Pinterpolitik.com

Korban UU ITE seolah tak ada habis-habisnya. Setelah menjerat banyak orang, pasal yang dianggap karet ini menjerat Baiq Nuril Maknun seorang tenaga honorer di SMAN 7 Mataram. Yang menjadi ironi adalah, Nuril menjadi korban pelecehan seksual yang merekam bukti dan menyebarkannya, sehingga dijerat oleh pasal tersebut.

Nuril kemudian melawan putusan hakim yang membuatnya menjadi pesakitan. Sayangnya, memasuki ikhtiar terakhir yaitu Peninjauan Kembali (PK), asa Nuril dimentahkan oleh Mahkamah Agung. Nuril tetap dianggap bersalah dan harus menerima nasib sanksi 6 bulan penjara.

Kasus ini menyita perhatian banyak pihak. Sebagian besar menganggap kasus ini dapat menjadi preseden buruk bagi para korban pelecehan seksual karena sebagai korban, mereka justru mengalami kriminalisasi. Untuk itu, melalui laman petisi online Change.org, presiden Joko Widodo (Jokowi) didesak untuk memberikan amnesti kepada Nuril.

Jokowi sendiri hingga saat ini masih belum memberikan pernyataan secara gamblang terkait permintaan amnesti tersebut. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku akan membicarakannya terlebih dahulu dengan orang-orang di sekelilingnya.

Sebagai presiden, Jokowi memang memiliki kekuasaan untuk memberikan pengampunan kepada orang yang berkasus hukum. Kasus Baiq Nuril dan UU ITE dapat menjadi salah satu pertunjukan kuasa pengampunan ini. Lalu, munginkah Jokowi memberikan amnesti kepada Baiq Nuril?

Kuasa Presiden

Pemberian pengampunan merupakan salah satu hak yang dimiliki presiden. Semula, hak ini tergolong absolut karena dapat dilakukan presiden tanpa pertimbangan siapapun. Pasca amandemen UUD 1945, presiden melakukan pengampunan atas pertimbangan MA dan DPR.

Hak tersebut kini melekat kepada Jokowi sebagai presiden. Ada beragam jenis bentuk pengampunan ini, yaitu amnesti, grasi, abolisi, dan rehabilitasi. Dalam konteksi Baiq Nuril, opsi amnesti menjadi langkah yang paling banyak disarankan kepada mantan Wali Kota Solo tersebut.

Secara umum, kuasa pengampunan atau pardon power ini menjadi salah satu kekuasaan utama yang dimiliki oleh presiden. Menurut Mark J. Rozell dari Mary Washington College, ada pertimbangan politik dan konstitusional seorang presiden dalam memberikan pengampunan tersebut.

Salah satu bentuk pengampunan paling populer di dunia boleh jadi terjadi dalam kasus pengampunan yang dilakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Gerald Ford kepada pendahulunya Richard Nixon. Di Indonesia sendiri, kuasa untuk memberikan pengampunan telah ada riwayatnya sejak era Soekarno.

View this post on Instagram

Baiq Nuril memohon amnesti kepada Jokowi setelah PK ditolak oleh MA Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #baiqnuril #amnesty #infografik #infografis #politikindonesia #politik #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 8, 2019 at 3:15am PDT

Di era pemerintahan Soekarno, amnesti sempat diberikan kepada sejumlah pihak yang terlibat pemberontakan seperti Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Darul Islam Indonesia/Tentara Islam Indonesia (DII/TII). Hal serupa dilakukan oleh Soeharto saat memberikan amnesti umum dan abolisi kepada pengikut Fretilin di Timor Timur.

Pasca Soeharto lengser, amnesti juga diberikan oleh BJ Habibie kepada tahanan politik (tapol) dan aktivis seperti Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) hal ini juga berlanjut di mana ia memberikan amnesti kepada aktivis reformasi Budiman Sudjatmiko.

Jika melihat konteks di Indonesia, tampak bahwa hampir setiap putusan amnesti memiliki unsur yang bersifat politis. Dalam banyak kasus, pengampunan semacam itu diberikan untuk melakukan rekonsiliasi dengan pihak-pihak yang pernah berurusan dengan rezim.

