PinterPolitik.com

“There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, and, it’s time to lend a hand to life” – USA for Africa, “We Are The World” (1985)

Dunia kini tengah menghadapi salah satu tantangan terberatnya pada abad ke-21 ini. Bagaimana tidak? Sebuah virus Corona jenis baru (Covid-19) yang bermula di Tiongkok kini telah merongrong banyak negara di berbagai benua, seperi Italia dan Iran.

Dengan kepanikan di banyak negara ini, bukan tidak mungkin Indonesia juga harus menghadapi Covid-19 sebagai lawan yang sama – meski setiap negara menghadapi skala yang berbeda-beda.

Semenjak dua kasus pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), jumlah kasus di Indonesia juga terus meningkat. Hingga tulisan ini ditulis, jumlah kasus telah mencapai angka 134 kasus dan 5 orang meninggal.

Pemerintah pun semakin meningkatkan kewaspadaan dengan adanya kabar bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dites positif terjangkit Covid-19. Beberapa imbauan – seperti social distancing – diberlakukan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di tingkat daerah.

Menghadapi wabah global virus korona, kita perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Misalnya, tetap saling menyapa tanpa harus berjabat tangan, rajin mencuci tangan dengan sabun, mengenakan masker bagi yang sakit. pic.twitter.com/aigic4uEB4

— Joko Widodo (@jokowi) March 12, 2020

Meski begitu, beberapa fasilitas kesehatan justru menunjukkan terbatasnya kapabilitas mereka dalam menghadapi wabah ini. Banyak rumah sakit di berbagai daerah mengaku mengalami kekurangan persediaan masker dan alat pelindung diri (APD) yang sebenarnya krusial dalam penanganan pasien.

Bak pahlawan yang sedang dibutuhkan, Singapura mengulurkan tangannya untuk membantu Indonesia. Baru-baru ini, misalnya, 50 unit APD dan dua alat ventilator dari negara itu tiba di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Tak hanya itu, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dikabarkan menghubungi Presiden Jokowi guna menyepakati kerja sama terkait wabah ini. Singapura dikabarkan akan memberikan bantuan alat-alat medis sekaligus alat pendeteksi Covid-19 dengan teknologi canggih.

Bantuan tersebut bukan tidak mungkin tengah dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia. Namun, terlepas dari itu, mengapa Singapura ingin memberikan bantuan kepada Indonesia? Motivasi apa yang mendasari bantuan tersebut?

Politik Moral Singapura?

Dalam politik internasional, bantuan yang diberikan antarnegara merupakan hal yang lumrah. Bahkan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) selalu menyisihkan anggaran nasionalnya untuk disalurkan sebagai bantuan kepada negara-negara lain.

Pendekatan teoretis yang menjelaskan perihal bantuan luar negeri juga bermacam-macam. Bila menggunakan kacamata realis, bantuan luar negeri juga dapat dipandang sebagai instrumen yang digunakan oleh sebuah negara untuk memenuhi kepentingan strategis negara pemberi.

Kacamata inilah yang cukup sering digunakan untuk menjelaskan mengenai motivasi dasar AS kala memberikan program bantuan kepada negara-negara Eropa pasca-Perang Dunia II. Bagi AS, program Marshall Plan (1948) bisa jadi diberlakukan untuk menjaga pengaruhnya dalam Perang Dingin.

Mirip dengan AS, Norwegia juga dianggap melakukan bantuan luar negeri sebagai instrumen keamanan kesehatan bagi negaranya. Antoine de Bengy Puyvallée dari University of Oslo dalam tulisannya yang berjudul Norges Reaksjon på Ebola menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Norwegia memang didasarkan pada motivasi keamanan agar dapat terhindar dari wabah Ebola.

Meski begitu, bantuan luar negeri semacam ini seharusnya tidak serta merta dianggap sebagai kepentingan strategis semata. Tomohisa Hattori dari City University of New York menjelaskan adanya justifikasi etis dan politik moral terkait bantuan luar negeri dalam tulisannya yang berjudul The Moral Politics of Foreign Aid.

Hattori setidaknya berupaya menjelaskan bahwa bantuan luar negeri yang diberikan antarnegara tidak serta merta hanya diberikan demi kepentingan pemberi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa asumsi pendekatan liberal soal bantuan luar negeri.

Bantuan luar negeri dapat didasarkan pada justifikasi etis seperti alasan moral dan humaniter.
Share on X

Salah satu justifikasi etis yang disebutkan oleh Hattori adalah adanya alasan moral humaniter. Selain itu, ada juga perasaan obligasi dari negara yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu negara yang membutuhkan.

