Audio ini dibuat menggunakan AI.

Sekian lama hanya “nggak diajak” dalam diskursus politik-pemerintahan tanah Jawa, Banten agaknya mulai bergerak ke arah positif dengan kebijakan baru dalam lima helix kunci yang sangat menentukan di era Presiden Prabowo Subianto.

PinterPolitik.com

Untuk memahami mengapa transformasi Banten hari ini terasa signifikan, negeri ini kiranya  harus jujur tentang dari mana Banten berasal. Provinsi yang lahir tahun 2000 ini berdiri persis di gerbang barat Jawa, berbatasan langsung dengan Jakarta, kaya jalur perdagangan, namun dalam dua dekade justru mencatat salah satu rekam jejak tata kelola yang jauh dari kata optimal.

Akarnya adalah tiga dinasti yang membangun ekosistem kekuasaan saling mengunci. Ratu Atut Chosiyah dan trahnya kerap dinilai menjadi arsitek utamanya, menempatkan suami, saudara, anak, dan keponakan di posisi strategis dari gubernur hingga kepala dinas, membangun sistem reproduksi kekuasaan genealogis sebelum akhirnya divonis penjara dalam kasus korupsi.

Di Lebak, dinasti Jayabaya mereproduksi pola serupa dalam skala kabupaten. Di Pandeglang, keluarga Natakusumah merentangkan pengaruh dari legislatif nasional hingga politik lokal. Ketiganya tidak selalu bersaing, mereka sering “berkolaborasi” dalam pembagian zona pengaruh yang tidak tertulis namun sangat efektif.

Banten bagian selatan lantas menanggung beban terberat, infrastruktur tertinggal, IPM di bawah rata-rata nasional, sawit dan kekayaan alam berlimpah namun tidak mengalir ke rakyat lokal.

Douglass North menulis bahwa kemiskinan wilayah hampir selalu disebabkan oleh institusi yang dirancang untuk mengekstrak, bukan menciptakan nilai. Banten agaknya adalah studi kasus North yang paling gamblang. Mengapa demikian?

Rekonstruksi State Capacity?

Francis Fukuyama memberikan lensa analitik yang paling tajam dalam konteks ini. Dalam State Building dan Political Order and Political Decay, Fukuyama berargumen bahwa masalah utama negara berkembang bukan kurangnya demokrasi, melainkan kurangnya state capacity, yakni kemampuan negara menegakkan hukum, menjamin kontrak, dan hadir secara fisik di seluruh wilayahnya.

Banten adalah ilustrasi sempurna dari apa yang Fukuyama sebut weak state with strong informal power.

Seluruh aparatus formal tersedia, mulai dari gubernur, bupati, DPRD, namun kapasitas institusionalnya disubordinasikan kepada kepentingan dinasti dan patron khasnya.

Kemudian negara hadir sebagai cangkang, kekuasaan riil beroperasi melalui patronase informal. Fukuyama juga memperingatkan tentang repatrimonialization, yaitu kecenderungan institusi modern untuk direbut kembali oleh logika kekeluargaan. Ketiga dinasti Banten adalah repatrimonialization dalam bentuknya yang paling nyata.

Solusinya, menurut Fukuyama, bukan sekadar pemilu yang lebih bersih. Solusinya adalah membangun institusi yang cukup kuat untuk beroperasi berdasarkan aturannya sendiri, independen dari tekanan klan.

Tiga perkembangan mutakhir di Banten harus dibaca sebagai gerakan bersamaan menuju rekonstruksi state capacity itu dalam kepemimpinan baru.

Lalu, Fukuyama menekankan bahwa reformasi institusional berhasil ketika tiga kondisi bertemu, tekanan eksternal yang memecah keseimbangan lama, pemimpin yang otonom dari kekuatan status quo, dan visi operasional yang koheren.

Gubernur Andra Soni, dalam konteks Banten saat ini, memenuhi kondisi pertama dan kedua secara bersamaan.

Ia tidak lahir dari rahim ketiga dinasti, tidak memiliki utang politik kepada ekosistem patronase lama, dan hadir dalam era Presiden Prabowo yang menjadikan pemerataan pembangunan sebagai agenda nasional prioritas.

Kedekatan Andra Soni dengan visi Presiden Prabowo memberikan modal yang tidak dimiliki pendahulunya, akses ke sumber daya pembangunan nasional, legitimasi mendorong proyek strategis yang membutuhkan restu pusat, dan perlindungan politik dari tekanan oligarki lama.

Kondisi ketiga, visi operasional yang konkret, adalah yang kini paling menentukan. Jendela kesempatan ini tidak tak terbatas, dua hingga tiga tahun pertama adalah periode paling produktif sebelum dinamika pemilu mendistorsi prioritas.

Berjalan paralel, kebijakan yang didorong Andra, yakni Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Cilangkahan bukan sekadar pemekaran administratif.

