PinterPolitik.com

Ketua MPR Bambang Soesatyo tak menginginkan Indonesia menjadi negara gagal dan bangkrut. Oleh karena itu, menurutnya, sejumlah kebijakan perlu dilakukan, salah satunya adalah kebijakan hilirisasi komoditas tambang.

“Indonesia adalah negara besar yang harus terus melangkah ke depan dan meningkatkan kemajuan serta kesejahteraan. Kita tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan, sebagaimana yang dialami beberapa negara yang saat ini menjadi pasien IMF,” Bambang Soesatyo, Ketua MPR (16/8/2023).

Di sisi lain, dia juga mengatakan akan pentingnya pemerataan pembangunan di setiap daerah. Mengingat, Indonesia memiliki kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah di setiap daerahnya.

Negara gagal dan bangkrut merupakan dua kondisi ekstrem yang menggambarkan kelemahan dan keruntuhan suatu negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan ekonominya.

Negara gagal merujuk pada situasi di mana otoritas pemerintah kehilangan kendali efektif atas wilayahnya, sedangkan negara bangkrut menggambarkan kegagalan negara dalam memenuhi kewajiban finansialnya.

Negara bangkrut membawa dampak ekonomi yang serius. Nilai mata uang yang merosot dan ketidakpastian investasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Masyarakat juga bisa mengalami penurunan taraf hidup karena hilangnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.

Secara keseluruhan, negara gagal dan bangkrut adalah dua kondisi yang memiliki akar penyebab dan dampak yang kompleks.

Mencegah dan mengatasi kondisi ini memerlukan upaya kolaboratif dari komunitas internasional, lembaga multilateral, dan pemimpin negara yang berkomitmen untuk membangun ketahanan ekonomi dan kelembagaan yang kuat. (S83)

PinterPolitik.com

Saat tiga nama calon presiden (capres), yakni Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo seolah tak tergoyahkan, nama Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) perlahan mengemuka. Apalagi, intensi untuk bergabung ke Partai Golkar seakan menambah amunisi RK menyongsong Pilpres 2024.

Ya, kehadiran RK di acara puncak hari ulang tahun (HUT) ke-58 Partai Golkar pada 21 Oktober lalu memberikan sinyal politik bahwa dirinya akan segera merapat ke partai besutan Airlangga Hartarto.

Terbaru, Ketua DPP Partai Golkar Aze Hasan Syadzily mengatakan bahwa sampai saat ini sosok yang juga kerap disapa Kang Emil itu sedang meminta waktu untuk berkontemplasi sebelum bergabung.

Ace memastikan mantan Walikota Bandung itu memiliki keinginan lebih untuk bergabung ke Partai Golkar.

“Yang jelas bahwa Pak Emil ada keinginan untuk bergabung dengan partai politik, dan salah satunya adalah Partai Golkar,” begitu kata Ace kemarin.

Diketahui, RK sendiri disebut-sebut akan mengumumkan partai politik (parpol) pilihannya pada akhir tahun 2022. Meski masih menjabat sebagai Jabar-1 hingga tahun 2023 mendatang, kendaraan politik memang dibutuhkan RK apalagi ketika berbicara Pilpres 2024.

Bak gayung bersambut, Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto juga menyambut dengan antusias keinginan RK itu. Sembari menegaskan bahwa partai yang dipimpinnya itu inklusif, Airlangga mengapresiasi kehadiran RK yang secara langsung datang Bandung khusus ke acara Golkar.

Sosok yang juga Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian itu juga menangkap gestur kehadiran RK sebagai sinyal kuat merapatnya sang Gubernur Jabar.

Memang, Partai Golkar sebagai pemimpin Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) hingga detik ini masih menyebut akan mengusung Airlangga sebagai capres, meski elektabilitasnya rendah.

Oleh karena itu, kehadiran RK kiranya dapat membuka opsi lain skenario calon usungan koalisi parpol pertama jelang 2024 itu.

Menurut pengamat politik Hendri Satrio, RK pun disebut-sebut menjadi kuda hitam yang turut disiratkan akan mendobrak nama-nama yang selama ini telah beredar seperti Prabowo, Anies, hingga Ganjar.

Lantas, muncul satu pertanyaan, yakni jika benar RK ingin bergabung dengan Golkar, mengapa dia akhirnya memilih naik ke kendaraan politik? Serta apa maknanya bagi konstelasi politik jelang 2024?

RK Gunakan Rasionalitas?

Untuk menerka apa kiranya yang membuat RK berkeinginan untuk melibatkan diri dalam praktik politik lebih aktif dengan bergabung parpol, kalkulasi politik personalnya boleh jadi dapat menjadi titik tolak pertama.