Hattori pun menganalogikan bantuan luar negeri semacam ini dengan hubungan dokter dan pasien. Dokter (negara maju) yang memiliki keahlian dan kemampuan teknis dapat memberikan bantuan teknis pada pasiennya (negara berkembang).

Mungkin, inilah yang dilakukan oleh Norwegia dalam menghadapi wabah Ebola pada tahun 2014 silam. Puyvallée menilai bahwa ada nilai altruistis yang turut mendasari keputusan pemerintah Norwegia. Sumbangsih itu juga dapat saja didasarkan pada alasan humaniter meski faktor kepentingan turut menyertai.

Lantas, bagaimana dengan bantuan Singapura untuk Indonesia? Apa motivasi bantuan tersebut?

Bila berkaca pada kasus Norwegia, bukan tidak mungkin Singapura juga memiliki kepentingan keamanan kesehatan dalam memberikan bantuan kepada Indonesia guna menghadapi Covid-19 – mengingat adanya kedekatan geografis dan ekonomi di antara dua negara. Pasalnya, laporan menyebutkan bahwa terdapat beberapa warga negara Indonesia (WNI) di Singapura yang turut menyumbang angka dalam jumlah kasus pasien positif.

Meski begitu, Singapura bukan tidak mungkin memiliki justifikasi etis atas keputusan untuk memberikan bantuan luar negeri untuk Indonesia. Bisa jadi, seperti penjelasan Hattori, Singapura bertindak bagaikan dokter yang memiliki obligasi untuk mengobati pasiennya, Indonesia.

Resiprositas Dua Negara?

Meski kepentingan strategis dan obligasi moral dapat mendasari bantuan luar negeri Singapura kepada Indonesia, terdapat konsep lain yang turut dapat menjelaskan hubungan kedua negara ini. Konsep ini disebut sebagai resiprositas (reciprocity).

Konsep ini biasanya digunakan untuk menggambarkan adanya sikap baik seseorang terhadap orang lain yang dibalas dengan sikap baik pula oleh orang yang menerimanya. Semacam balas budi, Ernst Fehr dan Simon Gächter dalam tulisannya yang berjudul Fairness and Retaliation menganggap resiprositas sebagai hal yang berseberangan dengan sifat egois (self-interested).

Tak hanya diyakini sebagai norma masyarakat dalam sosiologi, dunia internasional juga menganut resiprositas sebagai salah satu nilai bersama – khususnya dalam hukum internasional.

Robert O. Keohane – profesor Hubungan Internasional di Princeton University – menjelaskan mengenai prinsip resiprokal ini dalam tulisannya yang berjudul Reciprocity in International Relations. Sering kali, dalam norma internasional, resiprositas dianggap sebagai standar perilaku yang mendorong adanya kerja sama antarnegara.

View this post on Instagram

Bukan berasal dari Tiongkok, Zhao Lijian sebut virus Corona dibawa oleh Amerika Serikat. ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 16, 2020 at 1:48am PDT

Semangat resiprositas antarnegara juga kerap disertai dengan akomodasi dan manfaat bersama (mutual). Dalam teori permainan (game theory), Keohane menjelaskan bahwa resiprositas mendorong sebuah negara untuk membalas kerja sama dengan kerja sama, serta – begitu juga sebaliknya – membalas permusuhan dengan permusuhan.

Mungkin, prinsip resiprokal inilah yang kini turut mendasari keinginan Singapura untuk memberikan bantuan pada Indonesia. Pasalnya, kedua negara ini memiliki kerja sama di berbagai dimensi – baik secara regional maupun bilateral.

Di bidang ekonomi dan investasi misalnya, Indonesia merupakan salah satu rekan dagang utama bagi Singapura. Di sisi lain, Singapura merupakan negara sumber investasi langsung (foreign direct investments atau FDI) terbesar di Indonesia.

Tak dapat dipungkiri, hubungan ekonomi dan dagang kedua negara terus meningkat. Nilai FDI Singapura di Indonesia bernilai sepuluh kali lipat – yakni sebesar 9,2 miliar dollar AS (sekitar Rp 130 triliun) pada 2018 – bila dibandingkan dengan awal dekade 2000-an silam.

Pemimpin dan pejabat tinggi dari dua negara kerap bertemu guna membahas berbagai kerja sama. Sampai-sampai, Singapura dan Indonesia berhasil membuahkan kesepakatan dalam persoalan pajak di antara dua negara.

