PTUN Jakarta kabulkan gugatan warga soal banjir

PinterPolitik.com

Siapa sangka, hasil survei yang dirilis oleh Populi Center membawa angin segar tentang Jakarta dan banjir. Diberitakan, sebanyak 74,9 persen warga Jakarta mengaku puas dengan kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pimpinan Gubernur Anies Baswedan dalam menanggulangi masalah banjir.

Masyarakat menilai puas terhadap pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir melalui penataan sungai oleh Pemprov DKI Jakarta. Sementara yang menilai tidak puas 21,3 persen. Secara detail, survei tersebut mengkategorikan sejumlah program penanganan banjir yang dilakukan Anies.

Dari beberapa program penanganan banjir, sebesar 66,3 persen masyarakat menilai program pengerukan sungai sudah terlaksana dengan baik. Disusul normalisasi sungai sebesar 53,3 persen, sumur resapan 50 persen, membangun waduk 48,3 persen, pembuatan polder air 42,7 persen, dan kolam olakan 34,5 persen.

Mohammad Taufik, Ketua Dewan Pembina DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, memberikan komentar dengan nada yang positif. Taufik sepakat dengan hasil survei Populi Center tentang tren positif responden terhadap pengendalian banjir oleh Anies. Menurutnya, dampak dan durasi banjir di masa kepemimpinan Anies berkurang signifikan.

Tapi, argumentasi berbeda datang dari Muchlis Nurdiyanto dan Maghfira Abida dalam tulisannya Mangkuk Raksasa itu Bernama Jakarta. Meminjam argumentasi geolog Jan Sopaheluwakan, banjir Jakarta disebut tidak akan dapat diselesaikan dengan sistem kanal karena secara geologis Jakarta sebenarnya merupakan cekungan banjir.

Kawasan utara Jakarta, sekitar Ancol dan Teluk Jakarta mengalami pengangkatan karena proses tektonik. Oleh karena itu, air dari 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta tidak bisa mengalir lancar ke laut dan kerap terjebak di cekungan seperti “mangkuk” besar.

Cekungan ini terbentuk dari endapan aluvial muda sangat tebal, baik berasal dari endapan hasil erosi gunung api purba, maupun dari endapan sungai dan pantai. Endapan tersebut belum terkonsolidasi, sifatnya masih lepas dan belum memadat.  Akibatnya, tanpa memperhitungkan pengaruh aktivitas manusia, secara alamiah, tanah di Jakarta perlahan memadat sehingga muka tanah mengalami penurunan.

Argumentasi geologi ini menjelaskan terdapat semacam takdir yang mengikat antara Jakarta dan banjir dikarenakan kondisi alam yang membentuknya. Dan rupanya, secara historikal, Jakarta dan banjir punya sejarah yang begitu panjang.

Lantas, seperti apa sejarah Jakarta dan banjir yang dapat kita lihat dari masa ke masa?

Baca juga: Banjir Jakarta Didera Tekanan Psikologis?

Cerita Banjir di Jakarta

Edi Sedyawati dalam bukunya  Sejarah Kota Jakarta 1950-1980, mengatakan penyebab utama Jakarta selalu tergenang banjir adalah karena kondisi lingkungan yang dialiri sepuluh sungai besar dengan sistem drainase yang kurang memadai.

Oleh karenanya, Jakarta identik dengan istilah kota langganan banjir. Tiap kali hujan deras, beberapa daerah di Jakarta hampir selalu tergenang banjir. Perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan ke sungai juga menghambat aliran air ketika hujan turun.

Zaenuddin HM dalam bukunya Banjir Jakarta, mengatakan banjir di Jakarta ada sejak era Tarumanegara, tepatnya saat kepemimpinan Raja Purnawarman. Bukti sejarahnya dapat dilihat dari Prasasti Tugu yang ditemukan pada tahun 1878 di Jakarta Utara.

Secara garis besar, prasasti tersebut berisikan pesan jika Raja Purnawarman pernah menggali Kali Candrabhaga di daerah sekitar Bekasi dan Kali Gomati atau yang sekarang dikenal sebagai Kalimati di Tangerang.

Penggalian tersebut merupakan upaya mengatasi banjir. Sungai yang digali tersebut diharapkan bisa mengalirkan debit air, sehingga banjir di Jakarta kala itu bisa segera surut. Selain itu, penggalian sungai ini juga ditujukan untuk kepentingan irigasi sawah warga.

Kota Jakarta pada masa kolonial Belanda dikenal dengan nama Batavia. Sebagian besar daerah Batavia masih berupa rawa dan hutan liar, sehingga sering tergenang banjir dari beberapa sungai, terutama Kali Ciliwung yang meluap saat hujan deras.

Setidaknya dalam kurun waktu yang panjang, sejarah banjir di Batavia mengalami beberapa fase, mulai dari fase awal, di mana pemerintahan kolonial masih tentatif untuk menanggulangi banjir, sampai ke fase akhir yang terlihat sudah digunakan semacam teknik-teknik khusus penanganan banjir.

Diawali pada 1621, di mana merupakan peristiwa banjir perdana di era kekuasaan VOC, tepatnya pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen. Saat itu banyak rumah warga yang terbuat dari kayu sehingga mudah hanyut ketika banjir melanda Batavia.

Struktur jalan saat itu sangat sulit untuk dilalui sepeda atau dokar. Meskipun Belanda saat itu pernah membangun kanal sejak dua tahun sebelum bencana banjir terjadi. Namun, usaha tersebut gagal karena tidak mengetahui letak geografis dan struktur topografi Batavia saat itu.

Selanjutnya banjir Batavia pada 1654, saat Gubernur Jenderal Joan Maetsuycker. Banjir besar kembali melanda dikarenakan hujan deras dan luapan air sungai, terutama Kali Ciliwung dan kiriman air dari hulu di Buitenzorg, penyebutan untuk Bogor. Joan Maetsuycker telah membangun beberapa kanal tambahan, namun usahanya gagal karena kanal selalu dipenuhi sampah, lumpur, dan pasir.

Pada 1872 Banjir kembali melanda tepatnya pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal James Louden. Penyebabnya kurang lebih sama, yaitu hujan deras dan luapan air sungai. Upaya pembersihan kanal sering dilakukan, namun tetap tidak membantu karena kotoran lumpur yang dibersihkan tetap dibiarkan menumpuk di tepi kanal.

Banjir Jakarta mulai terlihat sangat parah pada 1893. Batavia saat Gubernur Jenderal Carel HA van der Wijck memimpin. Bencana banjir yang hampir melanda sebulan penuh telah merenggut banyak korban jiwa. Karena warga banyak terserang penyakit, seperti disentri, tifus, hingga malaria. Penyebab utamanya adalah air sumur yang tercemar dan sama sekali tidak layak konsumsi.

