Audio ini dibuat menggunakan AI.

Diskursus mengenai organisasi kemasyarakatan dengan “genre” yang dinilai meresahkan seolah tak ada habisnya. Menariknya, eksistensi mereka dinilai memiliki simbiosis multiaspek tertentu yang membuatnya terus lestari dan harus diregulasi dengan cermat demi stabilitas nasional.

PinterPolitik.com

Organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia kerap kali diposisikan secara ambivalen. Di satu sisi sebagai kekuatan sipil yang membantu menjaga stabilitas sosial dalam dimensi tertentu, namun di sisi lain seringkali dipersepsikan sebagai alat mobilisasi massa dan bahkan intimidasi.

Sorotan terhadap Hercules Rosario Marshal dan Gerakan Rakyat Indonesia Baru (GRIB) menjadi titik masuk terkini yang signifikan untuk menelaah kembali bagaimana ormas berelasi dengan entitas dengan otoritas tertentu dan bagaimana mereka diartikulasikan secara sosial, politis, bahkan ideologis.

Peneliti dari Murdoch University, Ian Douglas Wilson, mencatat bahwa ormas sering dianggap “punya peran ideologis tapi juga peran di jalan untuk mengawasi, mengontrol unsur-unsur masyarakat.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ormas memiliki dimensi ganda, sebagai watchdog ideologis yang membungkus perannya dalam wacana kebangsaan, dan sebagai kekuatan jalanan yang kadang menyasar pada fungsi represif, bahkan koersif. Kendati, poin pertama kerap dikritik hanya sebagai kosmetik semata.

Kemunculan dan perkembangan ormas seperti GRIB, Pemuda Pancasila, FBR, Banser, hingga Pam Swakarsa di masa lalu kiranya tak bisa dilepaskan dari konstelasi kekuasaan di Indonesia.

Ketika entitas tertentu atau bahkan negara memerlukan kekuatan informal untuk menjaga stabilitas atau mengimbangi kekuatan politik tertentu, ormas menjadi alat yang kerap dinillai efektif, fleksibel, dan minim akuntabilitas atau bahkan cukup sulit dipertanggungjawabkan secara institusional.

Lalu, mengapa itu bisa terjadi di Indonesia? Serta apakah Indonesia akan selamanya memiliki relasi kontraproduktif dengan ormas “bergenre” tertentu?

The Necessary Power?

Untuk memahami bagaimana posisi ormas dalam struktur kekuasaan dan sosial-politik Indonesia, terdapat paradigma struktur negara yang ditawarkan oleh Plato dalam The Republic.

Dalam kerangka Plato, negara ideal terdiri dari tiga kelas: produsen (petani, pengrajin), penjaga (tentara, aparat), dan penguasa (filsuf-raja). Peran “penjaga” adalah melindungi negara dan memastikan keteraturan sosial, namun tetap berada dalam subordinasi nilai-nilai kebaikan yang ditetapkan oleh “penguasa.”

Jika kerangka ini ditarik ke konteks ormas di Indonesia, maka sebagian ormas berperan menyerupai “penjaga” dalam arti fungsional, tetapi bukan bagian resmi dari struktur negara.

Mereka adalah aktor non-negara yang seakan-akan menyerap fungsi negara, yakni menjaga ketertiban sosial atau bahkan memelihara kekuasaan politik tertentu. Namun, karena ormas tidak melalui mekanisme akuntabilitas formal, maka peran mereka berada dalam wilayah ambiguitas, yakni antara negara dan bukan negara.

NKRI dan Pancasila dalam nyaris semua kesempatan menjadi ideologi payung yang digunakan hampir semua ormas sebagai basis legitimasi.

Namun, ketika ditelaah lebih dalam, yang terjadi sering kali adalah subordinasi ideologi terhadap kepentingan politik, kesukuan, atau keagamaan tertentu.

Dalam filsafat politik modern, hal ini dapat dipahami melalui lensa instrumentalisme ideologi, di mana simbol dan narasi ideologis digunakan untuk membungkus kepentingan pragmatis.

Relasi ormas dengan kekuasaan tidak pernah bersifat tetap, melainkan bersifat simbiotik, kontekstual, dan berlapis.

Dalam setiap era pemerintahan, konfigurasi aktor yang berkuasa akan menentukan ormas mana yang didekati, dibiayai, atau bahkan dilatih untuk fungsi-fungsi khusus, baik menjaga wibawa politik, memobilisasi massa, atau sekadar menekan oposisi.