Perhitungan tersebut kiranya dapat dipahami melalui rational choice theory atau teori pilihan rasional. Rafael Wittek dalam tulisannya Rational Choice Theory menyebutkan teori pilihan rasional memiliki tiga asumsi penting.

Pertama, individu dinilai memiliki kecenderungan bersifat egois (self-interest). Kedua, individu akan memaksimalkan utilitasnya (keuntungan). Ketiga, individu bertindak berdasarkan informasi yang lengkap.

Teori ini kemudian jamak diadopsi dalam ilmu ekonomi, dan digunakan sebagai landasan teori atas homo economicus atau makhluk ekonomi.

Merujuk pada tiga asumsinya, pemerintah selaku pihak yang memiliki informasi yang lengkap, yang dalam artian mestilah memiliki rangkuman persoalan yang ada, akan membuatnya untuk mengambil kebijakan yang dirasa paling menguntungkan.

Ketika direfleksikan ulang ke dalam ranah politik case RK, bergabung ke parpol agaknya memang menjadi pilihan paling logis saat ini. Setidaknya akibat dua faktor, yakni jelang akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jabar tahun depan serta menjelang kontestasi elektoral 2024.

Meskipun self-interest merupakan ranah personal, menerka dari “sudut pandang orang ketiga” atas dua variabel di atas tampaknya tak sepenuhnya keliru.

Terlebih, benefit bergabung dengan parpol seperti Partai Golkar akan membuat RK tetap relevan dan memiliki wadah politik, plus back up saat sewaktu-waktu dihantam isu yang kurang menguntungkan dirinya.

Selain itu, sinyal kuat rencana bergabung parpol bisa saja didorong oleh informasi komprehensif yang dimiliki RK atas serangkaian kalkulasi maupun probabilitas atas dinamika politik yang telah dan akan bergulir ke depan.

Kemudian, satu hal spesifik yang kiranya membuat RK melihat Partai Golkar merupakan tempat paling tepat baginya berlabuh adalah persoalan yang dialami partai berlambang pohon beringin sejak era Reformasi. Apakah itu?

Leo Suryadinata dalam publikasinya yang berjudul The Decline of the Hegemonic Party System in Indonesia: Golkar after the Fall of Soeharto menjelaskan kecenderungan mundurnya soliditas Partai Golkar setelah Soeharto tumbang.

Faksi yang begitu kompleks di internal mereka membuat militer tak lagi mendominasi konsesi ekonomi-politik parpol. Munculnya nama pengusaha maupun birokrat dari luar Pulau Jawa seperti Jusuf Kalla dan Akbar Tandjung membuat persaingan internal begitu sengit sehingga sedikit “memperlemah” mesin partai.

Kendatipun tidak “hancur”, Leo menyiratkan ketiadaan simbol pemersatu seperti Soeharto membuat Partai Golkar kehilangan reputasi sebagai pemuncak legislatif sejak Pemilu 2009.

Apa yang disiratkan Leo kemudian dikemukakan kembali oleh Dirk Tomsa dalam Still the natural government party? Challenges and opportunities for Golkar ahead of the 2014 election.

Kata kunci berupa absennya pemimpin dominan, disampaikan Tomsa sebagai faktor signifikan yang membuat kemerosotan terjadi atas performa Partai Golkar sejak kontestasi elektoral 2009.

Oleh karena itu, meski cukup sulit kiranya untuk seketika menjadi dominan di parpol sebesar Partai Golkar, keinginan serta modal politik RK dalam kancah nasional saat ini kiranya dapat sangat membantu kebangkitan partai jelang 2024.

Lalu, peran positif apa yang kiranya dapat dilakoni RK di Partai Golkar?

Sangat Mungkin Jadi Ketum?

Silih bergantinya sosok kuat mencuat di pucuk pimpinan Partai Golkar seperti Jusuf Kalla, Akbar Tandjung, Agung Laksono, Aburizal Bakrie, hingga Bambang Soesanto. Dalam perseteruan internal terakhir, Partai Golkar sempat dihantam turbulensi internal saat Bambang Soesatyo bersaing panas dengan Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

Konsep yang dikemukakan oleh Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca mengenai rolling class atau sirkulasi elite agaknya cukup tepat untuk menggambarkan persaingan terakhir antar dua kutub kekuatan itu di Partai Golkar.

Secara khusus, Pareto mengatakan Singa (The Lion’s) dan serigala (The Fox’s) merupakan pola konflik elite politik yang senantiasa terjadi.

Di titik ini, Partai Golkar kiranya membutuhkan RK yang sangat mungkin bisa menjadi titik ekuilibrium potensi turbulensi lain di kemudian hari. Apalagi, Partai Golkar sendiri sempat mengalami ketidakstabilan saat kepemimpinan Airlangga dipertanyakan beberapa waktu lalu.