Banjir Jakarta pada 1909 terjadi karena curah hujan tinggi. Saat itu, Gubernur Jenderal Idenburg dan Belanda tidak berdaya untuk mengatasi permasalahan banjir ini. Tapi setelah periode ini mulai lah dibangun bendungan untuk menangani banjir.

Pada 1911, Belanda membangun pintu air besar, yaitu Bendung Katulampa di Bogor. Tujuannya supaya bisa mengukur debit air Kali Ciliwung. Pembangunan pintu air besar ini merupakan sistem peringatan dini yang diharapkan bisa mengatasi permasalahan banjir.

Selama berhari-hari hujan terus mengguyur Batavia pada tahun 1918, akibatnya hampir seluruh rumah di Batavia terendam banjir. Gubernur Jenderal JP Graaf van Limburg Stirum dan pejabat Belanda lagi-lagi tidak berdaya untuk mengatasi permasalahan banjir.

Permasalahan banjir di Batavia pertama kali ditangani secara sistematik pada pertengahan tahun 1920. Kemudian pada 1922, juga disusun rencana perbaikan kampung atau kamppong verbeetering. Namun, rencana ini tidak berjalan lancar karena minimnya alokasi dana. Banjir Jakarta pada 1932 disebut yang terparah kedua setelah 1918, tepatnya pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal B.C. de Jonge.

Menyimak sejarah Jakarta yang dulu bernama Batavia di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah panjang era pemerintahaan Belanda juga kewalahan untuk menanggulangi bencana alam yang sifatnya force majeure ini.

Well, mungkinkah terdapat role model yang dapat dijadikan contoh pembelajaran penanggulangan banjir yang berhasil di negara lain?

Baca juga: Banjir Jakarta, Antara Anies dan Soeharto

Belajar Dari Bangkok

Sebagai pembanding, mungkin kita dapat melihat Kota Bangkok. Selain sama-sama ibu kota negara, kota Bangkok juga memiliki kondisi geologi dan geografi yang mirip dengan Jakarta.

Kota Bangkok pada tahun 2011 mengalami banjir besar, namun mereka belajar banyak dari banjir tersebut. Bahkan,  Bangkok merupakan salah satu kota di Asia Tenggara yang pernah mengalami banjir besar, tepatnya pada 1986.

Shoko Takemoto dalam tulisannya yang berjudul Moving Towards Climate-Smart Flood Management in Bangkok and Tokyo, mengatakan terdapat kesamaan manajemen penanggulangan banjir antara Tokyo dengan Bangkok, walaupun Tokyo masuk ibu kota negara maju dan Bangkok hanya sebagai negara berkembang.

Bangkok dalam menangani banjir membangun polder system, yaitu sistem yang membangun tanggul kedap air, di mana air yang berada pada daerah polder dipompakan keluar dari polder dan ditampung oleh polder lain di atasnya. Secara teknikal, sistem polder ini terdiri dari beberapa poin di antaranya, tanggul, pompa air banjir, kanal, terowongan, dan waduk. Kesemuanya bekerja secara sistematik dan terintegrasi, dari tanggul di hulu hingga penampungan di waduk untuk hilirnya.

Untuk tanggul pemerintah, dibangun tanggul penahan air di pinggiran sungai. Kemudian Bangkok memiliki sekitar 409 tempat pompa air banjir yang digunakan apabila intensitas hujan meningkat.

Selanjutnya pengembangan kanal, di mana pemerintah Bangkok membangun 1682 kanal dengan total panjang sekitar 2604 Km. Selain kanal, mereka juga memiliki 7 terowongan dengan total panjang 19 Km. Tampungan air itu kemudian dialiri ke waduk, di mana Kota Bangkok memiliki 25 lokasi penampung air atau waduk.

Selain infrastruktur, pekerjaan yang digerakkan oleh sumber daya manusia dalam penanggulangan banjir juga berjalan efektif. Di Bangkok dikenal istilah  Flood Control Center (FCC), di mana pegawai di kantor tersebut bekerja 24 jam dan menginformasikan kepada masyarakat tentang data curah hujan. Informasi tersebut juga disampaikan melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter.

Selain itu, terdapat pula relawan banjir, dan hal ini yang sangat menarik di Bangkok. Terdapat beberapa orang yang dengan sukarela bekerja untuk mengatasi banjir di kota mereka. Semacam kesadaran kolektif warga untuk turut andil menyelesaikan permasalahan umum.

Akhirnya, sebagai kota tua, Jakarta tetap harus belajar dari kota di negara lain, seperti Bangkok. Kota itu mampu menyelesaikan permasalahan seperti banjir bukan hanya menggunakan teknologi semata, melainkan penggabungan atau hybrid antara teknologi dan partisipasi masyarakat secara luas. (I76)

Baca juga: Sandiaga “Terseret” Banjir Jakarta?

PinterPolitik.com

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan solusi baru untuk penanganan banjir di Jakarta. Pada 9 April lalu, Anies menunjukkan desain rumah panggung yang akan dibangun di Kampung Melayu melalui akun Instagramnya. Rumah panggung ini sendiri menjadi solusi bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir agar dapat terhindar dari bencana banjir. 

Rumah panggung masuk dalam Program Bedah Kampung dengan merenovasi 40 rumah di kawasan Kampung Melayu. Rumah akan direnovasi menjadi rumah tiga lantai dengan kakinya setinggi 3,5 meter. Lantai 2 dan 3 akan menjadi tempat tinggal warga, sedangkan lantai 1 diperuntukkan untuk aktivitas UMKM dan interaksi sosial. Renovasi direncanakan rampung sebelum lebaran. 

Program Bedah Kampung merupakan kolaborasi dengan Baznas Bazis DKI dan Karya Bakti TNI. Untuk konstruksi rumah akan membutuhkan biaya Rp 78 juta per rumah dan seluruhnya menggunakan dana dari Baznas. 

Banyak warganet yang memberikan pujian terhadap program rumah panggung ini. Beberapa bahkan mengatakan program rumah panggung ini menunjukkan Anies layak menjadi presiden. 

Di sisi lain, program rumah panggung ini tidak dilihat sebagai solusi banjir di Jakarta. Gembong Warsono selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengatakan bahwa meninggikan rumah warga untuk menghindari banjir bukan solusi penanganan banjir di DKI Jakarta. 

Selain itu, Gembong Warsono mengatakan bahwa program ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Hal ini berangkat dari fakta bahwa kawasan rawan banjir di Jakarta bukan hanya di Kampung Melayu saja.

Baca Juga: Banjir, Anies Untung Atau Buntung?

Program Anies lainnya dalam menangani banjir juga menuai kritik, seperti program naturalisasi. Banyak yang menyayangkan Anies tidak melanjutkan program normalisasi yang sudah ada sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). 

Berbeda dengan normalisasi yang menggunakan betonisasi, naturalisasi menggunakan pendekatan ramah lingkungan dengan penanaman pohon di pinggiran sungai dan memanfaatkan ekosistem hijau. Namun, naturalisasi ini belum memberikan dampak yang signifikan pada penanganan banjir. 