Bukan tidak mungkin berbagai peningkatan hubungan dan kerja sama antarnegara turut mendasari prinsip resiprokal bagi Singapura dalam memberikan bantuan terkait Covid-19.

Namun, bila benar resiprositas ini mendasari bantuan Singapura bagi Indonesia dalam menghadapi Covid-19, bagaimana dengan negara-negara lain yang secara hubungan dianggap semakin dekat dengan Indonesia?

Tiongkok misalnya, kerap disebut-sebut sebagai negara kekuatan baru yang memiliki peningkatan hubungan dengan Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur. Dalam lima tahun pertama kepresidenan Jokowi, negara yang dipimpin oleh Xi Jinping itu berhasil “mengalahkan” Jepang sebagai negara pemberi FDI terbesar kedua.

Jika mengacu pada resiprositas, bukannya Tiongkok akan merasa perlu untuk membantu Indonesia dalam menghadapi Covid-19? Apalagi, negara yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin dunia dalam memberantas Covid-19 ini juga sempat menerima bantuan dari Indonesia.

Ya, pertanyaan soal Tiongkok ini belum dapat terjawab untuk saat ini. Hal yang jelas adalah bantuan Singapura bukan tidak mungkin dipengaruhi oleh kepentingan strategis, motif humaniter, sekaligus resiprositas. Mari kita nantikan sajalah jawaban selanjutnya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Usai menyambut pergantian tahun pada malam Selasa lalu, bencana banjir kemudian ternyata menghampiri sebagian warga Jakarta di awal tahun 2020 ini. Banjir pun dikabarkan berada di banyak titik Jakarta dan sekitarnya.

Tentu saja, bencana ini bisa saja menjadi pukulan awal tahun bagi sebagian warga ibu kota. Beberapa korban turut dikabarkan meninggal dunia.

Komplain dan kritik dari masyarakat kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Gubernur Anies Baswedan pun tak terhindarkan. Linimasa-linimasa media sosial banyak diwarnai oleh tagar-tagar seperti #AniesGaBisaKerja, #banjir2020, dan #aniesmundur.

Selain warganet, beberapa partai politik turut serta bergerak cepat (gercep) untuk mengkritik kinerja Anies. Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi misalnya, langsung bercuit di Twitter guna mengkritik program naturalisasi sungai.

PDI Perjuangan (PDIP) pun tampaknya tidak mau ketinggalan. Ketua Fraksi PDIP DKI Jakarta Gembong Warsono menilai bahwa banjir yang terjadi di banyak titik kali ini terjadi akibat kegagalan pemerintahan Anies dalam merealisasikan program-program pencegahan banjir.

Kata beliau nih, tidak ada program penanggulangan banjir yang konkret selama dua tahun Anies menjabat. Bahkan, Pak Gembong bilang kalau selama ini Pak Anies hanya mengungkapkan narasi-narasi fiksi. Hmm.

View this post on Instagram

Layaknya gubernur sebelumnya, Anies juga dihadapkan dengan persoalan banjir Jakarta. #aniesbaswedan #banjir #banjirjakarta #infografis #politik #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 29, 2019 at 1:03am PDT

Ya, bukan tidak mungkin sih kritik partai-partai politik ini benar. Pasalnya, pencegahan juga tidak kalah penting. Tapi, bencana banjir kini sudah datang dan telah berdampak pada masyarakat banyak.

Mungkin, berbagai pihak kini bisa lebih berfokus pada mitigasi bencana agar dampaknya dapat diminimalisir. Apalagi, jumlah warga yang terdampak oleh bencana ini juga tidak sedikit.

Hmm, kalo soal ini, mungkin kita perlu mengapresiasi salah satu partai politik yang dikenal gercep dalam memberikan bantuan-bantuan kala bencana alam melanda, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Jika partai-partai lain gercep dan nomor satu soal kritik-mengkritik, PKS ternyata gercep dan menjadi yang pertama dalam mendirikan posko-posko bantuan nih.

Mengacu pada akun Twitter milik @PKSejahtera, partai tersebut telah meluncurkan relawan-relawannya guna membantu para korban, seperti di Jakarta Timur dan Bekasi. Beberapa jenis posko juga didirikan, seperti posko kesehatan dan posko dapur umum.

