Anies berbahasa Jawa krama inggil saat beli bakpia di Jogja. Strategi kultural atau sekadar pulang kampung?

PinterPolitik.com

“We come to the recognition that each individual has more than one role and that each of these roles may involve a different performance.” – Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life (1956)

Cupin baru saja menonton sebuah video yang beredar di media sosial. Isinya sederhana: Anies Baswedan membeli bakpia di Yogyakarta, lalu berbicara kepada penjualnya dalam bahasa Jawa krama inggil — tingkat tutur tertinggi dalam hierarki linguistik Jawa.

Bagi kebanyakan orang, itu momen nostalgia seorang putra Yogya yang pulang kampung. Bagi Cupin, itu teks politik yang perlu dibedah.

Krama inggil bukan bahasa Jawa biasa. Ia adalah tingkat tutur yang meninggikan lawan bicara dan merendahkan penuturnya sendiri — sebuah sistem linguistik yang bahkan banyak orang Jawa muda tak lagi kuasai.

Ketika seorang mantan gubernur Jakarta dan mantan capres menggunakan bahasa ini kepada pedagang kue, Cupin tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ini bukan soal bakpia.

Anies memang lahir di Kuningan, Jawa Barat, tapi seluruh masa kecil hingga kuliahnya ia habiskan di Yogyakarta — dari TK Masjid Syuhada hingga S1 di Universitas Gadjah Mada. Sehari-hari ia tumbuh bergaul menggunakan bahasa Jawa dengan teman-temannya, dan kakeknya, Abdurrahman Baswedan, menetap di Yogyakarta sejak era revolusi kemerdekaan.

Jadi, kejawaan Anies bukan kostum baru. Tapi yang baru adalah keputusannya untuk menampilkannya seterang ini di ruang publik.

Cupin mencatat pola yang lebih luas. Pada Lebaran 2026, Anies menggelar open house di pendaponya yang bergaya joglo khas Kraton Yogyakarta di Lebak Bulus, lalu bersilaturahmi ke kediaman SBY di Cikeas — langkah rekonsiliasi pasca-Pilpres 2024 yang dibaca banyak pengamat sebagai reposisi politik.

Sebelumnya, Anies juga aktif di acara-acara Muhammadiyah Yogyakarta dan ormas Gerakan Rakyat. Semuanya membentuk gambar yang koheren: Yogyakarta dan Jawa sedang dijadikan anchor identitasnya.

Pertanyaannya kemudian: apakah penggunaan budaya Jawa dalam politik Indonesia memang punya preseden yang kuat? Dan jika ya — apa yang membuat langkah Anies berbeda dari politisi-politisi sebelumnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ujung Strategi, Ujung Budaya

Cupin memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ternyata, penggunaan budaya Jawa sebagai instrumen politik bukan hal baru — ia setua republik ini sendiri.

Dalam The Religion of Java, Clifford Geertz membagi masyarakat Jawa ke dalam tiga varian kultural: abangan, santri, dan priyayi. Klasifikasi ini, meski sering dikritik karena terlalu skematis, menunjukkan satu hal fundamental — bahwa di Jawa, identitas kultural dan posisi politik selalu saling berkelindan.

Benedict Anderson melanjutkan pembacaan ini dalam Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Anderson menunjukkan bahwa di Jawa, kekuasaan tidak sekadar dijalankan melalui hukum atau paksaan — ia diperformakan melalui simbol, etiket, dan bahasa.

Anderson secara khusus menyoroti ketegangan antara bahasa Indonesia yang egaliter dengan budaya resmi Jawa yang hierarkis dan otoriter. Krama inggil, dalam kerangka Anderson, adalah contoh sempurna dari bahasa sebagai mediasi kekuasaan.

Cupin lalu melihat bagaimana presiden-presiden Indonesia memainkan kartu Jawa masing-masing. Soekarno membangun persona yang menggabungkan mistisisme Jawa dengan kosmopolitanisme modern — dalang agung yang berbicara kepada rakyat seolah mereka penonton wayang.

Soeharto menjadikan kejawen dan feodalisme halus sebagai fondasi kekuasaan selama 32 tahun. Jokowi menggunakan identitas Solo-nya yang lebih egaliter untuk membangun narasi wong cilik — blusukan, makan di warung, pakaian sederhana.

Setiap presiden punya satu arketipe Jawa yang dominan dan konsisten. Soekarno adalah dalang, Soeharto adalah raja, Jokowi adalah wong cilik.

Lantas, di mana posisi Anies dalam spektrum ini? Cupin menyadari bahwa di sinilah segalanya menjadi rumit.

Anies bukan hanya “bermain Jawa.” Ia juga sedang menavigasi dikotomi internal Yogyakarta itu sendiri — antara Jawa Keraton yang elitis dan Jawa Angkringan yang egaliter.

