PinterPolitik.com

Perasaan cinta, sayang, khawatir, dan takut itu hal yang biasa ya, cuy. Itu manusiawi banget – apalagi perasaan khawatir atau takut kehilangan pujaan hati. Behh, normal banget deh pokoknya. Namanya juga sayang.

Nah, entah perasaan yang mana, tetapi salah satu perasaan itu sepertinya tengah melanda Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, gengs. Mungkin, doi merasa khawatir kurang optimal dalam bekerja ya, cuy.

Nah, tidak berselang lama setelah video kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebar, Kemensos meminta tambahan anggaran sebesar Rp 875 miliar untuk tahun 2021, cuy. Alhasil, total pagu anggaran Kemensos bisa mencapai Rp 1,3 triliun dari alokasi sebelumnya, yakni Rp 425 miliar. Weleh-weleh, banyak banget pak tambahannya.

Dalam kalimatnya, Pak Juliari Batubara ini mengatakan tambahan anggaran itu dibutuhkan untuk verifikasi dan validasi atas data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Doi juga menargetkan bisa melakukan verifikasi dan validasi untuk seluruh DTKS dan 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

View this post on Instagram

Apa iya presiden kantongi data yang tidak valid? #data #fahrihamzah #fh #jokowi #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 3, 2020 at 5:13am PDT

Adapun anggaran yang diberikan sebelumnya yang hanya Rp 425 miliar. Oleh sebab itu, Kemensos dinilai hanya mampu melakukan verifikasi dan validasi untuk 12 juta rumah tangga di 32 provinsi.

Wah, sebentar nih pak, ada yang ganjal menurut mimin. Baiklah, kita setuju kalau seumpama tujuannya untuk kemaslahatan rakyat, tapi kok aneh gitu. Anggaran Rp 425 miliar bisa me-cover 32 provinsi. Kita sih sebenarnya gakmasalah kalau melakukan penyerapan anggaran besar-besaran – apalagi demi membantu kerja Kemensos dalam menjalankan kebijakan.

Tapi, apa mungkin ya sang Mensos ingin mencoba dan memperbaiki pekerjaannya sebelumnya? Apalagi, progress kinerja doi sedikit di-notice oleh presiden di video rapat kabinet kemarin. Hehe.

Atau, apa jangan-jangan ini “kebijakan kagetan” gitu pak? Yaa, apa mungkin ini kebijakan karena takut di-reshufflepresiden gitu? Kan, Pak Jokowi udah mengancam dengan isu reshuffle tuh. Upsss. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Bansos pemerintah dinilai makin tidak tepat sasaran. Belum merata terdistribusi, total anggaran mencapai Rp 238 triliun. Dan persoalan terebut telah diakui oleh Istana

PinterPolitik.com

Pandemi Corona (covid-19) secara fundamental telah memorak-porandakan berbagai dimesi kehidupan kita dalam bernegara dan bermasyarakat. Berbagai tingakatan kelas sosial terkena dampak yang amat signifikan.

Namun sudah tentu, bahwa yang paling merasakan dampak dari pandemi ini adalah masyarakat menengah rentan miskin dan masyarakat miskin. Begitu runtut kebijakan telah dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah pusat sampai ke daerah tetapi, bukannya menyelesaikan masalah, kebijakan-kebijakan tersebut justru menuai masalah lain yang lebih laten.

Sudah selayaknya kita mempertanyakan mengapa hal di atas bisa terjadi? Dan jawabannya pun dapat diprediksi yaitu semerawutnya data, buruknya koordinasi antar tingkatan pemerintah, minimnya sosialisasi, dan sebagainya.

Sebetulnya, faktor tersebut hanya gejala permukaannya saja. Faktor paling signifikan mengapa kebijakan pemerintah sebagai problem solver malah menjadi new problem maker adalah ketidakadilan. Pemerintah dalam kebijakannya telah menggadaikan nilai dan prinsip keadilan.

