Negara juga bisa kena penyakit lho 

Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan bahwa Indonesia terjangkit suatu penyakit yang disebut sebagai Dutch Disease.

Sederhananya, penyakit ini merujuk kepada suatu kondisi ekonomi negara di mana sektor industrinya mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB. Umumnya, hal tersebut terjadi karena negara tersebut awalnya terlalu mengandalkan ekspor komoditas sebagai pemasukan ekonominya. 

PinterPolitik.com

Cuy, kira-kira apa yang akan kalian lakukan jika melihat benda atau hal yang tidak sesuai pada tempatnya? Secara logis, jika kalian bersikap secara positif, pasti akan berusaha untuk menempatkan kembali benda tersebut sesuai pada tempatnya ya.

Namun, berbeda lagi jika kalian ternyata tidak terlalu peduli terhadap hal tersebut. Yaa, pasti kalian akan acuh tak acuh alias easy going gitu lah.

Nah, saat ini, ada salah satu menteri yang menemukan kejanggalan seperti itu, cuy, yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa. Mungkin, karena doi kelihatannya peduli dengan Indonesia dan merasa ada yang janggal.

Jadi, ketika mempelajari dan melihat rancangan program kementerian melalui sistem e-planning yang bernama KRISNA, doi menemukan pengadaan motor trail dalam program Revolusi Mental, cuy. Coba deh kalian bayangin. Aneh gak sih?

Selain pengadaan barang dalam program revolusi mental tersebut, ternyata, keanehan lainnya juga dia temukan dalam program pengentasan stunting atau gizi buruk. Dalam program tersebut, ternyata ditemukan alokasi dana untuk perbaikan pagar puskesmas. Weleh-weleh, ini kok program yang dibuat aneh-aneh saja?

https://www.instagram.com/p/CBxnwdthSHU/

Hmm, siapa tuh yang mengajukan anggaran seperti itu? Dibuka saja deh biar mereka malu. Lagian aneh-aneh saja, mengajukan anggaran untuk program seperti itu.

Mungkin, Pak Suharso bisa tuh mencontoh aksi-aksi pembongkaran semacam ini yang pernah dilakukan rekan-rekan menteri lainnya. Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya pernah lho ngebongkarpenyelundupan motor juga.

Eh, sebentar nih, Pak Menteri. Coba deh pak duduk sebentar, dipikir secara mendalam. Hal aneh seperti ini kan tidak mungkin tanpa disengaja. Pasti ada tuh pihak atau oknum penerobos anggaran. Kalau sebutannya biasanya yaitu siluman-siluman penerobos budget. Upsss.

Kan gak mungkin tuh sebuah program aneh bin janggal, sampai masuk green book-nya Bappenas tanpa ada oknum pemain. Biasanya pihak seperti mereka memanfaatkan koneksi yang dimiliki untuk menggolkan proyek.

Nah, daripada bapak bingung mikirin hal tersebut, cari saja pak sponsor-sponsor proyek tersebut. Kalau memang perlu,dibuka saja ke publik siapa saja mereka dan dari departemen mana saja, biar malu mereka.

Mimin yakin Pak Suharso Monoarfa tidak mungkin asing kok dengan mereka. Terlebih, pihak Bappenas pasti familiar banget dengan oknum ini. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Bappenas nyatakan ibu kota baru tetap lanjut. Masuk dalam RKP 2021 dan disebut dapat undang banyak investasi. Dan diklaim akan bantu pulihkan ekonomi pasca-pandemi

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak kenal dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump? Politisi sekaligus pengusaha ini dikenal dengan berbagai kebijakan dan pernyataan yang dianggap kontroversial.

Kebijakan beliau untuk menyatakan perang dagang terhadap Tiongkok misalnya, dianggap membuat banyak negara lain merasakan dampaknya, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global disebut turut melambat atas adanya kompetisi dagang itu.

Tapi, tahu nggak sih kalau masa jabatan Trump akan segera berakhir pada Januari 2021 nanti? Meski masa jabatan itu segera berakhir, pengusaha satu ini kembali mencalonkan diri sebagai calon presiden dari Partai Republik dalam Pilpres AS 2020 tuh – bahkan menjadi satu-satunya calon yang paling kuat di kalangan internal partai.