Meminjam James C. Scott dalam Seeing Like a State, ia adalah tindakan negara yang mulai benar-benar melihat Banten bagian selata, mendaftarkan warganya, mengukur lahannya, memasukkannya dalam kalkulasi anggaran nasional.

Namun agar DOB ini tidak melahirkan oligarki baru dalam skala lebih kecil, risiko yang sangat nyata mengingat sejarah DOB Indonesia, yakni harus dirancang dengan desain anti-capture sejak hari pertama: seleksi birokrasi berbasis merit, transparansi anggaran digital, pengawasan independen.

Variabel kekininan kedua yang sering salah dibaca adalah kehadiran Brigade dengan tiga Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di Banten.

Ini agaknya bukan sekadar proyek pertahanan. Dalam logika developmental state yang dikembangkan Fukuyama, kehadiran institusi negara yang kuat adalah prasyarat investasi swasta, bukan konsekuensinya.

Brigade ini membawa signaling effect yang melampaui fungsi militernya, negara hadir serius, risiko premanisme ditekan, prediktabilitas hukum sedang dibangun.

Bagi investor, sinyal itu bernilai lebih dari seribu brosur promosi investasi. Tiga Yonif Teritorial Pembangunan juga dapat menjadi mitra strategis pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil yang belum terjangkau kontraktor sipil.

Sinkronisasi DOB dan Brigade dalam satu jendela waktu adalah kondisi yang dalam literatur developmental state mendahului lompatan pembangunan. Terlebih saat lima variabel penting lain berpadu.

Jendela Kesempatan Banten: Penta Helix

Seluruh momentum di atas akan menggantung tanpa arsitektur kebijakan yang mengintegrasikan semua aktor. Penta Helix mengidentifikasi lima helix yang harus bergerak dalam sinergi.

Pertama, Pemerintah berperan sebagai orkestrator, mendorong hilirisasi sumber daya alam seperti sawit dan karet di Lebak-Pandeglang, mengaktifkan Kawasan ekonomi eksklusif yang selama ini hanya prestasi administratif di atas kertas, hingga memastikan DOB Cilangkahan tidak “direbut” elite baru.

Kedua, akademisi dan lembaga pendidikan adalah helix paling kritis yang paling diabaikan. Banten, dengan populasi lebih dari 11 juta jiwa dan kekayaan alam berlimpah, tidak memiliki satu pun universitas dalam 500 besar dunia.

Ini adalah diagnosis, bukan keluhan. Fukuyama secara eksplisit menulis bahwa negara-negara yang berhasil melakukan lompatan pembangunan hampir selalu memiliki institusi pendidikan tinggi kelas dunia sebagai tulang punggungnya. Korea Selatan membangun KAIST, Singapura membangun NUS dan NTU.

Banten tentu membutuhkan universitas riset berkelas dunia, bukan sekadar politeknik vokasi, yang mampu menjadi mesin produksi pengetahuan dan magnet talenta agar generasi terbaik Banten tidak perlu bermigrasi ke Jakarta.

Tanpa ini, Banten akan terus mengekspor bahan baku manusia dan mengimpor keputusan dari pusat, siklus ketergantungan yang tidak akan putus hanya dengan DOB atau investasi, pun dengan batalyon teritorial pembangunan.

Ketiga, dunia usaha pun harus bergeser dari penerima konsesi menuju mitra risiko melalui model co-investment, di mana pemerintah menyediakan kepastian hukum, investor membangun infrastruktur, keduanya berbagi hasil.

Tiga sektor prioritas, seperti, misalnya, hilirisasi sawit dan karet, pariwisata pesisir premium berbasis Sawarna dan Tanjung Lesung, serta energi terbarukan dari potensi surya, angin, dan ombak Samudra Hindia.

Kempat, masyarakat sipil, komunitas adat, kelompok nelayan, pesantren menyimpan modal sosial yang tidak bisa diimpor. Mereka harus dilibatkan sejak perencanaan, bukan sekadar disosialisasikan setelah keputusan final. Pembangunan tanpa akar komunitas selalu berakhir dengan resistensi.

Kelima, media yang menjadi infrastruktur narasi yang tidak terlihat namun memiliki biaya ekonomi nyata. Dua dekade narasi jawara-dinasti-korupsi mengunci persepsi investor dan mengusir talenta.

Ekosistem jurnalisme pembangunan yang independen dan berbasis data adalah helix paling murah untuk dibangun, namun paling mahal jika diabaikan.

Fukuyama menutup Political Order and Political Decay dengan peringatan bahwa institusi yang baik selalu menghadapi gravitasi decay, tekanan untuk direbut kembali oleh patronase dan kepentingan sempit.

Warisan Atut, Jayabaya, dan Natakusumah bukan sekadar nama, ia adalah sistem nilai yang masih hidup dalam birokrasi dan budaya politik Banten hari ini.