Pemerintah sebagai Tumpuan

Terdapat banyak kelompok yang gencar melontarkan kritik terhadap pemerintah dan kebijakannya. Namun, begitu sedikit respon yang diberikan pemerintah terhadap masukan dan kritik dari luar lingkaran pemerintah tersebut.

Elite politik, akademisi, lembaga independen, organisasi non-pemerintahan, bahkan individu di masyarakat pun ikut serta memberikan kritik kepada pemerintah. Namun, sangat disayangkan, pemerintah justru asik sendiri, bahkan ribut sendiri dengan jajarannya dan, lebih mirisnya lagi, mereka meributkan kebijakannya sendiri. Entah apa yang merasuki pemerintah.

Dalam kondisi seperti sekarang ini, pemerintah merupakan tumpuan satu-satunya bagi  seluruh elemen masyarakat. Kebijakan yang diputuskan haruslah kebijakan yang adil terhadap seuluruh elemen masyarakat.

Pemerintah harus mampu mengukur derajat kerugian dan keuntungan atas kebijakan yang diambilnya. Jangan sampai pemerintah justru kelimpungan atas dampak dari kebijakannya sendiri.

Maka dari itulah, pemerintah harus memiliki alternatif kebijakan sebagai dasar apabila kebijakan awal yang didistribusikan pada masyarakat, justru menemukan hambatan dan menimbulkan masalah baru.

Hari ini, implementasi mendahului rumusan kebijakannya. Kecepatan dalam pengambilan keputusan merupakan pilihan yang bijak.

Implementasi Peraturan Gubernur (Pergub) misalnya dapat mendahului rumusan Pergub-nya secara administratif dan ketatanegaraan. Hal tersebut memang tidak ideal tetapi, dalam kondisi seperti sekarang ini, langkah tersebut masih dapat ditoleransi.

Dengan catatan, pemerintah tidak menjadikan dalil tersebut sebagai counter–argument ketika kebijakannya dinilai tidak tepat sasaran karena pemerintah adalah tumpuan. Tidak ada lagi pihak yang bertanggung jawab secara penuh kecuali pemerintahan itu sendiri.

Ambang Batas Harapan

Pemerintah sebagai tumpuan masyarakat, selaras dengan harapan besar yang menggantung kepada pundak pemerintah di setiap tingkatannya.  Sebagai bentuk pemenuhan harapan dari pemerintah pada masyarakat di tengah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), terbitlah kebijakan pengamanan sosial berupa distribusi bantuan sosial pemerintah.

Pemerintah, khususnya Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelontorkan dana lebih dari Rp 3 triliun yang kemudian akan didistribusikan secara bertahap kepada masyarakat di Provinsi Jabar melalui pemerintah kabupaten sampai ke tingkatan pemerintah desa.

Namun, perlu di garis bawahi bahwa tidak seluruh elemen masyarakat mendapatkan bantuan sosial tersebut. Terdapat klasifikasi kelompok yang dibuat oleh pemerintah sendiri dalam pemberian bantuan.

Selepas kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan, justru menuai kritik dari berbagai lapisan masyarakat bahkan dari jajaran pemerintahan sendiri. Ramai pemerintah tingkat lokal yang menyampaikan protes kepada Gubernur Jabarmelalui media sosial.

Dan yang menjadi problem laten selanjutnya adalah saat konferensi pers, Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Kang Emil)menyampaikan bahwa kekeliruan distribusi tersebut bisa terjadi. Penyebabnya adalah data yang tidak akurat yang disampaikan oleh pemerintahan desa dan kabupaten sendiri.

Fenomena yang begitu jelas menampakkan bahwa pemerintahan kita tidak terkoordinasi dengan baik. Dalam kondisi seperti sekarang ini, seluruh jajaran pemerintah yang seharusnya mampu melakukan komunikasi dengan baik dan rutin guna mencapai tujuan kebijakan, justru mempertontonkan ketidakmampuannya dalam mengelola dampak sosial dari kebijakan.

Tidak tepatnya distribusi bantuan kepada masyarakat, semerawutnya data, rentannya politisasi dana bantuan sosial, minimnya transparansi, dan buruknya koordinasi antar pemerintah adalah sedikit fakta dan fenomena yang menyebabkan masyarakat pun marah sekaligus gerah melihat pemangku kebijakannya justru mematahkan harapan yang dibangunnya sendiri.

