PinterPolitik.com

Usai beraksi dalam dua operasi tangkap tangan (OTT), aksi lanjutan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tampaknya masih ditunggu-tunggu oleh publik. Penangkapan atas eks-kader PDIP Harun Masiku misalnya, masih menjadi pertanyaan bagi masyarakat dan media.

Tapi, di tengah-tengah masa tunggu ini, Ketua KPK Firli Bahuri akhirnya memberikan aksi yang berbeda. Dalam silaturahmi antara pimpinan dan dewan pengawas KPK beberapa waktu lalu, Pak Firli tampil mengenakan pakaian ala chef dan menunjukkan kebolehannya dalam menyiapkan hidangan nasi goreng.

Hmm, siapa sih memangnya yang tidak suka makanan? Kebolehan yang dimiliki oleh Pak Firli ini langsung menjadi perhatian para awak media.

Apalagi, dalam sejarahnya, masakan khas Indonesia ini juga menjadi hidangan andalan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sampai-sampai, hidangan itu menjadi nasi goreng favorit Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Namun, hidangan nasi goreng yang disajikan Pak Firli itu mendapatkan komentar nih. Komentar ini datang dari mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW).

View this post on Instagram

Muncul sejumlah indikasi benturan antara PDIP vs KPK.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 17, 2020 at 4:51pm PST

Hmm, jadi agak mirip dengan beberapa acara serial milik koki terkenal Gordon Ramsay – seperti Hell’s Kitchen, Kitchen Nightmares, The F Word, dan sebagainya. Dalam beberapa reality show tersebut, Ramsay selalu aktif memberi masukan dan komentar terkait masakan-masakan yang disajikan oleh restoran dan hotel yang didatanginya.

Biasanya, masukan Ramsay diberikan untuk meningkatkan kualitas makanan dan layanan restoran itu. Selain itu, koki asal Inggris itu juga mengembangkan variasi menu baru agar dapat disajikan oleh restoran tersebut.

Mungkin, seperti Ramsay, Pak BW juga ingin masakan yang disajikan oleh KPK lebih memiliki banyak variasi. Salah satunya adalah menu “koruptor” yang menurut beliau perlu “digoreng” hingga kering. Hmm, para penggemar gorengan krispi pasti pada datang tuh.

Ya, barang kali, maksudnya Pak BW baik meski terkesan marah-marah seperti Gordon Ramsay. Kan, nggak sedikit juga restoran-restoran yang dikritik oleh Ramsay malah bertahan dan berkembang bisnisnya.

KPK boleh tuh kayaknya menyajikan lebih banyak “gorengan koruptor”. Barang kali, publik malah suka tuh sama menu tersebut. Hehe. (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Ngeri-ngeri sedap. Kurang lebih begitulah deskripsi yang diberikan Refly Harun terhadap status Ma’ruf Amin di BUMN. Ya gimana nggak ngeri ya, ibaratnya laki-laki udah mau menikah, tapi ternyata ketauan kalau calon istrinya sudah berkeluarga. Nggak jadi bisa menikah deh mereka. Hehehe.

Rupanya Ma’ruf Amin pun sekarang masih bermasalah di antara dua hati. Eh, maksudnya bukan dua hati deng, tapi dua status. Soalnya hingga saat ini dia masih menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di beberapa perusahaan pelat merah alias BUMN.

Jadi menurut Kuasa Hukum BPN Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, Ma’ruf Amin dinilai sudah melanggar pasal 227 huruf P Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Seharusnya, dia mengundurkan diri dari BUMN kalau ingin mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Pasalnya nama Ma’ruf masih mejeng di website resmi perusahaan-perusahaan itu.

Sementara, kalau dari pihak Ma’ruf sendiri beranggapan bahwa  posisinya di BNI Syariah dan Mandiri Syariah hanya sebagai pengawas, bukan pegawai. Jadinya, dia merasa dia tidak melanggar Undang-Undang.

Wadduhh. Ribet juga ya. Dikira yang cuma bikin pusing adalah masalah HTS alias hubungan tanpa status sama mantan yang biasa dicurhatin teman kantor. Ternyata persoalan status jabatan Ma’ruf Amin jauh lebih pelik lagi. Eh, kok jadi curhat ya. Hehehe.

Tapi, kalau Pak Ma’ruf Amin di BNI Syariah juga ikut dapet gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang setara dengan karyawan di sana, bukannya itu berarti Pak Ma’ruf bisa dianggap sebagai pegawai juga ya?

Hmm. Pantas saja Refly Harun berpendapat kalau isu Ma’ruf Amin ini “ngeri-ngeri sedap”. Mungkin ada sedikit keraguan dan setitik pernyataan setuju terhadap Bambang Widjojanto yang mengatakan kalau Jokowi-Amin bisa didiskualifikasi dari Pemilu. Upss.

