering diabaikan karena terdengar terlalu sederhana: apakah perubahan institusi lahir dari sistem, atau dari manusia yang memimpinnya?

Selama bertahun-tahun, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) hidup di antara dua reputasi yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia adalah institusi yang seharusnya menjadi gerbang pertahanan kekayaan negara. Di sisi lain, ia terlanjur identik dengan kebocoran — baik dalam arti harafiah maupun kiasan. Paket ilegal lolos, komoditas tak berdokumen melenggang, dan jaringan penyelundupan beroperasi dengan kenyamanan yang mengkhawatirkan.

Lalu datanglah Letjen (Purn.) Djaka Budhi Utama. Dan apron Halim tak lagi aman untuk bisnis lama.

Ketika Otak Intelijen Masuk ke Tubuh Birokrasi

Untuk memahami mengapa kepemimpinan Djaka berbeda secara fundamental — bukan sekadar lebih rajin atau lebih tegas — kita perlu memahami dari mana ia berasal, dan apa yang dibawa seseorang ketika ia datang dari dunia intelijen.

Djaka bukan birokrat yang naik pangkat melalui jalur kepabeanan. Ia adalah perwira tinggi TNI Angkatan Darat dengan latar belakang operasi intelijen, yang mengakhiri karier militernya sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) — posisi yang menempatkannya di jantung arsitektur informasi negara. Ketika Presiden Prabowo melantiknya sebagai Dirjen Bea Cukai pada 23 Mei 2025, keputusan itu bukan sekadar pergantian kepemimpinan. Itu adalah transplantasi doktrin.

Dan di sinilah perbedaan mendasarnya mulai terlihat.

Seorang pejabat dengan latar belakang birokrasi konvensional membaca manifest kargo sebagai dokumen administratif — sesuatu yang perlu diverifikasi, dicap, dan diarsipkan. Seorang eks-intelijen membacanya sebagai peta. Setiap anomali dalam dokumen bukan sekadar pelanggaran prosedural — ia adalah sinyal. Setiap pola rute yang berulang bukan sekadar data lalu lintas udara — ia adalah petunjuk tentang jaringan yang lebih besar. Cara membaca realitas inilah yang tidak bisa diajarkan dalam pelatihan kepabeanan biasa, karena ia bukan soal prosedur — ia soal mindset yang terbentuk selama bertahun-tahun beroperasi di dunia di mana informasi adalah senjata utama.

Ketika Djaka menyatakan bahwa pesawat N117LR “kerap digunakan” untuk pengiriman emas ilegal, ia secara tidak langsung mengungkap cara kerjanya. Kata “kerap” bukan sekadar keterangan frekuensi — ia adalah pengakuan bahwa pemantauan telah berlangsung sebelum penindakan. Pesawat itu sudah ada dalam dossier. Polanya sudah dipelajari. Penindakan 27 April bukan razia yang kebetulan berhasil — ia adalah titik akhir dari sebuah operasi pengintaian yang sudah matang. Inilah perbedaan antara institusi yang merespons kejahatan, dan institusi yang membaca kejahatan sebelum ia selesai bergerak.

Peter Ratcliffe, dalam Intelligence-Led Policing (2002), menyebut pendekatan ini sebagai pergeseran paradigma paling kritis dalam penegakan hukum modern: dari reaktivitas berbasis patroli menuju analisis pola berbasis intelijen. Ratcliffe berargumen bahwa kejahatan terorganisir tidak bisa dilawan dengan logika yang lebih lambat dari logika yang menggerakkannya. Jaringan penyelundupan beroperasi dengan disiplin intelijen — mereka memetakan titik lemah, membangun hubungan di dalam sistem, dan beradaptasi setiap kali satu jalur tertutup. Untuk mengalahkannya, negara harus bermain dalam kerangka epistemologi yang sama. Dan itulah persis yang Djaka bawa ke dalam DJBC.

Yang membedakan era Djaka bukan sekadar lebih banyak operasi atau lebih keras penindakannya. Yang membedakan adalah arsitektur pengambilan keputusannya. Ia membangun Satgas Anti-Penyelundupan yang efektif per 1 Juli 2025, bukan sebagai satuan reaksi cepat biasa, melainkan sebagai simpul koordinasi intelijen lintas lembaga — mengintegrasikan BAIS TNI secara aktif di lapangan, bukan hanya di atas kertas, dan menghubungkannya dengan BIN, Polri, Kejaksaan, dan BNN dalam satu struktur komando yang bergerak dalam satu logika: kenali jaringannya sebelum tangkap orangnya.

Ini adalah doktrin yang sangat berbeda dari pendekatan konvensional Bea Cukai, di mana koordinasi lintas lembaga kerap bersifat seremonial — rapat bersama, MoU ditandatangani, lalu masing-masing kembali ke silo-nya sendiri. Di bawah Djaka, koordinasi itu bukan seremonial karena ia sendiri tahu persis nilai operasional dari jaringan informasi yang sesungguhnya bekerja. Seseorang yang pernah duduk di posisi Sekretaris Utama BIN memahami bahwa data yang tidak dibagikan tepat waktu kepada pihak yang tepat adalah data yang mati — dan sistem yang saling tidak berbagi data adalah sistem yang sengaja membiarkan celah tetap terbuka.

Hasilnya terlihat dalam angka yang sulit dibantah. Dalam 11 bulan, DJBC mencatatkan penindakan rokok ilegal tertinggi sepanjang sejarah: 1,4 miliar batang pada 2025, lalu melonjak 295,9 persen secara tahunan di Januari 2026 saja. Penindakan narkotika menyentuh 18,37 ton dengan 1.813 kasus. Total penindakan 2025 menembus 30.451 kasus senilai Rp8,8 triliun. Dan puncaknya, tentu saja, adalah 190,56 kilogram emas di Halim — yang bukan hanya rekor nilai, tapi rekor bukti bahwa negara kini membaca jalur gelap dengan presisi yang belum pernah ada sebelumnya.

Namun ada dimensi lain dari latar belakang intelijen Djaka yang tidak kalah penting: pemahaman tentang deterrence sebagai instrumen strategis. Seorang intel tahu bahwa menangkap satu orang jauh kurang efektif dibanding membuat seluruh jaringan mempertanyakan keamanan operasinya. Press conference tinggi profil yang Djaka gelar pasca-penindakan Halim bukan sekadar kewajiban komunikasi publik — ia adalah pesan yang sengaja dikirimkan kepada seluruh ekosistem bayangan: titik yang selama ini kalian anggap aman, kini sudah tidak aman lagi. Sinyal ini, bagi mereka yang terbiasa berpikir dalam logika intelijen, jauh lebih keras dari bunyi belenggunya sendiri.

Satu Harapan Tidak Cukup — Tapi Membuktikan Sesuatu

Di sinilah kita perlu jujur pada diri sendiri sebagai bangsa.

