Rupiah dibuka di Rp17.110 per dolar AS pada 14 April 2026 — melampaui level tertinggi sepanjang sejarah. Tekanan datang dari lima arah sekaligus: tarif Trump 32%, blokade Selat Hormuz, suku bunga Fed yang bertahan tinggi, ketidakpastian Danantara, dan eskalasi geopolitik global. Tapi volatilitas rupiah justru terendah di antara negara berkembang: hanya 4,75.

PinterPolitik.com

Pada musim panas 1816, Gunung Tambora di Sumbawa baru saja meletus — letusan terdahsyat dalam sejarah modern. Debu vulkaniknya menutupi atmosfer bumi dan memicu apa yang disebut sejarawan sebagai “Tahun Tanpa Musim Panas.” Suhu global turun, panen gagal di Eropa, kelaparan melanda dari Irlandia hingga Bengal.

Lord Byron menulis puisi gelap tentang dunia yang mati. Tapi yang menarik: petani-petani di sekitar Tambora sendiri — mereka yang paling dekat dengan kawah — justru lebih cepat pulih dibandingkan bangsa-bangsa Eropa yang secara geografis jauh lebih jauh dari episentrum. Mengapa? Karena mereka sudah terbiasa hidup dengan ancaman vulkanik. Mereka tahu cara membaca tanda-tanda. Trauma mereka menjadi mekanisme bertahan hidup.

Dua abad kemudian, Indonesia kembali menghadapi “letusan” — bukan dari perut bumi, melainkan dari pasar keuangan global. Rupiah menembus Rp17.100 per dolar AS pada 14 April 2026. Secara nominal, angka ini melampaui level puncak krisis 1998 ketika rezim Soeharto runtuh. Layar-layar monitor di Jalan Sudirman menampilkan angka itu seperti vonis hakim. Tapi pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan “seberapa lemah rupiah?” melainkan: “apakah kita sedang membaca angka ini dengan benar?”

Paradoks Nominal: Ketika Angka Menipu Kita

Inilah kesalahan epistemologis yang dilakukan hampir seluruh pemberitaan arus utama: membandingkan Rp17.100 di tahun 2026 dengan Rp16.800 di tahun 1998 secara mentah, seolah angka-angka itu hidup dalam konteks yang sama.

Membandingkan dua angka nominal tanpa memperhitungkan struktur ekonomi di baliknya adalah seperti mendiagnosis dua pasien berbeda hanya dari angka tekanan darahnya. Seorang pemuda 25 tahun dengan tekanan darah 140/90 jauh lebih mengkhawatirkan dari seorang lansia 75 tahun dengan angka yang sama — karena konteks tubuh mereka berbeda secara fundamental.

Rupiah Rp17.100 hari ini hidup dalam ekosistem ekonomi di mana CAR (Capital Adequacy Ratio) perbankan mencapai 25,83% — salah satu tertinggi di dunia dan lebih dari tiga kali lipat standar minimal Basel III sebesar 8%. Cadangan devisa dilengkapi bilateral swap arrangement dengan China, Jepang, dan Korea Selatan. Rasio utang publik masih di bawah 60% PDB. PMI manufaktur 50,1, artinya sektor riil masih bernapas dalam zona ekspansi. Volatilitas rupiah hanya 4,75 — terendah di antara delapan mata uang negara berkembang yang dibandingkan Bank Indonesia.

Bandingkan dengan rupiah Rp16.800 tahun 1998: CAR perbankan di bawah 8% (banyak yang negatif), bank-bank meminjam dolar jangka pendek untuk mendanai proyek jangka panjang tanpa hedging, cadangan devisa terkuras habis, dan ribuan perusahaan bangkrut dalam hitungan minggu. Rezim nilai tukar yang managed float ambruk saat diserang spekulan, sementara hari ini free float dengan intervensi selektif BI tidak menyisakan “target” yang bisa diserang. Angkanya hampir sama. Dunianya tidak sebanding.

Bahkan jika kita bicara depresiasi, narasi “rupiah terburuk” tidak sepenuhnya didukung data. Depresiasi rupiah secara year-to-date di 2026 berada di 2,91% — lebih kecil dari Indian Rupee (3,08%) dan Lira Turki (3,69%), serta nyaris setara dengan Korean Won (2,85%). Rupiah bukan outlier; ia bergerak dalam arus yang sama dengan seluruh mata uang negara berkembang.

Trauma sebagai Arsitektur: Memori 1998 yang Membeku Jadi Regulasi

Tapi jika fundamentalnya lebih kuat, mengapa angka Rp17.000 masih terasa begitu menakutkan?

Jawabannya bukan ekonomi — melainkan psikologi. Level Rp17.000 memiliki beban emosional kolektif bagi bangsa Indonesia. Ia mengingatkan pada malam-malam 1998 ketika toko-toko dibakar, presiden 32 tahun berkuasa menyatakan mundur, dan tatanan sosial nyaris runtuh. Angka itu bukan sekadar angka; ia adalah penanda trauma nasional.

Yang menakjubkan: justru trauma itulah yang hari ini menjadi benteng pertahanan terkuat Indonesia. Fenomena ini dalam psikologi kognitif disebut sebagai institutional memory of trauma — memori kolektif yang tertanam dalam prosedur, kebijakan, dan budaya organisasi. Bankir-bankir Indonesia yang melewati 1998 masih duduk di kursi direksi. Mereka sengaja mempertahankan modal tebal jauh di atas ketentuan — bukan karena diwajibkan, melainkan karena ketakutan itu masih hidup dalam memori institusional mereka.

