Menlu Retno Marsudi sebut berbagai negara berikan bantuan ke Indonesia.
Ada 52 bantuan internasional, 6 bantuan dari organisasi Internasional, 38 bantuan dari swasta

PinterPolitik.com

“There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, and, it’s time to lend a hand to life” – USA for Africa, “We Are The World” (1985)

Dunia kini tengah menghadapi salah satu tantangan terberatnya pada abad ke-21 ini. Bagaimana tidak? Sebuah virus Corona jenis baru (Covid-19) yang bermula di Tiongkok kini telah merongrong banyak negara di berbagai benua, seperi Italia dan Iran.

Dengan kepanikan di banyak negara ini, bukan tidak mungkin Indonesia juga harus menghadapi Covid-19 sebagai lawan yang sama – meski setiap negara menghadapi skala yang berbeda-beda.

Semenjak dua kasus pertama diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), jumlah kasus di Indonesia juga terus meningkat. Hingga tulisan ini ditulis, jumlah kasus telah mencapai angka 134 kasus dan 5 orang meninggal.

Pemerintah pun semakin meningkatkan kewaspadaan dengan adanya kabar bahwa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang dites positif terjangkit Covid-19. Beberapa imbauan – seperti social distancing – diberlakukan oleh pemerintah, baik di pusat maupun di tingkat daerah.

Menghadapi wabah global virus korona, kita perlu menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Misalnya, tetap saling menyapa tanpa harus berjabat tangan, rajin mencuci tangan dengan sabun, mengenakan masker bagi yang sakit. pic.twitter.com/aigic4uEB4

— Joko Widodo (@jokowi) March 12, 2020

Meski begitu, beberapa fasilitas kesehatan justru menunjukkan terbatasnya kapabilitas mereka dalam menghadapi wabah ini. Banyak rumah sakit di berbagai daerah mengaku mengalami kekurangan persediaan masker dan alat pelindung diri (APD) yang sebenarnya krusial dalam penanganan pasien.

Bak pahlawan yang sedang dibutuhkan, Singapura mengulurkan tangannya untuk membantu Indonesia. Baru-baru ini, misalnya, 50 unit APD dan dua alat ventilator dari negara itu tiba di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Tak hanya itu, Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dikabarkan menghubungi Presiden Jokowi guna menyepakati kerja sama terkait wabah ini. Singapura dikabarkan akan memberikan bantuan alat-alat medis sekaligus alat pendeteksi Covid-19 dengan teknologi canggih.

Bantuan tersebut bukan tidak mungkin tengah dibutuhkan oleh pemerintah Indonesia. Namun, terlepas dari itu, mengapa Singapura ingin memberikan bantuan kepada Indonesia? Motivasi apa yang mendasari bantuan tersebut?

Politik Moral Singapura?

Dalam politik internasional, bantuan yang diberikan antarnegara merupakan hal yang lumrah. Bahkan, negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) selalu menyisihkan anggaran nasionalnya untuk disalurkan sebagai bantuan kepada negara-negara lain.

Pendekatan teoretis yang menjelaskan perihal bantuan luar negeri juga bermacam-macam. Bila menggunakan kacamata realis, bantuan luar negeri juga dapat dipandang sebagai instrumen yang digunakan oleh sebuah negara untuk memenuhi kepentingan strategis negara pemberi.

Kacamata inilah yang cukup sering digunakan untuk menjelaskan mengenai motivasi dasar AS kala memberikan program bantuan kepada negara-negara Eropa pasca-Perang Dunia II. Bagi AS, program Marshall Plan (1948) bisa jadi diberlakukan untuk menjaga pengaruhnya dalam Perang Dingin.

Mirip dengan AS, Norwegia juga dianggap melakukan bantuan luar negeri sebagai instrumen keamanan kesehatan bagi negaranya. Antoine de Bengy Puyvallée dari University of Oslo dalam tulisannya yang berjudul Norges Reaksjon på Ebola menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Norwegia memang didasarkan pada motivasi keamanan agar dapat terhindar dari wabah Ebola.

Meski begitu, bantuan luar negeri semacam ini seharusnya tidak serta merta dianggap sebagai kepentingan strategis semata. Tomohisa Hattori dari City University of New York menjelaskan adanya justifikasi etis dan politik moral terkait bantuan luar negeri dalam tulisannya yang berjudul The Moral Politics of Foreign Aid.

Hattori setidaknya berupaya menjelaskan bahwa bantuan luar negeri yang diberikan antarnegara tidak serta merta hanya diberikan demi kepentingan pemberi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa asumsi pendekatan liberal soal bantuan luar negeri.

Bantuan luar negeri dapat didasarkan pada justifikasi etis seperti alasan moral dan humaniter.
Share on X

Salah satu justifikasi etis yang disebutkan oleh Hattori adalah adanya alasan moral humaniter. Selain itu, ada juga perasaan obligasi dari negara yang memiliki kemampuan lebih untuk membantu negara yang membutuhkan.

Hattori pun menganalogikan bantuan luar negeri semacam ini dengan hubungan dokter dan pasien. Dokter (negara maju) yang memiliki keahlian dan kemampuan teknis dapat memberikan bantuan teknis pada pasiennya (negara berkembang).