Penindakan Halim adalah terobosan — tapi ia juga adalah cermin yang menyakitkan. Jika Rp502 miliar bisa terungkap dalam satu operasi, dan ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah, maka pertanyaan logisnya adalah: berapa yang selama ini lolos? Kasus TPPU emas ilegal Kalimantan Barat senilai Rp25,8 triliun sudah 37 saksi diperiksa, namun belum satu tersangka ditetapkan. Aktor intelektual di balik jaringan yang mengalirkan Rp155 triliun ke rekening luar negeri masih bebas. Pintu Halim yang sekian lama terbuka untuk bisnis ilegal tidak bisa terbuka sendirian — selalu ada yang memastikannya tetap terbuka.

Pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh satu Djaka. Dan di sinilah refleksi paling jujur harus diucapkan.

Filsuf Jepang Kitaro Nishida pernah menulis tentang konsep ba — sebuah ruang atau konteks yang memungkinkan sesuatu menjadi nyata. Sebuah tindakan heroik tidak muncul dari kekosongan; ia muncul dari pertemuan antara individu dengan kapasitas tertentu, dan momen sejarah yang membutuhkan kapasitas itu. Djaka adalah figur yang tepat — tetapi hanya bermakna permanen jika ba-nya, yaitu sistem dan institusi di sekitarnya, ikut bertransformasi. Metodologi intelijen yang ia bawa harus diinstitusionalisasi ke dalam DNA Bea Cukai secara permanen — bukan bergantung pada satu orang yang bisa diganti setiap pergantian kabinet.

Satu sinar matahari tidak bisa menerangi seluruh gua. Tapi ia bisa membuktikan bahwa gua itu bisa diterangi — dan bahwa alasan ia selama ini gelap bukan karena tidak ada cahaya, melainkan karena tak ada yang mau menyalakannya.

“Gua itu luas. Dan ada banyak pintu lain yang belum menyala.” (D74)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Rp7 miliar per bulan, korupsi jadi rutinitas. Kasus Bea Cukai bukan sekadar OTT, tapi cermin pembiaran negara. Di era Presiden Prabowo, ini bisa menjadi senjata dari aktor dengan tangan tak terlihat yang mengganggu stabilitas—atau momentum balik arah pemberantasan korupsi klasik.

PinterPolitik.com

Penangkapan sejumlah pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan suap dan gratifikasi importasi barang KW sesungguhnya bukan kabar mengejutkan. YTTA atau Yang Tau-Tau Aja, atau bahasa umumnya “rahasia umum”.

Yang mengejutkan justru skalanya: dugaan aliran “jatah bulanan” hingga Rp7 miliar. Angka ini menandai pergeseran penting—dari korupsi sebagai penyimpangan menjadi korupsi sebagai rutinitas.

Dalam bahasa politik, ini bukan sekadar kejahatan, melainkan institusionalisasi rente. Bea dan Cukai, secara struktural, adalah lembaga dengan high discretion dan low visibility.

Ia berada di simpul strategis: perbatasan negara, lalu lintas barang, dan kepentingan ekonomi besar. Dalam teori ekonomi politik, sektor semacam ini rawan berubah menjadi toll booth state—negara yang memungut “tarif tak resmi” atas hak masuk dan keluar sumber daya.

Ketika tarif ini menjadi terjadwal, bulanan, dan diketahui banyak pihak, maka korupsi berhenti menjadi rahasia dan mulai menjelma sebagai norma.

Masalahnya tidak berhenti pada aspek hukum. Dalam konteks politik, praktik semacam ini menciptakan persepsi publik tentang pembiaran. Pertanyaan “apakah KPK baru tahu?” atau “apakah selama ini pura-pura tidak tahu?” mencerminkan krisis kepercayaan.

Di sinilah korupsi Bea Cukai berubah dari isu administratif menjadi variabel politik—variabel yang dapat menggoyang stabilitas pemerintahan, baik secara tidak sengaja maupun by design sebagai kuncian untuk melemahkan.

Banalitas yang Disengaja?

Untuk memahami daya rusak politik dari kasus ini, kita perlu keluar dari narasi “oknum”. Hannah Arendt, melalui konsep banality of evil, menjelaskan bagaimana kejahatan besar sering dilakukan bukan oleh monster, melainkan oleh orang biasa yang menjalankan tugas secara rutin tanpa refleksi moral.

Dalam konteks Bea Cukai, korupsi bulanan bukanlah ledakan keserakahan sesaat, melainkan hasil dari normalisasi penyimpangan administratif.

Konsep ini diperkuat oleh moral licensing theory saat individu atau institusi yang merasa telah berjasa pada negara—menjaga perbatasan, menindak penyelundupan—secara bawah sadar memberi lisensi moral pada diri sendiri untuk “mengambil sedikit”.

Sedikit itu, dalam praktik, berkembang menjadi sistem. Ketika banyak aktor berbagi lisensi yang sama, terbentuklah jejaring rente yang tahan kritik dan kebal rasa bersalah.

Praktik semacam ini jamak disebut sebagai everyday forms of corruption—korupsi yang tidak lagi dipersepsikan sebagai kejahatan luar biasa, melainkan sebagai bagian dari keseharian birokrasi.

Inilah bentuk korupsi paling berbahaya, karena ia tidak memicu alarm sosial. Justru karena itu, ketika KPK bertindak, publik merespons dengan sinisme: “baru segini?”.

Sinisme ini bukan anti-KPK, melainkan ekspresi kecurigaan bahwa negara selama ini hidup berdampingan dengan kebusukan yang diketahui bersama.

Secara politik, kondisi ini membuka dua kemungkinan. Pertama, korupsi menjadi alat tekanan terhadap pemerintah: isu yang sewaktu-waktu dapat diledakkan untuk melemahkan legitimasi.

Kedua, korupsi menjadi bom waktu kepercayaan, yang meledak perlahan melalui erosi rasa adil publik. Dalam kedua skenario, stabilitas politik terganggu bukan karena oposisi kuat, melainkan karena institusi negara sendiri tampak rapuh dan permisif.

Momen Tepat Berantas Tuntas?

Di sinilah konteks era Presiden Prabowo menjadi relevan. Ada ekspektasi publik akan kembalinya gaya pemberantasan korupsi yang “klasik”: keras, langsung, dan tanpa banyak kosmetik retorika.

Dalam sejarah politik Indonesia, fase-fase stabilitas kuat sering kali diiringi oleh penegakan hukum yang tegas terhadap aparat negara—bukan semata demi keadilan, tetapi demi konsolidasi kekuasaan.

Kasus Bea Cukai, jika dikelola serius, justru bisa menjadi momentum legitimasi. Bukan karena angka atau jumlah tersangka, melainkan karena keberanian menyentuh sektor yang selama ini dianggap “rawan tapi tabu”.

Penindakan yang berhenti pada beberapa nama akan dibaca sebagai simbolik. Sebaliknya, pembongkaran sistem—alur rente, mekanisme pembiaran, dan jejaring pelindung—akan dibaca sebagai sinyal bahwa negara tidak lagi mentolerir scheduled corruption.

Namun, jika dibiarkan setengah jalan, kasus ini berpotensi menjadi variabel destabilisasi. Persepsi pembiaran akan menguat, dan Bea Cukai akan terus dipandang sebagai simbol old corruption—warisan lama yang tidak tersentuh.