Seperti yang diakui David Sumual, Kepala Ekonom BCA, di Central Banking Forum 2026: para pelaku industri perbankan masih mengingat pengalaman krisis-krisis sebelumnya, terutama 1998. CAR 25,83% bukan lahir dari efisiensi regulasi semata — ia adalah ketakutan kolektif yang diinstitusionalisasikan dan dibekukan menjadi kebijakan. Indonesia, secara tidak sadar, telah mengubah traumanya menjadi arsitektur pertahanan.

Tapi di sinilah paradoks berikutnya mengintai.

Peringatan Minsky: Stabilitas Itu Sendiri Tidak Stabil

Ekonom Amerika Hyman Minsky, dalam karyanya Stabilizing an Unstable Economy (1986), mengajukan dalil yang terdengar kontra-intuitif namun telah terbukti berulang kali dalam sejarah keuangan dunia: stabilitas yang berkepanjangan justru menanam benih ketidakstabilan berikutnya. Logikanya sederhana — semakin lama sebuah sistem tampak aman, semakin besar dorongan untuk mengambil risiko, mengendurkan regulasi, dan berasumsi bahwa kondisi baik akan berlanjut selamanya. “Kali ini berbeda” adalah kalimat paling berbahaya dalam sejarah keuangan.

Indonesia pasca-1998 membangun fondasi yang kokoh justru karena rasa takut. Tapi Minsky mengingatkan: seiring waktu berlalu dan trauma memudar, tekanan untuk melonggarkan akan datang. Dan pertanyaan yang paling mendesak bukan tentang generasi bankir hari ini — melainkan tentang generasi berikutnya. Siapa yang akan menjaga CAR tetap tebal ketika para bankir yang melewati 1998 sudah pensiun semua? Ketika memori kolektif itu akhirnya menguap, apakah arsitektur pertahanan ini akan tetap berdiri — atau perlahan digerogoti oleh rasa aman yang berlebihan?

Inilah persimpangan yang sesungguhnya. Bukan soal level Rp17.100. Bukan soal tarif Trump 32% yang memukul ekspor padat karya, atau blokade Selat Hormuz yang membuktikan betapa rupiah bisa dihukum oleh perang yang tidak melibatkan Indonesia sama sekali, atau Federal Reserve yang menahan suku bunga tinggi dan menyedot kapital dari seluruh emerging market. Melainkan soal apakah Indonesia mampu mempertahankan kehati-hatian institusionalnya ketika alasan di balik kehati-hatian itu sudah tidak lagi terasa di kulit.

Dan inilah fakta yang mungkin paling jarang dibahas: Indonesia adalah salah satu dari sangat sedikit negara di dunia yang tingkat kepatuhan perbankannya terhadap standar kehati-hatian bukan didorong oleh regulasi top-down, melainkan oleh trauma bottom-up. Di kebanyakan negara, bank mematuhi aturan CAR karena dipaksa regulator. Di Indonesia, bank-bank justru mempertahankan CAR jauh di atas kewajiban karena memori kolektif. Ini menjadikan Indonesia sebuah anomali global dalam arsitektur keuangan — sebuah negara yang ketahanan sistemiknya lahir bukan dari kekuatan, melainkan dari luka.

Pasien ini belum kritis. Fundamentalnya jauh lebih kuat dari 1998. Volatilitasnya terendah di antara negara-negara sebandingnya. Tapi seperti peringatan Minsky, justru rasa aman itulah yang harus diwaspadai. Rupiah Rp17.100 bukan akhir dunia — ia adalah pengingat bahwa Indonesia masih bergantung pada kondisi global yang tidak bisa dikendalikannya. Bergantung pada dolar untuk impor energi, bahan baku, bahkan pangan — inilah “dosa asal” yang belum terselesaikan. Reformasi struktural: diversifikasi ekspor, penguatan industri domestik, dan pengembangan pasar modal dalam negeri — bukan lagi agenda jangka panjang, melainkan urgensi yang berjalan mundur.

Bank Indonesia berada di persimpangan. Bukan karena angkanya. Tapi karena angka itu memaksa kita bertanya: apakah kita cukup bijak untuk tetap takut, bahkan ketika semua data bilang kita baik-baik saja? Karena seperti kata John F. Kennedy: “The time to repair the roof is when the sun is shining.” (S13)

Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur BI di tengah krisis geopolitik Iran-AS yang guncang pasar global. Bisakah ia pecahkan “kode” ekonomi tersulit?

PinterPolitik.com

“Of all actors involved in managing an organizational crisis, strategic leaders play a particularly central role.” – Schaedler, Graf-Vlachy, & König, “Strategic Leadership in Organizational Crises: A Review and Research Agenda” (2022)

Dalam film The Imitation Game (2014), Benedict Cumberbatch memerankan Alan Turing sebagai sosok jenius yang nyaris tak dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Turing tidak memenangkan perang dengan peluru atau tank—ia memenangkannya dengan membangun mesin pemecah kode bernama “Bombe” yang mampu membongkar sistem enkripsi Enigma milik Nazi Jerman, sebuah mesin yang dianggap mustahil dipecahkan oleh seluruh kekuatan militer Sekutu.

Film itu mengajarkan sesuatu yang sederhana namun mendalam: bahwa dalam perang, kemenangan sering kali ditentukan bukan oleh pasukan terbesar, melainkan oleh orang yang paling mampu membaca kode yang tak terlihat. Cupin, yang baru saja menonton ulang film itu di sebuah malam Minggu yang sunyi, langsung teringat bahwa dunia nyata pada Maret 2026 ini sedang dipenuhi oleh kode-kode yang tak kalah rumitnya.

