PinterPolitik.com 

Jajaran di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bertubi-tubi dilanda sentimen minor. Terbaru dan yang cukup ironis, isu perlakuan buruk terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) termasuk tenaga kerja wanita (TKW) – kini disebut Pekerja Migran Indonesia (PMI) – bermunculan. 

Semua berawal dari Twitter saat akun Rudi Valinka (@kurawa) mengomentari viralnya kasus Fatimah Zahratunnisa sepulang dari Jepang dan memenangkan lomba. Diketahui, piala hasil menang perlombaannya itu kemudian dikenai pajak sebesar Rp4 juta di bandara. 

Tweet itu kemudian memantik respons dari akun Edward Lukito (@Edwardlukito) yang menyebut pernah menyaksikan rombongan PMI dipalak oknum di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). 

Menariknya, Alissa Wahid, putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur turut menceritakan pengalaman relate serupa. 

Sepulang konferensi di Taiwan, Alissa menyebut dirinya sempat dikira PMI oleh petugas bandara dan mendapat perlakuan intimidatif. Dirinya mengaku dicecar pertanyaan seperti “kamu pulang kerja ya di Taiwan?, “Bawa apa aja?”, hingga kopernya dibuka dengan gestur kurang baik. 

Hingga Rabu (29/3) siang, cuitan Alissa telah dilihat 4,7 juta kali dengan respons cerita berbagai macam perlakuan buruk terhadap PMI, termasuk aksi pungutan liar (pungli) atau “pemalakan” dari para oknum petugas di bandara. 

Memang, case perlakuan tak menyenangkan kepada PMI di bandara maupun pelabuhan tidak hanya melibatkan jajaran di bawah Kemenkeu saja. 

Selain Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai, terdapat Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), hingga pihak Aviation Security (Avsec) yang turut menjadi sorotan. 

Akan tetapi, momentum sorotan tajam pasca viralnya harta pegawai Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo membuat dugaan maupun rahasia umum soal eksistensi “lahan basah” lain di jajaran Kemenkeu, khususnya yang terkait PMI mengemuka. 

Berkaca dari kontribusi PMI sebagai salah satu penyumbang devisa negara, menjadi logis kiranya untuk memberikan tinjauan kritis atas berbagai kasus dan “rahasia umum” yang kembali mengemuka. 

Sebagai catatan, PMI menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah sektor minyak dan gas (migas), yakni sebesar Rp149,5 triliun pada tahun 2022 lalu. 

Lalu pertanyaannya, mengapa terjadi fenomena serta stigma tertentu dari oknum petugas bahwa PMI bisa “dipalak” atau diberikan perlakuan buruk? Serta, lebih jauh lagi, mungkinkah rahasia umum serta “lahan basah” itu “dikeringkan”? 

Patologi Relasi Kuasa? 

Pada tahun 2014 silam, terkuaknya kasus pungli kepada para PMI di Bandara Soetta pernah mengemuka. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat itu Bambang Widjojanto mengatakan para oknum yang melakukan pemalakan bahkan bisa menikmati Rp 325 miliar per tahunnya. 

Selain pungli, bentuk pemerasan yang dilakukan oknum antara lain dengan memaksa para PMI untuk menukarkan mata uang asing dengan harga yang murah, biaya transportasi, hingga tambahan biaya-biaya lain yang tak masuk aturan seperti pengeluaran barang dari pesawat. 

Praktisi dan pengamat hukum Prasetyo Singgih turut menaruh perhatian besar atas kisah kasus kurang menyenangkan terhadap para PMI yang muncul pasca kesaksian Alissa Wahid. 

Menurut Pras, sapaan akrab Prasetyo, jika semua cerita itu benar, pungli kepada para PMI merupakan hal yang sangat memalukan. Dirinya juga mengatakan bahwa reformasi hukum, reformasi institusional, dan kebijakan di bidang ketenagakerjaan terbukti belum efektif. 

Pras yang menempuh pendidikan di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada tahun 2010 itu juga melihat secara komprehensif apa yang terjadi di balik fenomena pemalakan kepada para PMI, yang mana penyebabnya dapat dipicu hal yang bisa saling terkait. 

Mulai dari ketidakpastian hukum dan tidak konsistennya pelayanan publik selama ini, lemahnya sistem pengawasan, faktor kultural atau budaya organisasi, aspek keserakahan akibat faktor sosial, hingga penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. 

Poin terakhir dilihat Pras sebagai ketimpangan relasi kuasa di balik fenomena jamaknya cerita dan kasus pungli kepada PMI oleh oknum petugas bandara. 