Hal ini menjelaskan mengapa eksistensi ormas sangat ditentukan oleh relasi dengan subordinat kepentingan: apakah itu politik (seperti Cakra Buana PDIP atau GPK PPP, dll), kesukuan (FBR dan Forkabi, dll), atau keagamaan (seperti Banser, KOKAM, dan FPI). Masing-masing eksis bukan hanya karena kebutuhan representasi sosial-budaya, tapi juga kerap dianggap terkait akses terhadap “sumber daya” tertentu.

Simbiosis Ambigu Yang “Menggiurkan”?

Relasi ormas dengan negara cenderung bersifat parasitik-simbiotik. Negara sering kali meminjam tangan ormas untuk melakukan fungsi yang tidak bisa atau tidak ingin dilakukan secara langsung, seperti represi, tekanan politik, hingga mobilisasi massa.

Dalam studi tentang contentious politics oleh Charles Tilly dan Sidney Tarrow, ormas jenis ini dapat dikategorikan sebagai broker kekuasaan di lapangan sosial, yang menjembatani kepentingan elite politik dan massa akar rumput.

Namun simbiosis ini pun penuh risiko. Ketika ormas merasa terlalu kuat atau otonom, ia bisa menjadi ancaman bagi negara itu sendiri.

Maka tak jarang entitas berkepentingan tadi melakukan kooptasi, pembubaran, atau bahkan pembentukan ormas tandingan.

Fenomena ormas pun tidak monolitik, karena hadir dalam berbagai bentuk dan tingkatan formalitas, seperti paramiliter: Pemuda Pancasila, Laskar Merah Putih, Cakra Buana Golkar, GPK PPP, dll, kultural-kesukuan: FBR (Betawi), Forkabi (Betawi), forum keluarga atau ikatan daerah, keagamaan: Banser NU, GP Ansor, KOKAM Muhammadiyah, FPI, hingga ad-hoc seperti Pam Swakarsa pada 1998.

Ormas paramiliter memiliki struktur komando, seragam, dan logika militeristik yang membuatnya efektif sebagai kekuatan tekanan sosial dan politik.

Namun, ormas kultural dan keagamaan sering kali menggunakan pendekatan soft power, yakni melalui jaringan kekerabatan, keagamaan, atau kesamaan nilai, yang tidak kalah efektif dalam memobilisasi atau mengarahkan opini publik.

Namun dalam praktiknya, batas antara paramiliter dan sosial-kultural sering kali samar. Banyak ormas kultural yang memiliki sayap keamanan, sementara ormas paramiliter membungkus diri dengan jargon sosial atau keagamaan.

Di sinilah letak ambiguitas sosial-politik ormas: mereka bisa menjadi agen perdamaian, bisa pula menjadi aktor kekerasan.

Dilema negara hukum muncul ketika kekuatan informal seperti ormas dibiarkan bertindak sebagai “penjaga ketertiban” tanpa kontrol institusional yang tegas dan konsisten.

Konsekuensinya, ketika negara tidak konsisten dalam memperlakukan ormas dengan membiarkan satu kelompok karena loyal, tetapi menindak yang lain karena dianggap “radikal”, maka yang terjadi adalah defisit legitimasi hukum dan ketidaksetaraan penegakan keadilan.

Fenomena ini tercermin dalam banyak kasus di mana ormas menjadi aktor kekerasan atau ancaman sosial, namun sulit dijerat secara hukum karena memiliki “jejaring” tertentu.

Ketika kekuasaan jalanan distandardisasi melalui ormas, maka norma demokrasi yang mengandalkan deliberasi dan legalitas menjadi terkikis.

Inilah yang disebut Chantal Mouffe sebagai post-political condition, di mana konflik tidak lagi diselesaikan lewat mekanisme demokratis, tetapi lewat tekanan fisik dan mobilisasi massa.

Ormas seperti GRIB atau kelompok sejenis menjadi simbol dari transformasi politik Indonesia yang tidak hanya berjalan di jalur formal (partai, DPR, birokrasi), tetapi juga di jalan-jalan, gang-gang, dan pasar-pasar. Mereka adalah manifestasi dari bagaimana kekuasaan bekerja secara informal, tetapi nyata dan berpengaruh.