Berangkat dari program naturalisasi yang dikritik oleh banyak pihak, apakah program rumah panggung ini dapat menjadi inovasi Anies untuk menangani banjir di Jakarta? Apakah rumah panggung dapat membantu warga Jakarta dalam menghadapi banjir? 

Inovasi Rumah Panggung

Tindakan Anies yang menghapus program normalisasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menuai kritik. Dengan dihapusnya program normalisasi, Anies menetapkan empat upaya pengendalian banjir yang tertulis dalam RPJMD 2017-2022.

Empat program tersebut adalah pembangunan tanggul laut dan muara sungai, pembangunan waduk atau naturalisasi dan normalisasi sungai, perbaikan tata kelola air, serta pembangunan multipurpose tunnel.

Di luar empat program itu, Anies mengusung program Bedah Kampung dengan merenovasi 40 rumah di kawasan Kampung Melayu. Di daerah kawasan kampung tersebut, akan disediakan tiga zona, yakni zona pendidikan, zona bermain dan zona ekonomi. Selain itu, kampung tersebut akan disediakan tempat pengolahan sampah, sumur resapan dan area mural. 

Walaupun banyak yang menentang rumah panggung ini tidak mengatasi akar permasalahan banjir di Jakarta, tetapi rumah bermodel panggung setidaknya dapat membantu warga dalam menghadapi banjir. Hal ini sejalan dengan tulisan M.A. Hasan, bersama kawan-kawannya yang berjudul Stilt Housing Technology for Flood Disaster Reduction in the Rural Areas of Bangladesh yang menjelaskan bahwa rumah panggung menjadi solusi penanganan banjir.

Hasan mengatakan bahwa desain rumah dapat membantu masyarakat dalam menghadapi bencana alam, seperti gempa bumi, banjir dan tanah longsor. Rumah dengan desain panggung merupakan desain terbaik untuk kawasan rawan banjir karena dapat menghindari banjir. 

Beberapa negara sudah menggunakan rumah panggung di kawasan rentan banjir untuk menangani banjir, seperti Bangladesh. Rumah panggung di Bangladesh mayoritas dibangun di daerah bukit karena Bangladesh memiliki ruang terbatas atas tanah yang datar. Konsep rumah panggung tidak merusak lingkungan dan berhasil melindungi warga Bangladesh dari banjir dan serangan binatang liar. Rumah panggung juga sejalan dengan nilai dan norma masyarakat adat Bangladesh.

Baca Juga: Banjir Kalsel, Mungkinkah Negara Digugat?

Di Indonesia, rumah panggung juga terbukti efektif dalam mengatasi banjir. Febuari lalu, banjir merendam tiga kecamatan di Kabupaten Sambas, Kalimantan. Ketinggian air mencapai 1 meter, namun sebagian besar warga dapat bertahan di rumah dan tidak mengungsi karena memiliki rumah panggung.

Pemerintah daerah Samarinda, Kalimantan Timur, juga menganjurkan warganya untuk membangun rumah model panggung untuk menyongsong banjir. Rumah panggung menjadi solusi karena menekan aktivitas pengerukan dan penimbunan sehingga tidak terjadi pengalihan fungsi daerah resapan air. 

Mencontoh Bangladesh dan Samarinda, kebijakan rumah panggung Anies dapat membantu masyarakat Jakarta menghindari banjir sehingga menekan kerugian ekonomi dan sosial. Selain itu, rumah panggung juga ramah lingkungan dibandingkan rumah beton karena dapat mengurangi penimbunan dan tidak mengalihkan fungsi daerah resapan air (DAS).

Walaupun rumah panggung dapat menjadi alternatif penanganan banjir di berbagai daerah, mengapa banyak pihak tetap mengecam dan mengkritik program rumah panggung ini? 

Banjir Salah Anies? 

Berbagai pihak mengkritik dan menunjukkan sikap skeptis terhadap program rumah panggung Anies. Kritiknya pun bervariasi, mulai dari pendapat yang mengatakan program ini sekadar panggung pencitraan, hingga pendapat rumah panggung bukan langkah yang solutif.

Sekelumit kritik tersebut tentu dapat dibenarkan. Pada dasarnya rumah panggung memang bukan solusi final menyelesaikan banjir. Namun, program itu setidaknya mengurangi dampak dari banjir itu sendiri.

Selain persoalan politik, tendensi untuk selalu menyalahkan Anies atau sosok tertentu atas suatu permasalahan dapat dijelaskan dengan konsep fundamental attribution error dari tulisan Rolf Dobelli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly. 

Ini adalah bias kognitif terjadi karena adanya kesalahan fundamental dalam melakukan atribusi atas suatu peristiwa. Ini adalah kecenderungan dalam terlalu besar menaksir peran satu faktor atau sosok tertentu dalam suatu persoalan. 

Padahal ada kompleksitas yang mempengaruhi suatu fenomena terjadi, sehingga terjadi penyederhanaan kesimpulan masalah. 

Dalam kasus banjir di Jakarta, fundamental attribution errortampaknya selalu terjadi. Ada tendensi untuk menyalahkan satu sosok, khususnya Gubernur DKI, seperti Anies Baswedan atas penanganan banjir. 

Padahal ada kompleksitas tersendiri dalam permasalahan banjir di Jakarta sehingga satu sosok, seperti Anies tidak serta merta dapat dijadikan dalang atas masalah banjir yang tidak kunjung selesai. 

Jika ditarik ke belakang, desain kota Batavia oleh Kolonial Belanda atas kanal barat dan kanal timur mengakibatkan permasalahan akses air bersih yang memaksa masyarakat dulu hingga saat ini harus menggunakan pompa air agar mendapatkan air bersih. Penggunaan pompa air yang eksesif mengakibatkan tanah Jakarta turun sehingga terjadi banjir. 

Selain itu ada permasalahan terputusnya master plan sejak terjadinya reformasi. Faktor lainnya berupa kepadatan penduduk, penurunan ketersediaan ruang terbuka hijau yang signifikan, lebar sungai yang semakin sempit, buruknya penataan ruang dan sebagainya. 

Baca Juga: Banjir Jakarta, Antara Anies dan Soeharto

Masalah berlapis yang dimiliki Jakarta sepertinya tidak memberikan banyak harapan untuk banjir dapat terselesaikan. Maka dari itu program rumah panggung Anies sebenarnya dapat menjadi alternatif untuk setidaknya mengurangi dampak destruktif banjir. 