Dalam politik persepsi, simbol jauh lebih berbahaya daripada fakta. Ia membentuk narasi: bahwa negara kuat di atas, tetapi bocor di pintu-pintu masuknya.

Di titik ini, KPK memegang peran ganda, yakni penegak hukum sekaligus produsen makna politik. Setiap tindakan—atau ketidaktindakan—dibaca sebagai pesan. Pesannya bisa optimistis: “ini baru awal” atau sinis: “ini cuma perawatan sistem”.

Pilihan pesan ini akan menentukan apakah kasus Bea Cukai menjadi cerita tentang pembusukan negara, atau justru tentang koreksi arah di awal pemerintahan baru.

Pada akhirnya, korupsi di Bea dan Cukai bukan sekadar soal impor barang KW atau angka miliaran rupiah. Ia adalah cermin relasi kekuasaan: antara negara dan aparatnya, antara hukum dan pembiaran, antara stabilitas dan legitimasi.

Dalam politik, yang paling berbahaya bukanlah korupsi yang tersembunyi, melainkan korupsi yang terlalu dikenal sehingga dianggap tak terelakkan. Ini yang harapannya bisa ditumpas di era pemerintahan saat ini. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Sri Mulyani seolah bagai legenda hidup yang tak tergoyahkan di posisi Menteri Keuangan RI. Namun, suatu saat, suksesi pasti terjadi dan gelagat untuk tetap tangguh dengan atau tanpa Sri Mulyani kiranya sedang diupayakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Dalam dunia birokrasi dan tata kelola anggaran negara pasca-reformasi, nama Sri Mulyani Indrawati menjulang sebagai simbol teknokrasi yang kredibel, profesional, dan relatif imparsial.

Kiprahnya melintasi berbagai rezim, dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga dua periode Presiden Joko Widodo. Eksistensinya sebagai Menteri Keuangan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bukan hanya mencerminkan keberlanjutan, tetapi juga kompromi tertentu.

Di satu sisi, penunjukan ini menandakan pengakuan terhadap rekam jejak dan kredibilitas Sri Mulyani sebagai simbol stabilitas fiskal. Di sisi lain, situasi ini sekaligus menempatkan dirinya dalam posisi yang semakin kompleks seiring berjalannya waktu, terutama setelah beberapa pos penting di Kementerian Keuangan diisi oleh figur-figur baru yang lebih secara personal dipercaya Presiden Prabowo.

Penunjukan Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak dan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea dan Cukai adalah dua indikator penting dari arah konsolidasi birokrasi keuangan yang mulai bergeser dari tangan teknokrat ke tangan aktor-aktor politik birokratis. Tentu, dengan tidak serta-merta melihatnya dalam konotasi negatif.

Lebih dari enam bulan masa pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, Sri Mulyani kini berada dalam persimpangan yang genting, yakni mempertahankan disiplin fiskal dan rasionalitas anggaran sambil menghadapi tekanan politik untuk merealisasikan janji besar nan luhur, seperti program makan bergizi gratis nasional, subsidi di bidang pertanian dan pangan, hingga belanja infrastruktur pertahanan.

Maka pertanyaannya bukan sekadar apakah ini gelagat akhir tangan dingin Sri Mulyani, tetapi apakah ia akan meninggalkan warisan sebagai menteri teknokrat yang tetap bertahan di tengah gelombang politik populisme fiskal serta bagaimana penerusnya akan bekerja?

Pelan-Pelan Goyah?

Krisis fiskal secara struktural belum, dan tidak diharapkan terjadi. Namun, tantangan dan peringatan dini telah bermunculan. Target penerimaan pajak tahun 2024tak tercapai, bahkan ketika kebutuhan belanja negara semakin meningkat.

Dalam konteks ini, posisi Sri Mulyani kiranya jadi sorotan, antara loyalitas terhadap prinsip-prinsip kebijakan fiskal yang konservatif dan tuntutan politis pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membiayai program-program yang hakikatnya juga demi kepentingan bangsa.

Salah satu indikator tekanan ini adalah isu anyar mengenai pembatalan program diskon tarif listrik PLN untuk masyarakat, yang awalnya dijanjikan sebagai stimulus daya beli.

Dana tersebut dialihkan ke skema subsidi langsung yang dianggap lebih efisien. Di saat bersamaan, pemangkasan uang saku rapat ASN, penghapusan paket data, serta honor pengelola keuangan dan lain-lain kiranya menunjukkan upaya keras Menkeu untuk menjaga efisiensi. Namun langkah-langkah itu juga menimbulkan ketegangan, baik dari sisi birokrasi maupun politik.

Dalam kerangka fiscal sociology, anggaran bukan sekadar instrumen teknis, tetapi medan pertarungan kekuasaan. Yang terjadi di Kemenkeu saat ini agaknya mencerminkan pergeseran dari yang tak hanya tax state ke arah spending state yang mau tidak mau harus lebih terkalkulasi dengan baik, sebuah ciri khas dari pemerintahan yang hendak memperluas legitimasi melalui redistribusi sumber daya negara.

Tantangan bagi Sri Mulyani adalah memastikan bahwa belanja negara tetap terkontrol tanpa menimbulkan defisit kredibilitas fiskal, baik di mata publik maupun lembaga pemeringkat internasional.

Masalahnya, resistensi teknokratik terhadap ekspansi fiskal seringkali menjadi sasaran delegitimasi politik. Dalam hal ini, Sri Mulyani bisa saja tak lagi atau tak selamanya dilihat bukan sebagai solusi yang relevan dalam konteks kebijakan keuangan negara. Apalagi, dengan arsitektur birokrasi yang begitu dinamis dan pelan-pelan berubah.

Lantas, bagaimana masa depan Sri Mulyani?

Meninggalkan Jejak atau Tersingkir Perlahan?

Tidak ada jabatan kekuasaan yang abadi, termasuk kursi Menteri Keuangan. Namun pertanyaan yang lebih relevan adalah dalam konteks konsolidasi politik yang tengah berlangsung, apakah Sri Mulyani akan keluar sebagai guardian of fiscal discipline, atau hanya menjadi transitional figure dalam masa penataan ulang politik fiskal?

Secara politik, gejala “depresiasi” kepercayaan terhadap dirinya mungkin sudah mulai terasa. Pergantian di posisi strategis Kemenkeu bukan hanya soal kompetensi, tapi juga era baru kontrol dan ketegasan atas alur informasi dan kebijakan.

Hal ini agaknya sejalan dengan konsep bureaucratic layering dalam studi political economy, yaitu ketika kekuasaan baru tidak mengganti institusi lama secara frontal, tetapi secara bertahap “merekayasa” ulang lapisan-lapisannya untuk menghasilkan kebijakan yang berbeda sesuai dengan visi kebijakan negara.

Dalam kondisi ini dan jika benar-benar terjadi, posisi Sri Mulyani bisa diibaratkan seperti caretaker minister: tetap menjabat, tapi sebagian kewenangannya secara tak kasat mataberkurang.

Namun di sisi lain, perannya di kancah internasional tetap vital. Jaringan dan kredibilitasnya di Bank Dunia dan komunitas keuangan global masih menjadi aset berharga bagi Indonesia, terutama untuk menjaga stabilitas pembiayaan dan rating utang.