Dalam menyongsong Pemilu dan Pilpres 2024, malapetaka merupakan istilah yang tepat jika konflik itu terjadi jelang kompetisi.

Kekosongan pemimpin simbolik juga bukan tidak mungkin diisi oleh RK. Dengan skenario diusung sebagai capres dan kemungkinan memenangkan laga, RK bisa saja menapaki karier politik gemilang di Partai Golkar.

Jika itu terjadi, peluangnya sebagai suksesor Partai Golkar sepeninggal Airlangga Hartarto bukan tidak mungkin pula sangat kuat.

Meski ada suara akar rumput di parpol KIB, yakni PAN dan PPP yang menginginkan Ganjar sebagai capres, konsesi terbesar KIB yang dipegang Partai Golkar bisa saja membuat hambatan tak akan dialami RK untuk maju.

Apalagi saat probabilitas untuk terjadi mufakat dengan PDIP dengan bergabung ke KIB membuat peluang RK untuk maju, paling tidak sebagai cawapres saat telah menjadi anggota Partai Golkar bukan mustahil untuk terjadi.

Bagaimanapun, Partai Golkar kiranya memang akan lebih banyak diuntungkan dari kemungkinan simbiosis politiknya dengan RK jika nantinya benar-benar bergabung. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

PinterPolitik.com

Siapa sih yang nggak tau istilah “milenial”? Sampai-sampai, semua orang muda acap kali disebut dengan istilah “milenial” lho. Mungkin, satu kata ini kini tengah ­ngetren–ngetrennya tuh.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim misalnya, beberapa waktu lalu memutuskan untuk menggandeng perusahaan jasa layanan streaming film Netflix. Keputusan menteri yang minta dipanggil sebagai Mas Nadiem ini banyak mendapatkan pujian dari kelompok muda milenial dan generasi Z.

Mungkin, seperti Mas Nadiem, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo juga ingin ikut nimbrung tuh supaya bisa dekat dengan para generasi muda. Soalnya, lembaga perwakilan tersebut punya rencana untuk bekerja sama dengan menggandeng para anak muda milenial.

Rencananya sih, Pak Bamsoet akan mengadakan beberapa perlombaan peraturan baris-berbaris (PBB) yang diikuti para anak muda ini. Perlombaan yang bertajuk “Skynation 2020” itu nantinya akan dilakukan sekaligus dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila – termasuk nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

Hmm, panjang juga ya. Ya, intinya sih, Pak Bamsoet menyebutkan bahwa dirinya ingin nilai-nilai yang beliau sebutkan tadi dapat dikenal dan menancap di hati para generasi milenial – sehingga terbangun jembatan tuh dengan MPR dan kehadiran lembaga inipun diharapkan bisa terasa.

View this post on Instagram

Golkar umumkan susunan kepengurusan baru termasuk 5 Dewan.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 16, 2020 at 4:00pm PST

Eits, tapi, kalau ngomongin soal milenial nih ya, sepertinya ada yang salah nih dengan program kerja sama yang direncanakan oleh Pak Bamsoet. Soalnya, pihak yang akan digandeng nanti adalah Organisasi Siswa Intra-Sekolah (OSIS) Ganatraka Adhiparama SMA Labschool Kebayoran, Jakarta.

Hmm, kan, anak-anak SMA sekarang ini bukan generasi milenial, Pak. Jembatannya nggak jadi-jadi dong kalau salah sasaran begini. Kan individu-individu yang tergabung dalam kelompok usia milenial sekarang nggak ada lagi yang masih jadi anak-anak pelajar SMA. Kebanyakan malah sudah memasuki usia bekerja lho.

Mungkin, generasi yang dimaksud oleh Pak Bamsoet yang berasal dari generasi baby boomers ini adalah Generasi Z. Soalnya, kebanyakan mahasiswa dan pelajar sekarang (kelahiran 1996-2000-an) termasuk dalam kelompok itu.

Hmm, padahal, Pak Bamsoet kan pernah ketemu mereka dulu. Coba diingat dulu pada September 2019 lalu ketika Pak Bamsoet masih menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Itu tuh, mereka yang sempat mengadakan demonstrasi masif di sekitar Kompleks Parlemen Senayan. Hehe.

Ya, semoga saja jembatan yang diharapkan oleh Pak Bamsoet dapat terbangun lah ya, khususnya bagi para generasi milenial meskipun jurang yang disebut-sebut beliau tampaknya justru ada di generasi lain yang lebih muda. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Perpecahan internal dalam partai politik sebenarnya bukanlah hal yang asing terjadi di Indonesia. Partai Golkar misalnya, dalam sejarahnya, banyak melalui perpecahan internal.