Lika-liku status Ma’ruf di BUMN kompleks banget ya.

Kalau ada punya nomer HP-nya Mentri BUMN Rini Soemarno atau mantan Mentri BUMN Dahlan Iskan, boleh lah langsung hubungin mereka. Biar nggak pusing mikirin dan langsung tanya aja sama mereka terkait status Ma’ruf Amin di BUMN. Biar nggak bikin pusing Vidi Aldiano terus, tiap hari nyanyi “Status Palsu” mulu.  Hehehe. (R50)

PinterPolitik.com

Pertarungan antara Captain America yang diperankan oleh Chris Evans dan Iron Man yang diperankan oleh Robert Downey Jr. dalam Captain America: Civil War adalah salah satu rivalitas yang berangkat dari perbedaan sudut pandang dari dua orang yang sama-sama berdiri atas dasar keadilan dan kebenaran.

Dua-duanya sama-sama hebat dan sama-sama kuat. Pada akhirnya Captain America harus tersingkir dari posisinya di Avengers karena Iron Man setuju dengan apa yang diinginkan pemerintah terkait kontrol atas super hero.

Nah, nuansa ala Civil War itu kini terjadi di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Adalah Yusril Izha Mahendra dan Bambang Widjojanto (BW) yang menjadi tokoh sentral “pertarungan” tersebut.

Nama pertama adalah kuasa hukum kubu Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yang merupakan pemerintahan yang berkuasa saat ini, sementara BW adalah kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kalau dilihat dari latar belakang keduanya, baik Yusril maupun BW sama-sama menjadi orang yang sangat hebat di dunia hukum. Yusril pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM serta Mensesneg. Ia juga merupakan penulis pidato Presiden Soeharto.

Kiprahnya dalam persidangan, terutama di MK, juga mentereng. Ia pernah menang gugatan atas legalitas Jaksa Agung Hendarman Supandji serta gugatan atas jabatan wakil menteri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sementara BW juga tidak perlu diragukan kiprahnya. Doi adalah salah satu pendiri  Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Indonesian Corruption Watch (ICW). Pernah pula menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus YLBHI. Sementara jabatannya yang paling mentereng tentu saja adalah pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertarungan Yusril vs Bambang Widjojanto dalam ring Mahkamah Konstitusi
Nantikan artikel selengkapnya di https://t.co/xcS6dR1dxG pic.twitter.com/tdcaahirRT

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 14, 2019

Kiprah BW di MK juga tidak kalah menarik, misalnya ketika doi berhasil menang gugatan atas sengketa Pilkada Kotawaringin Barat. Tapi, gara-gara Pilkada ini pula doi sempat “ditetapkan” sebagai tersangka. Pakai tanda kutip karena nuansanya politis ya kala itu, apalagi berhubungan dengan jenderal yang sekarang jadi kepala lembaga ala-ala spionase itu loh. Uppss. Hehehe.

Nah, pertarungan Yusril dan BW ini emang seru karena melibatkan dua pengacara yang punya track record dan sama-sama berdiri di atas keadilan.

Yusril jelas jadi Iron Man karena berdiri bersama pemerintah, sementara BW adalah Captain America. Lalu, apakah itu berarti Yusril akan menang kayak di filmnya?

Well, kalau dilihat dari gugatannya sih banyak yang bilang begitu. Tapi, kalau kita lihat film Civil War itu, sebenarnya Captain America yang menang loh dalam pertarungannya. Doi punya kesempatan menghabisi Iron Man, tapi itu tidak dilakukannya.

Artinya, ada celah nih buat BW dan kawan-kawan. Lha itu hakim MK aja “menolak” keberatan Yusril soal perubahan gugatan kok.

Lagian, para hakim pasti akan bijaksana memutuskan perkara ini. Jadi, daripada gontok-gontokan, mending mari kita tunggu dan percaya saja pada para hakim MK. (S13)

PinterPolitik.com

Ribut-ribut gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK) kini memasuki babak baru. Ketua tim kuasa hukum pasangan tersebut, Bambang Widjojanto (BW) telah mengajukan perbaikan gugatan dan memasukkan tuntutan untuk mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Loh loh, ada apa nih? Emangnya Pak Jokowi sama Pak Ma’ruf pakai doping apa pas Pilpres kemarin? Hehe.

Iya lah, kalau dalam olahraga, atlet-atlet akan didiskualifikasi jika ketahuan pakai doping. Itu loh, sejenis obat atau penambah stamina yang dianggap melanggar aturan-aturan sportivitas.