Bisa jadi, skenario transisi dari Sri Mulyani akan terjadi bukan dengan penggantian langsung, melainkan dengan pelan-pelan memindahkan fungsi-fungsi strategisnya kepada aktor lain di dalam kabinet atau birokrasi fiskal.

Warisan Sri Mulyani pun kiranya akan ditentukan oleh dua hal, yakni keberhasilannya menjaga fondasi fiskal tetap sehat di pemerintahan Prabowo, serta kemampuannya mempengaruhi pembentukan kerangka kebijakan fiskal jangka menengah yang realistis.

Jika berhasil dalam dua hal ini, maka namanya akan tetap lekat sebagai arsitek fiskal Indonesia modern, bahkan jika kelak ia harus pergi secara politis.

Bagaimanapun, Sri Mulyani bukan hanya teknokrat, tapi juga simbol dari gagasan tentang tata kelola ekonomi yang rasional, efisien, dan terukur pasca Reformasi.

Mungkin ini adalah gejala catatan akhir dari kiprah panjang Sri Mulyani sebagai bendahara negara. Namun bisa juga, justru ini adalah babak baru, dari teknokrat murni menjadi negosiator dalam kekuasaan politik.

Satu hal yang pasti, arah ekonomi Indonesia ke depan akan sangat ditentukan oleh sejauh mana warisan rasionalitas fiskal Sri Mulyani mampu bertahan di tengah gelombang populisme dan konsolidasi politik yang terus menguat, tak salah, namun titik keseimbangannya akan sangat krusial. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Dinamika dan beberapa variabel substansial mengenai penerimaan negara di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus berkembang. Terbaru, penunjukan Hadi Poernomo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara menjadi salah satu variabel menarik yang memantik interpretasi mengenai keterkaitannya dengan kinerja Kementerian Keuangan serta masa depannya. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Di tengah tekanan global dan dinamika domestik terhadap stabilitas fiskal, sorotan terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali mencuat.

Meski selama ini Kemenkeu identik dengan teknokratisme yang mapan, belakangan kementerian yang kerap dijuluki “Kementerian Sultan” oleh netizen ini dipandang publik sebagai stagnan, bahkan gagal memenuhi target-target fiskal strategis.

Salah satunya yang paling mencolok adalah kegagalan memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak pada tahun 2024.

Kondisi ini menjadi krusial karena Presiden Prabowo Subianto, yang dikenal mengusung agenda besar transformasi ekonomi nasional, menekankan pentingnya kemandirian fiskal sebagai fondasi program-program populis dan strategisnya, termasuk makan siang gratis, hilirisasi, serta modernisasi pertahanan.

Dalam teori kebijakan publik, hal ini dapat dibaca sebagai kebutuhan akan policy reorientation, yaitu perubahan arah kebijakan akibat ketidaksesuaian antara kapasitas institusi dengan ambisi program pemerintah.

Langkah Prabowo dalam merespons kegagalan fiskal tersebut tak hanya bersifat teknokratis tetapi juga politis. Ia turun tangan langsung dengan meluncurkan proyek Danantara serta merancang pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Ini seolah menunjukkan gejala pergeseran model tata kelola fiskal dari centralized ministerial control ke arah agency-based management, di mana otoritas pengelolaan penerimaan mungkin saja akan dipisah dan dilepaskan dari dominasi eksklusif Kemenkeu.

Seiring dengan itu, muncul gejala penting lainnya, mulai dari isu rotasi signifikan pejabat eselon I Kemenkeu, hingga penunjukan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara.

Dinamika ini menimbulkan pertanyaan besar, sedang terjadi apa sebenarnya di tubuh Kementerian Keuangan? Apakah ini sekadar upaya penataan ulang teknis atau bagian dari agenda besar restrukturisasi kekuasaan fiskal nasional yang memiliki irisan politik yang menarik?

Konsolidasi Kuasa Fiskal?

Untuk memahami dinamika ini, kita dapat menggunakan lensa teori institutional change yang membagi perubahan institusional menjadi empat bentuk, yakni displacement, layering, drift, dan conversion.

Dalam konteks ini, agenda pembentukan Badan Penerimaan Negara dan kehadiran figur non-struktural seperti Hadi Poernomo kiranya menunjukkan gejala layering dan conversion.

Artinya, struktur lama (Kemenkeu) tidak dihapus, tetapi diberi lapisan baru berupa institusi dan aktor yang menggeser pusat kekuasaan fiskal ke lingkaran Istana.

Penunjukan Hadi Poernomo boleh jadi dapat dibaca sebagai langkah strategis, di mana dirinya bukan sekadar teknokrat senior, tapi sosok yang mewakili “generasi berpengalaman” dalam dunia perpajakan, dengan jejaring luas dan pengalaman lintas rezim.

Secara simbolik, langkah ini menandakan bahwa Presiden Prabowo kiranya mendiversivikasi trust-nya terhadap struktur internal Kemenkeu hari ini, bahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dikenal sebagai simbol ortodoksi fiskal dan reformasi birokrasi ala Bank Dunia.

Lebih jauh, proyek Danantara sebagai corong terpadu penerimaan negara yang dibangun lintas kementerian, menandai upaya pengambilalihan otoritas fiskal dari dalam ke luar.

Alih-alih bergantung pada sistem pajak internal Kemenkeu, Presiden Prabowo tampak ingin membangun parallel infrastructure, sesuatu yang dalam teori bureaucratic politics disebut sebagai creation of rival agencies, yaitu penciptaan lembaga atau sistem baru untuk mengimbangi kekuatan birokrasi lama yang dianggap tidak efisien atau bahkan menghambat agenda presiden.

Langkah ini pun agaknya bisa dibaca melalui kerangka kerja state capacity theory, yang menyebutkan bahwa untuk menjalankan program besar, negara harus memiliki tiga kapasitas utama, yang meliputi kapasitas administrasi, fiskal, dan koersif.

Ketika kapasitas fiskal negara dianggap tidak sejalan dengan ambisi pembangunan, maka negara (dalam hal ini Presiden) akan terdorong untuk melakukan rekalibrasi institusional.

Dalam konteks Indonesia saat ini, Presiden Prabowo tampaknya tengah melakukan itu—dengan cara-cara yang tidak frontal tetapi perlahan dan terukur, melalui figur, struktur baru, dan teknologi.

Lantas, apakah ini adalah optimisme baru yang benar-benar akan berhasil nantinya?

Berisiko Namun Harus Dilakukan?

Satu hal yang menarik dari proses ini adalah bagaimana dinamika yang terjadi agaknya bisa berdampak ke posisi-posisi strategis lain di Kementerian Keuangan dan kementerian yang terhubung secara fiskal, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Kepala Bappenas.

Isu krusialnya bukan semata akan digantikan atau tidaknya Sri Mulyani, tetapi bagaimana konfigurasi baru ini akan mempengaruhi power equilibrium dalam kabinet dan mesin fiskal nasional.