Ya, semoga saja tidak hanya satu partai ini lah yang menunjukkan kepeduliannya pada para korban banjir. Seperti lirik lagu “We Are The World” yang dinyanyikan oleh banyak musisi di awal tulisan, kita tidak bisa hanya menunggu seseorang untuk menciptakan perubahan, melainkan bisa dimulai dari kita sendiri, seperti dengan memberikan bantuan pada orang-orang yang membutuhkan. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com 

Sejauh ini pemerintah telah mengerahkan setidaknya 9.000 personel gabungan dan 42 helikopter untuk mengatasi karhutla yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Melalui TNI AU, pemerintah juga akan mengerahkan pesawat C-130, CN-295, dan drone untuk membuat hujan buatan serta memantau titik api pada malam hari.

Sayangnya, dengan semua sumber daya yang dikerahkan, karhutla belum dapat diatasi secara penuh, bahkan cenderung memburuk.

Dalam hal kualitas udara di Sumatera dan Kalimantan misalnya. Beberapa hari lalu kualitas udara di Kota Palangkaraya mencapai empat kali lipat dari indeks kualitas udara terburuk.

Asap dari karhutla juga terus menyebar ke negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, dan Thailand. Malaysia bahkan harus menutup 409 sekolah di Sarawak karena asap yang membahayakan bagi anak-anak.

Namun, dengan karhutla yang semakin memburuk, hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meminta bantuan dari dunia internasional. Pemerintah juga belum menanggapi bantuan yang sejak minggu lalu sudah ditawarkan Malaysia dan Singapura. Mengapa sikap yang demikian dipilih pemerintahan Presiden Jokowi?

Harga Diri Lebih Penting?

Menurut Allison Carnegie dan Lindsay Dolan dari Columbia University, ada beberapa alasan mengapa pemerintahan suatu negara menolak atau membatasi bantuan internasional ketika menghadapi bencana.

Pertama, penolakan dilakukan karena pemerintah ingin dunia melihat bahwa mereka kuat dan kompeten karena bisa mengatasi sendiri bencana yang dialami negaranya.

Kedua, penolakan terjadi ketika bantuan yang ditawarkan dianggap kurang menguntungkan bagi pemerintah itu sendiri.

Ketiga, penolakan terjadi karena pemerintah ingin menjaga citra atau reputasinya di dunia internasional dan domestik.

View this post on Instagram

Kebakaran hutan makin parah, pemerintah masih takut menerima dan meminta bantuan internasional? Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Sep 16, 2019 at 4:00am PDT

Alasan ini muncul karena adanya anggapan bahwa menerima bantuan internasional sama saja dengan mengakui bahwa pemerintah lemah dan tidak bisa melindungi sendiri warga negaranya.

Anggapan lainnya bahwa negara yang memberikan bantuan lebih superior dan kuat dibanding negara yang menerima bantuan.

Oleh karena itu, lanjut Carnegia dan Dolan, penolakan terhadap bantuan internasional juga dianggap sebagai cara pemerintah untuk meyakinkan dunia bahwa pemerintah tersebut kuat dan kompeten.

Carnegia dan Dolan juga mengatakan bahwa dalam menolak bantuan, pemerintah dapat mengelabui besarnya dampak bencana dengan mengendalikan pemberitaan dan merilis laporan palsu.

Pemberian laporan palsu ini salah satunya diduga dilakukan oleh  pemerintah Rusia dalam menghadapi karhutla tahun 2010.

Jika melihat sejarah penanggulangan bencana di Indonesia, dalam beberapa kesempatan pemerintah pernah menolak bantuan internasional dengan alasan yang sama seperti yang diungkapkan Carnegia dan Dolan.

Pada bencana gempa dan tsunami Mentawai tahun 2010, penolakan pemerintah Indonesia terhadap bantuan internasional ditengarai terjadi karena tidak ingin terlihat lemah dan melihat bantuan internasional sebagai ancaman bagi legitimasi nasional.

Kemudian, pada gempa bumi di Lombok tahun lalu, pemerintah juga menolak tawaran bantuan dari negara asing salah satunya karena masalah kedaulatan.

Sementara, pada bencana karhutla 2015 lalu pemerintah juga sempat secara terbuka menolak bantuan internasional. Pemerintahan Jokowi kala itu beralasan bahwa Indonesia masih bisa menangani sendiri karhutla yang terjadi, walaupun kemudian mengubah sikapnya dan meminta serta menerima bantuan dari beberapa negara Singapura, Malaysia, Rusia, Tiongkok, dan Jepang.