Kecenderungan itu selaras dengan apa yang dikemukakan Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam buku berjudul Power and Society yang mengatakan kekuasaan adalah suatu hubungan dimana seseorang atau sekelompok orang dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain. 

Sayangnya, selain dapat memiliki arti positif dalam konteks kepatuhan institusional terhadap aturan tertentu, ketimpangan relasi kuasa di antara satu aktor dengan aktor lain juga dapat terjadi, utamanya ketika disalahgunakan demi kepentingan tertentu. 

Ketimpangan relasi kuasa sendiri terjadi ketika “pelaku” merasa memiliki posisi yang lebih dominan daripada “korban”. Inilah yang kiranya terjadi dari dugaan kasus pungli kepada para PMI oleh oknum petugas yang memiliki “kuasa”. 

Menurut Pras, secara institusi, Kemenkeu, Kemenkumham, hingga stakeholder pengelola bandara kiranya harus tegas mengambil tindakan untuk menyudahi praktik buruk semacam itu. 

Dengan kata lain, “lahan basah” yang selama ini digarap para oknum petugas dan pejabat agaknya memang harus “dikeringkan”. 

Lantas, mungkinkah hal itu dilakukan? 

Sangat Mungkin “Dikeringkan”? 

Dalam analisis Prasetyo Singgih, pembenahan berdasarkan pendekatan dari hulu ke hilir secara komprehensif wajib dilakukan untuk menghentikan praktik pungli atau pemalakan kepada para PMI sebagai salah satu “lahan basah” bagi para oknum. 

Istilah “lahan basah” di Indonesia sendiri menjadi ungkapan satir yang merujuk pada ekosistem lembaga dan institusi dengan celah bagi para pegawainya untuk melakukan praktik penyalahgunaan wewenang demi keuntungan finansial. 

Tak hanya jajaran di bawah Kemenkeu seperti Bea dan Cukai – termasuk Pajak yang tengah menjadi sorotan – reformasi institusional dinilai wajib pula dilakukan pihak Imigrasi, pihak pengelola bandara, hingga stakeholder lainnya seperti para aparat. 

Lalu, bagaimana cara mengeringkan “lahan basah” itu? 

Tak bisa dipungkiri, perubahan 100 persen praktik bersih di ekosistem birokrasi dan pelayanan di mana terdapat celah pungli, suap sebagai “pelicin”, maupun “pemalakan” di dalamnya cukup sulit untuk terjadi secara instan. 

Mencegah pungli yang merupakan bagian dari praktik rasuah tampaknya dapat dilakukan dengan menelusuri dan berkaca dari pemantiknya. 

Mengacu Donald R. Cressey dalam Fraud Triangle Theory, yang dilengkapi dengan GONE Theory dari Jack Bologne, faktor seperti pressure (tekanan), opportunity (peluang), rationalization (pembenaran), greed (keserakahan), opportunity (peluang), need (kebutuhan), dan exposes (hukuman yang rendah) harus ditutup. 

Intinya, diperlukan aktualisasi konkret dari semua pihak yang berwenang dan berkepentingan untuk membalikkan faktor pemantik pungli kepada para PMI. 

Di hulu, pungli kepada para PMI, misalnya, harus dikategorikan kejahatan serius dan tak sekadar diberi predikat sebagai kejahatan jabatan atau occupational crime maupun maladministrasi semata. 

Mulai dari menjamin kepastian hukum dan pelayanan yang tak diskriminatif, membangun kesadaran dan kultur moral pegawai serta institusi, pengawasan internal lembaga maupun institusi yang ketat dan konsisten, dan membuka saluran pengaduan yang menjamin hak korban. 

Menindak secara tegas pelaku pungli seperti langsung diganjar pemecatan dengan tidak hormat juga kiranya dapat menjadi upaya preventif sekaligus sampel untuk mencegah praktik kotor itu terus berulang atau bahkan dinormalisasi. (J61) 

Pemerintah tepis kabar penjualan Bandara Kualanamu

PinterPolitik.com

Sepanjang tahun 2020 hingga memasuki 2021 beberapa masyarakat sipil telah mencatat aneka konflik sosial ekologis yang diakibatkan oleh perampasan ruang hidup. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada tahun 2020, terdapat konflik agraria-ekologis yang mencapai 241 kasus di seluruh Indonesia.