Jika Presiden Prabowo benar-benar melanjutkan pembentukan Badan Penerimaan Negara di luar Kemenkeu, maka posisi Menteri Keuangan kemungkinan akan mengalami penyusutan otoritas, meski tidak secara formal.

Kemenkeu akan tetap penting, tetapi tidak lagi menjadi pusat kekuatan fiskal tunggal. Ini bisa menyebabkan posisi Sri Mulyani atau siapapun penggantinya menjadi lebih simbolik, yaitu sebagai administrator anggaran, ketimbang arsitek kebijakan fiskal murni.

Dalam jangka menengah, hal ini agaknya bisa membuka peluang bagi figur-figur yang lebih politis ketimbang teknokratis untuk mengisi posisi-posisi strategis di Kemenkeu.

Dari sisi politik, langkah ini juga bisa dibaca sebagai strategi konsolidasi kekuasaan Presiden Prabowo dalam bidang fiskal. Dengan membangun sistem yang lebih terpusat ke Istana, ia dapat mengamankan pembiayaan program-program prioritas tanpa tergantung pada struktur birokrasi lama yang tidak ia bentuk.

Ini selaras dengan teori neo-patrimonialisme, di mana pemimpin cenderung menciptakan jaringan loyalis dan lembaga baru untuk menyalurkan sumber daya langsung dari dan ke pusat kekuasaan. Tentu harapannya adalah agar anggaran demi kepentingan rakyat lebih cepat cair dan terdistribusi.

Namun risiko dari strategi ini juga tidak kecil. Dualisme institusional bisa menciptakan tumpang tindih kewenangan, konflik kepentingan antarlembaga, hingga resistensi dari dalam tubuh Kemenkeu sendiri.

Dalam kerangka public choice theory, restrukturisasi fiskal ini juga bisa dianggap sebagai upaya mengatasi bureaucratic inertia, tetapi bisa menjadi bumerang jika tidak diiringi dengan reformasi struktural dan transparansi.

Jika benar-benar terbentuk, Badan Penerimaan Negara bisa saja justru menjadi ladang baru konflik kepentingan jika desain kelembagaannya tidak disertai akuntabilitas dan oversight yang kuat.

Apa yang tengah terjadi di posisi terkait anggaran dan keuangan negara agaknya bukan sekadar rotasi pejabat atau penunjukan penasihat.

Hal ini bukan tidak mungkin adalah bagian dari gejala perubahan paradigma fiskal nasional.

Presiden Prabowo, dengan gayanya yang lebih campuran antara populis dan sentralistik, boleh jadi tengah merancang ekosistem baru pengelolaan penerimaan negara yang lebih terhubung ke pusat kekuasaan.

Pada akhirnya, rakyat Indonesia sedang menyaksikan babak baru relasi antara teknokrasi dan kekuasaan dalam pengelolaan fiskal. Dan Kemenkeu, sekali lagi, menjadi panggung utama tarik menarik antara efisiensi, otoritas, dan agenda besar kekuasaan. (J61)

PinterPolitik.com

Industri rokok ilegal telah menjadi salah satu tantangan besar bagi banyak negara di seluruh dunia. Rokok ilegal merujuk pada produk tembakau yang diproduksi, didistribusikan, atau dijual tanpa izin resmi dari pemerintah dan sering kali menghindari pajak yang seharusnya dibayar.

Fenomena ini telah menciptakan berbagai masalah yang perlu diatasi. Selain masalah kesehatan, aspek ekonomi juga terdampak oleh perdagangan rokok ilegal.

Negara kehilangan pendapatan pajak yang signifikan karena produk ilegal ini menghindari pembayaran pajak yang biasanya dikenakan pada produk tembakau legal.

Kehilangan pendapatan ini dapat mempengaruhi berbagai sektor, termasuk pendidikan dan layanan kesehatan yang dibiayai oleh pendapatan pajak.

Belum lama ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan praktik rokok ilegal terus meningkat yang dibuktikkan dengan penyitaan 15,8 juta batang rokok per minggu oleh Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea Cukai.

“Kita setiap minggu melakukan 471 penindakan dengan 15,8 juta batang rokok yang disita atau dicegah. Ini menggambarkan frekuensi kegiatan ilegal di bidang produksi dan penjualan rokok meningkat,” Sri Mulyani, Menteri Keuangan (11/8/23)

Sri Mulyani menyebutkan jika operasi ini efektif menekan peredaran jumlah rokok ilegal, sekaligus meningkatkan produksi rokok golongan II sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret kretek putih mesin (SPM), serta golongan I-III sigaret kretek tangan (SKT).

Secara keseluruhan, rokok ilegal adalah masalah serius yang mempengaruhi kesehatan, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Tindakan tegas dan kerja sama lintas sektor diperlukan untuk mengatasi tantangan ini dan melindungi kepentingan masyarakat serta negara dari dampak negatifnya. (S83)

PinterPolitik.com

Lelang sepeda motor Royal Enfield oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta II yang akan berlangsung secara daring pada hari ini (4/8/2023) memantik minat cukup besar dari para penggila roda dua. 

Embel-embel “pabrikan India” pun tak menyurutkan antusiasme peminat lelang yang akan berebut 60 unit Royal Enfield Classic EFI 500 cc dan Classic 350 cc yang berjenis barang tidak dikuasai (BTD). Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban menyebut pengakses laman situs lelang mencapai 60 ribu dengan ribuan penawaran yang telah masuk. 

Peminat lelang Royal Enfield pun tampak begitu antusias mengikuti aanwijzing atau kegiatan penjelasan lelang (open house) yang dilakukan secara langsung di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Layanan Lancar Lintas Logistindo Marunda, Jakarta Utara pada Kamis (3/8/2023). 

Harga awal lelang sendiri bervariasi. Ada yang dibuka mulai Rp23,08 juta, Rp25,83 juta, Rp27,64 juta, Rp27,67 juta, dan Rp27,72 juta. 

Setidaknya, terdapat sejumlah alasan yang dapat menjelaskan mengapa Royal Enfield begitu memikat. 

Pertama dan menjadi hal utama, terlepas dari tipenya, brand Royal Enfield menawarkan sejarah dan aspek heritage yang begitu kental. Didirikan pada tahun 1893 di Inggris, salah satu merek sepeda motor tertua yang masih beroperasi. 

Selain itu, terdapat beberapa alasan lain di antaranya prestise dan eksklusivitas, kualitas pembuatan, kultur custom, performa yang cocok dengan tipe berkendara santai, hingga komunitas dan kalcer sosial tersendiri. 

Beberapa pejabat Indonesia pun menjadikan Royal Enfield sebagai tunggangan mereka. Tercatat, ada nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memiliki motor modifikasi bergaya chopper dengan basis mesin Royal Enfield Bullet 350. 

Sementara itu, putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka juga memiliki motor modifikasi berbasis Royal Enfield Classic 500. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun  memiliki Royal Enfield Classic Battle Green yang bernuansa militer dengan mesin berkapasitas 500 cc. 

Nggak heran kan akhirnya kalo lelang Royal Enfield dengan ekspektasi harga miring besok banyak diminati. (J61)

PinterPolitik.com

Kabar buruk kini tengah menghantui pemilik ponsel pintar, terutama iPhone, yang tak memiliki legalitas sesuai peraturan di Indonesia pasca pemblokiran akan dilakukan pemerintah. 