Yogyakarta hari ini adalah paradoks hidup. Kota yang melahirkan hierarki linguistik paling rumit di Asia Tenggara kini memiliki UMP terendah secara nasional — sekitar Rp2,4 juta, berbanding Rp5,7 juta di Jakarta — dan angkringan sebagai simbol egalitarianismenya.

Dengan berbicara krama inggil kepada penjual bakpia, Anies sedang menyatukan kedua Jawa itu: bahasa keraton untuk meninggikan rakyat biasa. Ini gestur yang secara semiotik sangat kuat — tapi juga sangat rentan terhadap kecurigaan.

Pertanyaan berikutnya: mengapa kecurigaan itu muncul lebih kuat terhadap Anies dibanding politisi Jawa lainnya? Dan apakah ada sesuatu yang inheren dalam biografi Anies yang membuatnya tak bisa lepas dari jebakan ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ujung Paradoks, Ujung Anies?

Cupin akhirnya sampai pada inti persoalan, dan ia memutuskan untuk memberinya nama: The Baswedan Paradox.

Konsep ini terinspirasi dari apa yang disebut Amartya Sen dalam Identity and Violence: The Illusion of Singular Identity sebagai ilusi identitas tunggal — kecenderungan manusia untuk mereduksi orang lain ke dalam satu kategori identitas, padahal setiap manusia adalah persimpangan dari banyak afiliasi sekaligus.

The Baswedan Paradox adalah kondisi di mana seorang aktor politik memiliki klaim otentik atas begitu banyak identitas kultural, sehingga setiap upayanya mengekspresikan salah satu identitas itu selalu dibaca sebagai kalkulasi — justru karena ia punya terlalu banyak pilihan. Ini jebakan yang lahir bukan dari kepalsuan, melainkan dari kekayaan.

Perhatikan: Anies adalah keturunan Arab-Hadrami dari garis ayah, Sunda dari garis ibu, besar di Yogyakarta, lulusan Amerika Serikat, dan berkarier di Jakarta. Jika ia berbicara Sunda di Kuningan, itu sah — ibunya memang orang Sunda. Jika ia berbicara krama inggil di Yogyakarta, itu sah — ia memang dibesarkan di sana.

Tapi justru karena semua identitas itu genuine, tak ada satu pun yang bebas dari kecurigaan. Inilah yang membedakannya dari Jokowi, Prabowo, atau Megawati.

Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan bahwa setiap interaksi sosial adalah pertunjukan di mana individu mengelola kesan yang ingin ditampilkan. Semua politisi melakukan ini — tapi politisi dengan satu arketipe dominan lebih mudah dipercaya karena konsistensinya tak perlu dipertanyakan.

Jokowi selalu wong cilik — dari Solo hingga Istana, dari kemeja putih hingga blusukan. Prabowo selalu satria — dari seragam militer hingga gestur tegas di podium. Megawati selalu putri Soekarno — dari Bung Karno hingga PDIP, satu garis lurus.

Anies tidak punya kemewahan itu. Ia terlalu banyak — terlalu kaya secara kultural — untuk bisa direduksi ke satu arketipe tanpa kehilangan dimensi lainnya.

Kwame Anthony Appiah dalam The Ethics of Identity berargumen bahwa identitas kultural bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang terus-menerus diciptakan melalui praktik dan narasi. Dalam kerangka Appiah, apa yang dilakukan Anies di toko bakpia itu bukan kepalsuan maupun penemuan — itu adalah penciptaan aktif, sebuah tindakan memilih lapisan mana dari dirinya yang akan ditonjolkan di momen tertentu.

Masalahnya, politik elektoral Indonesia belum siap untuk kompleksitas semacam ini. Pemilih menginginkan konsistensi naratif yang sederhana — dan Anies, dengan lima identitas yang semuanya sah, adalah kebalikan dari kesederhanaan.

Mungkin inilah ironi terbesar dari politik identitas di negara semajemuk Indonesia: bukan orang yang paling tipis identitasnya yang paling rentan dituduh bermain peran, melainkan justru orang yang paling tebal. Dan Anies, dengan darah Hadrami, bahasa Sunda, aksen Jogja, gelar Amerika, dan pendopo Jawa di Jakarta, adalah personifikasi sempurna dari paradoks itu.

Pada akhirnya, Cupin menutup catatannya dengan satu kesimpulan yang ia rasa paling jujur: pertanyaan “apakah Anies semakin menjadi Jawa” mungkin sejak awal adalah pertanyaan yang keliru. Pertanyaan yang lebih tepat — dan lebih adil untuk negara yang identitasnya sendiri selalu berlapis, cair, dan tak pernah tunggal — adalah apakah Indonesia sudah cukup dewasa untuk menerima bahwa seorang pemimpinnya bisa menjadi banyak hal sekaligus, tanpa satu pun di antaranya harus dianggap palsu. (A43)