Akan tetapi, tentu itu bukan pengecualian untuk mengatakan Anies tidak bersalah atas persoalan banjir. Yang bijak adalah menempatkan kritik secara proporsional dan tidak melakukan generalisasi yang terus direproduksi. (R66)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Publik mungkin masih ingat belum lama ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memamerkan kondisi kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur yang saban tahun jadi langganan banjir, sempat terbebas dari genangan ketika Ibu Kota telah memasuki musim penghujan. Saat itu, Anies melalui unggahan di media sosial Instagram, mengunggah foto kolase kondisi Cipinang Melayu yang terendam banjir pada 2017 dengan kondisi di awal Februari 2021 yang masih bebas genangan. 

Namun kebanggaan Anies ini tampaknya hanya bertahan sesaat saja. Beberapa waktu lalu kawasan yang dibanggakannya itu ternyata kembali tergenang akibat meningkatnya curah hujan dalam sebulan terakhir. 

Sontak fenomena tahunan Ibu Kota ini pun dijadikan senjata ampuh untung menyerang Anies. Lawan-lawan politiknya kembali menyoroti kinerjanya yang dinilai tak berbuat banyak untuk mengantisipasi terjadinya banjir. 

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, misalnya, mempersoalkan klaim-klaim Anies yang kerap mengaku antisipasi Pemprov sudah cukup baik untuk menanggulangi banjir. Namun, menurutnya klaim tersebut tidak membuahkan hasil lantaran tahun ini, banjir Jakarta bahkan sampai menelan korban jiwa hingga lima orang.

Langkah yang lebih ekstrem tentu saja datang dari PSI yang selama ini memang menjadi “musuh bebuyutan” Anies. Partai besutan Grace Natalie itu bahkan berniat menggulirkan hak interpelasi di parlemen Ibu Kota terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu dalam menangani banjir. 

Di sisi lain, respons menarik justru datang dari eks Gubernur DKI, Sutiyoso. Pria yang akrab disapa Bang Yos itu menilai reaksi beberapa pihak terhadap Anies terlalu berlebihan karena saat ini banjir tidak hanya terjadi di Jakarta, melainkan juga di wilayah-wilayah lain seperti Bandung, Kalimantan, bahkan Semarang yang bagi sebagian pihak kondisinya bahkan jauh lebih parah. 

Sebenarnya keheranan Bang Yos ini mudah saja untuk dijawab. Sebab sudah sewajarnya status Jakarta yang merupakan pusat ekonomi dan pemerintahan itu tentu akan membuat segala persoalan di dalamnya menarik perhatian publik seantero Indonesia. 

Selain itu, Ross Tapsell dalam bukunya yang berjudul Media Power in Indonesia juga pernah mengatakan bahwa berkumpulnya hampir semua kantor pusat media massa di Jakarta, secara tak langsung menyebabkan pemberitaan media-media akan berkiblat pada “kepentingan Jakarta” yang pada akhirnya membuat isu regional Jakarta seolah-olah menjadi isu nasional.

Kendati demikian, kiranya tetap menarik untuk dipertanyakan apakah reaksi berlebihan publik terhadap Anies ihwal banjir Jakarta ini disebabkan oleh fenomena Jakarta-sentris semata? 

Banjir Persoalan Struktural?

Sepanjang yang sudah diketahui publik, banjir memang merupakan problem laten Ibu Kota. Saban tahun ketika musim penghujan tiba, beberapa wilayah Jakarta yang telah menjadi langganan banjir hampir bisa dipastikan tergenang. 

Sejumlah analis bahkan menyebut permasalahan laten ini terjadi bukan hanya karena faktor lingkungan, melainkan juga hasil dari kesalahan pengelolaan yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya.

Imelda Simanjuntak, Niki Frantzeskaki dan kawan kawan dalam  Evaluating Jakarta’s Flood Defence Governance: The Impact of Political and Institutional Reforms bahkan dapat menarik benang merah problematika banjir Jakarta jauh hingga ke era Presiden Soeharto.

Penelitian mereka menyebut bahwa telah terjadi diskoneksi master plan pengontrol banjir dan saluran air di Jakarta sejak tahun 1999 karena kejatuhan Soeharto. Sebab peristiwa peralihan iklim demokrasi nasional tersebut turut mengubah tatanan institusi negara. 

Pada era Soekarno dan Soeharto, keselarasan pengampu kebijakan pusat dan daerah lebih mudah terjalin karena pemerintahan dijalankan dengan sentralistik. Ini misalnya terlihat dari keberhasilan pemerintah dalam membangun proyek kanal banjir timur yang master plan-nya telah diinisiasi sejak 1973.

Namun memasuki era reformasi dan lahirnya sistem otonomi daerah, keselarasan itu semakin sulit terjalin. Padahal pengentasan banjir Jakarta tak bisa hanya mengandalkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah semata.  

Texier Pauline dalam Floods in Jakarta: When The Extreme Reveals Daily Structural Constraints and Mismanagement kemudian mencoba memetakan sengkarut persoalan yang membuat bencana langganan tersebut sulit untuk diselesaikan hingga kini. 

Mengacu pada fenomena banjir besar Ibu Kota yang terjadi pada 2007, Pauline menyebut salah satu faktor utama yang menyebabkan mengapa banjir ini belum dapat tertangani adalah laju urbanisasi ke Jakarta yang tidak terbendung. 

Berangkat dari sini, dapat dikatakan pemerintah pusat sebenarnya juga punya andil cukup besar terkait mengapa penanganan banjir Ibu Kota seolah menemui jalan buntu. Sebab jika dilihat secara holistik, persoalan urbanisasi bisa jadi merupakan ekses dari kegagalan pemerintah pusat dalam menjalankan pembangunan yang merata di seluruh daerah. 

Jika benar begitu, lalu mengapa narasi negatif terkait banjir sejauh ini lebih fokus menyerang Anies?

By Design?

Jika diperhatikan lebih jeli, tendensi untuk melimpahkan kesalahan pada Anies sebenarnya dipantik oleh pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan lawan-lawan politiknya. Melalui saluran media massa, mereka rajin memproduksi narasi-narasi yang tendensius terhadap Anies seorang dalam konteks penanganan banjir. 

Scott London dalam How the Media Frames Political Issues menyebut bahwa framing effect dari media berperan besar dalam terbentuknya berbagai interpretasi dan agenda politik yang terjadi. Media juga dikatakan mendorong reasoning atau penalaran atas berbagai pemberitaan yang beredar, baik berdampak positif maupun negatif terhadap persepsi publik.

Indikasi adanya peran media tersebut kiranya juga dapat dijadikan penjelasan terkait mengapa pemberitaan yang beredar saat ini cenderung menafikkan adanya andil kesalahan pemerintah pusat terhadap fenomena banjir Jakarta. 

Terkait hal ini, ada yang mengaitkannya dengan dugaan bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memang memiliki kedekatan dengan konglongmerat sejumlah media massa. Fenomena ini sudah pernah diulas oleh Ross Tapsell dalam Indonesia’s Media Oligarchy and the ‘Jokowi Phenomenon’. 