Hari Selasa (28/7/2023) pekan ini, Bareskrim Polri memastikan 191 ribu ponsel dengan 176 ribu lebih di antaranya adalah iPhone akan diblokir karena IMEI tidak terdaftar, terdaftar secara ilegal, serta tanpa verifikasi. 

Sebanyak 90 persen dari total ponsel IMEI bermasalah itu merupakan iPhone ex-inter atau bekas pakai dari luar negeri. 

Dalam pengembangan kasus IMEI bermasalah itu, terdapat satu oknum Kementerian Perindustrian dan satu oknum Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan sebagai tersangka. 

Di samping upaya pihak berwenang menangani kasus yang jumlahnya fantastis itu, sebuah pertanyaan menarik kiranya menarik untuk dikemukakan, yakni mengapa masyarakat di Indonesia begitu tergiur dengan ponsel pintar dan iPhone zombie itu? 

Sejumlah faktor komprehensif yang bisa saling terkait agaknya dapat menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, tak dapat dipungkiri, kebutuhan akan ponsel pintar yang sekaligus dapat menunjang gaya hidup cukup dibutuhkan. 

Terdapat pula segmen konsumen Indonesia yang cenderung mencari harga semurah mungkin atas sebuah produk, tak peduli itu bawang KW maupun bekas impor. 

Di sisi lain, terdapat limpahan produk second dari luar negeri yang masif dan memiliki potensi “layak jual” yang besar. Pada saat bersamaan, terdapat celah regulasi, sistem, dan oknum di Indonesia yang mendukung terjadinya fenomena iPhone zombie di tanah air. 

Well, kalian pemilik ponsel pintar dan iPhone zombie ini kayaknya harus siap-siap deh. (J61)

PinterPolitik.com 

Jajaran di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertubi-tubi dilanda sentimen minor. Terbaru dan yang cukup ironis, isu perlakuan buruk terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) termasuk tenaga kerja wanita (TKW) – kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) – bermunculan. 

Semua berawal dari Twitter saat akun Rudi Valinka (@kurawa) mengomentari viralnya kasus Fatimah Zahratunnisa sepulang dari Jepang dan memenangkan lomba. Diketahui, piala hasil menang perlombaannya itu kemudian dikenai pajak sebesar Rp4 juta di bandara. 

Tweet itu kemudian memantik respons dari akun Edward Lukito (@Edwardlukito) yang menyebut pernah menyaksikan rombongan PMI dipalak oknum di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). 

Menariknya, Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur turut menceritakan pengalaman relate serupa. 

Sepulang konferensi di Taiwan, Alissa menyebut dirinya sempat dikira PMI oleh petugas bandara dan mendapat perlakuan intimidatif. Dirinya mengaku dicecar pertanyaan seperti “kamu pulang kerja ya di Taiwan?, “Bawa apa aja?”, hingga kopernya dibuka dengan gestur kurang baik. 

Hingga Rabu (29/3) siang, cuitan Alissa telah dilihat 4,7 juta kali dengan respons cerita berbagai macam perlakuan buruk terhadap PMI, termasuk aksi pungutan liar (pungli) atau “pemalakan” dari para oknum petugas di bandara. 

Memang, case perlakuan tak menyenangkan kepada PMI di bandara maupun pelabuhan tidak hanya melibatkan jajaran di bawah Kemenkeu saja. 

Selain Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, terdapat Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), hingga pihak Aviation Security (Avsec) yang turut menjadi sorotan. 

Akan tetapi, momentum sorotan tajam pasca viralnya harta pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo membuat dugaan maupun rahasia umum soal eksistensi “lahan basah” lain di jajaran Kemenkeu, khususnya yang terkait PMI mengemuka. 

Berkaca dari kontribusi PMI sebagai salah satu penyumbang devisa negara, menjadi logis kiranya untuk memberikan tinjauan kritis atas berbagai kasus dan “rahasia umum” yang kembali mengemuka. 

Sebagai catatan, PMI menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas (migas), yakni sebesar Rp149,5 triliun pada tahun 2022 lalu. 

Lalu pertanyaannya, mengapa terjadi fenomena serta stigma tertentu dari oknum petugas bahwa PMI bisa “dipalak” atau diberikan perlakuan buruk? Serta, lebih jauh lagi, mungkinkah rahasia umum serta “lahan basah” itu “dikeringkan”? 

Patologi Relasi Kuasa? 

Pada tahun 2014 silam, terkuaknya kasus pungli kepada para PMI di Bandara Soetta pernah mengemuka. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu Bambang Widjojanto mengatakan para oknum yang melakukan pemalakan bahkan bisa menikmati Rp 325 miliar per tahunnya. 

Selain pungli, bentuk pemerasan yang dilakukan oknum antara lain dengan memaksa para PMI untuk menukarkan mata uang asing dengan harga yang murah, biaya transportasi, hingga tambahan biaya-biaya lain yang tak masuk aturan seperti pengeluaran barang dari pesawat. 

Praktisi dan pengamat hukum Prasetyo Singgih turut menaruh perhatian besar atas kisah kasus kurang menyenangkan terhadap para PMI yang muncul pasca kesaksian Alissa Wahid. 

Menurut Pras, sapaan akrab Prasetyo, jika semua cerita itu benar, pungli kepada para PMI merupakan hal yang sangat memalukan. Dirinya juga mengatakan bahwa reformasi hukum, reformasi institusional, dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan terbukti belum efektif. 

Pras yang menempuh pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 2010 itu juga melihat secara komprehensif apa yang terjadi di balik fenomena pemalakan kepada para PMI, yang mana penyebabnya dapat dipicu hal yang bisa saling terkait. 

Mulai dari ketidakpastian hukum dan tidak konsistennya pelayanan publik selama ini, lemahnya sistem pengawasan, faktor kultural atau budaya organisasi, aspek keserakahan akibat faktor sosial, hingga penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 

Poin terakhir dilihat Pras sebagai ketimpangan relasi kuasa di balik fenomena jamaknya cerita dan kasus pungli kepada PMI oleh oknum petugas bandara. 

Kecenderungan itu selaras dengan apa yang dikemukakan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku berjudul Power and Society yang mengatakan kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain. 

Sayangnya, selain dapat memiliki arti positif dalam konteks kepatuhan institusional terhadap aturan tertentu, ketimpangan relasi kuasa di antara satu aktor dengan aktor lain juga dapat terjadi, utamanya ketika disalahgunakan demi kepentingan tertentu. 

Ketimpangan relasi kuasa sendiri terjadi ketika “pelaku” merasa memiliki posisi yang lebih dominan daripada “korban”. Inilah yang kiranya terjadi dari dugaan kasus pungli kepada para PMI oleh oknum petugas yang memiliki “kuasa”. 

Menurut Pras, secara institusi, Kemenkeu, Kemenkumham, hingga stakeholder pengelola bandara kiranya harus tegas mengambil tindakan untuk menyudahi praktik buruk semacam itu. 

