PinterPolitik.com

Kasus penyuapan yang dilakukan oleh pengusaha impor daging, Basuki Hariman, yang melibatkan pejabat tinggi negara terus mengalami perkembangan menarik. Berawal dari perampokan tas berisi laptop milik Surya Tarmiani. Kemudian disusul dugaan perusakan buku merah yang menjadi barang bukti oleh dua penyidik KPK dari kepolisian menjadikan kasus ini layaknya film mata-mata. Satu demi satu hal berbahaya terus berdatangan.

Eits, tunggu dulu. KPK ini bukannya lemah atau gimana. Sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di Indonesia, tentu mereka harus tahu gimana menangani kasus suap yang melibatkan banyak pihak. Baru-baru ini KPK, melalui Laode M. Syarif menyatakan walaupun buku merah yang telah disita Polri telah dirusak, mereka masih memiliki salinannya.

Laode pun menambahkan bahwa sebelum diserahkan ke Polri, mereka telah membuat duplikasinya yang telah ditandatangani oleh para pihak yang terlibat sehingga bukti menjadi otentik.

View this post on Instagram

Diurus Kemenag, MUI tak lagi terbitkan sertifikat halal. #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 18, 2019 at 6:00am PDT

Layaknya film Mission Impossible: Fallout, ketika Ethan Hunt dan kawannya Benji memberitahu Nils Delbruuk, seorang ilmuwan The Apostles bahwa dia telah berhasil menghancurkan tempat-tempat ibadah suci di seluruh dunia.

Nils pun akhirnya memberikan alat komunikasinya untuk berkomunikasi dengan Lark (penjahat utama). Setelah yakin menang ternyata Nils pun dijebak. Semua kerusakan yang dihasilkan oleh bomnya adalah siaran palsu yang telah direncanakan dengan matang. Ha! Kejahatan tak akan selalu menang, tapi ini sementara sih.

Agaknya manuver KPK kali ini punya unsur spionase tingkat tinggi karena memakai trik duplikasi. Layaknya film mata-mata yang penuh intrik, publik pun bertanya kenapa pake dikasih tau kalo KPK punya salinan buku merah? Mungkin ini salah satu trik KPK juga? Bisa jadi.

“Ini belum selesai. Boleh kita dibredel, tapi pengejaran kasus korupsi ini akan terus berjalan.” Mungkin KPK dalam suatu ruang konferensi pers yang sarat ketegangan dapat berkata demikian. Terus hal itu akan memancing intrik lebih lanjut yang berujung pada kejar-kejaran motor atau mobil dinas di jalanan Jakarta yang luar biasa macet.

Eh, tapi jangan terlalu senang dulu nih KPK. Pasalnya KPK akan melangsungkan pergantian kepemimpinan. Masih Desember sih, tapi kan Desember sebulan lagi. Kasus ini aja sudah bergulir dua tahun lamanya namun tidak ada titik terang. Yakin akan menang? Hati-hati loh, mungkin di satu sisi musuh pun telah menyiapkan siasat mematikan bagi KPK. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Dipanggilnya Basuki Hariman yang diduga memberi suap pada Patrialis Akbar, ternyata bukan yang pertama kalinya. Kasusnya pun tetap sama, yaitu pemberian suap terkait impor daging sapi. Bila ditarik ke belakang, Patrialis pun bukan satu-satunya yang tersandung kasus ini, ada beberapa nama lainnya yang pernah terjerat dalam kasus yang sama. Mengapa bisa terjadi berulang kali?

pinterpolitik.com – Rabu, 1 Februari 2017

JAKARTA – Pemanggilan Basuki Hariman ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (27/1) bukanlah yang pertama kalinya. Importir daging pemilik CV Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama ini, ditangkap KPK atas dugaan pemberian suap sebesar Rp. 2, 15 miliar kepada Patrialis Akbar. Namun sebelumnya, ia juga pernah menjadi tersangka pada kasus penyuapan yang menjerat Lutfi Hasan Ishaaq di tahun 2013.

Kasus impor daging sapi sepertinya menjadi salah satu “jebakan” KPK untuk menjerat para pejabat negara yang nakal. Tapi sebenarnya apa yang membuat impor daging sapi ini menjadi lahan basah bagi para koruptor untuk mendapatkan suap?

Kemungkinan besar semua berawal dari pembukaan keran impor daging sapi secara besar-besaran dari Presiden Joko Widodo. Pembukaan impor daging hingga 27.400 ton ini menjadi peluang besar bagi para importir daging sapi untuk meraup keuntungan.

Perlu diketahui, sistem impor daging sapi di Indonesia masih menggunakan sistem kuota dan penjatahan yang kesemuanya ditetapkan oleh pemerintah. Banyak yang beranggapan bahwa sistem ini sangat tidak efisien karena menyebabkan distorsi pasar dan oligopoli yang efeknya dapat menyuburkan penyuapan.

Pembukaan kuota yang besar ini sendiri, ternyata belum tentu menguntungkan pengimportir, karena seperti pengakuan Basuki, kepentingannya dengan Patrialis Akbar adalah terkait uji materi Undang-undang No 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Akibat adanya UU tersebut, saat ini Indonesia diperbolehkan mengimpor daging dari negara di luar zona negara yang bebas penyakit mata dan kuku (zone based). Basuki mencoba mengembalikan regulasi impor sapi dan daging ke prinsip sebelumnya, yaitu dari negara-negara yang terhindar dari segala penyakit (country based).

“Kebijakan country based membuat Indonesia hanya dapat melakukan impor sapi dan daging sapi dari negara yang telah memenuhi persyaratan kesehatan seperti bebas penyakit mulut dan kuku,” jelas importir pemegang lisensi Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Saat ini, sapi dan daging dari tiga negara tersebut ‘tidak terpakai’ karena pemerintah lebih suka mengimpor daging dari India. (Berbagai sumber/R24)