Peran ormas kiranya tidak bisa dinafikan dalam membentuk ruang publik di Indonesia. Namun jika ormas terus digunakan sebagai alat kekuasaan yang bersifat koersif, maka yang terjadi bukanlah penguatan masyarakat sipil, melainkan pembusukan institusi demokrasi.

Perlu ada upaya untuk membedakan dengan jelas ormas yang berkontribusi pada civic engagement dan yang berperan sebagai milisi sipil kekuasaan.

Reformasi kebijakan, regulasi yang ketat namun adil, serta transparansi pendanaan dan struktur kepemimpinan adalah langkah awal untuk menyehatkan ekosistem ormas.

Tanpa itu, ormas akan terus menjadi simbol paradoks demokrasi Indonesia, hadir atas nama rakyat, namun bertindak demi elite.  Semoga tidak terjadi. (J61)

“Dianggap” punya peran ideologis dan kontrol sosial? 

#hercules #grib #localstrongmen #mobokrasi #ormas #pemudapancasila #banser #gpansor #plato #oligarki #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Karena hidup perlu banyak rasa? 

#PANdawa #AMPG #gardapemudanasdem #brimot #pdip #cakrabuanapdip #pemudapancasila #banser #pan #bgmgerindra #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) DKI Jakarta melakukan aksi unjuk rasa di beberapa gerai Holywings sepanjang Jumat dan Sabtu pekan lalu. Dalam aksinya, Banser DKI Jakarta mendesak pihak Holywings menutup tempat usahanya akibat promosi minuman beralkohol gratis bagi yang bernama Muhammad dan Maria yang dinilai terkait dengan penistaan Agama.

Aksi itu didukung oleh Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah Muhammad Cholil Nafis. Menurutnya, unjuk rasa perlu dilakukan karena tindakan Holywings dinilai sudah keterlaluan.

PinterPolitik.com

Kehidupan di Nusantara dalam alternate universe Bumi-45 bukanlah perkara mudah. Bagaimana tidak? Disiplin perlu diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan.

Tengoklah Erik yang harus melalui banyak proses demi mencapai tujuannya, yakni untuk bergabung dengan Barisan Ansor Serbaguna (Banser). Organisasi ini sudah banyak memberikan manfaat pada masyarakat – seperti membantu menjaga kedamaian antarumat beragama.

Maka dari itu, tidak mengherankan apabila Erik merasa ingin untuk bergabung dengan organisasi tersebut. Namun, jalan menuju keanggotaan itu tidaklah mudah. Erik harus melewati ujian fisik yang cukup berat, yakni dengan mengikuti sebuah kegiatan yang disebut sebagai BUMN (Be Your Manusia NU).

Demi itu semua, Erik akhirnya rela untuk berjalan sembari berjongkok. Bahkan, ia juga rela untuk merayap untuk menggapai tujuannya.

Pelatih: Ayo! Cepat! Jangan lelet! Perhatikan juga postur jalan jongkoknya!

(Erik berjalan sambil jongkok sesuai instruksi pelatih.)

Pelatih: Lho, Pak Erik kurang jongkok ini. Yuk, bisa yuk!

Erik: Siap, Pak. Ini saya bakal berusaha sekuat tenaga.

Pelatih: Ayo, Pak! Selanjutnya, Pak Erik harus merayap!

Erik: Siap, Pak. Siap!

Baca Juga: Siasat Erick di Toilet Gratis

(Erik akhirnya merayap di bawah tali-temali yang telah dirangkai demikian rupa.)

Erik: Haduh! Capek, Pak.

Pelatih: Ayo, Pak. Jangan menyerah!

Erik: Jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah.

Pelatih: Yah, malah nyanyi. Ayo, Pak. Kalau mau jadi presiden harus sanggup melewati berbagai tantangan!

Erik: Lho, kok jadi presiden? Emangnya ini acara apa?

Pelatih: Be A Man. Eh, maksud saya Be the President.

Erik: Lho, saya kira ini acara BUMN. Wah, kacau ini. Ya sudah, saya lagi kebelet. Toilet di mana toilet?

Pelatih: Lurus saja, mentok kiri. Jangan lupa siapkan dua ribu ya, Pak.

Erik: Lah?!

The End.

(A43)

Baca Juga: Erick Maunya Toilet Gratis

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Erick Thohir unggah video ikuti Diklatsar Banser di Instagram

Pinterpolitik.com

Dalam sebuah pertandingan, benturan yang berujung perselisian menjadi hal yang lumrah ya. Bahkan mungkin itu memang bumbu yang harusnya dimaklumi.