Penolakan bantuan internasional tidak hanya dilakukan oleh Indonesia. Banyak negara lain yang menolak bantuan internasional meskipun bencana yang dialaminya cukup besar.

India misalnya, menolak bantuan internasional ketika negara bagian Kerala mengalami bencana banjir yang menewaskan 400 orang dan satu juta orang kehilangan tempat tinggal.

Pemerintah India mengklaim bahwa penolakan ini dilakukan karena pemerintah bisa menyelesaikan sendiri bencana yang terjadi.

Namun, banyak pihak yang mengkritik bahwa penolakan terjadi karena pemerintah India lebih mementingkan kebanggan nasional (national pride) dibanding kebutuhan masyarakatnya.

Bentuk Ketidakseriusan Pemerintah?

Dalam bencana karhutla, ada Brazil yang akhir bulan kemarin menolak bantuan dana sebesar 18 juta Euro atau sekitar Rp 280 miliar dari negara-negara G-7 untuk mengatasi karhutla di Hutan Amazon.

Secara resmi Presiden Brazil Jair Bolsonaro mengatakan bahwa penolakan dilakukan karena Presiden Perancis Emmanuel Macron menuduhnya berbohong terhadap upaya Brazil dalam melestarikan lingkungan.

Selain itu, pemerintah Brazil juga menuduh adanya usaha dunia internasional, khususnya Perancis, untuk mengganggu kedaulatan Brazil terhadap Amazon.

Namun, berdasarkan analisa BBC, diduga kuat penolakan Bolsonaro terhadap bantuan internasional dikarenakan dirinya sejak awal memang tidak mendukung pelestarian hutan Amazon.

Hal ini terlihat dari dikuranginya 95 persen anggaran Kementerian Lingkungan Brazil untuk tahun 2019. Kemudian Bolsonaro juga menjadi pihak yang mendorong dan memberikan izin pembangunan di Hutan Amazon – salah satu faktor yang dituduh memperparah karhutla Amazon tahun ini.

Tidak berhenti di situ, jumlah denda terkait pelanggaran lingkungan juga berkurang meskipun jumlah pelanggaran terus bertambah.

Lalu, apakah ini yang terjadi di Indonesia, bahwa ditolaknya bantuan internasional dikarenakan pemerintah yang tidak serius dalam melestarikan hutan?

Pemerintah mengklaim bahwa Jokowi maupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berkomitmen dan serius dalam mengahadapi karhutla.

Pemerintah baru-baru ini juga mendapat penghargaan dari Global Fire Monitoring Center (GFMC) atas upayanya dalam mengendalikan karhutla pasca 2015.

Permasalahan lingkungan yang juga patut menjadi perhatian Pemerintah adalah kebakaran hutan yang sekarang melanda Sumatra dan Kalimantan https://t.co/ONNS0FCVSF pic.twitter.com/cPXwzX2joU

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) August 9, 2019

Di sisi lain kritik terhadap komitemen dan keseriusan pemerintah terus datang.

Kritik utama memiliki dasar putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa presiden dan beberapa menteri bertanggung jawab atas karhutla tahun 2015.

Putusan itu juga menguatkan kurangnya komitmen dan keseriusan pemerintah yang hingga saat ini tidak melengkapi aturan, membentuk tim, serta membentuk peta jalan yang diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan karhutla.

Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan lagi sikapnya terhadap bantuan internasional.

Jika berkaca pada kasus sebelumnya, sudah dibantu dunia internasional pun karhutla 2015 menjadi yang terburuk sepanjang sejarah indonesia dengan total kerugian mencapai Rp 221 triliun.

Secara teknis, bantuan dari negara lain memang diperlukan mengingat perlengkapan penanggulangan karhutla Indonesia yang belum lengkap.

Rusia misalnya yang memiliki pesawat jet pengebom air tipe Beriev Be-200. Kemudian ada Singapura yang memiliki helikopter kelas berat CH-47 “Chinook” yang tidak dimiliki Indonesia.

Khusus Malaysia dan Singapura, pemerintah seharusnya tidak menolak, namun justru menagih bantuan mereka karena perusahaan-perusahaan kelapa sawit dari dua negara tersebut juga terlibat dalam karhutla yang terjadi di Indonesia.

Jika memang reputasi dan kedaulatan menjadi alasan pemerintah menolak meminta bantuan internasional, mungkin ada baiknya pemerintah menjelaskan seberapa besar syarat kerugian jiwa dan ekonomi yang harus dibayar masyarakat agar pintu bantuan internasional dibuka. (F51)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.