Mungkin, inilah yang dilakukan oleh Norwegia dalam menghadapi wabah Ebola pada tahun 2014 silam. Puyvallée menilai bahwa ada nilai altruistis yang turut mendasari keputusan pemerintah Norwegia. Sumbangsih itu juga dapat saja didasarkan pada alasan humaniter meski faktor kepentingan turut menyertai.

Lantas, bagaimana dengan bantuan Singapura untuk Indonesia? Apa motivasi bantuan tersebut?

Bila berkaca pada kasus Norwegia, bukan tidak mungkin Singapura juga memiliki kepentingan keamanan kesehatan dalam memberikan bantuan kepada Indonesia guna menghadapi Covid-19 – mengingat adanya kedekatan geografis dan ekonomi di antara dua negara. Pasalnya, laporan menyebutkan bahwa terdapat beberapa warga negara Indonesia (WNI) di Singapura yang turut menyumbang angka dalam jumlah kasus pasien positif.

Meski begitu, Singapura bukan tidak mungkin memiliki justifikasi etis atas keputusan untuk memberikan bantuan luar negeri untuk Indonesia. Bisa jadi, seperti penjelasan Hattori, Singapura bertindak bagaikan dokter yang memiliki obligasi untuk mengobati pasiennya, Indonesia.

Resiprositas Dua Negara?

Meski kepentingan strategis dan obligasi moral dapat mendasari bantuan luar negeri Singapura kepada Indonesia, terdapat konsep lain yang turut dapat menjelaskan hubungan kedua negara ini. Konsep ini disebut sebagai resiprositas (reciprocity).

Konsep ini biasanya digunakan untuk menggambarkan adanya sikap baik seseorang terhadap orang lain yang dibalas dengan sikap baik pula oleh orang yang menerimanya. Semacam balas budi, Ernst Fehr dan Simon Gächter dalam tulisannya yang berjudul Fairness and Retaliation menganggap resiprositas sebagai hal yang berseberangan dengan sifat egois (self-interested).

Tak hanya diyakini sebagai norma masyarakat dalam sosiologi, dunia internasional juga menganut resiprositas sebagai salah satu nilai bersama – khususnya dalam hukum internasional.

Robert O. Keohane – profesor Hubungan Internasional di Princeton University – menjelaskan mengenai prinsip resiprokal ini dalam tulisannya yang berjudul Reciprocity in International Relations. Sering kali, dalam norma internasional, resiprositas dianggap sebagai standar perilaku yang mendorong adanya kerja sama antarnegara.

View this post on Instagram

Bukan berasal dari Tiongkok, Zhao Lijian sebut virus Corona dibawa oleh Amerika Serikat. ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 16, 2020 at 1:48am PDT

Semangat resiprositas antarnegara juga kerap disertai dengan akomodasi dan manfaat bersama (mutual). Dalam teori permainan (game theory), Keohane menjelaskan bahwa resiprositas mendorong sebuah negara untuk membalas kerja sama dengan kerja sama, serta – begitu juga sebaliknya – membalas permusuhan dengan permusuhan.

Mungkin, prinsip resiprokal inilah yang kini turut mendasari keinginan Singapura untuk memberikan bantuan pada Indonesia. Pasalnya, kedua negara ini memiliki kerja sama di berbagai dimensi – baik secara regional maupun bilateral.

Di bidang ekonomi dan investasi misalnya, Indonesia merupakan salah satu rekan dagang utama bagi Singapura. Di sisi lain, Singapura merupakan negara sumber investasi langsung (foreign direct investments atau FDI) terbesar di Indonesia.

Tak dapat dipungkiri, hubungan ekonomi dan dagang kedua negara terus meningkat. Nilai FDI Singapura di Indonesia bernilai sepuluh kali lipat – yakni sebesar 9,2 miliar dollar AS (sekitar Rp 130 triliun) pada 2018 – bila dibandingkan dengan awal dekade 2000-an silam.

Pemimpin dan pejabat tinggi dari dua negara kerap bertemu guna membahas berbagai kerja sama. Sampai-sampai, Singapura dan Indonesia berhasil membuahkan kesepakatan dalam persoalan pajak di antara dua negara.

Bukan tidak mungkin berbagai peningkatan hubungan dan kerja sama antarnegara turut mendasari prinsip resiprokal bagi Singapura dalam memberikan bantuan terkait Covid-19.

Namun, bila benar resiprositas ini mendasari bantuan Singapura bagi Indonesia dalam menghadapi Covid-19, bagaimana dengan negara-negara lain yang secara hubungan dianggap semakin dekat dengan Indonesia?

Tiongkok misalnya, kerap disebut-sebut sebagai negara kekuatan baru yang memiliki peningkatan hubungan dengan Indonesia, khususnya di bidang infrastruktur. Dalam lima tahun pertama kepresidenan Jokowi, negara yang dipimpin oleh Xi Jinping itu berhasil “mengalahkan” Jepang sebagai negara pemberi FDI terbesar kedua.

Jika mengacu pada resiprositas, bukannya Tiongkok akan merasa perlu untuk membantu Indonesia dalam menghadapi Covid-19? Apalagi, negara yang mengklaim dirinya sebagai pemimpin dunia dalam memberantas Covid-19 ini juga sempat menerima bantuan dari Indonesia.