Tapi kalau perselisihan tersebut terus dipupuk oleh masing-masing kubu, hal seperti itu yang menjadi nggak asik ya gengs. Apalagi kalau sampai melahirkan konflik yang berkepanjangan. Aduh, nggak banget ya.

Emang sih gengs, dalam Pemilu serentak kali ini, narasi politik yang berbau SARA kental banget. Dengan kondisi seperti ini, tidak menutup kemungkinan sentimen negatif dan gesekan akan terus bermunculan.

Banser dan GP Ansor juga ikut memberikan respon paling kencang. Mereka siap perang cuy melawan gerakan people power. Waduh, gimana nih nanti jadinya?
Share on X

Terlebih nih, isu gerakan people power yang digaungkan oleh “legenda reformasi” Amien Rais sampai sekarang menjadi top issue di Indonesia.

Emang sih, kalau kita lihat secara kasat mata, gerakan ini hanya bertujuan untuk protes kepada penyelenggara Pemilu. Tetapi tidak sedikit juga loh orang yang menganggap bahwa ini hanyalah gerakan politis yang bertujuan untuk mendelegitimasi Pemilu yang hasilnya akan di umumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 22 Mei 2019 mendatang.

Nah, akibat semakin menggemanya gerakan people power ini gengs, sampai menarik perhatian banyak kalangan. Baik dari kaum akademisi, praktisi, bahkan organisasi.

Barisan Serbaguna NU atau yang kita kenal dengan Banser dan GP Ansor juga ikut memberikan respon paling kencang. Mereka siap perang cuy melawan gerakan people power. Waduh, gimana nih nanti jadinya?

Soalnya, kalau sampai Banser dan Ansor turun tangan, bahaya cuy. Organisasi ini secara pelatihan dibimbing langsung oleh TNI, jadi secara fisik oke banget. Bahkan, portal berita NUmengatakan bahwa Banser memang disiapkan sebagai prajurit cadangan TNI.

Selain itu, Ketua Umum Banser dan GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan bahwa jumlah anggotanya dua kali lipat lebih banyak dari TNI cuy.

Kalau mereka sudah menyatakan sikap siap perang, bisa berabe nih urusannya kalau tidak ada yang mendinginkan. Terlebih, kalau gerakan people power ini beneran terjadi, bisa-bisa terjadi perang sipil nih. Coba deh kalian bayangin perang yang dipimpin oleh Captain America melawan Iron Man di film “Captain America: Civil War” ini terjadi di Indonesia.

Terlebih, sejarahnya, ketika perang sipil terjadi pasti akan menimbulkan banyak korban jiwa dan membutuhkan waktu lama untuk rekonsiliasi agar damai kembali. Contohnya nih, perang sipil yang terjadi di Sri Lanka, berlangsung selama 26 tahun dan memakan korban sebanyak kurang lebih 100 ribu orang. Hal serupa juga terjadi pada Perang Sipil di Amerika Serikat (AS) era Abraham Lincoln, masih menjadi luka negara tersebut sampai sekarang ini.

Gimana nih sikap para elite atas? Jangan hanya saling berebut kursi jabatan dong. Saat ini kondisinya sedang genting nih, apa harus menunggu ada korban terlebih dahulu baru insaf? Dengerin lagunya Gigi tuh: “Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda”. (F46)

PinterPolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]ksi bela agama seperti telah menjadi tren di tiap tahun politik. Ku jadi curiga, kok ya selalu kebetulan? Hehehe.

Beberapa waktu lalu negeri ini kembali dibuat gempar oleh aksi pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid oleh anggota Banser di Jawa Barat. Polisi dengan cepat langsung menangani kasus tersebut. Para pelaku juga sudah meminta maaf. Terus kenapa sekarang masih jadi masalah? Kenapa tiba-tiba muncul Aksi Bela Kalimat Tauhid? Dan terjadi lagi… ehhh malah nyanyi. Wkwkwk.

Para pendemo berkumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat, dan kemudian melakukan long march ke kantor Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto. Konon jumlah massa ada sekitar 1.000 orang. Lumayan bikin macetlah ya itu. Ehh…

Kenapa isu agama harus terus digoreng demi kepentingan politik? Sebegitu tak berharganya kah?
Share on X

Sebenarnya bingung juga loh saya. Berbagai tokoh masyarakat, mulai dari tokoh agama, sampai tokoh politik sudah berbondong-bondong memperingatkan agar tidak memperkeruh suasana dengan melakukan aksi karena bisa membuat perpecahan di antara umat Islam.

