PinterPolitik.com

Kerajaan Belanda mulai menjelajah menuju Nusantara dikarenakan dua faktor: eksklusi dari perdagangan rempah-rempah dari pusatnya di Lisboa di tahun 1590-an, dan dari pengamatan penjelajah Belanda seberapa lemahnya hegemoni yang dipertahankan oleh Portugal. Pengamatan tersebut dipelopori penjelajah Belanda yang bekerja di bawah Imperium timur Portugal.

Diantaranya Jan (Huyghen) Van Linschoten, penjelajah dan sejarawan yang mendokumentasikan perdagangan di Samudera Hindia dan Cornelis de Houtman, saudara dari Frederick de Houtman, yang bekerja sebagai pedagang rempah di Lisboa. Kedua bersaudara ini kemudian mengomandani pelayaran pertama Belanda menuju Orient untuk membuktikan bahwa ekspansi, lalu monopoli perdagangan rempah Nusantara dapat menguntungkan saku pedagang Belanda, khususnya dari kalangan aristokrat.

Meskipun pelayaran Cornelis berujung tidak terlalu menguntungkan, terbuktinya pendapatan rempah-rempah dari Nusantara membuka peluang ekspedisi kedua yang dikomandani oleh Jacob van Neck untuk berlayar kembali ke Nusantara, dan alhasil, membawa kargo yang mengembalikan modal Investor pelayaran tersebut, dengan total memperoleh keuntungan 399% (Aryono, 2012)

Ketika tahap ini, pejabat dan salah satu tokoh politik ternama Belanda, Johan van Oldenbarnevelt, salah satu yang berjasa merangkul kemerdekaan dari Spanyol, meliat keharusan memersatukan kongsi dagang Belanda atas sektor pasar di daerah Asia-Timur dan kepulauan Nusantara. Salah satu motif utamanya untuk mencegah kompetisi antara pedagang-pedagang yang pada akhirnya akan menyongsong kehancuran ekonomi masing-masing pihak.

Disusunlah sebuah kongsi dagang atas kendali Komite Heeren XVII yang menjadi badan utama pengurus jalannya perusahaan dagang tersebut, dimulai dari Charter Izin, penjualan/supply rempah-rempah utama di Belanda, serta pengatur harga pasar domestik. Perusahaan ini dinamai Veerenigde Oostindische Compagnie atau “Persatuan Perusahaan Hindia Timur” disingkat VOC (Jan de Vries, 1997).

Tak bisa dipungkiri, terdapat juga motif sosial-politik dari munculnya suatu ‘pemersatu’ pengaruh dagang Belanda di Hindia Timur/Nusantara. Selain secara normatif menyongsong pengaruh Belanda dan menggantikan hegemoni dan monopoli Portugal di perdagangan rempah-rempah, Belanda juga mencegah bangsa Eropa yang lain (Inggris dan Spanyol) untuk merebut pasar rempah-rempah di Nusantara.

Perkembangan sistem pemerintahan inilah yang memindahkan kuasa kompetisi Portugis keluar dari Nusantara, karena dengan memberikan VOC quasi-rule basis kepemimpinan dagang di Asia, membuka peluang baru ekspansi besar-besaran Belanda di Nusantara.

Memberikan kuasa atas tanggung jawab perdagangan Belanda di Nusantara ke VOC juga membuka banyak peluang atas bisnis dan militer. Heeren XVII di Amsterdam melihat kemungkinan tersebut, lalu memberikan perintah untuk membangun basis kekuasaan yang permanen di Asia Timur.

Salah satunya adalah dengan pembentukan Batavia sebagai ibu kota perdagangan Belanda. Pemerintahan de-facto VOC di Hindia Timur pun dibawahi Jan Pieterszoon Coen, sang Gubernur-Jenderal yang baru saja terpilih dan bertanggung jawab mengurus ekspansi tersebut (Jan de Vries, 1997).