Ternyata eh ternyata, tuntutan agar Jokowi-Ma’ruf didiskualifikasi bukan karena ketahuan pakai doping, melainkan karena sang cawapres dituduh masih aktif menjabat di BUMN. Ma’ruf Amin disebut masih aktif menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri.

Kalau dicek di website kedua perusahaan tersebut, nama Ma’ruf memang terpampang di sana.

Hal inilah yang membuat BW menyebutkan bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf bisa didiskualifikasi karena pada Pasal 227 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu, memang menyaratkan capres atau cawapres untuk menyertakan surat pengunduran diri dari jabatannya di BUMN.

Tapi, memangnya BNI Syariah dan Mandiri Syariah itu BUMN bukan sih?

Akankah Jokowi-Ma'ruf didiskualifikasi? pic.twitter.com/NEeiTMyxdw

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 12, 2019

Okelah, kalau BNI dan Mandiri, keduanya adalah BUMN karena sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Nah, kalau BNI Syariah dan Mandiri Syariah, keduanya itu anak perusahaan masing-masing dari BNI dan Mandiri.

Kalau menggunakan logika UU No.19 tahun 2000 tentang BUMN, memang keduanya tidak bisa serta merta disebut sebagai BUMN. Pasalnya, BUMN diartikan sebagai perusahaan yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara lewat penyertaan langsung.

Sementara anak perusahaan BUMN kan sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya, apalagi jika bentuknya persero. Hal ini juga terkait kewenangan yang dimiliki negara – misalnya Menteri BUMN – dalam mengubah susunan jajaran petinggi di perusahaan tersebut.

Akan tetapi, apabila anak perusahaan BUMN mendapatkan penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum atau mendapatkan kebijakan khusus dari negara, maka anak perusahaan BUMN itu diperlakukan sama dengan BUMN, sehingga memiliki tanggung jawab kepada negara sebagai pemilik modal lewat perusahaan induknya.

Kan, tambah bingung jadinya. Artinya, di satu sisi BW bisa saja benar, tapi di sisi lain bisa saja salah. Ah, bisa bikin para hakim MK galau nih pas mutusin gugatan itu hehehe.

Ma’ruf Amin sendiri sudah mengklarifikasi dan bilang bahwa dirinya bukan pejabat dan bukan karyawan BUMN.

“Bukan! Itu bukan BUMN juga. Orang itu anak perusahaan. DPS kan juga bukan karyawan,” begitu kata Ma’ruf.

Tapi, Jubir TKN Jokowi-Ma’ruf, Arya Sinulingga malah bilang bahwa Ma’ruf sudah mundur dari jabatan di BUMN.

Hayoo, kok nggak kompakan nih jawabannya? Belum dapat contekan ya? Atau gugup karena BW bilang bisa kena diskualifikasi? Uppps.

KPU sendiri sudah mengklarifikasi dan menyebutkan bahwa mereka sudah memverifikasi bahwa Ma’ruf bukan karyawan dan bukan pejabat BUMN.

Apa pun itu, yang penting dibuka ke publik selebar-lebarnya ya. Publik kan perlu tahu, itu benar-benar jabatan di BUMN atau bukan.

Lha, kalau pakai doping aja atlet kayak Maria Sharapova aja bisa didiskualifikasi dan dilarang bertanding, apalagi Pemilu yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Ah, republik! (S13)

Pinterpolitik.com

Kelihatannya memang persengketaan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjadi babak baru dari kompetisi sebelumnya ya gengs. Soalnya, Bambang Widjojanto (BW) sebagai Ketua Tim Hukum pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga Uno membuat ungkapan kontroversial yang membuat banyak pakar kepanasan cuy. Para pihak ini menganggap bahwa tidak seharusnya BW melakukan hal tersebut.

Pasalnya nih, belum juga mulai persidangan alias baru proses pendaftaran gugatan sengketa hasil Pilpres, eh BW sudah mengeluarkan kalimat yang jadi sumber pembicaraan. Hadeh.

Ceritanya begini cuy, Bambang mengungkapkan, “gugatan sengketa yang diajukan ini merupakan ujian tersendiri bagi MK, apakah pantas disebut sebagai mahkamah yang menorehkan legacy dan membangun peradaban kedaulatan di masa yang akan datang atau ternyata malah menjadi kaki tangan dari sikap rezim yang korup”. Kira-kira yang diungkapkan BW seperti itu gengs.