Ancaman perpecahan antar-kawan semacam ini nih sempat kembali menghantui Golkar dengan adanya perebutan posisi ketua umum antara Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo (Bamsoet). Tapi, untungnya, ketegangan dalam partai berlambang pohon beringin itu dapat diredam.

Bamsoet yang kini juga menjabat sebagai Ketua MPR memutuskan untuk mengundurkan diri dari bursa caketum Golkar. Uniknya nih, Bamsoet dikabarkan mundur setelah bertemu dengan politisi-politisi senior di Golkar, yakni Luhut Binsar Pandjaitan dan Aburizal Bakrie.

Pada akhirnya, Pak Airlangga bisa lega dalam melenggang menjadi Ketum Golkar (lagi) tanpa calon tantangan. Hmm, tapi ya, masa iya sih Pak Bamsoet mundur begitu saja tanpa kesepakatan lain? Ketua MPR tersebut juga bilang kalau pengorbanan para loyalisnya nih nggak bakal sia-sia lho.

View this post on Instagram

Bamsoet mundur dari calon ketum Golkar.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 3, 2019 at 8:51pm PST

Apakah mungkin kubu Bamsoet bakal mendapatkan posisi-posisi di kepengurusan Golkar nanti? Mungkin aja sih. Pasalnya, para loyalis Bamsoet disebut-sebut sudah mengirimkan daftar nama yang diusulkan pada Pak Airlangga.

Daftar nama itu bukan nggak mungkin menyertakan nama Bamsoet. Pasalnya nih, berdasarkan rumor yang beredar, Ketua MPR itu diwacanakan akan segera mengisi posisi wakil ketua umum (waketum) Golkar.

Boleh jadi, ini nih yang menjadi kesepakatan di balik pengunduran diri Pak Bamsoet. Hmm, tapi apa ya kira-kira konsekuensinya?

Terlepas dari itu, Ketua MPR itu yang jelas yakin kalau langkahnya untuk mengundurkan diri nggak bakal sia-sia. Apakah ketidaksia-siaan ini terkait dengan wacana untuk menjadi Waketum?

Seperti lirik lagu Frank Sinatra yang dipersembahkan olehnya pada para pendukungnya akhir pekan lalu, Bamsoet boleh jadi telah menyusun langkah-langkahnya secara hati-hati nih agar perjuangan para loyalisnya tidak terbuang sia-sia, entah kepentingan siapa yang nanti dibawa oleh Bamsoet dan kubunya. (A43)

UPDATE: Setelah artikel ini dikeluarkan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dikabarkan telah menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar untuk tahun 2020 nanti.

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Mereka yang pernah menghirup udara politik di era Orde Baru mungkin memahami betul bagaimana kuatnya Partai Golkar kala itu. Bagaimana tidak, partai yang ide dasarnya digagas oleh Bung Karno ini kemudian dimanfaatkan oleh Soeharto untuk menjadi kendaraan politiknya.

Seperti apa yang dikemukakan oleh Akbar Tanjung dalam buku The Golkar Way, disebutkan bahwa Golkar menjadi mesin politik untuk mengamankan dan memperlancar agenda politik dan program pembangunan Orde Baru kala itu.

Selepas Soeharto tumbang, banyak pihak kemudian memprediksi partai berlogo pohon beringin ini akan mengikuti jejak sang jenderal. Namun, nyatanya partai ini tetap menjadi salah satu kekuatan politik besar sampai saat ini.

Menariknya, bertahannya Golkar menjadi salah satu kekuatan politik nasional disebut bertabrakan dengan “logika umum” yang menyebutkan bahwa langgengnya suatu organisasi selaras dengan kemampuannya untuk meminimalisir konflik internal. Pasalnya, sejak partai ini masih berbentuk embrio, konflik internal kerap menghantui partai yang sekarang diketuai oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto ini.

Yang terbaru, konflik internal ini terjadi antara Airlangga dengan Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) setelah keduanya sama-sama ngotot untuk maju sebagai Ketua Umum (Ketum) Golkar selanjutnya. Konflik ini sendiri menjadi tidak terhindarkan mengingat keduanya adalah tokoh partai yang sama-sama memiliki pengaruh, massa, kekayaan, dan jaringan yang luas.

Terbukti, berbagai konflik seperti saling serang opini, klaim, dan tuduhan antara pendukung kedua kubu terjadi.  Konflik ini bahkan disebut berujung kekerasaan setelah adanya insiden pelemparan bom molotov ke kantor DPP Partai Golkar pada Agustus 2019 lalu.