Hal itu sejalan dengan pendapat Andreas O’Shea dalam Amnesty for Crime in International Law and Practice. Ia mencatat bahwa dalam sejarahnya, amnesti diberikan untuk menciptakan perdamaian dan juga rekonsiliasi. Amnesti kemudian kerap dimaknai sebagai ekspresi kemanusiaan dari pemerintah dan juga sarana untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Gestur Baik

Sebagaimana disebutkan oleh Rozell di atas, ada pertimbangan konstitusional dan politis dalam pemberian pengampunan. Kedua hal tersebut boleh jadi akan menjadi pertimbangan Jokowi saat menentukan apakah akan memberi amnesti atau tidak kepada Baiq Nuril.

Secara umum, jika Jokowi akhirnya memberikan amnesti kepada Nuril, maka ini akan menjadi semacam gestur yang baik untuk awal pemerintahannya di periode kedua. Meski tak terlalu urgen lagi dari segi elektoral, hal ini dapat menjadi penanda citra yang baik bagi pemerintahan Jokowi di awal periode kedua.

Seperti disebutkan sebelumnya, amnesti dapat menjadi sarana bagi pemerintah berkuasa untuk mengembalikan kepercayaan publik. Hal ini tergolong penting terutama bagi pemerintahan yang sempat dilanda krisis kepercayaan karena kasus Baiq Nuril.

Kepercayaan masyarakat dalam penegakan hukum boleh jadi tercederai akibat kasus ini. Bagaimana tidak, seorang korban pelecehan seksual justru harus dihukum karena mempersenjatai diri dengan bukti. Padahal, selama ini para korban ini kerap disepelekan karena dianggap tak punya bukti.

Bersama ibu Baiq Nuril, penasihat hukum ibu Nuril, teh @riekediahp dan daeng @arsyadMU siap berjuang bersama buat amnesti ibu Nuril pic.twitter.com/xhXD62NLmO

— Myristica Fragrans (@DamarJuniarto) July 8, 2019

Hal yang membuat kepercayaan publik semakin melemah juga karena sang pelaku justru dilaporkan mendapat promosi jabatan. Selain itu, Ombudsman juga menemukan dugaan bahwa MA melakukan maladministrasi dalam pemutusan perkara tersebut.

Dari sisi kepentingan masyarakat luas, pemberian amnesti kepada Nuril dapat menjadi gestur baik karena bisa menjadi preseden para korban pelecehan seksual tak perlu takut lagi melawan dan mengumpulkan bukti untuk melucuti kekuatan pelaku.

Bagi Jokowi sendiri, gestur ini dapat menjadi hal yang baik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada dirinya, khususnya kaum perempuan. Bagaimanapun, kasus Baiq Nuril merupakan salah satu potret muram nasib perempuan di Indonesia.

Ada Ironi

Meski dapat menjadi gestur yang baik, pemberian amnesti kepada Baiq Nuril ini dapat menjadi ironi tersendiri bagi pemerintahan Jokowi  jika dijalankan. Hal ini terkait dengan pasal yang menjerat Nuril adalah UU ITE, peraturan yang kerap dianggap karet dengan jumlah korban yang terus bertambah.

Sebagaimana diketahui, selama beberapa tahun terakhir aparat di bawah pemerintahan Jokowi sering kali menjerat banyak orang dengan pasal UU ITE. Dalam beberapa kasus, banyak pihak yang melaporkan pihak tertentu dengan pasal tersebut, karena mengkritik sang presiden dalam kiriman mereka.

Amnesti Jokowi untuk Baiq Nuril dapat menjadi gestur baik. Meski begitu, idealnya ia menyertainya dengan evaluasi ulang UU ITE
Share on X

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, ada unsur pertimbangan politis dalam pemberian amnesti ini. Oleh karena itu, boleh jadi akan ada pertimbangan politis yang masuk ke dalam pemberian amnesti kepada Nuril. Di satu sisi, perkara politis ini bisa bermakna positif di mana Jokowi dapat mengirim pesan bahwa korban tak perlu takut mengumpulkan bukti untuk melawan pelaku pelecehan seksual.