Pembentukan Batavia sebagai basis kekuatan Belanda di Nusantara dibayar dengan harga yang tidak murah untuk kerajaan-kerajaan lokal, salah satunya adalah Kerajaan Banten. Kekuasaan mereka dibabat habis oleh ekspansi VOC menuju dataran Jawa Barat, murni untuk memperluas lingkup teritorial mereka di daerah pesisir, dan di waktu yang sama menandakan tanda-tanda kolonialisme Belanda ke depannya.

Solidifikasi kekuasaan VOC di Batavia memberikan mereka kekuatan pengontrolan produksi rempah-rempah di Timur Nusantara, memonopoli proses perdagangan jual-beli di Kepulauan Maluku, Timor, dan Banda.

Basis kekuatan yang dimiliki oleh pemerintahan VOC pun dibayar mahal oleh penghuni asli kepulauan tersebut – di mana pada awalnya orang-orang Portugis dan juga Belanda datang hanya untuk berdagang berganti menjadi pihak yang memaksakan kehendak mereka dan merasa berkuasa atas rempah-rempah yang telah dikultivasi oleh suku mereka sejak belasan tahun. Konflik pun tak terelakkan.

Hasil akhirnya, Jan P. Coen tak segan-segan melakukan pembantaian etnis penghuni Pulau Banda, dan menggantikan petani orang asli yang tidak taat dengan VOC, dengan Perkeniers atau tuan tanah Belanda dan memperbudak orang asli pulau Banda sebagai tenaga kerja. (Jan de Vries, 1997)

Pemikiran tersebut diprediksi oleh Heeren XVIIdan Jajaran komisaris VOC, bahwa ekspansi dilakukan demi menjaga monopoli komersial. Melakukan Ekspansi secara bisnis dengan paksaan militer VOC secara mutlak harus menguasai sumber, alat, dan keahlian produksi rempah di Nusantara yang akan memberikan mereka kekuatan untuk membeli murah rempah-rempah Nusantara, dan menjualnya dengan harga yang menakjubkan di Eropa.

Pemikiran monopoli merkantilisme secara tidak langsung pelan-pelan diadopsi oleh Heeren XVII di Amsterdam, tetapi pelaksanaan pemahaman tersebut oleh jajaran firektur di Batavia terhadang oleh alur birokrasi yang rumit. Rumit dikarenakan realitsa di Nusantara tidak menggambarkan suatu proses mudah untuk meraih monopoli penuh atas pasar rempah-rempah.

Adanya kongsi dagang saingan dari kerajaan Eropa lainnya, penyelundup, kegiatan pedagang pribumi, dan keberadaan pusat perdagangan lain yang independen dari kuasa mereka di Asia menyebabkan kuasa monopolistik tanpa konflik, pada hakikatnya, mustahil dilakukan. Jajaran direktur beserta dengan mayoritas gubernur jenderal penerus Jan P. Coen sepakat bahwa untuk mengejar nonopoli perdagangan, secara normatif mereka harus mengejar ambisi hegemoni politik seantero Nusantara, barulah mereka dapat menjaga kekuasaan perdagangan Belanda di Nusantara.

Kutipan dari Jan P. Coen: “Secara pengalaman, kalian (Heeren XVII) bahwa di Hindia, perdagangan mampu dilaksanakan dan dijaga dengan perlindungan oleh tangan kita sendiri (VOC) dan persenjataan tersebut harus dibiayai oleh penghasilan dari perdagangan tersebut. Pendek kata, tidak ada perdagangan tanpa perang, dan perang tanpa perdagangan (untuk menyokongnya).”

Visi dan idealisme yang bersifat superstructure itu pun diadopsi oleh gubernur jenderal penerus Coen, yang kesulitan menghadapi kondisi sosial-ekonomi dan politik yang rumit. Penerusnya harus berani bertindak secara mandiri melangkah menuju kondisi yang ideal, tentunya dengan mencegah adanya bimbingan terkontrol para investor dan jajaran direktur Heeren XVIIdi Belanda, memberikan gubernur-jenderal VOC dan dewan tinggi mereka (The Hoge Regering) di Batavia otonomi luar biasa dalam menyebarkan pengaruh dan kekuasaan, terutama implementasi sistem sosial yang sudah dipahami sebelumnya di Eropa, ke Nusantara.