View this post on Instagram

Bamsoet mundur dari calon ketum Golkar.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 3, 2019 at 8:51pm PST

Di tengah panasnya situasi tersebut, keduanya dikabarkan sempat menurunkan tensi atau melakukan rekonsiliasi setelah Airlangga menerima syarat untuk bergerilya menggalang dukungan agar Bamsoet mulus terpilih sebagai Ketua MPR. Namun, kendati telah terpilih sebagai Ketua MPR, nyatanya Bamsoet kembali menaikkan tensi karena tetap memilih maju sebagai calon Ketua Golkar.

Menariknya, selepas bertemu dengan berbagai tokoh senior Golkar seperti Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) dan Aburizal Bakrie (Ical), secara mengejutkan Bamsoet memutuskan untuk mundur dari bursa calon ketua. Tandasnya, ini dilakukan demi solidaritas dan keutuhan Golkar, serta terciptanya kondusivitas politik nasional.

Konteks mundurnya Bamsoet ini menjadi lebih menarik karena adanya isu bahwa terdapat intervensi dari Istana untuk mendukung Airlangga sebagai ketua. Hal ini diungkapkan oleh fungsionaris DPP Partai Golkar, Syamsul Rizal bahwa terdapat tiga menteri yang menekan pengurus DPD I, DPD II, dan kepala daerah untuk memilih Airlangga. Namun, isu ini telah dibantah dengan keras oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Airlangga, ataupun dari Bamsoet sendiri.

Di luar benar tidaknya intervensi Istana atas Munas Golkar, nyatanya isu tersebut membuat banyak pihak menghubungkannya dengan hasil pertemuan Bamsoet dengan para senior Golkar yang membuatnya mundur sebagai calon ketua.

Artinya, apakah itu mengindikasikan bahwa Airlangga lebih diinginkan sebagai Ketum Golkar? Lalu, jika benar demikian, adakah pihak lain sebenarnya yang ikut mempengaruhi tarung internal Golkar ini?

Golkar, Konflik dan Kekuasaan

Konflik internal karena adanya persaingan perebutan ketua nyatanya bukan hal baru dan telah berulang kali menerpa Golkar.

Pada 2004, persaingan Akbar Tanjung dengan Jusuf Kalla (JK) sebagai Ketum Golkar dan perbedaan dukungan keduanya terhadap pasangan calon presiden kala itu membuat partai ini didera konflik internal hebat.

Akbar yang saat itu menjabat sebagai ketua partai mendukung Wiranto, sementara JK justru maju berpasangan dengan Susilo Bambang Yudhono (SBY). Imbasnya JK sempat diberhentikan dari posisinya sebagai penasihat partai.

Akan tetapi, kemenangan JK dan SBY di Pilpres 2004 mengubah seketika konstelasi Golkar yang kemudian memenangkan JK sebagai Ketua Umum. Peristiwa ini juga menandai kembalinya Golkar di jalur kekuasaan.

Sepuluh tahun berselang, atau pada 2014, konflik serupa kembali terjadi karena persaingan Ical dan Agung Laksono. Konflik keduanya yang telah berlangsung 1,5 tahun bahkan membuat Presiden Jokowi turun langsung dengan memanggil keduanya ke Istana pada Januari 2016. Hal tersebut dilakukan karena Presiden Jokowi percaya jika Golkar tidak akur, pemerintahan akan sulit berjalan secara maksimal.

Menariknya, dari kasus Akbar-JK, Ical-Agung, dan Airlangga-Bamsoet, ketiganya menunjukkan pola serupa, yakni dalam penyelesaian konflik tersebut terdapat peran dari pemerintah yang berkuasa. Kendati pada kasus yang terbaru, peran ini masih menjadi semacam “obrolan di warung kopi”, akan tetapi, adanya dugaan intervensi Istana boleh jadi mengafirmasi bahwa pola tersebut memang terulang kembali.

View this post on Instagram

Bamsoet jaring aspirasi terkait rencana Amendemen UUD 1945.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 15, 2019 at 1:30am PST

Apalagi, adanya pernyataan Presiden Jokowi dalam acara HUT ke-55 yang memuji Airlangga dengan sebutan “ketua top”, dibaca oleh berbagai kalangan, khususnya kubu Bamsoet sebagai bentuk dukungan kepada Airlangga.

Dugaan ini sendiri diperkuat karena sebelumnya, Airlangga disebut membawa 34 DPD bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Juli 2019 lalu.

Suka tidak suka, kejadian ini tentu melahirkan berbagai tafsiran, misalnya dari beberapa pihak yang menganggap hal tersebut sebagai manuver Airlangga untuk mendulang dukungan.