Namun untuk pertama kalinya dalam dua dekade, seluruh prasyarat transformasi hadir bersamaan, yakni gagasan DOB Cilangkahan sebagai frontier kelembagaan, Brigade dengan tiga Yonif Teritorial Pembangunan sebagai fondasi state capacity, hingga kepemimpinan Andra Soni yang bebas dari beban dinasti lama, dukungan agenda nasional Prabowo, dan kekayaan alam Banten selatan yang menunggu dimonetisasi secara adil.

Pertanyaan yang tersisa bukan apakah Banten punya bahan untuk berubah dari dinasti menjadi model prosperity. Tentu mereka punya segala prasyarat untuk itu.

Pertanyaannya adalah apakah kompas itu akan dipegang dengan tangan yang benar-benar baru atau perlahan diambil alih oleh tangan-tangan lama yang hanya berganti nama? Karena mengimplementasikan amanat negara demi kesejahteraan rakyat jauh lebih bernilai dari kebijakan publik manapun. (J61)

PBB nobatkan Jakarta kota terbesar dunia: 42 juta jiwa. Tapi kenapa bentuk kotanya timpang — memanjang ke timur, mampet di barat?

PinterPolitik.com

“Wilayah perdesaan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur sehingga minat investasi relatif rendah” – Andra Soni, Gubernur Banten (10/12/2025)

Cupin bukan tipe orang yang mudah terkejut oleh peta. Tapi pagi itu, ketika sebuah unggahan viral di X/Twitter memperlihatkan Jakarta Urban Area versi Demographia — noda hijau terang yang ditumpangkan di atas citra Google Earth Pro — ia berhenti menggulir layar dan menatap lama.

Noda hijau itu tidak berbentuk lingkaran. Ia lebih mirip amuba — menjulur panjang ke timur melewati Bekasi, Karawang, hingga Kecamatan Patokbeusi di Subang, tetapi “mampet” di barat, berhenti mendadak di Cikande tanpa pernah menyentuh Serang.

Cupin menghitung di kepalanya: dari Bundaran HI ke Patokbeusi, jaraknya sekitar 120 kilometer. Dari Bundaran HI ke Kota Serang — yang secara logika lebih dekat — urbanisasi justru terputus 25 kilometer sebelum sampai.

PBB pada November 2025 baru saja menobatkan Jakarta sebagai kota terbesar di dunia — 42 juta jiwa, mengalahkan Tokyo dan Dhaka. Tapi yang membuat Cupin tercengang bukan ukurannya, melainkan bentuknya yang timpang.

Ia tahu betul bahwa noda hijau itu melintasi tiga provinsi: DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Ia juga tahu bahwa tiga gubernur yang baru dilantik Februari 2025 — Pramono Anung, Dedi Mulyadi, dan Andra Soni — masing-masing memimpin potongan dari organisme tunggal yang sama.

Cupin membuka kembali citra satelit itu dan bergumam: ini bukan sekadar peta urbanisasi. Ini peta fragmentasi politik.

Satu kota, tiga gubernur, nol otoritas bersama. Bagi Cupin, ini terasa seperti sebuah hubungan yang sudah lama rusak tapi tidak pernah ada yang berani mengatakannya.

Tapi mengapa ekspansi urban Jakarta begitu agresif ke timur? Dan apa yang membuat sisi barat seolah “mampet” di Cikande — padahal di sana berdiri kawasan industri seluas 3.175 hektare?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kenapa KDM ‘Menang’ Banyak?

Jawaban atas pertanyaan Cupin tidak bisa ditemukan di pidato gubernur mana pun. Ia harus dicari di koridor industri terpanjang di Asia Tenggara.

Tommy Firman dan Fikri Fahmi, dalam riset bertajuk “The Privatization of Metropolitan Jakarta’s (Jabodetabek) Urban Fringes” yang terbit di Journal of the American Planning Association (2017), mendokumentasikan bagaimana pengembang swasta secara masif membangun kawasan industri dan permukiman di pinggiran timur Jakarta sejak akhir 1980-an. Mereka menyebutnya tahap awal “post-suburbanization” — ketika pinggiran kota berhenti menjadi sekadar tempat tidur dan mulai menjadi pusat ekonomi mandiri.

Mesin utamanya adalah Tol Jakarta-Cikampek yang diresmikan 1988. Jalan tol 73 kilometer ini bukan dirancang untuk dilalui — ia dirancang untuk ditinggali, dengan gerbang tol yang diletakkan persis di depan kawasan industri: Cikarang, Karawang, Cikampek.

Studi Yudhistira, Kusumaatmadja, dan Hidayat dalam “Highway Expansion and Urban Sprawl in the Jakarta Metropolitan Area” (2021) di jurnal Land Use Policy membuktikan secara empiris bahwa peningkatan akses jalan tol mempercepat urban sprawl, terutama dalam radius 40-50 kilometer dari pusat kota. Koridor timur Jakarta adalah kasus sempurna dari temuan ini — tetapi dalam skala yang jauh melampaui prediksi model mereka.