Tegakkan Kebijakan Berkeadilan

Esensi dari adanya kebijakan adalah munculnya keadilan. Dan, dalam kondisi seperti sekarang, kebijakan sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah. Tidak ada keterlibatan secara aktif dan masif dari elemen lain sehingga berdampak kepada watak pemerintahan yang egosentris dan anti kritik. Sebuah kelalaian pertama pemerintah menggadaikan prinsip keadilan pertama yaitu equal liberty.

Kedua, pemerintah menggadaikan prinsip equal opportunity yang dimiliki oleh masyarakat. Pemerintah membentuk skala prioritas yang dibangun dengan nalar yang keliru dan berlanjut pada distribusi yang keliru pula. Kebijakan yang diimplementasikan pun menjadi rentan dalam menuai ketidakadilan.

Ketiga, pemerintah tidak menerapkan prinsip equal distribution yang sebenarnya seluruh prinsip ini sudah diamanatkan oleh sila kedua dalam Pancasila, yaitu  “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” .

Pemerintah berjalan tanpa pengawasan internal yang ketat dan melekat dalam menjalankan kebijakan bantuan sosial ini. Maka kita sebagai masyarakatlah yang secara langsung turun mengawasi dengan mata, kepala dan hati kita sendiri demi tegaknya kebijakan yang berkeadilan.

Tulisan milik Fauzi Akbar, Analis Kebijakan Muda dan Mahasiswa Pascasarjana Kebijakan Publik UNPAD

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Alkisah, zaman dulu ada cerita tentang dua kerajaan yang saling bekerja sama apik. Kerajaan Islam Perlak yang saat itu memiliki pengaruh besar memberi bantuan kepada Kerajaan Indera Purba yang sedang dijajah oleh Kerajaan Seudu.

Nah, Seudu ini ternyata saat itu sedang dipimpin oleh oligarki atau dinasti keturunan Tiongkok. Setelah Indera Purba sudah mendapat bantuan yang cukup dari Perlak, maka selanjutnya Indera Purba melakukan perlawanan terhadap Seudu.

Hingga akhirnya, Indera Purba terbebas dari penjajahan berkat bantuan dari Perlak. Begitulah, kisah dua wilayah yang saling bahu-membahu untuk mengusir penjajah dari dinasti Tiongkok di Seudu.

Itu kisah dahulu yang menceritakan tentang sikap kepemimpinan dari dua wilayah sentral kala melawan musuh bersama. Kini, semangat ‘pemimpin bantu pemimpin’ begitu kayaknya bakal terulang kembali, cuy.

Tapi, kondisinya beda. Pertama, aktornya kali ini bukan kerajaan tapi pemerintah provinsi, yakni Jawa Tengah (Jateng) dan DKI Jakarta. Kedua, musuhnya juga beda, bukan lagi tentara dinasti Tiongkok, melainkan virus yang tak kasat mata, gengs.

Ketiga, targetnya pun jelas tidak sama. Kalau dulu targetnya yakni mengusir penjajah, sekarang mencegah keputusasaan warga – atau kasarnya supaya warga masih percaya sama pemimpin dan kehidupan.

Adalah seorang Ganjar Pranowo yang lagi-lagi punya ide brilian – nama lain dari ide gila – tentang kirim bantuan ke DKI. Jakarta. Bantuan yang dimaksudkan agar memenuhi harapan ‘sambung urip’ (menyambung hidup) warga Jateng di Jakarta itu sudah tahap packing lho, cuy.

View this post on Instagram

Bantuan Sosial saja masih dipolitisasi #bansos #bantuansosial #bansosdipolitisasi #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 30, 2020 at 3:38am PDT

Biuh, gercep banget nih Pak Ganjar. Pantas saja kalau Jateng didapuk jadi provinsi terbaik 2020 kala pandemi.