Wah, melihat Trump yang berupaya kembali untuk duduk di kursi kepresidenan pada tahun 2021 nanti, ada beberapa pihak berharap agar pengusaha ini tak terpilih kembali. Bagaimana tidak? Kepresidenan beliau membawa banyak “perubahan” lho, baik secara domestik maupun luar negeri.

Hmm, kontestasi politik di negeri adidaya satu ini memang kerap menarik perhatian negara-negara lain. Dalam Pilpres AS 2016 lalu misalnya, Rusia disebut-sebut turut ikut campur (meddling) dalam memengaruhi kemenangan Trump.

View this post on Instagram

Pemungutan suara Senat putuskan Trump tetap jabat Presiden AS.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Feb 6, 2020 at 3:00am PST

Kalau pada tahun 2016 aja Rusia diduga ikut campur, negara mana lagi ya yang bakal mencampuri urusan dalam negeri Paman Sam ini? Jawabannya adalah Indonesia.

Yup. Seenggaknya, campur tangan Indonesia bakal disalurkan melalui doa tuh. Beberapa waktu lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengajak masyarakat untuk berdoa agar Trump tidak terpilih lagi supaya pertumbuhan global dapat naik kembali.

Eits, jangan salah sangka lho. Nggak ada yang tahu seberapa kuat kekuatan doa. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto saja kagum dengan kekuatan doa yang bisa mencegah penyebaran virus Corona (Covid-19) di Indonesia. Hmm, bisa-bisa, Indonesia lebih jago daripada Rusia tuh.

Tapi, ya, dampak Perang Dagang AS-Tiongkok terhadap Indonesia dinilai nggak terlalu besar kok. Kata ekonom Chatib Basri, ekonomi Indonesia masih bisa lebih tumbuh dibandingkan negara-negara lain yang hanya bergantung pada sektor perdagangan. Bahkan, lanjut Pak Chatib Basri, dampaknya nggak sebesar waktu Krisis Finansial 2008 lho.

Lagi pula, masa nasib perekonomian Indonesia harus bergantung pada terpilih atau tidaknya Trump sih? Apa pemerintah nggak menyiapkan diri dalam menghadapi berbagai konsekuensi yang bisa aja datang di masa mendatang? Ya, mari berdoa (lagi) saja agar pemerintah bisa siap dalam menangani rintangan-rintangan ekonomi – seperti Perang Dagang dan virus Corona – ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Bekerja di perusahaan rintisan atau startup sepertinya jadi impian anak muda zaman sekarang ya. Gimana enggak, perusahaan-perusahaan ini kerap kali memberikan fleksibilitas kerja mulai dari jadwal ngantor yang bisa disesuaikan hingga sistem kerja dari rumah alias work from home atau remote office.

Nah, kebutuhan masa kini akan sistem kerja dari rumah ini sepertinya disadari oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Plt Ketua Umum PPP ini mengusulkan agar para PNS bisa bekerja dari rumah.

Kalau kata Pak Suharso, para ASN ini bakal bisa bekerja sambil liburan atau work vacation! Wow, asyiknya bisa kerja tapi liburan terus! Eits, ini tuh ada catatannya, mereka harus menyelesaikan kerjanya dengan baik loh ya.

Kalau merujuk kepada usul Pak Suharso, wacana ini kemungkinan akan diterapkan di kementerian yang ia pimpin pada tahun 2020. Sekira 1.000 orang abdi negara di Bappenas akan menjalani sistem kerja yang penuh fleksibilitas itu pada tahun depan.

Wah, sepertinya Pak Suharso ini cukup adaptif ya dengan kemajuan zaman. Sekarang ini kan generasi yang lebih muda seperti Gen-Z tergolong mendambakan sistem kerja seperti ini. Jadi ya bisa menyelesaikan tuntutan dari kantor sambil pergi liburan ke tempat-tempat impian.

Mungkin aja Pak Suharso ini cukup ngefans dengan sistem kerja yang diterapkan di perusahaan-perusahaan zaman sekarang. Mantan Menteri Perumahan Rakyat ini sepertinya cukup yakin kalau sistem ini bisa meningkatkan produktivitas para abdi negara di kementerian yang ia pimpin.