Di luar benar tidaknya adanya peran Istana, intervensi ataupun relasi erat pemerintah yang berkuasa – atau dapat kita sebut negara – dengan partai politik sebenarnya adalah fenomena yang lumrah di negara demokrasi kontempoter.

Hal ini setidaknya ditulis oleh Ingrid van Biezen dan Petr Kopecky dalam The State and the Parties, bahwa partai politik dan negara hidup bersama dalam simbiosis erat dalam demokrasi kontemporer karena adanya transformasi partai dari agen perwakilan masyarakat sipil menjadi bagian dari negara itu sendiri.

Mengafirmasi pernyataan Presiden Jokowi ketika mengundang Ical dan Agung, konflik yang melanda partai besar – seperti Golkar – memang dapat berimplikasi pada politik nasional (negara).

Kenapa Bamsoet Harus Mundur?

Menganalisa secara menyeluruh adanya intervensi Istana – atau katakanlah Presiden Jokowi – yang membuat Bamsoet mundur sebenarnya merupakan spektrum permasalahan yang tidak hanya melibatkan Golkar, melainkan juga partai yang saat ini berkuasa, yakni PDIP.

Leo Suryadinata dalam Golkar’s Leadership and the Indonesian President, menyebutkan bahwa pada Pilpres 2014, berbagai petinggi PDIP sebenarnya tidak begitu menyukai Presiden Jokowi. Namun, karena elektabilitasnya tinggi, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri terpaksa memilihnya sebagai calon presiden.

Lanjutnya, Presiden Jokowi telah memainkan permainan dengan cerdas. Di satu sisi mantan Gubernur DKI Jakarta ini memberikan penghormatan kepada Megawati dengan tidak secara terbuka menantangnya.

Namun, secara diam-diam Presiden Jokowi sadar bahwa mengandalkan PDIP saja tidaklah cukup. Oleh karenanya, ia mengandeng Golkar yang memang bersedia mendukungnya.

View this post on Instagram

Jokowi tolak keras wacana penambahan periode jabatan presiden.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 3, 2019 at 1:00am PST

Tidak hanya itu, kabarnya Presiden Jokowi juga melakukan strategi dengan menempatkan Luhut Binsar Pandjaitan di lingkaran Istana yang merupakan tokoh berpengaruh di Golkar untuk mengimbangi dominasi Megawati.

Menariknya, Airlangga disebut mendapatkan dukungan Presiden Jokowi, menimbang dirinya adalah salah satu menteri yang paling diandalkan dalam kabinet. Ini juga terkait dukungan terbukanya kepada sang presiden ketika isu Poros Tengku Umar sempat santer terdengar usai Megawati bertemu dengan Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.

Sementara Bamsoet justru dikabarkan mendapatkan dukungan dari PDIP. Indikasi tersebut misalnya terlihat dari Angkatan Muda Partai Golkar kubu Bamsoet yang mengadu ke DPR dan diterima oleh Masinton Pasaribu dari Fraksi PDIP karena mereka tidak dapat masuk ke DPP Golkar selepas kejadian pelemparan bom molotov. Pun begitu dengan dukungan Bamseot terhadap Megawati terkait permintaan PDIP yang meminta jatah menteri terbanyak.

Relasi Bamsoet dengan PDIP ini sendiri kabarnya adalah buah syarat perjanjian dukungan PDIP, yakni Bamsoet harus mendukung amendemen UUD 1945 jika ingin dimuluskan menjadi Ketua MPR.

Karena kedekatannya dengan PDIP dan dukungan atas amendemen, hal ini disebut sebagai alasan Presiden Jokowi semakin mendukung Airlangga. Seperti yang diketahui, mantan Wali Kota Solo tersebut menunjukkan gelagat penolakan amendemen UUD 1945, misalnya ketika menyebutnya sebagai wacana yang akan membuka “kotak Pandora”.

Yang terbaru, Presiden Jokowi bahkan memberikan pernyataan yang tegas agar amendemen tidak dilakukan setelah wacana penambahan periode jabatan presiden mencuat ke publik.

Seperti yang diketahui, PDIP adalah partai yang paling ngotot dalam melakukan amendemen UUD 1945. Dengan kata lain, ini tentu adalah indikasi kuat bahwa Presiden Jokowi dan PDIP tengah mengalami konflik kepentingan, termasuk yang pada akhirnya mempengaruhi perebutan kekuasaan di Golkar.

Pada akhirnya, apa yang terjadi dalam Munas Golkar, ataupun mengapa Bamsoet memilih mundur sebagai calon ketua tentu hanya diketahui oleh pihak-pihak terkait.