Di sisi yang lain, jika Jokowi  hanya memberi perhatian pada Nuril saja sementara UU ITE untuk perkara lain masih diberlakukan, boleh jadi ada pertimbangan politis dalam bentuk lain. Dalam banyak kasus misalnya, para pihak yang memiliki posisi politis kerap menggunakan pasal ini untuk memenjarakan pengritik.

Utk membebaskan Nuril Baiq dgn amnesti tampaknya tdk tepat. Amnesti itu utk kasus politik, bersifat kolektif, bkn kriminal biasa, dan bkn utk org perorang. Msl: Dulu orng2 yg menolak hsl KMB diberi amnesti oleh Presiden Soekarno scr kolektif. Utk skrang hrs dgn pertimbangan DPR.

— Mahfud MD (@mohmahfudmd) July 6, 2019

Idealnya, jika Jokowi nanti mau mempertimbangkan Nuril mendapatkan amnesti, potensi munculnya perkara lain akibat pasal tersebut tidak berlanjut. Amnesti pada titik ini boleh jadi adalah salah satu langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Akan tetapi di sisi yang lain, UU ITE sebagai akar dari kasus Nuril idealnya dapat dievaluasi secara menyeluruh.

Di luar itu, pihak-pihak yang ada di lingkar kuasa Jokowi harus mulai berpikir ulang untuk tidak menggunakan UU ITE sebagai senjata mereka. Bagaimanapun, UU ini tak bisa digunakan terus-menerus untuk membungkam banyak pihak. Oleh karena itu, agar konsisten tanpa menjadi ironi, pemerintah idealnya mau mempertimbangkan ulang UU ITE agar tak banyak korban bernasib seperti Baiq Nuril. (H33)

PinterPolitik.com

Walaupun Jokowi adalah seorang laki-laki, namun sepertinya, pemerintahannya telah memberikan kemajuan besar terhadap kesetaraan dan pemberdayaan perempuan ya.

Dukungan Jokowi terhadap perempuan sangat jelas terlihat ketika ia mengangkat 8 menteri perempuan ke kabinet kerjanya.

Bahkan Jokowi juga mengatakan bahwa akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan dalam KTT G-20 bulan Juni 2019 lalu.

Wah, kayaknya ini adalah bukti kalau nggak semua laki-laki itu patriarki deh. Buktinya presiden kita aja udah egaliter. Mantap Pak, lanjutkan.

Melihat track record dukungan Jokowi terhadap perempuan, ya wajarlah kalau perempuan jadi semakin memiliki ekspektasi yang tinggi pada pemerintah untuk mengatasi semua masalah-masalah ketidakadilan gender.

Makanya, penolakan Mahkamah Agung (MA) terhadap peninjauan kembali (PK) kasus Baiq Nuril sepertinya menjadi kekecewaan yang mendalam bagi aktivis-aktivis perempuan yang ada di Indonesia.

Ibaratnya kayak perempuan yang lagi nunggu dijemput pacarnya, tapi tiba-tiba si laki-laki ada urusan dan kena macet di jalan, sehingga dia ngaret berjam-jam. Mungkin mirip kayak laki-laki itu juga posisi Jokowi saat ini.

Mungkin Jokowi selama ini sudah mengusahakan keadilan gender bagi seluruh perempuan Indonesia, tapi apa daya. Meskipun Jokowi menjabat sebagai presiden, dia hanya manusia biasa. Jadinya nggak bisa menyelesaikan seluruh isu-isu perempuan tepat pada waktunya deh.

Hasilnya banyak aktivis yang kesel karena Jokowi terlalu sibuk urusin Pemilu dan pamer-pamerin 8 menteri perempuannya, sementara kasus Baiq Nuril jadi skip deh dari perhatiannya. Upss.

Eh, tapi kayaknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sampai sekarang juga masih agak skip deh. Ayo dong Pak Jokowi, masa cuma banggain menteri-menteri perempuan aja. RUU PKS ini untuk melindungi para perempuan loh. Hehe.