Ya, pertanyaan soal Tiongkok ini belum dapat terjawab untuk saat ini. Hal yang jelas adalah bantuan Singapura bukan tidak mungkin dipengaruhi oleh kepentingan strategis, motif humaniter, sekaligus resiprositas. Mari kita nantikan sajalah jawaban selanjutnya. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pada tanggal 18 Oktober 2019, Indonesia Agency for International Development (Indonesia AID) atau Lembaga Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tujuan didirikannya Indonesia AID adalah mengelola dan menyalurkan dana abadi dalam rangka memberikan bantuan luar negeri kepada negara – negara berkembang yang standarnya di bawah Indonesia. Selain itu, Indonesia AID juga berfungsi sebagai lembaga pemberi bantuan satu pintu yang dikelolakan secara terstruktur.

Pendirian Indonesia AID menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan memperkuat diplomasi Indonesia terutama dalam diplomasi humaniter atau kemanusiaan. Di saat yang sama, sumber keuangan Indonesia AID menurut Kementerian Keuangan merupakan sisa-sisa APBN yang diatur below the line atau tidak harus habis berjumlah Rp 3 triliun – dibagi menjadi 1 triliun untuk tahun 2019 dan 2 triliun untuk 2020. Negara target penerima Indonesia AID adalah tujuh negara yang terdiri dari lima negara Pasifik (Fiji, Tuvalu, Nauru, Kepulauan Solomon, dan Kiribati) serta dua negara ASEAN (Filipina dan Myanmar).

Meski begitu, berdirinya Indonesia AID menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia untuk pertama kalinya mempunyai badan pemberi bantuan internasional satu pintu atau satu lembaga dan Indonesia menjadi negara pemberi donor (bantuan). Hal ini senada dengan visi Indonesia dalam keanggotaannya dalam UNHRC (United Nations of Human Rights Council) untuk semakin terlibat dalam menangani isu – isu kemanusiaan.

Namun, di sisi lain, Indonesia dianggap menggunakan Indonesia AID untuk membungkam negara-negara kepulauan Pasifik agar tidak mengangkat isu Papua di forum PBB – mengingat negara-negara Kepulauan Pasifik yang menjadi target penerima, seperti Kepulauan Solomon, merupakan negara yang vokal mengangkat isu Papua ke PBB.

Niat Tulus atau Politis?

Tuduhan media Australia terhadap Indonesia yang menggunakan Indonesia AID untuk membungkam negara-negara kepulauan Pasifik tidak sepenuhnya salah. Menurut Clair Apodaca dalam artikelnya yang berjudul Foreign Aid as Foreign Policy Tool, bantuan luar negeri merupakan suatu alat bagi negara dalam memengaruhi negara lain agar politik luar negeri dari negara yang diberikan bantuan dapat sejalan atau tidak bertentangan dengan kepentingan negara pemberi donor.

Negara pemberi donor mengalokasikan jumlah bantuan kepada negara calon penerima dan mencari momentum atau waktu yang tepat untuk menawarkan donor kepada negara calon penerima.

Negara-negara Kepulauan Pasifik saat ini menghadapi dampak perubahan iklim, yaitu meningkatnya tinggi permukaan air laut yang diakibatkan oleh meningkatnya suhu bumi. Hal ini membuat negara-negara itu terancam tenggelam.

Perdana Menteri (PM) Fiji Frank Bainimarama bahkan meminta PM Australia Scott Morison untuk berpindah ke energi terbarukan agar dapat mengggantikan batu bara yang menjadi biang keladi atas meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Selain itu, negara-negara Kepulauan Pasifik sedang bersitegang dengan Australia dalam Pacific Island Forum (PIF) di Tuvalu pada 15 Agustus silam karena negara Kanguru itu tidak bersedia menyepakati tindakan penting untuk menghadapi perubahan iklim – yang salah satu isinya adalah menghentikan pembangunan pembangkit listrik bertenaga fosil.

Sebagai negara penghasil dan konsumen batu bara, Australia menolak kesepakatan tersebut. Hal ini membuat kesepakatan tersebut dihentikan sampai 18 (delapan belas) negara anggota, termasuk Australia, berunding kembali dalam PIF 2020 yang akan digelar di Vanuatu.

Di sisi lain, Vanuatu sebagai tuan rumah PIF 2020 merupakan negara yang vokal dalam menyuarakan kemerdekaan Papua di PBB. Hal ini dapat dibuktikan dengan Vanuatu yang didukung oleh Kepulauan Solomon mengangkat isu kemerdekaan Papua Barat di Sidang Umum PBB pada 2018 silam.

Selain itu, Vanuatu berhasil mendorong isu Kemerdekaan Papua Barat di pertemuan Menteri luar negeri negara – negara pasifik seiring dengan isu perubahan iklim meskipun hal ini dikritik oleh Australia yang mengakui kontrol Indonesia atas Papua. Dengan ditunjuknya Vanuatu sebagai tuan rumah, besar kemungkinan Vanuatu akan mengangkat masalah Papua di PIF 2020 untuk menggalang dukungan oleh negara-negara Pasifik untuk mendesak PBB mengeluarkan resolusi untuk mengevaluasi Penentuan Pendapat Rakyat 1969.

Hal ini bisa saja mengancam posisi Indonesia sebagai negara yang memegang kedaulatan atas Papua dan Papua Barat. Oleh karena itu, Indonesia menggunakan pendekatan bantuan luar negeri terhadap negara-negara tersebut yang berpotensi mendukung langkah Vanuatu dan kepulauan Solomon di PBB.