Dengan kata lain, “lahan basah” yang selama ini digarap para oknum petugas dan pejabat agaknya memang harus “dikeringkan”. 

Lantas, mungkinkah hal itu dilakukan? 

Sangat Mungkin “Dikeringkan”? 

Dalam analisis Prasetyo Singgih, pembenahan berdasarkan pendekatan dari hulu ke hilir secara komprehensif wajib dilakukan untuk menghentikan praktik pungli atau pemalakan kepada para PMI sebagai salah satu “lahan basah” bagi para oknum. 

Istilah “lahan basah” di Indonesia sendiri menjadi ungkapan satir yang merujuk pada ekosistem lembaga dan institusi dengan celah bagi para pegawainya untuk melakukan praktik penyalahgunaan wewenang demi keuntungan finansial. 

Tak hanya jajaran di bawah Kemenkeu seperti Bea dan Cukai – termasuk Pajak yang tengah menjadi sorotan – reformasi institusional dinilai wajib pula dilakukan pihak Imigrasi, pihak pengelola bandara, hingga stakeholder lainnya seperti para aparat. 

Lalu, bagaimana cara mengeringkan “lahan basah” itu? 

Tak bisa dipungkiri, perubahan 100 persen praktik bersih di ekosistem birokrasi dan pelayanan di mana terdapat celah pungli, suap sebagai “pelicin”, maupun “pemalakan” di dalamnya cukup sulit untuk terjadi secara instan. 

Mencegah pungli yang merupakan bagian dari praktik rasuah tampaknya dapat dilakukan dengan menelusuri dan berkaca dari pemantiknya. 

Mengacu Donald R. Cressey dalam Fraud Triangle Theory, yang dilengkapi dengan GONE Theory dari Jack Bologne, faktor seperti pressure (tekanan), opportunity (peluang), rationalization (pembenaran), greed (keserakahan), opportunity (peluang), need (kebutuhan), dan exposes (hukuman yang rendah) harus ditutup. 

Intinya, diperlukan aktualisasi konkret dari semua pihak yang berwenang dan berkepentingan untuk membalikkan faktor pemantik pungli kepada para PMI. 

Di hulu, pungli kepada para PMI, misalnya, harus dikategorikan kejahatan serius dan tak sekadar diberi predikat sebagai kejahatan jabatan atau occupational crime maupun maladministrasi semata. 

Mulai dari menjamin kepastian hukum dan pelayanan yang tak diskriminatif, membangun kesadaran dan kultur moral pegawai serta institusi, pengawasan internal lembaga maupun institusi yang ketat dan konsisten, dan membuka saluran pengaduan yang menjamin hak korban. 

Menindak secara tegas pelaku pungli seperti langsung diganjar pemecatan dengan tidak hormat juga kiranya dapat menjadi upaya preventif sekaligus sampel untuk mencegah praktik kotor itu terus berulang atau bahkan dinormalisasi. (J61) 

PinterPolitik.com

Seperti diketahui, hingga November 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp 368 triliun alias menembus 2,29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan periode sebelumnya yang hanya Rp 287,9 triliun atau sekitar 1,95 persen terhadap PDB.

Pemerintah sejauh ini selalu beralasan bahwa defisit APBN dipicu oleh realisasi penerimaan negara yang meleset dari target yang salah satunya dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Alasan tersebut tidak sepenuhnya salah sebab faktanya pertumbuhan ekonomi global hingga saat ini terus mengalami tekanan hebat. Bahkan pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diproyeksikan hanya tumbuh di bawah 2 persen pada 2020.

Melihat kondisi tersebut sebagian memprediksi akan terjadi resesi global ekonomi global. Institut for Development of Economics and Finance (Indef) memprediksi senadainya itu terjadi akan berdampak ke Indonesia.

Tanpa bermaksud mengenyampingkan persoalan tersebut, otokritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah terutama kebijakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga terbilang penting. Hal ini menimbang beberapa kebijakan Kemenkeu merespons situasi internal maupun eksternal yang masih kurang tepat.

Ambil contoh, kebijakan cukai yang dinilai masih salah kaprah hingga kebijakan iuran BPJS yang justru memberatkan peserta BPJS, alih-alih memberikan solusi.

Harapan munculnya inovasi kebijakan dari Kemenkeu nyaris belum terlihat. Alih-alih melakukan teorbosan, Sri Mulyani justru menuai kritikan lantaran kebijakan-kebijakannya yang dianggap kontroversial.

Ketidakmampuan menciptakan inovasi kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan, berdampak pada stagnasi ekonomi sepanjang 5 tahun terakhir. Ini bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang rata-rata hanya mampu menembus angka 5 persen.

Pada sisi lain, lemahnya pengawasan di pos-pos strategis yang menjadi sumber pemasukan negara juga menyumbang masalah lainnya. Sebut saja sektor bea cukai yang sejauh ini berkontribusi terhadap penerimaan negara belum mampu dioptimalkan dengan baik.

Beranjak dari sengkarut persoalan tersebut, pemerintah kembali dituntut agar lebih serius dalam mengambil langkah ke depan. Terutama soal perpajakan dan bea cukai, pemerintah atau dalam hal ini Kemenkeu diharapkan mampu merumuskan kebijakan yang tepat, tidak asal gegabah.

Karenanya, penting untuk mempertanyakan apa yang menjadi kendala utama di balik upaya mendorong penerimaan negara, terutama di sektor kepabeanan? Mengapa tidak ada inovasi kebijakan?

View this post on Instagram

Capaian Kepabeanan dan Cukai 2019.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 23, 2019 at 12:05am PST

Tantangan Besar Sektor Kepabeanan

Usai terjadi rentetan aksi penyelundupan mobil dan motor mewah belakangan, banyak pasang mata tertuju ke sektor kepabeanan yang selama ini nyaris tak pernah disorot publik. Selain itu, dampak dari kejadian itu publik mulai menyadari betapa bobrok manajemen di internal lembaga tersebut.

Apabila dirunut, sejumlah kasus pernah melanda lembaga tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah menangani sejumlah kasus yang melibatkan lembaga kepabeanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Salah satu kasus yang paling dingat publik adalah korupsi pengadaan 20 kapal yang diduga merugikan negara hingga Rp 100 miliar lebih.

Diduga, kurangnya pengawasan membuat lembaga kepabeanan menjadi ladang empuk para mafia impor-ekspor mengeruk keuntungan. Walhasil, akibat pengawasan yang kurang optimal negara terus kecolongan untuk mendongkrak pemasukan di sektor strategis ini.

Kasus penyelundupan mobil dan motor mewah yang merugikan negara hingga miliaran rupiah belakangan juga membuktikan kalau maksimalisasi penerimaan negara di sektor bea cukai masih menjadi pekerjaan besar pemerintah.

Menurut keterangan Menkeu Sri Mulyani, untuk kasus penyelundupan mobil dan motor mewah sepanjang tahun 2019 secara nasional Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap 57 kasus penyelundupan mobil mewah dan 10 kasus untuk motor.

Dari kasus tersebut, terdapat 84 mobil dan 2.693 motor mewah yang diselundupkan. Angka tersebut melonjak tajam jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya terjadi penyelundupan mobil mewah sebanyak 7 unit dan motor mewah sebanyak 127 unit.

