PinterPolitik.com

“How come all my enemies is frenemies” – Juice WRLD, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Tahun 2024 yang akan menjadi tahun bagi pagelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) memang masih terlampau jauh. Namun, berbagai pihak – lembaga survei dan peneliti – mulai mencoba “menembakkan” prediksi mereka terkait siapa-siapa yang saja berpotensi mencalonkan diri.

Indo Barometer misalnya, melakukan survei pada Januari lalu. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa Prabowo Subianto (Ketum Partai Gerindra), Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), Sandiaga Uno (mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta), Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya), dan sebagainya adalah sosok-sosok yang menjadi pilihan masyarakat.

Selain Indo Barometer, terdapat juga hasil survei yang dirilis oleh Politika Research and Consulting (PRC). Hampir sama, lembaga ini juga menunjukkan adanya potensi besar dari nama-nama seperti Prabowo, Sandiaga, Anies, dan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah).

Begitu juga dengan hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI Dennny JA) pada Juli 2019 lalu, lembaga satu ini juga menunjukkan nama-nama yang hampir sama. Namun, keunikan survei dari lembaga ini adalah adanya nama Mr/Mrs. X.

Menurut lembaga tersebut, nama X itu menunjukkan kemungkinan akan adanya sosok baru – seperti nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014 silam. Tatkala bernada misterius, banyak orang akhirnya memiliki asumsi atas siapa sosok nama X tersebut, termasuk LSI Denny JA sendiri.

Tapi hari ini, dengan portofolio sebagai Mentri Pertahanan, Prabowo kembali menempati posisi teratas (24%). Sandiaga Uno tampak juga masih populer dan mendapatkan dukungan signifikan meskipun ada sedikit penurunan menjadi 19%. pic.twitter.com/YQAynnpRt3

— The Cyrus Network (@cncyrus) March 13, 2020

Rully Akbar – peneliti LSI Denny JA – menyebutkan bahwa tidak menutup kemungkinan Basuki Tjahaja Purnama (BTP atau Ahok) dapat menjadi sosok X tersebut. Menurutnya, bila benar begitu, Ahok dapat menjadi efek kejut pada tahun 2024 nanti.

Meski begitu, pengamat politik Rocky Gerung memiliki pendapat lain. Bagi mantan pengajar Universitas Indonesia tersebut, Ahok tidak memiliki peluang besar pada tahun 2024 nanti.

Rocky malah memberikan prediksi kemungkinan lain. Menurutnya, Ahok malah memiliki kemungkinan besar untuk mendampingi Anies pada Pilpres 2024 mendatang.

Prediksi yang diungkapkan oleh Rocky ini sontak menimbulkan berbagai pertanyaan. Mengapa Anies dan Ahok dianggap berpotensi dalam Pilpres 2024? Lantas, mungkinkah mereka keluar sebagai pasangan yang berpotensi menang nantinya?

Mengapa Anies-Ahok?

Prediksi yang diungkapkan oleh Rocky bukan tidak mungkin menjadi hal yang mengejutkan. Bagaimana tidak? Kedua tokoh ini kerap dianggap berseberangan semenjak keduanya bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 silam.

Pertentangan antara keduanya turut diikuti oleh para pendukungnya. Bila Ahok banyak didukung oleh massa yang mengklaim diri mereka sebagai kelompok progresif, Anies lebih banyak didukung oleh kelompok Muslim seperti Front Pembela Islam (FPI) dan Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Hingga kini, keduanya masih acap kali dibanding-bandingkan oleh publik. Perihal banjir di Jakarta misalnya, kinerja Anies tak terhindar dari perbandingan terhadap kinerja Ahok kala masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Meski begitu, apa yang dibilang oleh Rocky bukan tidak mungkin dapat terjadi. Pasalnya, akhir-akhir ini, Presiden Jokowi tengah ingin membangun polar kekuatan baru, yakni sebagai poros ketiga terhadap kekuatan-kekuatan politik yang telah eksis.

Presiden Jokowi sendiri disebut-sebut memiliki potensi untuk memisahkan diri dari pusat kekuatan milik PDIP yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Kemungkinan tersebut bisa jadi didasarkan pada motivasi agar dinamika kekuatan politik Indonesia tidak didominasi oleh PDIP.

Layaknya konsep balance of power dari tradisi realis di studi Hubungan Internasional, Jokowi bisa jadi berusaha untuk melakukan balancing – upaya penyeimbangan kekuatan – terhadap PDIP.