Tapi, ngomong-ngomong bakal tepat sasaran gak ya nanti bantuannya? Secara inti dari terobosan kan ketepatan atau presisi – kalau dalam bahasa sepak bola.

Percuma kan kalau sudah ngasih umpan terobosan tapi gak tepat di kaki penyerang, ya, akhirnya luput. Nah, maka dari itu, urusan ini pasti bakal ngomongin jumlah warga Jateng di DKI Jakarta sekaligus teknis distribusi.

Pak Ganjar sih bilang kalau bantuan yang berisi sembako ini bakal menyasar 26 ribu orang. Wow, serius nih datanya?

Pasalnya, jika mengacu dengan data milik Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2020 saja sudah mencapai 10,57 juta, cuy. Masa sih jumlah warga Jateng di Jakarta tidak mencapai satu persennya? Padahal, kan, mayoritas pendatang di Jakarta paling banyak berasal dari Jateng lho.

Hmmm, sebenarnya sedikit aneh sih menurut mimin, secara mimin sendiri warga Jateng. Hehehe. Coba deh, pak, di cross–check lagi. Jangan sampai keliru data kayak yang dicontohkan oleh lembaga sebelah lho, Pak. Hehehe.

Eitz, sebentar, mimin jadi ingat. Kok Pak Ganjar fokus di DKI Jakarta saja ya? Terus, provinsi lain seperti Jawa Timur (Jatim) apa gak ada warga Jateng juga ya? Atau memang ada agenda lain nih, Pak, di provinsi yang dekat dengan Istana Kepresidenan itu? Upsss.(F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Sebagai sebuah negara yang menggunakan sistem demokrasi sebagai landasan dasar perjalanan negara, sebenarnya hal yang lumrah ya, gengs, jika muncul sebuah kritik dari pihak tertentu. Seperti contoh ketika presiden dikritik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena kebijakan yang dibuat kurang sesuai.

Sementara, DPR dikritik oleh rakyat karena dinilai tidak bisa kerja (ini menurut rakyat yang biasanya protes, bukan menurut mimin). Ini bukan bermaksud sarkas ya, cuy, hanya menyampaikan apa yang terjadi biasanya. Upsss, Hehehe.

Karena memang, melalui sebuah kritik, beberapa pihak akan menyadari kesalahan yang mereka lakukan, cuy. Terkadang kan ada tuh, pihak yang sebenarnya melakukan kesalahan tapi gak sadar.

Dengan catatan kritik tersebut membangun ya, cuy. Bukan kritik tidak jelas yang gak ada solusi. Kalau kritik model seperti itu sih, hadeuuh, malah mungkin akan bikin orang butuh persediaan Oskadon, alias pusing tujuh keliling. Eh, giliran pas ditanya solusi, malah bingung. Hadeuhh.

Terlepas dari kalimat yang di atas, ada sedikit cerita seru nih, gengs, yaitu tentang Pak Anies dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hayo, coba tebak ceritanya tentang apa nih? Kali ini mimin akan menyuguhkan cerita tentang kritik salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari PSI kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, gengs.

Pada penasaran gak nih kritiknya terbarunya tentang apa? Soalnya, perseteruan antara mereka kan gak ada habisnya. Ada saja celah yang didapat PSI. Hehehe.

Nah, begini, cuy, ceritanya. Salah satu anggota DPRD Fraksi PSI dari Komisi B yang bernama Eneng Malianasari memberikan kritik pedas kepada Gubernur Anies yang dia nilai tidak lagi memberikan bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat DKI Jakarta meski dana Bansos masih tersisa banyak, cuy, yaitu Rp 560 miliar.

Weleh-weleh, masih banyak banget ya, gengs, ternyata. Menurut doi, harusnya Pemprov DKI juga menjalankan kesepakat yang sudah terjalin dengan pemerintah pusat yaitu memberikan bantuan kepada 1,2 juta penduduk Jakarta, bukan malah menghindarinya.