Apa Kabar APBN?

Di tengah usaha pemerintah Indonesia menjalankan Indonesia AID, Indonesia saat ini menghadapi defisit APBN yang mencapai Rp 199 Triliun – terhitung pada Agustus 2019. Defisit ini diakibatkan oleh pertumbuhan ekspor yang negatif yang merupakan dampak dari ketidakpastian global.

Hal ini diperburuk dengan melebarnya defisit APBN di kisaran 2,2 % dari PDB meskipun 2019 tinggal sebulan lagi. Tidak hanya itu, RAPBN 2020 juga direncanakan akan memiliki defisit sebesar 1,76 persen. Namun hal ini masih di kisaran yang aman karena belum menyentuh sampai 3 %.

Di sisi lain, jikalau Indonesia ingin memberikan bantuan luar negeri, pemerintah seharusnya memberikan bantuan tidak hanya dalam bentuk sejumlah uang seperti dalam Indonesia AID karena justru malah rentan dikorupsi atau disalahgunakan terutama di negara-negara calon penerima yang indeks persepsi korupsinya di bawah Indonesia seperti Filipina dan Myanmar akibat minimnya pengawasan.

Seharusnya, pemerintah bisa memberikan bantuan dalam bentuk bantuan pendampingan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dengan mengerahkan tenaga ahli dan peralatan dari Indonesia. Namun, hal ini belum bisa dilakukan karena riset dan pengembangan Indonesia masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Oleh sebab itu, untuk saat ini, pendirian Indonesia AID bisa jadi belum terlalu dibutuhkan karena berbagai alasan. Bantuan yang ditawarkan rentan disalahgunakan dengan rendahnya indeks persepsi korupsi negara-negara penerima. Di sisi lain, Indonesia masih menjadi negara penerima yang masih memerlukan modal untuk melanjutkan pembangunan nasionalnya.

Tulisan milik Adyuta Banurasmi Balapradhana, mahasiswa S-1 Hubungan Internasional di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Wrong information always shown by the media. Negative images is the main criteria. Infecting the young minds faster than bacteria,” – Black Eyed Peas, grup musik asal Amerika Serikat

[dropcap]P[/dropcap]rabowo pada beberapa waktu lalu memutuskan untuk mengundang wartawan dari berbagai kantor berita asing ke rumahnya di Jalan Kertanegara IV. Beberapa media yang terlihat hadir adalah ABC, AFP, Al Jazeera, Anadolu, BBC, Bloomberg, Nikkei, Reuters, dan beberapa media lainnya.

Menurut mantan Danjen Kopassus tersebut, salah satu alasan diundangnya media asing adalah untuk menyampaikan bahwa pihaknya telah melewati Pemilu 2019 yang disebutnya penuh dengan kecurangan. Salah satu bentuk kecurangan yang dipertanyakannya adalah kesalahan-kesalahan input data yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ketua umum Gerindra tersebut juga menilai bahwa kecurangan tersebut telah membawa Indonesia melenceng dari prinsip-prinsip demokrasi. Terkait hal tersebut, salah satu media asing, The Straits Times, memberitakan bahwa mantan Danjen Kopassus tersebut kali ini tidak akan menerima hasil Pemilu yang didasarkan pada kecurangan.

Jurnalisme sudah lama mati…tinggal dikubur saja…dan pengumuman musim pemakaman media dan kebebasan pers telah diumumkan.. #RIPJurnalis https://t.co/cEzJbslzto

— #ArahBaru2019 (@Fahrihamzah) May 6, 2019

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, pun berkomentar. Menurut Ace, apa yang dilakukan Prabowo dengan wartawan dan perwakilan asing tersebut bertujuan untuk mengulangi skenario politik yang terjadi di Venezuela.

Selain Ace, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Arsul Sani juga menyindir manuver Prabowo dengan media asing. Politisi PPP tersebut mempertanyakan sikap Prabowo yang kali ini berbeda dengan sikapnya yang sebelumnya selalu mengkritik pihak asing.

Sikap Prabowo kali ini memang tampak berbeda. Sebelumnya, mantan Danjen Kopassus tersebut memang kerap menunjukkan sikap yang mengkritik dan tidak mempercayai media. Lantas, mengapa Prabowo kali ini ingin berbicara kepada media asing? Apa sebenarnya peran media asing dalam politik?

Efek Media Asing

Prabowo memang sebelumnya sering melontarkan kritikan terhadap media karena mantan Danjen Kopassus tersebut melihat adanya keberpihakan dalam pemberitaan, seperti terhadap CNN Indonesia dan Metro TV. Dengan mengkritik media, taktik Prabowo pun berjalan menguntungkan dan meningkatkan elektabilitasnya karena mendapatkan pemberitaan lebih banyak.

Namun, dalam situasi pasca-Pemilu kali ini, Prabowo tampaknya membutuhkan peran media. Media sendiri memang memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik. Selain itu, media asing juga dianggap dapat memengaruhi perpolitikan domestik dan internasional.