Hmmm, mungkin aja niat Pak Suharso ini baik ya agar tingkat stres para PNS bisa ditekan, sekaligus juga produktivitas bisa dikatrol naik. Masalahnya, gimana caranya ya para abdi negara ini kerja sambil liburan? Apakah debur ombak atau dinginnya suhu pegunungan gak bakal mendistraksi.

Eh, mungkin aja enggak deng. Hal ini terkait dengan selentingan atau kabar burung yang kerap distempel kepada para PNS. Di mata banyak orang kan, para abdi negara ini kan kerap dinas ke luar kota, tapi kerjanya tidak lama, sisanya liburan dan berfoto ria. Ini kata orang loh ya.

Nah, kalau selentingan atau stereotip orang ini ternyata benar, mungkin aja gak ada yang perlu dikhawatirkan dengan kinerja para ASN. Wong sudah biasa kok, jadi ya bisa kerja sambil liburan seperti yang disebutkan Pak Suharso. Malah sekarang difasilitasi negara, jadi gak usah takut dicibir orang, memang suruhannya seperti itu kok.

Tapi ya sekali lagi, kalau tuduhan orang soal ASN doyan dinas ke luar kota itu benar loh ya, tulisan ini gak menuduh kok.

Ya, apapun caranya, kita  tentu bisa berharap ASN bisa meningkatkan produktivitas mereka. Kan kasihan juga kalau presiden dan menteri sudah punya program tapi para abdi negaranya gak punya output kerja yang optimal. (H33)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“I plan on creeping through your f***in’ door and blowin’ out” – Kendrick Lamar, penyanyi rap asal Amerika Serikat

Mata publik dan media beberapa waktu lalu terpusat pada Istana Negara, Jakarta. Seperti ujian wawancara lamaran pekerjaan, figur-figur yang menjadi calon menteri kala itu dipanggil satu per satu dengan mengenakan pakaian putih yang rapi.

Beberapa – seperti Sri Mulyani dan Prabowo Subianto – menyatakan posisi menteri yang akan dijabatnya. Meski begitu, masyarakat masih dibuat penasaran dengan kedatangan-kedatangan tokoh-tokoh berbaju putih ini.

Banyak di antara mereka hanya memberikan kisi-kisi mengenai topik apa yang dibahas bersama presiden dalam panggilan itu. Mungkin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu ingin mengajak publik bermain tebak-tebakan mengenai komposisi kabinetnya dengan berbagai bocoran sebagai clue dan hint.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa misalnya, hanya memberikan satu dua patah kata usai bertemu dengan presiden. Sebagian masyarakat menebak bahwa Suharso akan menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dari istilah “roadmap” yang terlontar dari mulutnya.

Lesehan di undak-undakan istana bersama Wakil Presiden dan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Ada wajah lama, ada muka baru. Semuanya akan bekerja, berikhtiar bersama menuju Indonesia maju.

Pesan utama saya: jangan korupsi! Selamat bekerja. pic.twitter.com/5IpoAuFhy5

— Joko Widodo (@jokowi) October 23, 2019

Namun, permainan tebak-tebakan ini akhirnya harus berakhir pada Rabu lalu. Presiden Jokowi – didampingi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin – memutuskan untuk mengumumkan menteri-menteri barunya sambil duduk bersila di tangga Istana Negara.

Dari berbagai tebakan publik dan media, ada yang meleset, dan ada juga yang ternyata terbukti benar. Nama Suharso misalnya, disebut Jokowi menjabat sebagai Menteri PPN/Bappenas – menggantikan Bambang Brodjonegoro yang memegang jabatan itu pada 2016-2019.

Mungkin, Presiden Jokowi melihat adanya kesamaan nama antara PPP dan Kementerian PPN/Bappenas, yakni kata “pembangunan”. Suharso sendiri juga menyatakan bahwa kementerian itu meruapakan clearing house (pusat) perencanaan pembangunan nasional – sejalan dengan nama partainya yang mengandung istilah “persatuan pembangunan”.

Namun, terlepas dari kesamaan nama tersebut, bagaimanakah kapabilitas Suharso dalam mengemban tugasnya dalam lima tahun ke depan? Lalu, apa peran Kementerian PPN/Bappenas dalam jalannya pemerintahan?

Kementerian PPN/Bappenas

Dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran, tugas, dan fungsi yang penting. Apalagi, periode kedua Jokowi disebut-sebut akan banyak berfokus dalam bidang ekonomi.