Dengan balancing, kekuatan PDIP tidak lagi menjadi sangat dominan dalam kancah perpolitikan. Persebaran kekuatan politik pun menjadi lebih merata – menciptakan persaingan terhadap satu sama lain.

View this post on Instagram

Ada tiga kubu di 2024?⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #partainasdem #pks #pdiperjuangan

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 14, 2020 at 12:52am PST

Hal ini bisa saja dilakukan melalui jembatan yang dibangun melalui Ahok dan Anies. Seperti yang kita ketahui, Ahok sendiri merupakan figur yang disebut-sebut dekat dengan Jokowi.

Melalui Ahok, bukan tidak mungkin Jokowi tengah meningkatkan kekuatan kepresidenannya. Mengacu pada konsep presidential power milik Richard Neustadt, agar kekuatan presiden dapat lebih terkontrol, presiden perlu memiliki pengaruh terhadap aktor-aktor politik lainnya – melalui pembangunan relasi terhadap kekuatan politik lain.

Melalui Anies, bukan tidak mungkin Jokowi dan Ahok berupaya membangun relasi kekuatan tersebut sehingga balancing yang dimaksudkan tadi dapat terpenuhi. Upaya ini bisa jadi membuat Jokowi semakin kuat dalam menentukan dinamika pertarungan politik pada tahun 2024 nanti.

Kemungkinan ini dapat menjadi mungkin terjadi dengan adanya beberapa sikap baru yang dikeluarkan Istana. Banjir di Jakarta yang terjadi beberapa waktu lalu misalnya, tidak lagi menjadi sasaran empuk bagi pemerintah pusat untuk mengkritik Anies.

Pemerintahan Jokowi justru dianggap “membela” Anies dengan mengakui bahwa persoalan banjir adalah persoalan bersama. Maka dari itu, pemerintah pusat turut meringankan beban kritik terhadap Anies.

Meski begitu, apakah mungkin Anies dan Ahok bersatu dalam menghadapi Pilpres 2024? Bisakah keduanya keluar menjadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang unggul?

Bisakah Unggul?

Bila kemungkinan Anies dan Ahok akan berpasangan pada tahun 2024 nanti benar adanya, bukan tidak mungkin mereka akan menghadapi beberapa tantangan. Beberapa di antaranya adalah gesekan antarkelompok pendukung Anies-Ahok dan peraturan hukum yang mengatur soal persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden.

FPI dan PA 212 misalnya, kerap bergesekan dengan para pendukung Ahok. Ahok sendiri selalu dilihat secara negatif oleh kelompok tersebut. Mengacu pada Teori Identitas Sosial, kedua kelompok ini banyak memiliki demarkasi sosial yang cukup lebar.

Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, beberapa persyaratan utama ini telah diatur dalam Pasal 6. Dalam pasal tersebut, syarat-syarat yang disebutkan adalah status kewarganegaraan Indonesia sejak lahir, tidak mengkhianati negara, dan mampu secara rohani dan jasmani dalam menjalankan tugas dan kewajiban presiden dan wakil presiden.

Pasal 6 juga menyebutkan bahwa persyaratan lanjutan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tertuang dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 5 UU tersebut menyebutkan beberapa syarat. Salah satunya mewajibkan capres dan cawapres agar tidak pernah dijatuhi pidana penjara selama lima tahun lebih. Selain itu, calon juga disyaratkan tidak pernah melakukan perbuatan tercela.

View this post on Instagram

Bung Rocky kembali dengan prediksinya. #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 17, 2020 at 8:38pm PDT

Bisa jadi, butir-butir pasal inilah yang menjadi hambatan bagi kemungkinan pasangan Ahok. Pasalnya, Ahok sempat dipidana penjara karena dianggap melakukan penistaan agama beberapa tahun lalu.

Meski begitu, bukan tidak mungkin manuver politik dapat meloloskan Ahok. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tahun 1999 silam misalnya, dianggap dapat lolos dari persyaratan kesehatan rohani dan jasmani dan menjadi presiden karena peraturan tersebut tidak terlalu diperhatikan.

Bila Anies-Ahok masih mungkin mencalonkan diri mereka sebagai pasangan calon dalam Pilpres 2024, bagaimanakah kira-kira peruntungan mereka nanti?

Guna memahami peruntungan keduanya, pemikiran Pierre Bourdieu – filsuf asal Prancis – mungkin bisa digunakan. Bourdieu dikenal melahirkan konsep-konsep seperti social capital dan cultural capital.