Konflik terbuka AS-Israel versus Iran yang meletus di akhir Februari telah membekukan Selat Hormuz dan mengirim gelombang kejut ke seluruh pasar keuangan global. Brent crude melonjak, dolar menguat, dan mata uang negara-negara berkembang—termasuk Rupiah—langsung tergerus dalam hitungan hari.

Cupin memahami bahwa ini bukan sekadar krisis militer—ini adalah perang kode geoekonomi dan geopolitik yang menuntut setiap negara memiliki “mesin Enigma”-nya sendiri untuk membaca dan merespons sinyal-sinyal tersembunyi dari pasar global. Indonesia, dengan Rupiah yang melemah mendekati Rp17.000 per dolar dan inflasi Februari yang melonjak ke 4,76 persen, jelas sedang berada di tengah-tengah medan enkripsi yang paling berbahaya.

Pertanyaannya kemudian menjadi sangat mendasar: siapakah Alan Turing-nya Indonesia dalam krisis ini? Dan apakah Thomas Djiwandono, Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru dilantik pada 9 Februari 2026, adalah orang yang mampu membangun “mesin Enigma” kebijakan moneter yang dibutuhkan negara ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sang Pemecah Kode di Balik Enigma

Dalam sejarah Perang Dunia II, Alan Turing bukan sekadar matematikawan brilian—ia adalah apa yang oleh para ahli strategi disebut sebagai the indispensable man, sosok yang kehadirannya di titik kritis tertentu mengubah seluruh arah peperangan. Schaedler, Graf-Vlachy, dan König dalam riset mereka bertajuk Strategic Leadership in Organizational Crises yang dipublikasikan di jurnal Long Range Planning (2022) menunjukkan bahwa dalam situasi krisis, pemimpin strategis memainkan peran yang tidak tergantikan karena mereka menghubungkan kapasitas kognitif, modal sosial, dan kecepatan pengambilan keputusan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Turing memenuhi semua kriteria itu: ia memiliki kapasitas intelektual untuk memahami masalah yang orang lain bahkan tidak bisa merumuskan, koneksi institusional dengan badan intelijen Inggris di Bletchley Park, dan keberanian untuk bertaruh pada pendekatan yang dianggap gila oleh hampir semua koleganya. Cupin melihat pola yang sama berlaku dalam konteks kebijakan ekonomi di tengah krisis—bahwa institusi memerlukan sosok yang bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga mampu menjembatani berbagai kepentingan yang saling bertabrakan.

Thomas Sargent dan Neil Wallace, dalam makalah klasik mereka Some Unpleasant Monetarist Arithmetic (1981), sudah memperingatkan bahwa bank sentral tidak akan pernah bisa mengendalikan inflasi dalam jangka panjang tanpa koordinasi yang memadai dengan otoritas fiskal. Pesan ini menjadi semakin relevan ketika Francesco Bianchi dan Leonardo Melosi dalam studi mereka The Dire Effects of the Lack of Monetary and Fiscal Coordination (2017) membuktikan secara empiris bahwa ketiadaan koordinasi antara kebijakan moneter dan fiskal dapat menghasilkan konsekuensi ekonomi yang sangat merusak.

Cupin merenungkan bahwa jika Turing adalah pemecah kode yang menghubungkan intelijen militer dengan strategi perang Sekutu, maka dalam konteks ekonomi, “pemecah kode” yang dibutuhkan adalah seseorang yang mampu menjembatani jarak antara bank sentral dan kementerian keuangan. Pertanyaannya kini bergeser: apakah Thomas Djiwandono memiliki kapasitas untuk menjadi jembatan itu? Dan apakah doktrin “GERAK” yang ia bawa benar-benar merupakan mesin pemecah kode, atau justru hanya akronim yang terdengar gagah tanpa substansi operasional?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Menguji ‘Enigma’ di Lantai 18

Cupin mencatat bahwa Thomas Djiwandono dilantik sebagai Deputi Gubernur BI pada 9 Februari 2026—tepat dua puluh hari sebelum dunia meledak akibat konflik Iran. Dengan latar belakang sarjana sejarah dari Haverford College dan magister hubungan internasional serta ekonomi internasional dari Johns Hopkins SAIS, Thomas bukanlah teknokrat moneter konvensional, melainkan seorang analis yang terlatih membaca konteks geopolitik dan menerjemahkannya ke dalam implikasi ekonomi.

Aktas, Kaya, dan Ozlale dalam studi mereka Coordination between Monetary Policy and Fiscal Policy for an Inflation Targeting Emerging Market yang terbit di Journal of International Money and Finance (2010) menemukan bahwa di negara-negara berkembang, kebijakan moneter yang ketat justru bisa kontraproduktif jika tidak disertai disiplin fiskal yang memadai, karena beban utang yang meningkat akan mendorong premi risiko dan akhirnya melemahkan mata uang. Ini persis gambaran yang dihadapi Indonesia saat ini—di mana Moody’s dan Fitch telah memangkas outlook kredit ke “negatif” dalam tempo satu bulan, dan Rupiah tertekan di kisaran Rp16.970 per dolar.