Kementerian yang kini dipimpin oleh Suharso ini memiliki tugas besar dalam perencanaan pembangunan negara. Mengacu pada Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan dalam Pasal 2 bahwa Kementerian PPN/Bappenas bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Guna menjalan tugasnya, Kementerian PPN/Bappenas diberi beberapa fungsi oleh Perpres itu, yakni perumusan dan kebijakan perencanaan pembangunan, serta koordinasi dan sinkronisasi kebijakan. Dalam situsnya, setidaknya disebutkan beberapa empat peran dan fungsi utama kementerian ini, yaitu sebagai penyusun dan pengambil keputusan, sebagai think-tank, sebagai koordinator, dan sebagai administrator.

Empat peran dan fungsi ini kemudian dijabarkan kembali dalam beberapa poin. Sebagai think-tank, Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam mengkaji dan merumuskan berbagai kebijakan perencanaan pembangunan. Sebagai koordinator, kementerian ini juga tidak hanya berperan dalam mengatur perencanaan pembangunan, melainkan juga mengoordinasi pencarian sumber pembiayaan – baik dari dalam maupun luar negeri – dan pengalokasian dana.

Selain penganggaran, Kementerian PPN/Bappenas biasanya memberikan masukan dalam kebijakan ekonomi makro. Bersama Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kementerian ini melakukan diskusi mengenai kebijakan ekonomi makro dan fiskal secara luas.

Tidak hanya itu, penganggaran juga menjadi salah satu fungsi dari kementerian yang sebelumnya dipimpin oleh Bambang ini. Fungsinya yang luas ini boleh jadi berkaitan dengan tugasnya dalam meformulasikan berbagai rencana jangka panjang, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Kementerian PPN/Bappenas bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional.
Share on X

Ajoy Datta dan tim penulisnya dalam tulisan mereka yang berjudul The Political Economy of Policy-making in Indonesia menjelaskan bahwa, untuk menyusun RPJMN, Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas untuk menjalankan riset terkait berbagai persoalan dan situasi pembangunan nasional. Kajian ini disertai dengan evaluasi terhadap RPJMN sebelumnya.

Rancangan RPJMN baru yang disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas nantinya akan melalui berbagai proses, seperti konsultasi dengan kementerian-kementerian terkait, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), perguruan-perguruan tinggi, pemerintah daerah, kabinet, hingga presiden. RPJMN yang baru harus sudah selesai paling lambat tiga bulan setelah presiden dilantik.

Dengan perannya yang luas dan penting, apakah Suharso memiliki kemampuan yang mumpuni dalam menjalankan tugasnya? Apalagi, pemerintahan kedua Jokowi akan banyak berfokus pada kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Politisi vs Teknokrat

Tugas dan fungsi yang dipegang oleh Kementerian PPN/Bappenas boleh jadi sangat penting dalam kepresidenan kedua Jokowi. Sosok menteri yang menjalankannya pun bisa jadi turut memengaruhi.

Ditunjuknya Suharso oleh Jokowi sebagai Menteri PPN/Bappenas dalam lima tahun ke depan sempat menimbulkan beberapa pertanyaan. Setidaknya, keraguan ini datang dari seorang ekonom Institute for Development Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati.

Enny menilai Suharso sejauh ini merupakan menteri yang tidak responsif. Padahal, menurutnya, menteri yang bergerak dalam bidang ekonomi sangat dibutuhkan kemampuan koordinasi dan eksekusinya.

Memangnya, bagaimana kapabilitas Suharso? Sejauh mana kemampuan Plt Ketum PPP ini bila dibandingkan dengan Bambang?

Dalam hal latar belakang, Suharso bisa jadi memiliki kemampuan yang sesuai dengan jabatan kini dipegang olehnya. Sebagai sarjana planologi dari Institut Teknologi Bandung, Plt Ketum PPP ini mungkin dapat memberikan sumbangsih pengetahuan dalam perencanaan pembangunan, khususnya terkait rencana pemindahan ibu kota.

