PinterPolitik.com

Pasca ditahan imbangnya Timnas Indonesia melawan Bahrain pada Kamis (10/10) lalu, hujatan  kritik datang pada wasit berkebangsaan Oman yang bertugas pada waktu itu Ahmed Abu Bakar Al Kaf. Pasalnya, Abu Bakar tidak kunjung meniupkan peluit panjang pasca pemain Indonesia membuang bola dari gawang, dan membiarkan pemain Bahrain menyerang sekaligus melanjutkan pertandingan sampai menit ke-99. 

Pada saat itu, Timnas Bahrain mampu melesakkan gol kedua yang membuat kedudukan berubah menjadi seri dari yang semulanya 2-1. Padahal sang wasit di menit ke-90 memutuskan bahwa perpanjangan waktu hanya 6 menit atau semestinya menit ke-96 pertandingan dapat diakhiri. 

Publik Indonesia terkejut dengan hasil ini dan berbondong-bondong melalui berbagai kanal media sosial meminta AFC untuk memberikan penjelasan termasuk dugaan adanya pengaturan skor. Ditahan seri ketika sudah dapat memastikan menang dari negara peringkat 76 dunia menurut rangking FIFA merupakan pil pahit yang menyakitkan. 

Kendati pertama kali dalam sejarah, Indonesia dapat lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Catatan ini membuat daftar panjang persoalan internal yakni liga lokal yang masih belum terpecahkan dan isu naturalisasi dari keturunan Eropa pada pemain Timnas menjadi melebar ke persoalan eksternal bagi fans Timnas Garuda.

Seri Rasa Kalah

Keputusan wasit Ahmed Al-Kaf yang berasal dari Oman untuk melanjutkan pertandingan melewati batas waktu sangat jelas bertentangan Laws of the Game versi terbaru 2024/25 oleh the International Football Association Board (IFAB). Sebuah anomali mengingat sepanjang additional time tidak terjadi penguluran waktu dari para pemain. Adapun semisal pada babak pertama terjadi kesalahan pada additional time, menurut Laws of the Game bab tujuh tentang durasi pertandingan tidak diperkenankan untuk menambah waktu di babak kedua. 

Protes berdatangan dari pihak Timnas Indonesia mulai dari pemain hingga tim official memprotes keputusan wasit. Ketua Badan Tim Nasional Sumardji sendiri juga diusir keluar lapangan sehingga tidak dapat mendampingi laga Indonesia melawan Tiongkok di kemudian hari. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, kecaman tentu juga mengalir di media sosial sampai netizen Indonesia bersikeras mencari akun Instagram agar pihak Meta dapat segera melakukan takedown terhadap akunnya.

Kontroversi Wasit Asal Timur Tengah 

Dengan menghindari stereotip atau generalisasi, media lokal dan internasional menyoroti kontroversi ini dalam berbagai rupa kritik. Akun 433 membagikan meme satir berupa penjumlahan 90 ditambahkan 6 sama dengan 99 melalui nomor punggung pemain-pemain sepak bola terkenal. 

Tidak jarang tuduhan bahwa sang wasit telah mendapat jatah “uang minyak” menyeruak dan  menjadi bahan pembicaraan dari khalayak. Tercatat terdapat beberapa wasit kontroversial dari  Timur Tengah yang terindikasi dalam percobaan suap semisal Fahad Al Mirdasi asal Arab Saudi  yang menerima suap dan saat ini dihukum seumur hidup, selain itu Ali Sabah dari Irak yang  menerima gratifikasi seks untuk pengaturan skor pertandingan.

Wasit Ahmed Al-Kaf sendiri juga bukan kali pertama memimpin pertandingan yang melibatkan negara Timur Tengah pada gelaran yang ada di lingkup AFC. Sebelumnya Ahmed Al-Kaf pernah memimpin pertandingan antara Thailand melawan Arab Saudi pada gelaran Piala Asia U-23 2020. Pada saat itu keputusannya sangat merugikan Timnas Thailand mengingat adanya tendangan penalti yang dihadiahkan untuk Timnas Arab Saudi. 