Yang menarik dari langkah awal Thomas adalah doktrin GERAK-nya, khususnya pilar keempat tentang akselerasi sinergi fiskal-moneter. Ia mengidentifikasi bahwa penurunan BI Rate sebesar 1 persen hanya menghasilkan penurunan bunga kredit modal kerja sebesar 0,27 persen dalam enam bulan—sebuah time lag yang merusak transmisi kebijakan—dan mengusulkan pengelolaan likuiditas terkoordinasi melalui potensi penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun.

Gerak pertamanya setelah dilantik pun langsung operasional: membangun koordinasi dengan Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Danantara, dan OJK untuk menciptakan narasi terpadu bagi investor dan lembaga pemeringkat. Ini adalah crisis communication management yang sangat dibutuhkan di tengah polycrisis—kondisi di mana krisis rating, krisis geopolitik, tekanan inflasi, dan pelemahan mata uang berjalan bersamaan dan saling memperkuat.

Tentu saja, bayangan nepotisme tetap mengikuti Thomas—sebagai keponakan Presiden Prabowo dan putra mantan Gubernur BI Soedradjad Djiwandono, ia akan selalu diuji oleh pertanyaan apakah sinergi yang ia janjikan adalah koordinasi kebijakan yang sehat atau subordinasi bank sentral terhadap kehendak istana. Bonam dan Lukkezen dalam Fiscal and Monetary Policy Coordination, Macroeconomic Stability, and Sovereign Risk Premia di Journal of Money, Credit and Banking (2019) mengingatkan bahwa stabilitas makroekonomi mensyaratkan kebijakan moneter yang aktif menargetkan inflasi dan kebijakan fiskal yang menjamin keberlanjutan utang—keduanya harus berjalan independen namun terkoordinasi, bukan saling menundukkan.

Pada akhirnya, Cupin sampai pada satu kesimpulan yang ia rasa paling jujur: Thomas Djiwandono bukanlah jawaban pasti, melainkan sebuah hipotesis yang sedang diuji oleh sejarah dalam kondisi paling brutal—dan hanya pasar, bukan dinasti, yang akan menentukan apakah “mesin Enigma”-nya benar-benar bekerja atau sekadar menjadi artefak seremonial di lantai 18 Gedung Bank Indonesia. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kontroversi pernyataan Purbaya soal rupiah bukan sekadar ucap koboy. Ia hadir di tengah kelelahan publik, stagnasi moneter BI, dan agenda pergantian gubernur. Munculnya Thomas Djiwandono membuka dugaan desain koordinasi baru fiskal–moneter yang bisa mengakhiri era kehati-hatian berlebih di balik transisi kepemimpinan Bank Indonesia ke depan.

PinterPolitik.com

Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang kemampuan menguatkan rupiah dalam waktu singkat sempat memicu kontroversi.

Secara normatif, otoritas nilai tukar berada di Bank Indonesia (BI), bukan Kementerian Keuangan. Namun dalam politik ekonomi, membaca pernyataan pejabat tinggi secara tekstual atau membaca kalimat headline semata justru sering keliru.

Kalimat publik adalah instrumen kekuasaan, terutama ketika ia muncul di tengah krisis kepercayaan terhadap kinerja institusi.

Selama kepemimpinan Gubernur BI Perry Warjiyo sejak 2018, rupiah tercatat mengalami depresiasi kumulatif sekitar 18 persen terhadap dolar AS. Angka ini bukan sekadar statistik pasar, tetapi berdampak langsung pada inflasi impor, kenaikan harga pangan dan energi, serta penurunan daya beli kelas menengah.

Dalam konteks ini, pelemahan rupiah tidak lagi netral—ia menjadi persoalan sosial dan politik.

Di sinilah pernyataan Purbaya memperoleh makna. Ia tidak berdiri di ruang hampa, melainkan hadir di tengah keletihan publik terhadap stabilitas moneter dan beriringan dengan agenda pergantian pucuk pimpinan BI.

Munculnya nama Thomas Djiwandono sebagai figur baru mempertegas bahwa yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar siapa memimpin BI, melainkan arah desain kebijakan moneter Indonesia.

Perry dan Stagnasi Moneter?

Kritik terhadap Perry Warjiyo kerap disederhanakan sebagai dampak faktor global: perang, pandemi, hingga pengetatan moneter Amerika Serikat.

Namun, penjelasan ini hanya sebagian benar. Negara-negara dengan tekanan eksternal serupa menunjukkan hasil berbeda, tergantung kualitas respons institusional.

Dalam kerangka Institutional Performance, pelemahan rupiah era Perry agaknya mencerminkan tiga persoalan utama.

Pertama, komunikasi kebijakan yang defensif. BI lebih sering merespons pasar daripada membentuk ekspektasi. Kedua, keterputusan koordinasi fiskal–moneter. Independensi BI justru menjelma menjadi jarak, bukan sinergi.

Ketiga, ketergantungan pada instrumen suku bunga yang terbukti terbatas dalam menahan arus modal dan spekulasi valas.

Dampaknya terasa nyata. Inflasi, meski terkendali secara headline, menekan konsumsi riil. Daya beli rumah tangga melemah, sementara rupiah yang terdepresiasi memperbesar biaya impor dan beban subsidi.

Dalam perspektif Political Economy of Inflation, stabilitas harga bukan hanya soal target angka, tetapi kepercayaan publik terhadap masa depan ekonomi.

Di titik ini, kritik terhadap Perry bukan serangan personal, melainkan evaluasi struktural.

BI era Perry dinilai terlalu berhati-hati, bahkan pasif, dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin agresif. Stabilitas yang dijaga adalah stabilitas prosedural, bukan stabilitas substantif.