Kemajuan secara paksa dapat dilihat dari proses ekspansi VOC di Nusantara, dengan menyebarkan sistem kekuasaan feudalisme serfdom (Kerja Paksa) kepada rakyat asli, dengan cara mencabut pengaruh dari sistem suku-suku dan kerajaan feodal otonomi, dan meleburnya dengan sistem kerja paksa yang diterapkan VOC. Salah satu hal yang dapat digarisbawahi adalah hal ini menjadi ‘kelebihan’ yang didapat oleh orang-orang Belanda selama solidifikasi kekuasaan mereka di tanah daratan Nusantara.

Kurangnya pemikiran terpelajar dan kntelektualitas lokal, dibandingkan dengan orang Eropa yang sudah melewati jaman Renaissance dan Reformation, memberikan kesempatan bagi VOC hak kuasa atas relasi produksi antar kelas. dengan taraf bahwa, orang terpelajar dan ‘maju’ secara teknologi dari Barat memiliki derajat lebih tinggi dari pribumi Hindia-Timur.

Narasi antarkelas minoritas (aristokrat) dengan mayoritas (pribumi pekerja) tersebut dikonstruksikan lebih lanjut dengan dicampuradukkannya konsep kekayaan, agama, budaya, hingga perbedaan warna kulit masing-masing ras. Sistem tersebut, secara brutal telah diimplementasikan dan berhasil dicap kepada masyarakat Nusantara.

Hingga sekarang kita masih bisa mengingat luka-luka yang dibawa oleh Kekuasaan Belanda, dan hal tersebut terkesan lebih meninggalkan luka dari despotisme priyayi–priyayi dan kerajaan lokal sebelum datangnya VOC. Hasil dari keadaan ini memberikan mereka kesempatan mengembangkan ide proto-kapitalis hingga merambat ke konsep cultursteelsel melalui kepentingan untuk meningkatkan tingkat produksi tanam. Hingga akhirnya, kapitalisme Imperialis diterapkan secara menyeluruh oleh Belanda di Hindia-Belanda dengan bubarnya VOC pada tahun 1799 (Jan de Vries, 1997).

Hakikatnya, Belanda memiliki tujuan mengembangkan pengaruh dan perkembangan mereka di Nusantara. Namun, cara utama penyebaran paham proto-kapitalisme melalui implementasi brutal Belanda pada akhirnya memberikan dampak berbekas pada masyarakat Indonesia ke depannya.

Salah satu hal yang dapat dipelajari adalah efek positif di mana perkembangan sosial secara pemahaman teknologi, tenaga kerja dalam pengaruh mereka atas produk kapital yang diproduksi di Nusantara (rempah-rempah) memberikan orang pribumi potensi untuk berkembang dan mengambil alih alat dan sistem produksi untuk keuntungan bersama.

Tulisan milik Muhammad Fawwaz Nuruddin, mahasiswa di Universitas Indonesia.

“Disclaimer: Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.”

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Sudah kami putuskan jadi nggak ada lagi ruangan gubernur dan wagub. Kami akan di satu ruangan dan bersama semua tim yang nanti akan bantu kami untuk planning, doing, checking, and action.”

[dropcap]G[/dropcap]ubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sekarang, kalau boleh jujur dan harus diakui, memang bukanlah gubernur ideal yang diharapkan untuk dapat memimpin sebuah wilayah sekelas ibukota. Eits, jangan ngamuk dulu, karena memang latar belakang keduanya bukan birokrat yang pernah punya pengalaman memimpin daerah.

Jadi enggak heran sih, kalau Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ngotot supaya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang jumlahnya sampai 73 orang itu harus ada di satu ruangan dengan mereka. Sebagai pimpinan yang masih gagap tugas, keberadaan tenaga ahli yang siap jawab kalau ada masalah sewaktu-waktu, emang cukup mendesak.