Dalam tulisan itu, Tapsell menyebut kedekatan tersebut berperan besar dalam membentuk citra Jokowi sedari awal Ia mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan semakin masif penggunaannya saat eks Wali Kota Solo itu maju dalam kontestasi Pilpres 2014. Hal ini memosisikan Jokowi sebagai media darling. 

Dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan tersebut, maka patut diduga kuat surplus sentimen minor terhadap Anies terkait persoalan banjir agaknya bukan semata merupakan konsekuensi alamiah, melainkan memang ada pula unsur sengaja dikondisikan oleh sejumlah pihak. Berkaca dari sini, maka pertanyaannya apa kira-kira dampak jangka panjangnya bagi Anies? 

Sisi Positifnya

Secara logika awam, pemberitaan negatif yang bertubi-tubi menyerang Anies dalam jangka panjang memang berpotensi menurunkan popularitasnya di mata publik. Namun bagi Jonathan Stray, peneliti dari Columbia School of Journalism, kasusnya tidaklah selalu demikian. 

Dalam tulisannya yang berjudul How Much Election Influence Does The Media Have, Stray mengatakan bahwa penyebutan seorang tokoh politik oleh media dapat memengaruhi popularitas tokoh tersebut. Namun Ia berpendapat jika hanya menghitung penyebutan nama, maka ada kecenderungan orang akan mengabaikan apa yang dibicarakan jurnalis, terlepas dari positif atau negatif isi pembicaraannya.

Stray bahkan menilai bahwa popularitas seseorang lebih banyak bertumpu pada seberapa besar peliputan media terhadapnya, bukan seberapa positif nada beritanya. Ia menyebutkan bahwa attention atau perhatian lah unsur yang lebih penting.

Unsur perhatian ini boleh jadi tak hanya berlaku untuk kasus di media massa saja, tetapi juga di media sosial. Oleh karena itu, seseorang yang banyak dibicarakan di media sosial, baik positif atau negatif, berpotensi mengalami kenaikan popularitas.

Merujuk pada kondisi tersebut, meski cenderung diberitakan negatif, Anies tetap berpotensi mendapatkan surplus popularitas seiring dengan masifnya sorotan media sosial dan media massa dalam konteks penanganan banjir Jakarta. 

Postulat Stray ini agaknya terbukti jika kita menatap kembali posisi pemerintahan Jokowi saat ini. Jamak diketahui bahwa dalam setahun terakhir, pemerintah pusat kerap menjadi bulan-bulanan masyarakat akibat carut marutnya penanganan pandemi Covid-19. 

Ini semakin diperparah dengan ditangkapnya dua menteri sekaligus dalam waktu yang berkatan, di mana salah satu di antaranya memanfaatkan penanganan pandemi untuk meraup rente. Kondisi ini kemudian agaknya membuat tendensi media massa mulai berbalik mengkritisi pemerintahan Jokowi.  

Kendati begitu, terlepas dari akurat tidaknya, pada kenyataannya, survei yang dilakukan sejumlah lembaga ternyata tetap menangkap elektabilitas Jokowi yang masih tinggi. Bahkan Lembaga Survei Indonesia (LSI)  menyebut bahwa Jokowi memiliki elektabilitas 18 persen, yang mana itu tertinggi dari calon-calon potensial lainnya, sehingga kemungkinan bisa menang lagi andaikata dirinya masih bisa maju di Pilpres 2024.

Berangkat dari apa yang terjadi pada Jokowi ini, secara teori bukan tidak mungkin hal yang sama dapat terjadi pada Anies. Namun kembali lagi, faktor penguasaan media sepertinya menjadi game changer dalam konteks ini. 

Pada akhirnya dalam diskursus yang lebih praktikal, popularitas Anies tentu akan melambung jauh lebih maksimal jika Anies mampu menemukan solusi paling mutakhir untuk mengatasi atau setidaknya meminimalisasi dampak banjir. Kita tunggu saja apa kira-kira strategi Anies kedepannya untuk menyelesaikan problem laten Ibu Kota tersebut. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dampak banjir di DKI Jakarta pada akhir pekan lalu tampaknya tak hanya seputar persoalan konkret di lapangan yang cukup pelik, namun juga merambah hingga ke konteks adu narasi politik ketika para politisi memberikan tanggapannya.

Intrik berbalas narasi kemudian eksis dan mewarnai diskursus mengenai bencana alam laten yang kerap terjadi di Ibu Kota itu.

Pemantiknya sendiri ialah kritik Plt Ketua Umum (Ketum) PSI Giring Ganesha kepada Anies Baswedan, yang menilai Gubernur DKI Jakarta itu tidak serius dalam menangani banjir di Ibu Kota dan hanya melemparkan kesalahan pada curah hujan dan banjir kiriman.

Menariknya, tanggapan atas kritik itu bukan datang dari Anies sendiri, melainkan dari pihak ketiga yang juga merupakan politisi berlatar belakang artis lainnya yakni, Sigit Purnomo Syamsuddin Said a.k.a. Pasha.

Mantan wakil Wali Kota Palu yang juga Ketua DPP PAN bidang seni, budaya, dan olahraga itu memberikan reaksi timpalan dengan menyebut kritik Giring yang mengatakan Anies tidak mampu mengelola Jakarta, terlalu naif dan kerdil.

Pertarungan narasi antara mantan vokalis Nidji dan Ungu itu semakin sengit ketika Giring kemudian menimpalinya lagi, bahwa apa yang disampaikannya bukanlah kritik sembarangan karena Ia menyebut PSI memiliki kursi wakil rakyat di Jakarta yang mengawal kinerja Gubernur.

Baca juga: PSI Akhirnya Butuh Anies?

Keseruan adu argumen antar dua politisi dengan latar belakang serupa itu seketika menyedot perhatian khalayak, yang di saat bersamaan juga membuat ada yang sepakat dengan Giring, namun tak sedikit juga yang selaras dengan Pasha.

Namun di luar konteks perdebatan kedua politisi itu, ihwal apa yang kiranya menyebabkan aksi-reaksi argumen mengenai banjir ini kemudian dapat menjadi polemik tersendiri?

Terbelenggu Half-Truth?

Pernyataan Anies soal banjir Jakarta yang disusul kritik Giring, dan bertransformasi menjadi intrik dan polemik, agaknya disebabkan oleh upaya memproduksi sebuah narasi yang tidak komprehensif demi kepentingan tertentu.

Filsuf asal Inggris, Alfred North Whitehead menyebutnya sebagai half-truth. Dalam publikasinya yang berjudul Dialogues, Whitehead mendefinisikannya sebagai konstruksi pernyataan dan klaim argumen yang memproduksi simpulan yang kurang tepat.

Hal itu dikarenakan narasi dibangun di atas fakta parsial dan terkadang hanya menampilkan satu fragmen kecil kebenaran dari keseluruhan fakta yang ada.