Di kompetisi yang berbeda, Timnas Indonesia dan Timnas India pernah berhadapan dengan Timnas Qatar. Keduanya dirugikan dengan kontroversi keputusan wasit yang justru menguntungkan Timnas Qatar. Akhirnya, wasit-wasit asal Timur Tengah memiliki kecondongan untuk menguntungkan negara-negara sesama berasal dari Timur Tengah.

Neoliberalisasi Olahraga dan Dugaan Sportwashing

Konfederasi Sepak Bola seperti AFC dengan negara-negara Timur Tengah tidak ayalnya diibaratkan sebagai mafia sepak bola kelas kakap. AFC sebagai penyelenggara turnamen sepak  bola mulai dari Piala Asia hingga Kualifikasi Piala Dunia memiliki kecondongan untuk berpihak pada negara-negara Timur Tengah. 

Indikasi-indikasi yang ada mengarah pada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif yang bertajuk sportwashing atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pihak untuk mengalihkan perhatian dari praktik ilegal dengan cara mempromosikan acara dan tim olahraga. 

Jauh daripada itu, perhelatan sepak bola besar sejatinya menutupi citra buruk Qatar dan Arab Saudi atas pelanggaran HAM dan kesejahteraan pekerja. Melalui gelaran olahraga sepak bola kedua negara dapat mengambil langkah diplomatis yang menabrak sekat norma dan etika yang ada, mengarahkan pada terjadinya neoliberalisasi olahraga.

Pakar globalisasi David Harvey sendiri mengartikan neoliberalisme sebagai proyek politik dalam rangka membangun keuntungan kapital yang tinggi dan memberikan kekuasaan bagi para elite ekonomi. AFC sendiri saat ini dipimpin oleh Putra Mahkota dan Perdana Menteri Bahrain yakni Salman Al-Khalifa yang tentu memiliki akses pada sumber daya finansial yang cukup kuat untuk mengondisikan tatanan sepak bola Asia secara luas.

Sepak Bola Dinodai Pengaturan Skor

Sepak bola sejak pembentukan FA di Inggris dan FIFA yang menaungi asosiasi yang ada di seluruh dunia mulanya jauh dari kepentingan ekonomi-politik. Semula sepak bola hanya persoalan teknis, yang mencakup cara permainan cerdik dan taktis untuk mencapai kemenangan bukan justru menentukan pemenang pertandingan sedari awal pertandingan. 

Melalui kejadian belakangan ini, sepak bola dirasa tercerabut arwahnya dari masyarakat luas karena kepentingan elite politik dan ekonomi yang berada di balik layar untuk mengendalikan jalannya pertandingan. 

Bagi Indonesia, kontroversi hasil seri dari wasit harus tetap dihadapi dengan kepala tegak. Refleksi bahwa Timnas Indonesia tidak bermain secantik dan serapi biasanya dari awal pertandingan dapat menjadi catatan penting. Shin Tae-Yong dkk. tentu tidak boleh lengah untuk memastikan kemenangan dan lolos, dengan tetap bermain bersih dan menorehkan hasil yang sempurna. 

Bangkitlah Garudaku, berkibarlah benderaku!

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

Hmm, Indonesia ternyata gak termasuk? 

Iran sering dipandang sebagai negara yang memiliki banyak proksi di kawasan Timur Tengah. Mungkinkah Bahrain jadi salah satunya? 

PinterPolitik.com 

Tensi geopolitik antara Iran dan Israel masih belum mereda. Setelah kiriman serangan dari Israel pekan lalu, kini Presiden Iran, Ebrahim Raisi, justru malah semakin memantik perselisihan dengan mengancam bahwa mungkin tidak akan ada lagi yang tersisa dari rezim zionis jika Israel menyerang “tanah suci” Iran. 