Misalnya saja Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid. Doi berharap banget agar kasus pembakaran bendera tauhid tidak diperuncing apalagi terus menerus digoreng dan dipolitisasi.

Nah, kayaknya nasihat Pak Hidayat ini betul juga. Masyarakat mau marah atau kecewa sih wajar-wajar aja. Yang gak wajar kalau ada politisi yang memanfaatkan kemarahan massa ini buat kepentingan politiknya. Kalau itu sih bukan cuma gak wajar, tapi kebangetan!

Kasus ini kan berkaitan banget sama urusan agama. Kalau sampai ada politisi yang menggoreng isu ini secara berlebihan, bukannya sama aja dengan menjual agama dengan harga murah?

Di satu sisi, politisi yang mau menggoreng isu pembakaran ini bisa aja sih mendapat untung besar. Musim pemilu gitu loh, kalau bisa menunggangi isu ini, bisa aja politisi mendapat suara yang begitu besar. Tapi ya, masa mau jualan agama buat kepentingan politik?

Ya udah deh, mudah-mudahan aksi hari ini berjalan lancar dan tidak ada keributan. Terus, buat para politisi pikir-pikir lagi deh kalau mau politisasi isu ini. Masa mau menang dengan isu agama dan memecah belah bangsa? (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]ada Senin 22 Oktober lalu, oknum Barisan Ansor Serbaguna atau yang lebih dikenal dengan Banser diduga melakukan pembakaran bendera yang berlafal kalimat tauhid di Garut.

Ketua GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas memberikan penjelasan bahwa motif pembakaran tersebut karena bendera dengan karakteristik demikian lekat dengan bendera Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Peristiwa pembakaran tersebut juga diklaim sebagai respon akibat munculnya bendera HTI dalam acara hari santri di berbagai daerah.

Guna menanggapi peristiwa tersebut, pemerintah merespon dengan langsung menggelar rapat kooordinasi yang melibatkan Kapolri, Jaksa Agung, Kemendagri, Kemenkum HAM, MUI, dan perwakilan PBNU.

Soal bendera yang dibakar, GP Ansor perlu segera bertindak. Bersama kita padamkan api itu. Jika Rumah Indonesia terbakar, semua kita ikut terpanggang. pic.twitter.com/YAlu1OWJaY

— Denny JA (@DennyJA_WORLD) October 23, 2018

Beberapa organisasi yang terkait dan berkepentingan seperti PBNU dan MUI, pada akhirnya menyebut bahwa persoalan ini tidak perlu di besar-besarkan dan di permasalahakan.

Lalu benarkah tidak ada dampak berkelanjutan dari peristiwa pembakaran ini? Dan mungkinkah tindakan oknum Banser tersebut berpotensi menyulut kembali genderang politik identitas ?

Banser dan Lingkaran Kekuasaan

Barisan Ansor Serbaguna atau Banser adalah salah satu badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) dari GP Ansor. Banser merupakan tenaga inti GP Ansor sebagai penggerak, pengemban, dan pengaman program-program sosial kemasyarakatan yang keanggotaannya memiliki kualifikasi disiplin dan dedikasi tinggi.

Secara administratif, organisasi ini memiliki pola hubungan instruktif, koordinatif dan konsultatif baik secara vertikal maupun horisontal di seluruh satuan koordinasi melalui pimpinan GP Ansor.

Tugas dan kegiatan utama Banser meliputi kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan untuk pembangunan, pengamanan lingkungan, dan salah satu yang menarik adalah menjalankan fungsi bela negara.

Menurut data historis, Banser dibentuk pada tahun 1962 dengan tujuan untuk memberikan pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan NU dan perlindungan fisik kepada para pendukungnya.

Keterlibatan Banser pada peristiwa 1965 membuat mereka dapat dikategorikan sebagai kelompok paramiliter. Pasca peristiwa tersebut, Banser menjadi salah satu kelompok paramiliter yang masih memiliki peran yang cukup signifikan dalam sistem sosial politik Indonesia bahkan hingga saat ini.