View this post on Instagram

Soal bantuan sosial Corona di Ibu Kota jadi menimbulkan keributan #bansoscovid19 #bansos #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 14, 2020 at 6:41pm PDT

Dalam statement-nya, doi menjelaskan seperti ini, cuy, “Anggaran Bansos tahap satu sekitar Rp 187 miliar, masih tersisa dana Rp 560 miliar untuk 3 kali pembagian Bansos berikutnya. Pertanyaannya, jika tidak digunakan untuk Bansos, ke mana uang tersebut. selain itu, Pemprov DKI juga harusnya menjalankan kesepakatan yang sudah terjalin dengan pemerintah pusat terkait bantuan kepada 1,2 juta warga, bukan malah melempar tanggung jawab.”

Lebih jauh dari itu nih, gengs, Mbak Eneng ini menilai bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki kecenderungan tidak transparan soal anggaran. Bahkan, menurut doi, jika sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) No 28/2020, Pemprov DKI membuat geger masyarakat dengan secara mendadak menambah anggaran belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp 844 miliar.

Padahal, Rp 747 miliar dari anggaran tersebut harusnya menjadi anggaran Bansos, cuy. Hmmm, benar gak ya ini? Masa sih begitu? Mungkin Pemprov DKI yang lebih berhak menjawab ya, gengs. Biar gak ada miskomunikasi, tahan dulu, cuy, suudzon-nya, kan ini bulan suci Ramadan, ntar pahala puasanya berkurang loʼh. Hehehe.

Tetapi nih, cuy, informasinya Pemprov DKI sudah melakukan rapat dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait Bansos, gengs. Dengar – dengar, hasilnya yaitu memang penyaluran Bansos akan diambil alihlangsung oleh pemerintah pusat.

Adapun anggaran Bansos juga rencananya akan diserahkan ke pemerintah pusat, gengs. Hmmm, kalau memang benar seperti itu, ada gak nih politisi PSI yang ikut rapat tersebut? Jangan-jangan gak ada yang ikut. Kira-kira, bro and sist PSI ini sebenarnya mengerti dan mengetahui struktur Bansos yang ada di DKI Jakarta gak sih?

Coba deh di-cross–check terlebih dahulu, ntar kalau sudah mengetahui informasi secara lengkap dan benar baru ngomong. Kalau bahasa anak gaul sekarang, jangan asal bunyi, ntar pas ditanya, eh, malah bingung sendiri. Upsss.

Kalau kata Pak Anies, sebelum bekerja, sebaiknya dikonsep, dipikirkan, dan dibicarakan dengan tim terlebih dahulu. Jangan malah terbalik. Upsss, hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pengusaha Indonesia kompak bantu rakyat di tengah pandemi. Dinilai dapat perbaiki citra bantuan prank yang viral dan anggota Kadin himpun Rp 500 miliar

Wamenda PDTT Budi Arie Setiadi nilai data bansos DKI Jakarta paling bermasalah. Terungkap dalam sinergi bansos Covid-19 antara pemprov DKI dengan pemerintah pusat, terjadi banyak penerima bansos ganda

PinterPolitik.com

Pernah lihat film yang menampilkan plot ketika seorang bos memarahi karyawan sebab si karyawan dianggap ngelanggarsuatu peraturan padahal si bos sendiri yang membuat dan melanggar peraturannya gak, gengs? Biasanya, bos yang kayak gitu kemungkinan sedang mengalami satu di antara dua hal. Kalau gak tertekan, ya berarti sedang tidak sadarkan diri saat membuat peraturan.

Kategori pertama bisa kalian tonton pada dalam film Spider-Man saat Jameson yang jadi bosnya Peter Parker kerap melanggar keputusan yang ia buat sendiri sebab tekanan bisnis – tapi lucu juga kalau ingat bos cerewet ini. Kategori kedua, kalian bisa lihat pada relasi bos Varrick dan si anak buah Zhu Li – meski akhirnya mereka berdua menikah – di serial Avatar Korra. Dan, ada masih banyak lagi lah film yang membahas itu.