Filiz Coban, asisten profesor Hubungan Internasional di Turki, mencoba menjelaskan peran media asing ini dalam tulisannya yang berjudul “The Role of the Media in International Relations”. Coban menyebutkan bahwa media berperan untuk membentuk agenda isu di masyarakat, sehingga mampu memengaruhi dan memanipulasi opini publik.

Selain itu, dalam hal informasi, media juga berperan dalam mendiversifikasi pengaruh agenda dan informasi yang dimiliki dan diberikan oleh pemerintah. Pengaruhnya dalam politik juga membantu masyarakat dalam mengawasi perilaku elite-elite politik.

Namun, berbeda dengan media lokal, media asing memiliki efeknya tersendiri dalam memengaruhi dinamika politik. Salah satu konsep yang sering digunakan untuk menjelaskan efek media asing dalam politik adalah konsep Efek CNN – yang diambil dari nama salah satu media terkemuka di Amerika Serikat (AS).

Efek CNN merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan media untuk mendukung kebijakan luar negeri tertentu. Teknik media ini dianggap sering kali digunakan oleh pemerintah AS dalam menjalankan kebijakan-kebijakan luar negerinya yang bersifat intervensionis terhadap politik domestik negara-negara lain.

Media berperan untuk membentuk agenda isu di masyarakat, sehingga mampu memengaruhi dan memanipulasi opini publik.
Share on X

Jika kita mengacu pada pernyataan Ace, efek CNN ini mungkin memang benar terjadi dalam memengaruhi situasi politik domestik Venezuela. Negara Amerika Selatan yang kini terdesak oleh tingkat inflasi yang tinggi tersebut juga mengalami krisis kepresidenan.

Krisis kepresidenan Venezuela ini terjadi akibat adanya kontestasi politik antara dua kubu, yaitu kubu Nicolás Maduro dan tokoh oposisi, Juan Guaidó. Kedua tokoh tersebut saling mengklaim bahwa dirinya presiden Venezuela yang sah.

Menurut Muhammad Iqbal Yunazwardi dalam penelitiannya mengenai efek CNN terhadap Venezuela, kantor berita tersebut memang sering kali memberitakan berbagai persoalan yang terjadi di negara minyak tersebut. Yunazwardi juga menjelaskan bahwa CNN berusaha meyakinkan para pembacanya mengenai adanya kecurangan yang terjadi dalam Pemilu Venezuela yang memenangkan Maduro.

Sejalan dengan pemberitaan CNN, kebijakan luar negeri AS juga untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah Venezuela, seperti sanksi ekonomi terhadap pejabat-pejabat negara tersebut. AS sendiri sebelumnya juga telah memiliki hubungan yang buruk dengan Venezuela.

Pada tahun 2018, hasil Pemilu Venezuela yang memenangkan Maduro diberitakan oleh CNN sebagai hasil yang dicurangi. Dengan isu kecurangan tersebut, Guaidó sebagai presiden Majelis Nasional Venezuela mengambil alih kepresidenan Maduro yang dianggap tidak sah. Kepresidenan Guaidó pun akhirnya diakui oleh AS dan sebagian besar negara-negara Eropa.

Jika melihat efek media asing pada dinamika politik Venezuela, timbul pertanyaan perihal peran media asing dalam kontestasi pasca-Pemilu 2019. Apakah mungkin hal serupa dapat terjadi di Indonesia? Apakah Prabowo kali ini mulai menggunakan peran media?

Jika mengacu pada pernyataannya yang memang ingin berbicara pada media asing, Prabowo tampaknya mulai menggunakan peran media, terutama perannya dalam membentuk agenda isu di masyarakat internasional. Dengan pemberitaan media asing, mantan Danjen Kopassus tersebut bisa jadi berharap mendapatkan perhatian dari negara dan publik asing.

Mungkin, dengan pembentukan agenda isu di masyarakat internasional, negara-negara lain diharapkan memiliki persepsi yang sama dengan Prabowo terkait urgensi dugaan kecurangan dalam Pemilu 2019. Dengan begitu, negara dan publik asing bisa memberikan tekanan terhadap pemerintah Indonesia dalam menanggapi dugaan kecurangan tersebut.

Lawan Oligarki?

Sebelumnya, Prabowo memang sering melontarkan kritik terhadap media-media lokal. Tentunya, kritik-kritik Ketum Gerindra tersebut terhadap media bukanlah tanpa alasan.

Di AS, Donald Trump juga sering melontarkan kritik pada media yang dianggapnya bias. Rodney Benson dan Victor Pickard dalam tulisannya yang berjudul The Sloppery Slope of the Oligarchy Media Model menjelaskan bahwa kepemilikan media di AS juga menciptakan bias partisan dan minimnya transparansi.

Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Ross Tapsell dalam tulisannya yang berjudul “Indonesia’s Media Oligarchy and ‘Jokowi Phenomenon’” menyebutkan media-media televisi yang dimiliki oleh elite dan oligarki politik di Indonesia, seperti Metro TV yang dimiliki oleh Surya Paloh dan MNC Group yang dimiliki oleh Hary Tanoesoedibyo.

View this post on Instagram

Prabowo adakan pertemuan dengan perwakilan media asing Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #prabowo #mediaasing #tkn #bpn #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 9, 2019 at 12:33am PDT

Kedua politisi yang kini berada di kubu Jokowi-Ma’ruf tersebut masing-masing juga menduduki posisi pimpinan partai politik, yaitu Nasdem dan Perindo. Tentunya, dengan keterlibatan pemilik-pemilik media dalam politik, bias media juga tidak terhindarkan guna memenuhi kepentingan pemiliknya dan meluaskan pengaruh politiknya di Indonesia.