Implementasi half-truth dapat menampilkan deceptive element atau elemen yang menipu, bias makna, dan kekeliruan dalam merepresentasikan kebenaran utuh yang seharusnya bisa disajikan secara komprehensif. Tujuannya, tentu demi membuat sebuah klaim atau keyakinan parsial sebagai fakta yang seolah utuh dan diterima.

Half-truth sendiri seperti telah menjadi sebuah hal yang lazim dan bahkan menjadi bahasa tersendiri di kancah politik. William Safire dalam bukunya, The new language of politics: an anecdotal dictionary of catchwords, slogans, and political usage mendefinisikan half-truth, dalam konteks politik, sebagai pernyataan atau klaim parsial yang semakin lama dengan penjelasannya, semakin besar kemungkinan reaksi publik untuk menerimanya.

Dan faktanya, esensi dari politik demokratis kontemporer juga memang digambarkan kerap menampilkan half-truth sebagai sebuah hal yang “lumrah”, dengan berbagai karakteristik aktor politik dan kepentingannya.

Pada konteks intrik kritik banjir dari Giring kepada Anies, half-truth tampaknya menjadi metode yang kemudian digunakan untuk “menyerang” DKI-1. Tak hanya kali ini saja, half-truth juga dinilai kerap gencar menjadi basis untuk menekan Anies dalam beberapa kesempatan, terutama oleh lawan-lawan politiknya.

Baca juga: Giring PSI ‘Cari Sensasi’?

Terutama yang berasal dari PSI dan seolah bukan rahasia lagi, bahwa partai muda ini telah menjadi musuh bebuyutan Anies di DKI Jakarta, bahkan mungkin sejak detik pertama eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu dilantik sebagai Gubernur.

Kecenderungan eksistensi half-truth dari Giring yang tampak mutlak mewakili PSI misalnya, hanya fokus pada DKI Jakarta saja. Meskipun memang hanya punya wakil di Ibu Kota, namun banjir juga nyatanya terjadi di wilayah lain seperti Bekasi, Karawang, hingga Semarang.

Apa yang dikemukakan Giring dan PSI lantas menjadi ketimpangan kritik dan menimbulkan tanya berikutnya, perihal apakah kepala daerah lain yang wilayahnya juga terkena banjir dapat divonis tidak mampu untuk mengurus wilayahnya masing-masing.

Lalu ketika musabab berbicara banjir, tidak dapat serta merta secara tunggal mengatribusikan kesalahan pada kepala daerah saja.  Terdapat pula variabel lain seperti perilaku masyarakat yang tak bisa dipungkiri berkontribusi menimbulkan banjir, misalnya habit membuang sampah ke sungai, membangun rumah semi permanen di bantaran kali, dan sebagainya.

Tetapi di sisi lain, metode half-truth yang disebut Safire menjadi kelaziman dalam politik, tampaknya juga digunakan Anies ketika di awal hanya menyebut banjir merupakan kiriman dari wilayah lain plus akibat curah hujan yang tinggi, tanpa menguak realita dan permasalahan lain bahwa upaya preventif dan target-target mengatasi banjir juga agaknya belum maksimal dilakukan.

Anies misalnya, tidak menguak persoalan lain soal sumur resapan yang masih jauh dari target. Padahal rencana itu merupakan strateginya sendiri untuk mengantisipasi banjir Jakarta yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Selain itu, Anies juga seolah enggan untuk membahas atau melakukan normalisasi sungai dengan opsi satu-satunya, yakni merelokasi warga dan menertibkan bangunan di bantaran, yang mungkin bisa berdampak minor bagi citra politiknya.

Baca juga: Ketika PSI Jadi Sasaran Bully

Dari situ, kemudian tampak bahwa di balik intrik dan gaduh kritik Giring plus PSI kepada Anies – yang tak hanya soal banjir kali ini saja – agaknya disebabkan atau terdapat dominasi half-truth yang mengiringinya, di mana tentu muaranya demi kepentingan politik masing-masing pihak.

Di luar itu, lantas bagaimana kiranya pengaruh dari intrik terbaru dengan Anies itu bagi impresi terhadap PSI secara umum ke depannya?

Stagnasi Manuver PSI Berbahaya?

Di balik bombardir kritiknya selama ini, PSI dan Anies seolah menampilkan benturan nilai yang cukup alot antara progresivisme dan konservatisme.

Dikotomi dua kutub yang juga mewarnai politik Amerika Serikat (AS), saat konservatif menganggap satu pilihan harus dibuat dan secara tegas dieksekusi, sementara kaum progresif mengatakan bahwa satu solusi politik sesungguhnya dapat menjadi jawaban untuk berbagai persoalan.

Namun benarkah begitu?

Agaknya tidak demikian, terlebih ketika berbicara secara khusus pada konteks PSI. Manuvernya sejauh ini tampaknya lebih tepat dinilai “sekadar” atau sebagai hasil dari kalkulasi politik tertentu.

Carol Mershon dalam The Costs of Coalition: Coalition Theories mengatakan, terdapat cost atau biaya untuk membangun, menyudahi, atau mempertahankan koalisi politik, yang mana hal itu tergantung pada bagaimana karakteristik partai politik (parpol) itu sendiri dan kesesuaiannya untuk bermanuver pada ruang-ruang kebijakan.

PSI sebagai parpol yang masih seumur jagung, tentu melakukan kalkulasi tertentu untuk tetap bertahan dan relevan dengan isu dan arah politik melalui koalisi yang selama ini diikutinya.

Dari situ, konteks ekspresi dan inisiatif sentilan PSI melalui Giring soal banjir atau kritik-kritik lainnya kepada Anies, kemungkinan untuk menunjukkan standpoint, solidaritas, atau kesamaan persepsi secara berkesinambungan dengan koalisi politiknya yang memang kerap kontradiktif dengan Anies.

Selain memang hanya punya wakil legislatif di Ibu Kota, kritik yang konsisten pada Anies juga sebagai upaya untuk memaksimalkan sumber daya politik PSI yang tampaknya masih terbatas.

Terlebih dengan tendensi Jakarta-sentris, upaya itu bisa saja dipandang sangat layak untuk dimaksimalkan demi rengkuhan popularitas dan investasi politik dalam kontestasi elektoral berikutnya.

Kendati begitu, manuver-manuver PSI itu memiliki probabilitas untuk tak akan berjalan mulus begitu saja. Yang pertama tentu kembali pada tendensi penggunaan metode half-truth di balik kritiknya yang dapat dengan mudah di-counter atau dikritisi balik, agaknya akan berpotensi menjadi bumerang tersendiri bagi impresi PSI.

Plus, fokus kritik PSI terhadap Anies tanpa tegas memihak kalangan masyarakat tertentu, seolah membuat parpol besutan Giring menjadi terkesan eksklusif. Apalagi Anies di DKI acapkali tampak tetap mendapat simpati di akar rumput meski dirundung sejumlah persoalan seperti banjir, kemacetan, polusi, dan sebagainya.