Selain planologi, Suharso juga pernah belajar di Amerika Serikat (AS). Ia pernah melakukan studi magister di University of Michigan sekitar tahun 1995. Dalam hal pengalaman, Suharso pernah menjabat sebagai Menteri Perumahan Rakyat dalam masa pemerintahan kedua Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Meski begitu, bila dibandingkan dengan Bambang, Suharso bisa jadi memiliki pengetahuan yang lebih sedikit. Bambang yang kini menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) memiliki gelar master dan doktor dalam tata wilayah dan kota dari University of Illinois, Urbana-Champaign.

View this post on Instagram

Kementerian PPN/Bappenas dipegang oleh menteri baru. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 24, 2019 at 2:49am PDT

Di luar latar belakangnya dalam bidang tata wilayah, Bambang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi. Sebagai sarjana ekonomi dan pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI), mantan Menteri Keuangan (Menkeu) ini bisa jadi memiliki pengetahuan yang luas dalam hal ekonomi makro yang turut menjadi salah satu fokus Kementerian PPN/Bappenas.

Latar belakang dan pengetahuan menteri boleh jadi memang penting. Namun, bagaimanakah pengaruh sosok menteri ini terhadap dinamika politik dan pemerintahan Jokowi?

Jabatan menteri PPN/Bappenas sebagai salah satu tim ekonomi – seperti Menkeu, Bank Indonesia, dan lain-lain – sebenarnya cukup krusial bagi pemerintah. Dalam sejarahnya, Takashi Shiraishi dalam tulisannya yang berjudul Technocracy in Indonesia menjelaskan bahwa pemegang jabatan ini lebih sering dipegang oleh para teknokrat, khususnya pada era Orde Baru.

Ditempatkannya para teknokrat dalam pos-pos ekonomi tentunya bukan tanpa alasan. Teknokrat dianggap memiliki pemikiran yang lebih rasional untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang lebih sesuai secara ekonomi. Tradisi untuk menempatkan teknokrat dalam pos-pos ekonomi ini setidaknya pernah dilakukan oleh Presiden SBY – mengacu pada tulisan Datta dan timnya – dalam beberapa kementerian dan badan terkait, seperti Kemenkeu, Bank Indonesia, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Lantas, apa konsekuensi politik yang dapat timbul bila pos-pos ekonomi yang dianggap krusial ini dipegang oleh politisi?

Richard Robison dan Vedi R. Hadiz dalam bukunya yang berjudul Reorganising Power in Indonesia menjelaskan bahwa upaya untuk melindungi pos-pos ekonomi dari koalisi politik yang memiliki kepentingan tertentu, seperti perilaku rent-seeking. Salah satu alasan lain adalah guna melindungi pasar dari campur tangan politik.

Bukan tidak mungkin bila pos-pos ekonomi yang kini dipegang oleh politisi menjadi wadah bagi pemenuhan kepentingan para politisi. Apalagi, salah satu peran Kementerian PPN/Bappenas – yakni penyusunan RPJPN dan RPJMN – bisa saja diambil alih oleh partai-partai politik dengan adanya kemungkinan kembalinya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan wacana amendemen kelima UUD 1945.

Meski begitu, gambaran kemungkinan ini belum pasti akan terjadi. Yang jelas, pos-pos ekonomi seperti Kementerian PPN/Bappenas merupakan jabatan yang akan bersifat krusial dalam lima tahun kepresidenan Jokowi mendatang.

Namun, bila memang benar ada kemungkinan kepentingan para politisi di balik jabatan ekonomi itu, lirik rapper Kendrick Lamar di atas mungkin menggambarkan manuver tersebut. Bisa jadi, kepentingan ini masuk secara perlahan dan akan tampak di masa depan. Ada baiknya bila kita nantikan saja kiprah para menteri baru ini. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Desas-desus pemindahan Ibukota baru Indonesia terpecahkan, Jokowi udah resmi menyatakan pindah ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Waduh, buru-buru banget, kalau ada yang gak setuju gimana? Kok udah diresmiin aja? Heleehhh.

Mau tak mau, suka gak suka, Ibukota akan pindah ke Kalimantan. Akhirnya, karena semua serba kejutan, DPR bakal disulap dan dikebut buat revisi aturannya, weleeeh weleeeehhh.

Tapi banyak pihak berpendapat kalo pemindahan Ibukota ini kajian dan risetnya masih mentah, ehmmm, masa Ibukota baru gak direncanakan matang sih, kalo salah pilih Ibukota gimana? Uang yang bakal dikeluarkan banyak banget lho, sia-sia deh, hadeuuh.