Lalu, apakah penggunaan media asing oleh Prabowo dapat menandingi kehadiran oligarki media di Indonesia? Dalam hal ini, apa pengaruh media asing bagi publik?

Bisa jadi, keinginan Prabowo untuk berbicara pada media asing didasarkan pada penguasaan oligarki media yang besar oleh kubu Jokowi-Ma’ruf. Dengan begitu, Prabowo mungkin mencari peran media lain, yaitu Efek Al Jazeera.

Efek Al Jazeera merupakan konsep yang menggambarkan adanya peran media baru yang melawan penguasaan opini oleh media mainstream di masyarakat. Philip Seib dalam bukunya yang berjudul Al Jazeera English menjelaskan bahwa media baru – seperti jurnalisme daring di Al Jazeera – berperan dalam membentuk dan meformulasi ulang struktur politik dengan memberikan alternatif bagi penguasaan informasi oleh pemerintah dan media mainstream.

Salah satu wartawan Al Jazeera, Hugh Miles, dalam tulisannya yang berjudul The Al Jazeera Effect di Foreign Policy menjelaskan bahwa efek tersebut terlihat pada bagaimana peristiwa-peristiwa Arab Spring – gelombang demokratisasi di Timur Tengah – terjadi. Dengan pemberitaan yang lebih berfokus pada kemarahan masyarakat, Al Jazeera memberikan informasi alternatif bagi masyarakat di luar media-media yang tidak jujur.

Salah satu peran efek tersebut dalam Arab Spring terlihat dari bagaimana Al Jazeera mampu membongkar upaya pemerintah Tunisia dalam melakukan propaganda yang digunakan untuk membungkam rakyatnya. Kala itu, lembaga-lembaga swadaya masyarakat juga tidak mendapatkan tempat di pers Tunisia bila ingin membahas isu-isu panas.

Bagi masyarakat Tunisia, Al Jazeera akhirnya menjadi sumber informasi yang tidak disensor oleh pemerintah. Tersedianya informasi terbuka tersebut dianggap telah mendorong masyarakat Tunisia untuk mengklaim kembali hak-haknya atas kebebasan.

Dengan efek tersebut, Prabowo mungkin juga mengharapkan dampak serupa dengan menggunakan peran media asing untuk memberikan informasi alternatif di luar media-media yang bias. Dengan begitu, informasi-informasi dugaan kecurangan yang dianggapnya benar-benar terjadi dapat terungkap sepenuhnya.

Efek Al Jazeera ini juga bisa jadi berkaitan dengan kemungkinan people power yang selama ini digembar-gemborkan kubu Prabowo-Sandi. Seperti yang terjadi di Tunisia, masyarakat Indonesia juga berhak untuk menuntut Pemilu yang jujur dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Apalagi, pemerintah semakin menunjukkan kepanikannya dengan memberlakukan berbagai regulasi yang represif.

Dengan berbagai saluran media di Indonesia, lirik milik Apl.de.ap dari grup Black Eyed Peas pun terdengar sesuai untuk menggambarkan situasi pasca-Pemilu 2019. Media bisa jadi berusaha untuk menyampaikan informasi-informasi yang kurang tepat dan memengaruhi opini publik Indonesia. Lagi pula, akses informasi yang bebas adalah hak setiap orang, bukan? (A43)

Pinterpolitik.com 

[dropcap]B[/dropcap]encana alam, di mana pun terjadi, pasti menimbulkan keprihatinan yang mendalam. Alam memiliki mekanisme sendiri untuk melakukan keseimbangan.

Hal itu juga berlaku di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 skala richter diikuti dengan tsunami telah meluluhlantakkan kota teluk tersebut.

Kerugian baik materil maupun non materil masih terus dihitung. Korban tewas kini sudah mencapai 1.234 orang, dan masih akan bertambah mengingat banyak korban yang belum ditemukan. Pemerintah pusat segera turun tangan untuk membantu pemerintah daerah di Palu dan Donggala guna menangani korban terdampak bencana. Hal itu diperlukan mengingat, bencana tersebut menyebabkan kehancuran infrastruktur secara signifikan. Namun, kerusakan infrastruktur menghambat proses distribusi bantuan.

Bantuan dari negara asing kerap kali memiliki buntut panjang yang tidak sedikit nilainya.
Share on X

Lindu dan tsunami yang terjadi saat ini pun mendapatkan sorotan dunia. Beberapa negara turut mengucapkan belasungkawa serta menawarkan bantuan. Dalam sebuah pergaulan internasional, sudah sewajarnya jika interaksi antarnegara terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk menawarkan bantuan ketika salah satu negara mengalami bencana alam.

Jokowi sebagai kepala negara memberikan lampu hijau untuk menerima bantuan luar negeri tersebut. Sikap ini berbeda ketika terjadi gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Padahal dampak yang ditimbulkan juga sama besar dan memakan biaya yang tidak sedikit. Lantas kenapa pemerintah saat ini membuka diri kepada bantuan internasional? Apa motif sebuah negara memberikan bantuan luar negeri kepada suatu negara?