Di atas Tol Jakarta-Cikampek, pemerintah menumpuk Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (2019). Di selatannya, Tol Japek II Selatan menambah kapasitas. KRL jalur biru melayani Cikarang, Jabodebek LRT beroperasi dari Cawang, dan Kereta Cepat Whoosh memiliki stasiun di Karawang.

Fenomena ini — yang bisa disebut infrastructure stacking — tidak terjadi di sisi barat. Kurnia, Rustiadi, dan Pravitasari dalam “Characterizing Industrial-Dominated Suburban Formation Using Quantitative Zoning Method: The Case of Bekasi Regency” yang terbit di jurnal Sustainability (2020) menunjukkan bagaimana dominasi industri di Bekasi membentuk struktur suburban yang unik — bukan sekadar dormitory suburb, melainkan kawasan mandiri yang menarik gravitasi ekonominya sendiri.

Putri, Hidayat, dan Triyogo mempertegas dalam “Towards Housing Policies: Urban Sprawl and Housing Disparities in Jakarta–West Java Growth Corridor” (2025) di Communications in Humanities and Social Sciences: ekspansi urban Jakarta ke arah Jawa Barat didorong oleh disparitas harga hunian dan tingginya aktivitas ekonomi di koridor timur, sementara penduduk yang bekerja di pusat kota justru tinggal di pinggiran.

Lalu ada Pelabuhan Patimban di Subang — yang terminal peti kemasnya mulai beroperasi penuh awal 2026 — serta gelombang investor China yang menjalankan strategi China+1 untuk mendiversifikasi rantai pasok. Data BKPM menunjukkan Kabupaten Bekasi menyerap Rp18,75 triliun investasi hanya pada Q2-2025, disusul Karawang dan Subang.

Gubernur Dedi Mulyadi, yang mewarisi seluruh koridor ini, merespons dengan cara yang menarik. Di satu sisi, ia merayakan pencapaian: Jawa Barat juara 1 investasi nasional, UMK Bekasi dan Karawang melampaui Jakarta. Di sisi lain, ia memperingatkan bahwa kawasan industri Bekasi, Karawang, dan Subang akan mati jika sumber air dari gunung mengering — menghubungkan pseudopod timur dengan benteng selatan dalam satu kalimat yang jarang diucapkan pejabat.

Tapi jika timur memiliki semua bahan bakar ini — tol berlapis, kereta, pelabuhan, pabrik — mengapa sisi barat tidak bisa mereplikasinya? Dan bukankah Banten juga punya kawasan industri raksasa di Cikande?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Anomali Banten: Beban Berat Andra Soni?

Inilah pertanyaan yang membuat posisi Andra Soni sebagai Gubernur Banten menjadi paling berat secara struktural di antara ketiganya.

Banten memiliki ModernCikande Industrial Estate — 3.175 hektare, lebih dari 270 perusahaan, berdiri sejak 1991. Secara skala, ini setara dengan kawasan industri besar manapun di Karawang. Tetapi Cikande gagal menjadi Cikarang-nya sisi barat: ia beroperasi sebagai industrial enclave — kantong industri yang terisolasi, bukan katalis urbanisasi kontinu.

Riset BRIN yang dimuat dalam “Dynamics and Predictions of Urban Expansion in Java” di jurnal ISPRS International Journal of Geo-Information (2024) mengkonfirmasi temuan ini. Studi tersebut menunjukkan bahwa selama 2006-2019, ekspansi urban memang terjadi ke barat (Serang dan Cilegon), tetapi intensitasnya jauh lebih lemah dibanding ke timur (Karawang dan Purwakarta) — dan konurbasi yang terbentuk tidak kontinu.

Mengapa? Tol Jakarta-Merak, yang beroperasi sejak 1984 (lebih tua dari Tol Japek), adalah transit corridor — dirancang untuk mengalirkan kendaraan ke Pelabuhan Merak, bukan untuk menumbuhkan ekonomi di sepanjangnya. Gerbang tol Cikande bahkan baru beroperasi efektif 2018, 27 tahun setelah MCIE berdiri.

Andra Soni sendiri mengakui bahwa 58% PDRB Banten terkonsentrasi di Tangerang Raya — wilayah yang secara urban sudah “dicaplok” organisme Jakarta. Ia membentuk Satgas Percepatan Investasi, menggelar dialog langsung dengan pengelola kawasan industri Cilegon, dan menyaksikan komitmen investasi Rp81 triliun pada Banten Investment Forum 2025.

Tetapi persoalan Andra Soni bukan persoalan investasi semata. Ini adalah persoalan politik teritorial — sesuatu yang dihadapi kota-kota besar di seluruh dunia.