Ya, kalau mau diumpamakan, garis batasan antara terjadinya all-out war dan perdamaian di Timur Tengah kini mungkin hanya setipis benang. Hanya sedikit salah manuver yang dilakukan suatu negara di sana mungkin bisa berdampak besar bagi kestabilan politik kawasan untuk waktu yang lama. 

Menariknya, meski perang besar belum terjadi, Iran diketahui sudah mempersiapkan kekuatan militer di wilayah-wilayah yang kerap dianggap sebagai proksinya, utamanya wilayah seperti Irak, Lebanon, Suriah, dan wilayah Yaman yang dikuasai kelompok Houthi di sisi selatan Arab Saudi. 

Pengaruh Iran di tempat-tempat ini bahkan kerap menjadikan negara yang “diketuai” Pemimpin Agung Ali Khamenei tersebut sebagai salah satu negara paling kuat di Timur Tengah saat ini, karena bisa mengepung negara besar lain seperti Arab Saudi jika mereka menginginkannya. 

Namun, bicara soal proksi Iran, sebetulnya ada satu negara lagi yang saat ini tidak menampakkan dirinya sebagai perpanjangan kepentingan Iran tapi sewaktu-waktu bisa jadi “bom waktu” Iran. Negara tersebut adalah negara pulau Timur Tengah yang bernama Bahrain. 

Lantas, mengapa Iran bisa dianggap demikian? 

Bahrain dan Kelompok Syi’ah Iran 

Bahrain memiliki satu fakta menarik yang membedakannya dari negara-negara lain di Semenanjung Arab, yaitu persebaran populasi mereka di mana diperkirakan bahwa setidaknya sebanyak 49 persen dari total populasi Bahrain adalah penduduk dari kelompok Muslim Syi’ah. 

Sebagai pengantar singkat, kelompok Muslim Syi’ah adalah kelompok yang dari aspek sosial politik berasal dari Iran dan dipengaruhi oleh sejarah panjang Revolusi Islam di Iran pada tahun 1979. Setelah revolusi tersebut terjadi, kelompok Muslim Syi’ah Iran diketahui menyebar ke negara-negara Timur Tengah dan lambat laun menjadi kelompok Muslim mayoritas bersamaan dengan kelompok Muslim Sunni.  

Menariknya, keberadan jumlah besar kelompok Syi’ah di Bahrain kerap dinilai sebagai celah potensi masuknya kepentingan Iran ke tubuh sosial dan politik Bahrain, karena mereka kini jadi oposisi politik besar yang bisa sewaktu-waktu menjadi ancaman bagi pemerintah Bahrain. 

Giorgio Cafiero dalam tulisannya Why overcoming tensions in Bahrain-Iran relations will be tough, menyebutkan bahwa Bahrain selalu melihat koneksi sejarah dan kultural kelompok-kelompok Syi’ah di Bahrain dengan Iran selalu menjadi ancaman politik internal terbesar mereka.  

Ketakutan ini bukan tanpa alasan, karena Bahrain tercatat punya pengalaman buruk dengan kelompok milisi Syi’ah yang disponsori Iran. Contohnya adalah Islamic Front for the Liberation of Bahrain (IFLB) yang pernah meneror kestabilan politik di Bahrain pada tahun 1990-an. Bahkan hingga saat ini ancaman kelompok milisi serupa masih belum hilang karena masih terdapat kelompok milisi lain, contohnya seperti al-Ashtar yang belakangan juga mendapatkan perhatian dari pemerintah Amerika Serikat (AS). 

Tapi, apakah keberadaan kelompok-kelompok milisi Syi’ah ini benar-benar bisa jadi ancaman?  

Well, kalau kita melihat contoh bagaimana milisi Houthi bisa jadi ancaman besar di Yaman, maka kita tidak boleh meremehkan kemampuan Iran dalam memainkan politik proksinya. Iran punya catatan sejarah hampir selalu sukses menjadikan kelompok proksinya di negara lain sebagai sebuah kelompok yang besar, Yaman dan Palestina jadi bukti nyatanya.  