Sebagai kelompok paramiliter, Banser saat ini bisa saja dekat dengan kekuasaan karena posisinya sebagai badan semi otonom NU. Hal ini terkait dengan dukungan pengurus PBNU seperti ketua umum mereka, Said Aqil Siradj kepada pemerintahan Jokowi. Apalagi, Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas menjadi caleg PKB, salah satu partai pendukung Jokowi. Lalu mungkinkah Banser masih menjadi bagian dari kepentingan rezim yang berkuasa?

Hipotesis tersebut bisa saja relevan jika merujuk pada argumentasi Jasmin Hristov dalam bukunya yang berjudul Blood and Capital: The Paramilitarization of Colombia. Ia menjelaskan bahwa istilah “para” dari kata paramiliter adalah merujuk pada keterlibatan peran negara dalam upaya membentuk sebuah kelompok yang bergerak secara diam-diam dan memiliki kapasitas memaksa dan menindas.

Menariknya, peran negara tersebut dilakukan secara tertutup atau disebut sebagai invisible hand of the state.

Hal tersebut sejalan dengan argumentasi John W. Green dalam bukunya yang berjudul A History of Political Murder in Latin America: Killing the Messengers of Change yang menjelaskan bahwa kelahiran paramiliter tidak terlepas dari kepentingan politik kaum elite penguasa yang merasa terganggu karena basis ekonomi-politiknya terusik.

Sehingga kelompok-kelompok paramiliter menjadi salah satu tameng yang pada saat tertentu akan berguna untuk kepentingan penguasa.

Dalam konteks pembakaran bendera HTI, benarkah tindakan Banser menunjukkan kembalinya supremasi paramiliter di tengah-tengah masyarakat kita? Lalu bagaimanakah nasib agenda penegakan toleransi yang selama ini lekat dengan cita-cita NU mewujudkan Islam Nusantara yang moderat, toleran, dan damai?

Paradoks Politik Identitas

Pasca pilkada DKI Jakarta 2017, narasi politik identitas menjadi begitu populer. Terlebih, politik identitas yang menggunakan narasi agama.

Buntut dari turbulensi politik yang terjadi akibat politik identitas di tahun 2017 adalah pembubaran kelompok-kelompok agama yang dianggap bertentangan dengan asas Pancasila. Dalam kadar tertentu, kelompok-kelompok tersebut kerap berseberangan dengan pemerintah sehingga pembubaran tersebut kerap dianggap mengandung unsur kepentingan rezim.

Salah satunya adalah upaya pemerintah untuk membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI pada 2017 dengan alasan sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif dalam proses pembangunan nasional serta menganggap kegiatan yang dilaksanakan organisasi ini bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri Pancasila dan Undang-Undang Dasar.

Dan kini, bola panas politik identitas justru digulirkan oleh Banser sebagai paramiliter yang dianggap representasi kekuasaan pemerintah dengan insiden pembakaran bendera tauhid tersebut.

Mungkinkah Banser kembali menunjukan vigilantisme nya terhadap kelompok minoritas yang jelas-jelas sudah tidak mempunyai kekuatan hukum melalui tindakan pembakaran lambang bendera HTI?

Jika selama ini pemerintah bersama NU mengampanyekan apa yang disebut sebagai islam nusantara yang berkarakter moderat dan toleran, maka kini hipokrit politik identitas justru muncul dari tindakan pembakaran bendera oleh oknum Banser.

Lo mo bilang #HTIAntiTauhid kek .. apa kek .. terserah .. gw gak peduli ..

Gw bukan HTI dan gak kenal sama orang2 HTI satu pun ..

Tapi bukan berarti elu bisa bakar #KalimatTauhid seenak udel lu ..

Sebagai muslim yang asli Indonesia saya berharap #BubarkanBanser segera! pic.twitter.com/tDARDptW15

— My Cozy Corner (@rigenz123) October 24, 2018

Peristiwa tersebut kemudian direspons oleh mantan Juru Bicara HTI Ismail Yusanto sebagai wujud tindakan kebencian yang tidak normal. Ia beranggapan, kalaupun benar itu bendera HTI, tidak seharusnya Banser melakukan pembakaran.

Atas insiden tersebut, pemerintah pun langsung mengambil respon dengan menggelar rapat koordinasi yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Melalui Menko Polhukam, pemerintah menganggap bahwa peristiwa pembakaran tersebut akibat adanya penggunaan kalimat tauhid oleh HTI sebagai ormas yang dilarang keberadaannya yang muncul dalam acara hari santri di berbagai daerah.