Hmmm, mau gak mau, Pemerintah harus lebih banyak mendengar supaya ada saran, ehmm, kalo Pemerintah sendirian gerak kesana kesini dan akhirnya gagal, gimana coba? Weleeh weleeeh.

Contohnya aja nih, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang juga berprofesi sebagai arsitek menterenggg ngasih masukan ke Pemerintah, kalo luas lahan yang disiapkan buat Ibukota baru itu terlalu luas.

Kalo kata Ridwan Kamil, buat apaan luas-luas sih, penghuninya malah gak betah nanti, weleeeh weleeeh, yang pas-pas ajalah. Kalo nantinya malah gagal bangun Ibukota baru, emang mau kayak Brazil atau Myanmar, heuuuhhh baru tahu rasa deh, heleeeh.

Baru diomongin begitu aja, Kepala Bappenas langsung komentarin balik, hadeuhh. Maksudnya tuh gini lho, omongan Ridwan Kamil langsung dibantah coba, hadeuuuhh. Padahal kan bisa aja Ridwan Kamil bener, namanya juga saran. Bapak Kepala Bappenas memang paling benar dan anti salah kali ya? Heleeehh.

Lagian Kepala Bappenas kaya ngajarin ikan berenang sih, Ridwan Kamil kan udah ngerti soal-soal gituan, jadi gausah dikomentarin balik, hadeuuuhh, tutup kuping aja deh kalo gak suka orang ngasih kritik, weleeeh weleeeeh.

Kang Emil ini kan arsitek yang karyanya diakui dunia, lulusan dari University of California, Berkeley. Dia tuh punya karya di kawasan sekelas Marina Bay, Singapura, atau Beijing Finance Street, Tiongkok.

Sabar ya Kang Emil, daripada gak didengerin kritik Ibukota baru, mendingan pikirin Bogor Raya yang mau memisahkan diri dari Jawa Barat, ehmm, kayaknya mending itu dulu dipikirin deh.

Oiya Kang, satu lagi, emang bener Ibukota Indonesia pindah itu gara-gara Bekasi mau masuk ke Jakarta? Kalo bener, minta tolong nih, bisa gak Bekasi pertahanin di Jawa Barat aja, jangan melipir ke Jakarta gitu, ehmm, weleeeh weleeeh. (Z19)

PintePolitik.com

Kalau Fahri Hamzah maunya ibu kota Indonesia itu terletak di wilayah dekat air, misalnya kayak di Pulau Reklamasi, beda ceritanya nih sama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Bambang Brodjonegoro.

Pasalnya Bambang bilang bahwa ibu kota Indonesia akan dibangun dengan konsep forest city gitu deh.

Loh, ini kok merencanakan ibu kota negara (IKN) udah kayak mau bikin resepsi pernikahan aja sih. Kan kalau pernikahan gitu biasanya ada tema forest wedding, garden wedding, dan lainnya gitu. Hehehe.

Ternyata, ide city in the forest ini juga sudah dikonfirmasi sama Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, yang bilang kalau ibu kota smart and forest city di Kalimantan ini diharapkan akan menjadi perhatian dunia gengs.

View this post on Instagram

Presiden Jokowi mempertanyakan mati listrik massal yang terjadi Minggu 4 Agustus kemarin Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #jakarta #matilampu #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Aug 5, 2019 at 1:22am PDT

Dear bapak-bapak menteri yang saya hormati. Kalau mau bikin IKN dengan konsep forest city mah nggak perlu jauh-jauh bangun di Kalimantan Pak. Soalnya sebelum Bappenas keluarkan ide begitu, PLN udah lebih dulu bikin konsep city in forest di Jakarta loh, Pak.

Tuh, putusnya listrik PLN sekitar setengah hari kemarin juga sudah bikin warga Jakarta merasakan bagaimana rasanya tinggal di city in the forest kok. Upss.

Soalnya kan gedung-gedung Jakarta diterangi cahaya bintang, terus banyak nyamuk, terus suara jangkrik terdengar dengan sangat jelas, dan parahnya sinyal juga nggak stabil. Udah hutan-able banget lah ya ini?