Jadi sekarang di Balai Kota lagi ada renovasi nih, khususnya di kantor Bang Sandi yang bersama istrinya baru dapat gelar Abang dan None Betawi. Tapi karena kurang besar, makanya kantornya pun jadi ‘menjajah’ ruangan lainnya. Sampai-sampai pintu yang biasanya dilewati untuk ke ruangan lain pun ‘ditelan’ pula.

https://t.co/FhHKei9f3A

— DZOELNEW (@dzoelnew) December 18, 2017

Yah gimana enggak bakal jadi renovasi besar, kalau ruangan yang tadinya cukup besar buat satu orang tiba-tiba dijadikan kantor coworking space untuk 73 orang. Semoga aja, Mendagri jadi mangkas 30 nama TGUPP, kan lumayan biar ruangan itu enggak terlalu sempit dan duduknya enggak harus terjepit-jepit.

Lagian aneh sih, pake maksain di kantor wakil gubernur. Kenapa enggak mereka pindahin kantornya ke aula aja sih, kan udah ketahuan besar dan lapang tuh. Lagi pula, apa enaknya bekerja dengan puluhan orang dalam satu ruangan, bukannya malah susah konsentrasinya ya?

Semoga aja setelah jadi nanti, enggak pada berubah pikiran lagi ya. Kalau harus direnovasi lagi, tentu bakal butuh waktu dan dana lagi, terus pasti terganggu juga kerjaannya. Jangan lupa lho, Bang, sebentar lagi Asean Games, Jakarta kudu segera berbenah. Kalau masih sibuk ama urusan tempat duduk, apa kata dunia nantinya? (R24)

PinterPolitik.com

“Kalau dalam tiga hari Balai Kota belum bersih dari bunga-bunganya, kita akan datang untuk bersihkan. Siap untuk bersihkan Balai Kota.”

[dropcap size=big]U[/dropcap]capan itu diteriakkan seorang orator dari mobil komandonya, sambil meminta para buruh peserta demo untuk terus mengumpulkan karangan bunga yang berjejer di depan Balai Kota. Para buruh Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik, dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM PSI) DKI Jakarta ini, sedang mengikuti aksi Hari Buruh International atau May Day, kemudian mereka membakar tumpukan karangan bunga tersebut, Senin (1/5).

Seiring api yang membakar bunga-bunga tersebut, sang orator yang diketahui menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bernama Said Iqbal ini, menyatakan kekecewaannya pada aksi gusur dan tidak ditepatinya janji Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, selama menjabat.

Aksi bakar karangan bunga oleh serikat pekerja buruh yang belakangan diketahui juga merupakan pendukung Prabowo Subianto ini, langsung mendapatkan reaksi dari berbagai kalangan. Salah satunya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PDI Perjuangan, Budiman Sudjatmiko, lewat akun twitter @budimandjatmiko. “Gerakan buruh yg progresif itu dekat dgn bunga mawar merah…Kalau yg mbakar bunga, pasti gak ngerti filosofi & sejarah gerakan buruh.”

Selain Budiman yang mantan ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) dan pembela buruh tani, mantan aktivis lainnya, Fadjroel Rahman ikut mengunggah video para buruh yang membakar karangan bunga untuk Ahok, “Kenapa bunga harus dimusuhi?” cuitnya. Malam harinya, sejumlah warga pun berdatangan ke Balai Kota untuk menyala lilin sebagai ungkapan kekecewaan mereka terhadap aksi bakar tersebut.

Sementara itu, Ahok merasa prihatin terhadap oknum buruh yang membakar karangan bunga tersebut. Sebab, menurutnya, bekas karangan bunga tersebut masih bisa dijual kembali ke toko bunga. “Sayang saja. Karena papan bunga bekas bisa dijual Rp 50 ribu ke toko bunga kembali,” katanya, Senin (1/5).

kenapa bunga harus dimusuhi? pic.twitter.com/tRjZrmGHT3

— Fadjroel Rachman (@fadjroeL) May 1, 2017

Bunga Untuk Ahok

“Kita pernah bahagia banget sampe nangis. Sekarang kita sedih banget sampe ga bisa nangis. Terima kasih Pak Ahok dan Pak Djarot, sampe ketemu lagi.”  Dari Grup Baper yang berusaha setrong.