Di titik ini dan sekali lagi, yang membuat “sinyal” Purbaya mengenai rupiah signifikan adalah momentumnya. Ia muncul beriringan dengan agenda pergantian pucuk pimpinan BI dan mencuatnya nama Thomas Djiwandono—figur yang dikritik independensinya karena latar belakang politik dan relasi kekerabatan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Lantas, pernyataan Purbaya tidak lagi berdiri sendiri, melainkan masuk ke dalam arsitektur transisi moneter-fiskal yang lebih besar.

Kritik terhadap Thomas sering berhenti pada dikotomi lama, independensi versus intervensi.

Padahal persoalan mendasarnya yang tampak justru terletak pada stagnasi, bahkan kemunduran persepsi efektivitas BI dalam menjaga stabilitas rupiah selama satu dekade terakhir.

Rencana Besar dan Desain Koordinasi?

Masuknya Thomas Djiwandono ke dalam bursa kepemimpinan BI memunculkan kritik soal independensi, mengingat latar belakang politik dan relasi kekerabatan dengan Presiden Prabowo.

Namun, kritik ini sering melupakan satu fakta penting: sejarah BI menunjukkan bahwa stabilitas rupiah justru lahir dari kepemimpinan yang kuat dan terkoordinasi.

Beberapa Gubernur BI kerap dianggap paling berhasil dalam konteks rupiah, Radius Prawiro, Soedradjad Djiwandono, Boediono, Burhanuddin Abdullah, dan Agus Martowardojo.

Benang merahnya bukan jarak dari pemerintah, melainkan kemampuan mengelola koordinasi tanpa kehilangan kredibilitas teknokratis.

Dalam kerangka embedded autonomy, figur seperti Thomas dapat dibaca sebagai upaya membangun kembali BI yang otonom namun tertanam dalam strategi negara. Di sinilah Purbaya berperan.

Rekam jejaknya membongkar praktik underpricing, manipulasi bea cukai, hingga restitusi pajak bermasalah menunjukkan bahwa ia bukan komunikator kosong, melainkan aktor tekanan struktural.

Pernyataan Purbaya tentang rupiah, dalam perspektif Speech Act Theory kiranya adalah tindakan politik. Ia memberi sinyal bahwa negara siap mengoreksi disonansi lama antara fiskal dan moneter. Bukan mengambil alih BI, tetapi mengakhiri stagnasi yang membuat rupiah rapuh.

Masalah rupiah Indonesia bukan semata faktor global. Masalahnya adalah kepemimpinan moneter yang terlalu aman di saat situasi menuntut keberanian.

Jika era Perry Warjiyo ditandai oleh kehati-hatian berlebih dan pelemahan rupiah, maka poros Purbaya–Thomas agaknya menawarkan satu janji, koordinasi sebagai sumber stabilitas baru yang lebih menjanjikan. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Ia tak berdiri di podium, tapi di balik desain kekuasaan. Isu rotasi Thomas Djiwandono ke Bank Indonesia membuka bab baru: arsitek senyap, tameng teknokratik, dan King’s Hand Presiden Prabowo di jantung fiskal–moneter negara.

PinterPolitik.com

Dalam kisah Peaky Blinders, Thomas Shelby bukanlah politisi yang berdiri di depan mimbar dengan pidato berapi-api.

Ia bekerja dalam senyap, membaca arah angin, menenun kekuasaan dari balik meja, dan memastikan setiap bidak bergerak sesuai rencana keluarga. Shelby adalah silent architect—arsitek kekuasaan yang lebih memilih pengaruh daripada sorotan.

Di Jakarta, dalam lanskap kekuasaan yang jauh lebih kompleks dan institusional, nama Thomas Djiwandono mulai dibicarakan dengan nada serupa. Bukan karena gaya flamboyan atau retorika populis, melainkan karena perannya yang semakin sentral namun nyaris tanpa hiruk-pikuk.

Isu rotasi Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono ke Bank Indonesia sebagai Deputi Gubernur BI memperkuat kesan tersebut, yakni sebuah langkah yang secara teknis tampak administratif, namun secara politik dan institusional sarat makna.

Sumber internal yang dikutip dari IDNFinancials kiranya dapat diinterpretasi bahwa penunjukan ini bersifat strategic grooming, yakni semacam “magang struktural” sebelum kemungkinan yang lebih besar di masa depan.

Jika fit and proper test berjalan mulus dan rotasi terjadi sesuai jadwal Februari, maka ini bukan sekadar mutasi jabatan, melainkan sinyal desain kekuasaan moneter jangka panjang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Nama Djiwandono sendiri bukan nama asing di Bank Indonesia. Ayahnya, Soedradjad Djiwandono, adalah Gubernur BI pada periode krusial 1993–1998, saat Indonesia memasuki badai krisis moneter.

Warisan ini bukan sekadar genealogi, melainkan symbolic capital—modal simbolik yang dalam politik ekonomi Indonesia tetap memiliki resonansi kuat.

Namun, Thomas bukan replika masa lalu. Ia adalah produk zaman baru, yaitu teknokrat dengan afiliasi politik, operator kepercayaan presiden, dan figur penyeimbang dalam ekosistem fiskal–moneter yang sarat tarik-menarik kepentingan.

Lalu, mengapa isu ini muncul dan bagaimana dengan kemungkinannya?

Tameng Teknokratik dan King’s Hand

Untuk membaca posisi Thomas Djiwandon, kerangka statecraft ekonomi dan principal–agent theory kiranya menjadi relevan.