Akan tetapi, selaku makhluk yang didefinisikan oleh filsuf Jerman, Ernst Cassirer sebagai animal symbolicum atau makhluk yang senantiasa membuat simbol atau pemaknaan, berbagai variabel bertebaran yang menyelimuti peristiwa mundurnya Bamsoet tentu menghasilkan berbagai penafsiran di tengah masyarakat. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Saat isu tentang kumpul kebo antara Jokowi dan Prabowo sedang mengalihkan dunia kita, diam-diam perebutan tahta Ketum Partai Golkar antara Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo alias Bamsoet masih terus berlangsung loh.

Baru-baru ini katanya seluruh pengurus Golkar daerah Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Aceh akan mendukung Airlangga untuk menjadi Ketua Umum Golkar periode 2019-2024.

Nggak cuma itu aja, Airlangga juga pernah klaim kalau dirinya didukung oleh 460 DPD Partai Golkar di seluruh tingkatan loh.

Nah, tidak mau kalah dengan Airlangga, Bamsoet pun rupanya nggak kalah cerdik juga nih.

View this post on Instagram

Surya Paloh nilai Jokowi telah jadi kader Nasdem Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #suryapaloh #nasdem #kader #infografis #infografik #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 17, 2019 at 3:36am PDT

Ingat pertemuan para ketua umum koalisi Jokowi di kantor Nasdem yang enggak dihadiri oleh ketum PDIP? Nah, ada yang bilang kan kalau pertemuan itu pertanda kalau koalisi sedang mengalami perpecahan.

Kalau kata Ketum PKB Cak Imin, di pertemuan PKB, NasDem, PPP, dan Golkar itu udah ada kesepakatan nggak mau ada partai baru dalam koalisi Jokowi-Ma’ruf.

Jadi karena Airlangga hadir juga di pertemuan yang disebut sebagai poros Gondangdia itu, bukannya itu berarti doi juga nggak setuju ya sama wacana gabungnya Gerindra ke koalisi?

Sedangkan dari gerak-geriknya Jokowi, Prabowo, dan Ketum PDIP Megawati, kayaknya ada kemungkinan deh buat Gerindra untuk gabung ke koalisinya Jokowi. Upss.

Nah, Bamsoet kayaknya melihat ini sebagai celah untuk ambil hatinya Jokowi dan perhatian anggota partai Golkar deh. Makanya Bamsoet mendukung kalau Gerindra gabung ke koalisi.

Apalagi Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga juga pernah bilang kalau faktor restu dari Jokowi akan sangat berpengaruh dalam Munas Golkar nantinya.

Hmm. Jadi kalau Bamsoet kelihatan punya satu visi dengan Jokowi, bukannya ini strategi yang bagus untuk mengalahkan Airlangga ya?

Walaupun aing curiga juga sih kalau dia lagi menyelam sambil minum air. Bisa jadi terget omongannya Bamsoet itu bukan cuma mengarah ke ketum Golkar aja, tapi juga mengarah ke kursi Ketua MPR RI atau bahkan Kursi Ketua DPR RI lagi. Upss.

Nah, jadi bukannya kemungkinan Bamsoet untuk merebut posisi ketum Golkar dari Airlangga itu nggak perlu diragukan lagi ya? Hehehe. (R50)

Mau tulisanmu terbit di rubrik Ruang Publik kami? Klik di http://bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Siapa sih yang nggak mau bahagia?

Bagi banyak orang, kebahagiaan merupakan tujuan tertinggi dalam kehidupan manusia.

Makanya banyak orang yang hidupnya sudah kaya raya dan terkenal, tapi mereka malah mengakhiri hidup mereka sendiri. Mungkin jawabannya karena hidup mereka tidak bahagia.

Tapi kebahagiaan itu bersifat subjektif juga loh. Kebahagiaan aku dan kamu belum tentu sama. Kalau kebahagiaanku adalah hidup bersama denganmu, bisa jadi kebahagiaanmu adalah hidup bersama dengan dia. Eh, malah curhat deh. Hehehe.

Kira-kira kalau Indonesia beneran punya Menteri Kebahagiaan, apakah itu akan semakin meningkatkan kebahagiaan rakyatnya atau hanya akan menjadi menteri yang gabut ya?

Apalagi di Indonesia ini banyak banget generasi galaunya. Jadi, berapa menteri kebahagiaan yang diperlukan untuk membuat seluruh masyarakat Indonesia bahagia? Satu aja mana cukup, bos. Hehehe.

Soalnya beberapa hari lalu Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet, sempat kasih usulan agar Jokowi mengangkat menteri jenis baru, yaitu Menteri Kebahagiaan dan Menteri Toleransi.  Hehehe.

Munkinkah ini akan menjadi sebuah kementerian yang akan membuat para jomblo bisa kembali bahagia? Atau ini cuma kode Bamsoet agar diangkat jadi menteri kebahagiaan? Upss.