Christian Lefèvre dalam “Metropolitan Government and Governance in Western Countries” yang terbit di jurnal International Journal of Urban and Regional Research (1998) menganalisis bagaimana kota-kota seperti London, Paris, dan Toronto bergulat dengan fragmentasi yurisdiksi. Lefèvre menunjukkan bahwa metropolitan yang terfragmentasi secara politik cenderung menghasilkan ketimpangan spasial yang persisten — persis seperti yang terjadi antara koridor timur dan barat Jakarta.

Tokyo memiliki Tokyo Metropolitan Government yang menaungi 23 special wards dan 30 kota. Greater London memiliki GLA dengan mandat perencanaan lintas-borough. Bahkan Seoul memiliki Seoul Metropolitan Government yang terpisah dari Provinsi Gyeonggi. Jakarta Urban Area — kota terbesar di dunia — tidak memiliki padanan apapun.

Gerald Frug, profesor Harvard Law School, dalam bukunya “City Making: Building Communities without Building Walls” (1999) berargumen bahwa fragmentasi metropolitan bukan sekadar masalah teknis — ia adalah mekanisme reproduksi ketimpangan. Ketika batas yurisdiksi memisahkan kawasan kaya dari kawasan miskin, masing-masing membangun kebijakan yang memperkuat segregasi alih-alih mengatasinya.

Banten adalah korban paling jelas dari mekanisme ini. Tangerang Raya menikmati spillover Jakarta tetapi kontribusi pajaknya mengalir ke APBD Banten, bukan ke DKI. Sementara Serang dan Cilegon — yang secara geografis lebih membutuhkan investasi infrastruktur untuk “membuka sumbatan” urbanisasi — harus bersaing memperebutkan alokasi anggaran provinsi yang terbatas.

Andra Soni tidak hanya perlu menarik investasi. Ia perlu mengubah arsitektur spasial Banten — dari provinsi yang pertumbuhannya tergantung pada Jakarta, menjadi provinsi yang memiliki gravitasi ekonominya sendiri.

Pada akhirnya, peta Demographia tidak memihak gubernur manapun. Ia hanya menunjukkan apa yang terjadi ketika satu organisme urban dipecah menjadi tiga wilayah administratif yang masing-masing berjalan sendiri. Pramono memimpin jantung yang menyusut, KDM mengelola lengan yang memanjang tanpa henti, dan Andra Soni mewarisi tangan yang belum terbuka. Cinta segitiga ini bukan soal siapa yang lebih baik — melainkan soal apakah ketiganya bisa belajar bahwa mereka, suka atau tidak, sedang memimpin satu kota yang sama. (A43)

Three provinces, one Gibran with Jokowi’s shadow? 

#gibran #wapres #dewanaglomerasi #banjir #jabodetabek #jakarta #uudkj #banten #jawabarat #bekasi #pgp #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Ciledug pride 

*caption di atas merupakan local jokes warga Jabodetabek mengacu pada situasi unik wilayah Ciledug yang rawan kemacetan dan banjir

Moga pas Pak Andra jadi Ciledug dan semua wilayah Banten aman sentosa ya 

#andrasoni #prabowo #gerindra #pilgubbanten #banten #dinasti #atut #infografis #beritapolitik #politikindonesia #politik #pinterpolitik

Harus jadi pengalaman agar bisa epic comeback ya 

Rano Karno dinilai jadi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Jakarta yang menarik dalam Pilkada. Kendati demikian, pengalamannya sebagai eks-Gubernur Provinsi Banten dinilai menyimpan sejumlah catatan yang layak dijadikan pelajaran.

Kalau menurut kalian sendiri gimana nih soal kepemimpinan Si Doel di Banten? Berikan pendapatmu di kolom komentar ya!

Banten’s 24th anniversary and its political dynasties story 

4 Oktober menjadi hari lahir Provinsi Banten yang disebut-sebut menjadi salah satu “role model” politik dinasti di level regional hingga nasional.

Dengan kekuatan sosial-politik, jawara, hingga tokoh agama yang menjadi kunci variabel politik, trah Ratu Atut, Jayabaya, dan Natakusumah disebut-sebut menjadi tiga dinasti besar yang memiliki teritori sendiri di blantika politik Banten sejak berdirinya provinsi ke-30 itu.

Kini, Airin Rachmi Diany menjadi penerus trah Ratu Atut yang bersaing di Pilgub Banten 2024. Sementara itu, trah ketiga dinasti besar lainnya tersebar untuk bertarung di Pilkada level Kabupaten/Kota di Banten.

#banten #pilgubbanten #ratuatut #jayabaya #natakusumah #airinrachmidiany #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Hmm, salah satu dinamika politik paling menarik ini

Pengunduran diri Maruarar Sirait dari keanggotan PDIP pada 15 Januari 2024 jadi cerita tambahan dari deretan tokoh penting PDIP yang “berpaling”. Sebelumnya, ada juga sosok seperti Bobby Nasution dan Budiman Sudjatmiko.