Bantuan Asing di Palu

Dampak dari gempa dan tsunami yang terjadi di Palu dan Donggala mendorong pihak negara-negara lain untuk menawarkan bantuan. Aliran bantuan asing dibuka setelah Jokowi menugaskan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong untuk mengorganisirnya. Meski begitu, pemerintah Indonesia masih bertahan untuk tidak mengubah status gempa dan tsunami Palu menjadi bencana nasional.

Salah satu hal yang menarik untuk dicermati adalah kenapa pemerintah kini bersedia membuka keran bantuan asing, sementara hal tesebut tidak berlaku pada gempa di Lombok? Jika mengacu pada pernyataan pemerintah, hal ini terjadi karena gempa Palu lebih besar, serta diikuti dengan tsunami. Kondisi itu juga mengakibatkan kerugian dan kerusakan serta jumlah korban yang lebih besar.

Kemudian dilihat dari kemampuan menangani bencana, pemerintah nampak kewalahan apalagi sebelumnya konsentrasi penanggulangan bencana di Lombok juga menyita sumber daya yang ada.

Yang menarik adalah meskipun menerima bantuan asing untuk bencana Palu, namun pemerintah enggan menetapkannya sebagai bencana nasional. Pasalnya, jika pemerintah menetapkannya sebagai bencana nasional, maka akan ada konsekuensi yang harus dihadapi.

Salah satunya adalah kemungkinan adanya travel warning dari negara luar terhadap warga negaranya. Hal itu juga yang disebut-sebut menjadi alasan prioritas pemerintah ketika terjadi bencana di Lombok.

Pemerintah khawatir jika adanya status bencana nasional maka akan ada larangan dari negara lain untuk kunjungan wisata, sehingga akan mempengaruhi sektor pariwisata Indonesia. Meskipun begitu, banyak pihak yang menyatakan bahwa argumen pemerintah ini lemah karena bagaimanapun tidak bisa mengukur bencana alam yang hebat dengan kunjungan turis pada sektor pariwisata.

Sementara itu, dalam konteks bencana di Palu, sebenarnya wilayah ini juga sedang didorong dalam sektor pariwisata, meskipun tidak setenar Lombok. Pada titik ini, asumsi adanya penurunan kunjungan wisatawan mancanegara nampaknya cukup lemah.

Kemungkinan yang lain adalah jika diberlakukannya status bencana nasional, maka hal itu juga berkaitan dengan alokasi anggaran untuk perbaikan yang tentu saja akan lebih besar. Pemerintah disinyalir sedang tidak siap untuk mengalokasikan dana yang sangat besar, apalagi mengingat saat ini kondisi ekonomi Indonesia juga sedang terpuruk. Alasan alokasi anggaran ini nampaknya menjadi yang paling relevan terkait dengan penetapan status bencana nasional di kedua wilayah tersebut.

Kemudian, dengan penetapan bencanan nasional, Indoensia akan menanggung konsekuensi yakni masuknya bantuan internasional dari negara lain untuk membantu penanganan kemanusiaan sebagai ekses dari Konvensi Geneva.

Sehingga dari bantuan internasional itu akan menimbulkan permasalah baru dalam bidang keamanan dan pertahanan serta kedaulatan negara. Hal ini mengingatkan kembali pada tragedi bencana di Aceh tahun 2004 silam. Ketika itu bantuan asing mengalir ke Indonesia, namun justru menimbulkan banyak permasalahan.

Lalu, apakah bantuan-bantuan tersebut adalah “free lunch” alias cuma-cuma? John Degnbol-Martinussen dan Poul Engberg-Pedersen dalam bukunya yang berjudul Aid: Understanding International Development Cooperation menyebutkan bahwa selalu ada motif dan kepentingan negara dalam memberi bantuan.

Menurut keduanya, ketika sebuah negara memberi bantuan internasional, maka tidak akan lepas dari kepentingan-kepentingan yang mendasari, katakanlah dalam konteks national interest atau kepentingan nasionalnya. Negara meskipun bersimpati terhadap bencana alam di negara lain, namun kemungkinan besar akan melihat hal tersebut sebagai opportunity atau peluang untuk mendapatkan keuntungan dari kondisi negara tersebut.

Meskipun demikian, konteks yang terjadi di Palu ini bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah terkait kemampuan negara untuk menangani bencana itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa pemerintah menghabiskan cukup banyak dana dalam penanggulangan bencana Lombok. Untuk bencana Palu, pemerintah mengaku menyediakan dana siap pakai Rp 560 miliar, jumlah yang relatif lebih sedikit ketimbang penanggulangan bencana di Lombok (sekitar Rp 700 miliar).

Kemudian yang kedua, dibukanya bantuan asing kemungkinan karenanya adanya permainan politik dari negara-negara tersebut seperti yang disebut oleh Martinussen dan Pedersen sebelumnya, bahwa ada perkelindanan antara dua aktor yang saling diuntungkan. Dalam hal ini Indonesia diuntungkan dengan pemberian bantuan, dan di sisi lain negara-negara pendonor akan mendapatkan keuntungan tertentu.

Keuntungan: Preeminent Power dan Cegah Terorisme?