Maka dari itu, menarik untuk diasumsikan bahwa bisa jadi Bahrain pun menyimpan semacam “bom waktu” yang sewaktu-waktu bisa dimainkan Iran bila mereka mulai melihat perlu memainkan pion baru di Semenanjung Arab. 

Lantas, apakah Iran kira-kira akan menggunakan proksi tersembunyinya ini dalam perangnya dengan Israel nanti?

Bahrain Disiapkan untuk Saudi? 

Kalau kita melihat catatan sejarah, kemungkinan paling besar bagi Iran dalam mengagitasi proksinya di Bahrain adalah digunakan untuk keperluannya mendominasi Semenanjung Arab.  

Sejak Revolusi Iran 1979, Bahrain selalu ditakutkan dijadikan sebagai jembatan Iran untuk menyerang Saudi. Selain karena posisi geografisnya yang memang berada di tengah-tengah Saudi, Bahrain pun diketahui sangat dekat dengan salah satu ladang minyak bumi terbesar yang dimiliki Saudi yakni Ladang Minyak Ghawar. Bila milisi Iran bisa kuasai mayoritas Bahrain, Iran bisa dengan mudah sabotasi ekonomi Saudi dengan mengirim drone atau misil ke ladang minyak di Ghawar. 

Karena secara teknis Saudi dan Iran masih menyimpan benih perselisihan, ada kemungkinan besar milisi-milisi Syi’ah di Bahrain sebetulnya dipersiapkan untuk agenda besar Iran dalam menaklukkan musuh besar mereka yang kedua, yakni Kerajaan Arab Saudi, di masa depan. 

Akan tetapi, tentu perlu diingat bahwa ini semua hanyalah interpretasi belaka. Kendati demikian, pembahasan kita ini menarik untuk terus dipertimbangkan karena dinamika geopolitik yang terjadi di Timur Tengah tampaknya akan terus temui babak-babak yang baru setiap waktunya. Kita harap saja tidak ada yang sampai nekat memicu perang besar (D74) 

Normalisasi hubungan diplomatik Israel dengan Arab Saudi semakin menunjukan kemajuan yang cukup signifikan. Kedua negara pun semakin terang-terangan di depan publik tentang relasi kedua negara.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Israel Eli Cohen mengklaim akan ada 6-7 negara Muslim lain yang akan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel jika mereka berhasil melakukannya dengan Arab Saudi. Cohen menyebut perdamaian dengan Arab Saudi berarti perdamaian dengan negara Muslim yang lebih luas.

PinterPolitik.com

Masjid Al-Aqsa di Yerusalem menjadi saksi bentrokan yang terjadi antara aparat keamanan Israel dengan warga Palestina. Kerusuhan ini diduga terjadi karena ada keputusan aparat keamanan Israel yang menutup akses ke Masjid Al-Aqsa. Tindakan ini ternyata memancing reaksi dari warga Muslim Palestina yang akan melaksanakan ibadah tarawih dan iktikaf di sepuluh malam terakhir Ramadan.

Selain itu, pemicu lainnya diduga berasal dari warga Palestina yang terkena dampak penggusuran paksa di pemukiman Muslim Palestina di Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur. Warga Palestina pun memprotes upaya penggusuran ini karena Israel dianggap mengambil paksa tanah mereka.

Akumulasi dari kejadian ini menjadi tanda bahwa konflik antar Israel dan Palestina tidak pernah berakhir. Segala bentuk upaya perdamaian pun selalu menemui jalan buntu. Kesepakatan Abraham atau Abraham Accords yang diinisiasi pada masa pemerintahan Donald Trump ternyata tidak membuahkan hasil. Alih-alih untuk mendamaikan kedua belah pihak, justru menimbulkan masalah baru.

Kesepakatan yang melibatkan negara-negara Arab seperti Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan, dan Maroko ternyata mendapat kecaman. Tidak hanya dari pemerintahan Palestina melainkan dari kekuatan besar lain yang ada di kawasan Timur Tengah, yakni Iran.