Pemikiran Bourdieu inilah yang akhirnya digunakan oleh Kimberly L. Casey dari University of St. Missouri-St. Louis dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital. Menurut Casey, modal-modal seperti modal sosial, modal manusia, modal kebudayaan, modal ekonomi, dan modal-modal lainnya dapat dikombinasikan menjadi modal politik (political capital).

Modal politik yang dapat membuat Anies dan Ahok unggul adalah modal sosial. Casey menjelaskan bahwa modal sosial dapat dilihat dari tiga sisi, yakni dukungan kelompok kolektif, relasi personal, rekognisi (name recognition).

Baik Anies maupun Ahok memiliki name recognition tersendiri di publik. Selain itu, keduanya juga memiliki dukungan kelompok kolektif yang cukup besar.

Anies misalnya, menjadi salah satu capres potensial yang didukung oleh banyak kelompok. Salah satunya adalah kelompok-kelompok Islam seperti FPI dan PA 212.

Di sisi lain, Ahok juga memiliki dukungan kolektif yang cukup luas di masyarakat. Bagaimana pun juga, citra Ahok sebagai pejabat yang ‘bersih’ dan memilik kemampuan manajerial yang baik masih mewarnai diskursus publik.

Bukan tidak mungkin, modal yang dimiliki keduanya dapat menjadi keunggulan tersendiri bagi Anies-Ahok bila benar akan muncul sebagai pasangan capres-cawapres pada tahun 2024 nanti.

Meski begitu, layaknya prediksi, kemungkinan ini belum tentu sepenuhnya benar dapat terjadi. Mari kita nantikan saja lah kejutan akan kemungkinan ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]emilihan Kepala Daerah (Pilkada) putaran kedua tinggal beberapa hari lagi. Semakin mendekati hari H, semakin sibuk pula kedua pasangan calon (paslon) gubernur dalam mensosialisasikan program-programnya. Selain kedua paslon, para partai politik (parpol) pendukung pun tak kalah repotnya. Mereka memastikan kantung-kantung suara di beberapa wilayah konsisten mendukung cagubnya masing-masing.

Salah satu parpol yang kini mulai membuktikan komitmennya, adalah PPP. Partai berlambang Ka’bah ini, bukan hanya memberikan pernyataan dukungan saja, tapi juga memastikan suara yang sebelumnya memilih paslon nomor satu, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Sylviana Murni, akan mengalihkannya pada paslon Basuki Tjahaja Purnama – Djarot Saeful Hidayat (Ahok-Djarot).

“Kami injak pedal gas dalam-dalam, sampai mentok,” kata seorang sumber di Jakarta, Senin (10/4). Menurutnya, tim partainya sudah merebut suara di wilayah yang sebelumnya menjadi basis lawan yang telah tersingkir diputaran pertama. “Bersama parpol pendukung, kami kunci sejumlah wilayah,” katanya optimistis.

Salah satu wilayah yang menurut si sumber telah mereka ‘pegang’, adalah salah satu wilayah di Jakarta Utara. “Kami kunci di wilayah itu, suara sangat potensial,” katanya semangat. Ia pun kemudian menceritakan kalau upaya mereka ini telah mendapatkan apresiasi dari tim sukses Ahok-Djarot. “Tadi malam, kami bertemu, kami finalkan dan segera eksekusi strategi pemenangan di kantung-kantung yang potensial.”

Selain itu, menurutnya, DPW PPP  DKI Jakarta telah sepakat untuk mengerahkan beberapa badan otonom (Banom) untuk memenangkan cagub pertahana di Pilkada putaran kedua nanti. Beberapa Banom itu diantaranya Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK), Angkatan Muda Ka’bah (AMK), Wanita Persatuan Pembangunan (WPP), dan Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) yang bertugas untuk merebut suara dari pendukung Agus-Sylvi.

Sumber itu melanjutkan, “Mereka turun ke sejumlah titik di ibukota, khususnya kantung-kantung pemilih Agus-Sylvi untuk mengalihkan dukungan kepada Ahok-Djarot,” katanya. Kehadiran organisasi sayap  PPP ini memberikan warna tersendiri dalam pemenangan pertahana, lanjutnya. Misalnya dengan mendekati generasi muda Muslim untuk memberikan pemahaman pentingnya melanjutkan kepemimpinan DKI Jakarta, agar pembangunan tetap berkesinambungan.