Katanya sih Bamsoet baru-baru ini abis dari Uni Emirat Arab (UEA), terus dia kasih usul supaya Indonesia niru UEA yang punya Kementerian Kebahagiaan. Cie. Yang sekalian pamer abis jalan-jalan ngeliat menara Burj Khalifa. Hehehe.

Lagian Bamsoet lucu juga ya bandinginnya kok sama UEA sih. UEA itu aja adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar selain Arab Saudi dan Iran. Tempat tinggalnya para raja minyak kok dibandingin sama Indonesia sih.

Udah gitu, perekonomian UEA sendiri juga merupakan yang terbesar kedua di Timur Tengah, setelah Arab Saudi. Bahkan, pariwisata UEA sudah jadi destinasi internasional loh.

Harusnya Bamsoet tuh kasih usul ke Jokowi agar Pak Jokowi fokus perbaiki perekonomian Indonesia dan sumber daya manusia (SDM)-nya. Soalnya ada yang bilang kan kalau Jokowi cuma fokus ke infrastruktur melulu dan melupakan banyak hal lain. Upss.

Nah kalau udah begitu, kemungkinan besar kan kebahagiaan masyarakat di Indonesia akan meningkat dengan sendirinya.

Meskipun memang uang nggak bisa membeli kebahagiaan, tapi ya realistis aja lah, tanpa uang manusia juga susah untuk bahagia. Pada setuju nggak? Hehehe. (R50)

Panduan Tulisan

PinterPolitik.com

Memanasnya persaingan perebutan kursi pimpinan Partai Golkar antara Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo alias Bamsoet kembali mengingatkan publik pada perseteruan Captain America dan Iron Man di film Captain America: Civil War.

Secara keseluruhan, Partai Golkar pun sepertinya mulai terpecah menjadi kubu Airlangga dan kubu Bamsoet.

Hmm. Kayaknya persaingan dua tokoh ini sama-sama kuat ya, soalnya Bamsoet dan Airlangga dapat dianggap sebagai orang yang sudah lama ada di Partai Golkar.

Seperti Captain America dan Iron Man yang memiliki sekutu masing-masing, begitu juga dengan Airlangga dan Bamsoet yang memiliki backup-nya masing-masing.

Bisa dibilang kalau Bamsoet dapat banyak dukungan dari para senior-senior Golkar. Bahkan dia juga mendatangi Surya Paloh dan Oesman Sapta Odang loh. Mereka ini alumni-alumni dari Golkar.

Sementara kalau Airlangga mendapat dukungan dari banyak DPD, termasuk DPD Partai Golkar DKI Jakarta yang diketuai oleh Rizal Mallarangeng.

Bahkan katanya sih Rizal ini mengancam anggota DPD Golkar DKI Jakarta untuk nggak dukung Bamsoet. Cuma ya nggak tahu juga deh itu beneran atau cuma hoaks. Hehehe.

Terus banyak juga yang bilang kalau posisi Airlangga itu sudah didukung Presiden Joko Widodo. Soalnya Airlangga gercep sih dateng silaturahmi ke Istana Negara. Hehehe.

Tapi ya belum tentu juga didukung sih. Toh, masih belum ada pernyataan langsung Jokowi tentang itu kok. Upss.

Nah, kalau mau lirik ke masa lalunya Golkar, tampaknya perang sipil sudah menjadi tradisi dalam internal partai ini loh.

Di periode 2014-2019 juga pernah terjadi perang internal Golkar yang jauh lebih dasyat daripada perangnya Captain America dan Iron Man. Hehehe.

Kejadiannya terjadi antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Bahkan bisa dibilang kalau perang sipil mereka itu baru selesai dua tahun setelahnya. Wah. Lama juga ya.

Hmm. Tapi nggak ada jaminan juga sih kalau perang antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono ini sudah bener-bener berakhir. Bisa jadi mereka masih campur tangan di perangnya Airlangga dan Bamsoet. Upss.

Soalnya ada rumor yang bilang kalau Agung Laksono kali ini dukung Bamsoet, makanya dia dukung Munaslub dipercepat. Soalnya kan kalau Munaslub dipercepat sebelum Oktober, Bamsoet masih bisa menggunakan kuasanya sebagai Ketua DPR RI.

Sementara kalau Aburizal Bakrie, sebagai Dewan Pembina Partai Golkar, cenderung mendukung Airlangga. Makanya dia keluarin surat yang bilang kalau Munaslub tetap diselenggarakan bulan Desember 2019.

Jadi, apakah Civil War Golkar ini merupakan turunan dari Civil War sebelumnya? Hmm. Nggak ada yang tahu lah ya. Hehehe. (R50)

Panduan Tulisan