Pemerintah juga melakukan pembelaan bahwa apa yang dilakukan Banser adalah ekspresi  semata-mata ingin menyelamatkan kalimat tauhid yang dimanfaatkan oleh organisasi terlarang HTI yang keberadaannya memang telah dilarang oleh pengadilan.

Melihat sikap pemerintah, bisa jadi pemerintah terkesan melakukan pembelaan dan memberikan legitimasi terhadap apa yang dilakukan Banser. Dengan kembali menarasikan bahwa HTI adalah organisasi terlarang, sehingga melakukan tindakan pembakaran simbol organisasi tersebut dianggap sah.

Namun pembelaan pemerintah tersebut pada akhirnya bertolak belakang dengan asas demokrasi yang selama ini menjadi salah satu nilai kebangsaan Indonesia. Menurut  Sidney Jones dalam buku yang berjudul Sisi Gelap Demokrasi, salah satu keindahan dari demokrasi adalah bahwa ada ruang untuk kelompok yang kita tidak setujui, bahkan kelompok-kelompok yang kita anggap menghina.

Salah satu keindahan dari demokrasi adalah bahwa ada ruang untuk kelompok yang kita tidak setujui, bahkan kelompok-kelompok yang kita anggap menghina - Sidney Jones
Share on X

Dengan melihat tindakan pemerintah yang melakukan kontrol terhadap organisasi yang memiliki pandangan kontra nasionalisme serta pembenaran atas tindakan paramiliter layaknya Banser, diskursus demokrasi patut untuk di pertanyakan kembali.

Pada titik tersebut, Banser pun pada akhirnya menemui paradoks politik identitas. Secara garis besar, menurut Jonathan Matthew Smucker, seorang ahli organisasi dan strategi politik dari University California Berkeley, identitas kelompok yang kuat adalah pedang bermata dua. Semakin kuat identitas dan kohesi sebuah kelompok, maka semakin besar kemungkinan orang untuk menjadi terasing dari kelompok tersebut dan inilah yang disebut paradoks identitas politik.

Paradoks identitas politik menunjukkan bahwa pada saat kelompok-kelompok politik membangun identitas internal yang kuat dalam menumbuhkan komitmen perjuangan politik yang efektif, kondisi tersebut pada akhirnya cenderung mengeksklusi kelompok tersebut dari masyarakat luas.

Dalam konteks Banser, ada pola eksklusivisme yang akhirnya membentuk narasi kekitaan yang terbentuk berdasarkan dikotomi kelompok NU dan non-NU yang pada akhirnya mengalienasi kelompok-kelompok yang hidup diluar lingkaran kelompok mereka.

Dengan eksklusivisme tersebut, pada akhirnya segala tindakan, meskipun itu berpotensi menyakiti kelompok minoritas, menjadi sah dan legal, terlebih jika kelompok tersebut didukung oleh legitimasi pemerintah.

Bahkan, apa yang dilakukan Banser pada akhirnya juga mengarah pada upaya vigilantisme yang memunculkan narasi musuh bersama, dalam konteks ini HTI, sebagai kelompok yang secara halal boleh untuk dihina dan dipersekusi. Secara tidak langsung, insiden ini bahkan berpotensi kembali menguatkan sentimen politik identitas di Indonesia menjelang Pilpres 2019.

KALIAN YG MEMPROVOKASI..!!!
Kalian yg rebut
Kalian yg bakar sembari nyanyi
Kalian yg bikin videonya
Kalian yg ngeles2
Sekarang kalian menuduh?
Kalian sehat?

GP Ansor: Ada Upaya Provokasi dan Mainkan Skenario Bendera Tauhid Dibakarhttps://t.co/P7KgH3uxue

— ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤ (@MbahUyok) October 23, 2018

Padahal, selama ini predikat vigilantisme begitu lekat dengan sosok FPI yang digambarkan oleh banyak pihak sebagai organisasi premanisme islam yang terlibat pada agenda-agenda intoleransi dalam politik Indonesia.

Lalu apa bedanya Banser dengan FPI jika ia menggunakan legitimasi pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi menyakiti kelompok minoritas dan bahkan berpotensi menyulut bara api politik identitas di negeri ini? Idealnya, tentu, siapapun tidak ingin bara api itu menyala kembali. (M39)