Dalam teori ini, presiden (principal) membutuhkan agen yang bukan hanya kompeten secara teknis, tetapi juga loyal secara politik—terutama di sektor-sektor strategis seperti keuangan negara dan moneter.

Penunjukan Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan sejak awal dapat dibaca sebagai langkah politik yang cermat. Di tengah dominasi figur kuat seperti Sri Mulyani Indrawati, kehadiran Thomas berfungsi sebagai tameng teknokratik, dengan menjamin stabilitas kepercayaan pasar sekaligus memastikan jalur komunikasi langsung Presiden Prabowo dengan jantung fiskal negara.

Perannya menjadi semakin signifikan ketika dinamika politik mengarah pada reshuffle Sri Mulyani pada 8 September 2025 dan transisi ke Purbaya Yudhi Sadewa.

Dalam fase tersebut, Thomas tampil bukan sebagai penantang, melainkan sebagai balancer—penyeimbang politik yang memastikan tidak terjadi vacuum of trust di mata investor, lembaga internasional, maupun elite domestik.

Jika nanti Thomas digeser ke Bank Indonesia, agaknya terjadi ekspansi trust presidential dari sektor fiskal ke sektor moneter. BI bukan sekadar bank sentral; ia adalah institusi penjaga kredibilitas negara.

Menempatkan figur yang dipercaya presiden di lingkar inti BI adalah langkah klasik dalam politik ekonomi modern, namun harus dilakukan dengan kecermatan tinggi agar tidak merusak independensi institusional.

Di sinilah Thomas berfungsi sebagai King’s Hand—tangan kanan presiden yang tidak memerintah langsung, tetapi memastikan mesin kekuasaan berjalan stabil.

Ia tidak harus menjadi gubernur hari ini; cukup berada di ruang pengambilan keputusan, membaca dinamika internal, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, pasar, dan politik.

Etika Kekuasaan, Wajib

Namun, ada satu prasyarat krusial yang tidak bisa dihindari: marwah independensi Bank Indonesia.

Secara normatif dan etik, Thomas Djiwandono seyogianya mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Gerindra—terlebih posisinya sebagai Bendahara Umum—jika benar masuk ke jajaran pimpinan BI. Ini bukan soal simbol semata, melainkan soal institutional credibility.

Dalam kerangka neo-institutionalism, legitimasi lembaga tidak hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi oleh persepsi publik atas jarak antara kekuasaan politik dan otoritas teknokratik.

Tanpa jarak itu, BI berisiko dibaca sebagai perpanjangan tangan kekuasaan eksekutif—sebuah stigma yang mahal harganya bagi stabilitas moneter.

Di sisi lain, justru di titik inilah kecanggihan arsitektur kekuasaan diuji. Thomas Djiwandono tidak perlu tampil sebagai figur dominan.

Seperti Thomas Shelby, kekuatannya justru terletak pada kemampuan untuk not being seen, but being felt. Ia hadir sebagai penjamin kesinambungan, bukan sebagai simbol politisasi.

Maka, framing hipotesa Thomas Djiwandono sebagai silent architect bukan glorifikasi personal, melainkan pembacaan atas pola kekuasaan baru di era Prabowo: kekuasaan yang lebih teknokratis dalam wajah, tetapi tetap politis dalam desain.

Ia adalah figur transisional—penghubung antara logika pasar, disiplin institusi, dan kehendak politik presiden.

Jika kelak Thomas benar-benar melangkah lebih jauh di Bank Indonesia, sejarah mungkin tidak akan mencatatnya dengan gaya dramatis. Tidak ada pidato heroik, tidak ada gestur besar.

Namun seperti Tom Shelby, jejaknya akan terasa dalam stabilitas yang terjaga, krisis yang tak pernah meledak, dan keputusan-keputusan yang tampak biasa, tetapi menentukan arah negara. Yang terpenting bagi kemaslahatan dan kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. (J61)

socioloop.co

Pada tanggal 1 November 1999, Indonesia menyaksikan peristiwa bersejarah dalam dunia keuangan negaranya. Pada hari itu, pecahan mata uang rupiah yang bernilai Rp100.000 pertama kali diperkenalkan dan mulai diedarkan di seluruh penjuru negeri. Uang polimer baru yang pada saat itu hanya bernilai sekitar US$ 10ttersebut diimpor dari Australia.

Keputusan mengedarkan uang dengan pecahan baru ini tidak hanya mengubah wajah peredaran uang di Indonesia, tetapi juga mencerminkan perubahan ekonomi yang sedang berlangsung pada saat itu.

Sebelum diperkenalkannya pecahan Rp100.000, pecahan terbesar yang umum digunakan adalah Rp50.000. Pecahan-pacahan kecil, seperti Rp1.000 dan Rp5.000, merupakan hal yang biasa dalam transaksi sehari-hari.

Namun, karena inflasi yang terus meningkat pada tahun 1990-an, nilai uang rupiah semakin tergerus, sehingga pecahan Rp50.000 dinilai sudah tidak lagi cukup untuk berbagai transaksi. Maka, diperlukan pecahan dengan nilai yang lebih besar agar uang tetap menjadi alat tukar yang efektif.

Keputusan pemerintah untuk mencetak dan mengedarkan pecahan Rp100.000 bukanlah sesuatu yang diambil dengan mudah.

Ini adalah langkah yang perlu dipertimbangkan dengan matang mengingat potensi dampaknya pada inflasi dan kebijakan moneter secara keseluruhan.