Mimin jadi ingat falsafah Jawa berbunyi mulat sarira dan ngiloa githokmu dewe yang punya arti singkatnya “introspeksi diri” atau bahasa edisi Ramadan ya muhasabah (mawas diri). Meski asal bahasanya berasal dari Jawa, tapi kandungan falsafah ini pastinya ada di setiap suku, misal di Bugis ada kalimat heroik berbunyi, “Siri’ Na Pacce,” yang berarti menjunjung tinggi budaya rasa malu.

Nah, dari situ jelas ya, kalau di Indonesia ini seharusnya orang kudu pintar memahami diri sendiri dahulu sebelum nembak sana-sini, cuy, termasuk ya jangan lupa sama omongan yang sudah pernah diputuskan. Apalagi kalau omongan ini munculnya dari pemimpin, bisa gak dipercaya sama publik deh. Mencla-mencle disebutnya.

Ya ini buat pelajaran saja sih untuk kita semua, terlebih bagi Gubernur Jawa Timur yang sedang dapat sorotan. Pasalnya, Bu Khofifah Indar Parawansa ini mengkritik habis-habisan kerja Menteri Sosial (Mensos) Juliari P. Batubara terkait data penerima bantuan sosial (Bansos). Sebagaimana kita maklumi, Indonesia ini dalam urusan berbagi memang banyak debatnya daripada geraknya.

View this post on Instagram

Duh, masyarakat jadi bingung – #bansos #bantuansosial #bantuancorona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 5, 2020 at 12:36am PDT

Kejadiannya nyata terlihat saat Bu Khofifah menilai bahwa Mensos masih keliru sebab berpatok pada DTKS hasil verifikasi 2015 lalu. Tapi, sebenarnya, Pak Juliari ini gak bilang berpatok pada DTKS seluruhnya sih.

Justru, dia mengaku kalau sudah pasrah ke Pemerintah Daerah (Pemda) saja. Nah, ini gimana? Kok pada lempar-lemparan? Mana yang benar? Ya sudahlah, urusan elite. Namun, daripada kisruh data, mending ikut saja nasihat dari Bupati Trenggalek yang bilang, “Kalau kita menunggu data-data terus sampai sempurna ya bantuannya nggak turun-turun.”

Jadi mending, antar kedua tokoh ini mbokyo yang mesra dalam mengurus data dan menyalurkan bantuan. Lagian data DTKS ini juga Bu Khofifah yang membuat, kan? Sementara, terakhir diverifikasi tahun 2015.

Adapun, Pak Juliari menjadi Mensos ya baru beberapa bulan ini. Kok ya ketika jadi Mensos, Bu Khofifah tidak memperbaharuinya setiap tahun saja begitu? Kan, agar bisa dimanfaatkan terus gitu. Terus, kalau seperti sekarang siapa yang harus disalahkan? Hmmm.

Nah, dalam kondisi seperti ini, kan lebih enak jika Bu Khofifah dan Pak Juliari bisa saling verifikasi data tuh. Budaya rembukan ini penting, biar tidak sampai ambunen sikutmu dhewe (tidak bisa introspeksi diri). Sekaligus, publik ini banggakalau bisa lihat senior-junior akur. Upsss, hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Bansos Covid-19 Kejagung beserta jajaranya tuai apresiasi, dengan membagikan 2 ribu paket sembako dan masker di Jakarta serta lakukan rapid test drivethru kepada 500 pengguna jalan di lingkungan Kejagung

PinterPolitik.com

Dalam sepak bola, tidak peduli sehebat apa pun Anda, komando harus ada di satu kepala. Gak boleh dua atau tiga, kecuali ada hal lain, misal cedera. Itu sepak bola, yang cuman di lapangan saja, belum lagi kalau urusannya memikul wilayah. Nah, harusnya mbok ya pemerintah kita belajar dari olahraga yang murah meriah namun bisa bikin riang gembira itu, cuy.

Ambil saja masalah terbaru nih, yaitu saat antara lini dalam tim tetek-bengek Bantuan Sosial (bansos) dalam rangka pandemi virus Corona (Covid-19) gak kompak sama sekali soal pendataan. Lini pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Sosial Juliari P. Batubara sudah bilang kalau soal pendataan ini dikembalikan ke pemerintah daerah.