Padahal kalau RUU PKS sudah diresmikan dari dulu oleh pemerintah, mungkin Baiq Nuril nggak akan bisa ditahan dengan UU ITE deh. Soalnya kan di RUU PKS Pasal 43 ada poin yang membahas tantang alat bukti elektronik.

Jadi, sekarang satu-satunya jalan Baiq Nuril agar bisa lepas dari kasus ini cuma amnesti dari Jokowi deh.

Hmm. Jadi kira-kira kapan ya Jokowi memberikan amnesti untuk Bu Nuril?

Kalau ujung-ujungnya Jokowi nggak mau memberikan amnesti ke Baiq Nuril, perlu dipertanyakan lagi keberpihakannya Jokowi terhadap isu-isu perempuan nih. Jangan-jangan itu semua cuma kepentingan politik aja lagi. Upss. (R50)

Panduan Tulisan

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]asus hukum yang dialami Baiq Nuril makin membuktikan betapa hukum di negeri ini tumpul ke atas tajam ke bawah. Bagaimana bisa, seorang korban pelecahan diancam hukuman 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta? Haduh, haduh, logikanya penegak hukum pada ke mana itu ya? Masa korban yang dihukum pidana? Zzzz…

Tapi untung deh, meski ada banyak penegak hukum yang punya otak, masih banyak orang yang peduli dengan nasib Nuril. Bahkan mereka pada berlomba-lomba mengulurkan tangan bentuk simpati. Aihh, ku terharu…

Presiden Joko Widodo, sebagai petahana tentu tak ingin ketinggalan tampil sebagai pahlawan untuk membebaskan Nuril dari ketidakadilan dong? Ya, rakyat sudah ramai, masa presiden diam saja. Doi sempat menyarankan Nuril menyampaikan permohonan grasi agar ia bisa ikut campur. Tak disangka, bukannya sambutan meriah, saran tersebut malah jadi bahan gorengan yang maknyus untuk lawan politiknya.

Ya, Jokowi dipandang salah kaprah soal grasi. Emang grasi itu apa sih? Grasi adalah hak presiden untuk memberikan pengurangan hukuman. Sakti? Memang. Tapi sayangnya nggak cukup sakti untuk membantu Nuril.

Ya, kesaktian yang dimiliki presiden ini hanya mempan untuk mereka yang diancam hukuman 2 tahun atau lebih. Sedangkan nuril dihukum dengan 6 bulan penjara. Ya, nggak nyambung dong Bos?

Nah, sekarang yang jadi pergunjingan, masa gitu aja presiden nggak paham? Nggak cerdas amat. Payah banget. Terus, soal niat baik Jokowi untuk membebaskan Nuril gimana? Terlupakan gaes. Ckckck.

Katanya wanita selalu benar. Tapi tidak di dalam hukum Indonesia.
Share on X

Kubu Jokowi berpandangan, wajar aja kalau Jokowi salah, wong doi bukan orang hukum. Malah kalau kata Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Arya Sinulingga, Prabowo dan Sandi kalau ditanya soal grasi juga pasti tidak tahu.

Nice! Zaman sekarang kalau pemimpin salah, cari pembenarannya mesti banget dengan mengkambinghitamkan orang lain ya? Nggak gitu Ferguso! Masalahnya Pakde Jokowi itu kan presiden. Masa nggak ada makhluk di sekitarnya yang bisa menjelaskan tentang bantuan hukum apa yang bisa dilakukan seorang presiden untuk rakyatnya? Lah, doi emang nggak punya penasihat? Atau penasihatnya nih yang sibuk main PUBG jadi lupa ngasih masukan. Edededehh…

Tapi nggak apa-apa gaes, Presiden kita juga manusia. Wajarlah kalau sering khilaf. Ehhh…. Hehehe.

Kalau Kata Arya, Presiden itu nggak melulu harus memperhatikan hal yang kaku di bidang hukum. Tugas utama seorang presiden itu membahas hal yang lebih strategis dan substansial untuk bangsa dan negara. Dan kita juga harus mengapresiasi, meski salah, Jokowi sudah punya niat yang baik untuk menegakkan keadilan. (E36)