Sementara, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) juga merangkum konflik pertambangan sepanjang 2020 ada sekitar 45 konflik tambang. Persoalan tersebut bukan berarti tanpa korban, aneka represi dan pembungkaman pada mereka yang memperjuangkan hak atas tanah airnya seperti menjadi hal yang biasa saja.

Jika melihat dalam data secara global, para pembela HAM ini menjadi kelompok rentan yang paling sering menerima kekerasan. Global Witness dalam laporannya mengungkapkan jika ada 1.738 pembela HAM yang tersebar di 50 negara selama periode 2002-2018 harus merenggang nyawanya.

Sementara, di Indonesia, aneka kriminalisasi represi menjadi cukup sering. Nelayan di Kodingareng Sulawasi Selatan, Dayak Kinipan, Daya Modang Lai, petani hutan Mojokerto, Banyuwangi, petani di Pasuruan, Banyuwangi, Pasuruan, Malang dan Jember adalah beberapa contoh betapa Indonesia belum menerapkan prinsip-prinsip perlindungan, pemenuhan dan penghormatan atas hak manusia sebagaimana dalam konstitusi UUD 1945 dan prinsip universal HAM.

Konflik yang dialami masyarakat disebabkan oleh perencanaan ruang yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat dan daya dukung lingkungan sebagai dampak dari kebijakan dan regulasi New Developmentalism yang hanya melihat pembangunan infrastruktur masif dan investasi masif sebagai jalan peningkatan ekonomi Indonesia, tanpa mempertimbangkan hak-hak warga negara. Karena proyek tersebut dilabeli sebagai kepentingan negara sehingga sifatnya sangat koersif dan determinatif, hal inilah yang memicu konflik sosial ekologis hingga menyebabkan kekerasan, ancaman, dan represi oleh mereka yang memiliki kekuasaan.

New Developmentalism di Indonesia

Rezim New Developmentalism telah menjadi momok yang mengerikan bagi keberlangsungan demokrasi dan keberlanjutan sustainable life atau kehidupan yang berkelanjutan. Mulai dari struktur politik yang timpang karena dikuasai oleh oligarki, partisipasi yang rendah dan aneka pembungkaman menjadi situasi yang seharusnya menjadi perhatian bersama.

Term New Developmentalism secara kerangka kerja teoritis yang ekonomi politiknya mendukung koalisi kelas pembangunan yang mengasosiasikan pengusaha bisnis, pekerja, dan birokrasi publik, dan untuk pembangunan makroekonomi yang difokuskan pada hak lima harga makroekonomi dan menyeimbangkan dua neraca ekonomi makro untuk mendorong investasi swasta dan publik (Bresser-Pereira, 2020).

Guna mencapai pertumbuhan, kerangka New Developmentalism akan melakukan peningkatan tingkat investasi swasta dengan mempertahankan nilai tukar yang kompetitif dan tingkat bunga yang rendah – mengupayakan menjaga daya saing nilai tukar dengan menolak tiga kebijakan kebiasaan (kebijakan terlibat dalam kebijakan fiskal yang tidak bertanggung jawab, kebijakan pertumbuhan utang luar negeri, dan kebijakan jangkar nilai tukar untuk mengendalikan inflasi) yang meningkatkan suku bunga dan menghargai kurs, serta menggunakan kontrol modal terutama ketika arus masuk modal yang berlebihan membuat nilai tukar menyimpang secara substansial dari keseimbangan industri.

Lebih lanjut, di Indonesia, menurut Warburton (2016) New Developmentalism sangat berelasi dengan perencanaan ekonomi Indonesia yang semakin berorientasi pada pembangunan – bahwa di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi), New Developmentalism telah mengkristal lebih jauh dan bisa dibilang akan menjadi ciri khas ekonomi politik Indonesia. Hal ini diakibatkan konsolidasi kekuasaan pasca pemilu dan sangat terkait dengan konteks rent seeking.

Seperti yang diungkapkan oleh Faisal Basri dalam esainya (6 Oktober 2019), ada praktik politik yang bersumber pada bisnis kroni semakin menguat, sebab era dua periode Jokowi ini akses pengusaha terhadap kekuasaan semakin mudah. Kini, mulai berceceran pengusaha yang menjadi politisi dan merangkap jabatan publik sehingga elitisme dalam rezim ini tidak bisa dihindarkan lagi.