Namun, pemerintah melihat bahwa langkah ini sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memfasilitasi transaksi bisnis yang semakin besar.

Selain itu, pecahan Rp100.000 juga memiliki peran simbolis dalam mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah berbagai krisis yang melanda pada era tersebut.

Krisis finansial yang dimulai pada tahun 1997 telah menghantam perekonomian Indonesia secara serius. Keputusan untuk mencetak pecahan baru ini menggambarkan bahwa negara ini bersiap untuk membangun kembali ekonominya dan memulai tahap pemulihan.

Pecahan Rp100.000 ini juga memiliki desain yang khas. Wajah pecahan ini menampilkan gambar Soekarno dan Mohammad Hatta, dua tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia, yang menjadi simbol persatuan dan kemerdekaan negara ini.

Di awal penerbitannya, pecahan uang ini ditandatangani pada tahun 1995 oleh Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Bank Indonesia saat itu, Syahril Sabrin dan Iwan Ridwan Prawiranata.

Well, kalo menurut kalian dengan kondisi saat ini lebih baik redenominasi atau menambah pecahan mata uang baru, seperti Rp300.000 misalnya? (J61)

PinterPolitik.com

Bank Indonesia (BI) mencatat pada 21-24 Agustus 2023 terdapat Rp4,51 triliun modal asing (nonresiden) yang keluar dari pasar keuangan domestik. Modal asing yang keluar didominasi oleh pasar Surat Berharga Negara (SBN), kemudian disusul pasar saham.

“Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah terkait mengoptimalkan strategi untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut,” Erwin Haryono, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI (26/8/2023).

Keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik adalah fenomena yang dapat memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara.

Modal asing memiliki peran penting dalam membiayai proyek-proyek investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan menjaga likuiditas pasar keuangan.

Salah satu dampak utama dari keluarnya modal asing adalah penurunan likuiditas dalam pasar keuangan domestik.

Ketika investor asing menarik dana mereka, likuiditas di pasar berkurang, yang dapat mempersulit perusahaan dalam mendapatkan pendanaan untuk proyek-proyek baru atau kegiatan operasional.

Ini juga dapat memengaruhi likuiditas bank dan menghambat ketersediaan pinjaman bagi konsumen dan bisnis.

Selain itu, keluarnya modal asing dapat memicu volatilitas di pasar keuangan domestik. Perubahan cepat dalam kepemilikan aset finansial oleh investor asing dapat menyebabkan fluktuasi harga yang tidak stabil.

Ini dapat memicu gejolak pasar dan mengurangi kepercayaan investor domestik, yang pada akhirnya dapat merugikan perekonomian secara keseluruhan.

Dampak lain yang mungkin terjadi adalah depresiasi nilai tukar mata uang domestik. Ketika investor asing menjual aset-aset dalam mata uang lokal, permintaan terhadap mata uang tersebut menurun, yang dapat menyebabkan penurunan nilai tukar.

Depresiasi nilai tukar dapat meningkatkan biaya impor dan berpotensi memicu inflasi.

Secara keseluruhan, keluarnya modal asing dari pasar keuangan domestik adalah fenomena yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dan pelaku ekonomi.

Strategi yang bijaksana dalam mengatasi dampak negatifnya dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi risiko yang mungkin timbul akibat fluktuasi modal asing. (S83)

PinterPolitik.com

Menurut data yang dicatat Bank Indonesia (BI), permintaan akan kredit hunian dan kendaraan bermotor melesat pada Juli 2023. Atas dasar laporan itu, perbankan pun siap menggenjot penyaluran kredit pada dua sektor tersebut.

Menurut laporan BI, kredit pada kedua sektor itu mencapai 11,4 persen pada Juli 2023 atau meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 9,7 persen.

“Berdasarkan hasil survei periode Juli 2023, permintaan kredit rumah tangga yang terjaga terutama didukung oleh peningkatan pengajuan kredit peralatan rumah tangga, KPR, dan kredit kendaraan bermotor,” Tulis Laporan BI (18/8/2023).

BI pun memperkirkan permintaan penambahan pembiayaan oleh rumah tangga kedepannya diperkirakan relatif stabil.

Kebutuhan akan kredit untuk rumah dan kendaraan bermotor adalah aspek penting dalam kehidupan modern. Kredit memungkinkan individu untuk memenuhi impian mereka tanpa harus menunda-nunda tabungan jangka panjang.

Meskipun kredit rumah dan kendaraan bermotor memiliki manfaat besar, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelum mengambil kredit.

Individu harus memastikan bahwa mereka memiliki kemampuan finansial untuk membayar cicilan kredit secara teratur. Pengelolaan keuangan yang baik penting agar tidak terjebak dalam masalah utang.

Selain itu, perbandingan antara berbagai penawaran kredit dari berbagai lembaga keuangan juga perlu dilakukan untuk mendapatkan kondisi yang paling menguntungkan.

Dalam kesimpulannya, kebutuhan akan kredit untuk rumah dan kendaraan bermotor memainkan peran penting dalam kehidupan modern.

Kredit memberikan akses kepada individu untuk memenuhi impian mereka tanpa harus menunda-nunda tabungan jangka panjang.

Namun, pertimbangan yang matang dan pengelolaan keuangan yang bijaksana adalah kunci dalam mengambil keputusan terkait kredit agar tetap dalam kendali keuangan yang sehat. (S83)

PinterPolitik.com

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi inovasi penting dalam dunia pembayaran elektronik di Indonesia.