Namun, pemerintah daerah, seperti Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bilang kalau ternyata pemerintah pusat ini juga tidak jelas mendudukkan perkara pendataan ini, gengs. ” Badan Pusat Statistik (BPS) punya survei sendiri, Kementerian Sosial (Kemensos) punya survei sendiri, Kementerian Desa juga punya survei sendiri. Itu jadi salah satu masalah di Indonesia yaitu ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah,” ujar Kang Emil. Hadeuh, kok serumit ini ya, cuy?

Kasarnya nih, Kang Emil mau ngomong – tapi mungkin segan kali ya, sebab jaga etika pejabat – kalau ternyata pemerintah pusat bukannya membantu pemerintah daerah buat menyalurkan Bansos sampai tingkat terbawah tetapi malah tambah bikin riweuh urusan saja.

Ada benarnya juga. Coba deh bayangin, semua lembaga kan punya data, terus kira-kira data mana yang akan dipakai oleh pusat buat menentukan warga yang layak menerima bantuan? Kalau misal gak jelas begini, kan repot, terutama bagi pemerintah daerah dan desa.

Kenapa? Ya sebab warga pastinya easy going banget mau dari mana saja bantuan itu, pokoknya rujukannya tetap pemerintah yang mudah dijangkau, seperti Pak Lurah dan Pak Kades. Kalau aparat desa pusing, lari ke Pak Camat.

View this post on Instagram

Bantuan Sosial saja masih dipolitisasi #bansos #bantuansosial #bansosdipolitisasi #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 30, 2020 at 3:38am PDT

Kalau kecamatan pusingnya tujuh keliling, ya ke Bupati. Bupati migrain mikir, langsung aja berangkat ke Gubernur. Nah, Gubernur punya tanggung jawab besar nih, berarti harus curhat minta kebutuhan ke pusat. Sementara, pusat datanya saja gak jelas. Hadeuhh, begini amat ya nasib.

Belum kelar urusan itu, muncul berita kalau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) minta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua agar membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebab ada yang tidak match dengan data di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ya, oke, gak masalah, bahkan bagus deh kalau KPK perhatian begitu – sesuai job-nya untuk mengawal pundi-pundi uang negara.

Juru Bicara (Jubir) KPK Ipi Maryati bilang begini, “KPK juga mengingatkan agar mekanisme pemberian bansos dapat mengantisipasi terjadinya duplikasi bantuan ataupun penyaluran bantuan fiktif.” Hmm, syahdu dan klise gak sih?

Pasalnya, KPK juga mbok yo paham kalau Pemprov di seluruh republik ini pada cenut-cenut kepalanya sebab bingung mau mengacu data pusat yang mana. KPK kan bilangnya mengacu pada data Kemendagri, tapi coba dilihat, Kemensos dan BPS saja punya data masing-masing.

Oke, sekarang mending pada balik ke paragraf awal, belajar keterpaduan antar orang dalam sepak bola. Lihat, misal di Manchester United era 2004. Meski di setiap posisi ada pemain bermental pemimpin, seperti Neville, Giggs, sampai anak muda bernama Rooney, tetapi tetap saja komando strategis harus dipegang oleh sosok Roy Keane.

Nah, coba deh pemimpin yang baik-baik ini berpikir demikian. Kalau mau mudah, sudah, pakai saja data BPS aja, biar gak nganggur sehabis sensus kemarin, kan? Terlebih, BPS itu sebuah badan setingkat menteri yang mempunyai kuasa besar terkait dunia pendataan, gengs. Harusnya, terkait validitas data sudah teruji secara klinis alias verified. Kalau data doi hanya sebatas untuk sensus saja, kan mubazir, cuy.

Padahal, jika survei dilakukan secara serius dan saksama oleh BPS, kementerian lainnya bisa menghemat anggaran dengan tidak usah melakukan survei data lagi. Pakai saja single data dari BPS, kan lebih enak dan praktis. Pemerintah daerah dan pusat tenang, warga pun senang. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.