Secara mendetail, konteks ini dapat dikaitkan dengan kajian P2P LIPI Marepus Corner bahwa 55% anggota legislatif adalah pengusaha, lebih khusus 6 dari 10 anggota legislative (Margiansyah dkk, 2020). Catatan penelitian tersebut menguatkan hipotesis dari JATAMNAS yang mengkaji politik ijon saat penyelenggaraan pemilu pada dua tahun lampau – bahwa praktik tersebut menjadi seolah-olah wajar, di mana banyak pengusaha yang menyokong pemilihan dan terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan sehingga hal ini mengakibatkan selama ini pemerintahan Jokowi berfokus secara sempit pada infrastruktur dan deregulasi; masalah-masalah lain pemerintah berada di bawah tujuan pembangunan ini. Ada gema masa lalu yang luar biasa dalam perkembangan baru, dan fitur konservatif dan nasionalisnya mencerminkan tren politik khas developmentalisme Orde Baru yang diperbarui di eranya (Warburton, 2018).

Kerangka ini yang pada dasarnya mengilhami bagaimana politik oligarkis yang predatoris telah memaksa perampasan ruang hidup rakyat dan bahkan dengan cara-cara represi. Persoalan rent seeking, private interest, dan political capture menjadi kerangka yang tidak bisa dilepaskan dari konteks politik oligarki yang menjadi biang kerok tidak dijalankannya mandat UUD 1945 sehingga mengakibatkan pelemahan demokrasi deliberatif.

Pada konteks inilah yang menjadi indikasi mengapa korupsi, penyalahgunaan wewenang, politik uang semakin bertumbuh subur sehingga berimplikasi pada kondisi rakyat yang semakin timpang, perampasan hak-hak rakyat, dan secara kerangka besar mengebiri Hak Asasi Manusia.

Kontra-Hegemoni Sebagai Kunci Abolisi New Developmentalism

Melemahnya peran masyarakat sipil sebagai oposisi publik telah mengakibatkan aneka represi semakin menjadi-jadi dan kebijakan serta regulasi yang buruk mudah sekali disahkan. Misal, disahkannya RUU Cipta Kerja, Minerba, Air dan aneka peraturan turunannya yang sangat memfasilitasi kepentingan bisnis besar daripada rakyat.

Hal ini diakibatkan oleh ketimpangan politik di Indonesia yang didominasi elite, sebagai implikasi politik ijon yang menjadikan partai malfungsi dan hanya berfokus pada pencarian rente daripada mendorong partisipasi politik (Sari, 2016). Ini dipertegas oleh Kawamura (2018) yang risetnya mengatakan parlemen masih diduduki oleh partai politik yang tidak memiliki kemampuan dan insentif untuk mengatur basis dukungan politik di lapisan masyarakat bawah, yang mengakibatkan meratanya politik klientelistik dan korupsi sehingga hal tersebut mengakibatkan ketidakpedulian partai terhadap kemiskinan dan ketimpangan.

Keberadaan masyarakat sipil menjadi sangat penting dalam melihat persoalan yang kini terjadi, terutama semakin menguatnya oligarki yang telah menggurita dalam struktur pemerintahan republik ini. New Developmentalism telah menjadi ide buruk dalam upaya pemajuan republik ini, karena secara ide hanya bertumpu pada ekonomi tidak melihat faktor kemanusiaan dan lingkungan hidup.

Hal ini ditandai dengan munculnya aneka kebijakan dan regulasi yang sifatnya top-down dan sering kali koersif sehingga mengakibatkan terampasnya hak-hak warga negara, dari hak partisipasi, hak hidup dan hak ekonominya. Sebab ketimpangan politik yang terjadi di Indonesia dapat dikikis dan dihilangkan kala oposisi sipil menguat, sehingga iklim demokrasi kembali bangkit dan upaya pengarusutamaan pemenuhan hak rakyat dapat kembali dipenuhi.

Berkaca dari hal ini maka masyarakat sipil perlu merekonstruksi dan merekonfigurasi gerakan mereka untuk menjadi penantang serius rezim oligarki dan ide New Developmentalism-nya dengan mengarusutamakan transformasi masyarakat sipil sebagai agenda awal dalam proyek jangka panjang gerakan sipil. Selain itu, perlu juga memikirkan imajinasi bagaimana melakukan reklaiming negara, agar agenda demokrasi deliberatif kembali berjalan.

Kondisi ini harus dijalankan secara sungguh-sungguh, mulai melakukan konsolidasi lintas gerakan sipil dan mulai memikirkan wadah partai yang progresif untuk menjadi counter hegemony dari kartelisme partai politik dan kuasa oligarki yang bercokol di republik ini. Pengupayaan untuk mendorong antar masyarakat sipil untuk berbagi pandangan mereka melawan hegemoni melalui penggunaan persuasi atau propaganda sembari meningkatkan kesadaran. Satu pandangan menggambarkan kemungkinan bahwa begitu kelompok kontra-hegemonik memperoleh cukup dukungan dan konsensus melawan kekuatan saat ini (Carroll, 2006).