Namun, kegunaannya tidak terbatas pada wilayah domestik saja. QRIS juga dapat dimanfaatkan dengan baik di luar negeri untuk memfasilitasi transaksi keuangan dengan lebih mudah dan aman.

QRIS adalah sebuah kode QR yang dapat menyimpan berbagai informasi, seperti detail transaksi dan informasi pembayaran.

Dengan memanfaatkan teknologi ini, pelaku bisnis dan individu bisa melakukan transaksi dengan cepat, efisien, dan minim risiko kesalahan.

Salah satu keuntungan utama QRIS di luar negeri adalah kemudahan penggunaan. Saat seseorang bepergian ke luar negeri, mereka sering kali dihadapkan pada berbagai mata uang dan sistem pembayaran yang berbeda.

QRIS memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dalam mata uang asing dengan mudah tanpa harus menghadapi kendala tukar mata uang atau biaya konversi yang tinggi.

Cukup dengan mengarahkan kamera ponsel ke kode QRIS yang tersedia, pembayaran dapat dilakukan dengan cepat.

Bank Indonesia (BI) optimis penggunaan QRIS tahun depan dapat menjangkau Tiongkok dan Korea Selatan (Korsel) seiring dengan langkah BI yang sudah beberapa kali membicarakan rencana itu dengan pihak kedua negara.

“Itu nanti biasanya keseluruhan paketnya disebut LCT, jadi ada investasi, perdagangan dan sistem pembayaran, nah ini dulu yang didiskusikan,” Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI (17/8/23).

Tahun ini, uji coba perluasan QRIS antarnegara akan dilakukan antara Indonesia dan Singapura. Sebelumnya, penggunaan QRIS antarnegara sudah dilakukan Indonesia dengan Malaysia dan Thailand.

Secara keseluruhan, QRIS memiliki potensi besar untuk memberikan kemudahan dalam transaksi keuangan di luar negeri.

Dengan memanfaatkan kecepatan, keamanan, dan kemudahan penggunaannya, QRIS dapat menjadi alat yang kuat dalam memfasilitasi transaksi lintas batas bagi individu dan pelaku bisnis. (S83)

PinterPolitik.com

Dalam era digital ini, keamanan uang fisik menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan lembaga keuangan di seluruh dunia.

Upaya untuk mencegah pemalsuan uang kertas dan koin terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Pemalsuan uang bukan hanya merugikan perekonomian suatu negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang yang berlaku.

Oleh karena itu, inovasi terus diperkenalkan dalam desain dan teknologi uang untuk membuatnya sulit dipalsukan.

Bank Indonesia (BI) mengklaim rupiah saat ini akan sulit untuk dipalsukan. Hal itu karena BI terus meningkatkan keamanan terhadap rupiah yang saat beredar di masyarakat.

BI menyebut setiap saat selalu akan ada orang yang berniat memalsukan uang. Namun, perlu dicermati adalah bagaimana tingkat pemalsuannya.

“Semua orang ingin memalsukan (rupiah), pasti, tapi dari sisi teknologi tidak akan pernah sama,” Marlinson Hakim, Kepala Departemen Pengelolaan Uang BI (18/8/23).

Marlinson menambahkan, pada umumnya pemalsuan uang dilakukan hanya dengan mesin cetaklaser. Namun, saat ini hal tersebut tidak dapat dilakukan kembali karena teknologi terbaru yang digunakan oleh BI.

Teknologi berperan penting dalam mencegah pemalsuan. Misalnya, teknologi mikroprint memungkinkan cetakan yang sangat kecil namun masih dapat terbaca dengan akurat oleh alat khusus.

Beberapa uang juga dilengkapi dengan fitur holografik atau hologram yang mengubah warna atau gambar saat uang diputar, sulit untuk direproduksi dengan tingkat presisi yang tinggi.

Selain itu, tinta khusus juga digunakan untuk mencegah pemalsuan. Tinta yang bisa berubah warna atau menghilang saat diusapkan atau terkena sinar ultraviolet menjadi salah satu cara yang efektif untuk mendeteksi uang palsu.

Meskipun teknologi pemalsuan terus berkembang, upaya-upaya ini membuat proses pemalsuan menjadi lebih sulit, mahal, dan risikonya lebih tinggi. (S83)

PinterPolitik.com

Bank Indonesia (BI) mencatat cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2023 mencapai US$137,7 miliar. Jumlah ini meningkat dibandingkan bulan lalu yang berada di posisi US$137,5 miliar.

BI mengatakan peningkatan posisi cadangan devisa pada Juli 2023 antara lain dipengaruhi penerimaan pajak dan jasa.

Posisi cadangan devisa itu juga setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Peningkatan posisi cadangan devisa tersebut antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa. Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan” Erwin Haryono, Kepala Departemen Komunikasi sekaligus Direktur Eksekutif BI (7/8/2023).

Ke depan, BI memandang cadangan devisa tetap memadai. Hal ini didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga seiring dengan berbagai respons kebijakan.

Kebijakan itu dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, perlu diingat bahwa cadangan devisa hanyalah alat untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang. Penting bagi Indonesia untuk terus berinovasi, diversifikasi ekonomi, dan mendorong investasi berkelanjutan guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam menghadapi dinamika global yang terus berubah, Indonesia perlu tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan. Dengan pengelolaan cadangan devisa yang baik dan kebijakan ekonomi yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan momentum peningkatan cadangan devisa untuk meraih kemajuan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek pembangunan. (S83)