Tidak lupa, keanggotaan Gibran Rakabuming Raka pun dipertanyakan setelah menjadi cawapres Prabowo Subianto. Lalu, yang menarik juga adalah Effendi Simbolon yang tidak lagi mendaftar sebagai caleg dari PDIP, meskipun untuk keanggotaannya disebut masih berada dalam PDIP.

PinterPolitik.com 

Selain Pemilihan legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), tahun 2024 akan diselenggarakan juga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di berbagai daerah seluruh Indonesia. 

Salah satu daerah yang akan menggelar pilkada adalah Provinsi Banten, termasuk beberapa kabupaten/kota di bawahnya. 

Dari beberapa nama kandidat yang muncul, ada dua nama yang berasal dari keluarga mantan Gubernur Banten tahun 2005-2014, Ratu Atut Chosiyah. Mereka adalah Airin Rachmi Diany yang merupakan adik ipar Ratu Atut dan Andika Hazrumy yang merupakan anak kandung Ratu Atut. 

Masuknya kedua nama keluarga Ratu Atut itu sebagai calon kuat yang akan maju dalam Pilkada Banten, yakni Airin sebagai calon gubernur (cagub) dan Andika sebagai calon bupati (cabup) Serang seakan menegaskan bahwa dinasti politik keluarga tersebut masih kuat pengaruhnya dalam Provinsi Banten. 

Keduanya juga seakan memperebutkan siapa yang pantas untuk melanjutkan dinasti politik keluarga mereka di Banten kelak. 

Seperti yang diketahui, keluarga Ratu Atut merupakan salah satu keluarga yang berpengaruh dalam lingkungan pemerintahan dan politik tanah Banten. 

Beberapa kerabat Ratu Atut pun menjabat berbagai jabatan penting dalam lingkungan pemerintahan maupun birokrasi di lingkup Provinsi Banten. 

Dimulai dengan suaminya mendiang Hikmat Tomet yang menjadi anggota DPR RI tahun 2009-2013, kemudian ada dua adiknya Tb. Chaeri Wardana (Wawan) menjadi ketua Kadin Banten pada tahun 2012 dan Ratu Tatu menjadi Bupati Serang sejak tahun 2016. 

Kemudian istri Andika sendiri Adde Rosi Khoerunnisa anggota DPR RI (2019-2024), anak kedua Ratu Atut, yakni Andhiara Aprilia Hikmat anggota DPD RI (2014-Sekarang) dan suaminya Tanto Warsono Arban yang menjabat sebagai Wakil Bupati Pandeglang (2016-sekarang). 

Terakhir, ada Pilar Saga Ichsan anak dari Ratu Tatu yang menjadi suksesor bibinya Airin Rachmi Diany di jabatan eksekutif Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sebagai Wakil Wali Kota. 

Pencalonan kandidat Pilkada 2024 sendiri masih menunggu hasil suara atau kursi DPRD yang diperoleh partai politik (parpol) pada Pileg nanti. 

Secara teknis, dalam Pilkada Banten 2024, dibutuhkan minimal 17 kursi untuk parpol atau gabungan parpol agar dapat mencalonkan kandidat yang akan mereka usung. 

Angka itu kiranya bukan hal yang terlampau sulit bagi trah Atut untuk dikonsolidasikan mengingat masih kuatnya pengaruh mereka dalam konstelasi politik Banten. 

Lalu, pertanyaan pertama tentu mengemuka, yakni mengapa keluarga Ratu Atut masih memegang pengaruh yang kuat dalam peta politik di Banten? Dan mungkinkah kelak Airin dan Andika justru akan bersaing secara terbuka untuk menjadi sosok paling pantas meneruskan trah Atut? 

Kuatnya Politik Transaksional Banten? 

Sejak awal terbentuknya, Provinsi Banten tidak bisa dilepaskan dari peran local strongmen atau jawara dan politik kekerabatan. Local strongmen tersebut kemudian membentuk organisasi bernama Satuan Karya (Satkar) Jawara pada tahun 1971 yang dipimpin oleh Tb. Chasan Sochib. 

Sejak saat itu, Tb. Chasan Sochib mulai melibatkan diri dalam politik dan tampil dominan dalam pembentukan Provinsi Banten. 

Karena perannya yang besar, Tb. Chasan Sochib kemudian menempatkan anaknya Ratu Atut Chosiyah sebagai wakil gubernur pada pemilihan tahun 2001 yang kemudian kelak menjadi Gubernur Banten pada tahun 2005 setelah gubernur saat itu tersandung kasus korupsi. 

Proses konsolidasi politik kekerabatan di Banten kemudian berlangsung ketika kerabat Ratut Atut masuk dalam politik. 

Hal itu dilakukan Ratu Atut tampaknya demi menjaga keistimewaan politik keluarganya yang bermula dari sang ayah Tb. Chasan Sochib di mana tidak semua orang memiliki itu. 