Tulisan milik Wahyu Eka Setyawan, Pengkampanye WALHI Jawa Timur.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, pernah nonton si pengendali empat elemen berkepala botak yang sangat menggemaskan dalam serial Avatar: The Last Airbender? Tentu sedikit banyak pernah lah ya, minimal lihat sekilas deh.

Dalam episode ke-31 dan ke-32, ada alur cerita yang sedikit mirip dengan tema yang mimin tulis di sini. Jadi, dikisahkan si Avatar yang bernama Aang bersama Katara, Saka, dan Toph sedang berkunjung ke perpustakaan Wan Shi Tong.

Mereka seperti biasanya menumpang Appa, bison besar yang bisa terbang. Aang bersama rombongan pun masuk ke dalam perpustakaan sedangkan Appa dan Toph tinggal di luar.

Setelah berbincang dengan si pemilik perpustakaan, tiba-tiba terjadi perselisihan yang menyebabkan perpustakaan tenggelam ke dalam gurun pasir. Mereka pun berhamburan keluar.

Lhadalah, nggak tahunya sesampai di luar, Aang kaget karena Appa hilang entah ke mana. Usut punya usut, Appa diculik untuk dibawa ke Ba Sing Sae.

Akhirnya, mereka memutuskan untuk ke sana, meski susah payah menggunakan jalur darat, bukan udara seperti yang biasa ditempuhnya. Sebenarnya, bisa saja pakai jalur laut, namun karena ada satu teman yang nggak punya surat jalan, mau nggak mau rencana jalur laut diurungkan.

Kisah di atas setidaknya memberi tiga pelajaran nih, gengs. Pertama, mau di dunia kartun atau nyata, transportasi udara memang juara. Kedua, meski via udara lebih nyaman, namun kalau ternyata kondisinya nggak memungkinkan, ya jangan dipaksakan tetapi juga jangan diabaikan. Artinya, tetap diusahakan supaya pulih tanpa mengorbankan kehidupan.

Ketiga, masalah perizinan merupakan hal yang vital. Coba tengok aja bagaimana Aang dan pasukan rela menghindari jalur laut, sebab izin administrasi kurang. Keren nggak tuh? Sekarang, coba ketiga pelajaran itu mimin pakai buat nyentil soal kebijakan penerbangan kita.

Jadi, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lagi mengkaji kemungkinan dihapusnya syarat wajib rapid test dan swab. Sebenarnya, kalau diamati, ini punya dua motif, cuy. Selain motif kesehatan, juga ada unsur ekonominya.

Namun, kalau mimin membaca kok motif ekonomi yang paling dominan ya. Lha bagaimana nggak berpikir begitu? Wong kalau mau dibandingkan antara rasionalisasi Kemenhub dengan kesehatan masyarakat lho justru timpang kok.

Kemenhub hanya bilang, bahwa ini masih dipertimbangkan sembari menunggu kewenangan Satgas. Sudah itu saja, tanpa alasan yang bisa didiskusikan. Hadeuhh.

Mimin kan jadi curiga apa jangan-jangan Kemenhub mulai berpikir bahwa peraturan yang ketat membuat industri maskapai penerbangan kedodoran sehingga pajak ke pemerintah agak susah – alias nggak ada uang.

Padahal, di masa pandemi urusannya bukan cuma ekonomi saja lho. Lebih dari itu, ada value yang menjadi pilar segala persoalan, yakni kesehatan.

Sekarang coba ditelisik. Apakah perkembangan kasus Covid-19 sudahkah membaik? Kalau ikut sama omongannya Presiden Joko Widodo (Jokowi), ya jawabannya belum lah. Bahkan, Presiden lho khawatir Covid-19 ini bakal datang lagi via gelombang kedua.

Terlebih, kemarin saja masih ada penumpang Lion Air yang ternyata mengidap Covid-19. Itu kemarin lho ya, di mana ada tes ketat. Coba bayangin kalau tanpa tes. Haduh, kesehatan masa dikesampingkan sih?

Daripada membuat kebijakan yang kemungkinan membahayakan publik, mending mencontoh Singapura yang memberi stimulus untuk industri penerbangan. Tapi, kira-kira, pemerintah Indonesia bisa nggak ya? Uppss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.