Udah gitu sesuai dengan prediksinya Pak Basuki Hadimuljono, ibu kota Jakarta rasa hutan kemarin juga sudah menarik perhatian dunia kok. Kan tagar #matilampu juga udah jadi trending worldwide di Twitter. Upss.

Sayangnya, selama Pak Jokowi belum mengumumkan lokasi persis IKN yang baru, berarti konsep ini masih sekadar wacana aja lah ya. Jadi kita tunggu aja deh, daerah Kalimantan bagian mana yang akan dijadikan ibu kota ala forest city.

Tapi kalau benar-benar mau membangun konsep forest city, jangan lupa ajak PLN kerja sama mengembangkan konsepnya juga. Kali aja dengan bantuan PLN, rasa city in the forest-nya bisa makin terasa juga. Hehehe. (R50)

► Ingin video menarik lainnya? Klik di: http://bit.ly/PinterPolitik

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]asalah pindah memindah itu emang bukan perkara mudah ya gengs. Pindah rumah misalnya, membutuhkan modal dan tenaga. Pindah kator membutuhkan akses, harga sewa dan lokasi yang strategis. Apalagi pindah hati, waduh yang perlu dipersiapkan banyak cuy kalau yang satu ini. Hehehe.

Nah, pasti tau kan, bahwa baru-baru ini Presiden Jokowi dan kabinetnya tiba-tiba memunculkan narasi ingin memindah ibu kota Indonesia lagi. Waduh, kenapa sih sebenarnya kok mau pindah?

Katanya sih agar tidak terkesan Jawa sentris dan untuk pemerataan pembanguan. Selain dua hal itu, Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan bahwa banjir dan macet menjadi alasan pendukung yang memang sangat dipertimbangkan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta.

Untuk biaya pemindahan ibu kota, Bappenas memberikan estimas bahwa anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp 323 – Rp 466 triliun.
Share on X

Kata doi, akibat dari macet, dalam satu tahun kerugian negara mencapai angka Rp 65 – Rp 100 triliun. Wow, banyak banget ya cuy. Buat beli es cendol, bisa buat orang 5 provinsi tuh. Sekalian bikin waterpark  dari es cendol. Hehehe.

Tapi, kalau beneran mau pindah, emang mau dipindah kemana sih?

Katanya sih, Presiden Jokowi awalnya memberikan 3 opsi. Yang pertama yaitu ibu kota masih tetap di Jakarta, tetapi area istana dan Monas difokuskan untuk kantor pemerintahan, kementerian, dan lembaga milik negara.

Opsi kedua yaitu pusat pemerintahan dipindah ke luar Jakarta, tetapi masih dalam radius 50-70 km dari Jakarta. Sedang opsi ketiga, ibu kota dipindah ke luar Pulau Jawa. Kabar yang beredar sih Presiden memilih opsi yang ketiga. Waduh, jauh juga ya. Hehehe.

Tapi masa sih itu semua menjadi alasan yang paling dipertimbangkan? Kok sedikit janggal ya gengs? Kayak musiman banget gitu wacana ini muncul.

Dulu pasca Anies Baswedan memenangkan Pilgub DKI Jakarta, secara tiba-tiba muncul wacana ingin memindahkan ibu kota. Tetapi, tidak lama setelah itu, tidak ada progres pembahasan lebih lanjut. Nah sekarang, pasca Pemilu tiba-tiba muncul wacana ini lagi.

Apa jagan-jangan masih memendam sakit hati di masa lalu karena Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kalah? Atau gara-gara saat ini banjir ada di mana-mana? Atau karena ingin mengalihkan isu Pemilu ini aja biar nggak ada people power?

Hmmm, tidak ada yang tau ya apa sebenarnya alasan kebijakan ini kembali diwacanakan.

Tapi yang terpenting untuk dipertimbangkan pastinya anggaran biaya pemindahan ibu kota ya gengs. Bappenas memberikan estimas bahwa anggaran yang dikeluarkan sekitar Rp 323 – Rp 466 triliun.

Beh, uang sebesar itu dapat darimana? Kalau dari APBN, bukannya lebih baik uangnya dialihkan untuk program pembangunan sumber daya manusia saja ya? Kan lebih sesuai dengan tujuan Presiden Jokowi di tahun 2019. Hayoo, siapa nih yang lagi jadi “calo” kebijakan baru? Uppss, hehehe. (F46)