Adela Garzon dalam publikasinya yang berjudul Familism menjelaskan terbentuknya suatu dinasti politik dalam bentuk familisme biasanya didasarkan pada klan untuk menjaga keistimewaan politik yang telah didapat. 

Dengan keistimewaan politik berkat peran sang ayah, serta didukung dengan konsolidasi politik kekerabatan yang dilakukan Ratu Atut, maka tak heran kiranya jika sampai saat ini keluarganya masih cukup berpengaruh dalam peta politik Banten. 

Selain faktor kekerabatan, dinasti politik keluarga Ratu Atut di Banten jamak dinilai juga terjadi karena faktor clientelism. 

Luis Fernando Medina dan Susan Stokes dalam tulisannya berjudul Clientelism as Political Monopoly menjelaskan clientelism adalah aktor politik hanya menawarkan manfaat yang konkrit kepada pemilih jelang pemilhan umum (pemilu) dibandingkan programatik yang akan terwujud setelah pemilihan. 

Dengan adanya clientelism pemilih tidak memilih berdasarkan program yang ditawarkan seorang kandidat melainkan memilih berdasarkan apa yang dia dapatkan saat menjelang pemilihan. 

Hal ini kemudian membentuk sebuah monopoli politik. Istilah monopoli yang biasanya terkait persaingan dalam bidang ekonomi, bisa juga terjadi dalam politik. 

Monopoli ekonomi membuat konsumen menandatangani kesepakatan eksklusif dan konsumen takut untuk beralih ke pesaing karena akan ada risiko tertentu. 

Tak berbeda jauh, monopoli politik akan membuat pemilih secara tidak langsung terikat pada satu kandidat dan membuat pemilih takut untuk beralih pada kandidat lain karena merasa akan ada risiko yang akan diambil. 

Dalam konteks yang terjadi di Banten, dinasti politik yang dibangun oleh Ratu Atut dan keluarganya kiranya memanfaatkan clientelism yang kemudian menjadi sebuah monopoli politik. 

Dinasti politik Atut seolah begitu “cerdik” melihat fakta masyarakat Banten yang tampaknya masih cenderung “konservatif” dalam konteks sosio-politik-kultural hingga menyebabkan terjadinya “kemandulan” demokrasi. Dengan begitu, peta politik di Provinsi Banten menjadi sebuah monopoli politik keluarga Atut di Banten. 

Monopoli keluarga Atut kiranya juga disebabkan masyarakat Banten yang seolah takut untuk memilih kandidat di luar keluarga Atut yang menawarkan hal baru karena dianggap adanya risiko ketidakpastian yang bisa berujung pada sebuah kerugian. 

Dengan banyaknya anggota keluarga yang menempati berbagai jabatan publik seloah membuat masyarakat merasa keluarga ini sudah berpengalaman dan terpercaya dalam mengelola pemerintahan. 

Padahal, masyarakat kiranya perlu menyadari dalam berpolitik harus memilih siapa yang dapat menguntungkan dan bisa mengakomodir kepentingan mereka. 

Lantas, kembali ke pertanyaan sebelumnya dan dengan kecenderungan seperti itu, mungkinkah Airin dan Andika benar-benar bersaing nantinya untuk menjadi ikon suksesor Atut di Banten? 

Bersaing Secara “Sehat”? 

Persaingan antar anggota keluarga atau kerabat sangat lumrah terjadi. Satu sama lain akan memperebutkan siapa yang terbaik dan pantas membanggakan keluarga. 

Hal itu kiranya juga terjadi pada keluarga mantan Gubernur Banten Ratu Atut. Airin dan Andika bersaing untuk menjadi ikon politik baru dalam Pilkada Banten 2024. 

Keduanya juga sudah berpengalaman dalam politik nasional. Airin pernah menjadi Wali Kota Tangsel dua periode, serta Andika pernah menjadi anggota DPD RI dan Wakil Gubernur Banten periode 2017-2022. 

Dengan pengalaman keduanya, rasanya memang sudah waktunya bagi kedua aktor tersebut untuk naik kelas dalam perpolitikan Banten. 

Persaingan adalah salah satu bentuk konflik, frasa konflik sendiri tidak selalu mengandung konotasi negatif. Lewis Coser dalam bukunya yang berjudul The Functions of Social Conflict menjelaskan bahwa konflik merupakan sebuah sistem sosial yang bersifat fungsional. 

Coser menambahkan konflik yang tejadi dalam masyarakat tidak hanya menunjukkan fungsi negatif saja, tetapi dapat juga menimbulkan dampak positif. 

Apa yang terjadi di antara Airin dan Andika tampaknya justru akan memantik konflik yang positif. Terlepas dari impresi minor dinasti politik selama ini, keduanya seolah menunjukkan kepada publik bahwa anggota keluarga mereka mempunyai kandidat-kandidat yang potensial untuk memimpin Banten. 

Dengan segala pengalaman yang mereka punya seakan turut menegaskan trah Atut tidak hanya mengandalkan nama besar Ratu Atut yang juga mantan Gubernur Banten. 