Bukannya Bambang Widjojanto ini sering memenangkan sengketa di MK ya, kok mengeluarkan pernyataan seperti ini sih? Apa doi juga sudah tau hasilnya gimana?
Share on X

Nah, karena ungkapan BW yang kontroversial ini nih, tidak sedikit pihak yang angkat bicara cuy. Seperti Bayu Dwi Anggono sebagai Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Purkapsi). Dia menilai bahwa ungkapan BW ini telah sengaja mengancam MK dengan tujuan agar gugatan tersebut tidak ditolak. Doi menilai bahwa tidak seharusnya nih seorang pengacara melontarkan kalimat seperti itu.

Tidak hanya Bayu ya gengs, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Maruar Siahaan juga menilai bahwa ungkapan BW ini berbahaya dan tendensius banget. Doi menilai bahwa BW saat ini sedang ingin membangun framing pada opini publik apabila MK nantinya menolak gugatan kubu Prabowo-Sandiaga, maka mereka sebenarnya bagian dari Pemilu yang curang. Terlebih narasi politik seperti ini emang selalu digemakan oleh kubu Prabowo-Sandiaga sebelum pencoblosan 17 April.

Ngomong-ngomong nih, meski dua pakar ini sama-sama menyudutkan BW, tapi mereka mempunyai makna yang berbeda ya. Yang satu menilai mengancam, eh yang satu lagi menilai bahwa itu sebuah framing untuk mempengaruhi opini publik. Waduh, mana nih yang bener?

Kelihatannya emang cuma Pak Bambang ya, yang tau maksut dari ungkapannya itu. Biar lebih jelas sih mungkin bisa ditanyakan langsung ke doi. Biar nggak ada salah paham di antara kita, apa lagi paham yang salah. Hehehe.

Tapi yang aneh nih gengs, bukannya Bambang Widjojanto ini sering memenangkan sengketa di MK ya, kok mengeluarkan pernyataan seperti ini sih? Apa sebenarnya doi juga udah tau hasilnya nanti gimana? Wah, Bambang ini emang penuh misteri ya. Hehehe. (F46)

pinterpolitik.com — Bambang mengapresiasi komitmen anti korupsi pasangan tersebut yang tercermin melalui pengungkapan dana kampanye dan program kerja yang pro kesejahteraan. “Sejak 1945 sampai sekarang, belum pernah punya gubernur yang secara serius membangun kesejahteraan dengan membuka lapangan kerja melalui pengembangan 200 ribu calon wirausaha baru seperti yang telah direncanakan pasangan ini,” kata Bambang. Dukungan itu ia sampaikan saat peringatan Hari Anti Korupsi Internasional yang diselenggarakan di Posko Pemenangan Anies-Sandi di Jakarta, Jumat, 9 Desember 2016.

Menurut Bambang, wirausaha merupakan kunci jika Pemerintah DKI ingin mensejahterakan rakyat Ibu Kota. Bambang juga menilai pengalaman Anies saat menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta kecakapan Sandi dalam mengelola bisnis, menjadi modal kuat keduanya untuk memimpin Jakarta yang lebih berintegritas.

Sanjungan dari Bambang, dibalas oleh Anies Baswedan dengan menyatakan siap mundur jika terbukti melakukan korupsi selama menjalani pemerintahannya nanti, jika ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Ya saya siap,” kata Anies sembari menambahkan bahwa masalah integritas merupakan cikal bakal dari praktek korupsi. “Hulunya pada integritas yang rendah, komitmen bukan hanya di lisan, tapi ada dalam langkah,” ujar Anies.

Bambang beralasan program penyediaan 200 ribu lapangan pekerjaan menjadi salah satu alasannya mendukung pasangan calon nomor urut tiga itu.

“Yang menarik dari Anies-Sandi, hanya mereka calon pasangan gubernur DKI Jakarta yang akan menyediakan 200 ribu lebih lapangan pekerjaan untuk mengentaskan kemiskinan bukan dengan membagikan uang Rp 10 juta, Rp 50 juta, Rp 1 miliar tapi dibangun kewirausahaan,” kata Bambang.

Sebab, tanpa lapangan pekerjaan yang cukup, DKI Jakarta ini akan kesulitan untuk membuat penghasilan masyarakat menjadi lebih baik. Apalagi, masyarakat Jakarta saat ini tengah menghadapi masalah mahalnya kebutuhan pokok. “Sebanyak apa pun dana yang diberikan kalau tidak diberikan pada kepentingan dan cara-cara yang baik lewat usaha, maka hal itu tidak akan menghasilkan apa pun,” jelas Bambang.

Bambang menilai pembangunan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat menghapuskan korupsi. Selain itu, pembangunan usaha juga dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat.

“Jadi kalau sudah dikasih lapangan pekerjaan 200 ribu (harus dimanfaatkan),” ungkap Bambang.