Pengakuan kesedihan ini, merupakan ucapan yang terdapat di salah satu karangan bunga di Balai Kota Jakarta. Sejak hasil penghitungan cepat (quick count) Komisi Pemilihan Umum (KPU) memenangkan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai gubernur dan wakil gubernur mendatang, mengalahkan pasangan pertahana Ahok-Djarot, Balai Kota DKI mendadak kebanjiran bunga.

Hingga Minggu (30/4), jumlah karangan bunga yang datang jumlahnya mencapai 7.125 papan. Bila karangan-karangan bunga itu dirupiahkan, konon harganya bisa mencapai lebih dari Rp 3,5 miliar. Ribuan karangan bunga ini, tidak hanya membanjiri halaman Balai kota DKI Jakarta, akan tetapi juga di luar Jakarta, baik itu di Jogja, Medan, Pontianak, Batam, bahkan di luar negeri.

Gerakan mengirimkan bunga ucapan terima kasih Ahok – Djarot ini ternyata dimulai oleh Jappy M. Pellokila – pendiri dan perintis grup Indonesia Hari Ini (IHI), Roostien Ilyas – anggota IHI, Todora Radisic – Ketua Relawan Cinta Ahok (RCA), serta Susi Karina dari Gerakan Damai Nusantara (GDN).

Jappy mengatakan, ide mengirimkan bunga kepada Ahok dan Djarot awalnya diniatkan sebagai dukungan moral dari para pendukungnya. Rencana itu sudah dilakukan sejak Sabtu, 22 April. Seperti dikutip Antara, Jappy tidak menyangka kalau pada akhirnya kiriman karangan bunga tersebut bisa mencapai ribuan dan memenuhi kawasan Balai Kota hingga sekitarnya.

Menanggapi pembakaran bunga yang dilakukan Senin lalu, Selasa pagi (2/5) setidaknya ada dua karangan bunga yang merespon pembakaran tersebut terpasang di Balai Kota. Dua karangan bunga yang ditempatkan berdampingan itu, merupakan bentuk protes terhadap buruh, salah satunya dari ‘Group Menolak Kekerasan’ yang menuliskan sindiran berbunyi, “Terima Kasih Kepada Pembakar Bunga. Karena Doa2 Kita Lebih Cepat Naiknya”.

Katakan Dengan Bunga

“Orang-orang optimis melihat bunga mawar, bukan durinya. Orang-orang pesimis terpaku pada duri dan melupakan mawarnya.” ~ Kahlil Gibran

Ungkapan yang dikatakan oleh penyair asal Lebanon di atas, mungkin bisa mewakili apa yang tengah terjadi belakangan ini. Bagi para pendukung Ahok atau yang sering disebut dengan Ahoker, karangan bunga yang membludak di Balai Kota merupakan ungkapan rasa terima kasih, pembangkit semangat, penghormatan, dan lainnya.

“Mengirim karangan bunga untuk Ahok-Djarot, ada motif atau alasan lain, mungkin aja. Tapi kalau sebagai bentuk kekecewaan, sepertinya nggak ya, karena tulisannya banyak yang happy. Itu ekspresi penghormatan, juga menghibur. Entah menghibur diri sendiri dan menghibur orang yang dikirimi. Bisa juga untuk menguatkan diri sendiri,” terang psikolog sosial dari Ikatan Psikolog Sosial Wahyu Cahyono, S.Psi, M.Si, Jumat (28/4).

Menurutnya, ucapan di karangan bunga yang unik dan lucu merupakan bentuk kreativitas yang seru. Bisa jadi, si pengirim ingin sesuatu yang personal dan berbeda dengan orang lain. “Kenapa karangan bunga? Bisa karena praktis dan lazim dilakukan, sebab bila memasang kartu ucapan, mengirim makanan, dan lainnya, mungkin dianggap lebih repot,” terangnya.