Dunia internasional bisa dikatakan sebagai pertarungan perebutan kekuasaan dan juga pengaruh. Hal itu tak menyebabkan negara-negara berlomba untuk meningkatkan kapabilitas power-nya dengan cara membangun kerjasama secara bilateral maupun multilateral. Selain itu, mereka juga memiliki peran untuk memastikan stabilitas dunia untuk mencapai kepentingan ekonomi politiknya.

Hal ini juga berlaku untuk Indonesia. Negara-negara asing yang didominasi oleh negara maju ini melihat pentingnya upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas keamanan serta politik Indonesia, mengingat stabilitas dan perdamaian Indonesia memegang peranan kunci dalam memastikan stabilitas dan perdamaian di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara.

Oleh karenanya, negara pendonor memberikan bantuan untuk mewujudkan upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas sebagai salah satu sektor penting yang mendapatkan perhatian khusus dari negara pendonor. Motifnya bisa untuk keamanan hubungan ekonomi atau yang lainnya.

Jika dikaitkan dengan konteks pemberian bantuan kemanusiaan untuk gempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala, pemberian bantuan tersebut bisa menjadi prestige di mana adanya apresiasi positif dari masyarakat politik juga diperhitungkan sebagai pencapaian politik dan diplomatik di level internasional.

Selain itu, pemberian bantuan luar negeri bisa dilihat sebagai political capital yang berharga dan bermanfaat untuk tujuan diplomatik di masa mendatang. Hal ini sama seperti yang terjadi pada kondisi bencana di Aceh tahun 2004. Ketika itu banyak negara-negara maju seperti Amerika Serikat (AS) dan Jepang memberikan bantuan dengan maksud tertentu.

AS jelas ingin mengamankan posisi politiknya di Indonesia – terbukti dengan aliansi yang lebih dekat dengan pemerintahan yang berkuasa 10 tahun setelah tsunami tersebut – sementara Jepang tentu saja punya hubungan ekonomi yang harus dijaga.

Jika mengacu pada konsep national security yang diajukan oleh Degnbol-Martinussen dan Engberg-Pedersen menunjukkan bahwa pertimbangan politik dan strategis negara pendonor turut memotivasi pemberian bantuan kemanusiaan dalam konteks bencana gempa dan tsunami yang melanda Palu dan Donggala. Pertimbangan politik strategis yang terwujud menjadi preeminent power atau kekuatan unjuk gigi di dunia internasional.

Selain itu, dilihat dari motif politiknya, pemberian bantuan luar negeri ini sangat mungkin berguna untuk memantau aktivitas keamanan dari kelompok teroris di kawasan Palu dan sekitarnya.

Central Sulawesi on the way back to #terrorism? Poso Police Station Target of Suicide Bomb Attack – The Jakarta Globe http://t.co/eMlSt9gobv

— peter van tuijl (@PvanTuijl) June 3, 2013

Seperti yang diketahui, Sulawesi Tengah adalah wilayah yang cukup rawan dari kegiatan ekstremisme. Secara geografis Sulawesi Tengah menguntungkan kegiatan mereka, selain fakta wilayah tersebut dekat dengan Mindanao, Filipina Selatan yang dikenal sebagai basis kelompok teroris Abu Sayyaf. Kelompok ini menguasai perariran Sulawesi, yang menjadi jalur cukup strategis bagi distribusi minyak dan lainnya.

Ini juga menunjukkan adanya pergeseran paradigma keamanan di wilayah lautan Asia Tenggara. Jika sebelumnya selat malaka menjadi konsentrasi penuh dari negara-negara besar sebagai jalur distribusi minyak dan karena wilayah tersebut rawan aksi perompakan, sekarang ada sebuah pandangan baru untuk melihat wilayah lautan Sulawesi dan lautan Sulu sebagai center of security.

Hal ini terjadi karena meningkatnya gejolak keamanan di wilayah tersebut sebagai akibat aktivitas terorisme kelompok Abu Sayyaf. Lautan ini adalah wilayah strategis yang menghubungkan tiga negara – Indonesia, Filipina dan Malaysia – di mana beberapa tahun belakangan ini menjadi konsentrasi bersama.

Banyak pihak yang menyebut bahwa pergeseran terorisme dari Timur Tengah yang dikuasai oleh ISIS juga kemungkinan akan bergerak melalui wilayah Filipina Selatan dan Sulawesi. Apalagi kelompok Abu Sayyaf menyatakan berbaiat kepada ISIS.

Selain itu, jika berbicara mengenai gerakan terorisme maka tidak bisa dilepaskan dari keberadaan kelompok Santoso yang bergerak di wilayah Poso, Sulawesi Tengah. Maka besar kemungkinan adanya keterlibatan asing dalam konteks bencana di Palu, Sulawesi Tengah sebagai pintu masuk negara-negara asing memonitoring wilayah ini. Konteks ini juga diperkuat karena fakta Aceh pada tahun 2004 juga masih kuat dengan keberadaan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sementara gerakan semacam ini tidak ada di Lombok.

Pada akhirnya, there’s no free lunch dalam hubungan internasional. Dalam konteks bantuan asing pun demikian. Apalagi, saat ini Indonesia tengah ada dalam situasi panas jelang Pemilu 2019 yang – suka atau tidak suka harus diakui – sering kali melibatkan kekuatan asing.

Lantas, seperti apa dampak riil dari bantuan-bantuan asing ini nantinya? Menarik untuk ditunggu. (A37)