Output berupa impresi eksklusivitas itulah yang kiranya juga dapat menjadi bumerang bagi tujuan politik PSI untuk tetap relevan berada di kancah perpolitikan, tak hanya di DKI Jakarta saja, tapi di Indonesia secara umum.

Akan tetapi, rangkaian analisa di atas tentu masih sebatas kemungkinan semata. Namun, satu esensi yang mungkin dapat diambil pelajaran dan diartikulasikan oleh para aktor politik baik PSI maupun Anies ialah, alih-alih terjebak dalam kepentingan masing-masing, memaksimalkan sinergi konstruktif yang komprehensif tentu menjadi sesuatu yang diharapkan masyarakat luas dalam berbagai persoalan bersama. (J61)

Baca juga: Pilpres 2024, Kemenangan Absolut Prabowo-Anies?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Beberapa hari lalu Vox – sebuah media asal Amerika Serikat yang populer lewat seri Explained – mengeluarkan ulasan di kanal YouTube-nya terkait Jakarta yang disebut mulai tenggelam. Video ini membahas bagaimana penurunan permukaan tanah di Jakarta pada akhirnya akan membuat kota ini suatu saat tenggelam. Iyeess, tenggelam cuy.

Ini karena banyak penduduk Jakarta yang masih mengandalkan air tanah untuk mencukupi kebutuhan air bersih, sementara pada saat yang sama air hujan kehilangan resapan untuk menggantikan air yang disedot tersebut. Akibatnya, secara perlahan permukaan tanah akan turun.

Baca Juga: Megawati Perlu Rebranding PDIP

Entah disengaja atau tidak, di saat yang bersamaan video tersebut tayang, Jakarta juga tengah menghadapi bencana banjir di beberapa wilayah. Akibat hujan deras yang mendera, genangan-genangan air besar muncul di berbagai wilayah.

Kemang di Jakarta Selatan misalnya, udah berasa kayak waduk cuy. Tinggal berenang dan nyebarin benih ikan aja. Udah mirip kayak waduk-waduk besar. Uppps.

Terkait hal ini, sorotan kemudian diarahkan pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bukannya gimana-gimana ya, Pak Anies sempat berjanji beberapa hari lalu bahwa banjir Jakarta akan surut dalam 6 jam. Iyess, 6 jam.

Sayangnya, yang terjadi saat ini udah lebih dari 6 jam. Pak Anies berkilah, katanya ini gara-gara aliran Air dari hulu nggak berhenti.

Ya iyalah, namanya air ya pasti terus mengalir lah. Mungkin sekali-kali nggak nyalahin air dan hujan gitu kenapa sih. Uppps. Berasa terjangkit sama Presiden Jokowi nih saat komentarin banjir Kalimantan. Hehehe. Nyalahin aja terus air dan hujan. Ntar dia ngambek baru tau rasa. Hmmm.

Menurut Anies, hitungan 6 jam dimulai dari hujan reda dan aliran air di kali yang sudah surut. Saat salah satu masih terjadi, maka banjir akan tetap ada di Jakarta.

Tapi, jadi Pak Anies pusing juga sih. Soalnya penanganan banjir di ibu kota emang pelik. Butuh komitmen dan kerja keras. Yang penting jangan banyak drama aja sih pak. Soal drama, biarkan masyarakat menikmatinya di sinetron Ikatan Cinta. Ehehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

BTP atau Ahok akan dipanggil oleh DPRD DKI Jakarta, untuk dimintai saran terkait banjir Jakarta. Dan akan ditanyai oleh Pansus Banjir serta sebut tidak hanya panggil Ahok

PinterPolitik.com

Banjir pada tahun 2020 kali ini sepertinya membuat masyarakat mengalami semacam gangguan psikologis. Hal ini disebabkan dari curah hujan yang cukup tinggi sehingga menyebabkan banjir yang cukup signifikan.

Pada awal Januari 2020 lalu, curah hujan merupakan curah hujan tertinggi semenjak 154 tahun yang lalu yakni mencapai 377 milimeter (mm) per hari. Sementara, hujan yang sebabkan banjir pada tanggal 25 Februari 2020 kemarin mencapai 278 mm/hari.

Gangguan psikologis disebabkan kegagalan pemerintah dalam menanggulangi banjir. Proyek normalisasi atau naturalisasi sungai yang digadang-gadang akan mengatasi banjir nyatanya berhenti sejak tahun 2017.

Padahal, rencana naturalisasi atau normalisasi sungai sudah ada semenjak Joko Widodo (Jokowi) menjabat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bagai nasi menjadi bubur, masyarakat agaknya sudah merasa was-was jika hujan kembali mengguyur.

Dengan kata lain, bisa jadi masyarakat sudah mengalami ‘depresi’. Pemerintah yang seharusnya menajdi obat pereda pusing untuk masyarakat yang kerap merasakan pusing menghadapi banjir rupanya justru menambahkan pusing tersebut kepada masyarakat.

Dari sisi nominal angka kerugian, tahun 2020 ini dinyatakan menyebabkan kerugian lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp 960 miliar Namun, pengurangan angka kerugian bukan berarti pemerintah berhasil menanggulangi banjir.

Ribut nih di JGC Aeon Mall Cakung.. infonya sih begini 👉Danau JGC meluap harusnya perumahan JGC banjir tapi dibuka pintu airnya ke arah komplek warga dibelakangnya pic.twitter.com/IIssHrvxkb

— Kent Aro¢k'ers (@RockersPantura) February 25, 2020

Mungkin, benar angka kerugian akibat banjir menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Namun, yang menjadi menarik pada banjir tahun 2020 ini adalah curah air hujan yang cukup tinggi membuat masyarakat menjadi lebih was-was menghadapi banjir itu sendiri.

Faktor lainnya yang membuat masyarakat menjadi was-was terhadap banjir adalah bagaimana jatuhnya korban jiwa akibat banjir yang diperlihatkan pada akhir tahun. Korban jiwa yang diakibatkan banjir mencapai  dan 2 orang hilang. Pada kasus banjir 25 Februari Januari lalu, sebanyak 5 orang tewas dan 3 orang belum ditemukan.

Banjir ini juga disambut dengan konflik antara masyarakat Cakung dengan JGC (Jakarta Garden City) Aeon pada banjir yang keempat dalam tahun ini. Bahkan, warga wilayah tersebut kerap merasa cemas bila hujan deras mengguyur.

Bercermin dari kekhawatiran warga ini, bencana banjir yang kerap melanda ini akhirnya turut mendapat perhatian dari sisi psikolog. Muhammad Iqbal psikolog dari Universitas Mercu Buana mengatakan bahwa korban banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Tangerang rentan terkena gangguan psikologis.

Gangguan psikologis ini menurutnya bisa berupa gangguan emosional, gangguan kecemasan serta gangguan pikiran. Gangguan-gangguan tersebut jika tidak ditangani dengan benar, akan membuat korban mengalami post traumatic syndrome (PTSD).