Sedang berdasarkan studi psikologi yang dilakukan Haviland-Jones yang dirilis Rutgers Magazine, menyatakan bahwa bunga mampu mereduksi level stres seseorang. Mereka berpendapat, wangi-wangian tertentu yang terdapat pada bunga mampu mengubah suasana hati buruk seseorang. Jika dikaitkan dengan bidang psikologi positif, kondisi emosi yang baik membantu menjaga kesehatan reproduksi seseorang.

Sementara itu, bagi pihak yang bertentangan dengan si pemberi dan penerima bunga, tentu efeknya akan dirasakan sebagai ‘duri’ yang mengganggu. Seperti yang dilakukan oleh para buruh, Senin kemarin. Mereka menjadikan bunga sebagai obyek kemarahan dan kekesalan mereka terhadap Ahok-Djarot. “Namanya massa banyak, itu pasti ada faktor psikologis dan itu bunga sudah tidak terpakai,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (1/5).

Jusuf Kalla bantah komentari bunga untuk Basuki Purnama-Djarot Hidayat https://t.co/OuDeEHozYr

— ANTARANEWS.COM (@antaranews) 28 April 2017

Kenapa Belum Move On?

“Terima kasih Pak Ahok Atas Kerja Kerasnya Selama Ini. Andalah Pemimpin Sejati. We Love You, We Will Miss You’. Dari kami yang belum bisa move on.”

Fenomena belum bisa move on usai pemilihan umum, sebenarnya sudah tidak asing lagi bangsa Indonesia. Sejak terpilihnya Joko Widodo menjadi orang pertama di negeri ini, para pengagum sejati Prabowo Subianto yang terpaksa menghadapi kekalahan, hingga detik ini pun sebenarnya masih menyimpan bara kekecewaan.

Bahkan sebenarnya, pendukung Anies-Sandi di Pilkada DKI juga sebagian besarnya adalah pendukung militan Prabowo yang hingga kini belum move on. Akibat sikap Prabowo yang awalnya terkesan ‘memusuhi’ Jokowi serta fanatisme berlebihan pendukungnya, akhirnya memunculkan istilah ‘gagal move on’, olok-olok yang didengungkan pendukung Jokowi ketika ada kritik untuk presiden.

Dalam artikel berjudul “Gagal Move On Gara-gara Pemilu?” yang ditulis jurnalis Indonesia di Amerika Serikat, kekesalan pendukung garis keras Prabowo ini juga ditujukan pada orang-orang yang memilih netral dan sungguh-sungguh mengkritisi kepemimpinan Jokowi.

Kesedihan yang berlarut-larut, juga sempat di alami para pendukung Hillary Clinton yang mengalami kekalahan telak saat Pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun lalu. Sakitnya kekalahan ini, mungkin sama dengan yang dirasakan oleh para pendukung Ahok-Djarot saat ini. “Rasanya nyaris sama menyakitkan dengan kematian orang tercinta,” tulis Ully.

Untunglah rasa sakit karena belum move on itu tidak sampai menciptakan bentrokan, hanya pembakaran bunga layu semata. Tidak seperti yang terjadi, antara kelompok pendukung dan penolak Presiden Trump di California, saat warga AS merayakan Hari Patriot, Sabtu (15/4) lalu. Kedua kubu ini bahkan melakukan peringatan secara terpisah, walau pada akhirnya tetap terjadi adu fisik dan adu mulut.

Dalam buku On Death and Dying, Elisabeth Kubler-Ross menyatakan kalau kesedihan memiliki lima fase, yaitu penyangkalan dan isolasi, kemarahan, tawar-menawar, depresi, dan penerimaan. Menurutnya, tidak semua orang mengalami fase tersebut secara urut. Dalam konteks politik, fase-fase ini pun tampaknya berlaku.