Negara ‘mullah’ ini mengecam normalisasi hubungan antara Israel dengan UEA karena dinilai akan memupus harapan Palestina untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Meski adanya kecaman, kesepakatan normalisasi hubungan tetap terjadi – bahkan disusul negara lainnya seperti Bahrain, Sudan dan Maroko.

Sementara, kekuatan besar di kawasan Timur Tengah, Arab Saudi pada saat itu masih belum menyatakan dengan jelas untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Namun, salah satu negara yang paling berpengaruh di kawasan Timur Tengah ini mengizinkan pesawat Israel melintas di wilayahnya selama menuju perjalanan ke Uni Emirat Arab (UEA). Hal ini memperlihatkan bahwa ada indikasi hubungan yang dijalin antar keduanya tetapi tidak tampak secara frontal di hadapan publik.

Kondisi inilah menjadi dilematis karena sejauh ini Arab Saudi termasuk negara yang konsisten mendukung Palestina untuk menjadi negara yang berdaulat. Sementara, bagi Israel, normalisasi hubungan yang terjalin dengan beberapa negara Arab dinilai sebagai suatu kemenangan.

Hal ini disebabkan kesepakatan damai dengan negara-negara Arab tidak serta merta membuat Israel menghentikan upaya aneksasi Israel atas wilayah Tepi Barat. Terlihat dari keinginan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu untuk ‘menunda’ aneksasi terhadap Palestina. Bahkan, ia menyatakan tidak akan pernah mengubah rencana untuk terus mempertahankan kedaulatan negaranya.

Kondisi inilah yang akhirnya memengaruhi situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Kesepakatan Abraham yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS) tidak melibatkan Palestina di dalamnya.

Nyatanya, negara-negara berkekuatan besar saja yang terlibat di atas meja perundingan dan akibatnya kesepakatan yang bertujuan menciptakan perdamaian tidak berjalan dengan baik. Seperti yang terjadi baru-baru ini, konflik Israel dan Palestina kembali terjadi dan hal ini tidak lepas dari adanya negara-negara yang memiliki kepentingan di kawasan Timur Tengah.

Dalam teori konflik yang dicetuskan oleh C. Wright Mills, dijelaskan bahwa konflik terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan dan sumber daya. Suatu struktur sosial tercipta karena adanya konflik antara pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Kebijakan yang terlihat untuk tujuan kebaikan ternyata hanya menguntungkan sejumlah pihak. Kondisi ini terjadi saat pemerintahan AS pada era Donald Trump. Setelah Trump tidak terpilih kembali menjadi Presiden, tampaknya kesepakatan ini tetap berjalan di pemerintahan Biden.

Biden Lanjutkan Abraham Accords?

Perseteruan panas antara Biden dan Trump saat pemilihan Presiden AS 2020 ternyata tidak terlalu memengaruhi presiden terpilih Biden. Ini terlihat dari pujian yang terlontar dari Joe Biden terhadap kesepakatan damai Abraham Accords yang diinisiasi oleh Trump.

Biden secara terang-terangan menyebut bahwa kesepakatan normalisasi antara Israel dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain merupakan sebuah kemajuan yang baik bagi kawasan Timur Tengah. Menteri Luar Negeri di era Biden yakni Antony Blinken juga menekankan bahwa pemerintahan Biden akan terus bekerja sama dengan negara Yahudi itu untuk memajukan perdamaian di Timur Tengah.

Hal ini tidak lepas dari proses negosiasi dan diplomasi antar keduanya yang terjalin terutama pasca kemenangan Biden sebagai Presiden AS ke-46. Bermula dari ucapan selamat dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kepada Presiden AS Biden, hingga akhirnya Israel tetap mendapatkan respons positif dari pemerintahan Biden. Mantan Wakil Presiden AS di era Obama ini juga mengemukakan dukungannya terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh Israel dalam hal keamanan.

Situasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara AS dan Israel sepertinya tidak akan banyak mengalami perubahan signifikan. Terutama bila menyasar isu-isu keamanan di Timur Tengah seperti masalah antara Israel dan Palestina. Meski terus mendesak agar penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina dengan mewujudkan solusi dua negara, nyatanya hal tersebut tidak pernah terealisasi, bahkan sejak pemerintahan AS di era Barack Obama.

Keinginan untuk merealisasikan solusi dua negara untuk isu Palestina sebenarnya terus menerus disuarakan oleh pendahulu Biden yaitu Barack Obama. Salah satu cara untuk merealisasikan hal tersebut yaitu melalui Konferensi Damai di Paris yang melibatkan negara-negara Eropa.

Namun, nyatanya Obama tetap gagal menekan Israel untuk menyepakati solusi dua negara. Israel melalui PM Netanyahu tidak bergeming dengan tekanan yang diberikan oleh Obama perihal solusi dua negara.

Maka, apabila Biden tetap memaksakan keinginan untuk menekan realisasi solusi dua negara, diprediksi akan terjadi hal serupa yaitu tidak terwujudnya solusi dua negara bagi Israel dan Palestina. Melihat situasi ini, sulit membayangkan terjadi perdamaian antara Israel dan Palestina. Konflik terus bergulir dan selalu mencuri perhatian negara-negara lain di dunia, termasuk Indonesia.

Indonesia Dukung Mana?

Sampai saat ini, Indonesia tetap konsisten membela kemerdekaan Palestina atas Israel. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah nyata atas tindakan Israel terhadap Palestina baru-baru ini.

Meski selalu konsisten dalam menanggapi isu Israel dan Palestina, ternyata Indonesia dikabarkan pernah mendapatkan lobi dari AS untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Namun, hingga kini, pemerintah belum mengubah posisinya terkait isu ini.

Jika memiliki data BPS tahun 2016, persentase 87 persen dari total seluruh penduduk telah menjadikan Indonesia sebagai negara dengan umat Islam terbesar dibanding negara lain. Maka, Indonesia tentu sangat mempertimbangkan dengan matang dalam menanggapi isu Israel dan Palestina.

Terlebih, pengaruh agama yang masih kental di Indonesia menyebabkan Indonesia tidak bisa gegabah dalam mengambil keputusan khususnya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Meski secara resmi tidak membuka hubungan, bukan berarti Indonesia tidak pernah sama sekali berhubungan dengan Israel. Indonesia sebenarnya pernah menjalin hubungan hangat dengan Israel di era kepemimpinan Presiden Soeharto.

Hubungan antar keduanya bahkan berlanjut hingga tahun 1993 dengan kunjungan PM Israel Yitzhak Rabin ke Jakarta untuk bertemu Presiden Soeharto. Kemudian, di era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), wacana untuk membuka hubungan diplomatik juga mengemuka tetapi, karena kritikan dari organisasi Islam, maka hal tersebut tidak terwujud.

Meski mendapat penolakan untuk membuka hubungan diplomatik, kerja sama antara Indonesia dan Israel tetap berjalan khususnya di bidang ekonomi dan pariwisata. Pada tahun 2015, terjadi kerja sama antar dua negara, di mana Indonesia mengekspor barang komoditas dan Israel mengekspor produk dengan teknologi tinggi. Sementara, di sektor pariwisata, kedua negara juga terus membuka wilayahnya untuk wisatawan. Dalam hal ini, wisatawan Indonesia merupakan umat Nasrani yang melakukan perjalanan spiritual yang melakukan perjalanan ke Israel.

Melihat situasi ini, intinya menunjukkan bahwa kepentingan yang dibawa oleh masing-masing negara terhadap Israel membuat upaya untuk meredam konflik antara Palestina dengan Israel sulit dilakukan. Jika Israel masih memiliki pengaruh khususnya terhadap negara-negara Arab di kawasan Timur Tengah dan Indonesia, maka masa depan untuk merealisasikan solusi dua negara sulit terwujud. (G69)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.