Dari adanya dampak psikologis banjir ini, bagaimana hubungan bencana dapat memengaruhi sisi psikisi dan emosi warga? Lantas, apakah pemerintah serius tangani persoalan itu?

Mengenal Solastalgia

Telah disebutkan sebelumnya bahwa bencana alam mampu menyebabkan gangguan psikologis pada korban bencana. Hal ini bisa dilihat dari kasus demo antara warga Cakung dengan pihak JGC.

Masyarakat Cakung berdemo kepada Aeon JGC mengingat banjir menggenangi empat rumah susun (rusun) warga lantaran adanya dugaan penundaan pembangunan waduk oleh JGC. Kemarahan warga bisa jadi merupakan salah satu bagian dari sikap solastalgia.

Solastalgia merupakan kasus gangguan psikologis yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Biasanya, solastalgia dirasakan dengan gejala-gejala yang mirip seperti gejala gangguan psikologis lainnya, seperti depresi, trauma, kemarahan yang tidak tepat sasaran, bahkan bunuh diri.

Solastalgia pertama kali dipaparkan oleh Glenn Albrecht dalam tulisannya yang berjudul Solastalgia. Solastalgia secara etimologi berasal dari kata solace dan desolation – mempunyai artian rasa sakit yang disebabkan dari kehilangan akan sesuatu atau berkurangnya hiburan serta merasa asing dengan keadaan rumah atau wilayah yang ditempati manusia pada saat ini.

Berbeda dengan nostalgia, solastalgia merupakan rasa sakit yang dialami oleh manusia yang mana mereka mengakui bahwa tempat tinggal mereka sedang berada dalam kehancuran. Alih-alih dalam kehancuran, manusia mengalami pengikisan identitas terhadap suatu tempat serta memiliki perasaan tertekan mengenai transformasi.

Maka dari itu, solastalgia bukan sekedar melihat ke masa lalu, melainkan juga mencari suatu ‘tempat’ yang bisa dijadikan sebagai ‘rumah’. Lantas, hal tersebut merupakan suatu pengalaman nyata tiap manusia yang didasarkan dari suatu kehilangan sehingga menjadi manifestasi dalam perasaan diskolasi.

Mudahnya, solastalgia merupakan kerinduan manusia terhadap ‘rumah’ dalam rumah sendiri tetapi ‘rumah’ yang dirindukan sudah mengalami kehancuran.

Mudahnya, solastalgia merupakan kerinduan manusia terhadap ‘rumah’ dalam rumah sendiri tetapi ‘rumah’ yang dirindukan sudah mengalami kehancuran.
Share on X

Kasus solastalgia merupakan kasus yang lumrah di berbagai wilayah, seperti kasus di Upper Hunter,  New South Wales,  Australia.  Albrecht melakukan penelitian yang menjelaskan bahwa warga penduduk di sana mengalami tekanan pribadi mengenai kesehatan, kerusakan rumah, dan properti pertanian.

Tekanan pada warga tersebut disebabkan oleh adanya dua industri besar batu bara yang berkembang di sekitar sungai Upper Hunter. Para warga juga mengakui bahwa ada rasa kehilangan akibat perubahan ekosistem yang disebabkan oleh batu bara.

Perasaan tertekan yang dirasakan oleh warga Upper Hunter ini juga membuat masyarakat menjadi was-was dengan lingkungan sekitar. Lantas, bagaimana kaitannya bila kasus ini dibandingkan dengan dampak banjir di Jakarta dan sekitarnya?

Bila berkaca pada kasus solastalgia yang terjadi di Australia tersebut, kasus penyerangan JGC yang dilakukan oleh masyarakat bisa saja menjadi satu kasus awal yang merepresentasikan bagaimana masyarakat merasakan kehilangan dan kerinduan akan rumahnya sendiri.

Mungkin, masyarakat mampu bertindak menuntut haknya, yakni penyelesaian pembuatan waduk oleh pihak JGC. Namun, jauh melampaui hal tersebut, secara implisit terdapat kerinduan masyarakat mengenai rumahnya sebelum perumahan JGC dibangun dan didirikan.

Kasus demo masyarakat Cakung terhadap JGC merupakan salah satu kasus yang terjadi di Jakarta dan, jika banjir terjadi lagi, akan banyak kasus demo masyarakat serupa dapat terjadi – entah merujuk kepada investor tertentu atau merujuk kepada pemerintah.

Jika banjir yang terjadi bisa menimbulkan solastalgia, apakah pemerintah memiliki kebijakan yang serius dalam menanggapi persoalan ini?

Melirik Kebijakan Pemerintah

Kemarahan masyarakat tahun ini didasarkan kesadaran masyarakat bahwa memang adanya perubahan iklim yang bisa dirasakan oleh seluruh belahan dunia. Ditambah lagi, kerugian akibat perubahan iklim seperti banjir yang kerap dirasakan kerugiannya oleh banyak orang.

Namun, pemerintah bisa jadi dianggap kurang serius dalam mengatasi persoalan banjir. Walau persoalan banjir di Jabodetabek merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah pusat dan beberapa pemerintah daerah di sekitar Jakarta, koordinasi antarpemda dan pemerintah pusat masih belum berjalan dengan baik.

View this post on Instagram

Banjir timbulkan kemarahan di masyarakat.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 2, 2020 at 4:02pm PST

Thanti Octaviani dan Katrina Charles dari Oxford University dalam tulisan mereka yang berjudul The Evolution of Jakarta’s Flood Policy Over The Past 400 Years menjelaskan bahwa persoalan banjir merupakan persoalan yang kompleks dan multi-dimensi. Banyak pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah justru memperburuk situasi banjir di Jakarta dan sekitarnya.

Land transformation seperti pembangunan, pengembangan, dan modernisasi misalnya, dinilai telah mengubah kondisi lingkungan sehingga banjir semakin buruk. Hal ini menunjukkan pembangunan yang tidak berkelanjutan menjadi preferensi kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, hal yang menarik dilihat pula, terdapat wacana penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam rancangan undang-undang (RUU) omnibus law. Meski penghapusan ini bertujuan untuk memudahkan regulasi, lingkungan bisa saja menjadi pihak yang dirugikan.

Jika wacana tersebut tetap diteguhkan, lantas, fokus pembangunan pemerintah perlu dipertanyakan – antara kecepatan pembangunan saja atau ingin mengorbankan aspek keselamatan, lingkungan, hingga kesejahteraan masyarakat sekitar. Bisa jadi, dampak solastalgia pun dapat meluas.

Singkatnya, kepedulian pemerintah terhadap lingkungan perlu kita pantau lebih keras karena sekarang, rakyat adalah taruhannya dengan ancaman-ancaman yang dapat timbul dari bencana alam dan perubahan iklim. Mari kita tunggu langkah berikutnya. (S60)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.