“Selain itu, aktivis Banom-banom PPP akan ditempatkan sebagai pemantau di setiap TPS untuk memastikan pendukung Ahok-Djarot bisa menyalurkan hak suaranya, serta dapat mengamankan perolehan suara,” pungkasnya. (Suara Pembaruan)

pinterpolitik.com

JAKARTA – Sebuah rangkuman dibuat oleh Network for South East Asian Studies (NSEAS) tentang penilaian masyarakat terhadap cagub petahana Basuki T. Purnama dalam memimpin ibu kota. Hasilnya, lagi-lagi disimpulkan, kinerja Ahok- sapaan akrab Basuki – tidak memuaskan.

NSEAS mengumpulkan berbagai hasil survei dan penilaian dari berbagai intansi dan organisai. “Pertama dari beberapa lembaga survei,” kata pendiri NSEAS Muchtar Effendi Harahap. Beberapa lembaga survei menyatakan bahwa masyarakat DKI menilai kinerja Ahok buruk.

Yang tidak memuaskan warga antara lain: layanan keamanan, penyediaan rumah rakyat, kemacetan, dan banjir. Ditambah perbaikan ekonomi yang hingga kini jauh dari harapan. “Intinya, berlangsung penurunan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Ahok,” ucap Muchtar.

Di kalangan buruh, lanjut dia, melihat masih banyak kelemahan dalam kepemimpinan Ahok. Pemprov dianggap kurang menyejahterakan warga Jakarta. Buruh mengungkapkan, ada sepuluh bukti kegagalan Ahok.

Penilaian selanjutnya berasal dari DPRD. Muchtar menyatakan, para wakil rakyat menganggap kinerja Ahok dan aparatnya sangat buruk. Selanjutnya, penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Yakni, dua kali penilaian wajar dengan pengecualian (WDP) untuk kinerja Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Ahok. Penilaian berikut dari Kementerian PAN-RB. Di penghujung 2015, Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi saat itu menjelaskan, Pemprov DKI hanya mendapat predikat CC.

Tidak sampai di situ, lanjut Muchtar, Kementerian Dalam Negeri menilai kinerja Ahok tidak istimewa. Salah satu patokannya, serapan anggaran selalu rendah. DKI bahkan kalah dari Kabupaten Kulonprogo. NSEAS sendiri menilai Ahok gagal dan tidak mampu melaksanakan program atau rencana, sehingga tidak layak untuk kembali menjabat sebagai gubernur. Data dan fakta telah disajikan untuk mendukung penilain tersebut. Data dan fakta di atas sulit dibantah.

Namun, Ahok tetap bersemangat memimpin DKI lagi. Dalam berbagai kesempatan selama masa kampanye Pilgub DKI 2017, Ahok meminta tim dan pendukung bahu-membahu mengejar kemenangan satu putaran. Dia merasa sudah melakukan yang terbaik untuk DKI. Beberapa pihak dan pendukung Ahok mengatakan bahwa fakta dan realitas yang bisa dilihat langsung adalah banyak perubahan yang baik telah terjadi di Jakarta. Ahok dinilai berhasil memuaskan warga Jakarta dalam pembangunan infrastruktur dan oleh karenanya tidak terlalu mempedulikan penilaian dari pihak-pihak yang kurang berkenan dengan kebijakan-kebijakan tersebut. (JawaPos/S13)

pinterpolitik.com – Selasa, 3 Januari 2017

JAKARTA – Kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Nonaktif, Basuki Tjahaja Punama alias Ahok akan kembali digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara hari ini, Selasa, 3 Januari 2017.

Sidang keempat kali ini digelar di  Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Masalah pertimbangan keamanan menjadi alasan sidang dipindah ke Gedung Auditorium Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Auditorium itu juga mempunyai lahan parkiran yang cukup luas sehingga bisa menampung banyak pengunjung.

Calon Gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 ini akan menjalani persidangan dengan agenda sidang, yaitu pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan sidang kali ini akan dipimpin oleh ketua majelis hakim Dwiarso Budi Santiarso.

“Ya sebenarnya nanti tergantung, kurang lebih 5 yang jelas itu keputusan Kejagung. Kejagung saja, dari kejagung di sana yang nentuin, tergantung dari waktunya kan, kurang lebih lima atau enam,” ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Waluyo, saat dikonfirmasi.

Sidang keempat Ahok dipastikan tidak akan disiarkan secara langsung oleh stasiun televisi yang meliput kegiatan itu.

“Itu izinnya dari Ketua Majelis Hakim. Kalau seperti sidang kemarin, setiap mau mulai selalu diberi kesempatan untuk mengambil gambar. Jadi tergantung kebijakan Ketua Majelis Hakim,” ujar Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Didik Wuryanto. (vvanws.com/A15)