Adapun potensi kerugian negara akibat penyelundupan sepanjang 2019 tersebut diperkirakan mencapai Rp 647,5 miliar. Sementara itu, Bea Cukai mencatat keseluruhan nilai barang yang diselundupkan mencapai Rp 312,92 miliar untuk mobil, dan Rp 10,83 miliar untuk motor.

Itu baru kasus penyelundupan mobil dan motor, belum jenis penyelundupan lainnya. Sebut saja sejumlah kasus penyelundupan lainnya yang tak kalah besar menyumbang kerugian negara seperti penyelundupan pakaian bekas dari luar negeri dalam bentuk karung padat atau ball press dengan nilai mencapai Rp 42,1 miliar sepanjang 2019.

Sementara, pada 2018 DJBC juga mencatat telah menindak 394 kasus penyelundupan pakaian bekas ke tanah air dengan nilai mencapai Rp48,96 miliar. Penyelundupan tersebut seluruhnya dilakukan melalui pelabuhan tidak resmi atau lazim disebut pelabuhan tikus.

Akibat kurangnya pengawasan di sektor kepabeanan, sumber-sumber pemasukan negara yang semestinya dikelola dengan baik dan maksimal guna menopang penerimaan negara menjadi tidak optimal. Hal itu dapat disaksikan melalui pemasukan negara di sektor kepabeanan yang belum konsisten menyumbang pendapatan negara.

Jika dilihat capaian penerimaan bea dan cukai sepanjang 5 tahun terakhir memang menunjukkan tren positif, teristimewa pada 2017 dan 2018 yang melampaui target. Sementara untuk 2015 dan 2016 realisasinya masih di bawah target.

Pada 2015 realisasi penerimaan bea dan cukai hanya mencapai 179,58 triliun (92,09%) dari target Rp 194,99 triliun. Tren serupa juga dialami pada 2016 yang hanya mampu menyumbang Rp178,72 triliun (97,15%) dari target APBN-P Rp 183,96 triliun.

Namun, realisasi penerimaan bea cukai mengalami peningkatan drastis pada 2017, yakni Rp 189,36 triliun (100,12%) dari target APBN-P Rp 189,14 triliun. Tren serupa terulang pada 2018 yang menyentuh Rp 205,35 triliun (105,8%) dari target Rp 194,10 triliun.

Sedangkan, di 2019, tercatat hingga November, realisasi penerimaan bea cukai baru mencapai 84,39% atau menyentuh Rp 176,23 triliun dari target Rp 208,82 triliun. Adapun masing-masing disumbang oleh Bea Masuk senilai Rp 33,59 triliun (86,35%) dari target Rp 38,90 triliun, Bea Keluar Rp 3,18 triliun (71,9%) dari target Rp 4,42 triliun, dan Cukai Rp 139,46 triliun (84,26%) dari target Rp 165,50 triliun.

Dalam keterangannya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mengaku penerimaan di sektor bea masuk dan bea keluar pertumbuhannya sedang mengalami penurunan. Dia menyebut hal itu salah satunya dipengaruhi oleh kondisi perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Hal senada juga diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu RI), Sri Mulyani saat menanggapi tren kelesuan realisasi penerimaan pajak menyebut kondisi ekonomi global yang belum membaik memeberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Dampak tersebut, juga kata dia, menimbulkan kontraksi pada bea masuk dan bea keluar.

View this post on Instagram

Penyelundupan mobil dan motor mewah lewat Tanjung Priok makin marak.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 18, 2019 at 2:00am PST

Mengurai Benang Kusut Kebijakan

Pertanyaannya, jika pemerintah sudah bisa mengidentifikasi akar penyebabnya dengan baik, mengapa masih belum sepenuhnya mampu mendorong kebijakan yang tepat?

Juma & Onkware dalam The Challenges of Public Policy Formulation and Evaluation through the Questions “What, Who, How, and When? menyebut kebijakan publik berkaitan erat dengan parktik kekuasaan yang berlaku di sebuah negara, sebagai dampak dinamika internal maupun eksternal.

Karena itu, mencermati pengaruh dinamika politik yang sedang berlangsung sangat membantu dalam memahami konstruk sebuah kebijakan.

Apabila alasan Menkeu selama ini selalu menyebut kebijakannya tidak bisa dipisahkan dari dinamika ekonomi dan politik global, maka apa yang dikemukakan Juma & Onkware dalam tulisannya cukup masuk akal.

Sri Mulyani kerap mengatakan kondisi ekonomi global yang labil, bahkan cenderung memburuk akibat perang dagang mendorong lahirnya sejumlah kebijakan internal, sebagai respons atas kondisi yang ada.

Namun, yang disayangkan, di antaranya sejumlah kebijakan yang diambil Menkeu belum berhasil menjawab sederet persoalan yang saat ini tengah melanda kondisi ekonomi dan keuangan negara.

Untuk itu, mempertanyakan sederet kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran memang penting. Alasannya karena apapun bentuk kebijakan (publik) yang diambil pemerintah selalu memiliki dampak terhadap masyarakat.

Terkait kurangnya inovasi kebijakan pemerintah dalam hal ini Kemenkeu merespons situasi saat ini penting untuk dievaluasi.

Anders Hanberger dalam What is the Policy Problem? Methodological Challenges in Policy Evaluation mengemukakan bahwa persoalan paling sering terjadi dalam perumusan kebijakan ialah ketidakmampuan mengidentifikasi duduk sebuah persoalan.

Hanberger menambahkan, para pembuat kebijakan harus jeli dalam mengenali siapa stakeholder yang dimaksudkan dalam kebijakan tersebut dan untuk tujuan apa kebijakan itu dibuat.

Jika ditarik lebih jauh, apa yang disampaikan Hanberger relevan dengan perumusan sejumlah kebijakan yang belakangan diambil Kemenkeu.

Sebagai contoh, mengacu pada data-data yang telah dipaparkan di depan, bahwa serentetan kasus yang terus terjadi di sektor kepabeanan seperti kasus penyelundupan yang berdampak buruk terhadap penerimaan negara, semestinya segera direspons sejak awal. Dari fakta-fakta yang ada, kasus penyelundupan bukan baru terjadi di 2019, melainkan telah sering terjadi jauh sebelum itu.

Pertanyaannya, mengapa kejadian serupa kembali terulang di 2019, bahkan terlihat cukup masif? Atau, dapat dikatakan terjadi peningkatan luar biasa yang mana hal itu juga diakui oleh Menkeu Sri Mulyani.

Dengan demikian, bisa disimpulkan pemerintah sejauh ini belum mampu mencegah parktik penyelundupan yang menguras pemasukan negara.

Walhasil, ketika pemerintah berteriak tentang pentingnya menyelamatkan uang negara dari parktik-praktik (bisnis) ilegal, ketidakpatuhan membayar pajak, justru pada saat yang sama pemerintah membiarkan sumber-sumber pemasukan terus-menerus kecolongan yang membuat pendapatan negara menjadi tidak maksimal. (H57)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.