“Sebagian pendukung Prabowo di Pilpres lalu maupun Ahok di Pilkada DKI kemarin, ada yang sudah khatam hingga pada tahap penerimaan, tapi banyak juga yang masih tahap misuh-misuh di medsos dengan mencela setiap keputusan politik yang ditempuh Jokowi, baik yang bagus apalagi yang memang agak butut,” tulis Ully.

Cara Move On Lebih Cepat

“Percayalah padaku. Kekuasaan berasal dari Tuhan dan itu juga bisa diambil oleh Tuhan. Tidak ada yang berkuasa tanpa izin Tuhan. Jangan sedih karena Tuhan tahu.”

Itulah pesan Ahok kepada para pendukungnya, setelah mengucapkan selamat pada pasangan pemenang Anies-Sandi. Kalah maupun menang dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun kepala daerah, sebenarnya adalah hal yang biasa. Bahkan di luar negeri, dampak warga yang terpecah belah akibat pemilihan umum juga sangat sering terjadi.

Bahkan Asosiasi Psikolog Amerika Serikat menyebutkan, 52 persen orang dewasa AS mengalami gejala stres akibat masa-masa kampanye yang sengit. Apa yang terjadi di AS bisa terjadi di mana saja, termasuk di Indonesia. Pemilihan presiden dan kepala daerah sangat berpotensi membuat orang saling berdebat keras dan tertekan secara mental.

Jika pada akhirnya kandidat yang kita pilih berhasil menang, rasanya semua stres akan sirna dan berganti kegembiraan. Sebaliknya, pihak yang mengalami kekalahan butuh waktu dan usaha untuk menjaga agar pikiran dan mental tetap sehat. Bagaimana caranya? Surat kabar AS, The Huffington Post sempat memuat artikel mengenai cara move on ini.

Salah satu yang dianjurkan oleh Profesor Nadine Kaslow dari departemen psikiatri dan ilmu perilaku di Emory university School of Medicine di Atlanta, adalah apa yang sudah dilakukan para pendukung Ahok saat ini. Yaitu melakukan kegiatan positif yang memberi kesempatan untuk saling mengungkapkan simpati dan penghiburan. Karangan bunga di Balai Kota, adalah wujud dari saling bertukar simpati dan menguatkan diri.

Sementara seorang psikolog di Florida, Bart Rossi mengatakan, meminimalisir dialog dengan kerabat maupun rekan yang memiliki pandangan politik berlawanan adalah cara jitu untuk tidak terus menerus terbawa perasaan atau yang bahasa gaulnya, Baper. “Terlalu banyak bicara politik dalam kondisi ada yang merasa menang dan kalah, akan menjadi percakapan beracun yang tidak akan membawa hasil apa-apa,” sarannya.

Sedangkan Psikolog Dana Lipsky dari Columbia, menyarankan kelompok pendukung yang kalah dapat mengambil tindakan untuk mengawal pemerintahan ataupun menjadi oposisi yang mengkritisi kebijakan-kebijakan pihak lawan. “Mulailah bekerja atas nama kandidat politik atau isu yang dipercaya. Dengan demikian, Anda telah membela nama kandidat dengan cara yang positif,” tukasnya.

Di AS, kekalahan Hillary, sedikitnya keterwakilan perempuan di parlemen, dan banyaknya kebijakan Trump yang tidak pro perempuan, ternyata memicu para perempuan AS untuk berpolitik. Berdasarkan data dari Emily’s List, sebuah organisasi perempuan Demokrat yang mendukung pro-choice, lebih dari 10 ribu perempuan telah menyatakan diri siap untuk terjun ke dunia politik.

Menurut Stephanie Schriock, Presiden Emily’s List, tujuan mereka adalah untuk mewujudkan kembali Obamacare yang telah dihentikan oleh pemerintahan Trump. Belajar dari apa yang para perempuan Demokrat lalukan, keempat perempuan penggagas bunga untuk Ahok atau RCA mungkin juga bisa mengambil inisiatif untuk memberdayakan anggotanya agar lebih aktif di bidang politik, terutama dalam membela kebijakan yang pro perempuan. Bagaimana pendapatmu? (Berbagai sumber/R24)