Namun, karena keduanya berasal dari parpol yang sama, yaitu Partai Golkar. Suatu saat, mereka agaknya harus bergantung pada keputusan partai yang akan memilih sosok terbaik diantara mereka untuk menjadi ikon Banten penerus Ratu Atut. 

Kini, Airin tampak lebih di atas angin mengingat kabar teranyar yang berhembus dari para elite Partai Golkar menegaskan dirinya lah yang akan diplot sebagai kandidat Banten 1. 

Akan tetapi, meski Andika justru turun kelas sebagai cabup Serang, kompromi tertentu kiranya telah dicapai mengingat Andika masih memiliki usia yang lebih muda. 

Selain itu, menempatkan Andika di Kabupaten Serang juga kiranya menjadi jalan tengah untuk tetap menguasai wilayah itu dikarenakan bupati petahana saat ini tak lain adalah bibi Andika sendiri, yakni Ratu Tatu Chasanah. 

Namun, di atas semua karakteristik politik itu, mengutamakan kesejahteraan masyarakat Banten kiranya tetap harus menjadi prioritas siapa pun elite yang akan berkuasa nantinya. (S83) 

pinterpolitik.com

BANTEN – Dinasti politik rentan dengan praktik korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 58 dinasti politik yang berkembang subur di Indonesia, salah satu yang paling fenomenal adalah dinasti Atut Chosiyah di Provinsi Banten.

Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, Andika Hazrumy yang tak lain merupakan putra sulung Atut Chosiyah, maju sebagai calon wakil gubernur Banten. Selain anaknya, saudara Atut juga menguasai sejumlah wilayah di Banten. Misalnya, Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany merupakan ipar Atut, sedangkan Bupati Serang Tatu Chasanah adalah adik Atut.

Sementara itu Jawa Tengah juga mengenal keluarga yang menerapkan dinasti politik, yaitu dinasti Sri Hartini dari Klaten yang kini juga tengah hangat diperbincangkan. Sri Hartini adalah Bupati Klaten periode 2015-2020, ia adalah istri dari Haryanto Wibowo yang sebelumnya juga menjadi Bupati Klaten periode 2000-2005.

Berikut ini daftar dinasti politik peserta Pilkada 2017 yang menyebar di seluruh daerah di Indonesia:

Menanggapi suburnya dinasti politik di Indonesia, Pemerintah sempat mengatur pencegahan berdirinya dinasti politik melalui Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r yang menyatakan, seseorang yang mempunyai hubungan darah atau ikatan perkawinan dengan petahana tidak boleh maju menjadi kepala daerah kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan atau lima tahun.

Namun, ketentuan yang mengatur soal mencegah berkembangnya dinasti politik tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Inilah yang sakhirnya dimanfaatkan oleh para kepala daerah untuk berlomba-lomba menyiapkan keluarganya sebagai pengganti dan mempertahankan dinastinya tetap berkuasa. (Berbagai sumber/A15)

JAKARTA – Julius Ibrani selaku Koordinator Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menilai praktik politik dinasti di Provinsi Banten masih kuat.

“Warga banyak yang keluhkan, ketika Wali Kota (Tangerang Selatan) mengadakan program di masyarakat, dia mempromosikan keluarganya yang sedang maju Pilgub Banten,” kata Julius dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017).

Menurut Julius, meski Ratu Atut Chosiyah telah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), politik dinasti di Banten tetap mencengkram, karena beberapa anggota keluarga Atut masih menduduki posisi penting di kepala daerah tingkat dua (Kota dan Kabupaten), Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan DPRD.

“Ini yang saya kira harus diputus dengan tak lagi memilih calon yang anggota keluarganya tersangkut politik dinasti yang lebih-lebih terjerat kasus korupsi, kalau tidak politik dinasti semakin kuat dan korupsi menggurita,” lanjut Julius. Ratu Atut Chosiyah adalah mantan Gubernur Banten yang sekarang menjadi narapidana kasus korupsi. Sejumlah keluarga besar Atut masuk ke politik praktis. Airin Rachmi Diany adalah adik ipar Atut. Sementara Andika Hazrumy adalah anak sulung Atut.

Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman merupakan adik tiri Atut. Lalu, adik Atut, Ratu Tatu Chasanah, kini menjabat Bupati Serang. Sebelumnya dia adalah Wakil Bupati Serang. Menantu Atut, Tanto Warsono Abran, saat ini menjabat Wakil Bupati Pandeglang periode 2016-2021.

Sebelum Tanto, wakil bupati Pandeglang adalah Ibu tiri Atut, Heryani. Selain di eksekutif, beberapa keluarga besar Atut juga merambah legislatif maupun jabatan publik lain. Apakah cengkraman keluarga Ratu Atut ini ada hubungan dengan naiknya pamor Partai Golkar dibawah Setya Novanto? (kompas.com/A11)